ringkasan eksekutif (executive summary) -...

76
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 i - 1 Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Setelah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Barat. selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat akan melanjutkan pada tahap untuk dapat melaksanakan seluruh strategi yang telah disepakati. Rangkaian proses dan tahapan yang diperlukan agar seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan dituangkan di dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten, baik yang terkait kepastian ketersediaan anggaran, kesiapan untuk tahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut tahunan yang diperlukan. Kabupaten Pesisir Barat melalui Pokja Sanitasi Kabupaten telah merampungkan penyusunan Memorandum Program Sanitasi, dimana dalam dokumen ini terdapat beberapa hal yang disampaikan dan disepakati, yaitu : 1. Pendahuluan, latar belakang penyusunan MPS ini merupakan salah satu tahapan dari program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), dimana MPS ini disusun berdasarkan Studi EHRA, Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan maksud dan tujuan agar diperoleh kesepakatan atas pendanaan dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten; 2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan permasalahan mendesak sanitasi, tujuan dan perencanaan pembangunan jangka menengah serta prioritas pembangunan sanitasi yang meliputi sektor air limbah, persampahan dan drainase; 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi meliputi rencana kegiatan air limbah yang mana terkait sarana dan prasarana (fisik) air limbah dan kegiatan pendukung (non-fisik) air limbah, rencana kegiatan persampahan yang mana terkait sarana dan prasarana (fisik) persampahan dan kegiatan pendukung (non-fisik) persampahan, rencana kegiatan drainase yang mana terkait sarana dan prasarana (fisik) drainase dan kegiatan pendukung (non- fisik) drainase. 4. Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi, yang meliputi rekapitulasi anggaran yang menjelaskan tentang total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah atau 5 (lima) tahun, rencana biaya dan indikasi pendanaan pemerintah yang

Upload: dangmien

Post on 04-Mar-2019

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 i - 1

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Setelah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten

(SSK) Pesisir Barat. selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Pesisir

Barat akan melanjutkan pada tahap untuk dapat melaksanakan seluruh strategi yang

telah disepakati. Rangkaian proses dan tahapan yang diperlukan agar seluruh

program dan kegiatan dapat direalisasikan dituangkan di dalam dokumen

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten, baik yang terkait kepastian

ketersediaan anggaran, kesiapan untuk tahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut

tahunan yang diperlukan.

Kabupaten Pesisir Barat melalui Pokja Sanitasi Kabupaten telah merampungkan

penyusunan Memorandum Program Sanitasi, dimana dalam dokumen ini terdapat

beberapa hal yang disampaikan dan disepakati, yaitu :

1. Pendahuluan, latar belakang penyusunan MPS ini merupakan salah satu

tahapan dari program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP), dimana MPS ini disusun berdasarkan Studi EHRA, Buku Putih

Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan maksud dan

tujuan agar diperoleh kesepakatan atas pendanaan dan kegiatan

pembangunan sanitasi kabupaten;

2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

permasalahan mendesak sanitasi, tujuan dan perencanaan pembangunan

jangka menengah serta prioritas pembangunan sanitasi yang meliputi

sektor air limbah, persampahan dan drainase;

3. Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi meliputi rencana kegiatan air

limbah yang mana terkait sarana dan prasarana (fisik) air limbah dan

kegiatan pendukung (non-fisik) air limbah, rencana kegiatan persampahan

yang mana terkait sarana dan prasarana (fisik) persampahan dan kegiatan

pendukung (non-fisik) persampahan, rencana kegiatan drainase yang mana

terkait sarana dan prasarana (fisik) drainase dan kegiatan pendukung (non-

fisik) drainase.

4. Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi, yang

meliputi rekapitulasi anggaran yang menjelaskan tentang total anggaran

yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah atau 5

(lima) tahun, rencana biaya dan indikasi pendanaan pemerintah yang

Page 2: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 i - 1

meliputi APBD Kabupaten Pesisir Barat, APBD Provinsi Lampung dan

APBN, rencana biaya dan indikasi pendanaan non-pemerintah meliputi

potensi kontribusi CSR dan potensi partisipasi masyarakat, antisipasi

funding gap yang merupakan selisih antara kebutuhan dana dengan

kemampuan pendanaan kabupaten Pesisir Barat dalam pembangunan

sanitasi.

5. Rencana Implementasi, yang meliputi kondisi kesiapan implementasi yang

berupa daftar centang untuk memastikan agar rencana implementasi

program kegiatan yang memerlukan jasa pengadaan dapat ter-realisasi

sesuai skedul serta studi & disain, dan dokumen tender, pembebasan lahan

dan resettlement, kesiapan organisasi pengelola, rencana kerja Pokja.

Dengan tersusunnya Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten

Pesisir Barat ini yang merupakan rencana tindak operasional tahapan pembangunan

sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan kelanjutan dari dokumen Strategi

Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Pesisir Barat, sebagai dasar dan pedoman

pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat, semoga dapat bermanfaat bagi

pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.

Page 3: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 iii

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ i

KATA PENGANTAR ...................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ v

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vii

DAFTAR PETA .............................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 – 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 – 1 1.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 1 – 4 1.3 Wilayah Perencanaan ....................................................................... 1 – 5 1.4 Metodologi ........................................................................................ 1 – 8

BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI ....... 2 – 1

2.1 Profil Kabupaten/Kota ....................................................................... 2 – 1

2.1.1 Kependudukan .................................................................... 2 – 1 2.1.2 Area Beresiko ...................................................................... 2 – 2 2.1.3 Zona Sistem Sanitasi ........................................................... 2 – 11 2.1.4 Keuangan Daerah ............................................................... 2 – 15

2.2 Air Limbah ......................................................................................... 2 – 15

2.2.1 Permasalahan Mendesak Air Limbah .................................. 2 – 15 2.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah .................. 2 – 17 2.2.3 Kerangka Kerja Logis Air Limbah ........................................ 2 – 18 2.2.4 Prioritas Pembangunan Air Limbah ..................................... 2 – 18

2.3 Persampahan .................................................................................... 2 – 20

2.3.1. Permasalahan Mendesak Persampahan ............................. 2 – 20 2.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan ............. 2 – 22 2.3.3. Kerangka Kerja Logis Persampahan ................................... 2 – 23 2.3.4. Prioritas Pembangunan Persampahan ................................ 2 – 23

2.4 Drainase............................................................................................ 2 – 24

2.4.1. Permasalahan Mendesak Drainase ..................................... 2 – 24 2.4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase ..................... 2 – 26 2.4.3. Kerangka Kerja Logis Drainase ........................................... 2 – 27 2.4.4. Prioritas Pembangunan Drainase ........................................ 2 – 27

BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI ..................... 3 – 1

3.1. Rencana Kegiatan Air Limbah .......................................................... 3 – 1

3.1.1. Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah ............................ 3 – 1 3.1.2. Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah ....................... 3 – 2

Page 4: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 iv

3.2. Rencana Kegiatan Persampahan ..................................................... 3 – 6

3.2.1. Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan ....................... 3 – 7 3.2.2. Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Persampahan .................. 3 – 8

3.3. Rencana Kegiatan Drainase ............................................................. 3 – 12

3.3.1. Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase .............................. 3 – 13 3.3.2. Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase ......................... 3 – 16

BAB IV RENCANA BIAYA DAN INDIKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI ......................................................................................... 4 – 1

4.1. Rekapitulasi Anggaran ........................................................................ 4 – 1

4.2. Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Pemerintah ....................... 4 – 2

4.2.1. APBD Kabupaten ................................................................ 4 – 2 4.2.2. APBD Provinsi ..................................................................... 4 – 2 4.2.3. APBN ................................................................................... 4 – 3

4.3. Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Non-Pemerintah ............... 4 – 3

4.3.1. Potensi Kontribusi CSR ....................................................... 4 – 4 4.3.2. Potensi Partisipasi Masyarakat ............................................ 4 – 4

4.4. Antisipasi Funding-Gap ..................................................................... 4 – 4

BAB V RENCANA IMPLEMENTASI ............................................................ 5 – 1

5.1. Kondisi Kesiapan Implementasi ........................................................ 5 – 1

5.1.1. Studi & Disain, dan Dokumen Tender ................................. 5 – 7 5.1.2. Pembebasan Lahan dan Resettlement ............................... 5 – 7 5.1.3. Kesiapan Organisasi Pengelola ........................................... 5 – 8

5.2. Rencana Kerja Pokja ........................................................................ 5 – 9

LAMPIRAN

Page 5: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk .................. 2 – 1

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk .................................................... 2 – 2

Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi ........................................................... 2 – 4

Tabel 2.4 Zona Sistem Air Limbah ......................................................... 2 – 11

Tabel 2.5 Zona Sistem Persampahan .................................................... 2 – 13

Tabel 2.6 Proyeksi Pendanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat ........... 2 – 15

Tabel 2.7 Permasalahan Mendesak Air Limbah ..................................... 2 – 16

Tabel 2.8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah ..................... 2 – 17

Tabel 2.9 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah ...... 2 – 18

Tabel 2.10 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan

Air Limbah .............................................................................. 2 – 19

Tabel 2.11 Permasalahan Mendesak Persampahan ............................... 2 – 21

Tabel 2.12 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik 2 – 22

Tabel 2.13 Rencana Pengembangan Persampahan Jangka Menengah . 2 – 22

Tabel 2.14 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan

Domestik ................................................................................ 2 – 23

Tabel 2.15 Permasalahan Mendesak Drainase ....................................... 2 – 24

Tabel 2.16 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase ....................... 2 – 26

Tabel 2.17 Rencana Pengembangan Drainase Jangka Menengah ......... 2 – 27

Tabel 2.18 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase ........ 2 – 27

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah ................................................ 3 – 5

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan .......................................... 3 – 11

Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase .................................................. 3 – 16

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendanaan per-Sumber Pendanaan ................. 4 – 1

Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi ..................... 4 – 2

Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten Pesisir Barat ......................... 4 – 2

Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Provinsi Lampung ................................... 4 – 3

Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN ................................................................. 4 – 3

Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Kontribusi CSR ................. 4 – 4

Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi dari Partisipasi Masyarakat 4 – 4

Tabel 4.8 Funding Gap .......................................................................... 4 – 5

Tabel 4.9 Daftar Pendek Pendanaan Negara-negara Donor, Lembaga-

Lembaga Keuangan Internasional, LSM dan Lain-lain yang

Potensial ................................................................................ 4 – 6

Page 6: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 vi

Tabel 4.10 Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR yang Memiliki

Potensi Berpartisipasi dalam Pembangunan Sanitasi

Kabupaten Pesisir Barat ......................................................... 4 – 6

Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran 2016 ..... 5 – 2

Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016 ...... 5 – 3

Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran 2017 ..... 5 – 4

Tabel 5.4 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2017 ...... 5 – 6

Tabel 5.5 Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis .................. 5 – 7

Tabel 5.6 Identifikasi Permasalahan Lahan ........................................... 5 – 8

Tabel 5.7 Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola ..... 5 – 8

Tabel 5.8 Rencana Kerja Pokja Sanitasi Tahun 2016 ............................ 5 – 10

Page 7: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Proses Perencanaan PPSP .................................. 1 – 3

Gambar 1.2 Skema Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 1 – 4

Page 8: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 viii

DAFTAR PETA

Peta 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Barat .............. 1 – 6

Peta 1.2 Peta Draf RTRW Kabupaten Pesisir Barat ............................. 1 – 7

Peta 1.3 Peta RTRW Lampung Barat (Kabupaten Induk Pesisir Barat) 1 – 8

Peta 2.1 Peta Area Beresiko Air Limbah .............................................. 2 – 8

Peta 2.2 Peta Area Beresiko Persampahan ......................................... 2 – 9

Peta 2.3 Peta Area Beresiko Drainase ................................................. 2 – 10

Peta 3.1 Lokasi Infrastruktur Air Limbah Eksisting ............................... 3 – 3

Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Sampai Akhir Perencanaan 3 – 4

Peta 3.3 Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Eksisting .................. 3 – 9

Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Sampai Akhir

Perencanaan .......................................................................... 3 – 10

Peta 3.5 Lokasi Infrastruktur Drainase Eksisting .................................. 3 – 14

Peta 3.6 Lokasi Infrastruktur Drainase Sampai Akhir Perencanaan ..... 3 – 15

Page 9: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan dokumen ketiga setelah Buku Putih

Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Barat yang telah disusun

sebelumnya pada tahun 2014, sedangkan Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini

merupakan tahapan keempat dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP).

Memorandum Program Sanitasi ini disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten

Pesisir Barat secara partisipatif dan terintegrasi melalui proses pelatihan, lokalatih, diskusi,

konsultasi internal dan ekternal, dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Teknis Pokja

Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Fasilitator

Kabupaten (CF) Pesisir Barat dan Fasilitator Provinsi (PF) Lampung serta Pokja Sanitasi dan Air

Minum (AMPL) Provinsi Lampung dan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman (PPLP) Lampung.

Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai

dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait,

baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung maupun

Kementerian/Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini

juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi

penganggaran pada tingkat Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Pusat maupun dari

sumber pendanaan lainnya.

Untuk sumber penganggaran dari sektor pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini

akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan.

Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan Memorandum Program Sanitasi ini

antara lain :

Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, APBD Pemerintah Provinsi Lampung dan pendanaan

Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi.

Page 10: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 2

Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih

optimal dan matang.

Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat merupakan rekapitulasi dari semua

dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan

Kabupaten Pesisir Barat dari aspek teknis, biaya dan waktu.

Memorandum Program Sanitasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang

diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati Pesisir Barat dan Gubernur

Lampung selaku kepala daerah.

Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan

Kabupaten Pesisir Barat untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan sanitasi

Kabupaten Pesisir Barat.

Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara

pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait

kesanitasian, yang mencakup : Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan

Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai

dalam rangka menjawab tantangan pembangunan sanitasi.

Memorandum Program Sanitasi merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan

sektor sanitasi Kabupaten Pesisir Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir

Barat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun

waktu 5 Tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber : APBN, APBD Provinsi

Lampung, APBD Kabupaten Pesisir Barat, Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah),

CSR/swasta maupun masyarakat, dan sebagainya.

Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sanitasi merangkum masukan dari Strategi

Sanitasi Kabupaten (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD),

RTRW, RPJMD, Renstra/Renja SKPD, RKA SKPD, dan lain-lain.

Memorandum Program Sanitasi merupakan justifikasi serta komitmen pendanaan dari Pemerintah

Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Pusat, atau lembaga lainnya.

Memorandum Program Sanitasi merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

untuk melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 Tahun) ke

depan.

Memorandum Program Sanitasi ini merupakan saringan akhir agar semua Program yang akan

diimplementasikan sudah dapat dipastikan ketersediaan pendanaannya serta memenuhi kaidah

Page 11: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 3

Proses-03

Konsolidasi Program dan Indikasi

Pendanaan Sanitasi

Proses-01 Persiapan

Proses-05

Finalisasi Dokumen Kab/Kota

Proses-04

Rencana Implementasi

Proses-02

Review SSK & Penetapan Program Ptioritas

Proses-06 Tindak Lanjut

Provinsi

SMART (Specific – jelas, tidak mengundang interprets, Measurable – terukur, Achievable – dapat

dicapai, Relevant – informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu(.

Skema Proses Perencanaan PPSP, dan Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi

dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.1

Skema Proses Perencanaan PPSP

Sumber : Pedoman Penyusunan MPS, Tahun 2015.

Gambar 1.2. : Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi

Sumber : Pedoman Penyusunan MPS, 2014

Gambar 1.2

Skema Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Sumber : Pedoman Penyusunan MPS, 2014

Kampanye, Edukasi

Advokasi dan Pendampinga

n

Pellaksanaan/implementasi

Pengembangn Kelembagaan

dan Pengaturan

Penyusunan Rencana Strategis

Penyiapan Memorandum

Program

Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi dan Pembinaan

Page 12: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 4

1. 2 Maksud dan Tujuan

Dalam penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pesisir Barat tentunya

memiliki maksud tujuan yang hendak dicapai. Adapun maksud dari penyusunan MPS ini adalah : :

Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh Pemerintah Kabupaten

Pesisir Barat dengan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi yang

komprehensif Jangka Menengah.

Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih

efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan MPS ini adalah :

MPS diharapkan sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi

pelaksanaan pembangunan sanitasi 2015 -2019 seperti tercantum dalam dokumen Strategi

Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat.

Dapat memberikan gambaran kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan

Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat selama 5 tahun yaitu 2015 - 2019, baik pendanaan yang

dialokasikan dari APBD Kabupaten Pesisir Barat, APBD Propinsi Lampung, APBN Pemerintah

Pusat maupun sumber pendanaan lain non-pemerintah.

Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan

sanitasi.

Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak

swasta/CSR) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam

pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat.

Sebagai dasar masukan bagi umpan balik (feed-back) RPJMD Kabupaten Pesisir Barat pada periode

berikutnya

1. 3 Wilayah Perencanaan

1.3.1 Gambaran Umum

Kabupaten Pesisir Barat didirikan berdasarakan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2012

(Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang disyahkan pada

tanggal 17 Nopember 2012. Dengan luas wilayah 2.907, 23 KM yang terletak pada koordinat 4º,

40', 0" - 6º, 0', 0" Lintang Selatan dan 103º, 30', 0" - 104º , 50', 0" Bujur Timur dan berdasarkan

undang – undang tersebut disebutkan bahwa batas wilayah Kabupaten Pesisir Barat meliputi :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lumbok Seminung, Kecamatan Balik Bukit,

Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Suoh, Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten

Lampung Barat; Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten

Page 13: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 5

Tanggamus; Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi

Sumatera Selatan;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Semaka

Kabupaten Tanggamus;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan data tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 157.391 jiwa

dengan 38.470 Kepala Keluarga tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan. Yang terdiri dari

Kecamatan Bengkunat Belimbing, Bengkunat, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir

Tengah, Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong dan Pulau Pisang.

Page 14: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 6

Gambar 1.3

Peta Wilayah Adminstratif Kabupaten Pesisir Barat

Page 15: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 7

1.3.2 Arah Pengembangan Kota

Kabupaten Pesisir Barat dalam draf Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat

terdapat 2 (dua) arah kawasan pengembangan dan pembangunan wilayah, kawasan perkotaan

dan kawasan pedesaan. Untuk kawasan perkotaan meliputi kecamatan Krui Selatan, Pesisir

Tengah dan Way Krui, sedangkan untuk kawasan pedesaan meliputi Kecamatan Bengkunat

Belimbing, Bengkunat, Ngambur, Pesisir Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara, lemong dan

Pulau Pisang. Kabupaten Pesisir Barat saat ini masih dalam proses penyusunan RTRW untuk itu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir masih menginduk pada RTRW Lampung Barat.

Gambar 1. 4

Draf Peta RTRW Kabupaten Pesisir Barat

Page 16: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 8

Peta 1. 5

Peta RTRW Lampung Barat (kabupaten Induk Pesisir Barat)

1. 4 Methodologi

1.4.1 Methodologi Penyusunan Dokumen

Metode dan proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi terdiri dari beberapa tahapan

yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut :

Melakukan Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Barat, khususnya untuk

Kerangka Kerja Logis (KKL), Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritas Program

dan Kegiatan.

Melakukan Internalisasi dengan cara konsultasi kepada SKPD terkait di Kabupaten Pesisir

Barat.

Melakukan Ekternalisasi dengan cara konsultasi teknis kepada Pokja Sanitasi dan Air Minum

Provinsi Lampung dan Satker PPLP di Provinsi Lampung.

Melakukan pertemuan dengan akses sumber-sumber pendanaan alternatif Non-Pemerintah

(Negara Donor, Swasta/CSR dan Masyarakat) di tingkat Kabupaten Pesisir Barat.

Melakukan pengawalan Program dan Kegiatan kepada mekanisme penganggaran mulai

tingkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Provinsi Lampung sampai Pemerintah

Pusat.

Page 17: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 1 - 9

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan MPS, yaitu :

Data Primer, Data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan interview dengan

narasumber.

Data Sekunder, Data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen

strategis daerah antara lain : Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment), BPS (Buku

Putih Sanitasi), SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten), APBD, RTRW, RPJMD, RPIJMD, Renstra

& Renja SKPD, Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka, BPS, Data Statistik, data dokumen

pendukung lainnya seperti aturan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Lampung

maupun Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Pengumpulan data dengan beberapa teknik dalam penyusunan Memorandum Program Sanitasi,

diantaranya :

Desk Study (data sekunder, kajian literatur).

Field Research (observasi, wawancara responden).

FGD (Focus Group Discussion) dan indept interview.

1.4.2 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dokumen Memorandum Program Sanitasi terdiri dari 5 bab yaitu :

Bab Pertama : Pendahuluan, menggambarkan tentang Latar Belakang, Maksud dan

Tujuan Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Metodologi

Penyusunan dan Sistematika Dokumen.

Bab Kedua : Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Barat yang menyangkut

Kondisi Eksisting Sanitasi, Prioritas Program dan Kegiatan, Kerangka Kerja

Logis (KKL).

Bab Ketiga : Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi yang menjabarkan Implementasi

Program dan Kegiatan, Perhitungan Volume Kebutuhan Infrastruktur dan

Non Infrastruktur.

Bab Keempat : Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi, yang menggambarkan

kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-

masing kegiatan sanitasi. Bab ini juga menguraikan rencana antisipasi

bilamana terjadi funding gap.

Bab Kelima : Rencana Implementasi, yang menggambarkan tentang inventarisasi status

kesiapan dari masing-masing kegiatan sanitasi, langkah-langkah dan tindak

lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria

kesiapan dan rencana monitoring dan evaluasi.

Page 18: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 1

BAB II

REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

2. 1 Profil Kabupaten Pesisir Barat

2.1. 1 Kependudukan

Besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah terutama untuk wilayah yang mempunyai

kepadatan tinggi ditambah dengan persebaran penduduknya yang tidak merata akan

menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, karena pada dasarnya semua kegiatan baik

kegiatan perekonomian, kebudayaan, sosial dan lain sebagainya akan melibatkan penduduk.

Kabupaten Pesisir Barat berdiri tahun 2012 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung

Barat memiliki luas wilayah 2.907,23 KM2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 157.391 Jiwa

yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Pulau

Pisang 1.858 jiwa dan terbanyak di Kecamatan Bengkunat Belimbing yaitu 24.009 jiwa.

Perilaku penduduk dalam kegiatan sehari-hari diberbagai lapisan sosial turut memberikan tekanan

terhadap lingkungan yang akan memunculkan efek negatif maupun positif. Dengan demikian perlu

adanya pengendalian baik terhadap jumlah, komposisi dan persebarannya, hal ini sebagai upaya

untuk mendukung kelancaran proses pembangunan di daerah.

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk

No Nama Kecamatan

Luas Area

Terbangun

(Ha)

Penduduk Tahun 2014

Keterangan Jumlah

(Jiwa)

Kepadatan

(Jiwa/ Ha)

1 Bengkunat Belimbing 8,320.00 24,009.00 0.25 Pedesaan

2 Bengkunat 3,514.80 9,754.00 0.45 Pedesaan

3 Ngambur 1,131.00 22,589.00 0.69 Pedesaan

4 Pesisir Selatan 9,250.00 23,526.00 0.57 Pedesaan

5 Krui Selatan 1,347.00 10,657.00 2.94 Perkotaan

6 Pesisir Tengah 701.50 18,588.00 1.54 Perkotaan

7 Way Krui 42.00 9,469.00 2.31 Perkotaan

8 Karya Penggawa 2,400.00 15,386.00 0.73 Pedesaan

9 Pesisir Utara 1,200.00 8,719.00 1.03 Pedesaan

10 Lemong 1,700.00 12,836.00 0.28 Pedesaan

11 Pulau Pisang 104.00 1,858.00 0.29 Pedesaan

Sumber : Disdukcapil Kab. Pesisir Barat, 2014

Page 19: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 2

Tabel 2.2

Proyeksi Jumlah Penduduk

No Nama Kecamatan Jumlah

Penduduk

2014

Pertumbuhan

(%)

Proyeksi Jumlah Penduduk

2015* 2016 2017 2018 2019

1 Bengkunat Belimbing 24,009.00 0.20 24,003.00 24,051 24,099 24,147 24,196

2 Bengkunat 9,754.00 1.68 11,318.00 11,508 11,702 11,898 12,098

3 Ngambur 22,589.00 1.87 19,184.00 19,542 19,907 20,278 20,656

4 Pesisir Selatan 23,526.00 0.77 23,494.00 23,676 23,859 24,044 24,230

5 Krui Selatan 10,657.00 1.73 10,584.00 10,768 10,954 11,144 11,337

6 Pesisir Tengah 18,588.00 0.19 18,425.00 18,460 18,494 18,529 18,564

7 Way Krui 9,469.00 0.70 9,546.00 9,613 9,680 9,747 9,815

8 Karya Penggawa 15,386.00 0.55 15,374.00 15,459 15,544 15,630 15,716

9 Pesisir Utara 8,719.00 1.76 8,781.00 8,936 9,093 9,253 9,416

10 Lemong 12,836.00 0.75 13,602.00 13,705 13,808 13,912 14,017

11 Pulau Pisang 1,858.00 0.31 1,965.00 1,971 1,977 1,984 1,990

Sumber : Disdukcapil Kab. Pesisir Barat , diolah Tim Pokja Sanitasi, 2015

*Data Terakhir Disdukcapil Kab. Pesisir Barat, 2015

2.1. 2 Area Beriko

Penentuan area berisiko, ditentukan berdasarkan tingkat resiko sanitasi yang dilakukan dengan

menggunakan data sekunder, hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA (data primer).

Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder yaitu kegiatan menilai dan memetakan

tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa), berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD

mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih dan sanitasi dan data umum, meliputi

Sambungan Rumah dan Hidran Umum, jumlah jamban, nama kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah

populasi, luas administratif, luas terbangun; Jumlah KK miskin; serta luas genangan. Penentuan

area berisiko berdasarkan Penilaian SKPD yaitu berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis

dan keahlian profesi yang dimiliki individu SKPD/anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat.

Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan

tingkat resiko berdasarkan : kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik;

pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan

pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang air besar sembarangan). Proses

penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder, penilaian SKPD dan analisis

berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama dan

kesepakatan seluruh anggota Pokja Sanitasi berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut.

Page 20: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 3

Sedangkan unit area penentuan resiko sanitasi meliputi meliputi 116 pekon dan 2 kelurahan di 11

kecamatan Kabupaten Pesisir Barat. Dalam melakukan penilaian area beresiko sanitasi, Pokja

Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat melakukan penilaian berdasarkan data primer dan sekunder.

Data primer terdiri dari Survey EHRA dan persepsi SKPD, sedangkan data sekunder diperoleh

dengan melakukan olah data yang ada dari SKPD. Hasil akhir dari area beresiko sanitasi

merupakan kompilasi dari skoring persepsi SKPD, hasil olah data studi EHRA dan data sekunder,

sesuai dengan indikator-indikator yang merupakan hasil kesepakatan Pokja.

Penentuan area beresiko di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan melalui penilaian dengan metode

pemberian skor berdasarkan data sekunder 30%, persepsi SKPD terkait sanitasi 20% dan studi

EHRA 50% kemudian divalidasi dengan kunjungan lapangan.

Studi EHRA Kabupaten Pesisir Barat merupakan data primer yang diambil dari 1200 responden

(ibu rumah tangga) yang tersebar di 30 (tiga puluh) desa/kelurahan sampelHasil Penentuan area

berisiko Kelurahan/Desa yang beresiko tinggi (tingkat resiko 3) dan sangat tinggi (tingkat resiko 4)

serta penyebab utama resiko sanitasi dapat dilihat pada tabel 2.3. dan Peta Area beresiko pada

peta 2.1. sebagai berikut :

Page 21: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 4

Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi

Page 22: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 5

Page 23: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 6

Page 24: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 7

Page 25: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 8

Peta 2.1

Peta Area Beresiko Air Limbah

Page 26: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 9

Peta 2.2

Peta Area Beresiko Persampahan

Page 27: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 10

Peta 2.3

Peta Area Beresiko Drainase

Page 28: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 11

2.1. 3 Zona Sistem Sanitasi

Zona sistem ini meliputi zona sistem air limbah dan zona sistem persampahan yang merupakan

hasil penyeseuaian dari instrument profil sanitasi. Zona sistem sanitasi dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel. 2.4

Zona Sistem Air Limbah

Page 29: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 12

Page 30: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 13

Tabel 2.5

Zona Sistem Persampahan

Page 31: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 14

Page 32: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 15

2.1. 4 Keuangan Daerah

Terkait dengan kemampuan daerah dalam pemenuhan pelayanan sanitasi Kabupaten Pesisir

Barat telah menyatakan komitmennya sesuai dengan proyeksi keuangan daerah terkait dengan

pemenuhan kebutuhan pelayanan sanitasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Proyeksi Pendanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat

No Uraian

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 Perkiraan Belanja Langsung 321,372.00 369,577.80 425,014.47 488,766.64 562,081.64 2,166,812.55

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

4,951.00 5,693.65 6,547.70 7,529.85 8,659.33 33,381.53

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

4,894.00 5,047.00 5,881.00 6,321.00 5,918.00 28,061.00

4 Prosentase Komitmen Terhadap belanja Langsung

1.52 1.37 1.38 1.29 1.05 1.30

Sumber : Hasil Review SSK Pesisir Barat, 2015

2. 2 Air Limbah

2. 2.1 Permasalahan Mendesak Air Limbah

Sebagai daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan air limbah

domestik masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil studi EHRA bahwa pengelolaan air

limbah berupa black water masih menggunakan pengolahan limbah onsite berupa jamban

keluarga. terdapat 3 (tiga) permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat yang

menjadi permasalahan mendesak yang dirangkum dari hasil studi EHRA dan SSK Kabupaten

Pesisir Barat tahun 2014, yaitu :

- Kesadaran masyarakat terhadap terhadap pengelolaan air limbah masih rendah, terdapat

72,7% masyarakat Kabupaten Pesisir Barat masih melakukan BABS sedangkan 27,3% sudah

tidak BABS;

- Belum memadainya sarana dan praarana pengelolaan air limbah; dan

- Belum adanya regulasi atau kebijakan terkait dengan pengelolaan air limbah

Permasalahan mendesak air limbah Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan hasil dari studi

EHRA dijabarkan dalam table 2.7 berikut ini :

Page 33: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 16

Tabel 2.7

Permasalahan Mendesak Air Limbah

A. Sistem Air Limbah Permukiman

1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: User Interface:

Keterangan: - Jumlah Penduduk Kab. Pesisir Barat tahun 2014 : 163.493 jiwa atau 40.875 KK - Menyalurkan Tinjanya ke Tanki Septik = 27,3 % (11.159 KK) - Menyalurkan Tinjanya ke Pipa Sewer = 1,1 % - Menyalurkan Tinjanya ke Cubluk/lobang tanah, 16,7 % (6.826 KK) - Menyalurkan Tinjanya Langsung ke drainase, 1,2 % - Menyalurkan Tinjanya ke sungai/danau/pantai = 6,3 % - Menyalurkan Tinjanya ke kolam atau sawah = 0,2 % - Menyalurkan Tinjanya ke kebun/tanah lapang =0,8 % - Tidak Tahu Kemana Menyalurkan Tinjanya = 46,5 %

Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal:

Keterangan: - Akses jamban pribadi denga tangki septik aman =82,5 % (33.721 KK) - Akses jamban pribadi dengan tangka septik tidak aman=17,5 % (7.153KK)

Pengangkutan / Pengaliran: Belum memiliki truk penyedot tinja

Pengolahan Akhir Terpusat Belum ada IPLT sehingga pembuangan akhir dari limbah domestic tidak jelas.

Daur Ulang / Pembuangan Akhir:

belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah.

Perencanaan Teknis dll. Belum ada Perda tentang pengelolaan air limbah. Belum ada Master Plan Air Limbah

B. Lain-lain

2. Aspek Pendanaan:

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi. Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat.

3. Aspek Kelembagaan: Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan. Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan.

Tangki septik, 27.3%

Pipa sewer, 1.1%

Cubluk/lobang tanah, 16.7%

Langsung ke drainase, 1.2%

Sungai/danau/pantai, 6.3%

Kolam/sawah, 0.2%

Kebun/tanah lapang, 0.8%

Tidak tahu, 46.5%

Lainnya, .0%

17.5

82.5

Tangki Septik Suspek

Tidak aman

Suspek aman

Page 34: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 17

Peran Pemerintah belum optimal.

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:

Belum adanya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan Air Limbah.

Belum diterapkannya retribusi air limbah sesuai Perda yang berlaku.

5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:

Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan pengelolaan air limbah.

Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat.

Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat.

6. Aspek Komunikasi dan PMJK:

Masih rendah/kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan air limbah.

Peran media belum optimal.

Sumber : BPS dan SSK Pesisir Barat, 2014

2. 2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah

Rencana strategis pengembangan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat didasarkan pada kondisi

eksisting dari berbagai permasalahan mendesak dan isu strategis terkait dengan air limbah

domestic saat ini. Tujuan dan sasaran pembangunan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat

digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah

Air Limbah Permukiman

Tujuan : Meningkatnya Jumlah Pendudukan yang Terlayani oleh Sarana Air Limbah menjadi 100%

Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah dan PHBS untuk mengurangi tingkat perilaku BABS;

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan kajian terkait pengelolaan air limbah; 3. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang memadai; 4. Tersedianya produk hukum atau kebijakan tentang penanganan air limbah dan pengelolaannya.

Sumber : Hasil Review SSK Pesisir Barat, 2014

Page 35: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 18

Tabel 2.9

Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah

No Sistem Cakupan

Layanan

Eksisting

Tahun Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

A Sistem On-Site

(Setempat)

1 Cubluk dan Sejenisnya 69,7% 65% 47% 35% 15% 5%

2 Individual (Tangki Septik) 27,3% 30% 18% 25% 35% 40%

B Sistem Komunal

1 MCK/ MCK++ 3% 5% 15% 20% 20% 20%

2 IPAL Komunal - - - - 10% 15%

3 Tangki Septik Komunal - - 20% 20% 20% 20%

C Sistem Off-Site

(Terpusat)

0 0 0 0 0 0

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Hasil Review SSK Pesisir Barat, 2014

2. 2.3 Kerangka Kerja Logis Air Limbah

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan benang merah atau keterkaitan atau rangkuman antara Buku Putih

dan SSK yang mencerminkan kondisi eksisting (permasalahan mendesak dan isu strategis), tujuan,

Sasaran, Indikator sasaran Program dan Kegiatan. Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) dapat dilihat di tabel

2.19 dibawah

2. 2.4 Prioritas Pembangunan Air Limbah

Prioritas pembangunan air limbah tidak terlepas permsalahan mendesak dan kerangka kerja logis

yang telah disusun Tim Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel. 2.10

Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Air Limbah

No Program

Skore (bobot)

Skore Total

Urutan Prioritas

Penerima manfaat

Masalah mendesak

Persepsi Pokja

Pro-poor

25% 25% 25% 25%

1

Peningkatan Desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

2

Sosialisasi Pembangunan IPLT 2.00

3.00

3.00

2.00

2.00 0.50

0.75

0.75

0.50

2.50

Page 36: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 19

3

Stimulan Jamban Keluarga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ Miskin

3.00

4.00

4.00

4.00

1.00 0.75

1.00

1.00

1.00

3.75

4

Peningkatan PHBS 1.00

2.00

2.00

2.00

3.00 0.25

0.50

0.50

0.50

1.75

5

Sosialisasi kesehatan Melalui Media Luar Ruangan

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

6

Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

7

Pemantauan Air Limbah 1.00

2.00

2.00

2.00

3.00 0.25

0.50

0.50

0.50

1.75

8

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Air Limbah

3.00

4.00

4.00

3.00

1.00 0.75

1.00

1.00

0.75

3.50

9

Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

10

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT

3.00

3.00

3.00

3.00

1.00 0.75

0.75

0.75

0.75

3.00

11

Studi Alternatif Sumber Pembiayaan Air Limbah yang Murah dan Berkelanjutan

2.00

2.00

3.00

4.00

2.00 0.50

0.50

0.75

1.00

2.75

12

Pembebasan Lahan Pembangunan IPLT

3.00

3.00

2.00

3.00

2.00 0.75

0.75

0.50

0.75

2.75

13

Pembangunan dan Supervisi IPLT 3.00

3.00

2.00

3.00

2.00 0.75

0.75

0.50

0.75

2.75

14

Pengadaan Truk Tinja 3.00

3.00

2.00

3.00

2.00 0.75

0.75

0.50

0.75

2.75

15

Pembangunan MCK(Toilet Umum) 4.00

4.00

4.00

4.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

16

Pembangunan Septiktank Komunal 4.00

4.00

4.00

4.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

Sumber : Hasil Review SSK, 2014

Page 37: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 20

2. 3 Persampahan

2.3. 1 Permasalahan Mendesak Persampahan

Berdasarkan hasil studi EHRA dan pembahasan dengan Tim Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir

Barat, permasalahan mendesak persampahan meliputi :

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah

masih dilakukan secara invidual dibakar;

- Belum adanya perencanaan berkaitan dengan persampahan skala Kabupaten atau kawasan;

- Terbatasnya sarana dan prsaarana persampahan di Kabupaten Pesisir Barat; dan

- Belum adanya produk hukum atau kebijakan terkait persampahan

Terkait dengan permasalahan mendesak persampahan Kabupaten Pesisir Barat di jabarkan

dalam tabel berikut ini :

Page 38: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 21

Tabel 2.11

Permasalahan Mendesak Persampahan

A. Sistem Teknis

1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana

User Interface:

Hasil studi EHRA memperlihatkan pengelolaan sampah rumah tangga

hanya 6% saja yang dinilai cukup baik antara lain :

1. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 4% 2. Dikumpulkan pendaur ulang sebesar 1% 3. Dibuang ke lubang dan ditutup tanah sebesar 1% Sebagian besar besar belum mengelola sampahnya dengan baik antara lain :

1. Dibakar sebesar 67% 2. Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan sebesar 10% 3. Dibuang ke sungai/kali/laut/danau sebesar 11% 4. Dibuang ke dalam lubang tapi tidak ditutup tanah sebesar 4% 5. Dibiarkan sampai busuk sebesar 1% 6. Tidak tahu sebesar 1%

Keterangan: - Produksi Sampah Kota Krui per hari = 39,88 m3/hari - Sampah yang terangkut ke TPA Krui per hari 16 m³/hari. - Sedangkan sampah yang tidak terangkut perhari adalah 23.88 m³/hari. - Praktek Pemilahan Sampah oleh RT:

Pengumpulan setempat Alat pengumpulan setempat tidak memadai dari segi kuatitas hanya ada 2 unit gerobak sampah

Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Penampungan Sementara (TPS):

Jumlah TPS yang ada tidak mencukupi TPS berupa bak beton yang tersebar di beberapa kecamatan

Pengangkutan: Jumlah 2 unit Dump Truk Kapasitas 8 m³ Pengangkut untuk wilayah perkotaan.

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Baru ada 2 kelompok melakukan pengolahan sampah 3R

Daur Ulang / Tempat Pemrosesan Akhir:

TPA Krui Luas TPA 3,5 Ha, Luas terpakai 2,5 Ha, Kapasitas TPA m³ per ha Controlled landfill

Perencanaan Belum ada Perda Persampahan Belum ada master plan persampahan dan dokumen perencanaan lainnya

B. Aspek Non Teknis

2. Aspek Pendanaan:

Penganggaran terkait pengelolaan persampahan masih minim Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas Pola penanganan sampah belum optimal Rendahnya dana penarikan restribusi

Dikumpulkan pendaur ulang

1%

Dikumpulkan dan dibuang ke

TPS 4%

Dibakar 67%

Dibuang ke dalam lubang & ditutup tanah

1%

Dibuang ke dalam lubang

tapi tidak ditutup tanah

4%

Dibuang ke sungai/kali/laut

/danau 11%

Dibiarkan sampai

membusuk 1%

Dibuang ke lahan

kosong/kebun/hutan 10%

Tidak tahu 1%

Page 39: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 22

3. Aspek Kelembagaan: Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:

Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif Belum tersosialisasinya ketentuan penanganan sampah terhadap masyarakat

5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Swasta:

Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha / swasta

Sumber : BPS dan SSK, 2014

2.3. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan

Tujuan dan sasaran pembangunan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari aspek

kemasyarakatan, infrastruktur dan perencanaan. Untuk lebih lengkap terlihat dalam tabel berikut

ini :

Tabel 2.12

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik

Persampahan

Tujuan :

1. Meningkatkan Akses Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan 100% (Sumber dan pengelolaan Akhir)

2. Meningkatnya Akses Pengelolaan Sampah di Wilayah Pedesaan 100% (Sumber Sampah)

Sasaran : 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah 2. Tersedianya dokumen perencanaan persampahan; 3. Tersedianya sarana dan prasarana sampah yang memadai; 4. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan; 5. Tersedianya produk hukum atau kebijakan tentang penanganan sampah dan pengelolaannya.

Sumber : Hasil Review SSK, 2014

Tabel 2.13

Rencana Pengembangan Persampahan Jangka Menengah

No Sistem Cakupan

Layanan

Eksisting

Tahun Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

A Prosentase sampah yang telah Dikelola dengan Baik

6% 25% 50% 60% 70% 80%

1 Penanganan langsung (direct)(2)

4% 15% 30% 40% 50% 60%

2 Penanganan tidak langsung (indirect)(3)

2% 10% 20% 20% 20% 20%

B Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani(5)

94% 75% 50% 40% 30% 20%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Hasil Rebview SSK, 2014

Page 40: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 23

2.3. 3 Kerangka Kerja Logis Persampahan

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan benang merah atau keterkaitan atau rangkuman antara

Buku Putih dan SSK yang mencerminkan kondisi eksisting (permasalahan mendesak dan isu

strategis), tujuan, Sasaran, Indikator sasaran Program dan Kegiatan. Tabel Kerangka Kerja Logis

(KKL) dapat dilihat di tabel 2.19 terlampir.

2.3. 4 Prioritas Pembangunan Persampahan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk memnuhi

kebutuhan mendesak persamapahan maka disusunlah prioritas pembangunan persampahan

sebagai berikut :

Tabel 2. 14

Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik

No Program

Skore (bobot)

Skore Total

Urutan Prioritas

Penerima manfaat

Masalah Mendesak

Persepsi Pokja

Pro-poor

25% 25% 25% 25%

1 Pelatihan SDM terkait Peningkatan kualitas kinerja pelayanan persampahan

2.00 3.00 3.00 3.00 2.00

0.50 0.75 0.75 0.75 2.75

2 Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota

4.00 4.00 4.00 4.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

3 Pembuatan Plamflet dan Slogan Persampahan

3.00 3.00 3.00 2.00 2.00

0.75 0.75 0.75 0.50 2.75

4 Pembinaan Sekolah Sehat dan Bersih

2.00 3.00 3.00 2.00 2.00

0.50 0.75 0.75 0.50 2.50

5 Kampanye Pengurangan Sampah dari Sumbernya

3.00 4.00 4.00 2.00 1.00

0.75 1.00 1.00 0.50 3.25

6 Sosialisasi Pembangunan TPST 3R

3.00 4.00 3.00 2.00 1.00

0.75 1.00 0.75 0.50 3.00

7 Penyusunan Pedoman/ Panduan pengelolaan Sampah Mandiri Masyarakat

1.00 2.00 2.00 2.00 3.00

0.25 0.50 0.50 0.50 1.75

8 Penyusunan Masterplan Persampahan

3.00 4.00 4.00 3.00 1.00

0.75 1.00 1.00 0.75 3.50

9 Perencanaan Teknis (DED) TPST 3R

3.00 4.00 4.00 2.00 1.00

0.75 1.00 1.00 0.50 3.25

10 Penyusunan Perda tentang Persampahan

3.00 4.00 4.00 3.00 1.00

0.75 1.00 1.00 0.75 3.50

11 Pembangunan TPS 4.00 4.00 4.00 4.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

12 Pembangunan dan Supervisi TPST 3R

3.00 4.00 4.00 2.00 1.00

0.75 1.00 1.00 0.50 3.25

Page 41: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 24

13 Pengadaan Dump Truk Sampah 3.00 3.00 3.00 3.00

1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00

14 Pengadaan Kontainer Sampah 3.00 3.00 3.00 3.00

1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00

15 Pengadaan Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga

4.00 4.00 4.00 4.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

16 Pengadaan Gerobak Sampah 2.00 3.00 3.00 2.00

2.00 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50

Sumber : Hasil Review SSK, 2014

2. 4 Drainase

2.4. 1 Permasalahan Mendesak Drainase

Berdasarakan hasil Studi EHRA daerah genangan air yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat

mencangkup 39,5% dengan intensitas genangan kurang dari 1 (satu) hari, sementara 60,5%

bebas genangan air. Berdasarakan data tersebut diperolah permsalahan mendesak terkait

drainase adalah :

- Kurangnya pemeliharaan saluran drainase, sehingga tidak dapat berfungsi dengan optimal;

- Belum adanya masterplan drainase skala kabupaten;

- Terbatasnya data dan informasi eksisting drainase;

- Terbatasnya anggranan pembangunan maupun pemeliharaan drainase

Tabel 2. 15

Permasalahan Mendesak Drainase

A. Aspek Teknis

User Interface: Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari: 16% Umah tangga yang mengalami banjir rutin

Berdasarkan Hasil EHRA di Kabupaten Pesisir Barat diketahui bahwa 39,5% penduduk masih mengalami banjir secara rutin sedangkan 60,5% penduduk tidak pernah mengalami banjir

No Nama

Kecamatan/Kelurahan

Wilayah Genangan

Luas Ketinggi

an Lama

Frekuensi

Penyebab (Ha) (M)

(jam/hari)

(kali/tahun)

1 Bengkunat Belimbing* - - - - -

2 Bengkunat* - - - - -

3 Ngambur* - - - - -

39.5

60.5 Ya

Tidak

Page 42: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 25

4 Pesisir Selatan* - - - - -

5 Krui Selatan

- Pemerihan 5 0 – 1 2 1 Penyempitan

saluran drainase

- Lintik 25 0 – 0,5 5 1 Tidak ada drainase

- Way Napal 15 0 – 0,5 2 1 Tidak ada drainase

- Way Suluh 15 0 – 0,5 2 1 Tidak ada drainase

- Padang Raya 15 0 – 0,5 2 1 Tidak ada drainase

- Balai Kencana 30 0 – 0,5 2 1 Tidak ada drainase

- Mandiri Sejati 30 0 – 0,5 > 2 1 Pasang Surut Air Laut, tidak ada drainase

6 Pesisir Tengah

- Pasar Kota Krui 10 0 – 1 2 1

Pasang Surut Air Laut,

Penyempitan saluran drainase

- Pasar Krui 5 0 – 1 2 1

Pasang Surut Air Laut,

Penyempitan saluran drainase

- Sukanegara 5 0 – 0,5 2 1 Tidak ada drainase

7 Way Krui

- Labuhan Mandi 5 0 – 0,5 > 2 1 Penyempitan

drainase

- Banjar Agung 5 0 – 0,5 2 1 Tidak ada drainase

- Penggawa V 5 0 – 0,5 < 2 1 Tidak ada drainase

- Penggawa V ilir 5 0 – 0,5 < 2 1 Tidak ada drainase

- Bumi waras 5 0 – 0,5 ≤2 1 Penyempitan

drainase

8 Karya Penggawa

- Kebuayan 15 0 – 0,5 ≤ 2 1 Tidak ada

tanggul sungai

- Way Sindi 5 0 – 0,5 2 1 Penyempitan

drainase

- Way Sindi Hanuan 5 0 – 0,5 2 1 Penyempitan

drainase

- Tebakak way Sindi 8 0 – 1 < 2 1 Penyempitan

drainase

9 Pesisir Utara* - - - - -

10 Lemong* - - - - -

11 Pulau Pisang* - - - - -

Penampungan / Pengolahan Awal:

grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumur resapan

Pengangkutan / Pengaliran:

Kondisi saluran drainase yang ada tidak terpelihara dengan baik bahkan kondisi saluran drainase sudah tertutup oleh lapisan tanah dan sampah, sehingga fungsi saluran drainase untuk menyalurkan limpasan air hujan dan air yang terdapat di permukaan tanah tidak dapat berfungsi dengan baik. Ditambah lagi dengan kondisi daerah yang terletak di pinggir laut atau daerah pesisir yang terpengaruh pasang surut air laut

Data lain berdasarkan hasil EHRA 2014:

Konstruksi saluran drainase yang ada sebagian kecil sudah berupa saluran buatan yaitu saluran dari pasangan batu kali, namun selebihnya masih berupa saluran alami yaitu saluran tanah. Bahkan pada jalan – jalan tanpa perkerasan berupa jalan tanah, pada umumnya belum terdapat saluran drainase yang baik. Saluran drainase yang ada biasanya terbentuk sendiri akibat adanya penggerusan tanah oleh air hujanPada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran

Page 43: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 26

limbah rumah tangga (grey water). Luas Area Genangan 213 Ha

Dokumen Perencanaan:

Belum ada master plan dan dokumen perencanaan lainnya Belum ada Perda pengelolaan drainase

B. Aspek Non Teknis

2. Aspek Pendanaan: Penganggaran terkait pengelolaan drainase masih minim Pemeliharaan drainase masih belum menjadi prioritas Pola penanganan drainase belum optimal Belum ada retribusi pengelolaan drainase

3. Aspek Kelembagaan:

Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:

Perda pengelolaan drainase belum ada Belum tersosialisasinya ketentuan penanganan drainase terhadap masyarakat

5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:

Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha / swasta

6. Aspek Komunikasi dan PMJK:

Masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan drainase.

Minimnya pelibatan media dalam penyediaan drainase

Sumber : BPS dan SSK, 2014

2.4. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase

Tujuan dan sasaran pembangunan drainase diharapakan mampu menjawab permasalahan

mendesak drainase Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.16

Tujuan dan Saasaran Pembangunan Drainase

Air Limbah Permukiman

Tujuan :

1. Berkurangnya luas genangan di kawasan perkotaan (Krui Selatanb, Pesisir Tengah, Way Krui) 50%

2. Meningkatnya pelayanan saluran drainase yang berfungsi baik di Karya Penggawa.

Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peranan drainase sebagai sarana dan prasarana untuk mengurangi genangan air sehingga pemeliharaan dapat dilaksanakan secara gotong royong;

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan kajian terkait drainase; 3. Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase secara berkelanjutan; 4. Tersedianya produk hukum drainase.

Sumber : Hasil Review SSK, 2014

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas maka disusunlah rencana

pengembangan drainase jangka menengah sebegai berikut :

Page 44: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019 2 - 27

Tabel 2.17

Rencana Pengembangan Drainase Jangka Menengah

No Kecamatan Luas genangan

eksisting

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

A Cakupan Layanan Perkotaan

10% 2% 2% 4% 2% 0%

B Luas Genangan (Ha)

1 Krui Selatan 135 27 27 54 27 0

2 Pesisir Tengah 20 4 4 8 4 0

3 Way Krui 25 5 5 10 5 0

4 Karya Penggawa

33 6,6 6,6 13,2 6,6 0

Sumber : Hasil Review SSK, 2014

2.4. 3 Kerangka Kerja Logis Drainase

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan benang merah atau keterkaitan atau rangkuman antara Buku Putih

dan SSK yang mencerminkan kondisi eksisting (permasalahan mendesak dan isu strategis), tujuan,

Sasaran, Indikator sasaran Program dan Kegiatan. Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) dapat dilihat

dilampiran di tabel 2.19 terlampir.

2.4. 4 Prioritas Pembangunan Drainase

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan drainase Kabupaten Pesisir Barat

menyusun rencana implementasi program dan kegiatan drainase sebagai berikut :

Tabel 2. 18

Prioritas Implementasi Program dan kegiatan Drainase

No Program

Skore (bobot)

Skore Total

Urutan Prioritas

Penerima manfaat

Masalah Mendesak

Persepsi Pokja

Pro-poor

25% 25% 25% 25%

1 Masterplan Sistem Drainase Skala Kabupaten/Kawasan

2.00 3.00 3.00 3.00 2.00

0.50 0.75 0.75 0.75 2.75

2 Sosialisasi Pembangunan Drainase

3.00 2.00 4.00 3.00 1.00

0.75 0.50 1.00 0.75 3.00

3 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Primer

4.00 4.00 4.00 4.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Sumber : Hasil Review SSK, 2014

Page 45: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 1

BAB III

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah

Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini

adalah akses 100 % terlayani (universal akses) pada tahun 2019. Adapun Kondisi umum

penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Pesisir Barat saat ini masih menggunakan

pengolahan setempat (on-site system) dan belum memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau off-site system.

Air limbah rumah tangga, berupa grey water (limbah cuci dan mandi) dan air limpasan masih

dibuang langsung ke sistem saluran drainase dan ke lubang resapan sedangkan untuk air limbah

rumah tangga berupa black water (tinja) menggunakan pengolahan setempat (on-site system)

berupa tengki septik atau cubluk. Bahkan masih ada masyarakat yang langsung membuang

kotoran/ tinja di sungai atau pantai. Ini berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan

kualitas lingkungan, sebagian masyarakat atau sebesar 52,6% telah mengelola air limbah dari

dapur, kamar mandi dan tempat cuci degan benar sedangkan 47,4% masyarakat belum mengelola

air limbah tersebut dengan benar. Masyarakat sudah memiliki jamban tetapi sebagian besar

menyalurkan tinjanya tidak ke tangki saptik, hanya 27,3% saja yang menyalurkan tinjanya ke

tangki septik selebihnya ke cubluk 16,7%, sungai/danau/pantai 6,3%, langsung ke drainase 1,2%,

pipa sewer 1,1%, kebun/tanah lapang 0.8%, kolam/sawah 0.2% dan masih banyak masyarakat

yang tidak mengetahui kemana penyaluran akhir tinja sebesar 46,5%. Ini menunjukkan kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik. Untuk itu perlu diadakanya

penyuluhan atau pemicuan terhadap pengelolaan air limbah domestik.

3. 1.1 Sarana dan Prasarana Air Limbah

a. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat

Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi : MCK/ MCK++, Pembangunan

Jamban Keluarga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan diutamakan pada

kawasan perkotaan, meliputi Kecamatan Pesisir Tengah, Krui Selatan dan Way Krui. Namun

khusus untuk MCK/MCK++ berbasis masyarakat akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

wilayah sehinga masih bersifat menyebar di seluruh kecamatan. Dan Pembanguan Jamban

Keluarga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan disesuaikan dengan program

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Sanimas dan Pamsimas.

Page 46: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 2

b. Rencana Sistem Pengelolaan Air LImbah Terpusat

Terkait dengan rencana sistem pengelolaan air limbah terpusat akan dibangun berdasarkan

pada skala kawasan, seperti kawasan perkotaan, kawasan nelayan dan kawasan pedesaan

umum. Pembangunan sistem terpusat akan dibangun Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu

(IPLT) pada skala kawasan didesa Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan dan Pengadaan

Truk Tinja

3. 1.2 Kegiatan Teknis Air LImbah

Kegiatan teknis akan mendukung kegiatan pembangunan fisik, kegiatan teknis meliputi :

a. Studi dan Perencanaan

Kegiatan studi dan perencanaan teknis diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik

khusunya yang berbasis kelembagaan, meliputi :

- Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air LImbah Skala Kabupaten

- Studi Kelayakan dan Studi Lingkungan (UKL dan UPL) Pembangunan IPLT

- Penyusunan Rencana Detail Pembangunan IPLT

b. Kelembagaan, Peraturan dan Komunikasi

Terkait dengan kegiatan teknis yang meliputi kelembagaan, peraturan dan komunikasi

meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan yang bersifat formal maupun

norformal. Kelembagaan formal dapat berupa UPTD untuk pengelola IPLT mulai dari

pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sedangkan untuk kelembagaan nonformal

dapat berupa Kelompok Swadaya masyarakat pengelola MCK/MCK++ dan

pembangunan jamban keluarga;

- Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah yang berupa Peraturan

Daerah (PERDA) Air Limbah;

- Komunikasi dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, edukasi, pemicuan, dan promosi baik

secara langsung maupun tidak langsung.

Page 47: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 3

Peta 3.1

Lokasi Infrastruktur Air Limbah Eksisting

Keterangan : A. Sistem On-Site (setempat) : tangki

septik – 11.035 KK (27,3% jumlah penduduk)

B. Buang Air Besar Sembarangan

(BABS) – 29.836 KK (72,7% jumlah penduduk)

*) Pemetaan Sanitasi layanan Air Limbah dilakukan berdasarkan hasil

studi EHRA Kabupaten Pesisir Barat **) Saat ini Kabupaten Pesisir Barat

belum memiliki pengelolaan sistem

terpusat dan sarana IPLT

A

B

B

Page 48: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 4

Peta 3.2

Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan

CBD

ZONA 3 : PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK ONSITE

DAN SISTEM KOMUNAL

ZONA 3 : PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK ONSITE

DAN SISTEM KOMUNA

ZONA 1 : PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK SISTEM

ONSITE DAN SISTEM KOMUNAL JANGKA PENDEK

SERTA OFFSITE/TERPUSAT - JANGKA PANJANG

ZONA 2 : PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK SISTEM

KOMUNAL DAN OFSITE - KEPADATAN SEDANG

Keterangan :

Prioritas berdasarkan Tingkat Area Beresiko

(Tinggi; skor3-4)

Prioritas berdasarkan Tingkat Area Beresiko

(Rendah; skor1-2)

Page 49: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 5

Tabel 3.1

Rencana Kegiatan Air Limbah

No Kegiatan/ Sub Kegiatan Penduduk Terlayani

Satuan Zona Total

Volume 1 2 3 4

1 Program Peningkatan/ Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Air Limbah

a Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Air Limbah

157,391.00 Dokumen V V V V

1.00

b Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah

157,391.00 Dokumen V V V V

1.00

c Studi Alternatif Sumber Pembiayaan Air Limbah yang Murah dan Berkelanjutan

157,391.00 Dokumen V V V V

1.00

2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a Peningkatan Desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

157,391.00 Pekon V V V V

116.00

b Stimulan Jamban Keluarga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ Miskin

157,391.00 KK V V V V

358.00

3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a Peningkatan PHBS 157,391.00 Sekolah V V V V

11.00

b Sosialisasi kesehatan Melalui Media luar ruang

157,391.00

Puskesmas, posyandu, sekolah V V V V

155.00

c Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia

157,391.00 Kabupaten V V V V

1.00

4 Program pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah

a Pembangunan IPLT

Sosialisasi Pembangunan IPLT 23,526.00 Kali/Tahun - - - V

1.00

Pembebasan Lahan Pembangunan IPLT

23,526.00 Hektar - - - V

2.50

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT

62,240.00 Dokumen - - - V

1.00

Pembangunan dan Supervisi IPLT 62,240.00 Unit - - - V

1.00

b Pengadaan Truk Tinja 62,240.00 Unit - - V V

2.00

c Pembangunan MCK(Toilet Umum)

157,391.00 Paket V V V V

25.00

d Pembangunan Septiktank Komunal

157,391.00 Paket - - V V

3.00

5 Program Pemantauan dan Pengendalian Air Limbah

a Pemantauan Air Limbah 157,391.00 Kali/ Tahun V V V V

1.00

Sumber : Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

Page 50: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 6

3.2 Rencana Kegiatan Persampahan

Sasaran pelayanan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat universal akses atau 100 % terlayani

pada tahun 2019, Kabupaten Pesisir Barat Saat ini telah memiliki TPA yang di bangun tahun 2012

oleh pemkab Lampung Barat. TPA yang ada terletak di Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui

Selatan memiliki luas 3,5 Ha dengan sistem operasi Controlled Landfill. Pengelolaan persampahan

di Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH).

Secara umum sistem penggelolaan persampahan terpadu di Kabupaten Pesisir Barat baru

dilaksanakan pada wilayah perkotaan dan lingkungan pasar. Sedangkan sistem pengelolaan

persampahan pada kawasan permukiman penduduk masih secara tradisional, yaitu dengan cara

dibakar, dibuang ke lubang, dibuang ke kebun/lahan kosong ataupun dibuang ke saluran

drainase/sungai/laut.

Berdasarkan data dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Barat tahun 2013, layanan

persampahan di Kabupaten Pesisir Barat baru mencakup wilayah Kota Krui kecamatan Pesisir

Tengah. Dengan jumlah penduduk 18.588 jiwa kelurahan Kota Krui berpotensi setiap harinya

menambah jumlah (volume) sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung)

minimal sekitar 2,2 L perharinya. Jika menggunakan perhitungan jumlah timbulan sampah

perorang perhari dikalikan jumlah penduduk berbanding seribu maka jumlah timbulan sampah kota

krui adalah sebesar 39,88 m³ perhari atau sekitar 1196,4 m³ per bulan. Dapat dibayangkan jika

sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola dengan baik tentu akan menimbulkan banyak masalah

terutama pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan msyarakat.

Sarana pengangkutan sampah ke TPA menggunaan kendaraan dump truk. Sarana pengangkutan

yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah 2 unit dump truk kapasitas 8 m³. Perhitungan

sampah yang terangkut ke TPA Krui per hari : 2 dump truk x 8 m³/hari = 16 m³/hari. Sedangkan

sampah yang tidak terangkut perhari adalah : 39,88 m³/hari – 16 m³/hari = 23.88 m³/hari. Dan

untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat dianggap masih kurang. Berdasarkan

data yang tersedia masyarakat yang telah melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan

baik (penangnan langsung maupun tidak langsung sebesar 4% sedangkan 96% masyarakat

belum melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan baik (penanganan dengan cara

dibakar, dibuang ke sungai/danau/kali/laut, dibuang ke dalam lubang tidak ditutup dngan

tanah,dsb)

Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan

pelayanan persampahan dapat diidentifikasikan. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan

prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah :

Page 51: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 7

komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2).

Kepadatan penduduk. Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan

persampahan Kabupaten Pesisir Barat tedapat 3 zona yang dapat diiustrasikan dalam peta 2.2.

dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Zona 1, merupakan area yang cukup padat, ada kawasan bisnis dan tempat umum yang

harus terlayani secara penuh 100 % (Full coverage) dalam jangka waktu pendek dengan

sistem layanan langsung dari sumber ke TPA.

b. Zona 2, merupakan area yang harus terlayani dengan sistem tidak langsung yaitu dari rumah

tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) dan langsung ke TPA, tapi setidaknya

Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah ( 5 tahun) ke depan.

c. Zona 3, merupakan area yang tidak terlalu padat penduduknya serta tidak terdapat tempat-

tempat umum, CBD, pasar, tujuan wisata maupun tempat umum lainnya, area ini dilayani

secara lokal baik individual maupun komunal, dalam jangka pendek sampai panjang.

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat

mengelola sampah dengan baik sesuai dengan syarat kesehatan serta konsep 3 R.

3. 2.1 Sarana dan Prasarana Persampahan

Sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Pesisir Barat yang masih terbatas, sehinnga

dibutuhkan pembangunan fisik secara berkelanjutan, sebagai berikut :

- Pembangunan TPS disetiap Kecamatan dan pasar;

- Pembangunan dan Peningkatan TPA/ TPST;

- Pengadaan penampungan sementara dan alat angkut sampah serta bulldozer;

- Pembangunan landasan container sampah;

3. 2.2 Kegiatan Teknis Persampahan

Untuk mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten

Pesisir Barat, maka diperlukan kegiatan teknis yaitu :

a. Studi dan Perencanaan, meliputi Penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan Skala

Kabupaten, Kajian Pengelolaan dan Pemantauan Persampahan, Recana Detail Pembangunan

TPS, TPST dan Landasan Kontainer;

b. Kelembagaan, Peraturan dan Komunikasi, meliputi dibentuknya kelembagaan formal dan

nonformal seperti UPTD persampahan, pembentukan kelompok swadaya masyarakat ditingkat

Kecamatan; untuk peraturan maka diperlukan Peraturan Daerah (PERDA) Persampahan

terkait dengan restribusi, proses pengelolan dan sebagainya; sementara untuk komunikasi

maka diperlukan sosialisasi kebersihan lingkungan, sosialisasi pembangunan TPA, TPST,

landasan container, promosi/ iklan layanan masyarakat terkait persampahan.

Page 52: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 8

Peta 3.3

Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Eksisting

Keterangan :

A. Layanan Pengangkutan RT-TPS-

TPA B. Tidak terlayani pengangkutan

*) Pemetaan Sanitasi layanan Persampahan dilakukan

berdasarkan hasil studi EHRA Kabupaten Pesisir Barat

**) Saat ini Kabupaten Pesisir Barat

terdapat 1 TPA yang melayani Kec. Pesisir Tengah

B

B

A CBD

Page 53: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 9

Peta 3. 4

Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai Akhir Perencanaan

ZONA 1 : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN

HINGGA 100% (LANGSUNG DAN TIDAK

LANGSUNG) + PENYAPUAN JALAN (JANGKA

PENDEK KE MENENGAH)

ZONA 3 : PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

BERBASIS MASYARAKAT + PEMILAHAN DAN PENGELOLAAN

SAMPAH BERBASIS RT, PENGANGKUTAN SECUKUPNYA (TPS-TPA)

JANGKA MENENGAH KE PANJANG

ZONA 2 : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN

MINIMUM 70% (TPS-TPA) + PEMILAHAN SAMPAH

BERBASIR RT(JANGKA MENENGAH)

CBD

Keterangan :

Prioritas berdasarkan Tingkat Area

Beresiko (Tinggi; skor3-4)

Prioritas berdasarkan Tingkat Area

Beresiko (Tinggi; skor3-4)

Prioritas berdasarkan Tingkat Area

Beresiko (Rendah; skor1-2)

Page 54: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 10

Tabel 3.2

Rencana Kegiatan Persampahan

No Kegiatan/ Sub Kegiatan Penduduk Terlayani

Kebutuhan Penanganan Menyeluruh

Satuan Zona Total

Volume 1 2 3 4

1 Program Perencanaan dan Kebijakan/ perangkat Hukum Persampahan

a Penyusunan Masterplan Persampahan

157,391.00 Dokumen V V V V

1.00

b Penyusunan Perda tentang Persampahan

157,391.00 Dokumen V V V V

1.00

2 Program Peningkatan pelayanan Kualitas Kinerja Persampahan

-

a Pelatihan SDM terkait Peningkatan kualitas kinerja pelayanan persampahan

157,391.00 OP V V V V

1.00

b Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota

62,240.00 Paket V V V V

1.00

3 Program Sosialisasi, Kampanye, Promosi dan Edukasi Persampahan

a Pembuatan Plamflet dan Slogan Persampahan

157,391.00 cetak V V V V

1.00

b Pembinaan Sekolah Sehat dan Bersih

62,240.00 sekolah

-

- V V

1.00

c Kampanye Pengurangan Sampah dari Sumbernya

157,391.00 Kali/Tahun V V V V

1.00

d Penyusunan Pedoman/ Panduan pengelolaan Sampah Mandiri Masyarakat

157,391.00 Dokumen V V V V

1.00

4 Program Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan

-

a Pembangunan TPS 157,391.00 unit V V V V

10.00

b Pembangunan TPST 3 R

-

Sosialisasi Pembangunan TPST 3R

23,526.00 kali/tahun - - - V

1.00

Perencanaan Teknis (DED) TPST 3R

157,391.00 dokumen - - - V

1.00

Pembangunan dan Supervisi TPST 3R

62,240.00 unit - - - V

1.00

d Pengadaan Alat Angkut Sampah

Pengadaan Dump Truk Sampah 157,391.00 unit - - V V

2.00

Pengadaan Kontainer Sampah 157,391.00 unit - - V V

10.00

Pengadaan Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga

157,391.00 unit - - V V

10.00

Pengadaan Gerobak Sampah 157,391.00 unit - - V V

10.00

Page 55: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 11

e Program Peningkatan dan Pemeliharaan TPA

-

Pengadaan Bulldozer 157,391.00 unit - - V V

2.00

Pengadaan Exavator 157,391.00 unit - - V V

3.00

Sumber : Hasil Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

3.3 Rencana Kegiatan Drainase

Perencanaan pembangunan drainase Kabupaten Pesisir Barat di prioritaskan di kawasan pesisir,

padat penduduk, kumuh dan miskin serta wilayah yang dianggap rawan banjir. Guna memetakan

kondisi riil mengenai sistem pengelolaan drainase dan teknologi yang digunakan, maka Pokja

Sanitasi melakukan identifikasi dengan menggunakan metode diagram sistem sanitasi.

Diharapkan dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui berbagai sistem yang saat ini masih

digunakan oleh Pemda maupun masyarakat dalam pengelolaan drainase, sehingga nantinya

dapat dijadikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan drainase dimasa yang akan datang.

Berdasarkan data dari kecamatan tahun 2014, potensi genangan air hujan di Kabupaten Pesisir

Barat terjadi pada beberapa lokasi, antara lain di Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui

Selatan dan Kecamatan Way Krui. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya saluran drainase,

penyempitan saluran drainase dan di beberapa daerah permukiman dimana telah padat dengan

bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah

hujan yang tinggi pada lokasi-lokasi tersebut sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan

yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan

mengakibatkan banjir. Hal lain yang mempengaruhi terjadinya banjir/genangan adalah pasang

surut air laut, yang mana Kabupten Pesisir Barat berhadapan langsung dengan samudrera Hindia.

Apa bila terjadi hujan dengan curah hujan tinggi saat pasang air laut menyebabkan aliran air

sungai seharusnya langsung ke laut terhambat dan menyebabkan genangan dibeberapa wilayah

Hal lain yang mungkin terjadi sehingga mengakibatkan banjir adalah karena pada lokasi – lokasi

tersebut saluran drainase yang ada tidak terpelihara dengan baik bahkan kondisi saluran –

saluran drainase sudah tertutup oleh lapisan tanah dan sampah, sehingga fungsi saluran drainase

untuk menyalurkan limpasan air hujan dan air yang terdapat di permukaan tanah tidak dapat

berfungsi dengan baik. Ditambah lagi dengan kondisi daerah yang terletak di pinggir laut atau

daerah pesisir yang terpengaruh pasang surut air laut.

Page 56: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 12

3. 3.1 Sarana dan Prasarana Drainase

Rencana pembangunan sarana dan prasarana komponen drainase meliputi :

- Pembangunan saluran drainase dan gorong – gorong primer;

- Rehabilitasi saluran drainase dan gorong - gorong primer;

- Pemeliharaan saluran drainase dan gorong – gorong primer;

- Pembangunan saluran drainase dan gorong – gorong sekunder;

- Rehabilitasi saluran drainase dan gorong – gorong sekunder;

- Pemeliharaan saluran drainase dan gorong – gorong sekunder;

- Pembangunan saluran drainase dan gorong – gorong tersier ;

- Rehabilitasi saluran drainase dan gorong – gorong tersier;

- Pemeliharaan saluran drainase dan gorong – gorong tersier.

Page 57: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 13

Peta 3.5

Lokasi Infrastruktur Drainase Eksisting

Page 58: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 14

Peta 3.6

Lokasi infrastruktur Drainase sampai Akhir Perencanaan

CBD

ZONA 2 : PENANGANAN JANGKA PANJANG TERHADAP

GENANGAN

ZONA 1 : PENANGANAN JANGKA MENENGAH DAN

PANJANG TERHADAP GENANGAN

ZONA 2 : PENANGANAN JANGKA PANJANG

TERHADAP GENANGAN

Keterangan :

Wilayah genangan / Prioritas berdasarkan

Tingkat Area Beresiko (Tinggi; skor 3-4)

Wilayah genangan / Prioritas berdasarkan

Tingkat Area Beresiko (Tinggi; skor 3-4)

Prioritas berdasarkan Tingkat Area Beresiko

(Rendah; skor 1-2)

Page 59: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 3 - 15

3. 3.2 Kegiatan Teknis Drainase

Kegiatan teknis untuk mendukung kegiatan pembangunan fisik drainase diperlukan agar tujuan

pembangunan dapat terarah dan sinergis. Kegiatan teknis drainase meliputi :

a. Studi dan Perencanaan

Studi dan perencanaan teknis terkait drainase meliputi :

- Penyusunan masterplan Drainase sekala Kabupaten;

- Penyusunan rencana drainase skala kawasan;

- Rencana detail pembangunan drainase/ gorong – gorong;

- Inventarisasi saluran drainase dan gorong – gorong di Kabupaten Pesisir Barat.

b. Kelembagaan, Peraturan dan Komunikasi

Secara kelembagaan dapat ditangani langsung oleh tim koordinasi pembangunan dan

pemeliharaan drainase/ gorong – gorong dengan ditetapkan oleh Surat keputusan Bupati,

sementara komunikasi dapat dilakaukan sosialisasi secara langsung denga masyarakat atau

pemangku kepentingan terkait dengan pembahasan lahan pembangunan saluran drainase/

gorong – gorong.

Tabel. 3. 3 Rencana kegiatan Pengembangan Drainase

No Kegiatan/ Sub Kegiatan Penduduk Terlayani

Kebutuhan Penanganan Menyeluruh

Satuan Zona Total

Volume 1 2 3 4

C DRAINASE 1 Program Perencanaan

Pembangunan Drainase a Penyusunan Masterplan

Drainase

157,391.00 Dokumen V V V V

1.00

2 Program Pembangunan Drainase

a Sosialisasi Pembangunan Drainase

157,391.00 Kali/tahun V V V V

3.00

b Pembangunan Drainase

157,391.00 Paket V V V V

50.00

Jumlah Pendanaan/ Pembiayaan Drainase

Jumlah Pendanaan/ Pembiayaan Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat

Sumber : Hasil Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

Page 60: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 4 - 1

BAB IV

RENCANA ANGGARAN DAN PEMBANGUNAN SANITASI

4. 1. Rekapitulasi Anggaran

Rekapitulasi anggaran ini menjelaskan tentang total anggaran yang dibutuhkan untuk

pembangunan sanitasi jangka menengah atau 5 (lima) tahun, baik berdasarkan pada indikasi

sumber pendanaan dan jenis kegiatan berdasarkan sektor sanitasi.

Kabupaten Pesisir Barat melakukan rekapitulasi pendanaan berdasarkan sumber pendanaan,

seperti pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR ataupun Masyarakat dan

rekapitulasi berdasarkan sektor air limbah, persampahan dan drainase. Berdasarkan hasil

pembahasan tim Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat dengan review SSK Tahun 2014,

bahwa ditetapkan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 49.084.000.000,- dengan komponen

sanitasi meliputi air limbah, persampahan dan drainase, dengan sumber pendanaan terbesar

dari APBD Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp. 28.061.000.000,- dan sumber pembiayaan

terendah adalah dari masyarakat dengan nilai Rp. 15.000.000,-

Tabel. 4.1

Rekapitulasi Pendanaan per – Sumber Pendanaan

No Sumber Pendanaan Tahun Anggaran (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

A. Pemerintah

1 APBD Kabupaten 4,894.00 5,047.00 5,881.00 6,321.00 5,918.00 28,061.00

2 APBD Provinsi

-

- 2,300.00

- 1,750.00 4,050.00

3 APBN 2,627.00 2,159.00 3,529.00 2,834.00 5,759.00 16,908.00

Jumlah A 7,521.00 7,206.00 11,710.00 9,155.00 13,427.00 49,019.00

B. Non-Pemerintah

1 CSR Swasta

-

-

15.00

15.00

20.00

50.00

2 Masyarakat

-

-

5.00

5.00

5.00

15.00

Jumlah B

-

- 20.00

20.00 25.00 65.00

Total (A+B) 7,521.00 7,206.00 11,730.00 9,175.00 13,452.00 49,084.00

Sumber : SSK 2014 dan Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat , 2015

Page 61: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 4 - 2

Sedangkan berdasarakan komponen sanitasi terdapat sektor drainase yang memiliki jumlah pendanaan terbesar dengan nilai sekitar Rp. 20.715.000.000,-

Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi

No Uraian kegiatan Tahun Anggaran (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 AIR LIMBAH 1,845 2,576 3,750 3,690 6,182 18,043

2 PERSAMPAHAN 2,001 490 3,380 1,335 3,120 10,326

3 DRAINASE 3,675 4,140 4,600 4,150 4,150 20,715

Jumlah 7,521 7,206 11,730 9,175 13,452 49,084 Sumber : SSK 2014 dan Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

4. 2. Indikasi Pendanaan Pemerintah

Indikasi pendanaan Pemerintah yang meliputi APBD Kabupaten Pesisir Barat, APBD Provinsi

Lampung dan APBN, berdasarkan hasil pembahasan ditetapkan bahwa kemampuan pendanaan

sanitasi Kabupaten Pesisir Barat yang berasal dari sumber dana pemerintah mencapai nilai

sebesar Rp. 49.019.000.000,-

4. 2.1 APBD Kabupaten

Indikasi pendanaan dari APBD Kabupaten Pesisir Barat berdsarkan pembahasan Tim Pokja

Sanitasi ditetapkan sebesar Rp . 28.061.000.000,- dengan pendanaan terbesar di sektor

drainase dengan nilai Rp. 20.265.000.000,-

Tabel. 4. 3

Rekapitulasi APBD Kabupaten Pesisir Barat

No Uraian Kegiatan Tahun Anggaran (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 Air Limbah

829.00

417.00

1,236.00

1,526.00

1,218.00 5,226

2 Persampahan 390 490 495 645 550 2,570

3 Drainase 3,675 4,140 4,150 4,150 4,150 20,265

Jumlah 4,894 5,047 5,881 6,321 5,918 28,061 Sumber : SSK 2014 dan Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

4. 2.2 APBD Provinsi

Indikasi pendanaan APBD Provinsi Lampung dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan

sanitasi Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat sebesar

Rp. 4.050.000.000,- dengan pendanaan/ pembiayaan terbesar di sektor persampahan dengan

nilai Rp. 2.450.000.000,-

Page 62: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 4 - 3

Tabel 4.4

Rekapitulasi APBD Provinsi Lampung

No Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 Air Limbah

-

-

350.00

-

800.00 1,150.00

2 Persampahan

-

-

1,500.00

-

950.00 2,450.00

3 Drainase

-

-

450.00

-

- 450.00

Jumlah

-

-

2,300.00

-

1,750.00 4,050.00 Sumber : SSK 2014 dan Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

4. 2.3 APBN

Indikasi pendanaan pembangunan sanitasi yang dibiayai oleh APBN di Kabupaten Pesisir Barat

sebesar Rp. 16.908.000.000,- dalam hal ini sektor air limbah memiliki nilai pendanaan terbesar

yaitu Rp. 11.652.000.000,- dan sektor drainase belum mendapatkan pendanaan, hal ini

dikarenakan dana untuk pembangunan fisik sektor drainase akan dibiayai oleh APBD Kabupaten

spenuhnya namun tidak menutup kemungkinan untuk diusahakan mendapatkan pendanaan dari

sumber pembiayaan lain.

Tabel 4. 5

Rekapitulasi APBN

No Uraian Kegiatan Tahun Anggaran (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 Air Limbah 1,016 2,159 2,159 2,159 4,159 11,652

2 Persampahan 1611 0 1370 675 1600 5,256

3 Drainase

-

-

-

-

- 0

Jumlah 2,627 2,159 3,529 2,834 5,759 16,908 Sumber : SSK 2014 dan Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

4. 3. Rencana Pendanaan Non-Pemerintah

Rencana pendanaan pembangunan sanitasi yang berasal dari dana Non-Pemerintah meliputi

kontribusi CSR dan partisipasi masyarakat dimana berdasarkan hasil pembahasan Pokja

Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan sebesar Rp. 65.000.000,- yang terdiri dari CSR

swasta dan swadaya masyarakat.

4. 3.1 Potensi Kontribusi CSR

Potensi kontribusi CSR di Kabupaten Pesisir Barat belum memberikan kontribusi yang signifikan

hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah badan usaha yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Barat,

Page 63: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 4 - 4

sehingga penetapan dana CSR hanya sebesar Rp. 50.000.000,- khusus untuk sektor

persampahan, sementara sektor lain masih belum ada.

Tabel 4. 6

Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Kontribusi CSR

No Uraian Kegiatan Tahun Anggaran (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 Air Limbah

-

-

-

-

- -

2 Persampahan

-

-

15.00

15.00

20.00 50.00

3 Drainase

-

-

-

-

- -

Jumlah

-

-

15.00

15.00

20.00 50.00 Sumber : SSK 2014 dan Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

4. 3.2 Potensi Partisipasi Masyarakat

Indikasi penadanaan dari partisipasi masyarakat terkait dengan pembangunan sanitasi sebesar

Rp. 15.000.000,- hanya pada sektor air limbah.

Tabel 4. 7

Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi dari Partisipasi Masyarakat

No Uraian Kegiatan Tahun Anggaran (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 Air Limbah

-

-

5.00

5.00

5.00 15.00

2 Persampahan

-

-

-

-

- -

3 Drainase

-

-

-

-

- -

Jumlah

-

-

5.00

5.00

5.00 15.00 Sumber : SSK 2014 dan Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

4. 4. Funding Gap

Funding gap merupakan selisih antara kebutuhan dana dengan kemampuan pendanaan

Kabupaten Pesisir Barat, terdapat funding gap cukup signifikat dalam memenuhi kebutuhan dana

pembangunan sanitasi sebesar 43%. Dimana total pendanaan berdasarakan hasil

pembahasana secara keseluruhan sebesar Rp. 49.084.000.000.000,- sementara kemampuan

APBD Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp. 28.061.000.000.000,- sehingga terdapat gap

sebesar Rp. 21.023.000.000.000,-

Page 64: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 4 - 5

Tabel 4. 8

Funding Gap

No Uraian Tahun Anggaran (dalam jutaan Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 Kebutuhan Dana 7,521 7,206 11,730 9,175 13,452 49,084

2 Indikasi Pendanaan Hasil Pembahasan 4,894 5,047 5,881 6,321 5,918 28,061

3 Selisih/ Funding Gap 2,627 2,159 5,849 2,854 7,534 21,023

4 Selisih (%) 35% 30% 50% 31% 56% 43% Sumber : Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

Untuk memenuhi funding gap sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, maka Tom Pokja

Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan kebijakan pendanaan, yaitu :

a. Meningkatakan proporsi penadanaan sanitasi melalui APBD Kabupaten dengan melakukan

advokasi kepada pengambil keputusan dan anggota legislative;

b. Mengajukan pendanaan sanitasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat supaya masuk

dalam APBD Provinsi dan APBN;

c. Meningkatkan peranan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi dengan

menggalakan dan meningkatakan jangkauan kegiatan pemicuan;

d. Meningkatkan peranan badan usaha untuk melalui dana CSR untuk pembangunan sanitasi di

Kabupaten Pesisir Barat;

e. Memprioritaskan kegiatan pada kawasan atau wilayah yang masuk dalam rawan sanitasi;

f. Memprioritaskan kegiatan pembangunan fisik sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan

masyarakat;

Tabel 4. 9

Daftar Pendek Pendanaan Negara – Negara Donor, Lembaga – Lembaga Keuangan Internasional,

LSM dan Lain – lain yang Potensial

No Lembaga Donor Potensi Kegiatan yang Sesuai untuk Didanai

1 Belum Terverifikasi Pembangunan IPLT

2 Belum Terverifikasi Pembangunan MCK++

3 Belum Terverifikasi Pengadaan Alat Angkut Sampah Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

Page 65: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 4 - 6

Tabel 4. 10

Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR yang Memiliki Potensi Berpartisipasi dalam Pembangunan

Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat

No Nama Perusahaan (CSR) Alamat Potensi Kegiatan

1 Bank BRI (Belum Terverifikasi)

Jalan Pasar Kota Krui, Pesisir Tengah

Kampanye Pengurangan Sampah dari Sumbernya

2 Bank Lampung (Belum Terverifikasi)

Jl. Kesuma Kota Krui , Pesisir Tengah

Penyuluhan dan Kampanye, pembuatan Slogan dan Pamflet tentang Lingkungan

3 Telkom (Belum Terverifikasi)

Jl. Serai Pekon Serai, Pesisir Tengah

Promosi Program 3R

4 PLN (Belum Terverifikasi) Jl. Tanah Lapang, kampung Jawa, Pesisir Tengah

Promosi Program 3R

Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

Page 66: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 1

BAB V

RENCANA IMPLEMENTASI

5.1. Kondisi Kesiapan Pelaksanaan

Sub bab ini lebih bersifat sebagai Daftar Centang untuk memastikan agar rencana implementasi

Program Kegiatan yang memerlukan Jasa Pengadaan dapat ter-realisasi sesuai skedul. Kegiatan

ini dilakukan secara repetitif tahunan dan difokuskan pada rencana implementasi tahun 2016 dan

tahun 2017 yang sudah ada Nota Kesepakatan Penganggaran. Rencana pengadaan untuk tahun

2018 akan ditindak lanjuti secara lebih detail pada Dokumen MPS Tahunan. Hal utama lainnya

adalah untuk memastikan agar semua rencana kegiatan yang sudah ada kesepakatannya sudah

terakomodir dan sudah dimasukkan dalam dokumen/proses penganggaran formal tahunan,

termasuk Tahap Musrenbang, RPIJM dll.

Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakti, beberapa pekerjaan akan diimplementasikan

dengan dukungan jasa pengadaan, baik berupa pengadaan barang ataupun jasa. Sub ba

berikutnya berisi “daftar centang” persiapan tersebut, deskripsi program dan kegiatan, yang

diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses

pelelangan oleh para pemegan mata anggaran terkait.

Hal lain kebutuhan daftar centang terutama terkait criteria kesiapan alokasi pendanaan dan

administrasi pendukung lainnya. Penunjukan dinas / person penanggung jawab untuk melakukan

koordinasi dan tindak lanjutan telah disepakati sejak awal.

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016 dan Kriteria Kesiapan

Implementasi Infrastruktur Tahun 2016, dan Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran

Tahun 2017 dan Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2017, secara berurutan dapat

dilihat pada tabel 5.1., tabel 5.2., tabel 5.3., dan tabel 5.4. sebagai berikut :

Page 67: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 2

Tabel. 5. 1

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran 2016

No Kegiatan/ Sub Kegiatan Pemegang

Mata Anggaran

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Penanggungjawab/

Tindak Lanjut Renja SKPD

Musrenbang

APBN PUPR RKA DPA

RPIJM Konreg I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A AIR LIMBAH

1 Peningkatan Desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

DINKES V V - - V V DINKES

2 Stimulan Jamban Keluarga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ Miskin

DINKES V V - - V V DINKES

3 Sosialisasi kesehatan Melalui Media luar ruang DINKES V V - - V V DINKES

4 Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia DINKES V V - - V V DINKES

5 Pembangunan MCK(Toilet Umum) KEMENTERIAN

PUPR V V V V V V D PUPE

6 Pembangunan Septiktank Komunal KEMENTERIAN

PUPR V V V V V V D PUPE

B PERSAMPAHAN

1 Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota BLHKP V V - - V V BLHKP

C DRAINASE

1 Sosialisasi Pembangunan Drainase D PUPE V V - - V V D PUPE

2 Pembangunan Drainase D PUPE V V - - V V D PUPE

Page 68: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 3

Tabel 5.2

Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016

No Rencana Kegiatan Lokasi Master

Plan

Review

RPIJM

Dok.

FS

Dok. Studi

Lingkungan DED Lahan

Kesiapan

Masyarakat

Kesiapan

Lembaga

Pengelola

Penanggung

Jawab/ Tindak

Lanjut

1 AIR LIMBAH

a Pembangunan

MCK/ MCK++

Ngambur, Pesisir

Tengah, Way Krui, Krui

Selatan

X X X X V V V V D PUPE

b Pembangunan

Septik Komunal

Gunung Kemala Induk X X X X V V V V D PUPE

2 PERSAMPAHAN

- - - - - - - - - - -

3 DRAINASE

a Pembangunan

Drainase Skunder

Tersebar di 11

Kecamatan

X X X X V V V X D PUPE

Page 69: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 4

Tabel 5. 3

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran 2017

No Kegiatan/ Sub Kegiatan Pemegang Mata Anggaran

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Penanggungjawab/

Tindak Lanjut Renja SKPD

Musrenbang APBN PUPR

RKA DPA RPIJM Konreg

I 2 3

4

5

6 7 8 9 10

A AIR LIMBAH

1 Studi Alternatif Sumber Pembiayaan Air Limbah yang Murah dan Berkelanjutan

BLHKP V V - - -

-

BLHKP

2 Peningkatan Desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

DINKES V V - - - - DINKES

3 Stimulan Jamban Keluarga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ Miskin

DINKES V V - - - - DINKES

4 Sosialisasi kesehatan Melalui Media luar ruang

DINKES V V - - - - DINKES

5 Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia DINKES V V - - - - DINKES

6 Sosialisasi Pembangunan IPLT BLHKP V V - - - - BLHKP

B PERSAMPAHAN

1 Penyusunan Masterplan Persampahan D PENGAIRAN DAN

PERMUKIMAN PROV. LAMPUNG

V V - - - - BAPPEDA

Page 70: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 5

2 Pelatihan SDM terkait Peningkatan kualitas kinerja pelayanan persampahan

BLHKP V V - - - - BLHKP

3 Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota

BLHKP V V - - - - BLHKP

4 Pembuatan Plamflet dan Slogan Persampahan

BLHKP + CSR V V - - - - BLHKP

5 Pembinaan Sekolah Sehat dan Bersih DINKES V V - - - - DINKES

6 Kampanye Pengurangan Sampah dari Sumbernya

BLHKP + CSR V V - - - - BLHKP

7 Penyusunan Pedoman/ Panduan pengelolaan Sampah Mandiri Masyarakat

BLHKP + CSR V V - - - - BLHKP

8 Sosialisasi Pembangunan TPST 3R BLHKP V V - - - - BLHKP

9 Perencanaan Teknis (DED) TPST 3R BLHKP V V - - - - BLHKP

10 Pengadaan Kontainer Sampah KEMENTERIAN LH DAN

KEHUTANAN V V - - - - BLHKP

11 Pengadaan Bulldozer KEMENTERIAN LH DAN

KEHUTANAN V V - - - - BLHKP

12 Pengadaan Exavator KEMENTERIAN LH DAN

KEHUTANAN V V - - - - BLHKP

C DRAINASE 0

1 Penyusunan Masterplan Drainase D PENGAIRAN DAN

PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG

V V - - - - BAPPEDA

2 Sosialisasi Pembangunan Drainase D PUPE V V - - - - D PUPE

Page 71: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 6

Tabel 5.4

Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2017

No Rencana Kegiatan Lokasi Master

Plan

Review

RPIJM

Dok.

FS

Dok. Studi

Lingkungan DED Lahan

Kesiapan

Masyarakat

Kesiapan

Lembaga

Pengelola

Penanggung

Jawab/ Tindak

Lanjut

1 AIR LIMBAH

a Pembangunan MCK/ MCK++ Tersebar di 11

Kecamatan

X X X X X V V V D PUPE

b Pembangunan Septik Komunal Pesisir Tenga X X X X X V V V D PUPE

2 PERSAMPAHAN

a Pembangunan TPS Kawasan

Perkotaan

X X X X V V V X BLHKP

3 DRAINASE

a Pembangunan Drainase

Sekunder

Tersebar di 11

Kecamatan

X X x X V V V X D PUPE

Page 72: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 7

5.1. 1 Studi, Disain dan Dokumen Tender

Dalam melaksanakan pembangunan sanitasi diperlukan studi, disain dan dokumen tender sebagai

bagian dari kelengkapan dokumen pembangunan, dimana dokumen terebut menjadi dasar dalam

proses pembangunan sehingga tujuan pembangunan sesuai dengan fungsinya. Namun dalam

penyusunan dokumen Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah otonomi baru (DOB) masih

terdapat dokumen perencanaan induk (masterplan) yang belum dimilki, sehingga dalam

penyusunan dokumen perencanaan diprioritaskan untuk dokumen yang bersifat perencanaan

induk berskala Kabupaten.

Tabel 5. 5

Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis

No Studi dan Perencanaan

Teknis

Tahun Lokasi Pelaksana ToR Penanggung

Jawab

1 Masterplan Air Limbah

Skala Kabupaten

2015 Kab. Pesisir

Barat

Konsultan Ada Bappeda

2 Studi Alternatif Sumber

Pembiayaan Fasilitas Air

Limbah yang Murah dan

berkelanjutan

2016 Kec. Pesisir

Tengah

Konsultan Belum

Ada

BLHKP

3 Perencanaan Teknis

(DED) Pembangunan

IPLT

2018 Kec. Pesisir

Selatan

Konsultan Belum

Ada

D PUPE

4 Perencanaan Teknis

pembangunan Drainase

2016 Kab. Pesisir

Barart

Konsultan Ada D PUPE

5 Masterplan Dranase

Skala Kabupaten

2016 Kab. Pesisir

Barat

Konsultan Belum

Ada

Bappeda

Sumber : Analisa Tim Pokja Sanitasi kab. Pesisir Barat, 2015

5.1. 2 Pembebasan Lahan dan Resettlement

Untuk identifikasi permsalahan lahan, Kabupaten Pesisir Barat lebih menitik beratkan pada

partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan seperti hibah namun tidak menutup kemungkinan

untuk melakukan pembebasan lahan jika skala pembangunan bersifat kawasan.

Page 73: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 8

Tabel 5. 6

Identifikasi Permasalahan Lahan

No Kegiatan Lokasi Luas Land

Use

Kendala Penanganan Penanggung

Jawab

1 Pembangunan

IPLT

Pesisir

Selatan

2 Ha - Lahan Milik

Masyarakat

Pembebasan

Lahan

BLHKP

2 Pembangunan

Drainase

Primer

Kawasan

Kota Krui

10 Ha - Belum

adanya

kajian

Dilakukan

kajian dan

inventarisasi

lahan

D PUPE

3 Pembangunan

TPST

Pesisir

Selatan

2.5 Ha - Belum ada

Lahan

Inventarisasi

Lahan dan

pembebasan

BLHKP

4 Pembangunan

TPS

Tersebar di

Kecamatan

250 M/

TPS

- Belum ada

lahan

Inventarisasi

lahan dan

pembebasan

BLHKP

Sumber : Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir barat, 2015

5.1. 3 Kesiapan Organiasi Pengelola

Kelembagaan yang terbatas menjadi salah satu kekurangan dalam pengelolaan sarana dan

prasarana sanitasi, namun keterbatsan tersebut masih dapat ditangani dengan komitmen dan

kesadaran stakeholder dalam pembangunan sanitasi. Dengan APBD Kabupaten pesisir Barat

yang terbatas maka pengelolaan sarana dan prasana sanitasi masih di bawah langsung dinas

terkait.

Tabel. 5.7

Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola

No Kegiatan Lokasi Instansi Kendala

1 TPS Pesisir Tengah BLHKP Belum terbentuk

2 TPST Pesisir Selatan BLHKP Belum terbentuk

3 TPA Krui Selatan BLHKP Perlu penguatan

4 MCK/ MCK++ Tersebar di 11 Kecamatan D PUPE KSM

5 Septik Komunal Way Krui D PUPE KSM

6 IPLT Pesisir Selatan BLHKP Belum terbentuk

Sumber : Analisa Tim Pokja Sanitasi Kab. Pesisir Barat, 2015

Page 74: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 9

5.2. Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana, maka

diperlukanmonitoring dan evaluasi terhadap MPS, pelaksanaan monev ini meliputi pelaksanaan

rapat koordinasi, pengawalan anggaran, solusi funding gap, promosi dan sosialisasi dan lain –

lain. Terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi maka diperlukan jadwal kerja Pokja

Sanitasi agar lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik.

Berikut ini Rencana Kerja Tim Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat utnuk tahun 2016 dan

jadwal dapat disesuaikan jika ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan

kegiatan.

Page 75: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 10

Tabel 5. 7

Rencana Kerja Pokja Sanitasi Tahun 2016

No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Penanggung

Jawab

1 Rapat Koordinasi Reguler Pokja Kab

2 Pengawalan Penganggaran Sumber APBD

a Musrenbang Kecamatan Sekda & Pokja

b Forum SKPD Sekda & Pokja

c Musrenbang Kabupaten Sekda & Pokja

d Penetapan RKPD Sekda & Pokja

e KUA PPAS Sekda & Pokja

f Penyusunan RKA - RAPBD Sekda & Pokja

3 Updating Tahunan Pokja Kab

4 Persiapan Konreg Tahun Depan Bappeda

5 Pengawalan kelengkapan Readiness Criteria SKPD Terkait

6 Pemasaran Program dan kegiatan (Funding Gap) Pokja Kab

Page 76: Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) - BAPPEDAbappeda.pesisirbaratkab.go.id/.../Memorandum-Program-Sanitasi-MPS.pdf2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2016 5 - 11