SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, terkait pelaksanaan

Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Strategi

Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

Sekretariat Kabinet.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang

Sekretariat Kabinet;

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan

Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun

2013;

4. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun

2012;

4. Keputusan...

- 2 -

5. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 30 Tahun 2013

tentang Tim Penyusun Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) dan Strategi

Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

(Strakom PBAK) Sekretariat Kabinet Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA

ANTI KORUPSI SEKRETARIAT KABINET.

KESATU : Menetapkan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya

Anti Korupsi Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum

pada Lampiran Keputusan Sekretaris Kabinet ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Sekretaris Kabinet ini.

KEDUA : Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan untuk:

a. Memberikan arah dan panduan bagi unit kerja terkait

agar terjadi keharmonisan dalam penyampaian pesan

pendidikan dan budaya anti korupsi.

b. Mendorong terlaksananya komunikasi pendidikan di

Sekretariat Kabinet yang lebih terarah dan efektif

dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran mengenai nilai-nilai anti korupsi di

kalangan stakeholders sesuai dengan tugas dan

fungsi unit kerja.

c. Mendorong seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet

untuk terlibat aktif dalam aktivitas pendidikan dan

budaya anti korupsi.

KETIGA: ...

- 3 –

KETIGA : Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Deputi Bidang Administrasi

Sekretariat Kabinet,

ttd.

DJADMIKO

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2013

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIPO ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

SEKRETARIAT KABINET RI,

STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

SEKRETARIAT KABINET

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama

Pemerintah pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik

dengan mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi secara

serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah), legislatif serta yudikatif.

Pemerintah melalui Presiden telah menerbitkan sejumlah

peraturan dan instruksi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi,

diantaranya yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-

2014 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Peraturan-

peraturan tersebut sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi dengan menekankan

pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan sekaligus juga sebagai

pedoman bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas program-

program pemberantasan korupsi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan berwibawa, Sekretariat Kabinet terus berkomitmen untuk

melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen

tersebut diwujudkan salah satunya dengan menandatangani nota

kesepahaman atau MoU dengan Bappenas untuk menetapkan dan

melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun

2013. Salah satu hal yang disepakati adalah aksi terkait ”Pelaksanaan

Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom

PBAK)” dengan ukuran keberhasilan:

1. Tersusunnya dokumen Strakom PBAK Sekretariat Kabinet sebagai

sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan

pemberantasan korupsi secara menyeluruh;

2. Terlaksananya …

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 2013 TANGGAL : 21 JUNIT2013

- 2 –

2. Terlaksananya Strakom PBAK melalui sosialisasi dan kampanye

budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satuan kerja

(satker) Sekretariat Kabinet.

Sesuai dengan tujuan PBAK untuk mengubah budaya aparatur,

maka dibutuhkan strategi yang tepat dan waktu yang memadai agar

budaya anti korupsi bisa berkembang dan diterapkan pada semua unit

kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Apalagi budaya anti korupsi

merupakan hasil internalisasi nilai-nilai sembilan anti korupsi yang

meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana,

kerja keras, berani, dan adil.

Pelaksanaan Strakom PBAK di Sekretariat Kabinet dilaksanakan

dengan menetapkan Biro Administrasi Aparatur pada Deputi Bidang

Administrasi Sekretariat Kabinet sebagai unit kerja yang menjadi lokus

pelaksanaan Strakom PBAK tersebut. Biro Administrasi Aparatur dipilih

karena merupakan unit kerja yang memberikan layanan kepada

masyarakat secara langsung (khususnya terkait pengurusan

administrasi pemberhentian, kepangkatan dan pensiun PNS Golongan

IV/c ke atas) dan merupakan unit kerja yang diidentifikasi sebagai area

layanan publik/area pelaksanaan tugas dan fungsi yang berpotensi

rawan korupsi di lingkungan Sekretariat Kabinet berdasarkan Surat

Inspektur Sekretariat Kabinet Nomor: S-94/PT/III/2013, tanggal 25

Maret 2013.

Biro Administrasi Aparatur selanjutnya dijadikan lokasi untuk

pelaksanaan assessment budaya anti korupsi untuk memahami dan

memetakan budaya anti korupsi aparaturnya berdasarkan

Memorandum Plh. Inspektur Sekretariat Kabinet kepada Kepala Biro

Administrasi Aparatur Nomor: M-164/IPT/V/2013 tentang Assessment

Strategi Komunikasi PBAK dan Surat Tugas Pelaksanaan Assessment

Nomor: ST-10/IPT/V/2013. Assesment dilakukan dengan pemberian

kuesioner dengan responden yang mencakup pimpinan, pejabat eselon,

dan seluruh staf pelaksana di Biro Administrasi Aparatur.

Berdasarkan …

- 3 -

Berdasarkan assessment yang dilaksanakan di Biro Administrasi

Aparatur diperoleh hasil bahwa kualifikasi budaya aparatur Biro

Administrasi Aparatur adalah “sangat anti korupsi”. Mengingat pola

komunikasi anti korupsi pada Biro Administrasi Aparatur termasuk level

“penggerakan” sehingga strategi komunikasi yang dapat dilakukan

adalah “advokasi” dengan pendekatan internalisasi untuk

menumbuhkan komitmen aparatur terhadap nilai budaya anti korupsi

yaitu “adil dan tanggung jawab”.

Atas dasar hasil assessment tersebut, maka Strakom PBAK pada

Biro Administrasi Aparatur Sekretariat Kabinet ini disusun dengan

kegiatan PBAK yang telah ditentukan sesuai dengan budaya anti korupsi

di Sekretariat Kabinet. Diharapkan Strakom PBAK ini dapat

dilaksanakan guna terwujudnya aparatur Sekretariat Kabinet

khususnya aparatur di Biro Administrasi Aparatur dengan budaya yang

berintegritas dan anti korupsi.

B. Pengertian

Strategi Komunikasi

Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai

sasaran khusus. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa

Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan Ego atau

pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk

mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan

alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya,

James B. Quinn mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana

yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan

rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan

yang utuh.

Strategi …

- 4 -

Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan

dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi

suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun

berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan,

antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan

yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan

sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan,

kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi

dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan,

terutama perusahaan atau organisasi harus memilki keunggulan

kompetitif.

Komunikasi sebagai proses karena komunikasi merupakan

kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan, pertukaran dan

perpindahan. Bahkan ketika kita mengemukakan gagasan kepada

seseorang, pemahaman timbal-balik atas gagasan tersebut berkembang

sebagai pengaruh dari respons mereka terhadap gagasan tersebut dan

sebagai reaksi kita terhadap respons mereka. Lebih jauh lagi,

komunikasi terus berlangsung setelah kita dan mereka berpisah, karena

setiap pihak terus memikirkan dan merespons apa yang dikatakan

pihak lain. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai

akhir.

Dari beberapa pengertian diatas, maka strategi komunikasi erat

hubungan dan kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan

konsekuensi-konsekuensi (masalah) yang harus diperhitungkan,

kemudian merencanakan bagaimana mencapai konsenkuensi-

konsenkuensi sesuai dengan hasil yang diharapkan atau dengan kata

lain tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, strategi komunikasi

merupakan panduan dari komunikasi (communication planning) dan

manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai

suatu tujuan.

Pendidikan …

- 5 -

Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri

sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara

langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau

perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan

masyarakat.

Anti Korupsi merupakan semua tindakan yang melawan,

memberantas, menentang, dan mencegah korupsi.

Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi merupakan upaya

memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor

swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah agar berperilaku anti

korupsi.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Strakom PBAK ini adalah:

1. Untuk mempermudah merancang program dan aktivitas

komunikasi PBAK sesuai fokus kegiatan yang diamanatkan

Undang-Undang, Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi, dan peraturan lain yang terkait.

2. Sebagai pedoman untuk memilih dan menetapkan unsur-unsur

komunikasi, antara lain analisis situasi, pemilihan khalayak,

pengemasan pesan, pemilihan media, penentuan waktu dan

alokasi anggaran.

3. Memberikan acuan dalam pelaksanaan komunikasi tentang nilai-

nilai budaya anti korupsi sebagai bagian pembudayaan anti

korupsi dalam mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan

informatika yang profesional di lingkungan Sekretariat Kabinet,

khususnya di Biro Administrasi Aparatur.

4. Merancang ...

- 6 –

4. Merancang kegiatan-kegiatan komunikasi berdasarkan Cetak Biru

Strakom PBAK yang dapat memperkuat nilai-nilai anti korupsi di

lingkungan Biro Administrasi Aparatur.

D. Ruang Lingkup

Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi

(Strakom PBAK) Sekretariat Kabinet Tahun 2013 pada Biro Administrasi

Aparatur ini, terdiri dari empat bab dan satu rencana aksi yaitu:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang perlunya Strakom PBAK pada Biro

Administrasi Aparatur, maksud dan tujuan penyusunan Strakom

PBAK tersebut beserta ruang lingkupnya.

Bab II Strategi Komunikasi

Memfokuskan penjelasan pada jenis strategi komunikasi yang

dipilih. Bagian ini berisi analisis situasi dengan menggunakan

hasil assessment di Biro Administrasi Aparatur dan berpedoman

pada Cetak Biru Strakom PBAK, penetapan tujuan/sasaran

komunikasi, pemilihan target sasaran, pengemasan pesan

komunikasi PBAK, pemilihan media/aktivitas komunikasi,

penetapan komunikator atau tim pelaksana dan penjelasan secara

mendetail dari pelaksanaan kegiatan.

Bab III Monitoring dan Evaluasi Strakom

Merupakan tahapan monitoring dan evaluasi agar Strakom PBAK

Sekretariat Kabinet Tahun 2013 pada Biro Administrasi Aparatur

sesuai dengan tujuannya dengan berpatokan pada indikator-

indikator yang telah disetujui.

Bab IV Penutup

Memuat saran dan rekomendasi untuk tahap perencanaan

Strakom PBAK Sekretariat Kabinet selanjutnya.

Rencana Aksi Komunikasi dan Materi Komunikasi PBAK di Sekretariat

Kabinet.

BAB II …

- 7 –

BAB II

STRATEGI KOMUNIKASI

A. Analisis Situasi

Proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan

Sekretariat Kabinet dikembangkan dan diterapkan secara bertahap

melalui penyusunan Strakom PBAK yang terencana dan tepat sasaran.

Pada tahap awal proses internalisasi dimaksud dilakukan dengan

memilih dan menentukan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

yang akan dijadikan fokus dalam komunikasi pesan PBAK, sehingga

diharapkan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi dapat berjalan secara

efektif dan efisien.

Penentuan unit/satuan kerja yang layak menjadi lokus

pelaksanaan Strakom PBAK didasarkan atas pertimbangan unit kerja

yang memberikan layanan kepada masyarakat berupa layanan dasar

ataupun layanan lain yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat

Kabinet, baik secara langsung maupun � aministratif. Pemilihan unit

layanan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa layanan dimaksud

merupakan jenis layanan langsung kepada masyarakat dan menjadi

Quick Wins Sekretariat Kabinet. Dalam hal ini ditetapkan bahwa lokus

pelaksanaan Strakom PBAK Sekretariat Kabinet adalah Biro

Administrasi Aparatur.

Berdasarkan hasil pre-assessment yang dilakukan, diperoleh skor

84% yang menunjukkan bahwa kualifikasi budaya anti korupsi pada

Biro Administrasi Aparatur termasuk kualifikasi budaya “sangat anti

korupsi” dengan arah komunikasi budaya anti korupsi “advokasi”. Dari

hasil tersebut juga diketahui bahwa skor paling rendah adalah dimensi

sikap kepemimpinan dengan nilai sebesar 78%, hal tersebut

menunjukkan bahwa target khalayak pendidikan dan budaya anti

korupsi diprioritaskan untuk “sikap kepemimpinan” dengan nilai-nilai

dominan “adil” dan “tanggung jawab”.

Hasil …

- 8 -

Hasil penilaian terhadap pola komunikasi anti korupsi diperoleh

skor rata-rata sebesar 44,13 yang menunjukkan bahwa pola komunikasi

pada Biro Administrasi Aparatur termasuk “level penggerakan”. Oleh

karena itu, strategi komunikasi yang dapat dilakukan adalah advokasi

dengan “pendekatan internalisasi” untuk menumbuhkan komitmen

aparatur terhadap nilai budaya anti korupsi yaitu “adil dan tanggung

jawab”. Selain itu, aspek komunikasi yang perlu diperhatikan adalah

“kebutuhan komunikasi” sedangkan tahapan krusial komunikasi yang

perlu mendapat perhatian adalah tahapan “dampak”.

B. Penetapan Tujuan/Sasaran Komunikasi

Hasil assessment kualifikasi budaya adalah sangat anti korupsi

dengan persentase 84%. Artinya lebih banyak orang yang memiliki

persepsi sangat anti korupsi, dengan asumsi sudah memiliki

pengetahuan yang memadai dan mampu mengambil sikap untuk tidak

melakukan korupsi.

Dengan demikian tujuan komunikasi yang hendak dicapai adalah

memperkuat dan melaksanakan budaya anti korupsi yang sudah ada

dalam organisasi. Sementara sasaran komunikasi adalah meyakinkan

untuk tetap bersikap antikorupsi dan melaksanakannya, memberikan

pendidikan dan keteladanan, serta menggerakkan setiap orang dalam

organisasi untuk mendukung pembuatan keputusan pimpinan

sekalipun dapat menimbulkan pro dan kontra.

Berdasarkan hasil gap analysis diketahui bahwa skor yang

ditargetkan untuk ditingkatkan adalah dimensi sikap kepemimpinan

dari skor rerata 78% menjadi 79%, dimensi rekan sejawat dari skor

rerata 79% menjadi 79,5% dan dimensi kebutuhan pribadi dari skor

rerata 81% menjadi 85%. Sedangkan untuk pola komunikasi dari skor

rerata 44,13 ditargetkan meningkat menjadi 46,31 dimana penekanan

aspek komunikasi yang perlu ditingkat adalah kebutuhan komunikasi

dari skor 8,1 menjadi 10,1. Oleh karena itu, guna mencapai target-target

di atas maka penetapan tujuan/sasaran komunikasi dimaksudkan

untuk meng-endorse atau memperkuat pemahaman dan pelaksanaan

nilai-nilai anti korupsi khususnya “adil dan tanggung jawab” melalui

aktivitas atau kegiatan PBAK yang telah ditentukan.

C. Pemilihan …

- 9 -

C. Pemilihan Khalayak Sasaran

Unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dijadikan

sebagai lokus pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya

Anti Korupsi adalah Biro Administrasi Aparatur yang melaksanakan

fungsi penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan pemerintahan serta kenaikan

pangkat, pemberhentian, dan pensiun PNS Golongan IV/c ke atas yang

wewenang penetapannya berada di tangan Presiden. Hasil assessment

terhadap lokus dimaksud diperoleh kesimpulan bahwa arah

komunikasi/target khalayak sasaran sebagai bentuk implementasi

strategi yang lebih spesifik dalam komunikasi pesan PBAK adalah Biro

Administrasi Aparatur itu sendiri. Kesimpulan tersebut didasarkan atas

hasil assessment budaya kerja Biro Administrasi Aparatur yang

dilakukan terhadap seluruh pegawai dan dimensi yang memperoleh

penilaian terendah adalah Dimensi I yaitu Pengukuran Terhadap Sikap

Kepemimpinan.

Guna lebih memahami khalayak sasaran Strakom PBAK

Sekretariat Kabinet, berikut ini akan diberikan gambaran tentang

pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Administrasi Aparatur beserta

deskripsi pekerjaannya:

Tabel 2.1 Deskripsi Pekerjaan Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Biro Administrasi Aparatur

KATEGORI DESKRIPSI

Pejabat - Policy maker

- Decision maker

Staf Teknis Pemroses Keppres atau Salinan dan Petikan Keppres tentang mutasi jabatan, pemberherhentian, kenaikan pangkat dan pensiun PNS Golongan IV/c ke atas

Staf Umum dan Pelayanan

Pemberi informasi tentang pemrosesan dan pengadministrasian Keppres serta bertindak sebagai penerima tamu (pihak yang datang untuk berkoordinasi atau mencari informasi terkait Keppres tersebut).

D. Pengemasan …

- 10 -

D. Pengemasan Pesan Komunikasi

Pengemasan pesan komunikasi secara tepat menjadi salah satu

bentuk strategi yang efektif dalam komunikasi untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Pengemasan pesan tersebut perlu disampaikan

dalam bahasa yang mudah dipahami, ringkas dan padat,

membangkitkan kebutuhan khalayak mengenai nilai-nilai anti korupsi,

segmentatif, menggunakan media yang tepat serta dapat memberikan

jalan keluar bagi pemenuhan kebutuhan khalayak.

Berdasarkan Stranas PPK Jangka Menengah, isi pesan utama

PBAK yang harus dikampanyekan pada khalayak pada tahun 2013

adalah “keterbukaan”. Pesan utama tersebut selanjutnya di-breakdown

kedalam pesan-pesan yang lebih operasional dengan mengacu pada 9

(sembilan) nilai anti korupsi yang telah ditetapkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi yaitu: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung

jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan Sekretariat

Kabinet, maka nilai anti korupsi yang perlu dikemas untuk disampaikan

kepada khalayak sasaran adalah nilai “adil” dan “tanggung jawab”.

Pesan yang mengandung nilai adil dan tanggung jawab tersebut

selanjutnya dikemas dalam bentuk himbauan, perintah dan dialog dan

disampaikan melalui media/aktivitas komunikasi terpilih kepada

khalayak sasaran di Sekretariat Kabinet. Pengemasan atau penyampaian

pesan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada pendekatan baik

pendekatan rasional, emosional, sosial maupun pendekatan moral yang

menekankan pentingnya melaksanakan nilai-nilai anti korupsi yang

dikomunikasikan tersebut.

E. Pemilihan Media/Aktivitas Komunikasi

Pemilihan media komunikasi telah disesuaikan dengan khalayak

sasaran di Sekretariat Kabinet utamanya berdasarkan hasil assessment

tentang pola komunikasi dalam Sekretariat Kabinet. Begitu juga dengan

pemilihan aktivitas komunikasi, proses tersebut telah disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan Sekretariat Kabinet. Gambaran tentang

media/aktivitas komunikasi terpilih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. …

- 11 -

Tabel 2.2 Matriks Kegiatan Komunikasi Sekretariat Kabinet

Kegiatan Komunikasi

Khalayak Sasaran

Pengemasan Pesan

Media Komuni-kator

Waktu Pelaksanaan

Pelaksana Kegiatan

Pembuatan dan penayangan jargon dengan pesan atau nilai anti korupsi “adil dan tanggung jawab”

Pegawai Sekretariat Kabinet

Himbauan Banner/ display

Seluruh pimpinan Eselon II di Sekretariat Kabinet

Juli -September

Biro Adminis-trasi Aparatur, Biro Umum, Pusdatin

Mendorong dan mengembang-kan kesadaran aparatur di lingkungan Biro Administrasi Aparatur

Pegawai Biro Adminis-trasi Aparatur

Perintah Surat edaran

Kepala Biro Adminis-trasi Aparatur

Juli Biro Adminis-trasi Aparatur

Penyelengga-raan diskusi tentang praktek dan nilai anti korupsi di Biro Administrasi Aparatur

Pegawai Biro Adminis-trasi Aparatur

Dialog untuk mengem-bangkan komitmen terhadap nilai adil dan tanggung jawab

Forum diskusi

Narasum-ber dari KPK

Agustus Biro Adminis-trasi Aparatur

F. Penetapan Komunikator

Pemilihan pembawa pesan atau komunikator harus sejalan

dengan khalayak sasaran dan saluran yang digunakan. Pemilihan

komunikator tersebut ditujukan untuk mengukuhkan identitas dan citra

PBAK di Kementerian/Lembaga yang dikomunikasikan.

Pemilihan pembawa pesan atau komunikator di Sekretariat

Kabinet telah disesuaikan dengan jenis kegiatan komunikasi yang dipilih

dan khalayak sasaran yang dituju.

Berdasarkan ...

- 12 –

Berdasarkan data pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa untuk

mengomunikasikan pesan/substansi kegiatan pertama terkait

pembuatan dan penayangan jargon dengan pesan atau nilai anti korupsi

“adil dan tanggung jawab”, ditetapkan komunikatornya adalah seluruh

pimpinan unit kerja (eselon II) di lingkungan Sekretariat Kabinet.Hal ini

dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut

melibatkan seluruh pegawai Sekretariat Kabinet sehingga penetapan

pimpinan unit eselon II itu dianggap tepat untuk mengoptimalkan

keterlibatan dan partisipasi pegawai Sekretariat Kabinet.

Terkait kegiatan kedua dan ketiga, khalayak sasarannya adalah

pegawai Biro Administrasi Aparatur sedangkan untuk komunikatornya

masing-masing Kepala Biro Administrasi Aparatur dan Narasumber dari

KPK. Pemilihan komunikator ini didasarkan pertimbangan bahwa pada

kegiatan kedua pesan disampaikan dalam bentuk perintah yaitu melalui

surat edaran sehingga tepat jika ditetapkan komunikatornya adalah

pimpinan Biro Administrasi Aparatur itu sendiri, sementara untuk

kegiatan ketiga karena berbentuk forum diskusi maka komunikatornya

lebih tepat jika ditetapkan narasumber dari KPK yang lebih memahami

dan mempunyai pengetahuan tentang praktik dan nilai anti korupsi.

G. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi

Tiga jenis kegiatan PBAK di Sekretariat Kabinet sebagaimana

tercantum dalam tabel 2.2 akan dilaksanakan bulan Juli sampai dengan

September 2013. Kurun waktu tersebut menjadi penting dalam

pelaksanaan aktivitas komunikasi yang memerlukan dukungan serta

koordinasi stakeholder untuk melaksanakan pekerjaan secara � aktual,

dimana waktu yang tersedia sangat terbatas. Sekaligus sebagai acuan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB III …

- 13 -

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI

Monitoring dan evaluasi bertujuan agar setiap penanggung jawab

dan pengambil keputusan dapat mengetahui keberhasilan maupun

permasalahan yang dihadapi sedini mungkin untuk dapat ditangani

tepat waktu. Monitoring dilakukan untuk memastikan rangkaian

kegiatan komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran dan memberi

dampak sesuai yang ditentukan.

A. Monitoring

Kegiatan yang perlu dimonitor meliputi aspek pelaksanaan

strakom PBAK dan pengaruh yang terbentuk, seperti sebagai berikut:

a. Proses sosialisasi dan internalisasi, yaitu memonitor apakah

aktivitas komunikasi yang ada dalam strakom PBAK dilaksanakan

dengan baik

b. Pengaruh yang terbentuk dari komunikasi apakah sudah terbangun

dengan efektif sesuai dengan sasaran komunikasi yang ditentukan.

Gambaran umum secara ringkas tentang mekanisme monitoring yang

akan dilakukan di Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada penjelasan

berikut.

� Unit yang melakukan monitoring adalah Inspektorat Sekretariat

Kabinet sebagai unit kerja yang bertugas melakukan monitoring dan

evaluasi (monev) penyelenggaraan Strakom PBAK di Sekretariat

Kabinet, yang akan dilakukan bersama-sama dengan Tim Penyusun

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) dan

Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom

PBAK) Sekretariat Kabinet yang salah satu tugasnya adalah

memonitor pelaksanaan Strakom PBAK.

� Pelaporan ...

- 14 –

� Pelaporan unit kerja terkait dilakukan per 3 (tiga) bulan sesuai

dengan Rencana Aksi dan Jadwal Kegiatan Komunikasi, dan

mengumpulkan bukti dukung berupa foto, laporan, ataupun

berbentuk softcopy ke Tim Penyusun Aksi PPK dan Strakom PBAK

untuk selanjutnya dikompilasi dan dikoordinasikan oleh Biro

Perencanaan dan Keuangan.

� Melakukan assessment budaya anti korupsi per semester untuk

memantau progress pergeseran budaya anti korupsi. Pelaksanaan

assessment ini akan dilakukan/dikoordinasikan oleh Inspektorat

terhadap Biro Administrasi Aparatur yang telah ditetapkan sebagai

lokus PBAK Sekretariat Kabinet.

� Melakukan wawancara dan polling dengan khalayak sasaran yang

berbeda-beda. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam

bentuk pengaruh Strakom PBAK baik di dalam maupun di luar

Sekretariat Kabinet. Pertanyaan-pertanyaan diarahkan kesejauh

mana proses sosialisasi dan internalisasi Strakom PBAK sudah

dilaksanakan, bagaimana perubahan yang terjadi di khalayak

sasaran (apakah sudah membentuk sikap dan perilaku yang sesuai

budaya anti korupsi).

B. Evaluasi

Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah

berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan

sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Di samping untuk

melengkapi berbagai fungsi di dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi

sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang

sama setiap kali. Organisasi yang gagal mengidentifikasi kesalahan yang

sama secara terus menerus, tidak akan tumbuh dan berkembang

sebagai organisasi yang unggul.

Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen

lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan,

pemantauan (monitoring) dan pengendalian. Evaluasi yang

komprehensif, dengan mengidentifikasi kendala dan hambatan yang

dihadapi selama pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja

dimasa berikutnya.

Evaluasi ...

- 15 -

Evaluasi Strakom PBAK Biro Administrasi Aparatur dilakukan

untuk menilai sejauhmana keberhasilan pola komunikasi dengan tujuan

komunikasi budaya anti korupsi pada target peningkatan dimensi sikap

kepemimpinan. Dalam hal ini evaluasi dilakukan untuk melihat apakah

ada perubahan persepsi terhadap dimensi sikap kepemimpinan atau

peningkatan kualitas dari dimensi tersebut pada Biro Administrasi

Aparatur dengan tujuan komunikasi budaya anti korupsi.

Hasil evaluasi Strakom PBAK ini nantinya dibuat dalam bentuk

dokumen laporan. Laporan dibuat secara berkala dari hasil pelaksanaan

monitoring terhadap kegiatan komunikasi sesuai jadwal yang sudah

ditentukan dalam kurun waktu Juli – September 2013.

Adapun yang dievaluasi adalah apakah sudah efektif pelaksanaan

strakom yang sudah dilaksanakan. Indikator evaluasi melihat rencana

aksi komunikasi, materi komunikasi, jadwal kegiatan komunikasi,

skema pembiayaan yang direncanakan dan dampak dari rencana aksi

komunikasi yang dilaksanakan.

BAB IV …

- 16 -

BAB IV

PENUTUP

Biro Administrasi Aparatur pada Deputi Bidang Administrasi di

lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan suatu unit kerja yang

bertugas menyelenggarakan dan mengadministrasikan pengangkatan

dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pemerintahan serta

kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke

atas yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden atau

memerlukan persetujuan Presiden.

Mengingat pentingnya keberadaan dan peranan Biro Administrasi

Aparatur dalam memberikan layanan publik kepada stakeholder dan

masyarakat dan terkait rentan/rawannya terjadi gratifikasi atau hal

sejenis, maka unit kerja ini ditetapkan sebagai lokus PBAK di

Sekretariat Kabinet.

Strakom PBAK pada Biro Administrasi Aparatur ini disusun secara

rinci sehingga diharapkan strakom ini jelas, mudah dipahami dan

dilaksanakan, serta memiliki manfaat jelas dalam menentukan prioritas

kegiatan komunikasi dengan menggunakan pendekatan yang tepat yang

sesuai dengan kondisi dan keadaan di lingkungan Biro Administrasi

Aparatur.

Pelaksanaan Strakom PBAK ini akan dapat mencapai tujuan/

sasaran yang ditetapkan apabila terdapat komitmen yang kuat dari

pimpinan, dukungan dari stakeholder maupun pendampingan/

monitoring yang intensif terhadap tim pelaksana Strakom PBAK. Ke

depan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang mungkin akan

terjadi dalam pelaksanaan Strakom PBAK diperlukan strategi yang tepat

untuk pengembangan pelaksanaan strakom disertai dengan benchmark

atas best practices pelaksanaan Strakom PBAK.

RENCANA …

- 17 -

RENCANA AKSI KOMUNIKASI DAN MATERI KOMUNIKASI PBAK

DI SEKRETARIAT KABINET

Aksi 1 : Mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan komunikasi

untuk efektivitas PBAK di lingkungan Sekretariat Kabinet

dalam bentuk pembuatan dan penayangan jargon dengan

pesan atau nilai anti korupsi “adil dan tanggung jawab”.

Materi Komunikasi:

1. Mendorong atau menghimbau pada seluruh pegawai

Sekretariat Kabinet untuk berpartisipasi dalam pembuatan

jargon dengan pesan atau nilai anti korupsi “adil dan

tanggung jawab”.

2. Meningkatkan komitmen jajaran pimpinan di lingkungan

Sekretariat Kabinet dalam membudayakan nilai anti korupsi

khususnya “adil dan tanggung jawab” di lingkungan unit

kerjanya masing-masing.

3. Mendorong penayangan secara intensif/regular jargon anti

korupsi yang terpilih untuk meningkatkan kepedulian atau

kesadaran pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet akan

pentingnya pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi khususnya

nilai anti korupsi “adil dan tanggung jawab”.

Media: Banner, Display/Standing TV

Aksi 2 : Mendorong dan mengembangkan kesadaran seluruh pegawai di

lingkungan Biro Administrasi Aparatur untuk adil dalam

melayani dan bertanggung jawab dalam melaksanakan

tugasnya serta berani menolak memberikan dan/atau

menerima gratifikasi dan peduli untuk melaporkan tindakan

berindikasi korupsi.

Materi Komunikasi:

1. Menghimbau seluruh pegawai di lingkungan Biro

Administrasi Aparatur agar memberikan pelayanan secara

adil tanpa membedakan status atau latar belakang

PNS/pihak yang dilayani.

2. Mengajarkan ...

- 18 -

2. Mengajarkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Biro

Administrasi Aparatur agar selalu bertanggung jawab dalam

melaksanakan tugas dengan selalu berdisiplin dan mandiri

dalam bertindak, karena yakin bahwa tindakan tersebut

telah sesuai dengan norma yang berlaku (tidak

menyimpang).

3. Mempertebal keyakinan pada seluruh pegawai di lingkungan

Biro Administrasi Aparatur bahwa memberikan dan/atau

menerima gratifikasi adalah perbuatan tercela dan

berindikasi korupsi.

4. Menghimbau atau mengajak kepada seluruh pegawai di

lingkungan Biro Administrasi Aparatur untuk peduli dan

berani melaporkan tindakan-tindakan yang berindikasi

korupsi di dalam organisasi.

Media: Surat edaran

Aksi 3 : Mendorong dan menyelenggarakan diskusi tentang praktik dan

nilai anti korupsi di Sekretariat Kabinet khususnya di Biro

Administrasi Aparatur.

Materi Komunikasi:

1. Ajakan kepada seluruh pegawai khususnya di Biro

Administrasi Aparatur untuk menjadikan diskusi/dialog

bersama sebagai tradisi dalam memecahkan berbagai

persoalan organisasi, termasuk diskusi/dialog tentang

praktik dan nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan.

2. Ajakan kepada seluruh pegawai untuk berhati-hati serta

mencermati berbagai kondisi dan bentuk tindakan yang

mengarah pada tindakan koruptif.

Salinan Sesuai dengan Aslinya Deputi Bidang Administrasi

Sekretariat Kabinet,

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIPO ALAM

DJADMIKO