ringkasan eksekutif - dlh.kulonprogokab.go.iddlh.kulonprogokab.go.id/files/buku i dikplhd kab. kulon...

1

R i n g k a s a n E k s e k u t i f

DIKPLHD Kabupaten Kulon Progo 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan mulai ramai diperbincangkan dan diperhatikan sejak

terselenggaranya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia

pada tanggal 15 Juni 1972. Di Indonesia tonggak sejarah masalah lingkungan hidup

dimulai dari diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 15 – 18 Mei

1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi

manusia atau laju pertumbuhan penduduk (Humairah, 2011). Pertumbuhan manusia

erat kaitannya dengan pembangunan. Semakin besar pertumbuhan manusia, maka

semakin besar adanya pembangunan. Pembangunan yang tidak memperhatikan

masalah lingkungan hidup tentu akan berdampak pada aspek sumber daya alam itu

sendiri.

Setiap wilayah memiliki karakteristik lingkungan hidup yang berbeda, baik dari

sisi sumber daya alam yang tersedia maupun cara masyarakatnya untuk mengelola

lingkungan itu sendiri, seperti halnya dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten

Kulon Progo memiliki keragaman konfigurasi fisik lingkungan yang komplek, mulai

dari wilayah perbukitan, dataran rendah, pesisir, dan laut. Setiap konfigurasi memiliki

karakteristik lingkungan hidup yang berbeda-beda. Sehingga berbagai permasalahan

dan isu lingkungan hidup muncul di Kabupaten Kulon Progo.

2



Ringkasan ini ditekankan pada pembahasan isu-isu prioritas lingkungan hidup

yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu ringkasan ini juga menjelaskan tentang

tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, dan permasalahan

perkotaan. Kemudian untuk mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup,

Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo membuat inisiatif atau inovasi daerah dalam

bentuk produk atau program yang berbasis lingkungan.

Tujuan

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hiidup

Daerah Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk:

1. memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki

kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo.

2. memberikan gambaran yang nyata kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan

hidup di daerahnya, dengan harapan masyarakat memiliki kemudahan untuk

merencanakan dan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

3. mengukur perkembangan dan kemajuan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon

Progo.

Metode

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daerah menggunakan metode literatur dan collecting data. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara membaca literatur baik dari buku, internet, maupun data primer

yang menunjang dari instansi-instansi pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kemudian

dalam pembahasan laporan menggunakan pendekatan PSR (Pressure State and

Response).

Pressure yaitu tekanan yang terjadi terhadap lingkungan di Kabupaten Kulon

Progo akibat dari kegiatan manusia. State atau kondisi pengelolaan lingkungan yaitu

keadaan pengelolaan lingkungan sebagai pengaruh dari kegiatan yang dilakukan pada

lingkungan dilihat dari kondisi pengelolaan pada ruang terbuka hijau, hutan kota, air

3



permukaan, air tanah, udara, serta laut dan pesisir yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Response yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak tekanan dan

kondisi lingkungan dilihat dari peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan

lingkungan hidup.

Isu Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perumusan isu prioritas dilakukan oleh pemangku kebijakan daerah Kabupaten

Kulon Progo dengan pendekatan PSR (Pressure State and Response). Langkah-

langkah dalam penyusunan isu prioritas dilakukan dengan cara:

1. Mereview kembali draf rumusan dari isu prioritas.

2. Membandingkan catatan antar pemangku kebijakan.

3. Merumuskan isu prioritas berdasarkan pendekatan PSR.

Berikut isu prioritas yang menjadi kesepakatan antar pemangku kebijakan

daerah Kabupaten Kulon Progo:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang belum menerapkan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

Secara geografis Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi tiga bagian, yaitu

bagian utara berupa dataran tinggi/perbukitan Menoreh, bagian tengah berupa

perbukitan, dan bagian selatan berupa dataran rendah sampai dengan laut. Oleh

karena itu, Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi alam yang melimpah. Namun

yang menjadi masalah yaitu pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam

memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo,

Efek negatif yang timbul yaitu adanya pencemaran lingkungan berupa pencemaran

air dan tanah, bahkan kerusakan lahan. Dengan kata lain, pemanfaatan sumber

daya alam yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih belum memperhatikan aspek

pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi

kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi

4



kebutuhan dari generasi yang akan datang. Kelestarian lingkungan yang tidak

dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, bahkan akan

hilang. Sebagaimana tencantum dalam SDGs (Sustainable Depelopment Goals)

poin 14 dan 15 yang berbunyi:

“Goals 14 Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber

daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

Goals 15 Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan

ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara

berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan

degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.”

Upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon

Progo tahun 2005-2025 bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup

merupakan modal utama dalam pembangunan daerah dan sekaligus sebagai

penopang sistem kehidupan.

Dalam RPJP juga tertuang tentang peraturan pemanfaatan sumber daya alam

baik sumber daya alam terbarukan maupun sumber daya alam tidak terbarukan.

Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan disebutkan bahwa sumber daya alam

terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara

rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan

seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.

2. Maraknya kegiatan penambangan di kawasan perbukitan Menoreh.

Perbukitan Menoreh terletak di ujung utara pegunungan Kulon Progo di sebelah

barat perbatasan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Perbukitan menoreh memiliki berbagai fungsi, antara lain fungsi hidrologis, fungsi

geologis, fungsi biologis dan ekologis, serta fungsi ekonomis. Selain fungsi-fungsi

tersebut, Perbukitan Menoreh juga kaya akan hasil tambang mulai dari marmer

merah, andesit, dan mangan. Menurut catatan sejarah, penambangan mangan di

perbukitan Menoreh sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda sekitar

tahun 1894.

5



Gambar Kawasan Bekas Penambangan Mangan di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: www.navigasi-budaya.jogjaprov.go.id, www.rri.co.id, www.kotawates.com

Beberapa penambangan yang dilakukan di Perbukitan Menoreh saat ini seperti

penambangan marmer merah, mangan dan andesit. Penambangan tersebut

dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Maraknya penambangan membawa

dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi maraknya

penambangan di Kabupaten Kulon Progo maka disusun Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara. Dalam Perda tersebut sudah diatur mengenai perizinan

usaha pertambangan, pelaksanaan penambangan, hingga pemantauan

penambangan. Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin

agar pemanfaatan potensi mineral dan batubara dapat dilaksanakan berdasarkan

pada azas manfaat, keadilan dan keseimbangan, partisipatif, transparan,

berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan melalui kegiatan pengaturan,

pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengendalian.

6



3. Pembangunan Mega Proyek (Bandara, Penambangan Pasir Besi, Jalur Jalan Lintas

Selatan/JJLS, Pelabuhan) dan Pengembangan Kawasan Industri Sentolo (KIS)

yang mempengaruhi laju alih fungsi lahan dan keberlanjutan fungsi ekologi-sosial

daerah terdampak.

Pembangunan Mega Proyek yang telah berjalan di Kabupaten Kulon Progo

dipastikan berpengaruh pada laju alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun

yang semakin tinggi dan akan berdampak pada kelanjutan fungsi ekologi-sosial

daerah setempat. Terdapat empat mega proyek yang sedang berlangsung di

Kabupaten Kulon Progo meliputi pembangunan Bandara Internasional di

Kecamatan Temon, penambangan pasir besi berada di Kecamatan Temon,

Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur, JJLS (Jalur Jalan

Lintas Selatan) sepanjang 122,9 kilometer, serta Pelabuhan Tanjung Adikarto di

Kecamatan Temon.

Ditetapkannya Kecamatan Sentolo sebagai kawasan industri merupakan

peluang yang sangat besar bagi perkembangan Sentolo dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan berdirinya perusahaan-perusahaan

akan banyak menyerap tenaga kerja lokal yang pada akhirnya terjadi peningkatan

perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian

berbagai kegiatan tersebut berdampak negatif bagi lingkungan hidup, seperti

terjadi pencemaran air, udara dan tanah. Untuk mencegah permasalahan

lingkungan hidup, maka setiap perusahaan wajib melakukan AMDAL atau

penyusunan dokumen lingkungan hidup yang lain. Hal tersebut tertuang dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7



4. Kondisi topografis dan geografis Kulon Progo yang rawan bencana longsor di

daerah utara dan banjir di daerah selatan.

Wilayah bagian utara Kabupaten Kulon Progo yang memiliki kondisi

perbukitan merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana tanah longsor.

Bagian selatan Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9

km, dan apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi bencana tanah longsor

dan banjir. Pada bencana tanah longsor, BPBD bekerja sama dengan TNI dan

polisi untuk memantau lokasi bencana dan memberikan penanganan darurat dalam

mengatasi lokasi tanah longsor seperti mengevakuasi, membersihkan area

bencana, dan mendirikan posko untuk masyarakat/korban bencana. Upaya yang

dilakukan pemerintah dalam mengatasi banjir di area persawahan adalah dengan

memfasilitasi pompa air kepada petani agar dapat mengurangi tinggi genangan air

dengan cara menyedot dan membuang ke aliran sungai.

Analisis Pressure, State, dan Response Isu Lingkungan Hidup Daerah

Analisis ini membahas tentang tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara,

risiko bencana, dan perkotaan.

Tataguna Lahan

Tataguna lahan atau land use merupakan pengaturan/suatu upaya perencanaan

penggunaan lahan yang memerlukan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya

untuk pembagian wilayah terhadap fungsi-fungsi tertentu. Perencanaan tataguna lahan

pada suatu wilayah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian dalam

cakupan kabupaten disebut sebagai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau

RTRWK. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) tutupan

lahan dibedakan menjadi empat yaitu tutupan lahan vegetasi, tutupan lahan area

terbangun, tutupan lahan tanah terbuka, dan tutupan lahan badan air. Sedangkan

8



berdasarkan nama kawasan dibedakan menjadi dua yaitu kawasan lindung dan

kawasan budidaya.

Dalam bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut di Kabupaten

Kulon Progo fokus pada Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, dan Pantai

Congot. Saat ini daerah pantai juga dikembangkan untuk kawasan hutan mangrove

yang berada di dua lokasi yaitu Jangkaran Kecamatan Temon dan Banaran Kecamatan

Galur.

Gambar Hutan Mangrove Wana Tirta, Pasir Mendit, Jangkaran Kecamatan Temon

Kabupaten Kulon Progo

Luas penggunaan lahan utama di Kabupaten Kulon Progo terbesar yaitu untuk

non pertanian. Berdasarkan fungsinya, hutan negara di Kabupaten Kulon Progo terdiri

dari hutan produksi, hutan lindung, dan suaka margasatwa dengan luasan terbesar

berupa hutan produksi seluas 601,5 Ha. Luas perubahan penggunaan lahan terbesar

yaitu permukiman sebesar 29,71 hektar. Jenis pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon

Progo meliputi empat bidang, yaitu tambang, perkebunan, pertanian, dan pemanfaatan

hutan.

Pengukuran kualitas lahan dilakukan di Kecamatan Lendah dengan mengambil

10 titik pengujian. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Kulon Progo ada tujuh parameter yang diukur yaitu Berat Isi,

Porositas Total, Derajat Pelulusan Air, pH, Daya Hantar Listrik (DHL), Redoks, dan

jumlah Mikroba. Berdasarkan tujuh parameter tersebut terdapat parameter yang

melebihi ambang kualitas tanah yaitu Derajat Pelulusan Air.

9



Lahan kritis merupakan lahan yang sangat tandus dan gundul dengan tingkat

kesuburan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan

pertanian. Berikut data lahan kritis di Kabupaten Kulon Progo:

Gambar Persentase Luas Lahan Kritis di dalam dan Luar Kawasan Hutan Per

Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah berupaya dalam pengelolaan lahan

kritis yang ditandai dengan menurunnya luas lahan kritis. Pada tahun 2016 dilakukan

penghijauan dengan menanam 28.709 pohon yang berlokasi di sepuluh kecamatan di

Kabupaten Kulon Progo. Di Kecamatan Peengasih seluas 22,54 hektar dan Wates

seluas 0,96 hektar bertujuan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau di wilayah

perkotaan dengan harapan lahan serapan air hujan semakin banyak. Beberapa manfaat

kegiatan penghijauan antara lain memulihkan produktivitas tanah pada lahan kritis,

memperluas lahan serapan air hujan, dan meminimalisir terjadinya longsor.

Kualitas Air

Kualitas air menjadi bagian bagian yang penting dalam isu pengembangan

sumberdaya air. Kualitas air mencakup keadaan fisik, kimia, dan biologi yang dapat

mempengaruhi ketersediaan air untuk kehidupan manusia, pertanian industri, rekreasi,

dan pemanfaatan air lainnya (Chay Asdak, 2014:497). Dalam dokumen ini dibahas

empat kualitas air, yaitu kualitas air sungai, kualitas air tanah, kualitas air laut, dan

kualitas air waduk.

Temon15%

Wates6%

Panjatan13%

Galur14%Lendah

3%Sentolo

9%

Pengasih5%

Kokap3%

Girimulyo9%

Nanggulan2%

Samigaluh9%

Kalibawang12%

LAHAN KRITIS

10



Pengukuran kualitas air Sungai Serang pada tahun 2016 dilakukan tiga kali

pemantauan yaitu pada bulan Juli, September dan Oktober. Pengujian dilakukan pada

lima titik yaitu lokasi 1 Sungai Serang (Pekik Jamal Bojong IX Panjatan), lokasi 2

Sungai Serang (Jembatan Durungan Wates), lokasi 3 Sungai Serang (Pendem

Sidomulyo Pengasih), lokasi 4 Sungai Serang (Kamal Karangsari Pengasih), dan lokasi

5 Sungai Serang (Kedung Galih Pengasih). Pengukuran kualitas air sungai didasarkan

pada Peraturan Gubernur DIY No 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Daerah

Istimewa Yogyakarta. Secara garis besar dapat disimpulkan kualitas air Sungai Serang

di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan kualitas, penyebab terbesar adanya

pencemaran limbah baik limbah industri maupun limbah domestik. Hal ini ditunjukkan

oleh hasil uji dari beberapa parameter yang memiliki nilai diatas baku mutu air sungai.

Pada pengamatan kualitas air tanah dilakukan pengambilan sampel pada 25 titik

dengan hasil yang tidak memenuhi baku mutu yaitu timbal, mangan, seng, fluorida,

nitrit, fecal coliform, dan total coliform. Pengukuran parameter didasarkan pada

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku

Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengukuran kualitas air laut dilakukan di tiga pantai yaitu Pantai Glagah, Pantai

Trisik, dan Pantai Congot. Pantai Glagah dilakukan dua kali pengambilan sampel,

sehingga ada empat titik pengambilan sampel. Pengukuran kualitas air laut

menggunakan tiga parameter yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Pengukuran

kualitas air laut tahun 2016 hanya dilakukan dengan mengukur dua parameter yaitu

parameter fisika dan kimia. Parameter fisika meliputi warna, bau, kekeruhan, TSS, dan

temperatur. Parameter kimia meliputi pH, salinitas, DO, BOD, amonia, nitrat, fosfat,

sulfida, dan fenol. Berdasarkan hasil uji dapat disimpulkan, kualitas air laut di

Kabupaten Kulon Progo tergolong baik, namun terjadi penurunan disbanding tahun

2015.

Pengukuran kualitas air waduk di Waduk Sermo dilakukan sebanyak lima kali

pengambilan sampel dengan parameter temperatur, pH, TDS, NO2, NO3, detergen, dan

total coliform. Kesimpulan dari pengukuran kualitas air waduk menunjukkan air

11



Waduk Sermo tergolong baik dan masih layak untuk air baku air minum PDAM Kulon

Progo.

Dalam pengelolaan sumberdaya air diperlukan pemahaman secara menyeluruh

antara daerah hulu dan daerah hilir. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, tidak

semua DAS di Kabupaten Kulon Progo terdapat pada lingkup satu Kabupaten, seperti

halnya Sungai Progo yang melewati beberapa kabupaten. Dimana tiap kabupaten

memiliki kebijakan tersendiri. Adapun yang dapat diminimalisir yaitu adanya

pencemaran limbah.

Kualitas Udara

Udara merupakan salah satu sumberdaya alam non hayati yang di dalam

ekosistem merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan timbal balik dengan

makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan maupun mikroba. Pemantauan

kualitas udara ambien tahun 2016 dilakukan di lima lokasi. Pemantauan dilakukan dua

periode yaitu Bulan Maret dan Bulan Oktober. Parameter yang dipantau adalah Sulfur

Dioksida (SO2), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), Ozon (O3), dan

Total Suspended Particulates (TSP).

Berdasarkan hasil analisis parameter-parameter tersebut di atas dibandingkan

dengan Standar Baku Mutu Udara Ambien Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 153 Tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas udara

ambien tergolong aman atau masih dibawah baku mutu yang ditetapkan.

Risiko Bencana

Berdasarkan pengertian bencana dan risiko bencana, maka bencana dapat

dibedakan menjadi bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Bencana yang terjadi

di Kabupaten Kulon Progo yaitu bencana alam dan bencana sosial. Pada tahun 2016

terjadi dua bencana alam di Kabupaten Kulon Progo yaitu bencana banjir dan tanah

longsor. Bencana banjir terjadi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Wates, Kecamatan

Panjatan, dan Kecamatan Lendah. Total area yang terendam seluas 520 ha, dengan

kerugian mencapai Rp3.511.585.000,-. Kecamatan yang memiliki dampak bencana

12



banjir terbesar yaitu Kecamatan Lendah. Tanah longsor terjadi di enam kecamatan,

yaitu Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Kokap, Kecamatan

Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, dan Kecamatan Samigaluh. Perkiraan kerugian dari

tanah longsor mencapai Rp510.000.000,-. Dalam mengatasi bencana yang terjadi di

Kabupaten Kulon Progo, BPBD dan Dinas Kesehatan berkoordinasi untuk membantu

korban bencana dengan pemberian bantuan kepada korban bencana maupun warga

yang terdampak. Selain itu, pemerintah membuat peta rawan bencana. dan melakukan

mitigasi bencana dengan penyuluhan dan simulasi kepada masyarakat yang bertujuan

untuk bersiapsiaga terhadap bencana alam.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar

kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Bencana sosial yang terkait

dengan lingkungan hidup yaitu adanya konflik masyarakat dengan perusahaan, terkait

adanya pencemaran limbah yang dapat mengganggu lingkungan tempat tinggal

masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Lingkungan Hidup menindaklanjuti

aduan masyarakat dan berupaya memberikan peringatan pada perusahaan yang

melanggar.

Perkotaan

Penduduk kota di Kabupaten Kulon Progo sebesar 72.821 jiwa dengan jumlah

penduduk laki-laki sebesar 35.526 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 37.295 jiwa.

Jika dipersentase jumlah penduduk kota di Kabupaten Kulon Progo sebesar 17 persen

dari seluruh jumlah penduduk. Oleh karena itu, penduduk Kabupaten Kulon Progo

mayoritas adalah penduduk desa.

Beberapa permasalahan yang muncul di perkotaan yaitu kepadatan penduduk

yang berdampak pada daya dukung lingkungan hidup, seperti munculnya permukiman

kumuh; kemiskinan; kesehatan; dan timbunan sampah. Salah satu solusi untuk

mengatasi permasalan kependudukan yaitu pendidikan, sehingga besarnya penduduk

diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

13



Adanya permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Kulon Progo juga

merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan penanganan dan perhatian. Luas

permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Kulon Progo adalah 293,79 Ha.

Berdasarkan SK Bupati No 224/A/2016 luasan tersebut tersebar di 14 titik lokasi yang

meliputi 10 Desa/Kelurahan di 5 Kecamatan. Untuk menangani hal tersebut maka

disusun Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

Perkotaan (RP2KPKP) yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh di

perkotaan. RP2KPKP di Kabupaten Kulon Progo memfokuskan pada penanganan

limbah, pembangunan septik tank, dan pembangunan rumah layak huni, dengan

harapan dapat menciptakan permukiman perkotaan yang bersih, indah, dan sehat.

Produksi sampah di Kabupaten Kulon Progo tiap harinya mencapai 160,3 ton

dengan produksi terbesar yaitu daerah perkotaan dan daerah padat penduduk seperti

Kecamatan Wates, Sentolo dan Pengasih. Banyaknya produksi sampah tersebut, hanya

33 persen sampah yang dapat diolah. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk

kompos, sedangkan sampah anorganik hanya dilakukan pengepresan. Oleh karena itu,

permasalahan sampah memerlukan banyak perhatian dari pemerintah agar

permasalahan sampah dapat teratasi dengan baik dan tercipta lingkungan yang sehat.

Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat beberapa inovasi tentang

pengelolaan lingkungan hidup yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan

menunjang perekonomian masyarakat. Beberapa inovasi tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut :

14



Gambar Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2016.

Inovasi pada gambar diatas merupakan program pemerintah yang dalam

implementasinya melibatkan masyarakat setempat untuk menjaga dan meneruskan

program-program tersebut. Terdapat juga kegiatan hasil peran serta masyarakat dalam

upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut adalah upaya dalam hal pengelolaan

sampah yang terwadahi dalam Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM).

Selain masyarakat dan instansi pemerintah, pengelolaan lingkungan hidup di

Kabupaten Kulon Progo juga melibatkan pihak swasta / dunia usaha yaitu

penghijauan/konservasi pesisir, berupa penanaman vegetasi pantai terutama mangrove

di wilayah Jangkaran, Temon serta penghijauan untuk konservasi lahan kritis. Dengan

adanya kerjasama antara pihak pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia

usaha maupun LSM diharapkan seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo dapat

terlaksana dengan baik.

Inovasi Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

PELESTARIAN VARIETAS UNGGUL LOKAL

CETAK SAWAH BARU

PEMBANGUNAN EMBUNG

INDIKASI GEOGRAFIS

15



Penutup

Sajian pada ringkasan eksekutif ini berisi gambaran singkat dari Dokumen

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo

tahun 2016. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang tinggi dalam hal sumber

daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan daerah memerlukan

perencanaan yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.

Perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang menggunakan dasar peraturan

terkait dari peraturan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dibutuhkan kerjasama

antara pemerintah dan masayrakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup

agar sumber daya yang ada di lingkungan Kabupaten Kulon Progo tetap lestari.

ringkasan eksekutif - dlh.kulonprogokab.go.iddlh.kulonprogokab.go.id/files/buku i dikplhd kab. kulon...

Documents