ruang lingkup dan pentingnya eko sdm
TRANSCRIPT
“RUANG LINGKUP SDM KEPENDUDUKAN”
O
L
E
H
:
NAMA: YUCA SIAHAAN
NIM:F0109109/EP-A
STUDI PEMBANGUNAN - FE
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
Ruang Lingkup Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan
Sumber Daya Manusia atau human resources mengandung 2 pengertian, yaitu:
- Pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa kualitas yang dapat
diberikan dalam roses produksi. SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan
dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.
- Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu untuk memberikan jasa atau
usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang
mempunyai nilai ekonomis, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan
masyarakat. Kelompok penduduk dala usia bekerja didefenisikan sebagai penduduk
dalam usia kerja (working-age population).
Ekonomi SDM adalah ilmu yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan
dan pemamfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
Atau dengan kata lain, Ekonomi Sumber Daya Manusia merupakan penerapan teori
ekonomi pada analisis sumber daya manusia.
Ruang lingkup ekonomi sumberdaya manusia antara lain meliputi: dinamika
kependudukan, ketenagakerjaan, struktur ketenagakerjaan, sektor informal-formal, transisi
kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja,
pekerja anak, perencanaan ketenagakerjaan, serta penduduk dan pembangunan ekonomi.
Melihat ruang lingkup tersebut berarti ekonomi sumberdaya manusia (Human resources
economic) berkaitan dengan studi : perencanaan sumberdaya manusia (Human resources
planning), ekonomi ketenagakerjaan (Labor economics), dan ekonomi kependudukan
(Population economics).
Adapun bahasan dalam ekonomi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:
1.) Sejarah perkembangan penduduk dan Transisi demografi;
2) Penduduk dan Pembangunan ekonomi;
3) Konsep dasar ekonomi kependudukan;
4) Fertilitas dan Pembangunan;
5) Mortalitas dan pembangunan;
6) Migrasi penduduk hubungannya dengan pembangunan ekonomi;
7) Indikator kualitas penduduk; dan
8) Isu-Isu kependudukan masa sekarang dan yang akan datang.
Pentingnya Mempelajari Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan
SDM mempunyai peranan dalam sebagai faktor produksi, yakni sebagai input
dalam pross produksi (Solow). Sama seperti faktor produksi lainnya, SDM sebagai
faktor produksi juga terbatas. Maka ekonomi SDM menerangkan bagaimana
memamfaatkan SDM sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna
memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat.
Smith beranggapan bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang
menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam tidak ada artinya kalau tidak
ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermamfaat bagi
kehidupan.
Untuk keefektifitasan produksi, sangat diperlukan sumber daya manusia yang
bagus dengan etos kerja yang baik dan keahlian. Perlu usaha baik melalui pembinaan
ataupun pelatihan untuk SDM tenaga kerja yang mana menjadi faktor utama dalam
proses produksi. Dengan hal di atas, peningkatan produktivitas akan bisa tercapai.
Untuk alasan – alasan di ataslah maka sangat perlu / penting mempelajari
ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan demi kepentingan peningkatan /
pembangunan ekonomi.
A. Sumberdaya Manusia dalam Konteks Pembangunan Nasional
Hubungannya dengan konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang
seutuhnya, kemampuan professional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu
sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian
yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam
membentuk profesionalisme.
Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumberdaya
manusia (SDM) yaitu:
(1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani,
rohani dan kejuangan, maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan
pemukiman yang sehat;
(2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya;
(3) Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan,
mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan; serta
(4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang
mendukung upaya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia.
Kebijaksanaan ini merupakan kebijaksanaan yang bersifat lintas sektoral serta menjadi
dasar keterpaduan kebijaksanaan dan program yang bersifat sektoral.
Secara operasional upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilaksanakan melalui
berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.
Kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup, antara lain meliputi:
(1) Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa
mendatang, dalam arti responsive terhadap dinamika pembangunan dan permintaan
pasar kerja, sehingga sesuai dengan kebutuhan (deman driven);
(2) Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat,
serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk
miskin dan daerah terpencil;
(3) Untuk penduduk miskin, peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan
keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif, serta mendorong semangat
keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan;
(4) Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan
keluarga berencana, serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran
penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industry di pedesaan.
Secara umum, peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan peningkatan
kemampuan/keterampilan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif, dan
membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Pelatihan tenaga kerja lebih
diarahkan kepada pengembangan usaha yang mandiri dan professional, sehingga dapat
berkembang menjadi kader wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya,
mobilitas sumberdaya, terutama tenaga kerja dari kegiatan yang kurang produktif ke kegiatan
yang lebih produktif di tingkatkan, disertai oleh pengembangan system perlindungan tenaga
kerja.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka koordinasi antar lembaga
pemerintah, maupun antara lembaga-lembaga dimasyarakat dalam pengembangan sumberdaya
manusia perlu lebih dikembangkan. Masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta), koperasi dan
organisasi kemasyarakatan lainnya di dorong untuk lebih partisipatif dalam berbagai upaya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Sumberdaya Manusia
Proses pengembangan sumberdaya manusia adalah suatu condition sine quanon, yang
harus ada dan terjadi di suatu organisasi. Namun demikian dalam pelaksanaan pengembangan
sumberdaya manusia ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor baik dari dalam diri organisasi
itu sendiri maupun dari luar organisasi yang bersangkutan (internal dan eksternal).
C.1. Faktor Internal
Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat
dikendalikan oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Secara terinci
faktor-faktor tersebut antara lain:
C.1.1. Misi dan Tujuan Organisasi
Pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam rangka mencapai tujuan ini
diperlukan kemampuan tenaga (sumberdaya manusia), dan ini hanya dapat dicapai dengan
pengembangan sumberdaya manusia dalam organisasi tersebut.
C.1.2. Strategi Pencapaian Tujuan
Setiap organisasi mempunyai strategi tertentu, untuk itu diperlukan kemampuan karyawannya
dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan diluar yang dapat mempunyai dampak
terhadap organisasinya.
C.1.3. Sifat dan Jenis Kegiatan
Suatu organisasi yang sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, maka pola
pengembangan sumberdaya manusianya akan berbeda dengan organisasi yang bersifat ilmiah
misalnya.
C.1.4. Jenis dan Teknologi yang Digunakan
Pengembangan sumberdaya manusia diperlukan, baik untuk mempersiapkan tenaga
guna menangani pengoperasian teknologi itu, atau mungkin untuk menangani pengoperasian
teknologi itu, atau mungkin untuk menangani terjadinya otomatisasi kegiatan-kegiatan yang
semula dilakukan oleh manusia.
C.2. Faktor Eksternal
Organisasi itu berada di dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan
di mana organisasi itu berada.
C.2.1. Kebijaksanaan Pemerintah
Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundangan-
undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat
pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh
organisasi.
C.2.1. Sosial Budaya Masyarakat
Suatu organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar
belakang sosio-budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam mengembangkan
sumberdaya dalam suatu organisasi faktor ini perlu dikembangkan.
C.2.2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi dewasa ini telah
sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu suatu organisasi yang baik harus mengikuti arus
tersebut.
KETENAGAKERJAAN
Populasi terbagi dalam dua grup:
1. kelompok umur di bawah 15 tahun (bukan usia produktif)
2. kelompok umur 15 tahun ke atas (usia produktif)
Tenaga Kerja
Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun
sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari
pekerjaan dikategorikan bekerja.
Bukan Tenaga Kerja
Penduduk berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak termasuk dalam tenaga kerja, adalah
mereka yang bersekolah, ibu rumah tangga, dan lainnya.
Pekerja/Karyawan
Mereka yang bekerja untuk memperoleh upah/gaji atau membantu orang lain untuk
mendapat keuntungan sekurang-kurangnya satu (1) jam pada hari seminggu sebelum
pencacahan. Pada Sensus Penduduk 1971, mereka yang bekerja untuk mendapatkan
keuntungan, selama skala pencacahan, sekurang-kurangnya dua (2) hari pada hari
seminggu sebelum pencacahan.
Mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja
Mereka yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja untuk beberapa alasan
selama seminggu yang lalu
Mencari pekerjaan
Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan selama
seminggu yang lalu.
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi
suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah baik
sekolah negeri maupun swasta. Pada tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah
lanjutan atas, seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi jika
mengikuti ujian dan lulus, dianggap tamat. Untuk tingkat akademi/universitas adalah
mereka yang mendapat gelar Sarjana Muda/Sarjana (BA, BSc, BcHk, Dr, Dra, Drs, Ir,
SH dan sebagainya).
Industri
Merupakan cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya
dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi
Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).
Status Pekerja
Status pekerja seseorang dalam suatu perusahaan atau badan usaha sejenisnya pada
tempat dimana ia bekerja. Status tersebut diklasifikasikan dalam:
1. Berusaha sendiri tanpa rekan kerja atau bantuan orang lain.
2. Berusaha sendiri dibantu oleh anggota keluarga atau karyawan sementara.
3. Pengusaha dengan pekerja tetap
4. Karyawan
5. Pekerja tidak dibayar
Pekerjaan
Adalah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei
diselenggarakan , tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja. Pekerjaan ini
diklasifikasikan menurut Standard Klasifikasi Kerja Indonesia (kji) .
Sumber Data
Sensus Penduduk dan Survei lainnya adalah sumber utama dari Statistik Tenaga Kerja.
Sumber-sumber sensus dan survei adalah sebagai berikut:
1. Sensus Penduduk (1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000)
2. Survei Antar Sensus/SUPAS(1976, 1985, 1995, dan 2005)
3. Survei Tenaga kerja Nasional /Sakernas (1976 to 1978, 1986 to 1994, 1996,
1997, 1998, 1999)
4. Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas(1982, 1992 to 1995, 1996, 1997, 1998,
1999)
CAKUPAN
Data tenaga kerja dikumpulkan berdasarkan sampel. Bagaimanapun, survey
direncanakan untuk mencakup semua wilayah geografis Indonesia. Daftar
cakupan dan ukuran sampel, adalah sebagi berikut:
1. Sensus Penduduk (SP)
Pada SP 1971, jumlah rumah tangga terpilih adalah sekitar 3,8 persen dari
populasi. Penduduk yang berdomisili di Timor Timur dan daerah terisolasi di
Papua dikeluarkan.
2. Intercensal Population Survey (IPS)
Pada IPS pertama kali, yang diadakan pada tahun 1976, terdapat 60.733 rumah
tangga yang termasuk di dalamnya. Pada saat itu, hanya 26 propinsi yang
tercakup. Pada IPS yang kedua, yang diadakan tahun 1985, terdapat 125.400
rumah tangga yang tercakup. IPS yang ketiga, diadakan pada tahun 1995,
terdapat 206.848 rumah tangga yang tercakup dari seluruh wilayah geografis
Indonesia.
3. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Survei ini dimulai sejak tahun 1976. Oleh karena Sakernas dilaksanakan pertama
kali oleh BPS, survei ini dijadikan dasar, khususnya desain kuesioner yang
paling bermanfaat untuk survei sejenis lainnya. Sakernas selanjutnya
diselenggarakan tahun 1977, 1978, 1986 sampai 1994. Timor Timur tidak
termasuk dalam dua survey pertama. Jumlah rumah tangga yang tercakup dalam
tiap periode survey berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :
1976 meliputi sekitar 95,400 rumah tangga.
1977 dan 1978 Sakernas meliputi sekitar 71,550 rumah tangga
1986 sampai 1993 Sakernas meliputi sekitar 65,490 rumah tangga
1994 Sakernas meliputi sekitar 65,524 rumah tangga
1997 Sakernas meliputi sekitar 65,664 rumah tangga
1998 Sakernas meliputi sekitar 49,248 rumah tangga
1999 Sakernas meliputi sekitar 48,576 rumah tangga
4. Survei Sosial Ekonomi Nasonal (Susenas)
Pada dasarnya, survey ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang keadaan
sosial ekonomi penduduk Indonesia. Meskipun begitu, informasi mengenai
tenaga kerja juga dikumpulkan, khususnya pada Susenas tahun1982 dimana
tenaga kerja dijadikan sebagai modul utama. Susenas diselenggarakan di semua
provinsi (27) dan mencakup 60,400 rumah tangga di tahun 1982. Mulai tahun
1992 dan (paling tidak sampai 1995) jumlah rumah tangga diperbesar hingga
206,076. Dari survey yang besar ini diharapkan, parameter-parameter untuk
wilayah kecil dapat di-estimasi.
Intensitas
Berdasarkan nilai penting dan peraturan pemerintah, Sensus Penduduk dan Survey
Penduduk Antar Sensus diselenggarakan setiap sepuluh tahun. Survey-survey lainnya
diselenggarakan empat kali dalam setahun (Sakernas 1976, 1986, sampai 1993) atau
setahun sekali (Sakernas 1994, 1996, 1997, 1998, dan Susenas).
Variabel yang dikumpulkan pada saat Sensus atau Survey
Variable PC IPS Sakernas Susenas
Jenis Kelamin v v v v
Hubungan dengan Kepala Rumahtangga v v v* v
Pendidikan Tertinggi v v v v
Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu v v v v
Bekerja Paling Sedikit Selama 1 Jam v v v v
Sementara Tidak Bekerja v v v v
Sedang Bekerja v v v -
Hari dan Jam Kerja v v v v
Lapangan Pekerjaan Utama v v v* v
Jenis Pekerjaan Utama v v v v
Status Pekerjaan Utama v v v v
Lama Jam Kerja Pekerjaa Utama v v v -
Lamanya Hari Kerja Pekerjaan Utama - - v -
Rata-rata Upah/Gaji - - v -
Mencari Pekerjaan v v v v
Mencari kerja - v v -
Langkah-langkah yang diambil dalam mencari kerja - v v -
Lama waktu mencari kerja - v v -
Jenis pekerjaan (Paruh waktu/Pekerja Tetap) - v v -
Pekerjaan Tetap v v v** -
Hari kerja/jam kerja pekerjaan tambahan - v - -
Golongan industri pekerjaan tambahan utama v v - -
Alasan tidak mencari kerja v v - -
Telah bekerja selama setahun yang lalu v v - -
Golongan industri pekerjaan setahun yang lalu v v - -
Catatan : *). Tidak tercakup dalam Sakernas sebelum tahun 1994 (Sakernas triwulanan)
KEPENDUDUKAN
Penduduk:
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik
Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6
bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
Usia:
Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut
sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui umur dari
responden. Penghitungan umur harus selalu dibulatkan kebawah, atau disebut juga umur
menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran
seseorang tidak diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian
penting baik nasional maupun daerah.
Status Perkawinan:
a. Belum Kawin
Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.
b. Kawin
Status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam perkawinan, baik
tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk didalamnya mereka yang kawin sah
secara hukum (hukum adat, agama, negara, dsb) maupun mereka yang hidup
bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
c. Cerai Hidup
Status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena
bercerai dan belum kawin lagi.
d. Cerai Mati
Status untuk mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya
karena meninggal dunia dan belum kawin lagi.
Anak Lahir Hidup:
Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memeperlihatkan tanda-
tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas,
menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya.
Anak Masih Hidup:
Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat
pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang
tinggal terpisah.
Tempat Lahir:
Tempat lahir responden adalah propinsi tempat tinggal ibu kandungnya pada
saat melahirkannya.
Sensus Penduduk
Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk
dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk
menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel.informasi
yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel.
Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area
pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan
de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal;
sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan
pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar
dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.
Survey Penduduk Antar Sensus
Survey penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus
penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai
kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.
Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia
Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi,
khususnya fertilitas, keluarga berencana dan mortalitas. Rumah tangga terpilih
diwawancara untuk tujuan ini.
Registrasi Penduduk
Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi
perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan
menambahkan satu catatan kedalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas
ini( dilakukan oleh kementrian dalam negeri) menggunakan pendekatan de jure .
Cakupan
Sensus penduduk dan registrasi penduduk mencakup semua wilayah geografi
Indonesia.Pada sensus penduduk 1971, informasi lengkap dikumpulkan dari 3.8 persen
dari total rumah tangga kecuali timor timur, dimana pada tahun 1980 dan 1990
informasi yang sama dikumpulkan dari 5 persen dari total rumah tangga atau sekitar 2
juta rumah tangga.
Pada tahun 1976, survei penduduk antar sensus mencakup sekitar 60 733 rumah tangga
dari 26 propinsi, sementara pada tahun 1985 jumlah dari rumah tangga yang terpilih
adalah 125 400 dari 27 propinsi di Indonesia.
Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia (1987) mencakup 14000 rumah tangga.
Propinsi dibagi ke dalam tiga tipe yaitu Jawa Bali, luar Jawa Bali I (DI Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan), dan bagian dari luar
Jawa Bali II (Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara).
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (1991 dan 1994) mencakup 27 propinsi.
Jumlah dari rumah tangga terpilih secara berturut- turut adalah 28 000 dan 35 400.
Survei Penduduk Antar Sensus
1. Sensus Penduduk
Informasi yang biasa dikumpulkan dengan penghitungan lengkap misalnya
nama, jenis kelamin dan umur, sedangkan informasi yang lebih detail seperti
hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan,
pendidikan, kelahiran, perpindahan, dan informasi tentang kondisi rumah
dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan sampel.
2. Survei Penduduk Antar Sensus
Informasi yang dikumpulkan dari survei ini sebagian besar adalah sama dengan
yang dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan sampel dari sensus
penduduk menyangkut kelahiran dan kematian.
3. Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia and Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia
DAlam dua survei ini, informasi tentang kelahiran, kematian, kesehatan dan
keluarga berencana adalah yang paling utama diperhatikan. Dengan
memperhatikan kelahiran, survei ini mengumpulkan informasi tentang latar
belakang responden, sejarah kelahiran, preferensi kelahiran, pemberian ASI,
pengetahuan dan praktek dari keluarga berencana, dan pekerjaan responden.
Khususnya dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (1991, 1994),
beberapa pertanyaan telah di tambahkan, misalnya perhatian ibu, kesehatan dan
imunisasi BALITA, dan pada tahun 1994 survei dilakukan untuk
mengumpulkan informasi untuk pengetahuan tentang AIDS dan kematian ibu,
pengeluaran rumah tangga, dan ketersediaan pelayanan keluarga berencana dan
kesehatan.
4. Registrasi Penduduk
Informasi dikumpulkan dalam registrasi penduduk adalah kejadian vital seperti
kelahiran, kematian dan migrasi, yang dialami oleh individu tertentu atau rumah
tangga dan dilaporkan pada perangkat desa.
Referensi:
Simajuntak, Payaman. 1985. “Pengantar Ekonomi Sumber Daya.” Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
S,Mulyadi. 2003. “Ekonomi Sumber Daya Manusia.” Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada
Ananta, Aris (penyunting). 1990. “Ekonomi Sumber Daya Manusia.” Jakarta : Lembaga
Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Mulyadi S., 2002. Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Divisi
Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soekidjo Notoatmodjo, Prof, DR., 2003. Pengembangan Sumberdaya Manusia. PT. Rineka
Cipta. Jakarta
http://www.bps.go.id/