rpjm kawasan perbatasan
TRANSCRIPT
Bahan DiskusiRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASANTAHUN 2010‐2014
Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal BappenasJakarta, 28 November 2008
Agenda PembahasanAgenda Pembahasan
1. Perbatasan negara dalam RPJP 2005‐2025
2. Penyamaan definisi “perbatasan” menurut UU 43/2008 (Wilneg) dan UU 26/2007 (Tata Ruang)
3. Rancangan RPJM 2010‐2014 tentang Rencana Pembangunan Perbatasan Negara
a. Prioritas Lokus kabupaten/ kota
b. Substansi Isi RPJM Perbatasan
PENGERTIAN KAWASAN PERBATASANdari perspektif penataan ruang
Arah PJP 2005‐2025 ke‐5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Wilayah‐wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arahkebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasiinward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkansebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengannegara tetangga.
Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakanpendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatankesejahteraan.
Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau‐pulau kecil diperbatasan yang selama ini luput dari perhatian
Pengembangan Kawasan Perbatasandalam RPJPN 2005‐2005
HUBUNGAN RENCANA TATA RUANG DENGAN RPJPN DAN RPJMN
RTRWN Harus Memperhatikan (Pasal 19 UUPR)
RTRWN
RPJPN RPJMN
RTRWN Menjadi Pedoman (Pasal 20 ayat (2) UU PR)
RTRW Provinsi Pasal 22 ayat(1) UUPRRTRW kab/Kota Pasal 25 ayat (1) UUPR
MenjadiA
cuan
1. RTR PULAU/KEPULAUAN2. RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
(KAWASAN PERBATASAN)
PENGERTIAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (PENJELASAN PASAL 5 AYAT 5 UU 26/2007)
• Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang diprioritaskankarena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasionalterhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayahyang telah ditetapkan sebagai warisan dunia
• Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentinganpertahanan keamanan antara lain adalah kawasan perbatasannegara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihanmiliter.
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KAWASAN PERBATASAN NEGARA
(PENJELASAN PP 26/2008 PASAL 13 AYAT (1) )
• Wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografisberbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau lautlepas.
• Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasandarat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau‐pulaukecil terluar.
1 Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/India/Malaysia (NAD dan Sumut) termasuk 2 Pulau Kecil Terluar2 Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/Vietnam/Singapura (Riau dan Kepri), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar3 Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia (Kalbar dan Kaltim)4 Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina (Kaltim, Sulteng, dan Sulut), termasuk 18 Pulau Kecil Terluar5 Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau (Maluku Utara, Papua Barat, Papua), termasuk 8 Pulau Kecil Terluar6 Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini (Papua)7 Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (Papua dan Maluku), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar8 Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste (NTT)9 Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (NTT), termasuk 5 Pulau Kecil Terluar10 Kawasan Perbatasan Laut Berhadapan dengan Laut Lepas (NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, NTB), termasuk 19 Pulau Kecil Terluar
KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA (PP NO. 26/2008 ttg RTRWN )
PENGERTIAN KAWASAN PERBATASAN NEGARAdari perspektif UU 43/ 2008: Wilayah Negara
PENGERTIAN KAWASAN PERBATASAN NEGARADALAM UU WILAYAH NEGARA
Bagian dari Wilayah Negara yang terletak padasisi dalam batas wilayah Indonesia denganNegara Lain, dalam hal batas wilayah negara didarat, Kawasan Perbatasan berada diKecamatan
Daftar Kecamatan Perbatasan Darat
No Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Negara Yang Berbatasan
1
2
Paloh
Sajingan Besar
Sambas
Sambas
Kalbar
Kalbar
Malaysia
Malaysia
3
4
Jagoi Babang
Siding
Bengkayang
Bengkayang
Kalbar
Kalbar
Malaysia
Malaysia
5
6
Entikong
Sekayam
Sanggau
Sanggau
Kalbar
Kalbar
Malaysia
Malaysia
7
8
Ketungau Hulu
Ketungau Tengah
Sintang
Sintang
Kalbar
Kalbar
Malaysia
Malaysia
9
10
Puring Kencana
Badau
Kapuas Hulu
Kapuas Hulu
Kalbar
Kalbar
Malaysia
Malaysia
11
12
Krayan Hulu
Krayan Hilir
Malinau
Malinau
Kaltim
Kaltim
Malaysia
Malaysia
13 Long Apari Kutai Barat Kaltim Malaysia
14
15
16
17
18
19
Nunukan
Sei Pancang
Pujungan
Lumbudut
Kayam
Lumbis
Nunukan
Nunukan
Nunukan
Nunukan
Nunukan
Nunukan
Kaltim
Kaltim
Kaltim
Kaltim
Kaltim
Kaltim
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
KECAMATAN PERBATASAN DARAT
Daftar Kecamatan Perbatasan Darat
No Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Negara Yang Berbatasan
20
21
22
23
Naukenjerai
Sota
Elikobel
Ulilin
Merauke
Merauke
MeraukeMerauke
Papua
Papua
Papua
Papua
PNG
24 Muara Tami Kota Jayapura Papua PNG
25
26
27
28
Web
Senggi
Waris
Arso Timur
Keerom
Keerom
Keerom
Keerom
Papua
Papua
Papua
Papua
PNG
29
30
31
Batm
Kiwirok Timur
Iwur
Peg. Bintang
Peg. Bintang
Peg. Bintang
Papua
Papua
Papua
PNG
32
33
34
35
36
37
Jair
Mindiptana
WaropkoKombut
Sesnuk
Mokbiran
Boven Digoel
Boven Digoel
Boven Digoel
Boven Digoel
Boven Digoel
Boven Digoel
Papua
Papua
Papua
Papua
Papua
Papua
PNG
KECAMATAN PERBATASAN DARAT
Daftar Kecamatan Perbatasan Darat
No Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Negara Yang Berbatasan
38 Amfoang Utara Kupang NTT Timor Leste
39
40
41
Miomafo Barat
Miomafo Timur
Insana Utara
TTU
TTU
TTU
NTT Timor Leste
42
43
44
45
46
47
Malaka Timur
Tasifeto Barat
Tasifeto Timur
Lamaknen
Raihat
Kobalima
Belu
Belu
Belu
Belu
Belu
Belu
NTT Timor Leste
KECAMATAN PERBATASAN DARAT
Sinkronisasi Definisi
• UU 26/ 2007 dan PP 26/ 2008 (Tata Ruang) : unit perbatasan adalah wilayah kabupaten/ kota
• UU 43/2008 (Wilayah Negara): unit perbatasan adalah kecamatan.
Dapat dipahami sebagai unit yang saling mengisi, dimanapengembangan dengan unit kabupaten/kota perbatasan
diarahkan pada aspek ekonomi yang mencakup wilayah yang lebih luas dan borderless, termasuk PKSN sebagai pusat
pertumbuhan (PP 26/2008), sedangkan pengembangan denganunit kecamatan perbatasan diarahkan pada penguatan sabuk pertahanan dan kesejahteraan masyarakat (UU 43/ 2008).
Konsepsi Awal Kebijakan RPJMN 2010‐2014 dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan
Rumusan Hasil Diskusi Seminar Terbatas dan Seminar Nasional bulan Oktober-November 2008 di Bappenas
No
A
B
C
D
E
F
Keberadaan perlintasan resmi (exit entry point)
Keberadaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional
Kriteria Nilai Strategis Wilayah Deskripsi
Berhadapan langsung dengan wilayah laut negara tetangga
Berhadapan langsung dengan wilayah negara lain di darat
Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Keberadaan Pulau Kecil Terluar Prioritas
Wilayah Kab/Kota yang kondisi alamiahnya berhadapan dengan
wilayah laut negara tetangga
Wilayah Kab/Kota yang kondisi alamiahnya berbatasan dengan wilayah darat negara tetangga
Wilayah Kab/Kota yang secara administratif memiliki pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Perpres
78/2005
Wilayah Kabupaten/Kota yang secara administratif memiliki 12 pulau
kecil terluar prioritas berdasarkan kesepakatan tim Perpres 78/2005
Wilayah Kabupaten Kota yang memiliki Exit and Entry Point
berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga (sumber : Depdagri)
Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki PKSN berdasarkan ketetapan
dalam PP 26/2008 tentang RTRWN
KRITERIA UNTUK MENILAI KAB/KOTA “STRATEGIS” DI KAWASAN PERBATASAN
PENENTUAN PRIORITAS KAB/KOTA YANG DITANGANI PADA RPJMN 20010‐2014 (EXERCISE DIT. KKDT)
Daftar Seluruh Kab/KotaPENENTUAN PRIORITAS KAB/KOTA YANG DITANGANI PADA RPJMN 20010‐2014 (EXERCISE DIT. KKDT)
Skor<25
25-50>50
PrioritasSangat Prioritas
KesimpulanKurang Prioritas
SKORA 5B 5C 5D 25E 25F 35
100
Kepemilikan 92 Pulau Kecil Terluar
Berhadapan dengan Batas Laut Teritorial Kriteria
Berbatasan langsung dengan negara lain di darat
Keberadaan Pulau Kecil Terluar Prioritas Keberadaan perlintasan resmi (exit-entry point/PLB)Keberadaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN
“Diseleksi Kabupaten/kota yang tergolongPrioritas dan Sangat Prioritas berdasarkan
kriteria diatas”
■■Toli-Toli65
■■Lombok Barat64
■■Trenggalek63
■■Jember62
■■Cilacap61
■■Tasikmalaya60
■■Pandeglang59
■■Lampung Barat58
■■Bengkulu Utara57
■■Kepulauan Mentawai56
■■Simeulue55
■■Aceh Jaya54
■■■■Kota Sabang53
■■Aceh Besar52
■Medan51
■Langkat50
■Asahan49
■Labuhan Batu48
■■Nias Selatan47
■■Nias46
■■■Serdang Bedagai45
■■Halmahera Timur44
■■Halmahera Utara43
■■■Kepulauan Aru42
■■■Maluku Tenggara Barat41
■■Sorong40
■■■Raja Ampat39
■■Indragiri Hilir38
■Pelalawan37
■■■Rokan Hilir36
■■Bengkalis35
■Dumai34
■Tanjung Pinang33
■■■■■Kab. Natuna32
■■■■■Kota Batam31
■■■Kab. Karimun30
■■■Kab. Kepulauan Riau29
■■Asmat28
■■■Supiori27
■■Sarmi26
■■■Kota Jayapura25
■■Peg.Bintang24
■■■Boven Digoel23
■■■■Merauke22
■■Keerom21
■■Sumba Timur20
■■Rote Ndao19
■■■Alor18
■■■Belu17
■■■Timor Tengah Utara16
■■■■Kupang15
■■Sitaro14
■■Minahasa Utara13
■■Bolaang Mongondow12
■■■Kepulauan Sangihe11
■■■Kepulauan Talaud10
■■Berau9
■■■Kutai Barat8
■■■Malinau7
■■■■Nunukan6
■■■Kapuas Hulu5
■■■Sintang4
■■■Sanggau3
■■■Bengkayang2
■■■■Sambas1
FEDCBA
KriteriaKabupaten
■■Toli-Toli65
■■Lombok Barat64
■■Trenggalek63
■■Jember62
■■Cilacap61
■■Tasikmalaya60
■■Pandeglang59
■■Lampung Barat58
■■Bengkulu Utara57
■■Kepulauan Mentawai56
■■Simeulue55
■■Aceh Jaya54
■■■■Kota Sabang53
■■Aceh Besar52
■Medan51
■Langkat50
■Asahan49
■Labuhan Batu48
■■Nias Selatan47
■■Nias46
■■■Serdang Bedagai45
■■Halmahera Timur44
■■Halmahera Utara43
■■■Kepulauan Aru42
■■■Maluku Tenggara Barat41
■■Sorong40
■■■Raja Ampat39
■■Indragiri Hilir38
■Pelalawan37
■■■Rokan Hilir36
■■Bengkalis35
■Dumai34
■Tanjung Pinang33
■■■■■Kab. Natuna32
■■■■■Kota Batam31
■■■Kab. Karimun30
■■■Kab. Kepulauan Riau29
■■Asmat28
■■■Supiori27
■■Sarmi26
■■■Kota Jayapura25
■■Peg.Bintang24
■■■Boven Digoel23
■■■■Merauke22
■■Keerom21
■■Sumba Timur20
■■Rote Ndao19
■■■Alor18
■■■Belu17
■■■Timor Tengah Utara16
■■■■Kupang15
■■Sitaro14
■■Minahasa Utara13
■■Bolaang Mongondow12
■■■Kepulauan Sangihe11
■■■Kepulauan Talaud10
■■Berau9
■■■Kutai Barat8
■■■Malinau7
■■■■Nunukan6
■■■Kapuas Hulu5
■■■Sintang4
■■■Sanggau3
■■■Bengkayang2
■■■■Sambas1
FEDCBA
KriteriaKabupaten
“Dari total 65 kabupaten / kota tergolong perbatasan, terseleksi sebanyak 34
Kabupaten/kota yang tergolong Prioritas danSangat Prioritas”:
• 16 Kab/Kota di Kawasan Perbatasan Darat•18 Kab/Kota di Kawasan Perbatasan Laut•Dan 24 diantaranya merupakan kabupaten
tertinggal
HASIL IDENTIFIKASI
KABUPATEN/KOTA “STRATEGIS/PRIORITAS” DI KAWASAN PERBATASAN DARAT
NO KABUPATEN/KOTA PROVINSI JENIS BATAS1 Bengkayang Kalbar Darat2 Kapuas Hulu Kalbar Darat3 Sambas Kalbar Darat4 Sanggau Kalbar Darat5 Sintang Kalbar Darat6 Kutai Barat Kaltim Darat7 Malinau Kaltim Darat8 Nunukan Kaltim Darat9 Belu NTT Darat
10 Kupang NTT Darat11 Timor Tengah Utara NTT Darat12 Boven Digoel Papua Darat13 Jayapura (Kota) Papua Darat14 Keerom Papua Darat15 Merauke Papua Darat16 Pegunungan Bintang Papua Darat
NO KABUPATEN/KOTA PROVINSI JENIS BATAS1 Karimun Kepulauan Riau Laut2 Batam Kepulauan Riau Laut3 Kepulauan R iau Kepulauan Riau Laut4 Natuna Kepulauan Riau Laut5 Kepulauan Aru Maluku Laut6 Maluku Tenggara Barat Maluku Laut7 Halmahera Utara Maluku Utara Laut8 S abang NAD Laut9 Alor NTT Laut
10 R aja Ampat Papua Barat Laut11 S upiori Papua Barat Laut12 Bengkalis Riau Laut13 Dumai Riau Laut14 Indragiri Hilir Riau Laut15 R okan Hilir Riau Laut16 Kepulauan S angihe Sulawesi Utara Laut17 Kepulauan Talaud Sulawesi Utara Laut18 S erdang Berdagai Sumut Laut
KABUPATEN/KOTA “STRATEGIS/PRIORITAS” DI KAWASAN PERBATASAN LAUT
KABUPATEN/KOTA PERBATASAN “STRATEGIS”YANG TERGOLONG DAERAH TERTINGGAL
13. Malinau14. Maluku Tenggara Barat15. Merauke16. Natuna17. Nunukan18. Pegunungan Bintang19. Raja Ampat20. Sambas21. Sanggau22. Sintang23. Supiori24. Timor Tengah Utara
1. Alor2. Belu3. Bengkayang4. Boven Digoel5. Halmahera Utara6. Kapuas Hulu7. Keerom8. Kepulauan Aru9. Kepulauan Sangihe10. Kepulauan Talaud11. Kupang12. Kutai Barat
Konsepsi Awal Kebijakan RPJMN 2010-2014 dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan
Kawasan Perbatasan:Kawasan Perbatasan:
1. Penyelesaian penetapan batas darat dan laut (teritorial dan yurisdiksi)
2. Masyarakat yang produktif (pend, kes, skill)3. Pengembangan PKSN (Pusat Kegiatan Stategis Nasional)4. Pertahanan darat dan laut yang kokoh5. Tetap menjaga kelestarian lingkungan6. Kelembagaan yang terpadu, internal dan antarnegara
22
1. PENYELESAIAN PENETAPAN BATAS DARAT DAN BATAS LAUT
• Penyelesaian Penetapan Batas Darat Indonesia‐Malaysia (10 OBP) dan Indonesia Timor Leste
• Penyelesaian Penetaan Batas Kedaulatan (LautTeritorial) antara RI dengan Malaysia, Singapura, danTimor Leste.
• Penetapan batas kewenangan pengawasan imigrasi, sanitasi, dan bea cukai (zona tambahan) antar RI dengan Malaysia dan Filipina
• Penyelesaian Batas Landas Kontinen dan ZEE dengan10 negara yang mengelilingi Indonesia.
2. Peningkatan produktivitas masyarakat
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan• Penyediaan Sarana dan Prasana Kesehatan• Peningkatan Keterampilan/Skill Masyarakat• Penyediaan Sarana dan prasarana usahaproduktif
• Penerapan teknologi tepat guna bagi masyarakat perbatasan di bidang energi, telekomunikasi dan informasi, kegiatan produksi, pengadaan air bersih.
3. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui kerjasama antar daerah dan antar
negara
• Pengembangan Ekonomi Wilayah PerbatasanPrioritas
• Pengembangan Pusat‐Pusat Kegiatan StrategisNasional
• Pelaksanaan Kerjasama Sosial dan EkonomiAntar Wilayah dan Antar Negara
SEBARAN 26 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PP 26/2008 MENGENAI RTRWN)
Sabang
Dumai
Batam
Ranai
Paloh-Aruk
Jagoi Babang
Entikong
Jasa
Nanga Badau
Long Pahangai
Long Nawang
Long Midang
Simanggaris
Nunukan
Tahuna
Melonguane
Daruba
Jayapura
Merauke
Tanah Merah
Dobo
Saumlaki
Ilwaki
Kalabahi
Kefamenanu
Belu
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL
• Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara(Pasal 1 PP RTRWN).
• PKSN ditetapkan dengan kriteria (Pasal 15 PP RTRWN) :
a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batasdengan negara tetangga;
b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasionalyang menghubungkan dengan negara tetangga;
c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
• Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasanperbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara(penjelasan pasal 13 ayat 1 PP RTRWN)
“Kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikatsecara fungsional mengembangkan sektor ekonomi unggulan
secara terpadu”
KONSEPSI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI (Raperpres RTR Kawasan Perbatasan)
Grs batas
Ke: • kawasan andalan • Pusat Kegiatan Nasional
Kawasan
Negara tetangga
Indonesia
Ke • kawasan andalan • Pusat Kegiatan Nasional
Lokasi SD Alam KPE Kota utama perbatasan (PKSN)
Lokasi pasar di negara tetangga (kota) PPLB (fasilitas CIQS)
ekspor Input dari resources
Keterangan :
Kawasan Lindung
4. Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, dan ketertiban di perbatasan darat maupun laut
• Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana TNI dan POLRI di Perbatasan
• Pengembangan Sarana dan Prasarana Lintas Batas (PLB, CIQS)
• Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalamPenciptaan Kamtib
• Peningkatan koordinasi antar instansi penegakanhukum di perbatasan darat dan laut
5. Pengelolaan kawasan perbatasan secara lestari dan berkelanjutan
• Pengelolaan kawasan hutan sebagai penyedia kebutuhan dasar, identitas budaya, dan tradisi masyarakat lokal, secara lestari dan berkelanjutan
• Pemberantasan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan
• Pembangunan infrastruktur dengan menghindari kawasan yang bernilai koservasi tinggi
6. Keterpaduan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan
• Penguatan Badan Pengelola Pusat dan Daerah• Pemberdayaan Pemerintah Daerah• Penguatan Kelembagaan Masyarakat
DPR: Tentang perlunya UU Wilneg
• Undang‐undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yuridis terhadap masalah sengketa perbatasan yang selama ini dihadapi Indonesia.
• "Secara objektif selama ini negara kita belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk wilayah perbatasan. Ketika ada saling klaim, kita tidak punya dasar yuridis. Dengan adanya UU ini kita sudah punya dasar hukum,"
(detik.com tgl 28 Okt 2008)
DPR: Tentang perlunya Badan Perbatasan
• "Sekarang ini ada 37 lembaga yang menangani wilayah perbatasan, dari berbagai departemen, tapi tidak ada koordinasi.Dengan adanya UU ini, diharapkan bisa terkordinir dengan baik.
• Badan pengelola perbatasan juga akan bertugas memajukan perekonomian perbatasan."Wilayah perbatasan memerlukan perlakuan khusus, terutama dalam aspek kesejahteraan.
• Agar tidak ada lagi warga negara kita yang menyeberang untuk mencari nafkah karena di negaranya tidak ada pekerjaan. Ini demimenjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa," (detik.com tgl 28 Okt 2008)
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan danpemanfaatan kawasan perbatasan (Pasal 9), dengan membentuk Badan PengelolaNasional dan Badan Pengelola Daerah
• Keanggotaan berasal dari unsur pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkaitdengan perbatasan wilayah negara (Pasal 14),
• Hubungan keduanya bersifat koordinatif (Pasal 16). • Tugas Badan Pengelola (Pasal 16) :
– Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan– Menetapkan rencana kebutuhan anggaran– Mengkoordinasikan pelaksanaan– Melaksanakan evaluasi dan pengawasan
• Pada pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengantupoksinya (Pasal 16)
• Badan Pengelola di tingkat pusat dibantu oleh suatu sekretariat tetap (Pasal 17)• Tindak Lanjut : Penyusunan Perpres dan Perda mengenai kedudukan, tupoksi, dan
SOTK Badan Pengelola di Tingkat Pusat dan Daerah selambat‐lambatnya 6 bulankedepan.
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASANDALAM UU WILAYAH NEGARA
1. Keberadaan badan hendaknya meningkatkankeseriusan dan kinerja pemerintah dalammembangun perbatasan
2. Badan khusus di tingkat pusat dan daerah untukmenangani berbagai persoalan perbatasan di setiapdaerah perbatasan yang memiliki karakteristikmasing‐masing. Ada daerah perbatasan yang punyamasalah berat di bidang politik, dan ada pula dibidang ekonomi, atau keduanya.
3. Memiliki peran (i) koordinatif, disamping peran (ii) eksekusi program/ kegiatan .
MASUKAN BAGI KONSEP LEMBAGA PERBATASAN
Peran Koordinatif:
1. Merupakan lembaga yang memainstream/ mengarusutamakansektor‐sektor terhadap :
1.pengembangan wilayah perbatasan : (i) pembukaan akses jalannasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa; (ii) penyediaan akses pasar, (iii) akses energi, telekomunikasi, air bersih
2.membangun pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan
3.penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan
2. Mengkoordinasikan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomidi perbatasan (PKSN, KPE)
MASUKAN BAGI KONSEP LEMBAGA PERBATASAN
Peran Eksekusi Program/Kegiatan:
1. Program yang dieksekusi sendiri bukan program yang sudah menjadikewenangan Departemen/ Lembaga/ Dinas.
2. Membangun Database (statistik, spasial) dengan penginventarisandata primer maupun sekunder
3. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunanperbatasan secara keseluruhan sebagai instrumenmengkoordinasikan sektor, dunia usaha, dan masyarakat
4. Melakukan perundingan dan kerjasama dengan negara tetangga(misal : Sosek Malindo, dll).
5. Mengkoordinasikan penetapan garis batas (melibatkanBakosurtanal, BPN, Dephan, Deplu, Depdagri)
6. Pengadaan dan Pemeliharaan tanda batas negara pada segmenyang sudah disepakati
7. Penilaian dan penentuan pembangunan Pos Lintas Batas (kapan dandimana dibangunan PLB Internasional dan PLB tradisional)
MASUKAN BAGI KONSEP LEMBAGA PERBATASAN
MANAJEMEN PENGELOLAAN
Rencana Induk 2010‐2014
(Badan Pengelola Pusat, Pempus)
Rencana Aksi 2010, dst per Kawasan
(Badan Pengelola Daerah, Pemda)
K/L, Pemda, dan Badan Pengelola
sesuai kewenangan masing2, dalam koordinasi Badan
Pengelola
Evaluasi Pelaksanaan Tahunan
(Badan Pengelola Pusat dan Daerah)
RKP2010, dst
RPJM 2010‐2014
RTR KAWASAN
PERBATASAN
masukan
masukan
diacu
diacu
diacu
dijabarkan
dijabarkan
dilaksankan
Terima KasihTERIMA KASIH DAN MOHON MASUKAN
A B C D E F
1 Sambas 5 5 0 0 25 35 70 Sangat Prioritas2 Bengkayang 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas3 Sanggau 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas4 Sintang 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas5 Kapuas Hulu 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas6 Nunukan 5 5 0 0 25 35 70 Sangat Prioritas7 Malinau 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas8 Kutai Barat 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas9 Berau 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas
10 Kepulauan Talaud 5 0 0 25 0 35 65 Sangat Prioritas11 Kepulauan Sangihe 5 0 0 25 0 35 65 Sangat Prioritas12 Bolaang Mongondow 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas13 Minahasa Utara 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas14 Sitaro 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas15 Kupang 0 5 5 25 25 0 60 Sangat Prioritas16 Timor Tengah Utara 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas17 Belu 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas18 Alor 5 0 5 0 0 35 45 Prioritas19 Rote Ndao 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas20 Sumba Timur 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas21 Keerom 5 0 0 0 25 0 30 Prioritas22 Merauke 0 5 5 0 25 35 70 Sangat Prioritas23 Boven Digoel 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas24 Peg.Bintang 0 5 0 0 25 0 30 Prioritas25 Kota Jayapura 0 5 0 0 25 35 65 Sangat Prioritas26 Sarmi 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas27 Supiori 5 0 5 25 0 0 35 Prioritas28 Asmat 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas29 Kab. Kepulauan Riau 5 0 5 0 25 0 35 Prioritas30 Kab. Karimun 5 0 5 0 25 0 35 Prioritas31 Kota Batam 5 0 5 25 25 35 95 Sangat Prioritas32 Kab. Natuna 5 0 5 25 25 35 95 Sangat Prioritas33 Tanjung Pinang 5 0 0 0 0 0 5 Kurang Prioritas34 Dumai 0 0 0 0 0 35 35 Prioritas35 Bengkalis 5 0 0 0 25 0 30 Prioritas36 Rokan Hilir 5 0 5 0 25 0 35 Prioritas37 Pelalawan 5 0 0 0 0 0 5 Kurang Prioritas38 Indragiri Hilir 5 0 0 0 25 0 30 Prioritas39 Raja Ampat 5 0 5 25 0 0 35 Prioritas40 Sorong 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas41 Maluku Tenggara Barat 5 0 5 0 0 35 45 Prioritas42 Kepulauan Aru 5 0 5 0 0 35 45 Prioritas43 Halmahera Utara 5 0 0 0 0 35 40 Prioritas44 Halmahera Timur 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas45 Serdang Bedagai 5 0 5 25 0 0 35 Prioritas46 Nias 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas47 Nias Selatan 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas48 Labuhan Batu 5 0 0 0 0 0 5 Kurang Prioritas49 Asahan 5 0 0 0 0 0 5 Kurang Prioritas50 Langkat 5 0 0 0 0 0 5 Kurang Prioritas51 Medan 5 0 0 0 0 0 5 Kurang Prioritas52 Aceh Besar 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas53 Kota Sabang 5 0 5 25 0 35 70 Sangat Prioritas54 Aceh Jaya 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas55 Simeulue 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas
13 Sumatera Barat 56 Kepulauan Mentawai 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas14 Bengkulu 57 Bengkulu Utara 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas15 Lampung 58 Lampung Barat 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas16 Banten 59 Pandeglang 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas17 Jawa Barat 60 Tasikmalaya 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas18 Jawa Tengah 61 Cilacap 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas
62 Jember 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas63 Trenggalek 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas
20 NTB 64 Lombok Barat 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas21 Sulawesi Tengah 65 Toli-Toli 5 0 5 0 0 0 10 Kurang Prioritas
21 65
Penilaian Wilayah Perbatasan Prioritas
ProvinsiNo
5 Papua
1 Kalbar
2 Kaltim
6 Kepulauan Riau
Riau7
Maluku Utara10
Sulut3
NTT4
9 Maluku
Papua Barat8
Jawa Timur19
Kriteria
KesimpulanNilai Strategis (%)Kabupaten
Sumatera Utara
11
NAD12
KETERANGANNo Bobot
A 5%
B 5%
C 5%
D 25%
E 25%
F 35%
Kategori Wilayaha Kurang Prioritasb Prioritas c Sangat Prioritas
Keberadaan perlintasan resmi (exit entry point)
Keberadaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional
Kriteria Nilai Strategis Wilayah Deskripsi
Berhadapan langsung dengan wilayah laut negara tetangga
Berhadapan langsung dengan wilayah negara lain di darat
Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Keberadaan Pulau Kecil Terluar Prioritas
Wilayah Kab/Kota yang kondisi alamiahnya berhadapan/berbatasan
dengan wilayah laut negara tetangga
Wilayah Kab/Kota yang kondisi alamiahnya berbatasan dengan wilayah darat negara tetangga
Wilayah Kab/Kota yang secara administratif memiliki pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Perpres
78/2005
Wilayah Kabupaten/Kota yang secara administratif memiliki 12 pulau
kecil terluar prioritas berdasarkan kesepakatan tim Perpres 78/2005
Wilayah Kabupaten Kota yang memiliki Exit and Entry Point
berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga (sumber : Depdagri)
Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki PKSN berdasarkan ketetapan
dalam PP 26/2008 tentang RTRWN
>50 %
Skor<25%
25-50%
1
NOTULENSI RAPAT
\Kegiatan : Rapat Persiapan Penyusunan RPJMN 2010‐2014 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan Waktu : Jakarta, 27 November 2008 Tempat : Ruang SG 4 Gedung Kementerian Negara PPN/Bappenas Pimpinan : Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP (Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal) Peserta : Rohmad Supriyadi, Gunarta, Nana Apriyana, Pringgadi Kridiarto (Bappenas), Tri
Joko, Basoeki (Dephut), Alex Retraubun (DKP), Sobar S, Sora Lokita (Bakosurtanal), Imam Sardjono (KPDT), Ibnu Wahyutomo, Bianca Simatupang (Deplu), Budi Situmorang (Ditjen Penataan Ruang DPU), Djoko Suseno (Ditjen Pum DDN), Susbantarsih (Ditjen Renhan)
A. Paparan Direktur KKDT
(Terlampir)
B. Diskusi
Departemen Kehutanan (Bp. Basuki)
1. Menyambut gembira rumusan RPJMN ini yang memberikan perhatian pada aspek lingkungan.
2. Pengelolaan masing‐masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda. Di perbatasan Kalimantan dan PNG isunya cenderung kepada aspek pertahanan dan keamanan, sedangkan di NTT isunya pada aspek sosial. Departemen Kehutanan hanya menangani kawasan perbatasan darat.
3. Sepakat bahwa kelembagaan merupakan hal penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Departemen Kehutanan sudah memiliki tim perbatasan khususnya Kesatuan Pemangku Hutan. Di Taman Nasional Kayan Mentarang ada kelembagaan khusus yang diharapkan dapat bersinergi dengan badan pengelola yang akan dibentuk.
Departemen Kelautan dan Perikanan (Bp. Alex Retraubun)
1. Berdasarkan rumusan RPJM ini, terlihat bahwa pengelolaan kawasan perbatasan semakin fokus. Namun demikian adanya ego sektoral menjadi hambatan selama ini. Masalah ini harus diantisipasi. Pengelolaan kawasan perbatasan hendaknya meninggalkan sikap egosektoral sebagai perwujudan nasionalisme kita
2. Mengenai kriteria prioritas wilayah perbatasan perlu diukur juga tingkat kerawanan. Tingkat kerawanan diukur dengan semakin dekatnya dengan negara tetangga (wilayah utara lebih rawan dari selatan seperti dengan TL dan Australia).
2
Bakosurtanal (Bp. Sobar)
1. Apresiasi terhadap rancangan RPJM ini, kami mohon diskusi semakin intensif sehingga dapat disusun matriks program. Penyusunannya lebih rinci dan detail per kawasan dan tidak dapat digeneralisir. Misalnya Kalimantan lebih berat kepada aspek ekonomi, Papua kepad aspek politik/ ekonomi.
2. Program dan anggaran untuk kawasan perbatasan selama ini sudah cukup besar, tapi tidak fokus. Ke depan penyusunan program jangan sekedar mengumpulam program per KL, tapi dibuat perencanaan by topic dan by area, jangan by sector.
3. Setuju berangkat dari tata ruang, namun beberapa RTR sektoral belum terintegrasi, misalnya RTR Wilayah Pertahanan.
4. Sepakat bahwa antara UU 26 tentang Penataan Ruang dan UU 43 tentang Wilneg adalah saling mengisi bukan saling dipertentangkan
5. Kami siap dengan data untuk mendukung penyusunan RPJMN. Mengenai kriteria, ada yang bisa digabung dan ada yang perlu ditambahkan.
6. Perlu di tinjau kembali penamaan pulau kecil terluar. Kata “kecil” agar tidak usah dipakai, karena pulau terluar baik kecil maupun besar seluruhnya strategis sebagai base point.
7. Kawasan perbatasan jangan dikonotasikan sebagai sabuk pengaman. Melalui UU Wilneg ini kita akan mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi di kecamatan sebagai kota perbatasan.
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Bp. Imam Sardjono)
1. Apakah akan berkesinambungan antara RPJM yang lalu dengan RPJM yang akan datang ini. Terutama terhadap target, berapa lokus yang ditangani pada RPJMN lalu dan berapa lokus yang ditangani pada RPJMN yang akan datang.
2. Kami juga sudah melakukan upaya koordinasi K/L melalui forum P2WP, tapi memang kesulitan untuk mensinergikannya, masih dominan ego sektoral.
3. Isu menonjol yang perlu memperoleh perhatian adalah infrastruktur terutama perhubungan. Misalnya di Kecamatan Krayan di Nunukan yang masih terisolir, aksesnya hanya ke Malaysia.
4. Kami akan menyusun roadmap dan rencana aksi perbatasan, bagaimana koordinasinya dengan kementerian lain atau Badan.
5. Benturan antar regulasi hendaknya dapat dipetakan sejak awal dalam RPJM, contoh masalah kawasan lindung.
3
Bappenas (Bp. Suprayoga Hadi)
Pembangunan kawasan perbatasan sudah ditegaskan dalam RPJP untuk menjaga kesinambungan. Permasalahan yang belum teratasi dalam RPJM yang lalu akan di carry over ke RPJM selanjutnya. Diperlukan roadmap dan rencana induk untuk menjamin kesinambungan. P2WP diharapkan menjadi masukan koordinasi antar sektor.
Ditjen PUM (Bp. Djoko Suseno)
1. Data kecamatan perbatasan perlu dikonfirmasi ke Pemda
2. Konsep Badan Kasaba yang disusun oleh Menkopolhukam agar diintegrasikan dengan konsep Badan yang diamanatkan oleh UU Wilayah Negara.
3. Penanganan perbatasan dengan APBN dan APBD tidak akan cukup, sehingga sangat diperlukan peran swasta. Perlu dibangun “gula‐gula” untuk menarik investor, misalnya Kota Terpadu Mandiri di perbatasan
4. Rencana Tata Ruang Perbatasan juga belum ada kepastian penyelesaiannya. RTR tersebut harus sinergi dengan tata ruang kehutanan, pertambangan, peta bencana, tata ruang ekonomi.
5. Musrenbang tiap tahun belum efektif menjadi perencanaan dari bawah. Sudah banyak simposium. Mengenai penganggaran agar ada DAK perbatasan.
Bappenas (Bp. Suprayoga Hadi)
DAK bagi perbatasan baru sebatas menjadi kriteria penentuan alokasi, dan belum ada DAK kewilayahan tersendiri. Setuju perlunya partnership dengan swasta.
Departemen Kelautan dan Perikanan (Bp. Alex Retraubun)
1. Wilayah‐wilayah perbatasan perlu menjadi prioritas dalam pemekaran wilayah ke depan, jangan lagi wilayah maju yang sudah mudah pelayanannya
2. Harus dilihat status ekonomi negara tetangga dalam membangun kawasan perbatasan. Jika negara tetangga lebih miskin (PNG dan TL) jangan didekati secara ekonomi karena tidak akan ada efek multipliernya. Tapi Sebatik, misalnya, yang berbatasan dengan Malaysia dapat dikembangkan agar sinergi dengan Tawau yang sudah jauh lebih maju.
3. Pelayanan perlu semakin ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan.
4. Ada tiga isu utama yang di perbatasan, antara lain : (1) kesenjangan pembangunan, (2) delimitasi dan demarkasi, serta (3) law enforcement, baik di wilatyah perbatasan darat dan laut.
4
5. Tidak ada istilah pulau terdepan, karena dalam terminologi UNCLOS istilah baku internasionalnya adalah “outer‐most island” (pulau terluar)
Ditjen Penataan Ruang (Bp. Budi Situmorang)
1. Dalam UU tata ruang, penanganan seluruh kawasan perbatasan diarahkan agar dapat fungsuional dalam 5 tahun ke depan.
2. Agar ada target yang jelas dalam pembangunan kawasan perbatasan 5 tahun ke depan.
3. Tata ruang, infrastruktur perbatasan perlu di state secara eksplisit dalam RPJMN untuk menjamin penyelesaian, termasuk terobosan mengenai pendanaan pembangunan kawasan perbatasan melalui DAK.
4. Konsekuensi beranda depan negara harus didukung dengan infrastruktur dan sarana pelayanan pendidikan dan sekolah yang sama dengan negara tetangga. Jangan kecil‐kecilan dalam menangani perbatasan, perlu terobosan serius dalam RPJMN
5. Kawasan Strategis Nasional fokusnya kecamatan‐kecamatan dalam skala wilayah, tapi bukan berarti mengambil semua fungsi kabupaten dan kecamatan tapi hanya fungsi spesifik perbatasan, misal CIQS.
6. Kelembagaan perbatasan bisakah menegur Menteri (K/L) ?
Bakosurtanal (Bp. Sobar)
1. Pengelolaan wilayah perbatasan tidak bisa ditangani dengan cepat. Kita harus memiliki desain/masterplan, seperti desain Batam dahulu untuk menghadapi Singapore.
2. Perlu dibangun klaster‐klaster unggulan dan diproyeksikan berapa lama pengembangannya. Johor Baru (Malaysia) misalnya dibangun untuk mengimbangi Singapore, dan sudah jauh lebih maju dari Batam. Harus ada target yang jelas, dan tidak mungkin tuntas hanya dalam waktu 5 tahun.
3. Awalnya terjadi perdebatan mengenai bentuk kelembagaan pengelola perbatasan dalam UU Wilayah Negara, apakah ad hoc atau permanen. Namun jika permanen. dikhawatirkan akan menjadi eksekutif. Dengan demikian pada pasal 10, lembaga ini hanya berfungsi koordinasi dan merumuskan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih.
4. Camat tidak akan dilibatkan dalam demarkasi dan delimitasi, namun dalam pembangunan wilayah pasti terlibat. Hal‐hal seperti ini harus dirumuskan oleh Badan Perbatasan.
5
Bappenas (Bp. Suprayoga Hadi)
Dalam RPJMN ke depan akan ada target yang achievable dan measureable, konsekuensinya kita harus punya basis data yang jelas. Nanti akan ada 3 buku, Buku pertama pendekatan makro, buku kedua pendekatan sektoral, dan buku ketiga pendekatan wilayah berbasis TR Pulau. Unsur‐unsur egosektoral dapat dicegah dengan Buku III tersebut.
Bakosurtanal (Bp. Sobar)
Dalam konsep kebijakan di depan, perlu ditambahkan upaya sinkronisasi antar regulasi terkait dengan pembangunan perbatasan, misal dengan regulasi hutan lindung, karena banyak tumpang tindih.
Bappenas (Bp. Suprayoga Hadi)
1. Perlu dikaji kembali pengembangan PKSN di perbatasan yang urban‐based.
2. 3 aspek yang diungkap Pak Alex : Demarkasi‐delimitasi batas, law enforcement, dan penanganan kesenajangan bisa menjadi mainstream dalam pembangunan kawasan perbatasan dalam RPJMN mendatang
Bappenas (Bp. Rohmad Supriyadi)
1. 6 kebijakan dalam konsep kebijakan RPJMN ini saling terkait. Urutannya, diawali oleh penyelesaian batas, masyarakat yang produktif, dan pengembangan PKSN. Jika ketiga hal ini dapat dilakukan maka akan mendukung upaya pertahanan dan keamanan dan pelestarian lingkungan. Seluruh kebijakan tersebut dikelola melalui suatu kelembagaan yang terpadu baik internal maupun eksternal.
2. Pertanyaan untuk Dephut, apalah ada regulasi mengenai tata cara pemanfaatan hutan konservasi ?
Departemen Kehutanan (Bp. Basuki)
1. Pada umumnya hutan di perbatasan merupakan Taman Nasional. Secara hukum, kecuali pada zona inti, Taman nasional bisa digunakan untuk kepentingan nasional, yaitu pada zona penyangga. Yang sama sekali tidak bisa adalah cagar alam, dan di perbatasan tdk ada cagar alam.
2. Apakah model beranda depan harus PKSN/perkotaan.
6
Ditjen Penataan Ruang (Bp. Budi Situmorang)
1. Pembangunan perbatasan tidak usah menunggu negara tetangga, kita bisa membangun industri‐industri di kawasan perbatasan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sehingga dapat dibawa ke negara tetangga.
2. Taman nasional pun bisa menjadi beranda depan negara. PKSN fungsinya sebagai pusat kawasan, sehingga sumberdaya di kawasan sekitar, bahkan dari luar kawasan, dapat diolah di PKSN dan dipasarkan ke negara tetangga. Konsepnya Kawasan Pengembangan Ekonomi.
C. Tindak Lanjut
1. Jika ada masukan lebih lanjut dapat disampaikan secara tertulis melalui email : [email protected] atau [email protected]
2. Dalam rangka penulisan naskah RPJMN perbatasan, akan dilaksanakan serial discussion berikutnya.