ringkasan eksekutif - bpkp.go.id · ringkasan eksekutif sesuai amanat dalam peraturan pemerintah...
TRANSCRIPT
Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi D. I. Yogyakarta i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011
tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi D. I. Yogyakarta melaksanakan
pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum Negara
berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan
kegiatan lainnya atas penugasan Presiden, serta melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Provinsi D. I.
Yogyakarta .
Kegiatan pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai serta mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan negara, yang
meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negara
dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan
bersih, dan akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral. Ikhtisar hasil
pengawasan dan pembinaan tahun 2011 adalah sebagai berikut :
A. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Akuntabilitas pelaporan keuangan di wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta tahun
2011 menunjukkan peningkatan kualitas dibanding tahun 2010. Hasil Audit BPK
atas LKPD tahun 2011, menunjukkan tiga LKPD atau 50% dari total (enam) LKPD
di wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yaitu LKPD Provinsi D. I. Yogyakarta, LKPD Kota Yogyakarta dan LKPD
Kabupaten Sleman, sedangkan tahun 2010 hanya LKPD Provinsi D. I. Yogyakarta
dan LKPD Kota Yogyakarta yang memperoleh opini WTP. Tiga LKPD lainnya yaitu
Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul tahun
2011 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi D. I. Yogyakarta secara proaktif telah bekerja
sama dengan seluruh Pemerintah Daerah dalam upaya menuju perolehan dan
Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi D. I. Yogyakarta ii
mempertahankan opini WTP dengan lingkup kegiatan pembinaan terhadap
Pemerintah Daerah, antara lain dalam bentuk : penguatan SPIP pada Pemerintah
Daerah melalui kegiatan sosialisasi, workshop, bimtek, dan diagnostic assessment
SPIP; pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
BUMD, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; pendampingan penataan Barang Milik Daerah
(BMD); dan peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan dan APIP.
B. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah
Hasil pengawasan terhadap akuntabilitas kebendaharaan umum
negara/daerah dan pengelolaan aset menghasilkan penyelamatan potensi
penerimaan Negara dan penghematan belanja negara/daerah sebesar Rp
1.273.777.873,00 yaitu dari hasil audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
sebesar Rp43.957.000,00 dan hasil audit keuangan/operasional/kinerja sebesar
Rp1.229.820.873,00. Penyelamatan potensi penerimaan negara berasal dari hasil
audit PNBP pada Balai Veteriner Wates, sedangkan penghematan pengeluaran
keuangan negara/daerah tersebut berasal dari hasil audit keuangan proyek-proyek
berbantuan luar negeri (PHLN) dan hasil audit operasional dana dekonsentrasi.
Kegiatan pembinaan yang akan dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi D. I.
Yogyakarta pada semester II dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas
kebendaharaan umum negara/daerah di wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta meliputi
audit klaim, monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP, audit operasional
pengelolaan PNBP, evaluasi penyerapan anggaran, penelaahan dan pemberian
masukan terkait regulasi pengelolaan asset, inventarisasi dan pendampingan
inventarisasi asset, sosialisasi dan kediklatan dalam rangka pengembangan
kapasitas pengelolaan asset.
C. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
Upaya Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka
peningkatan akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan
bersih di Provinsi D. I. Yogyakarta dilakukan melalui solusi kesisteman, strategi
Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi D. I. Yogyakarta iii
preventif/edukatif, dan strategi represif. Solusi kesisteman dilakukan melalui
pendampingan Sistem Akuntansi pada PDAM, penerapan BLUD pada BUMD,
assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN/D,
pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas APIP.
Strategi preventif/edukatif dilakukan dalam rangka membangun public awareness
pada instansi pemerintah dan masyarakat agar peduli terhadap permasalahan
negara/daerah dan memahami cara-cara mengatasinya melalui kegiatan sosialisasi
dan penerapan Fraud Control Plan (FCP) serta Program Pembangunan Zona
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai sistem cegah dini
dan perbaikan tatakelola. Strategi represif dilakukan melalui kegiatan audit,
evaluasi, dan monitoring dengan tujuan untuk memberikan solusi perbaikan tata
kelola, termasuk dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui
pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Pada Semester I Tahun 2012 melalui kegiatan audit investigatif dan audit
penghitungan atas kerugian keuangan negara, telah menghasilkan potensi
penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp497.842.100,00. Selain itu,
telah dilakukan sosialisasi kesadaran akan dampak TPK kepada masyarakat dalam
bentuk focus group dari lingkungan pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat, serta
bimbingan penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada beberapa satuan kerja
instansi pemerintah serta sosialisasi dan pemberian masukan kepada satu
kabupaten sebagai upaya mendorong terbentuknya ZI menuju WBK.
D. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
Pengawasan dan pembinaan terhadap program-program strategis
menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan
program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi
dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking).
Lingkup kegiatan audit dan pembinaan yang telah dilaksanakan meliputi :
a. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dengan
capaian kurang berhasil di tingkat provinsi dan cukup berhasil di tiga kabupaten
yaitu Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman.
Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi D. I. Yogyakarta iv
b. Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan capaian
berhasil di tiga kabupaten yaitu Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman.
c. Audit Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan dengan capaian cukup memadai di tingkat provinsi dan memadai di
empat kabupaten yaitu yaitu Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Bantul.
d. Audit Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perkotaan dengan capaian cukup memadai di tingkat provinsi dan memadai di
dua kabupaten yaitu Sleman dan Bantul.
e. Audit Kinerja Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dengan capaian
cukup berhasil di tingkat provinsi.
f. Audit keuangan atas tiga belas Program Lintas Sektoral.