ruang seminar upt. perpustakaan uns surakarta, 28 desember 2011
DESCRIPTION
Selamat Datang. Peserta Sosialisasi Tata Cara Pengisian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011. LHKPN. Oleh Pembantu Rektor II UNS. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Peserta Sosialisasi Tata Cara Pengisian FormulirLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNSSurakarta, 28 Desember 2011
Selamat Datang
Sosialisasi Mengenai Tata Cara Pengisian FormulirLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNSSurakarta, 28 Desember 2011
LHKPNOleh Pembantu Rektor II UNS
Disampaikan dalam
Dasar HukumUndang-Undang
No. 28 Tahun 1999 Tentang
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
TentangPERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
Keputusan KPK No. KEP. 07/KPK/02/2005
TentangTATA CARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAANLHKPN
SE MenPAN SE/03/M.PAN/01/2005
TentangLaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN)
SE MenPAN SE/05/M.PAN/04/2005
TentangLaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN)
Permendiknas No. 48 Tahun 2006Tentang
Jabatan Wajib Lapor Kekayaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
SK Rektor UNS No. 527/UN27/KP/2011Tentang
Penetapan Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan
Universitas Sebelas Maret
Kewajiban PN Terkait LHKPN
Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat
Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun
Mengumumkan harta kekayaannya
Ruang Lingkup PNPenyelenggara Negara (PN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah :1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara3. Menteri4. Gubernur5. Hakim6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan PN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jabatan Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN di lingkungan Depdiknas (Kemdikbud)
Berdasarkan Permendiknas No. 48 Tahun 2006 mewajibkan jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN :1. Pejabat Eselon I di lingkungan Depdiknas2. Pejabat di lingkungan Setjen, Itjen, Ditjen
Manajemen Dikdasmen, Ditjen Dikti, Ditjen PLS, Ditjen PMPTK, Banlitbang
3. Pejabat di lingkungan Kopertis dan PTN4. Pejabat Perbendaharaan
Pejabat yg wajib menyampaikan LHKPNdi lingkungan instansi (PTN)
Berdasarkan SE/05/M.PAN/04/2005, MenPAN meminta kepada masing-masing Pimpinan Instansi untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK
Berdasarkan Permendiknas No. 48 Tahun 2006 pejabat di lingkungan PTN dan Pejabat Perbendaharaan yang wajib menyampaikan LHKPN adalah Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Atasan Langsung Bendahara, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan PUMK
Menindaklanjuti SE/05/M.PAN/04/2005 dan Permendiknas No. 48 Tahun 2006, maka diterbitkan SK Rektor UNS Nomor 527/UN27/KP/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapor Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan UNS
Pejabat Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN di lingkungan UNS
Pejabat wajib menyampaikan LHKPN berdasarkan SK Rektor Nomor 527/UN27/KP/2011 adalah :
No Jabatan No Jabatan
1. Rektor , Pembantu Rektor 8. Kasubbag. Pengadaan Barang/ Jasa, Kasubbag. Inventarisasi & Penghapusan
2. Dekan, Pembantu Dekan 9. Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
3. Ketua & Sekretaris Lembaga 10. Pejabat Penandatanganan SPM
4. Kepala Biro 11. Pejabat Pembuat Komitmen
5. Direktur & Asdir pd PPs dan MM 12. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan
6. Kepala UPT 13. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran
7. Kabag. Keuangan, Kabag. Perlengkapan
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas & Universitas
Jenis Formulir LHKPN
Model KPK-A • PN yang pertama kali melaporkan kekayaannya
Model KPK-B
• PN yg telah menduduki jabatannya selama 2 tahun
• PN yg mengalami mutasi atau promosi jabatan
• PN yg mengakhiri jabatan atau pensiun
• PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN
Tata Cara Pelaporan LHKPNKeputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 2 dan 3
LHKPNDilaporkan : sebelum, selama,
setelah memangku jabatan.Paling lambat 2 bulan setelah
resmi menduduki jabatan
Model-ABelum Mengisi
Model-BPernah Mengisi
Pelaporan kekayaan oleh PN selama menjabat
2 tahun setelah PN menduduki jabatan/
sewaktu-2 atas permintaan KPK
memeriksa
Menggunakan
Model-BKPK memeriksa Kekayaan PN ybs sbg pelaksanaan
pasal 5 angka 2 UU No.28 Th. 1999
melaporkan
Tata Cara Pelaporan LHKPN
PN yg mengalami
Mutasi Jabatan
Promosi Jabatan
Mengakhiri Jabatan/Pensiun
Model-B Diisi oleh
Paling lambat 2 bulan setelah serah terima jabatan
Pelaporan dilaksanakan oleh PN ybs/ ahli warisnya apabila
PN ybs meninggal dunia
Tata Cara Pelaporan LHKPN
dilaporkanLHKPNRangkap 2
1 berkas asli utk disampaikan KPK
1 berkas utk arsip PN ybs
Surat Pernyataan & Surat Kuasa ditandatangani PN ybs
di atas meterai
Dilampiri FC akta/ bukti/ surat kepemilikan harta
kekayaan
Pengumuman LHKPNKeputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 5
Pengumuman LHKPN dilakukan setelah LHKPN diterima KPK dan dilakukan verifikasi
Pengumuman kekayaan dilakukan sebelum, selama dan setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara RI/ Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan
Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh PN ybs dan atau oleh KPK berdasarkan surat kuasa yang diberikan PN kepada KPK
Pengumuman LHKPNMedia lain yang ditetapkan oleh KPK
Web site KPK dengan format khusus
Papan pengumuman pada kantor KPK
Papan pengumuman pada instansi dimana PN ybs bekerja
Koran Harian Nasional /lokal ditingkat kabupaten dan atau Provinsi dimana PN berdomisili
Alur Proses LHKPN
Alur Proses LHKPN
1. PN menyampaikan LHKPN kpd KPK baik secara langsung maupun lewat pos. Customer Service (CS) LHKPN akan memberikan bukti tanda terima (TT) terkait penyerahan LHKPN kepada PN yang datang secara langsung, atau mengirimkan TT tsb lewat pos
2. KPK melakukan pengecekan thd LHKPN yg diterima. Apabila formulir tidak tepat pengisiannya/dokumen belum lengkap, maka KPK akan menyurati PN untuk mengoreksi isian formulir dan melengkapi dokumen pendukung. Untuk melengkapi dokumen dan memberikan koreksi pengisian, PN dpt menyampaikannya secara langsung ke CS/ lewat pos
Alur Proses LHKPN3. Dokumen yg sudah lengkap akan diproses dan akan
diumumkan pd Tambahan Berita Negara (TBN) dan diberi Nomor Harta Kekayaan (NHK). PN wajib mengingat NHK untuk kebutuhan pelaporan berikutnya. TBN dan Poster Pengumuman akan disampaikan kpd PN melalui instansi masing-masing Penyelenggara
4. PN wajib menempelkan Poster Pengumuman tsb pada media pengumuman di kantor/instansi PN dan menyampaikan lembar pemberitahuan pengumuman LHKPN di instansi ke KPK
Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban terkait LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (PP 53 Tahun 2010)
Data Statistik Penyampaian LHKPN(s/d. 27 Desember 2011)
No Uraian Jumlah LHKPNModel KPK-A
LHKPNModel KPK-B
Pejabat % Pejabat % Pejabat %
1 Jumlah Wajib Lapor LHKPN 222 100% 111 100% 111 100%
2 Wajib Lapor LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN 128 58% 98 88% 30 27%
3 Wajib Lapor LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN 94 42% 13 12% 81 73%
4Wajib Lapor LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN dan telah diumumkan
74 33% 64 58% 10 34%
5Wajib Lapor LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN tetapi belum diumumkan
54 24% 34 31% 20 25%
Data Statistik Penyampaian LHKPN Per Unit Kerja(s/d 27 Desember 2011)
No Unit Kerja
Menyerahkan LHKPN
Sudah BelumJumlah
Model-A % Model-B % Model-A % Model-B %
1 Kantor Pusat 29 82,86 7 20,00 6 17,14 28 80,00 35
2 Fak. Sastra & Seni Rupa 9 100,00 2 22,22 0,00 7 77,78 9
3 Fak. K I P 11 100,00 0,00 0,00 11 100,00 11
4 Fak. Hukum 8 100,00 1 12,50 0,00 7 87,50 8
5 Fak. Ekonomi 6 85,71 5 71,43 1 14,29 2 28,57 7
6 Fak. I S I P 8 100,00 1 12,50 0,00 7 87,50 8
7 Fak. Pertanian 7 100,00 7 100,00 0,00 0 0,00 7
8 Fak. Kedokteran 3 37,50 1 12,50 5 62,50 7 87,50 8
9 Fak. Teknik 10 90,91 4 36,36 1 9,09 7 63,64 11
10 Fak. M I P A 7 100,00 2 28,57 0 0,00 5 71,43 7
Jumlah 98 30 13 81 111
Data Statistik Penyampaian LHKPN Yang Sudah Diumumkan (s/d. 27 Desember 2011)
No Unit Kerja
Diumumkan
Sudah Belum
Model-A % Model-B % Model-A % Model-B %
1 Kantor Pusat 19 65,52 4 57,14 10 34,48 3 42,86
2 Fak. Sastra & Seni Rupa 7 77,78 1 50,00 2 22,22 1 50,00
3 Fak. K I P 7 63,64 0,00 4 36,36 0,00
4 Fak. Hukum 7 87,50 0,00 1 12,50 1 100,00
5 Fak. Ekonomi 4 66,67 1 20,00 2 33,33 4 80,00
6 Fak. I S I P 5 62,50 1 100,00 3 37,50 0 0,00
7 Fak. Pertanian 3 42,86 0,00 4 57,14 7 100,00
8 Fak. Kedokteran 1 33,33 0,00 2 66,67 1 100,00
9 Fak. Teknik 6 60,00 1 33,33 4 40,00 3 75,00
10 Fak. M I P A 5 71,43 2 100,00 2 28,57 0 0,00
Jumlah 64 10 34 20
Informasi terkait LHKPN dapat diperoleh di Laman KPK dengan alamat : www.kpk.go.di pada menu LHKPN
Form LHKPN Model A dan B beserta panduan pengisiannya dapat diunduh pada laman dan menu di atas, pada sub menu UNDUH FORM DAN JADWAL BIMTEK atau dapat mengkopi di Bagian Kepegawaian Kantor Pusat UNS
Laman LHKPN
Sekian
Terima Kasih