Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KEBIJAKAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN

PERATURAN PRESIDEN NO 29 TAHUN 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

•UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara

•UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

•UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan

Keuangan Negara

Undang – Undang

•PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Peraturan Pemerintah

•Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

Peraturan Presiden

•Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri PAN dan RB

2

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA

DAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (PERMENPANRB 53 TAHUN 2014)

4

PermenPANRB yang singkat dengan lampiran pedoman yang komprehensif;

Diterapkan sejak penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015;

Outline pedoman :

Lampiran I

•Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

Lampiran II

•Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja

Lampiran III

•Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Kinerja

5

29/2010 53/2014

Istilah Penetapan Kinerja Perjanjian Kinerja

Wajib melaporkan Sampai Es. I dan SKPD

Yang menyusun PK wajib susun LKj

Penyusunan PK Segera setelah DIPA/DPA disahkan

1 bulan setelah DPA/DIPA disahkan

(*Khusus 2015 maret

Penyampaian Laporan Kinerja

2,5 Bulan setelah TA berakhir

2 Bulan setelah TA berakhir

Laporan Kinerja dikirim ke

Kemenpan Kemenpan, Bappenas Kemenkeu, Kemendagri,

Gubernur

Dana Dekonsentrasi

Fokus Kinerja

Format Lapkin Baku Fleksibel

Review atas Lap. Kinerja

Komitmen atau kesepakatan antara yang memberi dan menerima amanah.

Perjanjian

Kinerja

harus berdasarkan

sumber daya yang

ada

tidak dibatasi pada

kinerja yang

dihasilkan atas

kegiatan tahun

bersangkutan mencakup

outcome yang

dihasilkan dari

kegiatan tahun-

tahun sebelumnya

7

Kinerja yang dihasilkan dari tahun 2015

Kinerja yang dihasilkan dari tahun sebelumnya

KINERJA YANG DISEPAKATI

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur

Wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

K/L

Pimpinan

Tertinggi

(menteri/Pimpina

n Lembaga)

Pimpinan unit

organisasi

(Eselon I)

Pimpinan Satuan

Kerja

Pemerintah

Provinsi/Kab/Kota

Pimpinan

Tertinggi

Pimpinan SKPD

Note: Selain yang diatur di atas, menteri/pimpinan

lembaga/gubernur/bupati/ walikota dapat memperluas

praktik penyusunan perjanjian kinerja sesuai

kebijakan internal

Disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen

pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan

setelah dokumen anggaran disahkan

Tingkat Eselon II

Harus menggambarkan outcome dan output

pada bidangnya

Tingkat Eselon I

Harus menggambarkan dampak pada

bidangnya dan outcome yang dihasilkan

Tingkat K/L/Pemda

Harus menggambarkan dampak dan outcome

yang dihasilkan

K/L Pemda

Eselon I

Eselon II

Impact

Impact pada Bidang

Outcome

Output

11

NASIONAL

SASARAN STRATEGIS DAERAH

(outcome - impact)

SASARAN PROGRAM

(outcome)

SASARAN PROGRAM

(outcome)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(Impact)

Proses Pencapaian Output

Sumberdaya Yang Digunakan

KABINET PRESIDEN

K/L

Eselon I

UNIT KERJA

Strategi yang lebih detail dan terinci atau berisi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk

memastikan sasaran yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja terwujud

Tujuan Penyusunan

Rencana Aksi

Mengidentifikasi

keselarasan antara

sasaran dengan

langkah-langkah yang

akan dilakukan

Memudahkan

pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi kinerja

FORMAT PERJANJIAN KINERJA 13

PERJANJIAN KINERJA

Dinas/Kantor/Badan ..................................... Provinsi/Kabupaten/Kota ..........................................

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perjanjian kinerja Dinas/Kantor/Badan.................................Provinsi/Kabupaten/Kota ............................,yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 20XX sebagaimana daftar terlampir.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20XX.

..................., ...................... 20XX Menyetujui, Gubernur/Bupati/Walikota Dinas/Kantor/Badan .......................... ........................................ ............................................... .........................................

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 14

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Program Anggaran

1 ....................... Rp. .........................

2 ....................... Rp. .........................

..............,.............................20XX

Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota

..............................................................

(..............................................)

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 15

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX UNIT ORGANISASI

NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Kegiatan Anggaran

1 ....................... Rp. .........................

2 ....................... Rp. .........................

..............,.............................20XX

Atasan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit Kerja

(..............................................)

(..............................................)

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

SATUAN KERJA

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Kegiatan Anggaran

1........................... Rp ...............................

..........................., ..................20XX

Atasan Pimpinan Satker Pimpinan Satker

( ) ( )

Memberikan informasi

kinerja yang terukur

kepada pemberi

mandat atas kinerja

yang telah dicapai

upaya perbaikan

berkesinambungan

untuk meningkatkan

kinerja

Tujuan merupakan bentuk

akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas

dan fungsi yang

dipercayakan

kepada setiap

instansi

pemerintah atas

penggunaan

anggaran

Pengertian

LAPORAN KINERJA 18

INSTANSI PEMERINTAH

TUGAS DAN FUNGSI

ANGGARAN

AKUNTABILITAS / PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Evaluasi dan analisa

LAPORAN KINERJA 19

RPJMN/D

Renstra

Rencana Kinerja Tahunan RKA

DIPA Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja

Feedback & Continuous

Improvement

Menjawab

FORMAT LAPORAN KINERJA 20

Menyajikan informasi tentang:

•Uraian singkat organisasi

•Rencana dan target kinerja yang ditetapkan

•Pengukuran kinerja

•Evaluasi dan analisis kinerja

PENGUMPULAN DATA KINERJA 21

Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan:

• Indikator kinerja yang digunakan;

• Frekuensi pengumpulan data;

•Penanggung jawab pengumpulan data;

•Mekanisme perhitungan;

•Media yang digunakan

Pimpinan Unit

Organisasi

menyusun LKj

Pimpinan Unit Org.

Menyampaikan

Kepada

Menteri/Pimpinan

Lembaga

Menteri/Pimpinan

Menyampaikan Kpd

Menkeu, Bappenas,

Menpan RB

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Bupati/Walikota

Menyusun LKj

Bupati/Walikota

menyampaikan kpd

Gubernur, Bappenas,

Menpan RB, dan

Mendagri

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1. Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja).

A. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang

yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Unit Kerja ( Permenpan 12 tahun 2015)

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

KepmenPAN KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Permen PANRB 25 / 2012 tentang Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Permen PANRB 20 / 2013 tentang Perubahan Lampiran Permen PANRB 25 / 2012 tentang Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Permen PANRB 12 / 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

dijabarkan

diubah lampiran

diubah

Memperoleh informasi tentang

implementasi SAKIP.

Menilai tingkat implementasi SAKIP

Memberikan saran perbaikan untuk

peningkatan implementasi SAKIP

Memonitor tindak lanjut rekomendasi

hasil evaluasi periode sebelumnya

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja

termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan

program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Entitas akuntabilitas terhadap seluruh pemerintah instansi

pemerintah yang telah menyampaikan LAKIP kepada

Kementerian PAN dan RB.

RUANG LINGKUP EVALUASI

PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PELAPORAN KINERJA

EVALUASI KINERJA

35 %

20 %

15 %

10 %

PERMENPAN 20

Tahun 2013

PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

PENCAPAIAN KINERJA

20 % KINERJA

S A K I P

PERMENPAN 12

Tahun 2015

30 %

25 %

15 %

10 %

20 %

B E R U B A H

PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi

FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN

6 % 15 % 9 %

5 % 12,5 % 7,5 %

3% 7,5 % 4,5 %

2% 5% 3%

Sistem AKIP TOTAL

30%

25%

15%

10%

80%

CAPAIAN KINERJA

OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTAL Kinerja

5% 5% 10% 20%

Peringkat Nilai

AA >85-100

A >75-85

B >65-75

CC >50-65

C >30-50

D 0-30

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

Peringkat Nilai

AA >90-100

A >80-90

BB >70-80

B >60-70

CC >50-60

C >30-50

D 0-30

B E R U B A H

ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran

negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah tersebut untuk:

1. Merencanakan target kinerja,

2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;

3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan,

4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja,

5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Peringkat Nilai

AA >90-100

A >80-90

BB >70-80

B >60-70

CC >50-60

C >30-50

D 0-30

TERIMA KASIH 33