rpp instrumen ekonomi lingkungan hidup -...
TRANSCRIPT
RPP INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
Oleh:
Asdep Ekonomi Lingkunga
Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Disampaikan pada
Pertemuan Konsultasi Publik
Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta, Januari 2015
1. Pasal 42 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa: Dalam
rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup”.
Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:
perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
pendanaan lingkungan hidup; dan
insentif dan/atau disinsentif.
2. Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (4) UU 32 Tahun 2009
tentang PPLH sbb:
1) Pasal 43 ayat (4):
Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2) Pasal 55 ayat (4):
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
DASAR PENYUSUNAN RPP INSTRUMEN EKONOMI
LINGKUNGAN
3
RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk:
1. mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
dan kegiatan ekonomi;
2. memastikan tersedianya dana bagi upaya pemulihan dan
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup; dan
3. mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan
untuk memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan hidup ke
dalam pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
TUJUAN PENYUSUNAN RPP IELH
4
Ruang lingkup instrumen ekonomi lingkungan
hidup meliputi:
1. perencanaan pembangunan dan kegiatan
ekonomi;
2. pendanaan lingkungan hidup; dan
3. insentif dan/atau disinsentif.
RUANG LINGKUP INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
5
STRUKTUR RPP INSTRUMEN EKONOMI LH
BAB MATERI I KETENTUAN UMUM (Pasal 1-4)
1. Definisi dan istilah 2. Tujuan 3. Prinsip 4. Ruang Lingkup Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
II INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN EKONOMI
(Pasal 5 - 35)
1. Umum 2. Penyusunan Neraca SDA dan LH 3. Penyusunan PDB/PDRB Hijau 4. Internalisasi Biaya Lingkungan Hidup: a. Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup b. Imbal Jasa Lingkungan Hidup
III INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Pasal 36- 49)
1. Umum 2. Dana Jaminan Pemulihan LH 3. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan dan Pemulihan Lingkungan hHdup 4. Dana Amanah Lingkungan HIdup
IV INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF (Pasal 50- 99) V PEMBIAYAAN (100) VI KETENTUAN PERALIHAN (pasal 101) VI KETENTUAN PENUTUP (Pasal 102)
1. Umum 2. Label Ramah Lingkungan Hidup 3. Pengadaan Barang dan Jasa yang Ramah LH 4. Penerapan Pajak, Retribusi, dan Subsidi LH 5. Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Ramah Lingkungan 6. Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau emisi 7. Asuransi Lingkungan Hidup 8. Penghargaan Kinerja di Bidang PPLH 9. Pengembangan sistem Pembayaran Jasa LH 10. Penerapan Sistem Pengembangan Dana Deposit (DRS)
MATERI DAN MUATAN DRAF RPP INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
6
7
1) Neraca SDA dan LH
INSTRUMEN EKONOMI
2) PDB/PDRB Hijau
3) Internalisasi Biaya Lingkungan: a) Kompensasi Jasa Lingkungan b) Imbal Jasa Lingkungan c) Lainnya
1) Mekanisme/Tata Laksana
LINGJKUP PENGATURAN
2) Kelembagaan
3) Kewenangan
8
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
1. Neraca Sumber Daya Alam dan LH
• Bentuk, fungsi dan tahapan penyusunan Neraca SDA dan LH;
• Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota menyusun neraca SDALH: neraca fisik danmoneter;
• Neraca disusun setiap tahun dan mencakup: persediaan, pemanfaatan, perubahan (penambahan, pengurangan) SDA dan LH ;
• Menteri menyusun pedoman penyusunan Neraca SDALH;
• Mekanisme penyusunan dan koordinasi anatar sektor dalam penyusunan Neraca SDA dan LH
2. PDB/PDRB HIJAU
• PDB/PDRB Hijau sebagai dasar perencanaan pembangunan dengan sinyal yang lebih tepat terhadap hasil pembangunan (kinerja lingkungan)
• Pemerintah/pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyusun PDB/PDRB Hijau
• PDB/PDRB konvensional merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDB/PDRB Hijau
• Menteri menyiapkan pedoman penyusunan PDB/PDRBHijau
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(1.1)
9
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
3. Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup
• Kompensasi Jasa LH dilakukan oleh penyedia dan/pemanfaat: Pemerintah, pemerintah daerah
• Dasar: kesepakatan kerjasama
• Sumber dana: APBN, APBD, dan sumber lain
• Dapat dibentuk lembaga pelaksana
• Mekanisme pelaksanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan
• TipologI jasa lingkungan diantaranya perlindungan DAS, perlindungan kehati, penyerapan karbon, dan keindahan alam
• Bentuk kompensasi: uang atau sesuatu lain
• Nilai kompensasi: biaya ekonomi upaya konservasi dan transaksi pelaksanaan kerjasama
• Pemberian kompensasi untuk: rehabilitasi, peningkapatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan, infrastruktur
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(1.2)
10
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
4. Imbal Jasa LH • Pelaksanaan imbal jasa lingkungan melalui dua mekanisme ;
1) Pemerintah selaku penyedia dan setiap orang dan kelompok masyarakat selaku pemanfaat.
2) Setiap orang dan kelompok masyarakat selaku penyedia dan pemerintah selaku pemanfaat
• Pihak yang menjadi penyedia jasa LH: orang, kelompok masyarakat, pemerintah dan pemda
• Mekanisme pelaksanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan
• TipologI jasa lingkungan diantaranya perlindungan DAS, perlindungan kehati, penyerapan karbon, dan keindahan alam
• Bentuk imbal jasa: uang atau sesuatu lain
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(1.3)
11
1) Dana Jaminan Pemulihan LH
INSTRUMEN EKONOMI
2) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH
3) Dana Amanah/ Bantuan untuk Konservasi
1) Para pihak yang wajib menyiapkan dana penjaminan
2) Kriteria dan komponen yang menentukan besarnya penjaminan
3) Mekanisme pendanaan dan ketentuan penggunaanya
4) Bentuk dan sumber dana
5) Kelembagaan
LINGKUP PENGATURAN
1/26/2015
1) Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan
3) Pajak, Retribusi dan Subsidi LH
4) Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Ramah LH
7) Pembayaran Jasa Lingkungan
6) Asuransi LH
2) Label Ramah LH
8) Penghargaan Kinerja di Bidang LH
5) Perdagangan Ijin Pem- buangan Limbah/atau Emisi
INSTRUMEN EKONOMI
9) Sistem Pengembalian Dana Deposit
INSTRUMEN EKONOMI JASA
LINGKUNGAN DALAM UU 32
TAHUN 2009
1) Neraca SDA dan LH
INSTRUMEN EKONOMI
2) PDB/PDRB Hijau
3) Internalisasi Biaya Lingkungan: a) Kompensasi Jasa Lingkungan b) Imbal Jasa Lingkungan c) Lainnya
13
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
1. Dana Jaminan
Pemulihan
• Memberikan kepastian perlindungan /pemulihan lingkungan
oleh pelaku usaha
• Pemilik ijin lingkungan menyediakan Dana Jaminan Pemulihan
• Penggunaan dana jaminan untuk pemulihan
• Bentuk jaminan (rekening bank; deposito berjangka; bank
garansi diterbitkan; dana cadangan (accounting reserve), yang
diumumkan di laporan keuangan untuk perusahaan terbuka;
dan/atau polis asuransi
• Tata cara perhitungan melalui peraturan menteri
• Tata cara penggunaan sesuai perundangan
• Sanksi administrasi
2. Dana
Penanggulangan
Pencemaran dan/
atau Kerusakan
LH
• Penyediaan dana guna memastikan penanggulangan dampak
lingkungan
• Pemerintah dan Pemda wajib menyiapkan dana
• Lingkup dan Mekanisme Penggunaan dana
• Alokasi dana melalui APBN/APBD
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(2.1)
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
3. Dana Amanah untuk Konservasi
• Dana amanah digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam mengatasi permasalaahan lingkungan secara segera;
• Peruntukan dana: perlindungan sumber daya alam;. pengawetan sumber daya alam; dan/atau pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
• Kelembagaan
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(2.2)
15
1) Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan
3) Pajak, Retribusi dan Subsidi LH
4) Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Ramah LH
7) Pembayaran Jasa Lingkungan
6) Asuransi LH
2) Label Ramah LH
8) Penghargaan Kinerja di Bidang LH
5) Perdagangan Ijin Pem- buangan Limbah/atau Emisi
INSTRUMEN EKONOMI
1) Tata cara peng- hitungan besarnya pungutan lingkungan
2) Kelembagaan dan kriteria kelembagaannya
3) Kriteria dan mekanisme penerapan
4) Sistem quality assurance dan quality control
5) Kriteria penerima insentif/ dan atau disinsentif
LINGKUP PENGATURAN
9) Sistem Pengembalian Dana Deposit
16
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
1. Pengembangan label
ramah lingkungan
• Mendorong pasar untuk memproduksi dan
memanfaatkan produk ramah lingkungan
• Kriteria label ramah lingkungan dan ruang lingkupnya
• Jenis label ramah lingkungan
• Mekanisme pemberian label ramah lingkungan
• Lembaga pemberi sertifikasi
2. Pengadaan barang dan
jasa yang ramah
lingkungan
• Mendorong pengunaan barang ramah lingkungan
• Menjadi pertimbangan dan/atau prioritas dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah
• Lingkup barang dan jasa ramah lingkungan label
lingkungan
• Hal-hal yg dilakukan pemerintah dalam memprioritaskan
pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan
(pendataan, publikasi, penghargaan)
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(3.1)
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
3. Penerapan Pajak, Retribusi dan Subsidi Lingkungan Hidup
Pajak : Dasar Pengenaan tarif terkait lingkungan dan kriterianya Biaya lingkungan berdasarkan potensi dampak Pemanfaatan dana dari pajak terkait lingkungan sebesar-besarnya bagi lingkungan Tata cara pemasukan biaya lingkungan dalam penetapan tarif pajak diatur dalam peraturan menteri
Retribusi : Dasar perhitungan guna pengenaan besar tarif retribusi Pemanfaatan dana hasil retribusi
Subsidi : Kriteria penerima subsidi Sumber dana dan pengalokasian subsidi lingkungan Peruntukkan subsidi lingkungan
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(3.2)
18
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
4. Lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan
Lembaga Keuangan ramah lingkungan : •Kriteria Kebijakan pembiayaan & penyediaan jasa dan atau produk keuangan ramah lingkungan
Pasar Modal ramah lingkungan :
•Kriteria dan publikasi emiten ramah lingkungan
5. Perdagangan ijin limbah dan/atau emisi
• Perdagangan izin berdasarkan daya dukung dan daya tampung • Kewajiban pembeli dan penjual izin pembuangan limbah
dan/atau emisi • Hal-hal yang dilakukan pemerintah dan Pemda (kuota emisi,
mekanisme jual beli dan fasilitasi)
6. Pengembangan sistem pembayaran jasa LH
• Para pihak dan perannya yang terlibat dalam sistem pembayaran jasa lingkungan
• Hal-hal yang dapat dijadikan obyek pembayaran • Peran pemerintah, Pemda dan organisasi kemasyarakatan bagi
terselenggaranya pembayaran jasa lingkungan
7. Asuransi LH
• Kriteria asuransi LH • Jenis resiko lingkungan yg menjadi pertanggungan • Dasar Penetapan besaran asuransi lingkungan • Kesegeraan pembayaran dan apabila terjadi keberatan
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(3.3)
19
JENIS INSTRUMEN MATERI PENGATURAN
8. Penghargaan kinerja di Bidang PPLH
• Penerima penghargaan kinerja lingkungan • Hal-hal yang dilakukan pemerintah dan Pemda
dalam membangun sistem penghargaan kinerja lingkungan (program, kriteria, sosialisasi, dan harmonisasi program dan kegiatan)
• Kriteria penilaian penghargaan • Bentuk penghargaan
9. Pengembalian Dana Deposit
• Dasar penetapan besaran Dana Deposit • Peran dan kewajiban para pihak dalam
pengembalian dana deposit • Hak konsumen untuk menerima dana deposit • Peruntukkan dana deposit • Mekanisme peneriman produk bekas dan
pengembalian dana deposit • Pemerintah dan pemda wajib mengembangkan
sistem pengembalian dana deposit
JENIS INSTRUMEN DAN MATERI PENGATURAN(3.4)
TERIMA KASIH