sakip, reformasi birokrasi, dan pembangunan zona …

SAKIP, REFORMASI BIROKRASI, DAN PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS

Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan

Making Change

Making History

KEEMPAT, sangat penting bagi kita untuk mereformasi

birokrasi kita. REFORMASI STRUKTURAL! Agar lembaga

semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-

hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya

pastikan akan saya pangkas!

MENINGKATKAN EFISIENSI DAN

EFEKTIVITAS BIROKRASI

KELIMA, kita harus menjamin penggunaan APBN

YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN. Setiap rupiah

yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan

memiliki manfaat ekonomi, memberikan MANFAAT

UNTUK RAKYAT, meningkatkan kesejahteraan untuk

masyarakat.

“SEKALI LAGI, YANG UTAMA ITU BUKAN PROSESNYA, YANG UTAMA ITU HASILNYA.”

PIDATO PRESIDEN RIPADA SIDANG PARIPURNA MPR RI DALAM RANGKA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH PERIODE 2019-2024

“Jangan lagi kerja kita berorientasi Proses, tapi harusberorientasi pada hasil-hasil yang nyata.Saya sering ingatkan ke para Menteri, tugas kita bukan hanya membuatdan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuatmasyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.”

Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah sayatanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

ARAHAN PRESIDEN

“REFORMASI BIROKRASI”

1SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

Merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas hasil (outcome)

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (result oriented government)

Perencanaan Berbasis Kinerja

01Menetapkan

Tujuan/Sasaran Prioritas yang

Jelas (Outcomes)

02Menetapkan ukuran

Kinerja(performance

indicators)

.

03Menetapkan

Target

04Mengaitkan

Tujuan dengan Program dan

Kegiatan (Program follow Result)

Pemerintahan yang

Berorientasi Kegiatan

GOOD GOVERNANCE/ORIENTASI

HASIL

AKUNTABILITAS SEBAGAI SALAH SATU ASAS

Undang–undang No. 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

• Kepastian Hukum

• Tertib Penyelenggaraan Negara

• Kepentingan Umum

• Keterbukaan

• Proporsionalitas

• Profesionalitas

• Akuntabilitas

Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara:

©oaching6

AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL

UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA)UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA)

UU N0. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN)

• Akuntabilitas berorientasi pada hasil

• Profesionalitas

• Proporsionalitas

• Keterbukaan

• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dalam pengelolaan keuangan negara

Asas Pengelolaan Keuangan Negara:

©oaching7

DASAR HUKUM AKUNTABILITAS KINERJA

UU Nomor 5 Tahun 2014

Perpres Nomor 29 Tahun 2014

PP Nomor 8 Tahun 2006

UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004dan UU Nomor 15/2004

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

UU Nomor 28 Tahun 1999

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998Akuntabilitas sebagai salah satu asas umumdalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasardari good and clean government.

UU Nomor 28 / 1999

Kewajiban menyusun Renstra dan Laporan Kinerja

Azas dalam pengelolaan keuangan negaraadalah akuntabilitas berorientasi pada hasil.

Kewajiban melaporkan Akuntabilitas Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah

Pengintegrasian sistem manajemen keuangan dankinerja

Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan,dan pengembangan kompetensi

©oaching8

PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL

Sasaran PembangunanNasional/Daerah

SasaranStrategis/Result



GO

AL

S

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

AC

TIV

ITY

Tidak adaKeterkaitan antaraProgram/Kegiatandengan Sasaran

Tujuan/sasaranTidak orientasi hasil

Ukuran kinerjatidak jelas

1

2

3

Tidak jelas hasilyang akan dicapai

Tidak efektifdan efisien

Rincian kegiatantidak sesuai dengan maksudkegiatan

4

Instansi Pemerintah/SKPD/OPD

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 BERPOTENSI MENGALAMI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai.



©oaching9

Permasalahan yang sering timbul

10

Good Governance

Result Oriented Government

Clarity about objectives (Outcomes)

Information on results (performance indicators)

Targets for results

Link between objectives and means

SASARAN TIDAK ORIENTASI HASIL

UKURAN KINERJA TIDAK JELAS

PROGRAM/KEGIATAN TIDAK TERKAIT DNG

SASARAN

RINCIAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DNG MAKSUD KEGIATAN

1

2

3

4

Inti Akuntabilitas Kinerja :

KINERJA YANG DIRENCANAKAN

KINERJA YANG DIPERJANJIKAN

KINERJA YANG DILAKSANAKAN

KINERJA YANG DILAPORKAN

KINERJA YANG DIEVALUASI

Clarity about objectives✓ Outcomes

Information on results✓ Performance indicators

SMART

Targets for results✓ Measurable & Logic

Renc Jk Menengah

RPJMRenstra

Renc Jk ThnRKP

Renja RKA

Perjanjian KinerjaDIPA

Monev Berkala (3bln)

Lap Kinerja

Evaluasi Kinerja

Keselarasan

(Aligment)

Berorientasi Hasil

(Outcome)

Kerangka Kerja Logis Kinerja Organisasi (Daerah)

TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Outcome - impact)PEMDA

DAERAH

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS SKPD(Outcome - impact)

SKPD

SASARAN PROGRAM(Outcome)

SASARAN PROGRAM(Outcome)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SKPD

BIDANG

SEKSI

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

Proses Pencapaian Output

Sumberdaya yang digunakan

HU

BU

NG

AN

SE

BA

B-A

KIB

AT

IKU

IKU

IKU

IKU

Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment)

PK

PK

PK

PK

LKJ

LKJ

LKJ

LKJ

❑ Sasaran,IndikatorKinerja danTarget dicascadiinghingga LevelUnit Kerjaterkecil &ditetapkandalamPerjanjianKinerja sertake Individuyangditetapkandalam FormSKP

SKP

SKP

SKP

SKP

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja

(Efektif, Efisien, dan Ekonomis)

Keuangan

(Kepatuhan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan

Negara)

Akuntabilitas

kinerja menjadi

bagian yang

tidak

terpisahkan

dari

akuntabilitas

keuangan.(PP Nomor 8/2006)

©oaching14

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

TUJUAN/SASARANINDIKATOR KINERJAOUTCOME/IMPACT

PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA

OUTPUT

INPUTANGGARAN

PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MEWUJUDKAN HASIL YANG

DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT

©oaching15

e-Budgeting

e-Budgeting

PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

KEGIATAN ANGGARAN

Money Follow Program

mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah

penyimpangan

©oaching16

e-BudgetingAkuntabilitas Kinerja

mencegah program/ kegiatan “siluman” dan

mencegahpenyimpangan

ASN tidak disibukkan dalampekerjaan dokumentatif

namun berfokus padakinerja yang akan

diwujudkan

mencegah pemborosan danmeningkatkan efektifitas dan

efisiensi penggunaananggaran

e-Performance Based Budgeting

18

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

RKP/D

RKA-

k/l/

SKPD

PENGUKURAN &

PENGelolaan DATA

KINERJA

RENSTRA

k/l/skpd

PERJANJIAN KINERJA

(PK) Berjenjang

LKJ

Berjenjang

RPJMN/D

Sistem Penganggaran & Akuntansi

RENJA

k/l/SKPD

DIPA &

POK

Reviu/

EVALUASI

RPJP

Keterkaitan 4 sistem

LAP

KEUANG

AN

SIKLUS E-PERFORMANCE

BUDGETING

PENGANGGARAN

SAKIP

PERENCANAAN

MINIMUM REQUIREMENTPEMDA UNIT PK ES3/4 RENCANA AKSI EVALUASI

INTERNALCASCADING APLIKASI MANAJEMEN

KINERJA

AA

A

ADA Y ADA Y ADA Y

3/3 OPD

ADA Y ADA Y

ADA, INTEGRASI

ADA, IMPLEMENTA

SI

KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y

CASCADINGCASCADING CASCADING

BB

ADA Y ADA Y ADA Y

2/3 OPD

ADA Y ADA Y

ADAADA,

KUALITASKWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y

CASCADINGCASCADING CASCADING OPD

B

ADA Y ADA Y ADA Y

1/3 OPD

ADA Y ADA P

X XKWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL T KWAL T

1/3 OPD 1/3 OPD PEMDA

CCADA Y ADA Y

X X X X X XKWAL Y KWAL T

CADA Y ADA Y

X X X X X XKWAL T KWAL T

DTIDAKADA

TIDAK ADA

X X X X X X®onn 2017

21

HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 2019

Komponen Bobot

2019

a.Perencanaan

Kinerja30 21.16

b.Pengukuran

Kinerja25 15.13

c. Pelaporan Kinerja 15 10.29

d. Evaluasi Internal 10 5.44

e. Capaian Kinerja 20 11.08

Nilai Hasil Evaluasi 100 63.11

Tingkat Akuntabilitas

KinerjaB

BEBERAPA CATATAN YANG

HARUS DIPERHATIKAN

22

Melakukan review dan perbaikan terhadap penetapan IKU sesuai kriteria indikator yang baik, mengacu kepada isu strategis, serta selaras dari level atas hingga level bawah. Selain itu, hasil review dan perbaikan dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan, dan dilakukan monitoring pencapaiannya sampai tahun berjalan

Memanfaatkan dokumen IKU dan PK yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja OPD serta digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment

Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari atas hingga bawah melalui e-kinerja

Memanfaatkan dokumen LAKIP OPD untuk digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, menilai, dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja maupun untuk penilaian kinerja

Melaksanakan pemantauan rencana aksi secara berkala, memberikan saran perbaikan, dan hasil evaluasi setiap periode ditindaklanjuti

Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaa, manajemen kinerja, dan pemberian reward and punishment

Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

2REFORMASI BIROKRASI

ROAD MAP NASIONAL 2020-2024

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI

RB BERSIFAT PROYEK

BEBERAPA CATATAN PELAKSANAAN RB

FUNGSI PENGAWASAN TIDAK OPTIMAL

TIDAK MENGACU PADA AKAR PERMASALAHAN

TIDAK TERINTEGRASI

1

2

3

4

03

Perpres No. 81 Th. 2010

2010

2014

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025

Roadmap 2010-2014

RULE BASED BUREAUCRACY

2019

2024

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

Roadmap 2015-2019 Roadmap 2020-2025

DYNAMIC GOVERNANCE

MenjadiPemerintahan

Kelas Dunia

• Efektif, efisien dan ekonomis• Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)• Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan

penerapan sistem berbasis elektronik• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas

terhadap kinerja organisasi

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:

a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN

dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik;

e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f.

komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu

(jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward

dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i.

hasil pembangunan nyata (propertumbuhan,

prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN

PEMANAFAATAN TEKNOLOGI

DIGITAL

PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA

5 ARAHAN UTAMA

PRESIDEN

ISU STRATEGIS ROADMAP 2020-2024

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah context(konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan content (konten) yangberpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi. Lingkungan Reformasi Birokrasi dalamRoad Map ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program ReformasiBirokrasi, Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon olehpemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang kapabel

PelayananPublik yang Prima

❖ Deregulasi

❖ Akuntabilitas

❖ Pengawasan

❖ Manajemen Perubahan

❖ Organisasi

❖ Tatalaksana

❖ SDM Aparatur

❖ Pelayanan Publik

1

2

3

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Instansional

NasionalSTRATEGI PELAKSANAAN RB 2020-2024

MAKRO

Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapanarah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasionalserta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro

MESO

Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaanprogram Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector

MIKRO

mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masingK/L/Pemda.

BIROKRASI YANG

BERSIH DAN

AKUNTABEL

INDIKATOR

1. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) atau (Indeks Perilaku Anti Korupsi) level baik

2. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3

3. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPIP minimal level 3

4. Persentase K/L/Pemda dengan Predikat SAKIP minimaL B

5. Persentase K/L/Pemda dengan Opini BPK minimal WTP

6. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Perencanaan baik

7. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) atau (Indeks Perilaku Anti Korupsi) level baik

8. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3

SASARAN DAN INDIKATORROAD MAP RB

BIROKRASI YANG

KAPABEL

INDIKATOR

1. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kelembagaan baik

2. Persentase K/L/Pemda dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6)

3. Persentase K/L/Pemda dengan IndeksPengawasan Kearsipan baik

4. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Profesionalitas ASN baik

5. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN baik

6. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Merit System baik

7. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks KualitasKebijakan baik

8. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kepemimpinan Perubahan baik

9. Persentase K/L/Pemda dengan IndeksPemerintahan Daerah Baik

10. Persentase K/L/Pemda dengan IndeksPengelolaan Keuangan baik

11. Persentase K/L/Pemda dengan IndeksPengelolaan Aset baik


PELAYANAN

PUBLIK

YANG PRIMA

INDIKATOR

1. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pelayanan Publik Baik


GOOD GOVERNANC

E

Sasaran Program Leading SectorPROGRAM MESO

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

1. Menguatnya integritasdan budaya antikorupsi

KPK, KEMENPAN RB, LAN, KEMENDAGRI, KASN, KEMENDIKBUD, KOMINFO

2. Terciptanya pengawasanyang independen, profesional, dan sinergis

BPKP

KEMEN PPN/BAPPENAS, KEMENPAN RB, KEMENKEU, KEMENDAGRI, BPKP, LAN, BKN

3. Menguatnya manajemenkinerja dalam sistempemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

KOMINFO, BPS, KEMENDAGRI, ANRI, BSSN, LKPP

4. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalamsistem pemerintahan

KEMKUMHAM5. Review terhadap berbagaiperaturan perundang-undangan

BIROKRASI YANG KAPABEL

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

GOOD GOVERNANC

E





1 . Tertatanya kelembagaaninstansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi

KEMENPAN RB, KEMENDAGRI

2. Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi

KEMENPAN RB, KOMINFO, LAN

3. Meningkatnyaprofesionalisme ASN berbasis sistem merit

KEMENPAN RB, LAN, KEMENDAGRI, KEMENDIKBUD, BPKP

4. Meningkatnyakepemimpinantransformatif untukmemperbaiki kinerjabirokrasi

LAN

GOOD GOVERNANC

E





1. Menguatnya pelayananpublik yang responsif dan berdaya saing

2. Percepatan peningkatankualitas pelayanan publik

KEMENPAN RB, KEMENDAGRI

KEMENPAN RB, KANTOR STAF PRESIDEN, OMBUDSMAN RI, LAN, KEMENKO EKO

Evaluasi Leading Sector

Tekankan sektor yang menjaditanggung jawab KL leading sectorsaat melakukan evaluasi SAKIP dan RB

PROGRAM/AREA PERUBAHAN INDIKATORBIROKRASI YANG BERSIH

DAN AKUNTABEL

BIROKRASI YANG

KAPABEL

PELAYANAN

PUBLIK YANG

PRIMA

MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Indeks Kepemimpinan Perubahan ✔ ✔ ✔

PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN /

DEREGULASI KEBIJAKAN

2. Indeks Reformasi Hukum

3. Indeks Kualitas Kebijakan ✔

PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN 4. Indeks Kelembagaan ✔ ✔ ✔

PENATAAN TATALAKSANA 5. Indeks SPBE

6. Indeks Pengawasan Kearsipan

7. Indeks Pengelolaan Keuangan

8. Indeks Pengelolaan Aset

9. Indeks Pemerintahan Daerah

✔ ✔ ✔

SISTEM MANAJEMEN SDM 10. Indeks Profesionalitas ASN ✔ ✔ ✔

11. Indeks Merit System

12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN

PENGUATAN AKUNTABILITAS 13. Nilai SAKIP

14. Indeks Perencanaan✔ ✔ ✔

PENGAWASAN 15. Maturitas SPIP

16. Kapabilitas APIP

17. Opini BPK

18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang

& Jasa

✔

PELAYANAN PUBLIK 19. Indeks Inovasi

20. Public Services Index

PROGRAM MIKRO

Quick Wins dalam kerangka strategipelaksanaan Reformasi Birokrasimerupakan Program percepatan

dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan

pelaksanaan Reformasi Birokrasiyang oleh K/L/Pemda.

Quick Win Mandatory

•Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajibmenjadi Quick Win Instansi pemerintah;

•Quick Win lain akan ditetapkan setiaptahunnya oleh TRBN dan UPRBN

Quick Win Mandiri

•Dipilih sesuai dengan kebutuhanorganisasi, dinamika lingkunganstrategis, isu strategis, dan ketersediaansumber daya masing-masing instansipemerintah

KPRBN

1.menetapkan arah kebijakan nasional dan program strategis RB

2.menyelesaiakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh TIRBN

TRBN

• merumuskan kebijakan dan strategi operasional RB

• melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi RB nasional

• melaksanakan komunikasi secara berkala dengan stakeholder

• melaporkan kemajuan RB nasional kepada KPRBN

TIRBN

• memebri saran masukan kepada TRBN

TQA RBN

• Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaankebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro

PELAKSANA LEVEL MAKRO

PELAKSANA LEVEL MESOProgram Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh

beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola

Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). INSTANSI KEDUDUKAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KETUA

Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Komisi Pemberantasan Korupsi AnggotaLembaga Administrasi Negara Anggota

Kementerian Dalam Negeri Anggota

Komisi Aparatur Sipil Negara Anggota

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anggota

Kementerian Komunikasi dan Informatika Anggota

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Anggota

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggota

Kementerian Keuangan Anggota

Badan Kepegawaian Negara Anggota

Badan Pusat Statistik Anggota

Arsip Nasional Republik Indonesia AnggotaBadan Siber dan Sandi Negara Anggota

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Anggota

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggota

Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel


Kementerian Komunikasi dan Informatika Anggota

Lembaga Administrasi Negara Anggota

Kementerian Riset dan Teknologi Anggota

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Anggota

Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima


Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Anggota

PELAKSANA LEVEL MIKRO

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan olehSekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L/Pemda. Sedangkanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internaldilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/SatuanPengawas Internal di K/L/Pemda. Dalam rangka untuk memastikan kegiatanprogram mikro dan monev atas implementasinya sesuai dengan yangdiharapkan, setiap instansi pemerintah dapat membentuk Tim ReformasiBirokrasi di internal instansi pemerintah

1.Merumuskan roadmap pada lingkup instasi kerja2.Melaksanakan roadmap dan program priorotas di

tiap instansi kerja3.Menjaga kesinambungan program RB yang telah

berjalan4.Melakukan monev berkala5.Melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap

target RB

TIM PELAKSANAN RB

AKTOR

PEMBANGUN

RB

MENENTUKAN

PERMASALAHAN

DAN

INTEGRASIKAN

PELAKSANAAN RB

PROSES BISNIS MIKRO

SEKRETARIAT

DAERAH

INSPEKTORAT

Unit Kerja

Reformasi Birokrasi

Unit Kerja

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik

PROSES BISNIS PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

STRATEGIIMPLEMENTASI

KINERJAMemastikan kinerja yang akan diwujudkan telah

sesuai dengan mandat dan memberikan dampak

yang dirasakan oleh masyarakat

PROSES BISNISMemastikan cara yang paling efektif dan efisien

dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi

MANAJEMEN SDMMemastikan standar kompetensi SDM untuk

mengisi struktur organisasi yang telah dirancang.

STRUKTUR ORGANISASIMemastikan organisasi yang paling tepat fungsi

dan tepat ukuran untuk menjalankan proses

bisnis dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi

PERATURAN

PERUNDANGAN

Untuk memayungi

legalitas setiap

pelaksanaan aktivitas

organisasi

PENGAWASAN

Untuk memastikan

setiap aktivitas bebas

dari penyimpangan

dan risiko pencapaian

tujuan

Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaanReformasi Birokrasi

ARTI NILAI HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi

AA >90 - 100 Istimewa Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang

mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.

A >80 - 90 Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum

mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik

secara instansional maupun di tingkat unit kerja.

BB >70 - 80 Baik Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran

Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit

kerja hanya sebagian kecil saja.

B >60 -70 Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi

belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

CC >50 - 60 Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat

instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.

C >30-50 Buruk Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan

hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.

D 0-30 Sangat Buruk Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan

perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Perbaikan pada PMPRB 2020

• Komponen pengungkitterdiri dari 3 (tiga) aspek,yaitu Aspek Pemenuhan,Hasil Antara AreaPerubahan, dan AspekReform.

PENGUNGKIT (AREA

PERUBAHAN)

ASPEK PEMENUHAN

ASPEK REFORM

ASPEK HASIL ANTARA

Masih bersifat dokumentatif & Sebagian

besar Masih menggunakan pertanyaan

dr PMPRB lama

Berisi indeks yang menggambarkan

keberhasilan di masing2 area dan berkontribusi utk

mencapai hasil akhir sasaran RB

lebih menggambarkan keberhasilan program pada

tiap area

A. 60,00

I. PEMENUHAN (20) 20,00

1 2,00

2 2,00

3 3,00

4 2,50

5 3,00

6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2,50

7 2,50

8 2,50

II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10) 10,00

1 1,00

2 0,50

3 1,00

4 1,00

5 1,00

6 1,00

7 1,00

8 1,00

9 1,00

10 1,00

11 0,50

III. 30,00

1 3,00

2 3,00

3 4,50

4 3,75

5 4,50

6 3,75

7 3,75

8 3,75

B. 40,00

1 10,00

2 10,00

3 10,00

4 10,00

100,00

PENGUNGKIT (60)

MANAJEMEN PERUBAHAN


PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

PENATAAN TATALAKSANA

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

PENGUATAN PENGAWASAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP

KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG

KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

MANAJEMEN PERUBAHAN

KUALITAS PENGELOLAAN ASET

MERIT SISTEM

ASN PROFESIONAL

REFORM (30)

KUALITAS PERENCANAAN

MATURITAS SPIP

KAPABILITAS APIP

TINGKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)





PENGUATAN AKUNTABILITAS



HASIL (40)

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)

KINERJA ORGANISASI (10)

A. 60,00

1 5,00

2 5,00

3 6,00

4 5,00

5 15,00

6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 6,00

7 12,00

8 6,00

B. 40,00

1 10,00

2 10,00

3 10,00

100,00NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)

KINERJA ORGANISASI (10)

HASIL (40)

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)







PENGUNGKIT (60)

MANAJEMEN PERUBAHAN

LAMA BARU

VS

Perubahan LKE RB

Pemenuhan

(Mandatory)

•Berasal dari LKE lama

•Perubahanbersifatpenegasan dan simplifikasi

Hasil Antara

•Hasil reform per area

Reform

•Lebih mengarahkepada upayastrategis

•Lebih mendalamdaripadamandatory

Hasil

•Bersifatoutcome untukmenggambarkan tercapaianyasasaran RB

PERBEDAAN

Indeks RB Tahun 2019Pemerintah Kabupaten

Demak

No Komponen Penilaian Nilai max Nilai 2019

A Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5 1.62

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 1.68

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 3.55

4 Penataan Tatalaksana 5 2.89

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 11.62

6 Penguatan Akutabilitas 6 3.50

7 Penguatan Pengawasan 12 3.97

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3.29

60 32.12

B Hasil

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14 8.48

2 Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal) 6 4.93

3 Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) 7 5.90

4 Opini BPK 3 3.00

5 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey

Eksternal)10 8.48

40 30.79

Indeks RB 100 62.91

KOMPONEN HASIL (SURVEI)

49

No. SurveiIndeks

2019

1.Budaya Organisasi dan Sistem Anti

Korupsi3,24

2.Integritas Kerja Terkait Pengelolaan

SDM3,56

3.Integritas Kerja dan Pelaksanaan

Anggaran3,38

4.Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah

Atasan Dengan Aturan dan Norma3,40

Indeks Integritas Organisasi 3,40

Hasil survei internal terhadap 101 orang responden pegawai Pemkab

Demak atas integritas jabatan:

1. 46 orang pegawai atau 45.54% responden tidak memahami ukuran

keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

2. 8 orang pegawai atau 7.93% responden telah memahami tugas

fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran

keberhasilan pelaksanaan tugasnya;

3. 47 orang pegawai atau 46.53% responden yang memahami tugas

fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran

keberhasilan pelaksanaan tugasnya

45,54%

7,93%

46,53%

1. SURVEI INTERNAL

Integritas Organisasi

Integritas Jabatan

KOMPONEN HASIL

(survei eksternal)

50

No. Hasil Survei

Indeks Rata-Rata

Indeks

Kab/Kot2019

1. Survei Eksternal Kualitas Pelayanan 3,39 3,38

2.Survei Eksternal Persepsi Korupsi

3,37 3,56

3PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS

Kawasan Terpadu

• Pelabuhan laut

• Bandar Udara

• Kawasan ekonomi berikat

APH• Kepolisian

• Kejaksaan

• MA

• Lapas

Unit LayananPemda

•Disdukcapil

•Samsat

• RSUD/Puskesmas

•PTSP/perizinan

•Kecamatan

•Pendidikan

ATR/BPN

UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS

Mandatory(Stranas PK)

Mandiri( Prioritas K/L/P)

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik2. Mengelola sumber daya yang cukup besar3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

UNIT-UNIT LAYANAN UTAMA K/LP

Kebijakan Pembangunan ZI Unit Kerja WBK/WBBM

PERMENPANRB 10/2019

SYARAT WBK WBBM

Tingkat Instansi pemerintah Opini BPK minimal “WDP” Opini BPK minimal “WTP”

Nilai AKIP minimal “B”

Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dariinstansinya

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Telah mendapat predikat WBK sebelumnya

LHKASN dan LHKPN 100%

Mandiri(Prioritas

K/L/P)

SYARAT PENGAJUAN

Mandatory(Stranas PK)

Langkah Membangun Unit Kerja Menuju WBK/WBBM

Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona IntegritasMenuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)

Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.

Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.

Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.

Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai WBK/WBBM

1

2

3

4

5

6

Sasaran

Pembangunan

Zona Integritas

WBK/WBBM ( 6 area

perubahan)

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

(6)

Penataan Tatalaksana

(2)

Manajemen Perubahan

(1)

Penguatan Pengawasan

(4)

Penguatan Akuntabilitas

(5)

Penataan Sistem

Manajemen SDM

(3)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;

2. Meningkatnya standardisasi pelayananmenjadi berstandart internasional pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM; dan

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan padaUnit Kerja ZI menuju WBK/WBBM.

❑ Meningkatnya kepatuhan terhadappengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja

❑ Meningkatnya efektivitas pengelolaankeuangan negara pada Unit Kerja menuju

❑ Menurunnya tingkat penyalahgunaanwewenang pada Unit Kerja

❑ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM.

❑ Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

❑ Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

❑ Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

❑ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerjamenuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;

❑ Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM.

❑ Meningkatnya budaya kinerjaUnit Kerja

❑ Meningkatnya capaian kinerjaUnit Kerja

Indikator

Area Perubahan Zona

Integritas WBK/WBBM

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

(6)

Penataan Tatalaksana

(2)

Manajemen Perubahan

(1)

Penguatan Pengawasan

(4)

Penguatan Akuntabilitas

(5)

Penataan Sistem

Manajemen SDM

(3)

1. Standar Pelayanan2. Budaya Pelayanan Prima3. Penilaian Kepuasan Terhadap

Masyarakat

1. Pengendalian Gratifikasi2. Penerapan Sistem

Pengawasan Internal3. Pengaduan Masyarakat4. Wistle Blowing System5. Penanganan Benturan

Kepentingan6. LHKPN/LHKASN

1. SOP Kegiatan Utama2. E-Office3. Keterbukaan Informasi Publik

1. Tim Kerja2. Dokumen Pembangunan Zona

Integritas3. Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan4. Perubahan Pola Pikir Budaya

Kerja

1. Perencanaan KebutuhanPegawai Sesuai Kebutuhan

2. Pola Mutasi Internal3. Pembangunan Pegawai Berbasis

Kompetensi4. Penetapan Kerja Individu5. Penegakan Aturan

Disiplin/Kode Etik/KodePerilaku Pegawai

6. Sistem Informasi Kepegawaian1. Keterlibatan

Pimpinan2. Pengelolaan

Akuntabilitas Kinerja

57

Per

sep

si P

elay

anan

Pu

blik

KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN

KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN

WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR

KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA

KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN

TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/ MASUKAN

KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN

PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA

KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN

KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA

PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI

PERSEPSI

DIPENGARUHI

PANDANGAN

ATAS SIKAP DAN

PERILAKU

SIKAP DAN

PERILAKU

DIPENGARUHI

OLEH CARA

PANDANG DAN

BERFIKIR

Pers

epsi

An

ti K

oru

psi

TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR

KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR

LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN

PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS

PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME

KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM

KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN

PENGUSULAN MELALUI PMPZI

Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri PANRB untukdilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM denganmelampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

Pengajuan reviu kepada TPN tersebut dilakukan dengan membuatsurat permohonan reviu pembangunan Zona Integritas MenujuWBK/WBBM kepada TPN.

Permohonan reviu pembangunan Zona Integritas kepada TPN menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan ZonaIntegritas (PMPZI) melalui alamat website www.pmpzi.menpan.go.id.

PMPZI merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologiinformasi (TI) berbasis web. PMPZI bertujuan untuk mempercepatproses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukanoleh masing-masing instansi pemerintah dalam hal pengumpulan danpengolahan data, serta monitoring dan evaluasi data.

Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZI 2020 dilakukan paling lambat pada tanggal 13 Juli. Apabila terdapat perubahan terkaittanggal waktu pengajuan reviu, maka Kementerian PANRB akanmemberikan informasi melalui surat pemberitahuan

Mekanisme Pengusulan Melalui PMPZI

PMPZI inidigunakanuntuk:

TPI untuk melakukan penilaian kesiapan dankemajuan pembangunan Zona Integritas di unit kerja.

Instansi Pemerintah untuk melakukan pengajuanreviu kepada TPN apabila penilaian yang dilakukanTPI kepada unit kerja telah memenuhi kriteria untukdiajukan kepada TPN.

TPN untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan ZonaIntegritas, pengelolaan data dan informasi dalamrangka penyusunan profil pelaksanaan ZonaIntegritas baik pada tingkat K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota maupunprofil keseluruhan K/L, Pemda dan profil nasionalserta pelaporan kepada Komite Pengarah ReformasiBirokrasi Nasional (KPRBN).

http://www.pmpzi.menpan.go.id/

Permohonan reviu pembangunan ZI kepada TPN menggunanakan PMP-ZI

melalui alamat websitewww.pmpzi.menpan.go.id.

Paling lambat 13 Juli 2020 (sesuai SE Menpan No. 56 Tahun 2020)

Tujuan:Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas

yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam halpengumpulan data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.

http://www.pmpzi.menpan.go.id/

PENETAPAN PREDIKAT

WBK/WBBM

Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

SYARAT WBK WBBM

Nilai Total 75 85

Nilai Minimal Pengungkit 40 48

Bobot nilai minimal per area pengungkit 60% 75%

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal

18,50 18,50

Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal

13,5 (survey 3,60)13,5 (survey 3,60)

Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 5,0 5,0

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal

16 (survey 3,2)18 (survey 3,60)

PERMENPANRB 10/2019

Mandatory

(Stranas PK)

Mandiri

(Prioritas K/L)

1. Tingkat kematangan implementasi perubahan2. Tingkat keberlanjutan perubahan3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja

PERBEDAAN WBK & WBBM

LEMBAR KERJA EVALUASI

Penilaian Skor WBK

(min 60

%)

WBBM

(min 75

%)

A Pengungkit 60 40 48

1 Manajemen Perubahan 8 3 3,75

2 Penataan Tata Laksana 7 3 3,75

3 Penataan SDM 10 9 11,25

4 Penguatan Akuntabilitas 10 6 7,5

5 Penguatan Pengawasan 15 9 11,25

6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 6 7,5

B Hasil 40

1 Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN 20 18,5 18,5

2 Kualitas Pelayanan Publik 20 16 18

Total 100 75 85

PEMANTAUAN UNIT KERJA/KAWASAN

BERPREDIKAT

Pemantauan Unit Kerja/Kawasan BerpredikatWBK dan WBBM

•Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit yang telah mendapatpredikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untukMenuju WBBM;

•Melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan danintegritas. Pelaksanaan survei menggunakan metodologi yang telah ditetapkan olehTPN; (Apabila tidak melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakanhasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan danintegritas).

•Melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan ZonaIntegritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK melalui PMPZI setidaknyasetiap dua tahun apabila pada kurun waktu tersebut unit tidak diajukan untuk di reviuMenuju predikat WBBM;

•Melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan ZonaIntegritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBBM melalui PMPZI setiapdua tahun sekali; (contoh surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas unit yangtelah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana terlampir padalampiran II)

•Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadapmaladministrasi di unit yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorongdan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.

TPI

•Melakukan verifikasi atas laporan monitoring TPI terhadap unit kerja yang telahmendapatkan predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM;

•Melakukan reviu lapangan berkala terhadap unit yang telah mendapatkan WBK/WBBM;

•Melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN terkait pelayan atau integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM.

TPN

Unit yang telah mendapat predikat

Menuju WBK atau Menuju WBBM

merupakan unit percontohan

nasional terkait pelaksanaan RB,

khususnya dalam hal kualitas

pelayanan publik dan integritas anti

korupsi. Oleh karena itu, dalam

rangka menjaga unit tersebut tetap

menjaga pelayanan atau integritas

dan memastikan tidak terdapat

penurunan kualitas serta menjaga

dari berbagai penyimpangan, maka

diperlukan langkah-langkah yang

harus dilakukan oleh TPI dan TPN.

1 2 3

4 5 6

Penilaian Mandiri TPI Pengusulan ke TPN melalui pmpzi.menpan.go.id sebelum 13 Juli 2020

(sesuai SE Menpan No. 56 Tahun 2020)

Survei eksternal online

Verifikasi Lapangan dan/atau desk

Panel Penilaian TPN Penetapan Predikat

Mekanisme Evaluasi ZI

33 51 74

485

910

2239

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Pengusulan ZI 2014 - 2019

WBK

WBBMCAPAIAN PEMBANGUNAN ZI

Saat ini telah terdapat 57 unit kerja WBBM dan 778 unit kerja WBK. Terdiri atas: Kepolisian;Kejaksaan; Pengadilan; Kantor Imigrasi; Kantor Pertanahan; Rumah Sakit; Kantor PelayananPajak; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; PerwakilanBadan Pemeriksa Keuangan; Lapas; Rutan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; DinasPerizinan; dan lain-lain

KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMDA Unit

Usulan

TPI

% Unit yang

berhasil

WBK/

WBBM

Unit

WBK

Unit

WBBM

Unit belum

berhasil

WBK/

WBBM

Unsur

Pengun

gkit

Unsur

Survey

KEMENTERIAN/LEMBAGA66

1616 72,18 455 422 33 1161 644 517

PEMPROV24

98 4,38 17 16 1 81 53 28

PEMKAB/PEMKO139

525 23,45 31 31 0 494 372 122

JUMLAH229

2239 503 469 34 1736 1069 667

%100

100 100 22,47 20,95 1,52 77,53 61,58 38,4268

0

1000

2000

3000

Unit UsulanTPI

Unit yangberhasil

WBK/WBBM

Unit WBK Unit WBBM Unit belumberhasil

WBK/WBBM

Tidak BerhasilUnsur

Pengungkit

Tidak berhasilUnsur Survey

PROFIL PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM K/L/PEMDA TAHUN 2019

KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMPROV PEMKAB/PEMKO JUMLAH

Belum terlihat pemahamanyang utuh terhadap subtansi

6 area perubahan

Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan

budaya kerja, hanya mengejar nilai/penghargaan

Keterlibatan pimpinansecara aktif dalam Monev

pelaksanaan pembangunanZI masih rendah

Pemahaman dan Keterlibatan pimpinandalam implementasi

manajemen kinerja masihrendah

Implementasi sistempengawasan yang belum

mantap, masih pada sekedar public campaign

dan belum pada pembangunan secara

sistemik

Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik

menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan

Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikanpembangunan ZI kepadainternal dan stakeholder

ekstenal/masyarakat belumdilakukan secara efektif

Inovasi program dan kegiatan pelayanan belumbisa menjawab isu strategisyang sesuai dengan harapan

stakeholder

Pelaksanaan surveikepuasan masyarakat hanya

bersifat formalitas dan belum dapat digunakan

untuk meningkatkankualitas pelayanan sesuai

harapan masyarakat 69

Catatan Hasil Evaluasi ZI 2019

Rekomendasi kepada unit kerja WBK/WBBM yang belum berhasil

70

Meningkatkan

pemahaman dan

komitmen pimpinan

serta pegawai pada

unit kerja terhadap

substansi tiap-tiap area

perubahan

Meningkatkan

keterlibatan pimpinan

unit kerja dalam

implementasi

manajemen kinerja

Menyusun peta risiko

di setiap unit kerja

dengan memperhatikan

potensi terjadinya

penyimpangan

integritas

Memperbaiki strategi

komunikasi dari setiap

unit kerja untuk

meningkatkan

kedekatan mereka

dengan masyarakat

atau pemangku

kepentingan dengan

cara mengefektifkan

pengelolaan media

Melakukan inovasi

pelayanan yang

sifatnya mendekatkan,

mempermudah dan

mempercepat waktu

layanan, serta

hospitality petugas

kepada masyarakat

sesuai core business

unit kerja

Melakukan survey

kepuasan masyarakat

secara berkala atas

kualitas dan integritas

pelayanan

Membangunan dan

mengimplementasikan

sistem pelayanan

terintegrasi antar unit

kerja yang ada dalam

suatu kawasan;

TERIMAKASIH!

INTEGRITAS

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS

APARATUR, DAN PENGAWASAN

INOVATIFPEDULIAKUNTABELPROFESIONAL

Making Change

Making History

sakip, reformasi birokrasi, dan pembangunan zona …

Documents