salinan - portal tata ruang dan...
TRANSCRIPT
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR 107 TAHUN 2014
TENTANG
PROYEK MANAJEMEN UNIT PEMBANGUNAN KERETA API CEPAT (HIGH SPEED RAILWAY) JAKARTA - BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan Proyek Kereta Api Cepat
(High Speed Railway) Jakarta - Bandung yang
dilaksanakan melalui Kerjasama Pemerintah dengan
Swasta, perlu dilakukan koordinasi untuk memberikan
dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek
tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dalam tahap persiapan
pelaksanaannya perlu dilakukan studi kelayakan
(Feasibility Study) yang pelaksanaannya dikoordinasikan
oleh Proyek Manajemen Unit Pembangunan Kereta Api
Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
tentang Proyek Manajemen Unit Pembangunan Kereta
Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung;
Mengingat ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Mengingat 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2013;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor PER-11/ M.EKON /08/ 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG PROYEK MANAJEMEN UNIT
PEMBANGUNAN KERETA API CEPAT (HIGH SPEED RAILWAY)
JAKARTA - BANDUNG.
Pasal 1
(1) Membentuk Proyek Manajemen Unit Pembangunan Kereta
Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung yang
selanjutnya disebut Proyek Manajemen Unit;
(2) Proyek ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
(2) Proyek Manajemen Unit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. Tim Pengarah; dan
b. Tim Pelaksana.
Pasal 2
(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memberi arahan dalam pelaksanaan persiapan
pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway)
Jakarta - Bandung;
b. memberi arahan dalam rangka menyusun rekomendasi
dan rencana aksi untuk pelaksanaan persiapan
pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway)
Jakarta - Bandung;
c. membahas hasil perkembangan pelaksanaan persiapan
Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway)
Jakarta - Bandung secara rutin; dan
d. melaporkan basil pelaksanaan persiapan kegiatan
pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway)
Jakarta - Bandung kepada Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian melalui Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menetapkan rencana aksi untuk kegiatan Studi
Kelayakan (Feasibillity Study) Pembangunan Kereta Api
Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung;
b. melakukan ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan proyek
lintas instansi di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;
c. melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
rencana aksi terkait Pembangunan Kereta Api Cepat
(High Speed Railway) Jakarta - Bandung;
d. menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan pemangku kepentingan dapat memenuhi
kewajiban serta tanggung jawab dalam kaitannya
dengan persiapan proyek;
e. bersama dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK) memberi arahan, petunjuk dan memantau
kinerj a konsultan Studi Kelayakan yang didanai
lembaga donor dan/atau Japan International
Coorperation Agency sehingga sesuai dengan Tenn Of
Refference dan tambahan kegiatan berdasarkan kajian
dalam waktu berjalan;
f. mengeskalasi permasalahan yang tidak dapat
dipecahkan di level Kementerian/Lembaga kepada
institusi atau pihak yang berwenang;
g. menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan penyiapan
proyek dari arahan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan;
h. memberikan
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
h. memberikan masukan dan laporan kepada lembaga
donor dan/atau Japan International Coorperation Agency
sesuai dengan perjanjian loan dan/atau grant
persetujuan yang terkait;
i. melakukan konsultasi dan kerjasama dengan
Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah atau pihak
lain yang dianggap perlu dalam persiapan
Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway)
Jakarta - Bandung.
j. menyusun bahan rekomendasi terkait pelaksanaan
persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed
Railway) Jakarta - Bandung yang akan ditetapkan oleh
Tim Pengarah.
Pasal 3
Susunan keanggotaan Proyek Manajemen Unit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut:
Tim Pengarah
Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;
Anggota ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
Anggota 1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Penataan Ruang,
Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,
Kementerian Kehutanan;
5. Deputi Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup;
6. Deputi Bidang Usaha Jasa,
Kementerian Badan Usaha Milik
Negara;
7. Deputi Bidang Pengaturan dan
Penataan Pertanahan, Badan
Pertanahan Nasional;
8. Deputi Bidang Teknologi Industri
Rancangan Bangunan dan Rekayasa,
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
Tim Pelaksana ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
-7-
Tim Pelaksana
Ketua : Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan
Kerja Sama Pemerintah Swasta, Deputi
Bidang Koordinasi Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota 1. Direktur Penataan Ruang Wilayah
Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian,
Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;
3. Asisten Deputi Transportasi,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian,
Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Pengembangan Kerjasama
Pemerintah dan Swasta, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 4 ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Pasal 4
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh
bidang-bidang yang terdiri dari:
a. Bidang Tata Ruang dan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;
b. Bidang Teknis; dan
c. Bidang Pembiayaan.
Pasal 5
Susunan keanggotaan bidang-bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sebagai berikut :
I. Bidang Tata Ruang dan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan:
Ketua : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Daerah
Tertinggal, Deputi Bidang Koordinasi
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
Wakil Ketua : Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional,
Kementerian Pekerjaan Umum;
Anggota 1. Direktur Tata Ruang, dan Pertanahan,
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api, Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, Kementerian
Perhubungan;
3. Asisten ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
3. Asisten Deputi Urusan Pengkajian
Dampak Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup;
4. Asisten Deputi Urusan Perencanaan
Lingkungan, Kementerian Lingkungan
Hidup;
5. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan
Pelayanan Jasa Transportasi,
Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Penggunaan Kawasan Hutan,
Kementerian Kehutanan;
7. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
8. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa
Barat;
9. Kepala Biro Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah, Provinsi Jawa Barat;
II. Bidang Teknis sebagai berikut:
Ketua : Direktur Prasarana Perkeretaapian,
Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;
Wakil ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Wakil Ketua : 1. Asisten Deputi Transportasi,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
2. Direktur Sarana Perkeretaapian,
Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;
Anggota 1. Direktur Transportasi, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api, Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Keselamatan , Kementerian
Perhubungan;
4. Direktur Pusat Teknologi Industri dan
Sistem Transportasi, Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi;
5. Kepala Dinas Perhubungan, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Dinas Perhubungan, Provinsi
Jawa Barat;
III. Bidang Pembiayaan sebagai berikut:
Ketua
Wakil
Ketua
Direktur Pengembangan Kerjasama
Pemerintah dan Swasta, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
: Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan
Kerjasama Pemerintah Swasta, Deputi
Bidang Koordinasi Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Anggota 1. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal,
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri
Bilateral, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, Kementerian
Perhubungan;
4. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Perhubungan.
Pasal 6
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat
membentuk Sekretariat yang akan ditetapkan dengan
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pengarah Proyek
Manajemen Unit.
Pasal 7 ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Pasal 7
Proyek Manajemen Unit bertanggung jawab dan melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu
diperlukan.
Pasal 8
Proyek Manajemen Unit berkedudukan di Jakarta.
Pasal 9
Masa Kerja Tim Proyek Manajemen Unit terhitung sejak
tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari
2015.
Pasal 10
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas
Proyek Manajemen Unit dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, dan/atau sumber pendanaan
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 ...
-
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Pasal 11
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak 1 Februari 2014.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
ttd.
M. HATTA RAJASA
Salinan seuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubun Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H., M.S.E NIP 19710901 199603 1 001
KEP 107 - 2014.PDFPage 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12
107.PDFPage 1