revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur...

20
i REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI BERDASARKAN TEORI TRIAS POLITICA Diajukan Kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Civic Hukum) SKRIPSI Oleh : MOHAMMAD ARIFUL HUDA 201310090311019 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2017

Upload: vuduong

Post on 25-Apr-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

i

REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR

KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA

REFORMASI BERDASARKAN TEORI TRIAS POLITICA

Diajukan Kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Malang

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Civic Hukum)

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMMAD ARIFUL HUDA

201310090311019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2017

Page 2: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

ii

Page 3: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

iii

Page 4: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ariful Huda

NIM : 201310090311019

Fakultas / Jurusan : Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) / Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan (PPKn)

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Revitalisasi Kewenangan

MPR dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Reformasi

Berdasarkan Teori Trias Politica” adalah bukan merupakan karya orang lain baik

sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan

sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Malang, 17 Juli 2017

Yang Menyatakan

(Mohammad Ariful Huda)

201310090311019

Page 5: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

v

PERSEMBAHAN

الرهحمن الرهحيم بسم للاه

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah S.W.T,

kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang selalu ada dalam

perjuanganku :

Bapakku (Sardjo), Ibuku (Waini), yang menjadi inspirasi terbesar dalam

hidupku, yang tak pernah lelah menegurku ketika ku salah melangkah, tak

luput mendo’akan dan menyayangiku. Terimakasih atas semua perjuangan,

pengorbanan serta kesabaran kalian yang mampu mengantarku sampai kini.

Kakakku (Sri Wahyuni), yang selalu memberiku dukungan hingga bisa

mengenyam pendidikan di bangku kuliah dengan sebaik yang aku bisa. Karena

supportmu adalah obat lelahku.

Keponakanku Sherly Wahyu Eka P., yang akan selalu kuberikan motivasi dan

dukungan untuk selalu optimis dalam menempuh pendidikan untuk

mengangkat derajat keluarga dan berguna bagi bangsa ini.

Sahabat – sahabatku seperjuangan Civic Hukum Angkatan 2013 yang tak

mungkin penulis sebutkan satu - persatu, terimakasih atas pelangi yang telah

kita rangkai selama ini.

Dan untuk sahabat twinning program Ahmad Sya’roni, Agistasari A., Catresia

Yunianta I.L., dan Zakiyah Nur Z. Yang telah menemaniku untuk selalu

berjuang dalam menempuh kuliah double degree.

Page 6: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

vi

MOTTO

الرهحمن الرهحيم بسم للاه

“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”. (QS. 18:

109)

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta),

ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak

akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. 31:27)

“Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”.

(Ki Hadjar Dewantara)

Page 7: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

vii

KATA PENGANTAR بسم هللا الرهحمن الرهحيم

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Pemelihara

seluruh alam semesta, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis

mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Revitalisasi Kewenangan MPR

dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Reformasi

Berdasarkan Teori Trias Politica” dengan lancar.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Civic Hukum) Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Malang.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran

tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya bila penulis

mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang

telah memberikan kesempatan untuk menempuh perkuliahan di Universitas

Muhammadiyah Malang dengan berbagai fasilitas yang disediakan.

2. Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia

memberikan kemudahan menempuh perkuliahan di Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Malang melalui berbagai

kebijakan.

3. Dr. Trisakti Handayani, M.M., selaku Wakil Dekan 1 dan dosen matakuliah

yang telah memberi arahannya dan bimbingannya selama penulis menjadi

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Drs. Rohmad Widodo, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam

penyusunan skripsi pada penulis.

5. Dr. Nurul Zuriah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pertama yang telah

membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini dengan baik.

Page 8: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

viii

6. Dr. Sulardi, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang juga

telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini dengan baik.

7. Segenap Bapak / Ibu Dosen Jurusan Civic Hukum yang telah memberikan

ilmunya. Insya Allah penulis akan berusaha mengamalkannya sesuai dengan

kemampuan.

8. Bapak dan Ibuku tercinta serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan

do’a restu dan semangat yang luar biasa pada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi ini.

9. Teman - teman Civic Hukum Angkatan 2013 yang selalu memberi motivasi,

bantuan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat seperjuangan di Twinning Program yang selalu menemani penulis

untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dan pengalaman baru dari dua jurusan yaitu

Ilmu Hukum dan PPKN (Civic Hukum).

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dan tidak bisa penulis

sebutkan satu per satu.

Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang

telah membantu menyelesaikan Skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya.

Skripsi ini penulis sadari masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan

kritik yang membangun kearah penyempurnaan sangat dibutuhkan. Semoga Skripsi

ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan

bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah S.W.T.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Malang, 17 Juli 2017

Penulis,

Mohammad Ariful Huda

201310090311019

Page 9: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

ix

DAFTAR ISI

COVER DALAM ......................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUAN ....................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... iii LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................... iv PERSEMBAHAN ......................................................................................... v MOTTO ........................................................................................................ vi KATA PENGANTAR .................................................................................. vii DAFTAR ISI ................................................................................................. ix DAFTAR TABEL ........................................................................................ xi DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xiii ABSTRAKSI ................................................................................................. xiv ABSTRACT .................................................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................. 7 C. Tujuan ............................................................................................... 7 D. Manfaat dan Kegunaan ..................................................................... 8

1. Manfaat Teoritis .......................................................................... 8 2. Manfaat Praktis ........................................................................... 8

E. Metode Penulisan .............................................................................. 9 1. Metode Pendekatan ..................................................................... 9 2. Bahan Hukum ............................................................................. 10 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .......................................... 11 4. Teknik Analisa Bahan Hukum .................................................... 13

F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 13 G. Penegasan Istilah ............................................................................... 15

1. Revitalisasi ................................................................................. 15 2. Kewenangan ................................................................................ 16 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ................................... 16 4. Ketatanegaraan Republik Indonesia ........................................... 17 5. Pasca Reformasi .......................................................................... 17 6. Trias politica ............................................................................... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 19

A. Teori Trias Politica (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan) ........... 19 1. Trias Politica di Indonesia ........................................................... 22

B. Teori Kedaulatan Rakyat.................................................................... 24 C. Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat ................................................ 27 D. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .................... 28

1. Sebelum Amandemen UUD 1945 ................................................ 28

Page 10: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

x

2. Setelah Amandemen UUD 1945 .................................................. 31 E. Checks and Balances Sistem Ketatanegaraan Indonesia .................. 35 F. Kerangka pikir Penulisan .................................................................. 36

BAB III PEMBAHASAN ............................................................................ 38

A. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 ditinjau berdasarkan Teori Trias Politica ....................... 38 1. Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ............ 38 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur

Ketatanegaraan Republik Indonesia ............................................. 41 3. Fungsi Legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)......... 57

B. Prospek kewenangan MPR sebagai Lembaga Legislatif di Indonesia ........................................................................................ 64 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

(MPR RI) di era Reformasi/Amandemen UUD 1945 .................. 64 2. Revitalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia (MPR RI) ..................................................... 70

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 78 A. Kesimpulan ........................................................................................ 78 B. Saran ................................................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 81 LAMPIRAN

Page 11: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan sistem parlemen di beberapa negara ......................... 56

Page 12: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bagan Kajian Pustaka ................................................................. 12 Gambar 2: Bagan Kerangka Pikir .................................................................. 37 Gambar 3: Bagan Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 ............................................................... 44 Gambar 4: Bagan Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 ............................................................... 47

Page 13: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Tugas Lampiran 2: Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Page 14: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

xiv

ABSTRAKSI

Revitalisasi Kewenangan MPR dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Reformasi berdasarkan Teori Trias Politica

Nama : Mohammad Ariful Huda Nim : 201310090311019 Pembimbing : Dr. Nurul Zuriah, M.Si Dr. Sulardi, S.H., M.Si

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara yang diakui keberadaannya oleh negara dengan dasar UUD RI 1945. MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan akibat dari amandemen UUD 1945 pada masa reformasi. Perubahan berkaitan dengan Kedudukan yang awalnya lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi dan kewenangannya ikut mengalami perubahan/degradasi kewenangan. Ditinjau dari teori trias politica MPR adalah lembaga legislatif yang memiliki tugas dan fungsi terkait legislasi secara produktif.

Tujuan penulisan ini adalah pertama untuk mengetahui kewenangan MPR setelah amandemen ditinjau dari teori trias politica. Kedua, untuk mengetahui prospek kewenangan MPR dimunculkan lagi dan merevitalisasi kewenangannya dalam ketatanegaraan Indonesia. Adapun metode penulisan adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal research), dengan menggunakan metode pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach).

Kedudukan MPR sebagai lembaga legislatif adalah sama dengan legislatif lainnya karena MPR bukan sebuah joint session tapi sebuah kamar parlemen sendiri. Sistem parlemen Indonesia adalah trikameralisme. Doktrin teori trias

politica menghendaki adanya pemisahan kekuasaan antar masing-masing kekuasaan negara. MPR haruslah mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kekuasaanya. Kewenangan MPR harus dikuatkan kembali dengan merevitalisasi kewenangan yang ada. Kesimpulan dan rekomendasi penulis adalah merevitalisasi kewenangan MPR yang potensial agar lebih produktif dan kontributif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Trias Politika, Struktur Ketatanegaraan, Revitalisasi Kewenangan

Page 15: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

xv

ABSTRACT

Name : Mohammad Ariful Huda Student Number : 201310110311424 Title : Revitalization of MPR’s authority in the constitutional

structure of post-reform Republic of Indonesia based on Trias Politica Theory

Advisor : Dr. Nurul Zuriah, M.Si Dr. Sulardi, S.H., M.Si

MPR (People’s Consultative Assembly) is a state institution that recognized by the state on the basis of UUD RI 1945. MPR (People’s Consultative Assembly) in the constitutional structure experienced the effect of changes from the amendments to the UUD 1945 in the reform era. Changes related to the position which was originally the highest institution become an institution of its height and its authority run into changes/degradation of the authority. Review of the theory of trias politica, MPR (People’s Consultative Assembly) is the legislature that has the duties and functions that related to legislation productively.

The purpose of this study at first is to know the authority of the MPR (People’s Consultative Assembly) after the amendment in terms of the theory of the trias politica. Second, to find out the prospects of MPR’s authority is presented again and revitalize its authority in Indonesia. As the method used is normative juridical research type (normative legal research), while using methods of historical approach, comparative approach, and conceptual approach.

The position of MPR (People’s Consultative Assembly) as a legislative institution is the same with other legislatures because MPR is not an area, nevertheless it is a joint session of Parliament itself. Indonesia's parliamentary system is trikameralisme. The doctrine of trias politica requires the presence of a separation of powers between the respective powers of the state. The MPR (People’s Consultative Assembly) has a duty and shall function in accordance with their powers. The authority of the MPR (People’s Consultative Assembly) must be strengthened again with revitalizing an existing authority. The conclusions and recommendations from the author is revitalizing potential MPR authority to be more productive and contributive in the system's attempt to Indonesia. Key words: MPR (People's Consultative Assembly), Trias Politica, Constitutional Structure, Revitalization of Authority

Page 16: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

81

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran

Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII PRESS.

_______________. 2006. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

_______________. 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara

Pasca Reformasi, Jakarta: Konstitusi Press.

_______________. 2007. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca

Reformasi. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

_______________. 2012. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi:

Jakarta: Sinar Grafika.

Budiarjo, Miriam. 1997. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_______________. 2008. Dasar- dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Dwi, Reni. 2005. Implementasi Bicameral dalam Parlemen di Indonesia,

Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Farida, Maria, I.S, 1998, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan

Pembentukannya, Jakarta: Kanisius

Garner, Ad.Bryian A. 2004. Black Law Dictionary, United States Of America: Eighth edition.

Ibrahim, Jhony. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.

Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi

Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Juniarto. 1990. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Librayanto, Romi. 2008, Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan

Indonesia, Makasar: PUKAP

Page 17: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

82

Pasek, I Made D., 1990. Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam

Demokrasi Modern, Bandung: Abardin,

Mahfud, Moh. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT Asdi Mahastya.

_______________. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen

Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

_______________. 2012. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Press.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2003. Panduan dalam Memasyarakatkan

UUD Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

_______________. 2014. Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Tahun

1945. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

_______________. 2010. Buku II: Naskah Komprehensif Perubahan UUD

1945 (sendi-sendi/Fundamental Negara). Jakata: Sekretariat Jendral MPR RI.

_______________. 2010. Buku III: Naskah Komprehensif Perubahan UUD

1945 (Lembaga Permusyawaratan dan Pewakilan). Jakata: Sekretariat Jendral MPR RI.

Manan, Bagir. 2003. Teori dan Politik Hukum Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press.

Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut

Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta : PT Gramedia

Montesquieu, 2007, The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu

Politik, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mustafa, Bachsan. 1990, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia

Nordholt, Henk Shculte & Irwan Abdullah. 2002. Indonesia: In Search of

Transition. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Page 18: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

83

Oltmans, Willem. 2001. Chaos in Indonesia. (Terjemahan Wahjoedi Marjono, Surya Multi). Jakarta: Grafika.

Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan; Perjuangan Menghidupi

Jati Diri Bangsa. Jakarta: Grasindo.

Sekretariat Jenderal DPR RI. 2011. Selayang pandang Mekanisme Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jakarta. Biro Humas dan Pemberitaan.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif

SuatuTinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemantri, Sri. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Strong, C.F. 1975. Modern Political Constitution;An Introduction to The

Comparative Study of Their History and Existing Form, London: Sidwick & Jackson Limited

Sumali, 2003, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti

Undang-undang (Perpu), Malang : UMM Press

Sunggono, Bambang. 1998. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thaib, Dahlan Thaib dkk. 2001. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wirjono, Prodjodikoro. 1983, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta Timur: Dian Rakjat

Zed, Mustika. 2008. Metode Penelitia Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

B. Jurnal

Asshiddiqie, Jimly. 2012. Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan

Rekonstruksi Tradisi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 4. Vol. 19 Oktober 2012.

Azhari, Aidul Fitriciada. 2013. Ideologi dan Konstitusi Dalam Perkembangan

Negara-Bangsa Indonesia: Rekonstruksi Tradisi, Dekolonisasi, dan

Demokratisasi. Jurnal Media Hukum. Vol. 20. No. 1 Juni 2013.

Page 19: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

84

Hadi, Sofyan. 2013. Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil jurnal ilmu hukum februari 2013, vol 9, no. 18

Rochmawanto, Munif. 2010. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan MPR

Dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar. Jurnal Independent Fakultas Hukum.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2010. Metode Perubahan Undang-Undang Dasar

1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara. Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 17 Oktober 2010.

Widayati, Absori, & Aidul Fitriciada Azhari. 2014. Rekonstruksi Kedudukan

Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatatnegaraan Indonesia. Junal Media Hukum. Vol. 21 No. 2 Desember 2014.

C. Makalah dan Hasil Penelitian

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus

Ekokrasi, diakses dari www.jimly.com pada 10 April 2017.

Asshiddiqie, Jimly. Trikameralisme Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diakses dari www.jimly.com pada 17 Mei 2017.

Aldis Ruly Subardi, Iwan Rachmad Soetijono, Warah Atikah. Kewenangan

Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

Mahmud, Cholidah. 2012. Reformulasi GBHN Menguatkan Kedudukan

Pedoman Pembangunan Nasional. Makalah. Disampaikan dalam FGD tentang “Reformulasi Model GBHN: Upaya Mewujudkan Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah”. Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Kamis, 6 September 2012.

Hasanah, Siti. Penguatan Tradisi Musyawarah Mufakat dalam Sistem

Kekuasaan Negara: Studi Tentang Lembaga MPR di Masa Kini dan

Akan Datang.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Sebelum amandemen).

Page 20: REVITALISASI KEWENANGAN MPR DALAM STRUKTUR …eprints.umm.ac.id/36876/1/jiptummpp-gdl-mohammadar-50354-1...revitalisasi kewenangan mpr dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia

85

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah

amandemen).

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Paninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD