ruu keperawatan& problematika - · pdf filepengetahuan dan teknologi serta tuntutan...
TRANSCRIPT
3/24/2012
1
Naskah Akademik
PP PPNI
�UU praktik keperawatan ?
� Perbandingan dengan RUU Kep di
Negara lain
� Resistensi profesi lain
� Fokus hanya praktik
�UU keperawatan?
� Integrasi semua kebijakan dari
pendidikan � praktek �
hingga evaluasi
3/24/2012
2
1. Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi
masyarakat yang akan memanfaatkan
pelayanan keperawatan
2. Meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan
mutu pelayanan keperawatan
3. Mempercepat keberhasilan upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat
4. Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi
tenaga perawat yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pelayanan keperawatan
� Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan
� 40%-75% pelayanan di rumah sakit merupakan pelayanan keperawatan (Gillies, 1994),
�Hampir semua pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di rumah sakit dan tempat lain dilakukan oleh perawat (Swansburg & Swansburg,1999)
�Hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI tentang kegiatan perawat di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005)
3/24/2012
3
�80 % Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit
adalah pelayanan/Asuhan Keperawatan
(Gilles, 2000)
�75% Kegiatan Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas adalah kegiatan Keperawatan
(DEPKES 2005)
�60 % tenaga Kesehatan adalah Perawat yang
tersebar tidak terbatas kondisi geografis
�Survei 2010: Ada kesenjangan antara harapan
masyarakat dengan kompetensi saat ini yaitu
92,3% : 68,7%
�Survei (studi kualitatif) 2010: mayoritas
perawat menyatakan bahwa beban kerja
sangat berat karena tidak sesuai dengan
tugas dan fungsi perawat
�Riset alasan perawat Indonesia bekeja di
Belanda, Kuwait dan Jepang karena ingin
meningkatkan kesejahteraan dan
kompetensi
�Potensi brain drain bukan brain circulation
3/24/2012
4
� Sciortino (1995) di 26 puskesmas di Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah: perawat senior
mendiagnosis klinis (medis) dan memberikan
pengobatan dengan bantuan perawat yunior
� Survei Depkes & WHO, 2005: perawat di praktek-praktek swasta: (1) melakukan diagnosa medis (92.6%); (2) tulis resep (93.1%); (3) memberi pengobatan (97.1%); (4) melakukan pre-natal periksa (70.1%) dan tindakan postnatal
� Sutoto (2006) di 2 puskesmas kota dan 2 puskesmas daerah pedesaan: 92% perawat melakukan diagnosis medis dan 93% memberi pengobatan
�MRA (Mutual Recognition Agreement), dimana Konsil Keperawatan sebagai Badan yang independen diperlukan untuk mengatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi bagi praktik perawat.
�Di Asia, 7 dari 10 negara di Asia tenggara telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang praktik keperawatan,
�3 negara yang belum memiliki undang-undang keperawatan adalah Indonesia, Laos dan Vietnam.
3/24/2012
5
4 Alasan:
�Filosofis
�Yuridis
�Sosiologis
�Teknis
� Sebagai profesi, keperawatan meyakini kemandirian dalam mengatur dirinya (self regulated) dalam melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dan perkembangan profesi
� tanggung jawab moral dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat
� Pelayanan dan asuhan keperawatan bersifat unik dengankarakteristik praktik yang otonom, accountable,konstan, berkesinambungan, koordinatif dan advokatif.
� Penyelenggaraan praktik keperawatan yang unikdidasarkan pada kewenangan yang diberikan karenakeahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhankesehatan masyarakat, perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi serta tuntutan globalisasidengan tetap melindungi lingkungan alam.
3/24/2012
6
Bertujuan, relevan, lingkup profesi yang
jelas, kemutlakan profesi, kepentingan
bersama berbagai pihak (masyarakat,
profesi, pemerintah dan pihak terkait
lainnya), keterwakilan yang seimbang,
optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi
dan keselarasan, universal, keadilan,
serta kesetaraan dan kesesuaian
interprofesional (WHO, 2002).
�UU Sisdiknas no. 20 th.2003
�UU no 18 / 2004 tentang IPTEK pasal 14
tentang OP
�UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
�UU no.24 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran
�MRA (mutual recognition arrangement)
3/24/2012
7
� Amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (1):
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
& batin, bertempat tinggal &
mendapatkan lingkungan hidup yang baik
& sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”. Negara
menyediakan pengaturan yang kuat untuk
menjamin pelayanan Kesehatan
masyarakat dengan Professionalitas dan
akuntabilitas Perawat.
�UU No 36 tahun 2009 pasal 63 ayat
(1),(2),(3),(4):
” keperawatan adalah sebuah entitas yang
telah diakui secara Yuridis, dalam hal
penyembuhan, pemulihan dan
pengendalian memerlukan perawatan
yang berdasarkan ilmu Keperawatan,
tentu memerlukan pengaturan lebih
lanjut secara teknis Profesi dalam bentuk
UU keperawatan”
3/24/2012
8
�Hingga saat ini, peraturan-peraturan yang
ada belum ada yang secara
komprehensive, mampu mengawal secara
lengkap:
� kebijakan,
� pendidikan,
� pelatihan,
� pemanfaatan,
� jenjang karir, dan
� manajemen keperawatan
� Sejak tahun 2000 ada 33 Kasus penangkapanPerawat yg sedang melayani masyarakat di
7 Propinsi yang baru dilaporkan datanya.
� Tidak ada perlindungan hukum perawat diPuskesmas karena tidak jelas pengaturankewenangan dan metode pelimpahanwewenang
� Lebih dari 80 % tindakan yang dilakukan olehPerawat di RS dapat dikatagorikan ilegalkarena tidak jelas pengaturannya.
� Kontroversi kewajiban Perawat menolongGawat Darurat (di pidana) disisi lain tidakboleh menyimpan obat
� Tidak ada perlindungan perawat dalammelakuakan Pekerjaan di Sarana Kesehatan
3/24/2012
9
� Kasus Perawat Misran yang telah dimenangkan oleh
Keputusan MA bahwa perlu amendemen pasal dan ayat
tertentu dari UU No. 36/2009 tentang Kesehatan (Kasus
pak Misran dihukum atas putusan PN dan PT yang
memvonis 3 bulan kurungan subsider Rp. 2,5 juta,
karena memberikan pengobatan pada masyarakat
didaerah yang tidak ada dokter, apoteker dan Apotik,
sementara Misran adalah petugas negara yang ditunjuk
sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan
(sebagai Kepala Puskesmas Pembantu yang telah
bertugas selama 18 tahun tanpa masalah dalam
melayani masyarakat
� 40 % puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter
seluruh pelayanan kesehatan dilakukan oleh Perawat.
� Mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan perubahan pardigma pelayanan kesehatan
� Sudah disepakati secara nasional pada tahun 1983 bahwa keperawatan adalah profesi
� Mendekatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan
� Meningkatkan kesinambungan perawatan� Meningkatkan kontribusi pelayanan
keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan
3/24/2012
10
� Bajawa, Kompas - Untuk mendapatkan pertolongan medis, warga Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, harus ke RSU Daerah Bajawa yang berjarak 67 kilometer. Biaya angkutan umum pergi pulang Rp 40.000 per orang.
Alternatif lain, warga berobat ke Puskesmas Marunggela di pusat kota Kecamatan Riung Barat. Berjarak lebih jauh melewati tiga kecamatan. Biaya ojek pp Rp 150.000/orang, angkutan umum,
Rp 70.000/orang.
Kondisi memprihatinkan ini terjadi karena sejak 6 bulan lalu tidak ada perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) Lindi yang berjarak sekitar 7 km dari desa itu.
� Fenomena “Ponari” menunjukkan masyarakat tidak
memperoleh pelayanan kesehatan yg rasional,
karena keterbatasan pengetahuan. Perawat sangat
dekat dg masyarakat dapat mengatasi fenomena
tsb.
� Kurang pemberdayaan Peran Perawat, al: tidak ada
kebijakan peran perawat di puskesmas, sejak 2003
Program PERKESMAS dihapus dari program pokok
puskesmas, sehingga perawat sulit melayani
masyarakat sesuai dengan fungsi sebenarnya
“Asuhan Keperawatan”.
3/24/2012
11
� Tidak didapatkan jaminan yang aman untuk
praktik mandiri Perawat yang mendekatkan
keterjangkauan masyarakat
� Perawat dalam pelayanan kesehatan
bertanggung jawab sendiri terhadap peran
sebagai perawat (akuntabilitas). Namun
tanpa UU Keperawatan, terjadi kasus
Perdata dan Pidana, Perawat menjadi
tersangka, bukan dokter penanggung jawab.
�Sebagai akibat tingginya insiden dan prevalen
penyakit di pedesaan, yang
penanggulangannya telah sangat
memerlukan intervensi medis, dan sementara
itu penyebaran tenaga dokter di pedesaan
tidak merata
� Sekitar 30% Puskemas di Indonesia, tidak
memiliki tenaga dokter
�Perlu diberdayakan tenaga keperawatan
dalam menanggulangi masalah kesehatan
yang telah memerlukan intervensi medis
3/24/2012
12
� Jumlah perawat:
� Jumlah saat ini 500.000 orang perawat Indonesia
� Penyebaran perawat
� Pwt Puskesmas : 55.194 orang (pusdtin Depkes)
� Pwt di RS : 113.555 orang (pusdatin Depkes)
� Selebihnya berada di RS Swasta, Klinik, Balai
pengobatan, praktik mandiri, pengajar dll.
� Pertumbuhan perawat mencapai 20 ribu-24
ribu/th, dengan tingkat penyerapan hanya
kurang dari 10 % pertahun
� Kompetensi perawat, skill mix
� Proporsi perawat 60%
� Sebaran perawat hingga pelosok dan
perbatasan
� Jenjang dan mutu pendidikan perawat
� Kedekatan masyarakat
3/24/2012
13
� 56.1% melakukan asuhan keperawatan dalam Puskesmas dengan baik,
� 55.29% melakukan asuhan keperawatan keluarga
� 52.4% sudah menerapkan asuhan keperawatan kelompok
� 92,6% menetapkan diagnosis penyakit
� 93,1% membuat resep obat
� 97.1% melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar gedung puskesmas
� 70% melakukan pemeriksaan kehamilan
� 57,7%melakukan pertolongan ersalinan (57.7%).
(Depkes & UI, 2005)
�Anggaran daerah untuk kesehatan antara 2,5% - 4% dan maksimal 7% dari APBD
�Puskesmas (7.550 unit), puskesmas pembantu (22.002 unit) dan pusesmas keliling (6.132 unit)
�Rasio penduduk: Nakes per 100,000 penduduk
(SKN 2004) � Perawat 108.53,
� Bidan 28.40 dan
� dokter 17.47
�Pertumbuhan institusi pendidikan perawat
3/24/2012
14
27
2. Perawat memang ditempatkan pula di
komunitas, tetapi pemanfaatan tenaga
perawat tidak optimal� Penyelesaian masalah kesehatan masyarakat
di pedesaan telah memerlukan intervensi medis
� Tetapi kompetensi perawat yang ditempatkan di
pedesaan terbatas pada intervensi
keperawatan
3. Akibatnya, penyelesaian masalah
kesehatan masyarakat menjadi terhambat.� Terbatasnya kompetensi dan ruang gerak
perawat menyebabkan banyak masalah
kesehatan masyarakat tidak terselesaikan
�Globalisasi suatu tantangan versus ancaman
serius terhadap martabat bangsa.
�Belum ada sistem “Registered Nurse (RN)”,
belum terstandarisasi kompetensi perawat
secara nasional
�Lebih dari 1000 perawat Indonesia bekerja di
Jepang 50% candidate nurse (belum RN),
50 % menjadi care worker berpotensi
menurunkan kompetensi (deskilling)
3/24/2012
15
�Hampir semua perawat di Timur Tengah dan
sebagian Eropa bekerja di bawah supervisi
perawat negara lain (karena bukan “RN”)
�Hasil riset (Hamid, et.al,2011): tanpa
regulasi secara nasional = tanpa pengakuan
internasional; perlu peningkatan
kemampuan (stress management, time
management dan assertiveness training).
Pengaturan penyelenggaraan praktik
keperawatan bertujuan untuk:
� Memberikan perlindungan dan kepastian
hukum kepada penerima dan pemberi jasa
pelayanan keperawatan.
� Mempertahankan dan meningkatkan mutu
pelayanan keperawatan yang diberikan
oleh perawat.
3/24/2012
16
� Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
� Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan klien.
� Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan
� Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.
� Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.
Konsil keperawatan Indonesia
dibentuk dalam rangka mencapai
tujuan terselenggaranya pelayanan
keperawatan yang bertanggung
jawab kepada Presiden, bersifat
nasional dan dapat membentuk
kantor perwakilan bila diperlukan
serta berkedudukan di Ibu Kota
Negara Republik Indonesia.
3/24/2012
17
� Fungsi pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.
� Tugas Konsil: � Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;
� Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.
�Disusun oleh organisasi profesi keperawatan dan disahkan oleh Konsil
�Kolegium Keperawatan dibentuk oleh OP untuk pembuatan standar pendidikan profesi keperawatan,
�Standar pendidikan profesi keperawatan adalah:� Pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
� Pendidikan profesi Ners Spesialis I dan II disusun oleh Kolegium Ners Spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan
3/24/2012
18
�Setiap perawat yang akan melakukan
praktik keperawatan di Indonesia harus
memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat
(STRP).
�Registrasi perawat dilakukan dalam 2
(dua) kategori:
� LPN untuk perawat vokasional
� RN untuk perawat profesional
�Pelayanan/Praktik mandiri perawat dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok. Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:� Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;
� Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah;
� Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
3/24/2012
19
�Usulan Draft sudah ke 21 sejak tahun 1998
�Prolegnas 2004-2009 no 160
� Sampai dengan 2008 tidak menjadi Prioritas
�Aksi 2008 � Inisistif DPR Hasil sbb:
� Minimal : eksplisit UU Kep dlam UU
Kesehatan
� Maksimal: UU keperawatan tahun 2009
�Prolegnas th 2009 No urut 26 � Tidak sempat
terbahas
�Prolegnas th 2010 No Urut 18 � Tidak
sempat terbahas
�11 Oktober 2010 : RDPU RUU Nakes
� RUU Nakes Prioritas th 2010 menggantikan RUU
Keperawatan
� Akan diusulkan oleh pada Sidang Paripurna 12
Oktober 2010
�Sidang Paripurna 12 Oktober 2010 : menunda
usulan Baleg : Memasukkan RUU NAKES
prioritas tahun 2010 menggantikan RUU
Keperawatan
3/24/2012
20
�14 Desember 2011, dalam sidang paripurna
penetapan prolegnas tahun 2011 RUU
Keperawtan masuk no. 19
�KOMISI IX sudah membentuk PANJA RUU
Keperawatan dan telah mulai membahasnya
Panja sudah:
�Melakukan rapat dengar pendapat dengan PPNI,
Pemerintah (3 Kementrian)
�Melakukan kunjungan kerja ke Brazil dan Marokko
�Melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Utara dan
Bali
�Melakukan rapat konsinyasi dengan tetap dikawal
oleh Tim RUU Keperawatan
Diharapkan bisa selesai dalam 2 masa sidang
3/24/2012
21
Antara lain:
� Keterbatasan pemahaman keperawatan sebagai
profesi
� Ancaman perubahan pola hubungan dengan tenaga
kesehatan lain
� Langka perawat dalam posisi di eksekutif, legislatif
dan posisi kunci lain
� Jejaring dan kerjasama yang masih terbatas
� Kurangnya kesatuan dan persatuan tekat, sikap dan
gerakan
� Sosialisasi kinerja perawat professional belum
optimal
� Kurang terukur kontribusi perawat dalam pelayanan
kesehatan