rpjm transisi jabar
TRANSCRIPT
ZâuxÜÇâÜ ]tãt UtÜtà
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 31 Tahun 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI TAHUN 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, akan habis bersamaan dengan akhir masa jabatan Gubernur Jawa Barat;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
c. bahwa dalam masa transisi sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditetapkan oleh Gubernur terpilih, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448 – 4233347 -4230963 Faks (022) 420 3450 BANDUNG - 40115
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
316. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 31 Seri E);
Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0259/M.PPN/I/2005-050/166/SJ, tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
3. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0044/M.PPN/03/2008 tanggal 6 Maret 2008 Perihal Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/456/II/Bangda tanggal 16 April 2008 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD 2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI TAHUN 2009.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
46. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
11. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari progam yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
5
(2) Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk dijadikan pedoman dalam :
a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari tahun 2008;
b. penyusunan Renja SKPD.
BAB III RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
a. Tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, yang akan ditetapkan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik, dengan mempertimbangkan hasil kajian konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
b. Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.
BAB IV
SISTEMATIKA Pasal 4
Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 meliputi :
a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan program indikatif dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat kondisi geografis, kondisi umum demografis dan potensi unggulan daerah Jawa Barat.
c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Memuat Arah Kebijakan Nasional dan Daerah, kondisi ekonomi, arah kebijakan ekonomi, kebijakan anggaran dan Program Pembangunan Daerah tahun 2009.
d. BAB IV : PENUTUP
Memuat penegasan posisi dokumen Program Indikatif Jawa Barat Tahun 2009 dan kaidah pelaksanaannya.
6 BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5
Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi tahun 2009 yaitu sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Mei 2008
Diundangkan di Bandung pada tanggal 8 Mei 2008
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 31 SERI E
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Landasan Hukum 2
1.4 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen 5
Perencanaan Lainnya
1.5 Sistematika Penuliasan 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 7 2.1 Kondisi Umum 7
2.2 Potensi Unggulan Daerah 8
2.3 Tantangan Pembangunan Daerah 9
BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 12 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional 12
3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 14
3.3 Arah Kebijakan Penganggaran Tahun 2009 14
3.4 Isu Strategis 18
3.5 Prioritas Pembangunan Daerah 18
3.6 Program Pembangunan Daerah 21
BAB IV PENUTUP 22
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan
termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai
alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan
keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu
keadaan yang baik di masa datang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Nasional meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perencanaan
pembangunan Daerah meliputi RPJP Daerah, RPJM Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKP Daerah merupakan penjabaran dari
RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP, yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun
2003 – 2008 (Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004) akan berakhir
masa berlakunya seiiring dengan dilaksanakannya pelantikan Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih ada bulan Juni 2008. Selanjutnya Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah
berupa RPJMD dengan kurun waktu 2008 – 2013 yang penetapannya paling
lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15
ayat (2) PP 8 tahun 2008. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum
berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir
jabatan kepala daerah, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Transisi untuk kurun waktu1(satu) tahun kedepan setelah
periode RPJMD berakhir sesuai SE Mendagri No. 050/2020/SJ tentang
Petunjuk Penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Surat
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 31 TANGGAL 8 Mei 2008: TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI TAHUN 2009.
2
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 0044/M.PPN/03/2008 tanggal 6
Maret 2008 Perihal Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/456/II/Bangda tanggal
16 April 2008 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Penjelasan Acuan
Penyusunan RKPD 2009.
RPJMD Transisi tersebut berisikan program indikatif sebagai acuan bagi
seluruh komponen pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan,
serta sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2009, ditetapkan
dengan maksud untuk menghindari kekosongan hukum berkaitan dengan
dokumen perencanaan jangka menengah guna memberikan arah sekaligus
sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah
(pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan pembangunan
daerah yang berkesinambungan.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 adalah sebagai
landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) tahun 2009 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari tahun 2008,
dan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1.3 LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum Program Indikatif sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
3
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 19);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2005 Nomor 31 Seri E);
20. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No.
0259/M.PPN/I/2005-050/166/SJ, tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005;
5
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11
Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan
RPJM Daerah;
22. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Nomor 0044/M.PPN/03/2008 tanggal 6 Maret 2008 Perihal
Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009;
23. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/456/II/Bangda tanggal 16 April
2008 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Penjelasan Acuan
Penyusunan RKPD 2009.
1.4 KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 memiliki keterkaitan dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :
1. RPJMD Transisi Tahun 2009, berpedoman pada RPJM Nasional Tahun
2004-2009.
2. RPJMD Transisi Tahun 2009, mempertimbangkan asas keberlanjutan
dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam
Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2004).
3. RPJMD Transisi Tahun 2009 mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003) dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008)
4. RPJMD Transisi Tahun 2009 yang merupakan tahun pertama RPJMD
Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2013, yang akan ditetapkan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
6
5. RPJMD Transisi Tahun 2009 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD
Provinsi Jawa Barat 2009 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
tahun 2009, serta seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara berkesinambungan.
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I. PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,
keterkaitan RPJMD Transisi dengan dokumen perencanaan lainnya
serta sistematika penulisan.
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat kondisi umum, potensi unggulan daerah dan tantangan
pembangunan daerah.
BAB III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Memuat Arah Kebijakan Nasional dan Daerah, kondisi ekonomi,
arah kebijakan ekonomi, kebijakan anggaran dan Program
Pembangunan Daerah tahun 2009.
BAB IV. PENUTUP
Memuat penegasan posisi RPJMD Transisi Tahun 2009 dan kaidah
pelaksanaannya.
7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 KONDISI UMUM
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat mencapai 3.584.644,92 hektar,
dengan kondisi topografisnya beragam mulai dari dataran rendah hingga tinggi,
yaitu seluas 330.946,92 hektar berada pada ketinggian 0-25 meter di atas
permukaan laut (dpl), 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter
dpl, 650.086,65 hektar berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 585.348,37
hektar berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl dan 284.022,53 hektar
berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl.
Secara administratif pemerintahan terbagi ke dalam 26 kabupaten/kota,
terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Sukabumi,
Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan,
Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang,
Bekasi, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi,
Tasikmalaya dan Banjar.
Gambaran umum demografis wilayah Provinsi Jawa Barat, tercermin
dari jumlah penduduk Jawa Barat yang hingga akhir tahun 2007 mencapai
41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83 persen dan tingkat
kepadatan rata-rata 1.157 jiwa. Pada periode 2003-2007, Laju Pertumbuhan
Penduduk Jawa Barat relatif dapat dikendalikan, yaitu dari sebesar 2,25
persen Tahun 2003 menjadi 1,83 persen pada Tahun 2007.
Berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2007, penduduk laki-laki
sebanyak 20.919.807 jiwa dan perempuan sebanyak 20.563.922 jiwa.
Sedangkan menurut kelompok umur, untuk kurun tahun 2003 hingga 2007
masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif
yang besar. Gambaran penduduk Jawa Barat berdasarkan jenis pekerjaan
dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan
usaha, masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.
Stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan nasional yang tetap
terjaga hingga triwulan III tahun 2007, menunjukkan ketahanan fundamental
ekonomi nasional yang semakin membaik dalam menghadapi meningkatnya
tekanan eksternal dan internal. Terjaganya stabilitas nasional tersebut
berimplikasi positif bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Secara umum, perekonomian Jawa Barat tahun 2007 mengalami
8
pertumbuhan, diperkirakan tumbuh 6,41%, lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6.2%. Inflasi tahun 2007 tercatat
sebesar 5,10% lebih rendah dari tahun 2006 sebesar 6.15%. penurunan laju
inflasi ini didukung dari sisi penawaran antara lain oleh cukupnya pasokan
bahan makanan terutama beras.
Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-
LIPI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 akan
mencapai kisaran 6 - 6,5 persen dibawah prediksi pemerintah sebesar 6,8
persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global dan tingginya harga minyak di
pasar internasional, menyebabkan pertumbuhan ekonomi 2008 tidak setinggi
target pemerintah. Penurunan pertumbuhan ekonomi global itu akan
mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2008. Untuk Jawa Barat,
proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan antara 5,5 - 6,2
persen. Pertumbuhan ini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan,
perdagangan-hotel-restoran (PHR) dan pertanian.
2.2 POTENSI UNGGULAN DAERAH
Potensi unggulan daerah Jawa Barat berdasarkan masing-masing
kawasan andalan adalah sebagai berikut :
1. Kawasan Andalan Bodebek (Kabupaten/Kota Bogor, Bekasi dan Kota Depok), difokuskan pada pengembangan industri, pariwisata, perdagangan
dan jasa serta sumberdaya manusia yang mempunyai keterkaitan dengan
sumberdaya lokal, berdaya saing, berorientasi eksport dan ramah
lingkungan;
2. Kawasan Andalan Bopunjur (Sebagian Kab Cianjur dan Kab Bogor),
difokuskan pada pengembangan agribisnis dan pariwisata dengan
memberdayakan masyarakat setempat dan tetap mempertahankan fungsi
konservasi;
3. Kawasan Andalan Sukabumi (Kabupaten/Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada pengembangan agribisnis,
peternakan, pariwisata dan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan
dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing
global;
9
4. Kawasan Andalan Ciayumajakuning (Kabupaten/ Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Sumedang), difokuskan pada
pengembangan agribisnis yang didukung sektor industri, perdagangan dan
jasa, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan,
perkebunan dan peternakan dengan meningkatkan fungsi pelabuhan.
5. Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kabupaten/ Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada pengembangan sumberdaya manusia dalam
rangka mendukung industri, perdagangan dan jasa, pertanian hortikultura,
pariwisata, perkebunan, perikanan, peternakan, pendidikan dan
pengetahuan.
6. Kawasan Andalan Priangan Timur (Kota Banjar, Kabupaten/Kota
Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Garut), difokuskan
untuk mewujudkan kawasan priangan timur menjadi sentra bisnis dengan
memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pada sektor
agribisnis, industri, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat,
kehutanan dan pariwisata.
7. Kawasan Andalan Pangandaran (sebagian Kabupaten Ciamis),
difokuskan sebagai tujuan wisata utama yang mempunyai daya saing dan
berbasis masyarakat yang mampu mengoptimalkan sumberdaya alam
dengan menerapkan iptek untuk menjamin peningkatan kesejahteraan
pelaku ekonomi dengan tanpa merusak lingkungan dan nilai-nilai budaya
setempat.
8. Kawasan Andalan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang), difokuskan sebagai kawasan unggulan industri pengolahan,
pariwisata, perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat,
peternakan dan bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi
ekspor.
2.3 TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi ekonomi nasional tahun 2009 akan dipengaruhi oleh lingkungan
eksternal yang diperkirakan lebih baik dari tahun 2008. Pertama, harga
komoditi dunia termasuk minyak mentah diperkirakan akan melunak. Pada
tahun 2009 harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan
10
akan menurun dibawah USD 90 per barel (Energy Information Administration,
EIA, Dedt, Energi AS, Februari 2008), meskipun pada saat ini harga minyak
mentah dunia mencapai USD 120 per barel. Kedua, gejolak keuangan global
diperkirakan mereda. Langkah-langkah yang ditempuh oleh negara-negara
maju diperkirakan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang
pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas moneter internasionalyang lebih
baik dan menggerakkan kembali bursa saham global. Ketiga, perekonomian
AS diperkirakan mulai meningkat secara bertahap. Dengan perekonomian Asia
yang diperkirakan tetap tumbuh tinggi, perekonomian dunia pada tahun 2009
diperkirakan tumbuh lebih tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan
perdagangan dunia.
Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif
terhadap perekonomian Indonesia tahun 2009 adalah sebagai berikut.
Pertama, stabilitas keamanan dan politik yang dijaga akan memberikan
ekspektasi yang positif bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang lebih baik.
Kedua, langkah-langkah perbaikan investasi dan percepatan sektor riil yang
terus dilanjutkan akan memberi dorongan lebih kuat bagi meningkatnya
investasi, ekspor nonmigas dan kegiatan sektor riil.
Perekonomian Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak
langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan
yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal
maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Jawa
Barat sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional dan
internasional (global). Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang
mempengaruhi perekonomian Jawa Barat pada tahun 2009 diperkirakan
adalah: Pertama, ketahanan pangan; fenomena ini akan mengakibatkan
ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidak stabilan harga
di pasaran. Untuk itu perlu dilakukan penyediaan distribusi dan kualitas pangan
yang memadai. Kedua, terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan
harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi
dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sementara perlambatan pertumbuhan
ekonomi dunia berpotensi menurunkan kinerja ekspor sehingga perlu upaya
pengembangan energi alternatif dan substitusi energi; Ketiga, Investasi, baik
jumlah dan penyebarannya. Hal ini akan mempengaruhi aktivitas sektor riil,
sehingga perlu ada suatu kebijakan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa
Barat terhadap perkembangan sektor riil sersebut, antara lain melalui
optimalisasi Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Provinsi Jawa
11
Barat serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya PPTSP di Kabupaten
Kota dan kerjasama yang lebih intensif dengan pihak swasta; Keempat, Regulasi perekonomian nasional dan advokasi alokasi anggaran Pusat
disesuaikan dengan peran dan kontribusi Provinsi Jawa Barat terhadap
perekonomian nasional.
Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian
Jawa Barat untuk tahun 2009 diperkirakan adalah: Pertama, jumlah penduduk;
kondisi ini di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun disisi
lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Kedua, ketersediaan
infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik
akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik
bagi para investor. Ketiga, penurunan kontribusi sektor primer yang
mengakibatkan terjadinya pengangguran kentara dan urbanisasi. Keempat, iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif; kondisi ini sangat
mempengaruhi kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi. Kelima, penguatan
kelembagaan pemerintahan yang menuntut peningkatan layanan publik seperti
pendidikan dan kesehatan “Murah/Gratis”, penciptaan 1(satu) juta kesempatan
kerja baru, rasionalisasi birokrasi serta transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan
Tantangan-tantangan tersebut di atas akan mempengaruhi
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Oleh karena itu,
tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan
prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya,
serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga
terjadinya sinkronisasi, sinergitas dan integrasi dari semua stakeholders dalam
pembangunan di Jawa Barat.
12
BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Arah Kebijakan Nasional ditekankan pada upaya memberikan perlindungan
sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin serta meningkatkan akses
dan mutu pelayanan dasar (SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri
Keuangan Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Nomor SE 357/MK/2008 tentang pagu
Indikatif RKP Tahun 2009). Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
nasional meliputi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air. Sedangkan
kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang nasional meliputi pengembangan
kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis nasional.
Arah kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk meningkatkan
aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan
infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri
pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan koservasi lingkungan serta
penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat
Jawa Barat. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Jawa Barat
meliputi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi
wilayah serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air. Sedangkan kebijakan dan
strategi pengembangan pola ruang Jawa Barat meliputi pengembangan kawasan
lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis regional. Kedepan, diharapkan
akan dapat dibentuk perencanaan ruang yang bukan hanya menata ruang namun
secara konstruktif dapat membangun ruang yang ada di Jawa Barat.
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO NASIONAL
Kebijakan ekonomi makro Nasional tahun 2009 diarahkan untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan
ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi
serta terjaganya stabilitas ekonomi. Peningkatan investasi, ekspor, dan
pengeluaran pemerintah serta mendorong peningkatan sektor industri
pengolahan, revitalisasi pertanian dan menggerakkan UKM faktor utama dalam
13
pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi dan ekspor disorong dengan
meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun luar negeri;
mengurangi hambatan prosedur perijinan, administrasi perpajakan dan
kepabeanan; meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-
peraturan daerah yang menghambat; serta meningktakan diversifikasi pasar
ekspor, mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan
penerimaan devisa dari pariwisata dan TKI. Perhatian juga diberikan pada
upaya untuk meningktakna investasi dalam kegiatan eksploitasi dan eksploitasi
pertambangan. Daya saing industri manufaktur ditingkatkan antara lain dengan
pengembangan kawasan industri khusus, fasilitasi industri hilir komoditi primer,
restrukturisasi permesinan, serta penggunaan produksi dalam negeri. Investasi
juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada
sumberdaya produktivitas. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga
diberikan dengan mempercepat pembangunan infrasrtuktur dan penyediaan
energi termasuk listrik.
Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan
ditingkatkan dengan menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan, mendorong
pelaksanaan negoisasi bipatrit, serta penyusunan standar kompetensi.
Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan dan pembiayaan
tenaga kerja ke luar negeri. Pembangunan pertanian dan pembangunan
perdesaan disorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas
pertanian secara luas, diversifikasi ekonomi perdesaan, pembaharuan agraria
nasional, serta pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi
perdesaan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan
didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi mayarakat serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.
Sasaran ekonomi makro nasional tahun 2009 adalah pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,6 persen dan laju inflasi 6,0 persen. Dengan pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonmi yang terjaga tersebut,
pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun.
Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 6,5 – 7,5 persen dari
angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 10 – 11
persen pada tahun 2009. investasi berupa pembentukan modal tetap bruto
serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sebesar
13,1 persen dan 11,7 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang
14
dan jasa diperkirakan tumbuh 15,0 persen. Dalam keseluruhan tahun 2009,
dengan terjaganya stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat membaik dengan
konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,6 persen, seangkan pengeluaran
pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,1 persen.
Pendanaan pembangunan melalui trasfer ke daerah diarahkan untuk
mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan
keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang
penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan
utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas
kesejahteraan antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam
rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan
ekonomi daerah Jawa Barat diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap
sumber daya ekonomi melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan,
industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengambangan
dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.
Proyeksi kondisi perekonomian regional makro Tahun 2009 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.1 Proyeksi Kondisi Perekonomian Regional Makro Tahun 2009
No INDIKATOR Target Tahun 2008 Rencana Tahun 2009
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,5% 5,5% -6,5% 3. LP Pertanian 5,29% 7,61%-8,73% 4. LP Industri 6,35% 6,40%-6,52% 5. LP Perdagangan 7,47% 7,36%-7,53%
Sumber : Hasil Analisis Bapeda Provinsi Jawa Barat 2007 Catatan : Proyeksi tersebut akan terus dievaluasi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi Nasional dan
Internasional
3.4 ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2009
Arah kebijakan pengaanggaran Tahun 2009 terdiri dari arah Kebijakan
Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan
sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :
15
a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar
perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
Bila memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak
tahun 2003-2006 terlihat bahwa dari tahun 2003 terjadi peningkatan yang
berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pertumbuhannya hingga
tahun 2006. Peningkatan pendapatan pada tahun 2007 yang semula
diperkirakan dibawah 10% dibandingkan tahun 2006 ternyata melampaui
di atas 19%. Capaian peningkatan pendapatan pada tahun 2007 ini
didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan
dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan
pendapatan daerah. Namun demikian, dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi makro dan regional untuk ke depan yang penuh dengan
ketidakpastian, diproyeksikan bahwa rata-rata kenaikan pendapatan
daerah pada tahun 2009-2011 berkisar antara 7-9%. Untuk tahun 2009
diproyeksikan peningkatan pendapatan sebesar 9,08% dibanding tahun
2008 atau sebesar Rp. 6,213 trilyun. Sementara itu untuk alokasi belanja
daerah diproyeksikan pada tahun 2009 sebesar Rp. 6,477 trilyun.
3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah tahun 2009 diupayakan dengan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif,
dengan berprinsip keberpihakan pada pro growth, pro poor, pro job, pro
environment, pro public, upaya tersebut antara lain adalah:
a. Penggunaan anggaran untuk pendidikan adalah 20% dari APBD
2009.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk
pelayanan dasar kesehatan serta memperbanyak tenaga medis
terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.
c. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran
belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja
16
langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Daerah Jawa
Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap
pengguna anggaran tetap terukur;
d. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap penanggulangan
bencana, anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis
Kinerja, mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (RADPK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan
komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years) antara lain
Jalan TOL CISUMDAWU, jalan tol SOROJA, Bandung West Java
Stadium, Kawasan Ekonomi Khusus, pembangunan Waduk Jatigede,
pembangunan bandara internasional Jawa Barat, Pelabuhan Cirebon,
Cilamaya, pemenuhan dan kemandirian energi serta penanganan
persampahan di perkotaan;
e. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil
kepada kabupaten/kota dengan pola :
1) Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara
proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota
dalam melaksanakan otonomi daerah;
2) Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada
kabupaten/kota yang diarahkan:
a) berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui
Program Pendanaan Kompetisi (PPK) dan 8(delapan) Common
Goals.
b) membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan,
dana proporsional dan dana penyeimbang. Dana pemerataan
dialokasikan sama untuk setiap kabupaten/kota, dana
proporsional dihitung berdasarkan indeks Kabupaten/Kota, dan
dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif
seperti Ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan dengan
Provinsi lain serta Kabupaten/Kota yang akan
menyelenggarakan even khusus yang berskala regional atau
nasional. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung
indeks kabupaten/kota adalah : Indeks Pendidikan, Indeks
Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk,
Jumlah Penduduk Miskin, PDRB/Kapita, Pendapatan Asli
Daerah, Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Kawasan
17
Lindung. Adapun kriteria kegiatan yang mendapatkan alokasi
bantuan keuangan Kabupaten/Kota adalah mendukung secara
signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat; menanggulangi
masalah kemiskinan; menanggulangi masalah pengangguran
dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan khususnya
kawasan lindung.
3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran
lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber
penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran
hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun berjalan. Untuk tahun 2009, struktur pembiayaan daerah untuk
sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan
sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk
pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari
pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal, dan
kebutuhan pengeluaran penting lainnya.
3.4.4 Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra
Kebijakan Tahun 2009 untuk dana masyarakat dan mitra yang
merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong
untuk mendukung proses pembangunan Jawa Barat diarahkan melalui
upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi
swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Jawa
Barat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah
adalah:
1. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan
pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan perjanjian
kerjasama;
2. Kerjasama dengan dan pihak swasta dan BUMN termasuk dalam
memberdayakan Corporate Social Responsibility;
18
3. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang
dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian,
sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, dan industri
manufaktur;
4. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat secara
langsung.
3.5 ISU STRATEGIS
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya
dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis
pembangunan daerah :
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat
2. Pelayanan Kesehatan masyarakat
3. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur
4. Penanganan kemiskinan dan pengangguran
5. Penanganan bencana alam
6. Pengendalian lingkungan hidup
7. Penanganan Ketenagakerjaan
8. Pemerintahan dan politik
9. Pengendalian kependudukan
10. Pemberdayaan ekonomi
11. Apresiasi budaya daerah
12. Pemekaran pemerintahan daerah
3.6 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan daerah Tahun 2009 ditetapkan dengan
memperhatikan isu strategis dan ditindaklanjuti oleh kegiatan-kegiatan yang
yang dapat menjawab tantangan kedepan dalam rangka kesinambungan
pembangunan dan upaya meraih kondisi masyarakat Jawa Barat yang mandiri,
dinamis dan sejahtera tahun 2013, melalui prioritas pembangunan tahun 2009
sebagai berikut :
19
1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia, yang
difokuskan untuk menciptakan sumberdaya manusia Jawa Barat yang
unggul dan berdaya saing.
Sasaran:
a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat;
c. Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenagakerja
melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di sektor formal.
2. Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani. Sasaran :
a. Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;
b. Meningkatnya stok beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;
c. Tertatanya agroindustri dan perdagangan beras, jagung, kedelai, ternak
dan ikan
d. Meningkatnya ketersediaan input produksi pertanian;
e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air
dan irigasi di sentra produksi pertanian.
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, yang difokuskan pada penciptaan
lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa
enterpreneur untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.
Sasaran :
a. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM tenaga kerja Jawa Barat
dengan berbasis standar tenaga kerja ASEAN;
b. Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan
padat karya;
c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan KUMKM;
d. Terwujudnya Kemitraan Strategis antara KUMKM, IKM, BUMD,
Pengusaha Besar dan lembaga keuangan;
e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air
dan irigasi di kawasan industri.
4. Peningkatan Kinerja Aparatur, yang difokuskan pada peningkatan
pelayanan publik dan penerapan insentif berbasis kinerja.
Sasaran :
a. Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Desa;
20
b. Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
dan Desa;
c. Menurunnya Tingkat KKN untuk Menciptakan Pemerintahan Yang
Bersih;
d. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
5. Penanganan Pengelolaan Bencana, yang difokuskan pada upaya
pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor.
Sasaran :
a. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat;
b. Tertanganinya Bencana/Wabah Secara Cepat dan Akurat;
c. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana;
d. Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam
menghadapi Bencana.
6. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, yang difokuskan
pada pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung.
Sasaran :
a. Meningkatnya Luas dan Fungsi Kawasan Lindung;
b. Berkurangnya Lahan Kritis di Kawasan Lindung;
c. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air.
7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada
pengembangan jalan tol, jalan lintas Jabar Selatan, prasarana
perhubungan, waduk, serta persampahan dan sarana olah raga.
Sasaran :
a. Persiapan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
(Cisumdawu) dan Soreang-Pasirkoja (Soroja);
b. Penyelesaian Pembangunan Jalan dan Jembatan di Jabar Selatan;
c. Pengembangan Angkutan Massal di Metropolitan Bandung dan
Bodebek;
d. Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati
Kabupaten Majalengka, Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon dan
Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten
Karawang;
e. Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang,
Pengembangan Pengelolaan Persampahan di Wilayah Perkotaan,
Pembangunan Sarana Olahraga Gedebage.
21
8. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, yang difokuskan pada
energi perdesaan, penyediaan air baku dan air bersih.
Sasaran :
a. Meningkatnya Cakupan Elektrifikasi Perdesaan;
b. Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif;
c. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku dan air Bersih.
3.7 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
merupakan kumpulan kegiatan dalam rangka melasanakan prioritas
pembangbunan sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009, terdiri dari 95 program yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :
22
BAB IV PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 ini merupakan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah untuk menghindari terjadinya kekosongan
hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah.
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku
pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Masa berlaku RPJMD
Transisi Jawa Barat Tahun 2009 yaitu sampai dengan ditetapkannya RPJMD Kepala
daerah terpilih yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program, maka
dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 perlu penguatan peran (partisipasi) dan
komitmen seluruh stakeholder. Masing-masing pelaku pembangunan diharapkan
mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta
tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar a. Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI menjadi 98,57% dan angka partisipasi kasar (APK) menjadi 112,80%
b. Meningkatnya angka partisipasi murni SLTP/MTs menjadi 74,01% dan angka partisipasi kasar (APK) menjadi 92,62%
c. Meningkatnya kualitas program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
d. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar
e. Meningkatnya tata kelola pelayanan pendidikan yang berpihak padamasyarakat
f. Meningkatnya kualitas jaringan/sistem informasi data base
2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi a. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan menengah b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan sekolah berstandar
nasional dan bertaraf internasionalc. Meningkatnyan kualitas lulusan pendidikan menengah d. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja
3. Program Pendidikan Non Formal a. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif Jawa Barat yang memiliki keterampilan dan kecakapan hidup
b. Meningkatnya penerapan layanan pendidikan alternatifc. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
4. Program Pendidikan Luar Biasa a. Meningkatnya kualitas sarana prasarana SLBb. Meningkatnya kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaranc. Meningkatnya kualitas guru SLB
Tabel 3.2
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
22
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Meningkatnya kualitas atau mutu lembaga, pendidik dan tenaga kependidikan
yang profesional dan produktifb. Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guruc. Meningkatnya kualitas/mutu lembaga, pendidik dan tenaga kependidikan yang
profesional dan produktifd. Terwujudnya sistem pendidikan yang mengarah pada pembangunan manusia
Jawa barat yang utuhe. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar
f. Meningkatnya tata kelola pelayanan pendidikan yang berpihak padamasyarakat
g. Meningkatnya kualitas jaringan/sistem ionformasi data base pendidikan
KESEHATAN 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar, rujukan, perbaikan gizimasayarakat dan imunisasi.
7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan a. Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan dalam mendukung pembangunan Kesehatan
8. Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular a. Terputusnya mata rantai penyebaran penyakit dan menurunnya kejadian luar biasa
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
a. Meningkatnya kuaitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanankesehatan serta terpenuhinya kebutuhan obat baik generik maupun esensialserta makanan pasien.
10. Program Sumber Daya Kesehatan a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta berfungsinyapelayanan keseshatan baik dasar maupun rujukan.
23
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3LINGKUNGAN HIDUP 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Jawa Barat
b. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di perkotaanc. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
d. Tersedianya Pengelolaan Sampah melalui Teknologi Ramah Lingkungan
e. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahanf. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan melalui 3R (Reuse ,Reduce,
Recycle) g. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran
masyarakat dalam pengelolaan persampahan
12. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air
b. Tersusunnya dan tersosialisasikannya aturan hukum maupun aturan teknispengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
c. Tersedianya sistem pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan
d. Terbangunnya sinergitas kegiatan pengelolaan lingkungan antar stakeholders
e. Terfasilitasinya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan melalui ProgramKemitraan
f. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan
13. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a. Menurunnya Kerusakan Lingkungan Terbangunnya Sinergitas Rehabilitasidan Konservasi SDA-LH
b. Tersedianya Sistem Pemantauan dan Pengendalian Kualitas LingkunganMeningkatnya Daya Dukung Lingkungan Pesisir dan Laut.
c. Pengembangan Fungsi Kawasan Pesisir dan Laut d. Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Pesisir dan Laut
14. Program Pengelolaan Kawasan Lindung a. Meningkatnya Luas dan Fungsi Kawasan Lindungb. Berkurangnya Lahan Kritis di Kawasan Lindungc. Meningkatnya Fungsi dan Kualitas Kawasan Lindung d. Terfasilitasinya Sinergitas Pengelolaan Kawasan Lindunge. Pengembangan Pemanfaatan Kawasan Lindungf. Terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Baratg. Terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat
24
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
315. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut a. Meningkatnya daya dukung lingkungan pesisir laut
b. Pengembangan fungsi kawasan pesisir dan lautc. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir
PEKERJAAN UMUM 16. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dari dan ke sentra produksipertanian
b. Terbangunnya jalan dan meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dari danke kawasan industri
c. Terlaksananya persiapan pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan(Cisumdawu), dan Soreang-Pasirkoja (Soroja)
d. Terlaksananya penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan di JabarSelatan
e. Meningkatnya kondisi jalan provinsi dengan target kemantapan jalanmencapai 94%
f. Meningkatnya kondisi jembatan di ruas-ruas jalan provinsig. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jalan dan jembatan di ruas-ruas
jalan non statush. Tersedianya perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan
jembatan di provinsi Jawa Barat
17. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dari dan ke sentra produksipertanian
b. Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan nasional dan provinsi sesuai denganumur rencana
c. Meningkatnya kondisi jalan pada ruas-ruas jalan di Jawa Barat Selatan
d. Terpeliharanya kondisi jalan pada ruas-ruas jalan di Jawa Barat Selatan
e. Meningkatnya kondisi jalan provinsi dengan target kemantapan jalanmencapai 94%
f. Meningkatnya kondisi jembatan di ruas-ruas jalan provinsig. Mengembalikan kondisi jalan provinsi dan non status sesuai dengan rencana
h. Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan provinsi dan non status di wilayahjawa barat sesuai dengan umur rencana
18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaanjalan dan jembatan
25
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3 19. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam
proses sistem manajemen jaringan jalan (IRMS) dan Sistem ManajemenJembatan (BMS)
b. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program 2009 serta optimalisasi rencana usulan program tahun 2010
a. Meningkatnya kondisi jaringan irigasi di sentra produksi pertanianb. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasaraa pendukung pengelolaan
jaringan irigasic. Meningkatnya intensitas tanam padi pada daerah irigasi teknis yang dikelola
oleh pemerintah provinsi dari 192 % menjadi 194 %.d. Meningkatnya kondisi jaringan irigasi yang dikelola oleh pemerintahe. Tersedianya perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaf. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan
jaringan irigasig. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
21. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
a. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan pantaidalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai di sentra produksipertanian
b. Tersedianya perencanaan teknis pengembangan,pengelolaan, dankonservasi sungai, dana, dan sumber air lainnya
c. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaansumber daya air
d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan, pengelolaan, dankonservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya
e. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan pantai dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai di kawasan industri
f. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya air
g. Terlaksananya pembangunan Waduk Jatigede h. Terwujudnya penyelesaian permasalahan sosial bagi pembangunan Waduk
Jatigede
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
20.
26
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3i. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan pantai
dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai
j. Tersedianya perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan dankonservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
k. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaansumber daya air
l. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan, pengelolaan dankonservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
22. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai a. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai dan pantai dalam rangkapengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai di sentra produksipertanian
b. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai dan pantai dalam rangkapengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai
23. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
a. Tersedianya prasarana air bersih dalam rangka penanganan darurat bencana
b. Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih di Jawa Barat
c. Terfasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah di kabupaten/kota
d. Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih di Jawa Barat
e. Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air limbah di Jawa Barat
24. Program Pembinaan Jasa Kontruksi a. Terlaksananya sosialiasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksib. Meningkatnya pengawasan jasa konstruksic. Meningkatnya pengaturan jasa konstruksid. Meningkatnya pemberdayaan jasa konstruksi
27
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3PENATAAN RUANG 25. Program Perencanaan Ruang a. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan terbaru mengenai
penataan ruangb. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan produk-produk perencanaan ruang
c. Terencananya kawasan strategis, kawasan khusus, dan kawasan cepat tumbuh di Jawa Barat
d. Meningkatnya koordinasi penataan ruang di Jawa Barate. Terfasilitasinya penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kotaf. Meningkatnya pemanfaatan data spasial dalam menunjang perencanaan
ruang
26. Program Pemanfaatan Ruang a. Terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan di kabupaten-kabupaten dengan dominasi berfungsi lindung
b. Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan
c. Terencananya pemanfaatan ruang di kawasan pengembangan ilmu dan teknologi
d. Terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat
27. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Terkendalinya pemanfaatan ruang di kawasan resapan airb. Terkendalinya pemanfaatan ruang di kawasan hulu sungaic. Terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan strategis, kawasan khusus, dan
kawasan cepat tumbuh di Jawa Baratd. Tersedianya perangkat penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan
ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
28. Program Kerjasama Pembangunan a. Terwujudnya kerjasama antara daerah, kabupaten/kota, antar provinsi danluar negeri.
b. Terjalinnya kerjasama pembangunan dengan swasta/mitra. c. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaan
infrastruktur kebinamargaand. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaan
infrastruktur sumber daya air dan irigasie. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaan
infrastruktur perhubungan
29. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
a. Terpadunya rencana dan kegiatan sektoral secara sinergis
28
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3PERUMAHAN 30. Program Pengembangan Permukiman a. Terfasilitasinya pembangunan sarana olah raga Bandung West Java Stadium
di Kota Bandungb. Terfasilitasinya koordinasi pengembangan perumahan di Jawa Barat
c. Terfasilitasinya pengembangan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan
d. Terkoordinasinya dan tersosialisasikannya aturan dalam perencanaan dan pengelolaan perumahan dan permukiman di Jawa Barat
e. Terfasilitasinya pembangunan perumahan sederhana di Jawa Barat
f. Terfasilitasinya penyediaan PSDPU untuk translok dan pengungsi, serta desa terpencil dan terisolir
31. Program Lingkungan Permukiman Sehat a. Terehabilitasinya permukiman akibat bencana alamb. Terhindarnya permukiman dari dampak degradasi lingkunganc. Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana sanitasi lingkungan
permukimand. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat permukiman di Jawa Barate. Terehabilitasinya permukiman akibat bencana alam
32. Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman
b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan sanitasi lingkungan
33. Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara a. Meningkatnya tertib pengelolaan dan kemampuan teknis pembangunan gedung/rumah negara
b. Teridentifikasikannya aset gedung/rumah negara
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
34. Program Pembinaan dan peningkatan peran serta kepemudaan
a. Meningkatnya aktivitas dan kreativitas kepemudaan di berbagai bidangpembangunan
b. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
35. Program Pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olahraga
a. Meningkatnya prestasi olahraga dalam event nasional
b. Meningkatnya usaha pengembangan olahraga tradisional, rekreasi dan olahraga masyarakat
c. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat
29
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3PENANAMAN MODAL 36. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
b. Meningkatnya sistem pengawasan dan pendataan investasic. Meningkatnya daya tarik investasi dalam peningkatan daya saing d. Mendorong kesempatan dan partisipasi usaha kecil dan menengah
37. Program Peningkatan Iklim Investasi a. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasib. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggic. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitifd. Terwujudnya promosi satu pintu secara efektif dan efisiene. Terwujudnya forum koordinasi pengembangan investasif. Meningkatnya kualitas pelayanan kelembagaan investasi
a. Mendorong penumbuhan wirausaha serta peningkatan kesempatan kerja
b. Meningkatnya kemampuan wirausaha yang berdaya saingc. Meningkatnya peran kelembagaan, sarana dan prasarana lembaga KUMKM
d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasie. Mendorong penumbuhan wirausaha serta peningkatan kesempatan kerja
f. Meningkatnya kemampuan wirausaha yang berdaya saingg. Meningkatnya peran kelembagaan, sarana dan prasarana lembaga KUMKM
h. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
39. Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah
a. Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM
b. Meningkatnya akses teknologi bagi KUMKMc. Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankand. Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keungulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
38.
30
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3 40. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan
Lembaga Keuangan Non Perbankana. Pengembangan Kelembagaan BUMD
b. Meningkatnya peran BUMDc. Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankand. Revitalisasi Kredit Program Dakabalareae. Pengembangan Kelembagaan BUMDf. Meningkatnya peran BUMD
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
41. Program Penataan Administrasi Kependudukan a. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat
TENAGA KERJA 42. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
a. Meningkatnya jumlah Sertifikasi uji kompetensi tenaga kerja pada sektorformal & meningkatnya kompetensi tenaga kerja di Jawa Barat melaluipelatihan dan bimbingan teknis
43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Meningkatnya cakupan layanan informasi pasar kerja dan meningkatnyapenempatan tenaga kerja melalui pola magang serta AKAD dan AKAN diJawa Barat
44. Program Perlidungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
a. Meningkatnya pengawasan & perlindungan serta meningkatnya peran & fungsi lembaga ketenagakerjaan
KETAHANAN PANGAN 45. Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok beras, jagung,kedelai, ternak dan ikan
b. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap berasc. Tertatanya distribusi dan perdagangan berasd. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas dan menurunnya
ketergantungan pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjangtahun sampai tingkat rumah tangga
e. Meningkatnya pengendalian keamanan panganf. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen
46. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
a. Meningkatnya pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
47. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
a. Mendorong pengarusutamaan gender pada setiap aspek kehidupan.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
31
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3 48. Program Keluarga Berencana a. Tercapainya peserta KB baru sebanyak 1.423.000 orang
b. Terbinanya peserta KB aktif sebanyak 5.864.383 orang atau 72,62% dariPasangan Usia Subur (PUS) 8.075.970 orang
c. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita di Jawa Barat.d. Menurunnya Age Specific Fertirity Rate kelompok umur 15-19 tahun.
PERHUBUNGAN 49. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Terlaksananya pengembangan angkutan massal di Metropolitan Bandung danBodebek
b. Terlaksananya persiapan pembangunan Bandara Internasional Kertajati
c. Terlaksananya pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon dan Cilamaya
d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
e. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan PerhubunganDarat
f. Meningkatnya fungsi lembaga pos dan telekomunikasig. Tersedianya perencanaan teknis pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubunganh. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
50. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
a. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan(LLAJ)
51. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum
b. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umumc. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpangd. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoserie. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor
52. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Tertibnya penyelenggaraan LLAJ lebaran, natal dan tahun barub. Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara KA dengan jalan
c. Meningkatnya keselamatan pelayarand. Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang
di Jawa Barat
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
32
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3a. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat.b. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara
obyektif dan bertanggungjawab.c. Terwujudnya pelayanan data dan informasi yang didukung Teknologi
Informasi (TI).d. Terwujudnya integrasi Jaringan sistem informasi daerah guna mendukung
Jabar Cyber Province Tahun 2012.
PERTANAHAN 54. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
a. Tersedianya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
b. Tertatanya administrasi pertanahan.c. Terwujudnya penanganan masalah pertanahan.
55. Program Pendidikan Politik Masyarakat a. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat b. Tertanganinya Bencana / Wabah Secara Cepat dan Akuratc. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencanad. Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi
Bencanae. Menurunnya konflik antar kelompok.f. Meningkatnya apresiasi terhadap pemilu.
56. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat
a. Meningkatnya kemampuan personil dalam pencegahan dini danpenanggulangan bencana.
b. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencanadan dampaknya.
c. Meningkatnya kapasitas dan kinerja institusi penanggulangan bencana alam.
a. Menurunnya angka kriminalitas.b. Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
57. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
53.
33
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3 58. Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daeraha. Terpenuhinya legalisasi perda yang aspiratif.
b. Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel.
59. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a. Meningkatnya tertib administrasi keuangan daerahb. Terwujudnya penataan aset daerahc. Tersedianya dokumen pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah
60. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
a. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraanpemerintahan.
b. Terwujudnya sinergitas produk hukum provinsi dengan kabupaten/kota danpemerintah pusat.
c. Terwujudnya sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya.
61. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
a. Meningkatnya kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.
b. Terwujudnya administrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien.c. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintahan daerah
62. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Terpenuhinya kebutuhan operasional aparatur unit kerjaSKPD/Balai/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai.
b. Terwujudnya kesejahteraan pegawai untuk mendukung pelayanan kepadamasyarakat.
c. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
63. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Meningkatnya disiplin aparaturb. Meningkatnya jumlah aparatur yamg mengikuti pelatihan struktural, fungsional
dan teknis substantif.c. Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal ke jenjang
lebih tinggi.
64. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTDdalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
b. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
34
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3 65. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan untuk mendukung pelayanan
kepada masyarakat.b. Tersedianya sarana mobilitas dan peralatan kerja untuk mendukung
aksesibilitas kinerja aparatur.
66. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerjaSKPD/Balai/UPT/UPTD.
b. Tersedianya dokumen operasional SKPD/Balai/UPTD/UPTD yangmendukung capaian kinerja organisasi.
67. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/UPT/UPTD.
b. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
68. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat a. Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalampembangunan.
b. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakat dalam pembangunan.c. Meningkatnya jaringan sosial ekonomi masyarakat.
a. Meningkatnya kinerja dan kapasitas aparat desa.b. Meningkatnya kinerja pemerintah desa yang mandiri.c. Meningkatnya pelayanan aparat desa kepada masyarakat.
SOSIAL 70. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
a. Mendorong peningkatan pembinaan dan bantuan sosial bagi penyandangmasalah kesejahteraan sosial dalam meningkatkan keterampilan dankemampuan berusaha sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnyakembali secara wajar sebagai SDM yang berkualit
71. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
a. Menggerakkan peranserta masyarakat dan mengali sumber-sumber potensimasyarakat dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
KEBUDAYAAN 72. Program Pengembangan Nilai Budaya a. Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan,kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah
b. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
69.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
35
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3 73. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya a. Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat
b. Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak atas kekayaanintelektual
c. Meningkatnya frekuensi apresiasi seni dan budaya daerah dikalanganpemerintah, masyarakat dan swasta
STATISTIK 74. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a. Tersedianya data/informasi aspasial yang mutakhir dan akurat. b. Tersedianya data/informasi spasial yang mutakhir dan akurat
KEARSIPAN 75. Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan a. Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah.
b. Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna.
PERPUSTAKAAN 76. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
a. Meningkatnya Apresiasi Masyarakat terhadap Perpustakaan
b. Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat
URUSAN PILIHAN 77. Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Meningkatnya produksi perikanan
b. Meningkatnya ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas
c. Meningkatnya ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas
d. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan
e. Meningkatnya pendapatan usaha perikananf. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perikanang. Meningkatnya teknologi budidaya perikanan air laut, air payau dan air tawar
h. Terlaksananya pengembangan pemanfaatan dan pengendalian budidayaperikanan
78. Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Meningkatnya pendapatan nelayanb. Meningkatnya kualitas sarana dan prasaran aperikanan tangkapc. Terlaksananya akses petani/nelayan terhadap teknologi dan factor produksi
KELAUTAN DAN PERIKANAN
36
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3PERTANIAN 79. Program Peningkatan Produksi Pertanian a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian
b. Meningkatnya pendapatan usahatani komoditi pertanian, perkebunan, danpeternakan
c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
d. Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertaniane. Meningkatnya pendapatan usaha tani pertanian, perkebunan, dan peternakan
f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan, danpeternakan
g. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
h. Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertaniani. Tersedianya fasilitas penunjang kawasan agropolitanj. Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian serta penerapan teknologi
pengelolaan sumber daya pertanian.
80. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian a. Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Baratb. Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi
lahan pertanian
81. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
a. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan
82. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
a. Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan dan kehutanan
b. Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan dan kehutanan
c. Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan dan kehutanan
d. Meningkatnya margin pemasaran pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan, dan kehutanan
e. Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan dan kehutanan
KEHUTANAN 83. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan a. Terlaksananya pengembangan usaha dan pengelolaan kehutananb. Terbina dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutananc. Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri
37
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
84. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan energi
a. Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan
b. Berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan energi terbarukanc. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaand. Terpantaunya operasi, distribusi dan niaga BBM infrastruktur listrik dan energi
e. Tersedianya pengembangan sumur migasf. Terfasilitasinya kegiatan hemat energi
85. Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi
a. Meningkatnya pengusahaan dan nilai tambah produksi sumberdaya mineralMeningkatnya pemanfaatan panas bumi
PARIWISATA 86. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
87. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidangpariwisata
b. Meningkatnya Destinasi Pariwisata melalui Penataan Objek dan daya TarikWisata di KWU Jawa Barat, dan pengelolaan event-event pariwisata
c. Meningkatnya sinergitas pembangunan kepariwisataan Jawa barat
INDUSTRI 88. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Meningkatnya nilai tambah produk olahan pangan berasb. Meningkatnya kemitraan dan kerjasama IKM dan Industri Besar di Kawasan
Industric. Meningkatnya Kualitas produk IKMd. Meningkatnya pelayanan instalasi IKM terhadap pelaku usahae. Meningkatnya inovasi produk IKM
89. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
a. Meningkatkan penguasaan teknologi Industri
b. Meningkatnya kualitas, mutu dan inovasi produk industric. Meningkatnya Keterkaitan Industri dengan sektor ekonomi lainnyad. Meningkatnya Sinergitas Pengembangan Industri
38
1
PROGRAM
2
BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM
3PERDAGANGAN 90. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangana. Meningkatnya perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan
metrologi legal
91. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Meningkatnya pemasaran produk unggulan Jawa Barat di Internasional
b. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Jawa Barat
92. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
a. Meningkatnya sistem distribusi pangan di Kawasan Pantura
b. Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Jawa Baratc. Berkembangnya sistem pola resi gudang untuk komoditi agrod. Meningkatnya mekanisme, sarana dan prasarana perdagangane. Terwujudnya sinergitas pembangunan di bidang perdagangan
KETRANSMIGRASIAN 93. Program Pengembangan Transmigrasi a. Terselenggaranya kerjasama bidang transmigrasi antar provinsi penempatan di luar Pulau Jawa dengan kab/kota di Jawa Barat
94. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupanbermasyarakat
b. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat
95. Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan a. Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembagapendidikan keagamaan dalam pembangunan
PENINGKATAN PEMAHANAN DAN PENGAMALAN AGAMA
39