rpjmn 2015 2019 dan strategi pembangunan kesehatan · pdf filemenuju indonesia yang jauh lebih...
TRANSCRIPT
RPJMN 2015 – 2019 dan
Strategi Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
Rakersenas Regional Tengah tahun 2015 Bali, 16 Februari 2015
“Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara
berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.”
3
ARTI PEMBANGUNAN
Strategi Pembangunan Nasional 1.
3
RPJMN 2015 - 2019
Terdiri dari:
Buku I memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan.
Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan
Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan
4
VISI MISI PEMBANGUNAN
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
5
SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 6
Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik
1. Mengejar peningkatan daya saing
2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah
6. Memulihkan kerusakan lingkungan
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
7
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok Pendapatan
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
8
1. SASARAN MAKRO(1)
Indikator 2014* (Baseline)
2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat1 0,55 Meningkat
Indeks Gini 0,41 0,36
Meningkatnya presentase penduduk yang
menjadi peserta jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan
51,8%
(Oktober 2014)
Min. 95%
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan
Pekerja formal
Pekerja informal
29,5 juta 1,3 juta
62,4 juta
3,5 juta
*Perkiraan **Maret 2014
1Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan
rasa aman masyarakat
9
1. SASARAN MAKRO(2)
Indikator 2014* (Baseline) 2019
Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8,0 %
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000
43.403
40.785
72.217
Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 7,0-8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 4,0-5,0%
*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan
November 2014
10
PERKUATAN DIMENSI Pembangunan Manusia dan Masyarakat
2.
11
Tub
uh
• SEHAT FISIK
Ota
k
• CERDAS BERPIKIR
Emo
si/M
en
tal • MENTAL
POSITIF, PROGRESIF DAN KONSTRUKTIF
MENUJU MANUSIA INDONESIA (SEHAT) SEUTUHNYA
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
13
Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat.
• Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter • Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,
REVOLUSI MENTAL
14
Revolusi Mental melalui pendidikan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, modal budaya Peningkatan jati diri bangsa dan kelembagaan
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
15
Indikator 2014
(Baseline) 2019
Pendidikan
Rata-rata lama sekolah penduduk usia
diatas 15 tahun
8,1 (tahun)
8,8 (tahun)
Rata-rata angka melek aksara
penduduk usia di atas 15 tahun
94,1%
96,1 (%)
Prodi perguruan tinggi minimal
berakreditasi B
50,4% 68,4 (%)
Persentase SD/MI berakreditasi
minimal B
68,7% 84,2%
Persentase SMP/MTs berakreditasi
minimal B
62,5% 81,0%
Persentase SMA/MA berakreditasi
minimal B
73,5% 84,6%
Pesentase Kompetensi Keahlian SMK
berakreditasi minimal B
48,2% 65,0%
Rasio APK SMP/MTs antara 20%
penduduk termiskin dan 20%
penduduk terkaya
0,85
(2012)
0,90
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20%
penduduk termiskin dan 20%
penduduk terkaya
0,53
(2012)
0,60
Arah Kebijakan Pendidikan 1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi
hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas
3.Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
4.Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
5.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan
6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Pendidikan
16
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
No Indikator 2014
(Baseline) 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346 (SDKI 2012)
306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013)
24
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)
19,6 (2013) 17
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)
32,9 (2013) 28
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) <0,5
3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4(2013) 15,4
5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) 5,4
3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi
0 5.600
2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
- 95
3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan
1.015 5.600
Pembangunan Kesehatan Arah Kebijakan 1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
17
INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
Akses Air Minum Layak 70% 100%
Akses Sanitasi Layak 60,9% 100%
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
38.431 Ha 0 Ha
Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni
7,6 Juta 5 Juta
Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan akses masyarakat
berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi
Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
18
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
No Indikator 2014
(Baseline) 2019
1
Indeks gotong royong (mengukur
keperca-yaan kepada lingkungan tempat
tinggal, ke-mudahan mendapatkan
pertolongan, aksi kolektif masyarakat
dalam membantu masyarakat yang
membutuhkan dan kegiatan bakti sosial,
serta jejaring sosial)
0,55 (2012) Meningkat
2
Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi
masyarakat dalam menerima kegiatan
agama dan suku lain di lingkungan tempat
tinggal)
0,49 (2012) Meningkat
3
Indeks rasa aman (mengukur rasa aman
yang dirasakan masyarakat di lingkungan
tempat tinggal)
0,61 (2012) Meningkat
4
Jumlah konflik sosial (per tahun) 164 (2013) Menurun
Arah Kebijakan 1. Memperkuat pendidikan
kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga
2. Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa
3. Meningkatkan Peran Kelembagaan Sosial
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan,
6. Meningkatkan kerukunan umat beragama
7. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial
Pembangunan Masyarakat
PERKUATAN DIMENSI Pemerataan dan Kewilayahan
2.
19
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
20
Kebijakan afirmatif (pemihakan ekonomi) untuk kegiatan pada area yang kurang selama ini diprioritaskan (perdesaan, perbatasan, daerah otonom baru, daerah tertinggal, dan terpencil)
PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
122 kab
2014 2009
199 kab
*70 kab
Keluar
DOB 34
183 kab
target keluar
2004
199-50+ 34
2019
75 kab
DOB 9
keluar
50 kab
183-70+ 9 DOB
47kab
122-75
*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014 Slide - 21
Pulau 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2013
Jawa dan Sumatera 80,3 82,7 82,1 81,6 82,2 81,8 81,4 81,8
Kalimantan dan Sulawesi
14,5 12,6 12,8 13,1 13,0 13,4 14,0 13,5
Bali dan Nusa Tenggara
2,9 3,0 3,1 3,2 2,9 2,7 2,5 2,5
Maluku dan Papua 2,3 1,7 2,0 2,1 1,9 2,1 2,1 2,2
Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Slide - 23
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)
Sumber: BPS
Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional selama 30 tahun masih dominan,
berkisar antara 80 – 82 %
Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
3.
24
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB) masih
cukup tinggi walaupun dalam
beberapa dekade terakhir AKI dan
AKB telah mengalami penurunan.
DISPARITAS
MASIH LEBAR
AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019
390
334 307
228
359 306
050
100150200250300350400450
1994 1997 2002-2003 2007 2012 2019
Ke
mat
ian
Ibu
P
er
10
0.0
00
Ke
lah
iran
Hid
up
SDKI Target RPJMN 2019
Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)
Tertinggi
Nasional
Terendah
MALUKU
DIY
PAPUA
DIY
Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar
ketenagaan.
89 88 81
91
56 51 48
56
0
20
40
60
80
100
Sp. Penyakit
Dalam
Sp. Bedah Sp. Anak Sp. Obstetrik
Ginekologi
Kelas C
Kelas D
Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011
Sumber: Riskesdas, 2013
Sumber: Risfaskes, 2011
Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar
STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir
seluruh wilayah
STATUS GIZI DI INDONESIA
ANEMIA PADA IBU HAMIL
WASTING (KURUS)
Sebanyak
Ibu hamil di Indonesia mengalami
anemia
37,1% Balita tergolong Kurus
12,1% Sebanyak
BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
Disparitas Prevalensi
Tertinggi Sulteng : 16,9%
Terendah Sumut : 7,2%
Nasional 10,2% Riskesdas 2013
40+ 30-39 20-29 <20
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi
1990 2000 2010
Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat
Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif)
2013
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas
TB
• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk
• Jumlah penderita 893.000 kasus (2013)
DBD
• Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk
• Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)
Malaria
• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk
• Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)
Filariasis • Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)
Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%)
Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)
Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)
Faktor R
esiko
P
erilaku
PTM
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT
Mendukung Program Indonesia Sehat
• meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
• meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan.
• meningkatkan perlindungan finansial
Dimensi pembangunan manusia
Dimensi pemerataan antar wilayah
Dimensi pemerataan antarkelompok sosial
ekonomi
DATA PROVINSI
29
No Provinsi Data Dasar 2010-2015
(2012)
Proyeksi 2015-2020
(2017)
1 DIY 74,3 74,7
2 Jawa Timur 70,1 70,8
3 Bali 70,8 70,8
4 Nusa Tenggara Barat 64,3 64,3
5 Nusa Tenggara Timur 65,5 65,5
6 Kalimantan Barat 69,4 70,2
7 Kalimantan Tengah 69,2 69,7
8 Kalimantan Selatan 65,8 66,9
9 Kalimantan Timur 73,2 74,1
10 Kalimantan Utara - -
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)
Proyeksi Umur Harapan Hidup
DATA PROVINSI
30
NO PROVINSI Data Dasar
(2013)
1 DIY 98,9
2 Jawa Timur 90,4
3 Bali 98,6
4 NTB 83,3
5 NTT 57,9
6 Kalimantan Barat 63,3
7 Kalimantan Tengah 40,8
8 Kalimantan Selatan 58,7
9 Kalimantan Timur 32,8
10 Kalimantan Utara 41,3
INDONESIA 70,4
Persentase Persalinan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
per Provinsi di Wilayah Tengah
Proyeksi Angka Kematian Bayi per provinsi (per 1.000 kelahiran hidup)
No Provinsi Data Dasar 2010-2015
(2012)
2015-2020 (2017)
1 DIY 13 12
2 Jawa Timur 26 23
3 Bali 23 21
4 Nusa Tenggara Barat 48 42
5 Nusa Tenggara Timur 43 40
6 Kalimantan Barat 28 25
7 Kalimantan Tengah 36 35
8 Kalimantan Selatan 37 33
9 Kalimantan Timur 17 14
10 Kalimantan Utara - -
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)
Sumber: Riskesdas, 2013
DATA PROVINSI
31 Sumber: Riskesdas, 2013
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap bayi umur 12-23 bulan
Indikator Baseline Target 2019
Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
- 40
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 95
RPJMN 2015-2019
Imunisasi
No Provinsi (2013)
1 DIY 83,1
2 Jawa Timur 74,5
3 Bali 80,8
4 Nusa Tenggara
Barat 75,4
5 Nusa Tenggara
Timur 50,3
6 Kalimantan Barat 47,4
7 Kalimantan Tengah 42
8 Kalimantan Selatan 52
9 Kalimantan Timur 65,9
10 Kalimantan Utara
INDONESIA 59,2
Ketimpangan antar wilayah masih cukup besar misalnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi
• Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95%
• Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinggi yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%)
Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013
33
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Menurut Provinsi
Stunting
Indikator Baseline Target 2019
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)
32,9 28
RPJMN 2015-2019
DATA PROVINSI
Sumber: Riskesdas, 2013
No Provinsi Data Dasar
(2013)
1 DIY 27,3
2 Jawa Timur 35,8
3 Bali 35,8
4 Nusa Tenggara Barat 45,2
5 Nusa Tenggara Timur 51,7
6 Kalimantan Barat 38,6
7 Kalimantan Tengah 41,3
8 Kalimantan Selatan 44,2
9 Kalimantan Timur 27,6
10 Kalimantan Utara
INDONESIA 37,2
34
DATA PROVINSI
Sumber: Riskesdas, 2013
Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Menurut Provinsi
No Provinsi Data Dasar (2013)
1 DIY 16,2
2 Jawa Timur 19,1
3 Bali 13,2
4 Nusa Tenggara Barat 25,7
5 Nusa Tenggara Timur 33
6 Kalimantan Barat 26,5
7 Kalimantan Tengah 23,3
8 Kalimantan Selatan 27,4
9 Kalimantan Timur 16,6
10 Kalimantan Utara
INDONESIA 37,2
Kekurangan Gizi (Underweight)
Indikator Baseline Target 2019
Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita
19,6 (Riskesdas,
2013)
17
RPJMN 2015-2019
PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR
NO. PROVINSI DATA
DASAR (2013)*
KEBUTUHAN PUSKESMAS BARU
2015 2016 2017 2018 2019
1 D.I. Yogyakarta 121 - - - 1 3
2 Jawa Timur 960 - 21 27 28 28
3 Bali 120 - - - -
4 NTB 158 9 5 5 5 5
5 NTT 362 78 12 12 13 13
6 Kalimantan Barat 237 13 7 7 7 7
7 Kalimantan
Tengah
194 2 5 5 6 6
8 Kalimantan
Selatan
228 - - 3 6 6
9 Kalimantan Timur 222 - - - - -
10 Kalimantan Utara - 21 2 2 2 2
INDONESIA 9.957 998 190 213 245 257
Kebutuhan Puskesmas Baru per Provinsi Tahun 2015 - 2019
Sumber: Roadmap Supply Side JKN bersumber dari Profil Kesehatan 2013
Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
350 700 1.400 2.800 5.600
Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
700 1.400 2.800 5.600 6.000
Target RPJMN 2015 - 2019
Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi
Indikator
Target cakupan pada 40%
berpendapatan terbawah
Rasio akses kelompok penduduk
berpendapatan terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil
5)
Kepemilikan akte kelahiran (%) 77,4 0,77
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%)
70 0,62
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
63 0,74
CPR all methos pada perempuan usia 15-49 tahun (%)
65 0,92
Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity)
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
• Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat.
• Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui penguatan upaya promotif dan preventif serta pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi
37
SASARAN RPJMN 2015-2019 (Buku II)
38
No Indikator Status Awal Target 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346 (SP 2010)
306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013)
24
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 (2013) 28
2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen) 10,2 (2013) 8
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 38,0 (2013) 50
4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17
5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2012) 9,5
6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28
39
No Indikator Status Awal Target 2019
3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5
3. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300
4. Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta 20 (2013) 34
5. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis 0 35
6. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
15,3
40
7. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
8. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013)
15,4
9. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun 7,2 (2013)
5,4
10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
- 40
Sasaran RPJMN 2015-2019
40
No Indikator Status Awal Target 2019
4 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan berkualitas
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi
0 5.600
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 10 (2013)
481
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 95
5
Meningkatnya Perlindungan Finansial
1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
86,4 107,2
2. Unmet need pelayanan kesehatan 7 1
6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600
2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 29 60
3. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
25.000 56.910
Sasaran RPJMN 2015-2019
41
Sasaran RPJMN 2015-2019
8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan
11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness).
12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional
No Indikator Status Awal Target 2019
7
Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90
2. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94
3. Presentase makanan yang memenuhi syarat 87,6 (2013) 90,1
Arah Kebijakan
42
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Kerangka Pelaksanaan
• Kerangka Pendanaan • Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi
masyarakat
• Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat
• Kerangka Regulasi • Penyusunan peraturan perundangan terkait kesehatan: 4 RUU,
JKN, SDMK, rekam medis & pembiayaan PPP
• Kerangka Kelembagaan • Nomenklatur kelembagaan dalam rangka sinergitas perencanaan,
monev, penguatan POM, Health Technology Assesment
43
Terima Kasih
44