risalah sidang paripurna ke-4 dewan perwakilan … file2 risalah sidang paripurna ke-4 dpd ri, kamis...
TRANSCRIPT
Nomor : DPD.220/SP/4/2011
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-4
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2011-2012
I. KETERANGAN
1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 6 Oktober 2011
3. Waktu : 10.30 WIB – Selesai
4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V
5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD
1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)
2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)
3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)
7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)
8. Acara :
1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun
2011 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pengesahan Putusan DPD RI.
9. Hadir : 95 Orang
10. Tidak hadir : 37 Orang
II. JALANNYA SIDANG :
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
1
1. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Sebelum kita memasuki sidang paripurna ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada tim paduan suara untuk memandu. Dan
kepada para anggota DPD serta seluruh hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri
dan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan.
2. PEMBICARA : PADUAN SUARA
Hiduplah Indonesia raya…
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Disanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku.
Hiduplah negriku.
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
2
3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.
Sidang dewan yang mulia,
Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai
saat ini telah hadir 69 orang anggota DPD yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan
demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 dan Pasal 182 Ayat 1 Peraturan Tatib DPD
kuorum telah tercapai dan sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan
bismillahirrohmanirrohim Sidang Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka
dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Agenda pokok Sidang Paripurna ke-4 DPD Tahun Sidang 2011-2012, sesuai dengan
jadwal acara sidang paripurna ke-4 DPD ini mempunyai 2 agenda pokok, yaitu :
1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011 dan penyerahan
laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia.
2. Pengesahan putusan DPD RI.
Yang terhormat saudara ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta hadirin yang berbahagia.
Sebelum kita memulai acara ini, kami dari meja pimpinan dan seluruh anggota DPD
RI mengucapkan selamat kepada Bapak hasan Bisri, SE., MM, yang telah dilantik sebagai
wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sekali lagi selamat kita
ucapkan, mudah-mudahan dengan duet Pak ketua-wakil ketua bersama anggota akan lebih
meningkatkan kinerja BPK, dan menjadi mitra strategis bersama kita sebagai anggota Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Sidang dewan yang mulia,
Sidang paripurna ke-4 DPD hari ini yang salah satu agendanya penyampaian laporan
hasil pemeriksaan semester tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan ini diselenggarakan
dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menyatakan hasil pemeriksaan keuangan negara
negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan
tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-
undang.
Selanjutnya, didalam Pasal 224 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 27 tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah
menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai
bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kepada tentang
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda pertama penyempaian ikhtisar hasil
pemeriksaan semester I tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan. Namun sebelum itu kami
mempersilakan saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan sambutan
atau penjelasan atas hasil pemeriksaan semester I tahun 2011 yang telah dilakukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
3
4. PEMBICARA : Drs. HADI POERNOMO, Ak (KETUA BPK)
Sebelum kami mengucapkan pidato, kami sebagai Ketua BPK, Bapak wakil ketua
BPK dan seluruh angggota BPK dan seluruh jajaran BPK mengucapkan selamat hari ulang
tahun ke-7 DPD RI. Semoga makin jaya dan makin sukses. Amin.
Bismillahirrohmanirrohim.
Yang terhormat Ketua DPD.
Yang terhormat para wakil ketua DPD.
Yang terhormat para anggota DPD.
Yang terhormat wakil ketua dan para anggota BPK.
Dan hadirin yang saya muliakan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPD RI yang mulia ini, dalam
rangka penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester I Tahun
2011.
Memenuhi mandat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, hari ini
BPK menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode 1 Januari sampai
dengan 30 Juni 2011 kepada DPD RI.Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui
wakil-wakilnya di DPD RI bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai
hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun
waktu satu semester.
Pimpinan dan anggota DPD, serta hadirin yang saya muliakan.
Pada semester I tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara di lingkunga pemerintah pusat, pemerintah daerah,
badan usaha milik negara (BUMN) badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga atau
badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK diprioritaskan pada
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah /Lembaga (LKPD) Tahun 2010 dan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 dan LK badan lainnya
(termasuk BHMN). Selain prioritas pemeriksaan pada laporan keuangan, BPK juga
melakukan pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Total objek pemriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2011 sebanyak 682 objek
pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek pmeriksaan, pemeriksaan
kinerja sebanyak 14 objek pemeriksaan, dan PDTT sebanyak 208 objek pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan
sebanyak 11.430 kasus senilai Rp.26,68 triliun. Dari total temuan pemeriksaan BPK tersebut,
sebanyak 3.463 kasus senilai Rp.7,71 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Dari temuan
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp.7,71 triliun, selama proses
pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas
negara/daerah/perusahaan senilai Rp.136,77 miliar. (1,77%)
Adapun temuan pemeriksaan berupa temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan tercatat sebanyak 7.967 kasus senilai Rp.18,96 triliun. Selain itu BPK juga
banyak menemukan berbagai kelemahan administrasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
4
Pimpinan dan anggota DPD, serta hadirin yang saya muliakan.
Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 1
LKPP Tahun 2010, 83 LKKL Tahun 2010, dan 63 LKPD yang meliputi 358 LKPD Tahun
2010 dan 5 LKPD Tahun 2009, serta 8 laporan keuangan BHMN/badan lainnya.
BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2010.
Selain itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 52 LKKL, opini
wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKKL, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP)
pada 2 LKKL tahun 2010.
Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa LKPD Tahun 2010 pada 358 atau
69% dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan LKPD Tahun 2009 pada lima
pemerintah daerah. BPK memberikan opini WTP atas 32 LKPD, opini WDP atas 271 LKPD,
opini tidak wajar (TW) atas 12 LKPD, dan opini TMP atas 43 LKPD. Sedangkan terhadap
lima LKPD Tahun 2009 BPK memberikan opini TMP. Hasil pemeriksaan atas LKPP,
LKKL, LKPD menunjukkan adanya perbaikan opini dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. namun demikian, untuk pemerintah daerah meskipun sudah ada kemajuan,
masih harus lebih didorong untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jumlah LKPD Tahun 2010
yang memperoleh opini WTP baru sebanyak 32 atau 9% dari 358 LKPD yang diperiksa pada
semester I tahun 2011. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding LKPD Tahun 2009 yang
memperoleh opini WTP, yaitu sebanyak 15 atau 3% dari 504 LKPD yang diperiksa.
Masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP disebabkan
pada umumnya efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) belum optimal. Kelemahan SPI
tersebut antara lain masih banyak kasus pencatatan keuangan tidak/belum dilakukan, atau
dilakukan namun tidak akurat, perencanaan dan penganggaran tidak memadai, dan
pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme APBD sebagaimana diatur dalam
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap 358 LKPD juga menemukan 3.397 kasus kelemahan SPI. Hasil
pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
sebanyak 4.551 kasus senilai Rp.5,28 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan tersebut, temuan
yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan senilai
Rp.73,81 miliar.
Pimpinan sidang serta hadirin yang saya muliakan.
Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 14
objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 2 objek di BUMN.
Hasil pemeriksaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah antara lain, pelayanan
kesehatan pada RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Aceh belum mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sementara itu,
RSUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku belum efektif dalam merancang, melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan sumber daya yang ada dalam mencapai SPM dan memenuhi
ketentuan yang berlaku.
Pada pemeriksaan lain, RSUD Langsa, Provinsi Aceh belum efektif dalam
merencakan, memenuhi kebutuhan infrastruktur, menetapkan prosedur dan standar
pelayanan, serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelayanan rawat inap.
Selain pemeriksaan kinerja atas rumah sakit, hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan
pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ambon belum efektif dalam
merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan
pelayanan pendidikan.
Pimpinan dan anggota DPD, serta hadirin yang saya muliakan.
Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu (PDTT) atas 208 objek pemeriksaan, terdiri atas 61 objek pemeriksaan di lingkunga
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
5
pemerintah pusat, 92 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 44 objek
pemeriksaan di lingkungan BUMN, 9 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 2 objek
pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya.
Hasil PDTT mengungkapkan 899 kasus kelemahan SPI dan 1.251 kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp.5,89 triliun. Nilai temuan
tersebut merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan,
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selama proses PDTT tersebut,
temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan
penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp.27,43
miliar.
Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah
sebanyak 155 kasus senilai Rp.52,24 miliar, terdiri atas kasus belanja atau pengadaan
barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan,
kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan
volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (mark up), penggunaan uang/barang
untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya berjalan dinas ganda
dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai
dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
BPK melakukan PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban DAK Bidang
Pendidikan TA 2007, 2008, 2009, dan Triwulan III 2010. Pemeriksaan dilakukan pada
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, dan 39 pemerintahan
kabupaten/kota pada 32 provinsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sistem
pengendalian intern belum dirancang dan dilaksanakan secara memadai sehingga kebijakan
DAK Bidang Pendidikan belum sepenuhnya dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Penetapan alokasi DAK Bidang Pendidikan TA 2007 s.d 2009 tidak didukung
data teknis yang valid dan muakhir, serta tidak menerapkan kriteria umum, khusus, dan
teknis secara konsisten sehingga alokasi DAK ke masing-masing daerah tepat sasaran.
Selain itu, dalam TA 2010, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010
tanggal 25 Mei 2010 tentang APBN-P, terjadi perubahan kebijakan atas pelaksanaan DAK
dari yang sebelumnya menggunakan metode swakelola menjadi metode pengadaan yang
berpedoman pada ketentuan pengadaan barang dan jasa. Perubahan metode tersebut tidak
segora diikuti dengan penetapan juknis. DAK yang telah disalurkan pada akhir Tahun 2010
sebagian besar tidak digunakan dan measih mengendap di kas daerah sehingga berpotensi
digunakan untuk keperluan lain di luar DAK Bidang Pendidikan. Dengan demikian sebagian
besar program DAK Bidang Pendidikan TA 2010 tidak tercapai.
Pimpinan sidang serta hadirin yang saya muliakan.
Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberi mandat untuk memantau
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasilpemantauan tersebut
kepada lembaga perwakilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2005 sampai dengan
Semester I Tahun 2011, BPK telah memberikan 191.757 rekomendasi senilai Rp.103,19
triliun. Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan
melakukan SPI, tindakan administrative, dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke
negara/daerah/perusahaan.
Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut menunjukkan sebanyak
106.058 rekomendasi senilai Rp.37,87 triliun (55,30%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan
rekomendasi. Sebanyak 40.841 rekomendasi senilai Rp.40,41 triliun (21,29%) ditindaklanjuti
belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dansebanyak 44.858
rekomendasi senilai Rp.24,91 triliun (23,39%) belum ditindaklanjuti. Entitas telah
menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
6
berupa penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp.25,57 triliun,
termasuk diantaranya sebesar Rp.9,00 triliun merupakan penyetoran ke kas negara/daerah
atas tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2011
menunjukkan bahwa kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2004 sampai dengan
Semester I Tahun 2011 adalah sebanyak 85.139 kasus senilai Rp.17,93 triliun. Penyelesaian
berupa angsuran terpantau sebanyak 18.297 kasus senilai Rp.1,81 triliun. Pelunasan sebanyak
22.992 kasus senilai Rp.4,84 triliun. Penghapusan kerugian negara/daerah telah dilakukan
atas 117 kasus senilai Rp.10,20 miliar.
Perlu kami sampaikan bahwa laporan yang berindikasi tindak pidana yang telah
disampaikan kepada penegak hukum dari Tahun 2003 – semester I 2011 adalah sebanyak
305 kasus senilai Rp.33,66 triliun. Dari 305 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang
berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
telah menindaklanjuti 166 kasus yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik sebanyak 41
kasus, telaahan, gelar perkara dan penelitian sebanyak 21 kasus, penyelidikan sebanyak 24
kasus, penyidikan sebanyak 10 kasus, proses sidang 1 kasus, penuntutan sebanyak 11 kasus,
vonis/banding sebanyak 47 kasus, dan SP3/dihentikan sebanyak 11 kasus. Sisa kasus yang
belum ditindaklanjuti atau tidak ada data tindak lanjutnya yaitu sebanyak 139 kasus.
Pimpinan dan anggota DPD, serta hadirin yang saya muliakan.
Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam pengelolaan keuangan negara oleh
pemerintah, namun hasil pemeriksaan BPK dalam semester I tahun 2011 menggambarkan
masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang memerlukan
upaya perbaikan. BPK senantiasa akan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki
kualitas keuangan negara. BPK juga terus bekerja sama dengan Pemerintah dan DPD RI
dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama antara BPK dan DPD RI tersebut, BPK setiap
saat membuka diri untuk melakukan dialog dan pertemuan-pertemuan konsultasi.
Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna DPD RI yang
terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan dan Laporan hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 dapat mendukung
tugas dan wewenang DPD sesuai peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami
mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian pimpinan dan anggota DPD yang
terhormat.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5. PEMBICARA : PROTOKOL
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK yang terhormat ketua DPD RI dan wakil ketua,
dan yang terhormat Ketua BPK RI untuk mengambil tempat.
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK.
Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.
Terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat.
6. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih kami haturkan kepada saudara ketua Badan Pemeriksan Keuangan,
yang tadi telah menyampaikan pidatonya dan telah menyerahkan hasil pemeriksaan BPK
untuk semester I tahun 2011. Yang mana ini merupakan suatu masukan yang sangat berharga
dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
7
1945, kami akan segera mempelajari dan menindaklanjuti dalam rapat-rapat DPD yang akan
datang. Serta menjadi bahan dalam menyusun pertimbangan DPD atas rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
Saudara-saudara anggota DPD yang terhormat,
Sebagai catatan bagi kita, penting untuk memperhatikan beberapa hal dari apa yang
disampaikan tadi oleh ketua BPK tadi.
Pertama, dalam hasil pemeriksaan ini BPK RI memprioritaskan kepada laporan
keuangan tahun 2010. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui masih terdapatnya sejumlah
kasus yang berdampak kepada kerugian negara yang memiliki potensi kerugian dalam
jumlah yang besar. Untuk itu DPD sebagai salah satu lembaga negara akan terus
berkomitmen bersama BPK untuk berupaya meminimalisir kegiatan atau program yang
berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Yang kedua, terdapat peningkatan proporsi opini laporan keuangan pemerintah
daerah LKPD tahun 2010 untuk opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan
pengecualian (WDP), dibandingkan opini LKPD tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun
2005. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah
daerah. Namun terhadap beberapa LKPD BPK RI masih memberikan opini yang tidak
memberikan pendapat atau TMP dan yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan efektifitas
sistem pengendalian intern yang dikenal dengan SPI pemerintah daerah masih perlu
dioptimalkan. Kelemahan tersebut sebagian besar karena belum memadainya unsur
lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian.
Yang ketiga, pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2010 menemukan 3.397 kasus
kelemahan SPI dan 4.551 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
senilai Rp.5,28 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan, temuan yang mengakibatkan kerugian,
potensi kerugian dan kekurangan penerimaan daerah yang telah ditindaklanjuti dengan
penyetoran ke kas daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp.73,81 miliar.
Yang keempat, secara keseluruhan saya mengajak semua anggota DPD untuk
memberikan atensi terutama anggota Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik untuk kita
membedah lebih lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia sebagai bagian
dari tugas konstitusional DPD RI dalam bidang pengawasan dan pertimbangan anggaran.
Saat rapat kerja dan pengawasan lapangan kita perlu mendalami berbagai catatan dari ketua
BPK tadi untuk acuan kerja kita terutama yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan
dilapangannya. Kami juga mengharapkan pada Badan Pemeriksa Keuangan selain
menyerahkan hasil pemeriksaan semester seperti sekarang ini, kiranya hasil pemeriksaan
yang dilakukan secara parsial oleh BPK dapat pula disampaikan kepada pimpinan DPD dan
pimpinan alat-alat kelengkapan DPD yang terkait. Kami menyampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerja bersama, dukungan dan kerjasama
lapangan dengan BPK-BPK regional di berbagai provinsi. Sekali lagi terima kasih dan
semoga Tuhan meridhoi berbagai langkah kerja lembaga negara antara Badan Pemeriksan
Keuangan dan DPD Republik Indonesia.
Baiklah Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan agenda sidang
paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah ini untuk kita lanjutkan, kami mohon untuk waktu
beberapa saat guna mengantarkan saudara ketua, wakil ketua dan para anggota Badan
Pemeriksa Keuangan untuk meninggalkan ruang sidang ini, yang nanti akan diantarkan oleh
wakil ketua. Dan mohon kita tidak keluar dan tidak break supaya kita bisa melaksanakan
beberapa keputusan sebelum waktu Dzuhur. Kami persilakan.
Mohon perhatian kita akan lanjutkan sidang ini.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
8
Sidang dewan yang mulia,
Sebagaimana kita tadi ikuti bersama bahwa kita telah menerima hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan untuk semester I tahun 2011. Berkenaan dengan itu berdasarkan
ketentuan Pasal 89 Ayat 1 dan Pasal 126 Ayat 2 Peraturan Tata tertib DPD, perlu untuk
ditugaskan kepada Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik untuk membahas hasil
pemeriksaan BPK tersebut. Untuk itu dalam sidang yang mulia ini kita perlu menugasi
Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik guna membahas hasil pemeriksaan BPK yang
dimaksud.
Selanjutnya sebagai bahan pembahasan kami akan menyerahkan ikhtisar hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada pimpinan anggota Komite IV dan kepada
pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik sesuai dengan tugas konstitusional DPD. Kami
percaya bahwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi para anggota DPD dalam
tugas-tugasnya di daerah yang mencakup peneyerapan aspirasi dan funsgi pengawasan.
Untuk itu kami mohon kepada pimpinan Komite IV dan pimpinan Panitia Akuntabilitas
Publik untuk bisa kedepan untuk menerima bahan ini untuk bisa ditindaklanjuti. Kami
persilakan.
Itulah yang membedakan DPD dengan yang lain. Terima kasih.
Sidang dewan yang mulia,
Selanjutnya marilah kita memasuki agenda berikutnya yaitu pengesahan putusan
DPD. Dan tentu kami persilakan kepada pimpinan Komite IV atau yang mewakili untuk
menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan.
7. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Bismillahirrohmanirrohim.
Laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI pada sidang paripurna ke-4 DPD RI
Kamis 6 Oktober 2011.
Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.
Yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Daerah, hadirin yang berbahagia.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menghadiri
sidang paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama pimpinan dan
segenap anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas
kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI mengenai;
a. Materi RUU APBN Tahun Anggaran 2012.
b. Tindak lanjut hasil pemeriksaaan BP semester II tahun anggaran 2010.
Pimpinan anggota dan hadirin yang berbahagia.
Terhadap materi RUU APBN tahun anggaran 2012, sekedar mengingatkan bahwa
pertimbangan DPD disampaikan dalam dua tahap. Yaitu pertimbangan tahap pertama, yaitu
pertimbangan terhadap kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal dan dana
transfer ke daerah tahun anggaran 2012. Telah diambil putusan pada sidang paripurna DPD
tanggal 15 Juli tahun 2011 dan telah disampaikan kepada DPR. Yang dimaksudkan semata-
mata agar pertimbangan DPD dapat diakomodasi dalam pembicaraan tahap pertama di DPR.
Pertimbangan tahap kedua disampaikan setelah penyampaian RUU APBN tahun anggaran
2012 dan nota keuangan oleh pemerintah. Pertimbangan tahap dua menelaah secara
komprehensif, dimana memberikan penekanan atau rekomendasi secara lebih khusus pada
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
9
beberapa poin dari RUU APBN dan nota keuangan tahun anggaran 2012. Sekaligus
memberikan beberapa catatan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu penyampaian pertimbangan atas RUU APBN dalam forum pertemuan
Komite IV dengan Badan Anggaran DPR yang dilaksanakan pada tahun lalu direncanakan
dapat terlaksana kembali pada tahun ini, dengan juga melibatkan komisi-komisi di DPR pada
beberapa bidang tertentu yang dipandang strategis dari sisi alokasi anggaran untuk daerah.
Ketua yang terhormat, wakil ketua, saya sampaikan informasi terakhir. Bahwasannya
Banggar telah meminta Komite IV untuk nanti sore 10 orang bisa ikut dalam pembahasan di
Kopo untuk pertimbangan APBN ini.
Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.
Dalam merumuskan pertimbangan ini beberapa kegiatan telah dilakukan Komite IV
termasuk meminta Budget Office untuk melakukan kajian secara akademis terhadap RUU
APBN Tahun Anggaran 2012. Budget Office dalam melaksanakan kajian tersebut pada tahap
terakhir mengadakan uji sahih terhadap kajian atas RUU APBN Tahun Anggaran 2012
dengan melibatkan Komite I, II dan III pada tanggal 29 September tahun 2011. Hasil kajian
Budget Office terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2012 tersebut menjadi referensi pokok
bagi Komite IV dalam merumuskan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun
Anggaran 2012.
Pimpinan, anggota dan hadirin yang berbahagia.
Adapun summary dari pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2012
dapat kami sampaikan sebagai berikut;
Pertama, bahwa penyusunan RUU APBN tahun 2012 pada hakekatnya bertujuan
untuk menyusun alokasi anggaran, program dan prioritas RKP yang pada dasarnya bertujuan
untuk mensejahterakan rakyat. Tentu dengan aturan main dan rambu-rambu yang telah
ditentukan oleh undang-undang. Pada rancangan pertimbangan DPD RI terhadap RUU
APBN Tahun Anggaran 2012, desentralisasi belum sepenuhnya tercerminkan dari alokasi
anggaran kepada daerah. Hal ini terlihat dari RUU APBN 2012 hanya mengalokasikan DAU
sebesar Rp.269,5 triliun atau sebesar 22,58%. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun
2004 Pasal 27 mensyaratkan keseluruhan DAU yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26%
dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp.310,31
triliun. Bukan hanya itu, RUU APBN 2012 juga hanya mengalokasikan anggaran kesehatan
sebesar 14,6 triliun atau hanya 1,5%. Padahal Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan mengamanatkan bahwa anggaran kesehatan minimal 5% atau sebesar 47,7 triliun
dari anggaran belanja negara.
DPD RI berpendapat bahwa postur RUU APBN 2012 masih kurang berorientasi pada
kesejahteraan rakyat dan 4 pilar sasaran utama pembangunan, yaitu pro-growth, pro-job, pro-
poor dan pro-environment. Serta instrumen baru yang ditetapkan oleh pemerintah seperti
Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI.
Ketidakberpihakan kepada rakyat diperlihatkan dengan;
1. Tingginya alokasi belanja pegawai sebesar Rp.215,7 triliun yang diperuntukkan bagi
kurang lebih 4,7 juta pegawai, sementara anggaran kemiskinan yang notabene lebih
dari 31 juta penduduk miskin hanya tetap pada kisaran 50 triliun saja.
2. Alokasi anggaran lingkungan hidup hanya sebesar 0,1% terhadap PDB. Kecilnya
proporsi tersebut tidak menjamin kelestarian lingkungan, apalagi sumber
pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari sumber daya alam yang tidak
terbaharukan.
3. Rendahnya anggaran untuk bidang pertanian dan perikanan yang menyerap tenaga
kerja paling besar merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk dan memiliki
jumlah penduduk miskin yang relatif besar.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
10
Solusi yang direkomendasikan oleh DPD RI yaitu setidaknya ada dua langkah yang
dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan negara.
1. Mengurangi beban subsidi negara yang diperkirakan dapat dihemat sebesar 30 triliun
dengan cara optimalisasi program konversi minyak tanah ke elpiji, peningkatan
pemanfaatan energi alternatif, pembatasan volume konsumsi secara bertahap dan
substitusi BBM ke BG.
2. Meningkatkan penerimaan pajak terutama target pajak penghasilan yang diperkirakan
masih dapat bertambah sebesar Rp.83,5 triliun dengan cara optimalisasi pungutan
pajak, reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak, penggalian potensi dengan
sensus pajak dan menutup pintu-pintu kebocoran penerimaan pajak dan pengenaan
tarif pajak progresif yang lebih tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan tinggi
seperti yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama. Secara absolut efisiensi dan
optimalisasi tersebut mencapai Rp.113,5 triliun yang dapat dialokasikan untuk
menambah kekurangan alokasi anggaran dan DAU serta pembiayaan untuk
infrastruktur.
Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.
Selanjutnya kami sampaikan laporan tentang tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Semester II Tahun Anggaran 2010. Terhadap materi Hapsem II BPK Tahun Anggaran 2010
Komite IV telah merumuskan pertimbangan dengan rekomendasi sebagai berikut :
1. Untuk pemeriksaan keuangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus
memperbaiki pengelolaan keuangan negara sehingga laporan keuangan pemerintah
dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sistem reward and punishment
perlu tetap diterapkan agar semakin banyak laporan keuangan pemerintah yang
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
2. Pemeriksaan kinerja. Agar dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai
efektifitas, efisiensi dan kehematan pelaksanaan program pemerintah, BPK
diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kedalaman pemeriksaan kinerja. Sektor
yang akan diperiksa disesuaikan dengan sektor yang menjadi prioritas dalam tahun
anggaran yang diperiksa.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK tetap melakukan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu untuk menjawab permintaan DPR, DPD maupun DPRD.
4. Untuk meningkatkan profesionalisme BUMD maka RUU tentang Badan Usaha Milik
Daerah dapat segera diundangkan. Sehingga dapat menjadi panduan dalam perbaikan
kinerja keuangan pemerintah daerah dan BUMD.
5. Terkait dengan penertiban administrasi keuangan negara. DPR RI agar dapat
merekomendasikan kepada pemerintah untuk;
a. Menggunakan hasil pemeriksaan BPK secara optimal dalam menetapkan
kebijakan dan prioritas APBN.
b. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang berkaitan dengan hasil
pemeriksaannya dan menerapkan sanksi bagi pejabat yang lalai dalam
menindaklanjuti rekomendasi BPK.
c. Terus melakukan inventarisasi aset-aset tetap dan aset-aset lainnya untuk
kemudian di revaluasi dengan akurat dan dipastikan keberadaannya agar neraca
yang disaksikan didalam laporan keuangan mencerminkan keadaan yang
sebenarnya.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
11
d. Segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat serta meningkatkan
sumber daya manusia, khususnya SDM yang berkaitan dengan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan baik di kementerian atau lembaga maupun di
lingkungan pemerintah daerah.
e. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan bagi para pejabat yang
lalai dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara maupun dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
6. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPR RI, DPD RI, DPRD bersama BPK
secara aktif memantau proses hukum oleh instansi-instansi penegak hukum terhadap
temuan-temuan BPK yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi.
Pimpinan, anggota dan hadirin yang berbahagia.
Pada sidang paripurna yang terhormat ini kami sampaikan materi ini untuk dapat
diambil putusan; yang pertama keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap
RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012; Yang kedua, keputusan DPD RI tentang
pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun
Anggaran 2010 BPK RI.
Selanjutnya, dalam kesempatan ini juga perlu kami sampaikan perihal pemilihan
anggota BPK yang berlangsung di DPR. Dimana Komisi XI telah menetapkan putusan
terhadap pemilihan anggota BPK dan akan diputuskan dalam paripurna DPR dalam waktu
dekat ini. Mengantisipasi keputusan DPR tersebut yang tidak sesuai dengan keputusan DPD
RI, yakni dari 16 calon anggota BPK, DPD RI merekomendasikan 7 calon, sementara DPR
memilih calon diluar 7 orang calon yang direkomendasikan oleh DPD. Terhadap persoalan
ini Komite IV memutuskan didalam pleno tanggal 4 Oktober 2011 malam hari bahwa DPD
belum melayangkan surat kepada DPR untuk meminta penjelasan terkait pilihan DPR
dimaksud. Jika surat ini tidak diindahkan oleh DPR atau DPR menjelaskan bahwa
pertimbangan DPD tidak bersifat mengikat, maka DPD perlu mengajukan gugatan sengketa
kewenangan antar lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Komite IV telah membawa
hal ini kepada rapat Panmus tanggal 5 Oktober 2011. Dan telah melalui diskusi yang
panjang, Panmus kemudian mengambil putusan terhadap materi ini kami tidak
menyampaikan hasil keputusan Panmus, tetapi pimpinan akan langsung menyampaikan hasil
keputusan Panmus tersebut.
Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.
Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan dalam
sidang paripurna ini. Kami atas nama pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI
mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan yang terhormat pimpinan, anggota
sekretariat jenderal DPD RI serta rekan-rekan media dalam pelaksanaan tugas Komite IV.
Sekaligus di dalam kesempatan ini kami berharap Bapak-Ibu anggota Komite IV setelah ini
akan ada press release dan sekaligus membicarakan persiapan untuk pembicaraan bersama
Banggar DPR nanti sore.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia.
Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan laporan dari pimpinan Komite IV dan
beberapa progress yang nanti akan saya sampaikan setelah kita mengambil keputusan
terhadap dua yang perlu disampaikan, yang dimintakan kepada kita untuk dibuat keputusan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
12
Pertama adalah meminta kepada paripurna untuk memutuskan terhadap pertimbangan DPD
terhadap RAPBN Tahun Anggaran 2012. Kemudian untuk mendapat keputusan tentang
pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun
2010. Apakah dapat kita sepakati? Setuju.
Terima kasih.
Tepuk tangan buat kita semua.
Saudara-saudara sekalian. Tadi melalui pimpinan Komite IV dimintakan kepada saya
sebagai Ketua Panmus untuk menyampaikan apa tadi yang telah dijelaskan secara
komprehensif, tapi minta saya untuk lebih menyampaikan lebih dalam. Pertama, apa yang
disampaikan terakhir itu adalah sebuah kemajuan yang sayapun baru tahu, makanya saya
agak tadi menanyakan kepada Ketua Komite IV, Pak Cholid. Bahwasa kita diundang ke
Kopo untuk membahas APBN dan itu baru pertama kalinya dalam hubungan antara DPR dan
DPD ya. Dari awal kita membahasnya. Jadi ini sebuah kemajuan. Tentu inilah hasil karya
kita bersama secara bertahap ya untuk kita mendapat lebih pengakuan. Yang kedua, tadi
disampaikan hasil keputusan DPD terhadap calon BPK yang telah kita hasilkan, yang tadi
telah disampaikan dari 16 orang kita telah memutuskan 7 orang. Tetapi di DPR pada tingkat
Komisi XI itu mengeluarkan atau telah memutuskan sebuah nama yang tidak ada daripada
yang kita pertimbangkan.
Kemarin kita rapat Panmus sebagai representasi kita semua Panmus itu, saya minta
kepada anggota ataupun pimpinan untuk menyampaikan supaya semuanya sama
informasinya. Pertama, bahwasanya tentu dengan perkembangan yang tadi dimintakan tentu
kita ingin mendapat penjelasan dulu terhadap DPR, pada pimpinan DPR bagaimana
keputusan yang telah diputuskan di Komisi XI. Itu kan baru tahap pertama sebelum dibawa
ke tahap kedua di paripurna. Yang kedua, kemarin Panmus telah mengamanatkan dan tentu
juga meminta kepada semua anggota untuk bisa mensepakati. Seandainya nanti kita lagi
sudah meminta waktu pimpinan pada tanggal 11 dan 12 Oktober akan ada rapat konsultasi
DPR dan DPD dalam rangka membahas beberapa agenda. Pertama agendanya adalah
bagaimana mekanisme pembahasan legislasi. Yang selama ini dari pimpinan DPD itu telah
mengirimkan surat, saya tanda tangan langsung sudah 3 kali, selalu saya sampaikan di
Panmus, suratnya juga ada, boleh di cek di sekretariat jenderal, tapi belum pernah
diagendakan. Konsultasi hanya pernah diagendakan dan memenuhi seperti harapan kita
hanya tata tertib bersama mengenai pengaturan sidang bersama antara DPR-DPD yang kita
menjadi tuan rumah 16 Agustus. Tetapi ada 10 hal lagi itu masih belum terlaksana.
Percayalah Bapak-Ibu sekalian, dari DPD, dari kami meja pimpinan, seperti yang saya juga
sampaikan di Panmus, dimanapun kami berada, sepanjang itu undangan dari pimpinan DPR
dalam rangka DPD kami akan menempati waktu yang disediakan oleh mereka. Nah, mudah-
mudahan tanggal 11-12 Oktober ini akan bisa terjadi. Tapi juga mohon kesepakatan kita
bersama seandainya memang itu sudah merupakan pilihan daripada DPR, karena tentu juga
sesuai dengan penafsiran mereka terhadap Undang-Undang Dasar di Pasal 23F kalau saya
tidak salah, bahwasa DPD memberikan pertimbangan terhadap anggota BPK. Yang menurut
penafsiran kita tentu menganggap ini mengikat. Kita juga sudah bahas kalimat perkalimat
saya lupa persisnya, tapi itu Pak Wayan, kebetulan hari ini Pak Wayan, Pak Bambang
Soeroso, Pak Laode itu menghadiri acara di LIPI dan mewakili kita, karena akan ada hasil
sebuah survey mengenai tentang prospek dan progress daripada DPD. Jadi memang mereka
hadir di LIPI dan memang sudah melapor ke kami di Panmus.
KETOK 2X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
13
Nah, mengingat itu saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar penjelasan
kalau memang tidak, kami kemarin sepakat untuk kita membentuk tim. Tim untuk mengkaji
hal-hal apa saja yang nanti kiranya, terlepas juga dari persoalan BPK ini juga hal-hal yang
berkaitan dengan selama ini yang tidak berjalan fungsinya untuk kita bawa ke Mahkamah
Konstitusi. Tapi tentu kita tidak dengan suasana emosional jauh daripada itu, betul-betul
dengan matang, menghindari hal-hal yang konflik. Ke MK itu maksud kita bukan karena kita
emosional, bukan karena kita tidak sabar, kita sangat-sangat sabar 7 tahun menunggu, tapi
tidak ada jalan lain ya tentu harus ada sebuah mahkamah yang bisa menafsirkan apa yang
disebut dengan pertimbangan. Nah, untuk itu kepada teman-teman ya saya minta
dukungannya supaya ini bisa menjadi keputusan kita bersama. Apakah bisa kita sepakati?
Oke.
Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.
Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kepada untuk mendapat keputusan
yang kepada pimpinan PPUU untuk menyampaikan laporan perkembangan dan apa
keputusan yang ingin kita ambil. Untuk itu kami persilakan kepada pimpinan PPUU dan atau
yang mewakili untuk bisa menyampaikan dan keputusan apa yang kita ingin putuskan pada
kesempatan ini. Kami persilakan Ibu Hairiah.
9. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU)
Terima kasih pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Pertama kami atas nama pimpinan PPUU dan juga anggota PPUU mengucapkan
belasungkawa atas berpulangnya ayahanda tercinta rekan kita Abdul Aziz dari Sumatera
Selatan. Semoga arwah amal ibadah diterima oleh Allah SWT, yang ditinggal juga
mendapatkan kekuatan dan ketabahan dari Allah SWT.
Baik, pimpinan. Pertama-tama kami mohon perkenankan hadirin sekalian untuk dapat
menyempatkan diri pada kesempatan yang baik dan penuh rasa kebahagian ini untuk
memanjatkan doa serta puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan berkah, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sidang ini dapat
dilaksanakan.
Berkaitan dengan materi sidang pada hari ini, ijinkan kami menyampaikan laporan
berkaitan dengan usul DPD RI untuk Program Legislasi Nasional 2012. Sebagaimana
diketahui bersama bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program
pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Artinya
Prolegnas dijadikan acuan bagi pembentukan undang-undang ditingkat nasional dalam
rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penegasan ini dapat kita temui dalam ketentuan
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sesuai dengan surat DPR kepada DPD RI
Nomor LJ.01/7413/DPRRI/IX/2011 tanggal 14 September 2011. Maka masukan DPD RI
untuk penyusunan Prolegnas prioritas tahun 2012 dapat diserahkan kepada pimpinan DPR RI
paling lambat tanggal 10 Oktober 2011. Setiap usulan rancangan undang-undang yang
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
14
didaftarkan sesuai dengan surat tersebut harus telah disetujui dalam sidang paripurna DPD RI
dan disertai formulir pengajuan rancangan undang-undang tersebut.
Dalam kaitan diatas, dalam kesempatan ini ijinkan kami menyampaikan beberapa hal
berkaitan dengan program legislasi nasional. Dan hal-hal baru sebagaimana yang ditentukan
oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Hal-hal yang akan kami sampaikan diharapkan menjadi pemahaman kita bersama,
terutama sekali menyangkut bagaimana tindak lanjut dan strategi kita kedepan dalam rangka
ikut terlibat dalam pembahasan legislasi. Ini penting menjadi pemahaman kita bersama,
karena Prolegnas ini menjadi pintu masuk usulan kita dan keterlibatan kita dalam
pembahasan legislasi kedepan.
Pertama, dalam kaitan Prolegnas, ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 menyatakan Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang
dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan
peraturan perundang-undangan lainnya. Materi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 meliputi :
a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
b. Sasaran yang ingin diwujudkan.
c. Jangkauan dan arah pengaturan.
Kedua, sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
penyusunan dan daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas didasarkan atas :
a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c. Perintah undang-undang lainnya.
d. Sistem perencanaan pembangunan nasional.
e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
f. Rencana pembangunan jangka menengah.
g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR.
h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
Ketiga, program legislasi nasional sebenarnya dibuat untuk menjamin ketetapan isi
dan ketepatan prosedur yang harus didasarkan pada kaidah-kaidah penuh hukum, yaitu :
a. Menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi.
b. Mengintegrasikan prinsip demokrasi.
c. Berorientasi pada pembangunan keadilan sosial.
d. Menjamin hidupnya toleransi beragama dan berkeadaban.
Keempat, memenuhi ketentuan Pasal 20 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, maka program legislasi nasional dapat dilakukan evaluasi. Oleh karena itu kami juga
menyampaikan catatan sebagai berikut :
a. Keputusan DPR RI Nomor 41A/DPRRI/I/2010-2014, menetapkan 247 rancangan
undang-undang. Apabila dilihat dari dimensinya ada 144 rancangan undang-undang
baru, atau kalau dipersentasikan itu mencapai 86%. Dan 103 rancangan perubahan
atau pengganti termasuk undang-undang warisan colonial, atau kalau dipersentasikan
menjadi 40%. Apabila dilihat dari bidangnya bidang politik dan hukum 84 RUU atau
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
15
34%, bidang perekonomian 105 RUU atau 42,5% dan bidang kesra 58 RUU atau
23,4%.
b. Untuk capaian pada tahun 2010 ditetapkan sejumlah 70 RUU prioritas dan dapat
diselesaikan menjadi undang-undang sebanyak 13 RUU. Sementara tahun 2011
ditetapkan 70 rancangan undang-undang prioritas ditambah dengan rancangan
undang-undang luncuran 2010 sebanyak 21 rancangan undang-undang. Total 91
rancangan undang-undang yang harus diselesaikan. Sampai saat ini baru dapat
diselesaikan sekitar 15 undang-undang.
c. Dalam pelaksanaan undang-undang di daerah Panitia Perancang Undang-Undang
menemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi undang-undang
di daerah. Begitu carut marut dan tumpang tindihnya undang-undang satu dengan
yang lain, sehingga menyebabkan lemahnya pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.
Hadirin yang kami hormati.
Berkaitan dengan usul DPD untuk Program Legislasi Nasional Tahun 2012, kami
telah merumuskan sesuai dengan format dan konsepsi yang diinginkan oleh Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 dan DPR, dapat kami laporkan dalam kesempatan ini bahwa sebelum
merumuskan usulan DPD RI kami telah meminta masukan dari anggota, masyarakat, daerah
dan komite-komite. Kami juga telah melakukan sidang gabungan dengan Komite I, II, III dan
IV tanggal 24 September 2011 untuk mendiskusikan usulan komite dan langkah-langkah
strategis kedepan dalam langkah pelaksanaan fungsi legislasi ini. Terutama sekali
menyangkut hubungan kerja dengan DPR RI.
Usulan DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2012 sesuai dengan kriteria teknis yang harus
dipenuhi oleh DPD RI, maka kami membagi usul DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2012
menjadi 3 bagian, yaitu :
a. Prioritas usulan DPD RI karena rancangan undang-undangnya telah diputuskan dalam
sidang paripurna DPD RI, yaitu :
1. Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Desa.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pejabat
Negara.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.
b. Rancangan undang-undang yang sedang dalam pembahasan, yaitu :
1. Rancangan Undang-Undang Jalan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
6. Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota
Lembaga Negara.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
16
Kriteria a dan kriteria b ini menjadi usulan DPD RI agar didorong menjadi prioritas
masuk dalam Prolegnas 2012. Sehingga menjadi agenda pembahasan dengan DPR RI pada
tahun 2012 mendatang.
Selain itu mengikuti struktur dan substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
dan kriteria teknis sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
Maka usulan komite yang masih berupa judul kami usulkan menjadi prioritas pembahasan
DPD tahun 2012, dan selanjutnya akan kita usulkan bersama-sama dalam Prolegnas 2013.
Setelah naskah akademik dan draft RUU-nya selesai, dengan demikian kita mempunyai
perencanaan dan prioritas pembahasan untuk tahun 2012. Beberapa usulan kami hapus
karena usulan tersebut sudah ditetapkan menjadi undang-undang, Seperti kemarin telah
disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dan telah diundangkan
menjadi Undang-Undang Bantuan Hukum.
Karena usulan untuk Prolegnas disesuaikan dengan formulir yang ada maka kami
telah berusaha melakukan kajian terhadap usulan tersebut. Sehingga seluruh isian dalam
formulir tesebut dapat terisi dan arah dari rancangan undang-undang yang diusulkan dapat
diketahui secara komprehensif dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2010. Diinformasikan selain Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan
Hukum juga masuk Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Jadi
Undang-Undang ini sudah disahkan oleh DPR.
Terakhir, sebagaimana sidang gabungan antara PPUU dan pimpinan komite pada
tanggal 26 September 2011, agar kedepan ada kejelasan atas produk-produk legislasi kita.
Sidang gabungan merekomendasikan supaya didorong adanya tata tertib bersama antara DPR
RI dan DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas dan mekanisme bersama DPR RI dan DPD
RI. Sebelum diupayakannya hal-hal lain yang memperjelas kewenangan DPD RI, seperti
judicial review atas Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3. Berkaitan dengan itu
kami mohon pimpinan dapat memfasilitasi pembahasan mekanisme kerja sama tersebut.
Kami sesuai dengan amanat sidang gabungan dan pleno PPUU telah mengirimkan surat
kepada pimpinan Badan Legislatif DPR RI untuk membuka dialog dan kerja sama antara
Panitia Perancang Undang-Undang dan Badan Legislatif DPR RI. Tadi juga sudah
disampaikan oleh pimpinan ya apa yang akan dilakukan oleh pimpinan.
Hadirin yang kami hormati.
Demikian laporan yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini terhadap materi
usulan DPD RI untuk Program Legislasi Nasional Tahun 2012. Kami mohon sidang
paripurna ini untuk menerima dan mengesahkannya, sehingga sebelum tanggal 10 Oktober
2011 sebagai batas akhir penyampaian usulan Prolegnas, DPD RI dapat menyampaikan
usulan kepada DPR.
Atas perhatian pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah kami haturkan
terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Om Shanty Shanty Om.
Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang, Ketua Bapak I Wayan Sudirta, SH.,
wakil ketua saya Ibu Hairiah, SH, wakil ketua Bapak Iswandi A.Md.
Terima kasih.
10. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baiklah Bapak-Ibu sekalian, tadi telah disampaikan draft rancangan atau keputusan
DPD tentang usul program legislasi nasional yang telah dibacakan oleh Ibu Hairiah. Dan juga
permintaan supaya ini akan dibahas diantara pimpinan DPR dan DPD nanti. Ya tentu kami
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
17
akan mengundang juga PPUU atau yang lainnya nanti tergantung undangannya, untuk
supaya diatur tata tertib mengenai pembahasan legilasi antara PPUU dan Baleg sebagai mitra
kerjanya.
Bapak-Ibu sekalian, kepada kita dimintakan kalau mungkin ada beberapa hal draft
yang bisa diusulkan oleh PPUU maksimal tanggal 10 ya, berarti hanya tinggal 4 hari, dan
tanggal 10 harus kita serahkan kepada Baleg. Untuk itu menjadi catatan kita semua untuk
bisa koordinasi langsung. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, apakah kita dapat menyetujui
keputusan DPD tentang usul program legislasi nasional untuk tahun 2012? Baik.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.
Sidang dewan yang mulia,
Dalam rapat Panitia Musyawarah kemarin Badan Kehormatan telah menyampaikan
laporan dan kita menerima dengan baik hasil kerja Badan Kehormatan yang didalam
kenyataanya masih senantiasa diiringi dengan dinamika substansi yang berkembang. Sebagai
contoh, misalnya menyangkut formulasi anggota pansus, mekanisme kerja pansus, serta
dalam hal terjadi pergantian dan perubahan anggota, seperti Pansus Pertambangan, Pansus
Dana Bagi Hasil dan lain sebagainya. Selain itu kami juga melihat belum terdapatnya pasal
yang mengatur mengenai pelaksanaan sidang bersama DPD dan DPR RI, yang telah kita
laksanakan belum diatur dalam tatib. Kemudian lambang dan tanda anggota, serta perlu
adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan pada 12 Agustus 2011. Hal-hal seperti itu
mengingatkan kita bahwa masih banyak beberapa catatan yang harus kita perhatikan dan
bahas secara komprehensif serta mendalam dengan berbagai aspek tinjauan. Panitia
Musyawarah kemarin telah menerima hasil Badan Kehormatan dan sesuai dengan Pasal 76
Tatib bahwa Badan Kehormatan telah melakukan evaluasi tatib dan usul melakukan
perubahan. Sejalan dengan dinamika substansi yang harus terus diikuti dalam waktu kurun
waktu beberapa bulan kedepan, serta harus diikuti pula analisis situasinya secara
komprehensif, maka kemarin dengan pembicaraan yang lebih dalam di Panmus akhirnya kita
mengusulkan dan memutuskan kemarin di Panmus untuk kita membentuk pansus tata tertib.
Apakah ini dapat kita sepakati? Silakan Ibu Aida.
11. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA
BADAN KEHORMATAN)
Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan Ibu Aida.
12. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA
BADAN KEHORMATAN)
Begini pimpinan. Kami mohon agar kiranya dapat lebih, supaya betul-betul lebih
dipahami. Jadi jangan nanti dianggap bahwa BK tidak bekerja, hasilnya mana. Jadi ini oleh
karena ada perkembangan dan apakah betul-betul disetujui. Karena kalau kita semuanya
KETOK 2X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
18
nanti menunda waktu terlampau lama, anggota mengatakan mana kok tatibnya tidak selesai.
Jadi merupakan beban moral bagi kami. Jadi betul-betul, apakah memang betul-betul sidang
paripurna ini menyetujui untuk kami. Terima kasih.
13. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, apakah kita sepakati untuk kita lebih menyempurnakan tatib ini kita bentuk
pansus tata tertib?
14. PEMBICARA : H. GUSTI FARID HASAN AMAN, SE., Akt., MBA. (KALSEL)
Pimpinan sebentar, pimpinan sebentar pimpinan. Pimpinan, kalau boleh saya bicara
ijin, saya Gusti Farid dari Kalsel pimpinan. Kami sudah lebih berjalan 2 tahun berjalan untuk
Tatib ini. Memang kalau memang tadi banyak kekurangan-kekurangan kami terima untuk
perbaikan, terima kasih kepada teman-teman. Tapi tolong juga dilihat apa saja kebaikan-
kebaikan yang sudah kami lakukan selama ini pimpinan. Tadi pimpinan hanya mengatakan
hasil dari Panmus bahwa ada beberapa bagian kekurangan ada 7-8 point, tapi tidak
menyentuh sama sekali kebaikan-kebaikan yang sudah kami hasilkan dari BK ini. Maka saya
mohon dari paripurna ini untuk kalau bisa, sebenarnya saya tidak setuju untuk dibentuk
pansus lagi, karena sudah bolak balik kita ini menghabiskan anggaran negara yang terlalu
besar pimpinan. Membentuk pansus, kita konsinyering di hotel, ada berapa anggaran negara
yang habis pimpinan. Makanya kalau memang kita mau efisien saya minta tatib ini disetujui,
tapi memang kalau memang ada perbaikan silakan pimpinan. Cuma saya tidak setuju kalau di
pansuskan lagi karena terlalu panjang dan terlalu banyak menghabiskan anggaran negara
pimpinan. Terima kasih.
15. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan yang lain. Silakan Pak Farouk.
16. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Pimpinan dan forum yang sama saya hormati.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera. Saya nengok kekiri Pimpinan. Kalau seandainya ini
ada yang pintar foto dari sini kelihatan terus sampai kebelakang, terus keluar dikoran begitu
kan, DPD sidang paripurna DPD, keluar cuma satu kursi kosong semua. Ini kalau wartawan
ada yang pintar ini, kemarin itu keluar itu di koran saya lihat, kasihan juga ini begitu, coba
diambil foto disini kosong semua cuma ada satu. Ini saja semua semangat kita untuk
membuat lembaga kita menjadi, kalau boleh lembaga yang berwibawa dan dibanggakan
begitu.
Pimpinan dan forum yang saya hormati.
Soal tatib ini saya bisa memahami kalau ada kekurangan, begitu. Jadi tadi sudah
dikemukakan dan aspirasi dari anggota BK, saya juga mantan anggota BK begitu. Saya lebih
menyarankan kalau memang ada kekurangannya akan lebih arif dikembalikan lagi kepada
BK, kan juga BK ini kan bersama PPUU ya, jadi mekanisme itu saja. Karena kalau kita bikin
pansus itu memang terlihat sekali seperti di rekayasa, karena sudah kembali lagi mundur
sudah pernah pansus, Pansus BK, BK-PPUU, pansus lagi, jadi terlihat sekali. Jadi saya tidak
setuju kalau harus pansus, tapi saya setuju kalau ini kasih kesempatan lagi BK, satu ini
sampai mungkin masa sidang ini, apa yang bisa optimal, yang bisa optimal, bisa disepakati
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
19
bersama, begitu. Kalau memang nanti toh ya kita lihatlah kedepan, tapi yang optimal. Jadi
kembalikan saja dulu kepada BK, karena saya khawatir jangan sampai karena itu semakin
mempertajam antara kubu-kubu didalam DPD, itu saya tidak inginkan, begitu. Saya pikir
ariflah, kembalikan saja kepada BK, silakan point-point yang perlu diperbaiki, perbaiki
bersama PPUU itu, tidak usah bentrok lagi pansus. Terima kasih pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik silakan Pak Jack.
18. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)
Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan semua.
Sebagai mantan ketua tim pansus dan sekaligus mantan anggota Badan Kehormatan,
saya juga merasa sebaiknya jangan lagi membentuk pansus. Mengapa? Oleh karena hasil
akhir yang sudah di sampaikan oleh BK itu adalah hasil harmonisasi terakhir oleh PPUU.
Mengapa PPUU harus mengharmonisasikan itu? Oleh karena berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Prosedur Pembentukkan Peraturan perundang-undangan atau
P3 itu Pasal 8 Ayat 1 dengan jelas dikatakan semua peraturan perundang-undangan yang
mengikat internal oleh lembaga-lembaga negara patut diharmonisasikan karena nilainya
setingkat dengan undang-undang. Dengan demikian hasil BK berupa tata tertib yang telah
diharmonisasikan dengan mengeluarkan biaya di hotel itu akan nilainya sudah sama dengan
undang-undang. Bahwa kalau masih kekurangannya kalau bisa ini perlu di bentuk tim kerja
saja untuk melakukan sentuhan akhir, jangan disebut lagi harmonisasi karena sudah melewati
PPUU. Tapi cukup tim kerja, mungkin berasal dari BK dan ketua-ketua alat kelengkapan
untuk menyerasikan tahap akhir atau melakukan sentuhan akhir, tidak perlu dibuat pansus.
Karena berani pansus berarti kita sudah masuk nomenklatur pansus yang menurut hemat saya
nanti kita bisa dikoreksi lagi oleh BPK, padahal sudah kita melakukan 2 kali berturut-turut
itu pansus kalau itu terjadi. Karena itu saya usulkan cukup tim kerja untuk sentuhan akhir,
harmonisasi akhirlah seperti itu, namun itu wewenang PPUU tapi kalau diharmonisasikan
menurut saya.
19. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Jack. Silakan Pak Bahar.
20. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Terima kasih pimpinan dan forum yang sangat saya hormati.
Apa yang disampaikan oleh anggota yang terhormat Pak Farouk, Pak Jack, Ibu Aida,
itu sudah kemarin juga sudah dibicarakan, sama persis. Hanya pertimbangan kemarin kalau
saya tidak salah ingat di Panmus bahwa kalau timja itu kekuatannya kurang, jadi tidak ada
untuk melakukan perubahan atas yang sudah ada itu tidak punya kewenangan. Sehingga
dirasa perlu untuk lebih ada diatasnya. Sehingga hal-hal yang dianggap masih kurang,
termasuk kemarin dalam beberapa pasal double. Jadi memang sangat krusial sekali seperti
Pasal 55 double. Kalau pasal 55 dijadikan 56 dia akan bongkar semua pasal-pasal berikutnya,
itu hal-hal yang krusial. Oleh karena itu memang pansus itu dianggap merupakan satu alat
yang lebih mempunyai legitimasi dan lebih tinggi untuk merubah yang sudah ada,
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
20
menyempurnakan, bukan berubah, menyempurnakan. Istilah kemarin itu lebih arif dikatakan
menyempurnakan yang sudah ada. Terima kasih pimpinan.
21. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan.
22. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG)
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang.
Om Swastyastu.
Pimpinan yang saya banggakan, rekan-rekan yang saya hormati. Saya ini orang yang
sudah jenuh sebetulnya, sudah jenuh, sama sekali jenuh dengan diskusi hiruk pikuk terkait
dengan ini. Saya jauh lebih prihatin kita tidak menangani sejumlah persoalan daerah. Luar
biasa banyaknya harapan masyarakat terhadap DPD. Kemudian hubungan kita dengan
teman-teman DPR yang tadi sudah sebagian kita mulai cuplik, untuk kedepan supaya
kelembagaan kita semakin punya ruang di republik ini. Oleh karena itu apapun namanya
sekali lagi saya ingin kita akhiri, pansus barangkali memang punya legitimasi, tetapi
mungkin usulan Pak Jack lebih rasional. Yang jauh lebih penting menurut saya bagaimana
kekompakan ini kita jaga, suasana rapat Panmus kemarin saya kira hampir menggambarkan
itu Pak Ketua ya. Dan dengan demikian orang-orang seperti saya yang maaf saja tidak lebih
pintar dari teman-teman, saya pikir juga jangan dipikir tidak ada artinya di DPD ini. Sekali
lagi, kejenuhan saya ini mudah-mudahan juga sebagian teman-teman juga begitu. Jadi ini
bukan hanya ruang teman-teman yang pintar ngomong saja di paripurna ini. Jadi rakyat,
republik ini jauh lebih memerlukan DPD daripada apa yang terjadi dengan apa yang kita
sibukan. Ini kan sebetulnya menurut saya lebih pada nuansanya konflik kepentingan, jujur
saja. Oleh karena itu segala kekurangan pimpinan, saya pikir kita mestinya juga bisa
menerima. Toh kalau kita menjadi pimpinan kita juga belum tentu lebih baik begitu intinya.
Tetapi nuasa 2,5 - 5 tahun itu menurut saya ini yang menyandera kita hari ini. Saya tidak mau
pusing dengan 2,5 atau 5 tahun. Yang lebih saya pikirkan adalah bagaimana rakyat di daerah,
kewenangan kita bisa meningkat dan kita bisa menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.
Saya tidak membuat usulan apapun tetapi kegelisahan saya, saya harap juga menjadi catatan
di paripurna ini. Terima kasih.
23. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan Pak Muhyi.
24. PEMBICARA : H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BK adalah salah satu alat kelengkapan kita yang kita anggap istimewa. Anggota-
anggota BK ini kita pilih dengan secara khusus tidak seperti anggota alat kelengkapan
lainnya. Karena itu saya menganggap BK ini mempunyai kemampuan lebih, mempunyai
legitimasi yang lebih, bahkan dengan pansuspun menurut saya BK ini lebih legitimasi,
legitimasinya lebih. Karena kalau pansus itu artinya kita akan mengakomodir dari alat
kelengkapan lain yang notabenenya tidak konsen dalam hal itu. Sedangkan yang ada di BK
itu saya rasa dia bisa dalam rapat sehari-harinya, karena ini merupakan PR bagi beliau-beliau
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
21
yang duduk di BK, dia konsen di situ. Disitu ada Pak Wayan, iya secara garis besar orang-
orang yang ada di sana itu menurut saya sudah sangat mewakili untuk membahas sekedar
tatib ini. Cuma yang menjadi permasalahan di sini memang tatib kita tarik ulur sejak dulu
sejak periode lama. Itu karena muncul lagi ide 2,5 tahun, ini ide yang sangat buruk menurut
saya. Ide ini sudah pernah muncul dulu kemudian kita terhambat gara-gara dia, gara-gara ide
itu. Dan ide ini menurut saya tidak sangat pas untuk sebuah lembaga yang sudah berjalan
seperti DPD sekarang ini. Memang banyak teman-teman yang punya pikiran ide itu bagus
karena ada nanti rolling, ada harapan, ada dan sebagainyalah. Tapi bagi saya secara pribadi
itu hanya sebagai penghambat saja.
Usulan saya yang konkrit bagaimana kalau hasil dari pansus yang kemarin itu
dikelola dengan baik oleh BK, kemudian untuk besok ini dimajukan dulu hal-hal yang tidak
menjadi, tidak krusial untuk membuat kita tarik ulur. Agar kita mempunyai tatib yang untuk
sementara waktu itu lebih bagus dari yang kemarin. Menurut saya marilah hal-hal yang
menurut kita bisa membuat kita bisa saling tarik ulur itu kita sisihkan dulu. Seperti 2,5 tahun
ada anggaran untuk DPD di MPR, padahal dia adalah alat kelengkapan MPR, misalnya kita
menganggap seperti itu karena dia salah satu dari fraksi di MPR. Hal-hal yang seperti itu
yang kita anggap sebagai hal yang membuat kita terhambat, sudahlah oleh BK, saya rasa kita
menghormati BK juga, diabaikan saja dulu. Mari yang menurut kita itu bisa membuat kita
bekerja lebih baik itu yang dimajukan di paripurna agar kita bisa membuat apa-namanya
berjalan terus. Saya rasa tidak usahlah buat pansus, mari kita hormati BK yang orang-
orangnya kita pilih dengan secara khusus dan menurut kita orang-orang terbaik dari provinsi.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
25. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan Pak Cholid.
26. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA)
Ide Pak Lalu ini menarik ya, Pak Lalu Muhyi ini menarik. Tetapi mungkin dibalik,
jadi bukan diajukan yang dianggap penting tetapi ditinggalkan yang dianggap jadi masalah.
Karena sebenarnya yang menjadi masalah itu sedikit, sedangkan yang lainnya itu hampir
secara substansial itu sudah selesailah, begitu. Karena itu kalau kita bisa bersepakat bahwa
yang jadi masalah itu kita tinggalkan dulu itu kesepakatan di paripurna kita, maka selesai
sudah persoalan kita dan tidak perlu lagi pansus. Nah, yang menjadi masalah ya kembali lagi
kepada yang semula dulu begitu, ini usulan terbalik. Terima kasih.
27. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan Pak.
28. PEMBICARA : Ir. EMANUEL BABU EHA (NTT)
Terima kasih, Pak Ketua, pimpinan dan anggota yang saya hormati.
Rupanya mungkin saya sebetulnya anggota yang tidak pernah berbicara dalam forum
paripurna. Tapi rasa-rasanya sudah sampai dipuncaknya ini, mau tidak mau saya harus
berbicara juga pada saat ini. Sudah dua tahun saya diam untuk menyimak apa yang
sebetulnya terjadi di forum ini. Tapi kalau ini terus menerus lagi tiga tahun kita akhirnya
berakhir dengan cuma begini kita diruangan ini. Pikiran saya kemarin itu pemikiran yang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
22
sungguh sangat jeli kita membentuk pansus. Tapi pikiran yang jeli ternyata juga kemudian
dihapus kemudian kita kembalikan ke BK, kembali lagi ke Panmus. Terakhir kita bikin lagi
timja lagi untuk Panmus, kemudian sambung lagi ke PPUU. Lalu kalau sekarang kalau kita
kembali ke pansus ini, ini orang menertawakan kita diluar. Kalau ini diketahui di luar ini
DPD memang baru belajar menjadi politikus. Jadi pikiran saya lebih bagus, kalau tadi teman-
teman melihat bahwa ada masih banyak hal yang kurang yang kemarin BK sudah sampaikan,
tolong sampaikan itu minta BK untuk lanjutkan supaya selesai. Jangan kita bikin yang aneh-
aneh lagi. Ini kemarin kita pilih anggota BK ini terlalu luar biasa begitu. Pilih dulu the
legend-nya masing-masing, pakai suara tertutup supaya jangan sampai ini, kita pilih orang
yang paling dihargai, paling berwibawa. Kalau orang yang paling berwibawa sekarang tetap
seperti ini juga tidak berwibawa sama dengan kita main-main. Oleh karena itu hemat saya
apa yang disampaikan Pak Prof tadi itu tolong mungkin itu menjadi catatan kita, kita
serahkan kembali kepada BK. Tolong teman-teman yang punya argumentasi tadi untuk ini
masih kurang, ini masih kurang, tolong diberi kepada mereka. Supaya dengan demikian
tetapkan waktu kapan, satu minggu kemudian atau pulang reses kita selesaikan, kita tetapkan.
Kira-kira seperti itu mungkin saya Pak Ketua. Terima kasih.
29. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan.
30. PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Saya untung tidak jadi anggota BK, kalau menjadi anggota BK saya malu, mohon
maaf bukan saya mau apa, saya malu. Karena apa? Karena hasilnya yang mereka lakukan
selama ini tidak, dengan tanda petik tidak kita hargai. Apa salahnya mereka minta agenda
untuk dibacakan kita langsung tentukan, kalau menurut saya terus terang saja saya adalah
orang yang pro 5 tahun, yang 2,5 tahun saya tidak pro. Nah, sampai dia selesai dibacakan
hanya itu yang krusial ditanya kepada yang lain mana yang setuju, dibikin voting. Kalau saya
terus terang yang 5 tahun. Saya kira selesai sudah, tidak ada lagi masalah, hari inipun bisa
selesai lagi, tidak perlu menunggu panja tidak perlu dengan yang lain, saya malu melihat BK
itu, hari ini selesaikan, itu usul saya. Terima kasih pimpinan.
31. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik.
32. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
Interupsi pimpinan, Adhariani.
33. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan Adhariani.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
23
34. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
Terima kasih a tas kesempatan yang diberikan.
Dalam menyikapi masalah tatib ini saya kira kalau menurut pendapat saya kita set
back dulu kebelakang. Kemarin kan sudah dibentuk pansus, sudahlah dibahas. Kemudian ada
permasalahan dibawa ke BK, terus diharmonisasi kemudian di PPUU. Ini kan kerja-kerja
rutin sudah yang sinergis, artinya kita hargailah itu. Nah, ketika ada pasal-pasal krusial yang
kita belum mendapatkan kata sepakat iya kita mainkanlah di tatib itu. Artinya kita bawa ke
paripurna ini untuk kita sepakati. Nah, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan bikin
pansus segala lagi. Kalau bolak-balik begini sepanjang saya jadi anggota DPR dua periode
tidak ada. Aneh bin ajaib nanti kita diketawakan orang begitu loh. Nah, justu itu maksud saya
kalau ada hal-hal yang krusial sifatnya yang tidak bisa kita sepakati hari ini kita selesaikan di
paripurna ini. Pasal-pasal apa, ayat-ayat apa yang kira-kira tidak mendapatkan kesepakatan
itu, begitu loh. Saya berharap ketika ada pasal-pasal yang krusial ini kita lebih rasional dan
objektif dalam rangka untuk melangkah kedepan tatib ini kan. Disinilah tempat kita
bertindak, tempat kita berbuat dan sebagainya dalam rangka rujukan kita kedepan. Sehingga
ketika ada hal-hal yang sifatnya didalam pelaksanaan di komisi dan sebagainya ada
permasalahan yuk kita kembalikan ke tatib. Nah tatib kita tidak bisa musyawarah ya kita
voting begitu. Hanya saja saya berharap tidak ada voting, kita kedepankanlah musyawarah
mufakat sehingga kita kelihatan kompak disini. Apalagi ada hal yang besar yang harus kita
lewati ini yang namanya amandemen begitu loh. Sementara kita kayaknya ini terkoyak koyak
satu dengan yang lain begitu loh, tidak adanya kelompakan. Nah ketika bicara ini, itu, begitu,
itu tidak ada kompak begitu, sehingga ini kekuatan DPD ini yang 132 ini jadi pandangan dari
luar itu orang jadi sinis begitu loh, bukan kekuatan sebenarnya, tapi malah kelemahan buat
kita, saya kira itu. Saya lebih cenderung hal-hal yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan itu
kita bawa saja ke paripurna. Saya rasa ini jalan keluar yang terbaik, barangkali itu. Terima
kasih.
35. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Pak Rahmat silakan.
36. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Om Swastyastu.
Saya mengingatkan kemarin yang bicara sebagian besar tadi adalah anggota Panmus
dan menyetujui dibentuknya pansus. Sampai-sampai kami tidak maghrib, lewat maghrib
selesai, hanya membicarakan satu hal. Kalau setiap pendapat, itu dari Aceh juga sudah
menyerahkan, setiap pendapat, sedangkan seperti teman saya sekampung Pak Jasman
(Djasarmen) dengan suara keras harus tuntas hari ini, kalau perlu voting. Kebetulan Bapak
tidak hadir kemarin begitu, kami juga lebih rinci, lebih satu per satu membahasnya dengan
baik tanpa pamrih, tanpa ada maksud-maksud tertentu, hanya memikirkan bagaimana
keberadaan DPD ini lebih baik, lebih solid dan lebih bermakna untuk semua. Jadi tidak guna
kalau kita ada Panmus, ada pansus, ada ini kalau semuanya tidak dihargai, asal paripurna
pendapat satu-dua orang yang bisa bersuara keras, atau punya title yang lebih kuat, lebih
banyak, begitu. Ini tolong dimengerti. Jadi, kita hormati juga bagian-bagian atau putusan-
putusan yang telah kita setujui bersama. Itu pertama, Ketua.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
24
Kedua, untuk Bapak-Ibu anggota DPD yang terhormat ketahui, pasal saja ada double
di situ yang dikasih ke kami. Pasal 55 itu double, Pak, dua kali keluar yang sama. Dan antara
satu pasal dan pasal lain terkait tetapi tidak jelas. Jadi masih banyak yang kabur. Lebih baik
kita bentuk pansus sesuai keputusan kemarin, tetapi diberi waktu, diberi tenggang waktu
penyelesaiannya. Kan itu lebih baik. Dan mohon Bapak-Ibu sekalian, kita kalau diberi bahan,
dibacalah, dikoreksilah, dikembalikanlah. Tetapi kadang-kadang surat disampaikan, tidak
dikembalikan untuk menyampaikan koreksi atau hal-hal yang lebih baik. Jadi itu harapan
kami ya kita sempurnakan.
Dan bagi saya tadi apa yang Pak Jasman (Djasarmen) soal 2,5 tahun atau 5 tahun,
saya pikir itu sudah final. Tidak ada cerita voting dan voting, 5 tahun. Waktu kita memilih
dipajang di depan itu besar-besar, saya rasa kita semua tamat SD, kita baca besar-besar,
“Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tahun sekian sampai tahun sekian.” Tidak ada di bilang
nanti di tengah jalan kita voting, tidak ada itu, saya tidak baca itu di tulisan waktu pemilihan.
Jadi, kita hormati keputusan kita terdahulu dengan tidak mengada-ada, mengarang-ngarang,
atau berkelompok-kelompok seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Kita perlu
kekuatan solid bersama untuk perjuangkan amandemen. Sedangkan hal kecil kalau kita sudah
tidak solid, bagaimana kita menjangkau hal lebih besar atau ingin mendapat suatu kebaikan
yang lebih untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Mungkin itu dari saya. Kita hormati keputusan Panmus, karena Panmus itu sudah
mewakili Bapak-Ibu sekalian baik dari daerah maupun dari badan pekerja. Kalau soal tidak
hadir, itu kesalahan masing-masing karena banyak yang tidak hadir saat itu atau yang keluar
separuh sidang atau rapat. Demikian yang kami sampaikan.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastyastu.
37. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Saudara Mervin.
38. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT)
Terima kasih, pimpinan. B-123.
Menyimak dari yang tadi disampaikan oleh teman-teman, kami dari BK sudah
mengadakan pleno beberapa kali dan hasilnya sudah selesai di tingkatan BK. Jadi, yang kami
mohonkan kemarin adalah bagaimana bila ini diagendakan. Bahwa kemudian ada
kekurangan-kekurangan dari teman-teman, itu silakan disampaikan pada saat pembahasan
nanti. Yang penting dibuka ruang untuk kami menyampaikan ini, begitu. Kami merasa
bagaimana ya, teman-teman lain bisa dibuka ruang, alat kelengkapan lain. Kami minta
dibuka satu ruang untuk kami sampaikan. Kalau misalkan double pasal atau ayat-ayat yang
krusial, ayat-ayat yang teman-teman tidak setujui, silakan disampaikan kepada kami sehingga
kemudian kita akan sepakati apakah ini diberi jangka berapa minggu untuk diselesaikan, atau
beberapa jam, atau beberapa menit atau beberapa detik untuk diselesaikan. Sehingga itu
menjadi keputusan kita.
Sekarang kami di BK juga bingung, kita mau mengagendakan pleno lagi, mau pleno
tentang apa? Karena sudah selesai kita agendakan itu. Kita sudah bahas itu, sudah selesai.
Bahkan dalam satu keputusan kami mengatakan bahwa tata tertib tidak akan dibahas lagi. Itu
keputusan pleno yang pertama kita bahas. Sehingga saran kami pada kesempatan ini,
menyimak dari tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua, kiranya kita membuka ruang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
25
untuk kami menyampaikan hasil yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan, bila ada
kelebihan, anggota sendirilah yang bisa menambahkan ataupun menguranginya.
Demikian pimpinan.
39. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, yang lain? Silakan, Bu Elvi.
40. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)
Terima kasih, Pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya juga sudah menerima draft yang disusun oleh BK. Dari sekian banyak yang saya
baca, memang yang menonjol itu dibuat garis miring. Itu adalah masalah 2,5 tahun dan 5
tahun itu. Saya pikir mungkin itulah yang digiring voting atau segala macam oleh teman-
teman. Sebelumnya ijinkan saya menyampaikan pimpinan, sudah dua orang petinggi, orang
berpengaruh di negeri ini bertanya ke saya, kesannya mengejek, begitu. “Apa benar DPD
mau mengganti pimpinan 2,5 tahun?” Saya bilang, sedang digodok di dalam. Artinya, itu
mungkin menjadi bagian pertimbangan kita apakah itu masih perlu kita bahas atau tidak.
Usul saya, saya setuju dengan Bang Rahmat tadi, kita hargai juga pansus ini.
Mungkin kita seluruh provinsi memberi tanggapan secara tertulis, pasal-pasal mana yang
mau diusulkan, nanti kita berikan lagi. Daripada tidak ada respon sama sekali dari anggota,
kan tidak benar juga kalau anggota tidak membaca. Tetapi untuk disampaikan satu per satu
mungkin sulit. Jadi per provinsi memberi tanggapan pasal mana yang mau diusulkan. Itu
yang pertama.
Yang kedua, sekaligus kita tahulah mungkin sekian banyak yang suka, sekian banyak
juga yang tidak suka kepada pimpinan. Mungkin tertulis juga kita usulkan apa sih harapan
atau impian kita kepada pimpinan bertiga ini untuk kebaikan gerak dari DPD tiga tahun
tersisa ini. Ya mungkin pimpinan juga mohon terbuka untuk menerima kritik dan saran dari
kawan-kawan. Mungkin teman-teman ingin dikunjungi per komisi. Mungkin teman-teman
ingin masalah kunjungan-kunjungan dibahas secara terbuka. Jadi saya usulkan setiap
provinsi mengusulkan apa harapan perbaikan kepada pimpinan bertiga ini. Karena 2,5 tahun
dan 5 tahun kan ujung-ujungnya minta diganti. Diganti kan kalau ada salah pimpinan. Salah
kalau tidak diungkapkan secara lisan, ya tertulis diungkapkan. Jadi itu usul saya,
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
41. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. silakan.
42. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak pimpinan yang saya hormati beserta rekan-rekan anggota DPD RI yang hadir
pada hari yang berbahagia ini. Saya hanya ingin mengingatkan semua kita bahwa kita
memang saling menghormati, kemudian kita tetap berada dalam koridor mekanisme yang
ada. Nah, menyangkut masalah tatib, ini sama-sama kita ketahui. Yang pertama telah
dibentuk pansus dengan keputusan pimpinan, putusan paripurna, di-SK-kan pansus. Pansus
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
26
sudah bekerja, kemudian hasilnya dilaporkan ke paripurna. Nah, kemudian hasil pansus itu
diserahkan kepada BK untuk melakukan penyempurnaan. Kemudian BK sudah selesai
melakukan penyempurnaan tersebut. Nah, lantas dibawa ke forum PPUU bersama daripada
BK untuk harmonisasi. Itu sudah selesai dilakukan. Kemudian dalam paripurna yang lalu ada
timbul masalah lagi, dikembalikan lagi ke BK. BK sudah bekerja lagi. Dan alhamdulillah BK
sudah selesai menjalankan tugasnya untuk ke sekian kalinya. Nah, untuk ini sesuai yang
disampaikan oleh pimpinan Badan Kehormatan tadi, ini kita sudah bekerja, BK merupakan
alat kelengkapan. Saya rasa sangat naif kalau memang keputusan alat kelengkapan dibatalkan
oleh BK. Itu sangat sungguh melanggar Pasal 44 Tatib tersebut. Nah, saya sangat sependapat.
Bukan masalah 2,5 atau 5 tahun. Itu kalau ada yang mengatakan melanggar aturan, saya
ingin membuktikan undang-undang mana yang dilanggar. Karena, saya rasa 1 tahun tidak
ada melanggar undang-undang; 2 tahun, tidak; 3 tahun, tidak; 5 tahun tidak. Yang tidak boleh
6 tahun karena masanya 5 tahun.
Justru karena itu saya sangat mengharapkan untuk menghargai hasil daripada alat
kelengkapan lain. Untuk ini diberikan kesempatan kepada BK dalam rangka menyampaikan
laporannya di paripurna tersebut. Terserah nantinya setelah dilaporkan oleh Badan
Kehormatan hasilnya terus diserahkan sepenuhnya kepada keputusan BK. Belum
disampaikan lagi kok sudah ada perdebatan, kan belum tahu apa hasil BK. Tetapi yang jelas
persoalannya ini dibagi sudah dibagi semua, tetapi tidak sepenuhnya ini dibaca. Tetapi
hasilnya nantinya ada laporan yang resmi adalah laporan daripada Badan Kehormatan di
forum paripurna yang terhormat ini. Saya rasa ini diberikan kesempatan. Setelah
disampaikan oleh Badan Kehormatan kalau perlu lakukan perdebatan-perdebatan lagi.
Terima kasih Pak.
43. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Saya ingin luruskan lagi ya. Jadi, kemarin kan kita rapat Panmus untuk
menyusun agenda ini. Kemudian semua pimpinan dan juga anggota yang tidak di pimpinan
menyampaikan apa-apa yang jadi keputusan. Rapat hari ini, itu adalah usulan dari pimpinan
Komite IV untuk mengesahkan keputusan untuk pertimbangan RAPBN dan Hapsem,
kemudian juga pengesahan terhadap Baleg. Ini semua tahu. Kemudian dari itu, kita beri
kesempatan berbicara. Nah, timbulah apa yang disampaikan oleh BK. Tidak ada yang
menghalang, tidak ada. Percayalah, dari pimpinan juga ikhlas, kok. Tidak ada. Hanya
menjaga kehormatan kita bersama. Percaya itu. nah, disampaikan, terus menjadi dipelajari.
Ternyata beberapa hal banyak yang belum terkoordinasi.
Kemarin saja kita membahas soal Pansus Pertambangan karena ada perubahan,
transisi dari masa sidang I ke masa sidang yang berganti pimpinan, soal Pak Budi Doku. Ya
representasi. Itu pun juga selama ini kan masih dalam, tidak ada yang baku, belum diatur di
tatib. PPUU harus ada representasi, PAP juga ada. Kemudian juga kita membentuk Pansus
DBH, juga begitu. Sehingga menyusun itu juga tidak mudah, lama itu. Nah, kemudian
disampaikan juga ada beberapa pasal. Di sini kan ada, ada semua. Nah, jadi makanya dari
pembicaraan sampai maghribpun menjadi terlambat, ada beberapa hal yang di tatib itu yang
harus kita sempurnakan. Kan biasa saja kalau pekerjaannya. Kita sangat menghargai semua,
tidak yang, saya juga tidak ada intervensi. Boleh tanya, kan semua juga tahu. Cuma kita mari
hal-hal apa saja, begitu. Bukannya menyangkut soal yang itu, banyak lagi, begitu lho. Ya, toh
selama ini kan tidak ada mengganggu.
Pada kesempatan ini, kemarin kesimpulannnya akhirnya dibentuk pansus. Ini ada Ibu
Ketuanya di sini. Tetapi kalau di sini tidak berkesepakat pansus hanya dikembalikan lagi ke
BK, dan diharmonisasikan dengan PPUU, ditambah usul-usul dari provinsi supaya ini segera
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
27
dilaksanakan, begitu lho. Supaya kita mempunyai suatu tatib yang betul-betul yang baik. Itu
saja, ya.
44. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Ya sudah pimpinan. Saya rasa itu saja. Jadi marilah sesame kita, oke kita saling
menghargai di sini, bahwa ada masukan-masukan, bahwa konsep ini perlu diperbaiki.
Kepada BK yang baru kita oke terima, begitu. Jadi bahwa keinginan untuk memastikan juga
kita tampung. Jadi jalan tengahnya sudah ini dikembalikan kepada BK tapi dikasih waktu
tanggal 28 Oktober nanti dikasih kesempatan. Jadi saya harapkan sama-sama mengertilah.
Jadi segala sesuatu kalau ada pemikiran mari kita fokus kepada BK. Kalau ada pemikiran,
tuntaskan di sana. Kalau perlu mana yang memang tidak disepakati oke, kita utamakan
kebersamaan, saling menghargai itu lebih tinggi dari segala-galanya. Jadi sekarang sudah
pimpinan kembalikan kepada BK, batas waktu paripurna berikut BK diberi kesempatan
laporkan yang optimal mungkin untuk kita sepakati. Terima kasih
45. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Tolong Pak Bahar.
46. PEMBICARA : H Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Baik. Terima kasih pimpinan dan forum yang terhormat.
Menyimak beberapa penyampaian kawan-kawan yang terhormat, ini sebenarnya
sudah berkembang juga di rapat Panmus kemarin yang kita laksanakan sampai lewat
maghrib. Termasuk yang disampaikan oleh Prof. Farouk baru-baru saja. Malah kemarin
bukan cuma BK, malah harus dipadukan dengan PPUU, sekalian melibatkan. Hanya memang
ada satu wadah supaya kita bisa menghasilkan sebuah tata tertib yang akan memandu kita di
dalam parlemen ini selama kita berada di sini. Sehingga kita tidak memerlukan waktu yang
buru-buru. Kita perlu waktu, kita perlu masukan dari seluruh anggota. Buktinya tatib yang
ada draft kemarin yang disampaikan ke Panmus yang kita baca bersama masih banyak hal-
hal yang tidak terakomodir. Termasuk penempatan pasal yang double-double. Nah ini hal-hal
yang sangat, jadi kalau diputuskan saya kira terlalu buru-buru. Saya kira apa yang
disampaikan Pak Farouk itu baik hanya mungkin perlu sekaligus. Malah usulan saya kemarin
dilibatkan PPUU sekalian dengan BK, malah saya tambahkan seluruh ketua alat
kelengkapan, pimpinan alat kelengkapan. Nah di situ dan segera disampaikan kepada draft
yang ini, yang ada sekarang disampaikan kepada anggota. Karena draft yang ada kemarin itu
disampaikan sehari. Jadi memang bukan anggota tidak mau baca, tidak ada kesempatan,
karena hanya sehari diberi kesempatan untuk membaca. Jadi saya kira kalau dalam minggu
ini penetapan tanggal juga tidak harus kita terburu-buru tanggal 28, menurut saya. Kapan saja
BK dan PPUU atau apa namanya yang akan membahas ini selesai baru dimajukan. Karena
kalau kita menetapkan tanggal, kita akan diburu waktu lagi. Ada saja kemungkinan kalau,
karena kalau yang akan datang mana kita mau masuk reses lagi. Jadi memang kita butuh
pemikiran yang dingin bahwa kita ingin menghasilkan sebuah produk yang bisa memandu
kita secara baik selama berada di parlemen ini. Terima kasih pimpinan.
47. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan Pak Jack.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
28
48. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)
Pimpinan. Jadi saya rasa usul daripada Pak Farouk dipadukan dengan usul dari Pak
Bahar saya rasa sudah sampai pada titik akhir. Yakni tata tertib ini draftnya kita kembalikan
lagi ke BK. Tapi dengan catatan BK adalah leading-nya sedangkan PPUU akan
menambahkan tambah dengan alat-alat kelengkapan ,sehingga tidak perlu lagi membentuk
pansus. Dengan catatan, guideline pasal-pasal dan hal-hal yang krusial yang Panmus temui
dalam hal kemarin itu dijadikan petunjuk untuk penyelesaian draft ini. Sehingga pada saatnya
kalau sudah selesai tanpa tanggal 28-pun kita bisa sewaktu-waktu berkumpul
menyelesaikannya. Karena menurut hemat saya juga terlalu lama Pak kalau tata tertib ini kita
biarkan terkatung-katung. Karena kita dengan petunjuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
berarti tata tertib kita ini menjadi peraturan Pak, yang mengikat kita. Sehingga hal ini
nilainya sama dengan undang-undang karena akan masuk juga lembaga negara Pak. Kalau
itu sudah berarti kita sudah luar biasa DPD ini Pak. Jadi karena itu saya usulkan usul-usul
yang tadi itu dikembalikan di BK dengan guideline dari Panmus sesuai dengan temuan-
temuan yang didapatkan kemarin. Terima kasih Pak.
49. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan Pak Sofwat, habis itu Pak Farouk.
50. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Terima kasih.
Sofwat Hadi dari Kalimantan Selatan.
Kemarin setelah dipelajari di Panmus ternyata banyak masalah-masalah yang
tersebar di tatib itu yang memang harus disinkronkan kembali. Misalnya muncul pasal
tentang 1/3 tanda tangan anggota bisa mengusulkan pergantian pimpinan DPD. Bahkan kalau
tidak salah 10 anggota dari kawasan yang sama pimpinan yang supaya untuk supaya diganti.
Nah ini kan tidak mungkin diperdebatkan di sini.
Kemudian kedua, setiap anggota minimal wajib duduk di komite. Kalau tidak begitu
bisa saja ada anggota hasil musyawarah provinsi tidak duduk sama sekali di alat
kelengkapan. Ini kan perlu dipertimbangkan lagi. Jadi memang tidak ada lagi keharusan
duduk di komite. Dan juga pengecualian pimpinan untuk duduk di komite sudah hilang lagi,
berarti pimpinan DPD harus menjadi anggota komite.
Ketiga, komite itu satu alat kelengkapan. Baca undang-undang. Jadi kalau ada
Komite I, II, III dan IV itu adalah bagian-bagian dari komite. Jadi tidak boleh ada anggota
yang merangkap di komite. Sekarang dibolehkan karena tatib tidak melarang. Hilangnya
istilah dibagi habis. Oleh sebab itulah di komite sebanyak-banyaknya 33 orang karena ada
pimpinan dikecualikan, begitu. Jadi kita harus berpikir bahwa komite ini satu alat
kelengkapan, bukan empat alat kelengkapan. Selama ini kita ini keliru berpikirnya. Oleh
sebab itulah komite kegiatannya bersamaan. Bayangkan kalau misalnya satu anggota komite
saja kita kalang kabut, bagaimana dua komite? Dia lebih kalang kabut tapi honornya paling
tinggi. Jadi ini soal komite. Belum di alat-alat kelengkapan yang lain, yang justru bunyinya
sebanyak-banyaknya 33, padahal boleh merangkap. Artinya misalnya di PAP boleh, di ini
boleh, itu tergantung kesepakatan provinsi. Kemudian ada perkembangan baru, selama ini
sering ada keluhan dari beberapa menteri dan beberapa pejabat lembaga negara. Hari ini
rapat dengan Komite I, minggu depan diundang oleh Komite IV. Komite IV alasannya
dengan APBN. Padahal semua lembaga negara, semua kementerian ujung-ujungnya
programnya terkait dengan APBN. Begitu juga dalam pengawasan. Jadi ini perlu, kalau
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
29
menurut saya lebih bagus kita itu meniru DPR bagaimana supaya masing-masing mitra kerja
kita ini tidak tumpang tindih, begitu. Oleh sebab itulah perlu kita kembalikan lagi susun.
Walaupun saya ini dari Komite IV, kalau memang kita ini bidang keuangan sudah lembaga-
lembaga atau pejabat negara yang memang ada kaitannya dengan keuangan, bukan dikaitkan
dengan APBN. Kalau dikaitkan dengan APBN semua komite berkepentingan akhirnya
tumpang tindih. Ini perlu ditinjau lagi.
Jadi dalam hal ini, kemudian Panmus mendengar bahwa BK kalau diminta
perkembangan-perkembangan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Bahkan tadi ada pernayataan BK
tidak lagi akan mengadakan pleno soal tatib. Oleh sebab itulah untuk mencari jalan keluar ini
kemarin ada yang usulkan dan disetujui kalau begitu kita bentuk pansus lagi. Jadi jangan
nanti kita sekarang diserahkan ke BK tapi BK itu lagi-itu lagi bahannya yang disampaikan.
Seperti sekarang ini yang disampaikan ini sudah tiga kali di paripurna. Kenapa tidak ada
perubahan-perubahan? Apalagi tadi ada pernyataan BK tidak akan pleno lagi soal tatib.
Berarti sudah menyerahkan ke forum yang lain. Akhirnya kesepakatan pansus. Itulah latar
belakangnya kenapa Panmus ada kesepakatan minta persetujuan untuk dibikin pansus lagi.
Dan pansus itu minimal 6 bulan, eh bukan, maksimal. Jadi kalau dibentuk pansus 6 bulan
harus selesai. Itu saja. Terima kasih.
51. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan Pak Farouk dulu.
52. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Baik pimpinan. Saya coba menjadi ariflah, mejadi negarawan. Semua aspirasi kita
tampung. Khusus Pak Sofwat usulan perbaikan saya pikir berikanlah catatan-catatan
kekurangannya, nanti serahkan kepada BK. Kemudian kepada BK, Pak Mervin mohon dan
teman-teman pimpinan ya mohon kearifan. Betul semangat itu sudah baguslah. Tapi
namanya kalau memang paripurna meminta BK ya silakan diselesaikan lagi. Nah saya coba
mencari jalan tengah kepada, mana tadi Pak Bahar Ngitung? Lho ini soalnya Pak Bahar
Ngitung perlu ini, karena yang ngomong itu Pak Bahar Ngitung, Pak Rahmat Shah, orang-
orang hebat semua ini, para pengusaha semua ini yang anu ini. Jadi kita harus dengar ini.
Saya begini saja Ketua, sudah kita tampung. Begini kira-kira, kalau memang 28
Oktober terlalu kepepet karena memang semua sudah punya ini, saya mengusulkan begini,
BK selesaikan sampai dengan sebelum ini, diharapkan 28 Oktober itu sudah dibagi yang
relatif sudah diperbaiki, kepada seluruh anggota. Waktu kita kembali reses pada tanggal 20-
21 kan? 21, 22, 23 diharapkan masukan dari semua anggota. Nah, 24, 25, 26 mohon BK
menyelenggarakan suatu forum bersama pimpinan alat kelengkapan dan PPUU untuk
merampungkan semua itu. Ini mini, jadi yang besar 132 kan besar tuh, kita perkecil, mini,
begitu. Pada 24, 25, 26 November. Kemudian kita agendakan minggu berikut tanggal 1
Desember sudah kita khusus, jadi jangan digabung yang lain-lain ini paripurna untuk tatib
ini, khusus, paripurna khusus mengesahkan tanggal 1 Desember.
Jadi sekali lagi pimpinan, kira-kira critical point-nya atau critical date-nya itu 28
Oktober BK sudah membagi kepada semua anggota, yang optimal bisa dilakukan BK. Tidak
apa-apa, kita pokoknya masukan-masukan itu masukan dulu sekarang. Kembali dari reses
semua anggota memberikan masukan kepada BK, 21, 22, 23 diberi kesempatan, 24, 25, 26
semua pimpinan alat kelengkapan jangan agendakan lain, mini, semacam paripurna minilah
ini, BK plus ketua pimpinan alat kelengkapan dan PPUU, 24, 25, 26. Hasil ini berarti 28, 29,
nah saya pilih 1 Desember khusus paripurna tentang tatib. Tadi tentu nanti dalam
perkembangannya kita lihat semualah mana yang, semua yang optimal kita bisa sepakati,
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
30
kepentingan lembaga lebih tinggi dari pada kepentingan perorangan dan lain sebagainya. Jadi
mohon ini menjadi kesepakatan keputusan pimpinan, tidak usah banyak inilah. Sekian dan
terima kasih.
53. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan Pak Rahmat, tolong waktunya karena sudah 13.40.
54. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Kami kenapa kemarin putuskan di Panmus, adalah karena dari BK menganggap ada
penekanan-penekanan dari kelompok tertentu yang saya tidak etis menyebutkannya, berasa,
kalaupun rapat di BK itu selalu.
55. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)
Dibuka saja Pak, dibuka saja, ini rapat terbuka.
56. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Selalu dikendalikan oleh berapa orang, begitu. Oleh karena itu kebijaksanaan, dan
bahannya sendiri seperti yang disampaikan Pak Sofwat tadi, belum rampung banyak
kesalahan begitu, itu diteliti sekilas, begitu. Jadi ada penekanan-penekanan, ada seperti kata
Pak Farouk khusus, khusus, khusus dalam berapa hal, memang ada kekhususan juga, artinya
ada agenda disitu. Makanya kita ingin sempurna tatib ini, tapi memang kepentingan semua
kepentingan DPD, kepentingan tugas tanggung jawab kita, itu yang perlu saya sampaikan.
Kenapa? kalau kita kembalikan ke BK hasilnya juga nanti akan, tanggapan kami kalau
menurut laporan kemarin adalah kurang baik juga. Jadi itu makanya keputusan sampai lewat
maghrib kemarin, 3 jam membicarakan itu dibentuknya pansus agar lebih baik untuk semua.
Jadi itu yang kami dengar, nanti Ibu Aida nyambut itu, silakan. Terima kasih.
57. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan Pak Sumino.
58. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)
Terima kasih Pak Ketua.
Pertama dalam semua perbedaan kita dapat, kalau mau kita dapat bersatu, kita dapat
bertemu dalam landasan hukum dasarnya. Dalam hal tata tertib Undang-undang MD3
menugaskan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib pada BK, itu dasar hukumnya. Karena
itu dalam semua perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat berbagai macam motivasi, kita
harus kembali kepada landasan hukumnya. Saya pikir itu kalau kita mau tertib hukum seperti
itu.
Yang kedua, dalam sidang paripurna seperti ini, mohon maaf Pak Sofwat, saya pikir
tidak pada tempatnya kita bicara materi, kalau kita bicara materi kita salah memperlakukan
tidak adil kepada BK. BK belum pernah diberi kesempatan memberi laporan secara lengkap
tentang hasil, karena itu jangan korek mulai dari materi, begitu loh. Kalau mulai korek dari
materi kita memperlakukan tidak adil kepada BK. Ini kan kehormatan BK. Maka berkali-kali
BK menyontoh seperti itu, tolong ini dapat dihormati juga. Karena menyangkut masalah
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
31
bahwa ada masukan yang masih perlu diperbaiki, saya pikir BK juga bisa harus terbuka kalau
memang ada materi perbaiki, begitu. Dan masukan dari pada Panmus layak untuk
dipertimbangkan oleh BK, masukan daripada paripurna layak dipertimbangkan di BK, tapi
jangan sekali-sekali membongkar masalah meteri didalam sidang paripurna begini, tidak
akan pernah habis Pak, begitu. Tidak selesai, satu orang angkat 1 pasal, itu orang 133 bisa
angkat pasal semua itu Pak.
59. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Saya interupsi Ketua, Pak Paulus kemarin hadir loh, Pak Paulus tidak ngomong,saya
Rahmat Shah B-6 Pak. Bapak hadir semalam sore sampai selesai, kita sepakat, Bapak juga
sepakat begitu. Sekarang muncul lagi hal baru, kalau setiap hari hal baru, cerita hukum, cerita
undang-undang kapan akhirnya republik ini bekerja begitu, ini, ini saja Pak Paulus. Terima
kasih
60. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)
Saya tidak menyampaikan hal baru, saya tidak menyampaikan hal baru. Saya
menyampaikan bahwa; pertama, dalam semua perbedaan pendapat kita kalau mau berpikir
secara tertib hukum landasan dasar kita, kemarin saya di Panmus sudah bicara Pak, saya di
Panmus sudah mengingatkan ini agar supaya kita kembali kepada landasan hukumnya. Saya
pikir Pak Ketua saksi saya bicara kemarin itu. Supaya apa? supaya tidak terjadi, saya sudah
menduga kalau ini dilemparkan begini akan terjadi tarik menarik juga begini ini, begitu loh.
Makanya kita satu-satunya kalau kita mau sendiri tertib hukum harus kembali kepada
landasan hukumnya, begitu loh. Dan martabat daripada sidang paripurna tidak pada
tempatnya membahas pasal demi pasal, tidak pada tempatnya itu. Terima kasih Pak.
61. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan Ibu
62. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA BK)
Jadi begini pimpinan, kita kan harus betul-betul menjaga kebersamaan kita. Jadi satu
pihak, yang di pihak lain juga kami BK merasa dilecehkan juga kalau seumpamanya ada
pansus lagi, ada apa. Soalnya kami tidak bisa bekerja. Dan sudah dua tahun ini belum-belum
ada, tatib itu belum-belum disahkan. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan tadi
diusulkan oleh Pak Farouk, saya rasa Pak Farouk ini sangat bijaksana usul yang simpatik.
Jadi karena masih ada hal-hal, walaupun sudah diberikan kepada anggota tapi pada waktu itu
tidak ada masukan, tetapi pada tanggal 21, 22, 23 masukan, kemudian 24, 25, 26 BK dengan
semua alat kelengkapan, dan 1 Desember tolong di agendakan mengenai paripurna,
mengenai tatib ini. Oleh karena, mohon maaf Pak pimpinan, kita semua ini satu, kita ingin
penguatan lembaga, jangan sampai kita terpecah belah. Nah itulah tugas daripada pimpinan
semua untuk betul-betul mempersatukan kita semua. Terima kasih
63. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, tidak usah lagilah, cukup, saya rasa cukuplah. Saya coba simpulkan saja.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
32
64. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)
Ketua, saya ingin bicara sebentar, satu menit saja, 1 menit. diberikan kesempatan?
65. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan.
66. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)
Terima kasih Ketua yang baik. Saya hanya ingin mengingatkan, yang pertama apa
yang disampaikan oleh pimpinan BK, itu diberikan kesempatan dulu, diagendakan, kalau
memang tidak memungkinkan hari ini diagendakan apa yang telah kami kerjakan kami ingin
melaporkan kepada forum yang terhormat ini, itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang
dibicarakan semua tahu, itu yang menjadi krusial hanya pasal 2,5 dengan 5 tahun itu. Dan
pimpinan juga kegundahan disana, takut hilang kekuasaan. Tapi yakinlah seyakin-yakinnya
saya punya keyakinan ini kalau di voting 5 tahun mutlak, percayalah, sekarang voting
sekarang mutlak 5 tahun. Ini bukan masalah 5 tahun 2,5 Pak, tapi mekanisme yang telah
berjalan ini yang harus kita hormati. Saya yakin benar ini semua mutar-mutar ini tujuannya
hanya memperlambat lewat 2,5 tahun masa jabatan periode ini. Supaya kalau larut itu
berlaku 2,5 tahun nantinya di tatib mesti tidak ada lagi kesempatan untuk ini. Ini hanya
memperlambat toh.
67. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sudah lebih satu menit.
68. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)
Jadi untuk ini saya rasa mari kita jalankan Pak, bila perlu kita lakukan voting terbuka,
dan saya yang pertama bangun, mau Bapak apa? 5?. Jadi untuk ini saya rasa memang ini
semua teman-teman kecil sekali yang keinginan 2,5 Pak, yakinlah. Jadi untuk ini saya rasa
mari kita coba untuk mempercepat proses tatib ini. Sangat memalukan, dua tahun lebih sudah
tatib ini belum selesai. Sementara lembaga lain DPR, DPRD sebelum pemilihan pimpinan
sudah selesai tatib. Masa kita berlarut-larut dengan sedemikian rupa diambil pengesahan
secara cicilan-cicilan, sangat memalukan ini. Jadi untuk ini saya rasa memang mari kita
hormati forum, mari kita hormati mekanisme yang ada, mudah-mudahan lembaga ini tetap
bersatu, tetap kompak Pak. Terima kasih Pak
69. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih Pak Bachrum, sahabat saya ini sejak tahun 99 ini, sama-sama
berjuang utusan daerah. Jadi beginilah teman-teman sekalian. Yang jelas satu, tidak ada
perasaan apapun dari pimpinan, gundah apa itu pasti tidak. Hanya ingin menegakkan,
barangkali belum ada bahan-bahan yang perlu dijelaskan, tapi kan tidak mungkin pada rapat
ini. Semua teman-teman kaya Pak Farouk, makanyalah itu kita undang nanti, kesimpulan
pansus itu kan supaya bisa bekerja, itu saja. Bukan hanya faktor itu, banyak lagi. Terlalu
mereduksi seolah-olah itu saja yang menjadi masalah. Tapi ada berbagai hal tadi yang
disampaikan Pak Sofwat Hadi dan lain sebagainya. Mari kita bikin suatu tatib yang betul-
betul yang lebih bagus, yang berdampak jangka panjang sehingga perlu penyempurnaan, itu
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
33
saja. Apakah itu nanti coba dirumuskan. Kalau saya lihat yang berkembang semuanya
sepakat untuk ini kita sempurnakan, dan kita libatkan semuanya. Jadi saya harap BK juga
jangan pula ikut-ikut Badan Anggaran itu pakai mogok juga. Ini kan kehormatan juga untuk
menyelesaikan. Tidak ada juga yang dimalukan, semua kita. Jangan anggap kami di
pimpinan itu kaya berbeda dengan anggota, tidak, kami juga anggota kok, sebagai pimpinan
juga, jadi tidak ada. Tapi seperti yang disimpulkan tadi marilah ini kita buat tatib yang lebih
komprehensif, BK bekerja bersama PPUU, dan diajak nanti pimpinan-pimpinan alat
kelengkapan, karena ada beberapa hal ditemukan di Panmus itu. Pak Farouk juga tahu kok
anggota Panmus, tidak ada, saya tidak pernah juga mendikte, tidak juga pernah melobi, tidak
ada. Ada juga disini Pak Dani Anwar juga yang pengalaman di DPRD. Ini bukan usul dari
saya juga tidak, saya hanya menampung saja. Kita bentuk ini, semua pimpinan alat
kelengkapan masukan, dan juga anggota melalui provinsi tadi mohon juga disempurnakan,
seriuslah. Jadi tatib ini mengikat kita. Kalau ada hal-hal yang aneh dan bin ajaib kan malunya
malu kita, iya kan? Saya adalah representasi Bapak-bapak sekalian. Saya terima apa saja
yang kita hasilkan. Saya akan amanat apa yang ditugaskan. Jadi inilah yang ingin kita
sampaikan. Marilah kita sepakati, kita sempurnakan ini, dan waktunya seperti yang
disampaikan oleh Pak Farouk dengan catatan. Tapi tidak mungkin di sini diputuskan.
Kembalikan ke Panmus dengan catatan tadi. Bisakah kita sepakati? Ya.
Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua
Sebelum menutup sidang paripurna ke-4 kali ini kami ingin menyampaikan beberapa
hal. Pertama tadi telah disampaikan, kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas
banyaknya peristiwa kecelakaan transportasi baik darat, laut, maupun udara dalam rentang
bulan Agustus - September yang banyak menimbulkan korban jiwa. Kita berharap
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan instansi terkait dapat memperbaiki
kualitas pelayanan transportasi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Kecelakaan transportasi
ini tentunya akan memberikan.
70. PEMBICARA : HJ. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Interupsi pimpinan. Pimpinan, insterupsi sebentar saja. Saya Hairiah, B-79.
71. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Tidak ada lagi ya. Biar saya baca ini dulu ya.
Kecelakaan transportasi tentunya akan memberikan implikasi negatif terhadap citra
negara, karena dinilai belum mampu memberi jaminan keselamatan dan kenyamanan di
bidang transportasi. Dan menunjukkan masih rendahnya derajat peradaban kita sebagai
bangsa. DPD RI mengharapkan pemerintah mampu untuk memperbaiki kinerja transportasi
publik tersebut, karena memiliki keterkaitan langsung dengan kemajuan perekonomian
masyarakat terutama di daerah dengan memberikan rasa aman dan tenteram bagi
penggunanya. Sebagai negara yang terdiri dari entitas masyarakat multicultural, kita masih
memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga kerukunan kehidupan berbangsa, keberagaman
yang tumbuh subur di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan salah satu anugerah dan
potensi besar yang harus dijaga oleh setiap elemen bangsa ini. Untuk itu kebhinekaan harus
dijaga dari setiap upaya radikalisme dengan kedok terorisme yang akhir-akhir ini kembali
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011
34
mengancam. DPD RI sebagai simbol multikulturalisme akan selalu berkomitmen melalui
para anggotanya dalam upaya deradikalisme yang mengancam keutuhan kehidupan bangsa
melalui dukungan terhadap setiap elemen yang ingin berpartisipasi dalam melakukan
tindakan represif tersebut, maupun turun langsung untuk melakukan pendidikan kebangsaan
terhadap konstituen.
Dan juga kita turut menyampaikan turut berbelasungkawa, seperti tadi yang telah
disampaikan Ibu Hairiah, bahwasa baru tadi malam Ayahanda dari Abdul Azis anggota DPD
RI Provinsi Sumatera Selatan, dari Komite II kalau tidak salah, semoga amal ibadah
almarhum diterima di sisi Allah, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
Selanjutnya, mengingatkan kepada dewan sidang yang mulia bahwa sidang paripurna
ke-5 dengan agenda penutupan masa sidang I tahun sidang 2011-2012 akan dilaksanakan
pada tanggal 28 Oktober 2011. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh alat kelengkapan
untuk dapat memanfaatkan waktu dalam menyelesaikan agenda yang harus diselesaikan
dalam masa sidang I yang akan berakhir.
Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-4 kami tutup.
72. PEMBICARA : HJ. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Interupsi pimpinan, sebentar.
73. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan kalau ada.
74. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Terima kasih pimpinan. Tadi pimpinan sudah mengetok palu tentang kesepakatan,
tapi mungkin saya belum memahami kesepakatan apa yang disetujui. Apakah tadi tentang
tata tertib itu dikembalikan kepada BK atau membentuk pansus, atau apa yang diusulkan
yang terhormat Pak Farouk, seperti itu. Jadi belum jelas untuk kami . Terima kasih pimpinan.
75. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Nanti saya akan jelaskan, saya tutuplah dulu.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.
KETOK 1X
SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB