salinan - situs resmiinspektorat.gorontaloprov.go.id/wp-content/uploads/... · dalam hal konsultasi...

Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

REpuJiFt,lootf;*.r,o

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2OI7

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEI{YELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalamrangka memberi kepastian hukum terhadap tata carapengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuanPasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tarrrbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 56791;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DANPENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH.

Menetapkan :

BAE}I...

nrpuJix t,',?o=}*.r,o

-2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahadalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukanuntuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraanPemerintahan Daerah dalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia.

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahadalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukanuntuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerahberjalan secara elisien dan efektif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah ya.rg selanjutnyadisingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.

4. Pemerintah hrsat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPemrakilan Ralcyat Daerah menur:.rt asas otonomi dantugas pembanhran dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahr.n 1945.

6.Pemerintah...

6.

7.

8.

9.

PRES I DEN*="ru:,: TNDoNESTA

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelengua Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

Dewan Penrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryatdaerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembanhr kepala daerahdan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelen urusanpemerintahan dalam negeri.

1O. Kementerian adalah kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1) Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikanoleh Menteri.

(21 Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilalmkan secara efisien dan efektif untukmeningkatkan kapasitas daerah dalam rangkamendukung pelaksanaan urusan pemerintahankonkuren sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAE} II

(1)

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

BAB IIPEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagan Kesatu

Umum

Pasal 3

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

a. provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan

2. menteri teknis/kepala lembaga . pemerintahnonkementerian, untrrk pembinaan teknis;

b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaanumum dan teknis.

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

humf a angka 1 dan hunrf b meliputi:a. pembagran urusan pemerintahan;

b. kelembagaan daerah;

c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;

d. keuangan daerah;

e. pembangunan daerah;

f. pelayanan publik di daerah;

g. kerja sama daerah;

h. kebijakan daerah;

i. kepala daerah dan DPRD; danj. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknispenyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkanke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurrf b dilakukan terhadapteknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yangdiserahkan ke daerah kabupaten/kota.

(a) Dalam...

(21

(3)

(4)

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-5

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintahhrsat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakilPemerintah R.rsat:

a. belum mampu melakukan pembinaan umum danteknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembagapemerintah nonkementerian melakukan PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masingdengan berkoordinasi kepada gubernur. sebagai

wakil Pemerintah hrsat; atau

b. ddak melakukan pembinaan umum dan teknis,Menteri dan menteri teknis/kepala lembagapemerintah nonkementerian melakukan Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umumterdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaanteknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan menteriteknis / kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran,pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

(8) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan dalambentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan.

(s)

(6)

Sagian . . .

REpuJ.Tntt'*o55*r'o-6-

Bagran KeduaBentuk Pembinaan

Paragraf 1

Fasilitasi

Pasal 4

(1) Fasilitasi dilalmkan secara efisien dan efektif untukmeningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilalrukan pada tahapan perencanaan, penganggaran,pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, danpertanggungiawaban penyelenggaraan PemerintahanDaerah.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputikegiatan:

a. pemberdayaan PemerintahanDaerah;

b. penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah; dan

c. bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah.

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandalam bentuk penyediaan sarana dan prasaranapemerintahan dan/ atau pendampingan.

Paragral 2

Konsultasi

Pasal 5

(1) Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk,pertimbangan, dan/atau pendapat terhadappermasalahan penyelenggaraa.n Pemerintahan Daerahyang sifatnya mendesak dan/atau menyangkutkepentingan masyarakat luas yang belum diatur secarategas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara langsung atau tidak langsung.

(3) Dalam...

(6)

(3)

(4)

(s)

(r)

(21

PRES I DENREPUr:; TNDoNESTA

Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasilkonsultasi dituangkan secara terhrlis dalam berita acarahasil konsultasi.

Dalam hal konsultasi dilalnrkan secara tidak langsung,hasil konsultasi dihrangkan secara tertulis dalam suratjawaban.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintatr Daerah provinsidiselenggarakan oleh Menteri dan menteri teknis/kepalalembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengankewenangan masing-masing dan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6)

dan ayat (7).

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat l2l yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahkabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat.

(71 Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh PemerintahDaerah melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasankebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangkapengembangan kompetensi penyelenggara PemerintahanDaerah.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. pendidikan dan pelatihan teknis dan fi.rngsional

substantif pemerintahan dalam negeri;

b. pendidikan .

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)


8

b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinanpemerintahan dalam negeri;

c. pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan;

d. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsionalsubstantif kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian; dan/ atau

e. pendidikan dan pelatihan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan pemndar:,g-undangan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud padaayat (21 hunrf a, huruf b, huruf c, dan huruf e

diselenggarakan oleh Kementerian sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d dan huruf e diselenggarakan oleh

kementerian/lembaga pemerintah nonkementeriansesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikankepada Menteri.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melaluikerja sama antarkementerian/lembaga pemerintahnonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/ataudengan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan danpelatihan lainnya.

Pasal 7

Menteri menetapkan standardisasi dan sertifikasiprogram pendidikan dan pelatihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat gl.

(2) Menteri...

{2)


-9

Menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian menetapkan standardisasi dansertifikasi program pendidikan dan pelatihansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) sesuaidengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepadaMenteri.

Patagraf 4

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangkameningkatlan kualitas kebijakan dan programpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan,perekayasaan, dan pengoperasian.

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja samaantarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian,antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruantinggr serta lembaga penelitian dan pengembanganlainnya.

Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasarperumusan kebijakan penyelenggaraan PemerintahanDaerah.

Pasal 9

Menteri menetapkan standardisasi program penelitiandan pengembangan untuk pembinaan umum.

Menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian menetapkan standardisasi prograrnpenelitian dan pengembangan untuk pembinaan teknissesuai dengan kewenangannya.

(1)

t2l

(3)

(41

(1)

(21

BABIII ...

(1)


-10-

BAB IIIPENGAWASAN PENYEI -ENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

a. provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan

2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian, untuk pengawasan teknis;

b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan

umum dan teknis.

Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hunrf a angka 1 dan huruf b meliputi:

a. pembagian urusan pemerintahan;

b. kelembagaan daerah;

c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;

d. keuangan daerah;

e. pembangunan daerah;

f. pelayanan publik di daerah;

g. kerja sama daerah;

h. kebijakan daerah;

i. kepala daerah dan DPRD; dan

j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 2 dilalukan terhadap teknis pelaksanaansubstansi urusan pemerintahan yang diserahkan kedaerah provinsi dan pengawasan teknis s6lagaimanadimaksud pada ayat (1) humf b dilakukan terhadapteknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yangdiserahkan ke daerah kabupaten/kota.

(2)

(3)

(4) Pengawasan

n E p u Jir<E t,',?rt5

* . r, o- 11

(4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanandasar;

b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norrna,standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkanoleh Pemerintatr R.rsat dalam pelaksanaan urusanpemerintahan konkuren ;

c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahankonkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;dan

d. akuntabilitas pengelolaan anggararr pendapatan danbelanja negara dalam pelaksanaan urusanpemerintahan konkuren di daerah.

(5) Selain melalnrkan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah provinsi, Menteri dan menteriteknis/kepala lembaga pemerintah nonkementeriansesuai dengan kewenangan masing-masing melakukanpengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjaditugas gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat.

(6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintahhrsat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakilPemerintah Rrsat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

l7l Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakilPemerintah Rrsat:

a.belum...

nepuJix t,'*or=|*r.,o

-12

a. belum mampu melalnrkan pengawasan umum danteknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembagapemerintah nonkementerian berdasarkanpermintaan bantuan dari gubernur sebagai wakilPemerintah hrsat melakukan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;atau

b. tidak melakukan pengawasan umum dan teknis,Menteri dan menteri teknis/kepala lembagapemerintah nonkementerian berdasarkan telaahanhasil pembinaan dan pengawasan melalnrkanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahkabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(8) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintahnonkementerian dalam melalnrkan pengawasan teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angl<a 2,ayat (5), dan ayat (7) sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Menteri.

(9) Dalam hal melaksanakan kewenangan pengawasanumum terdapat keterkaitan dengan kewenanganpengawasan teknis, Menteri mengadakan koordinasidengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian.

(1O) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) danayat (9) dilakukan dalam aspek perencanaan,penganggaran, p€ogorganisasian, pelaksanaan,pelaporan, dan evaluasi.

(11) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sarnpai dengan ayat (71 dilalnrkan dalarnbentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, danbentuk pengawasan lainnya.

(12) Pengawasan .


_13

(12) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dankewenangannya.

BAB IVTATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagran KesatuKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 1 1

(1) Menteri mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.

(21 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap aspek perencanaan, penganggaran,pengorga-nisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan melibatkan seluruh kementerianteknis, lembaga pemerintah nonkementerian, danPemerintah Daerah.

(41 Hasil koordinasi sebagaimarra dimaksud pada ayat (1),

ayat l2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri,kementerian teknis, lembaga pemerintahnonkementerian, dan Pemerintah Daerah.

Bagian KeduaPerencanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

(1) Menteri mengoordinasikan perencanaan Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahdalam bentuk perencanaan:

a. Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan; dan

b. Pembinaan .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-t4-

b. Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah tahunan.

(2) Perencanaan Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a, prioritas Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

b. sasararl dan target Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Perencanaan Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. fokus Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah yang disusun berbasisprioritas dan risiko;

b. sasarErn Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) Perencanaan Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunansebagaimana dimaksud pada aJrat (2) ditetapkan olehMenteri dengan mengacu pada rencana pembangunanjangka menengah nasional.

(5) Perencanaan Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan

. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan palinglambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteriberdasarkan masukan dari menteri teknis/kepalalembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah.

(6) Perencanaan . . .

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

_15_

(6) Perencanaan Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telahditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) danayat (5) dapat dilakukan perubahan berdasarkankebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 13

(l) Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian melakukan koordinasi untukharmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahprovinsi dan disampaikan kepada gubernur.

(21 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukankoordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaanPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikankepada bupati/ wali kota.

(3) Harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

dilakukan berdasarkan prinsip keserasian danketerpaduan serta berdasarkan prinsip efisiensi danefektivitas dalam penggunaan sumber daya yangtersedia.

Pasal 14

(1) Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian wajib mencantumkan programPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah dalam dokumen perencanaan danpenganggarErn kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah...

(2)


-16-

Pemerintah Daerah wajib mencantumkan progrErmPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannyadalam dolnrmen perencanaan dan pengangg€rran daerahserta mengalokasikan anggaran Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahdalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan danpenganggaran Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersumberdari anggaran pendapatan dan belanja daerah diaturdalam Peraturan Menteri.

Bagian KetigaPelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf IUmum

Pasa] 15

(1) Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a. untuk pembinaan umum, Menteri menugaskan unitkerja di lingkungan Kementerian sesuai denganfungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secaraelisien dan efektif serta koordinatif;

b. unhrk pengawasan umum, Menteri menugaskanAPIP di linglmngan Kementerian sesuai denganfungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secaraefisien dan efektif serta koordinatif;

c. untuk pembinaan teknis, menteri teknis/kepalalembaga pemerintah nonkementerian menugaskanunit kerja di lingkungan kementerian/lembagapemerintah nonkementerian masing-masing sesuaidengan fungsi dan kewenangannya dandilaksanakan secara efisien dan efektif sertakoordinatif; dan

(3)

d. untuk .

(21

(3)


-t7-

d. untuk pengawasan teknis, menteri teknismenugaskan APIP di lingkungan kementerian teknismasing-masing sesuai dengan fungsi dankewenangannya dan kepala lembaga pemerintahnonkementerian menugaskan APIP di lingkunganunit pengawasan lembaga pemerintahnonkementerian masing-masing sesuai denganfungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secaraefisien dan efektif serta koordinatif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaandan pengawasan umum diatur dengan PeraturanMenteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaandan pengawasan teknis diatur dengan peraturan menteriteknis atau peraturan kepala lembaga pemerintahnonkementerian sesuai dengan kewenangannya setelahberkoordinasi dengan Kementerian dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait,

Paragraf 2Pengawasan oleh APIP

Pasal 16

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangdilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensiyang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahsesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangdilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:a. profesional;

(1)

(2t

b. independen . . .

R E p u Jint t,',?o=5

* . r, o-18

b. independen;

c. objektif;

d. tidat< tumpang tindih antar-APIP; dan

e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

(3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangdilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:

a. penJrusunan dokumen perencanaan danpenganggaran daerah;

b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;

d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untukmengevaluasi capaian rencana pembangunanjangka menengah daerah; dan

e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah

Pasal 17

Pembinaan dan pengawas€ut kepala daeratr terhadapPerangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untukdaerah provinsi dan bupati/wali kota unhrk daerahkabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadapPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh inspektorat daerah.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalarn bentukaudit, reviu, monitoring, evahrasi, pemantanran, danbimbingan teknis serta bentrrk pembinaan danpengawasan lainnya.

(1)

(2t

(3)

(a) Pembinaan...

(1)


-19-

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejaktahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian,pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, danpertanggungiawaban penyelenggaraan PemerintahanDaerah.

(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan olehinspektorat daerah provinsi dapat dibantu olehinspektorat jenderal Kementerian dan/ataukementerian/ lembaga terkait,

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadapPerangkat Daerah meliputi:

a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah;

b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumberdari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan olehPemerintah Pusat dalam tahap perencanaan,penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan,pelaporan, evaluasi, dan pertanggungiawaban ataspelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah; dan

d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yangbersumber dari anggaran pendapatan dan belanjadaerah.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada aya1. (l) dilaksanakan berdasarkan prinsipsebagaimana dimaksud dalam Pasal L6 ayat (2) danmeliputi:

(2t

a. pemeriksaan . . .

b.


-20-

pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dankeberhasilan kebijakan serta pelaksanaan programdan kegiatan;

pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktumaupun pemeriksaan terpadu;

reviu terhadap dokumen atau laporan secaraberkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;

pengusutan atas kebenaran laporan mengenaiadanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi,kolusi, dan nepotisme; dan

monitoring dan evaluasi terhadap program dankegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 19

Selain melalmkan pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal LT ayat (1),

bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap desa.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kotadibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektoratkabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutanlain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasantersebut disampaikan kepada bupati/ wali kota.

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kotamenugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakantindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sertauntuk selanjutnya dilakukan pemantauan olehinspektorat kabupaten/ kota.

c.

d.

e.

(1)

(2t

(3)

(41

(5) Pembinaan

(s)

(6)


-21 -

Pembinaan dan pengawasan oleh inspektoratkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaankeuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untukmenjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desasebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangandesa;

b. elisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa;dan

c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukanpembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengancamat atau sebutan lain dan hasil pembinaan danpengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota.

Paragraf4Pengawasan oleh DPRD

Pasal 20

(l) Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan.

(21 Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturankepala daerah;

b. pelaksanaan peraturan pirundang-undangan yangterkait dengan penyelenggaraan PemerintahanDaerah; dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaanlaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(7)

(3) Dalam . . .

(3)


-22-Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD mempunyai hak:a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan;

b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasilpemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;dan

d. meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untukmelakukan pemeriksaan lanjutan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadaplaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tidakmemperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasanoleh DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undanganmengenai tata tertib DPRD.

yang mengatur

Paragraf 5Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 21

Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satubentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah.

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan,perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilankelompok pernerhati, atau perwakilan badan hukumyang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraanPemerintahan Daerah.

(41

(s)

(1)

t2t

Pasal22. . .


-23-

pasa722

(1) Masyarakat dapat menyampaikan Laporan ataupengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukanoleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD,dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah danperangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegakhukum.

l2l Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangansebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secaratertulis yang memuat paling sedikit:

a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;

b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yangdilaporkan;

c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjukterjadinya pelanggaran.

Bagran KelimaPelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

(1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuklaporan hasil pengawasan dan disampaikan kepadapimpinan instansi masing-masing sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 l,aporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepadapublik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecualiditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 24...

(1)


-24-

Pasal 24

Bupati/wali kota menyampaikan laporan hasilpembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerahkabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasanterhadap desa serta pembinaan dan pengawasan lainyang terkait dengan penyelenggaraan PemerintahanDaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil PemerintahPusat.

Gubernur menyampaikan laporan hasil pembinaan danpengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi danPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kabupaten/kota serta pembinaandan pengawasErn lain yang terkait denganpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan kepadaMenteri.

Menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian menyampaikan laporan hasil Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsesuai dengan kewenangan masing-masing kepadaPresiden melalui Menteri.

Menteri menyampaikan laporan hasil Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsesuai dengan kewenangannya kepada Presiden.

Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksudpada ayat l4), Menteri menyusun ikhtisar hasilPembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkanlaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. darrlaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarnpaidengan ayat (4).

(21

(3)

(4)

(s)

(6) Dalam . . .


-25-

(6) Dalam menJrusun ikhtisar hasil pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah,Menteri melibatkan menteri teknis/kepala lembagapemerintah nonkementerian terkait dan kepala daerah.

(7) Menteri menyampaikan ikhtisar hasil pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Fresiden.

Bagran KeenamTindak l,anjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 25

(1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaanpenyimpangan yang dilaporkan atau diadukan olehmasyarakat 5slagaiman4 dimaksud dalam Pasal 22.

(21 Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaanpenyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIPmelakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum,

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan ataslaporan atau pengaduan yang disampaikan olehmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangansetelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIp.

(4) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3)

dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan ataupengaduan sglagaimana dimaksud dalam pasal 22ayat (2).

(5) APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasidalam penanganan laporan atau pengaduan setelahterlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifrkasidata awal.

(6)Koordinasi...


-26-

(6) Koordinasi sebagaimana dimalsud pada ayat (2j1,

ayat (3), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk:a. pemberianinformasi;

b. verifikasi;

c. pengumpulan data dan keterangan;

d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporanatau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau

e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

l7l Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), danayat (5) dilaksanakan sesuai dengan fungsi dankewenangan masing-masing antara:

a. inspektorat jenderal Kementerian, inspektoratjenderal kementerian terkait, unit pengawasanlembaga pemerintah nonkementerian, inspektoratprovinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota; dan

b. kepolisian dan/atau kejaksaan.

(8) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dituangkan dalam berita acara.

(9) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimanadimaksud pada ayat 17) ditemukan bukti adanyapenyimpangan yang bersifat administratif, proses lebihlanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjutisesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah inidan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai administrasi pemerintahan.

(10) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimanadimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti permulaanadanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebihlanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untukditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 26. . .

PRES IOENREPUBLIK INDONESIA

-27-Pasal 26

Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalamPasa1 25 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik,dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukanlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal27

(1) Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepalaPerangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjuthasil pembinaan dan pengawasan.

12) Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakantindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, wakilkepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebogeimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjuthasil pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat(21, wakil kepala daerahdibantu oleh inspektorat.

(4) Ttndak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat(2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasanyang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atautuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutanperbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan danpengawas€rn yang tidak terkait dengan tuntutanperbendaharaan dan/atau tuntutan ganfi rugidilaksanakan paling lama 6O (enam puluh) hari kerjasetelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

(6) Selama rnasa tindak lanjut sebagaimana dimaksud padaayat (4) dan ayat (5), hasil pembinaan dan pengawasantidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28. . .

(i)

(2t


-28-Pasal 28

APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhirandata tindak lanjut hasil Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasilPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (l) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalamI (satu) tahun.

Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan olehMenteri.

Bagran KetujuhEvaluasi

Pasal 29

Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian terkait, dan kepala daerah melakukanevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaanPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VPENGHARGAAN DAN FASILITASI KHUSUS

Bagran KesatuUmum

Pasal 3O

Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (8), pembinaan juga dapat berupa pemberianpenghargaan dan fasilitasi khusus.

(3)

(1)

l2t

Bagran . . .

(1)

(2t

(3)

(4)

PRES IDENREPL'ELIK INDONESIA

-29-Bagtan KeduaPenghargaan

Pasal 31

Presiden memberikan penghargaan kepada PemerintahDaerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secaranasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indeksdan peringkat kinerja penyelenggaraan PemerintahanDaerah.

Indeks dan peringkat kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disusun setiap tahun oleh Menteri.

Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian KetigaFasilitasi Khusus

Pasal 32

Jika hasil evaluasi penyelenggaraan PemerintahanDaerah membuktikan daerah berkinerja rendah:

a. Menteri dan menteri teknis/kepala lembagapemerintah nonkementerian sesuai dengankewenangan masing-masing melakukan pembinaansecara berkoordinasi terhadap penyelenggaraanurusan pemerintahan tertentu yang menjadikewenangan daerah provinsi; dan

b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmelakukan pembinaan terhadap penyelenggaraanurusan pemerintahan tertentu yang menjadikewenangan daerah kabupaten/kota.

(1)

(2)Jika.

t2t


-30-

Jika pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah dilakukan dan daerah tidak menunjukkanperbaikan kine{a serta penyelenggaraan urusanpemerintahan tertentu yang telah dibina tersebut tidakberpotensi merugikan kepentingan umum secara meluasatau tidak berpotensi merugikan sebagian besarmasyarakat di daerah yang bersangkutan:

a. Menteri melakukan fasilitasi khusus terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi,setelah berkoordinasi dengan menteri teknis/kepalalembaga pemerintah nonkementerian terkait; atau

b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmelakukan fasilitasi khusus terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, setelah meminta pertimbangan Menteri.

Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk perbaikan atau penyempumaanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berupa:

a, keterlibatan secara langsung dalam perumusan danpengarahan pelaksanaan kebijakan;

b. advokasi dan pengkajian urusan pemerintahantertentu yang menjadi kewenangan daerah;

c. analisis kemungkinan dampak urusanpemerintahan tertentu yang menjadi kewenangandaerah;

d. pilihan tindakan pengurangan risiko urusanpemerintatran tertentu yang menjadi kewenangandaerah;

e. alokasi aparatur sipil negara 5rang tersedia untukmelaksanakan urusan pemerintahan tertentu yangmenjadi kewenangan daerah; dan

f. benhrk fasilitasi khusus lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pasal 33...

(1)


-31 -

Pasal 33

Dalam hal daerah yang sudah dibina dan dilakukanfasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tetap tidak menunjukkan perbaikan kinerja danberpotensi merugikan kepentingan umum secara meluasatau berpotensi merugikan seb"gm besar masyarakat didaerah yang bersangkutan, Menteri melakukanpengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahantertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi dankabupaten/kota, setelah berkoordinasi dengan menteriteknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerianterkait.

Pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayaianggaran pendapatan dan belanja daerah yangbersangkutan,

Pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadapkewenangan daerah yang diambil alih;

b. pemenuhan kebututran dasar masyarakat yangterkena dampak;

c. pemenuhan dengan segera terhadap prasarana dansarana;

d. pemulihan dengan segera pelayanan dan/ataupenyelenggaraan urusan pada masyarakat yangterkena dampak; dan

e. bentuk pelaksanaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(21

(3)

Pasal 34. . .

(1)

PRES IDENREPUELIK INDONESIA

_32_

Pasal 34

Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian terkait melakukan evaluasi secaraberkala terhadap kemampuan Pemerintah Daerah dalammelaksanakan urusan pemerintahan tertentu yangdiambil alih.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (3), dalam hal Presiden menetapkan PemerintahDaerah dinyatakan mampu melaksanakan urusanpemerintahan tertentu yang diambil alih, Menterimenyerahkan kembali pelaksanaan urusanpemerintahan tertentu kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana. dimaksud padaayat (3), dalam hal Presiden menetapkan PemerintahDaerah dinyatakan belum mampu melaksanakan urusanpemerintahan tertentu yang diambil alih, Menteri danmenteri teknis/kepala lembaga pemerintahnonkementerian terkait tetap melaksanakan urusanpemerintahan tertentu yang diambil alih sampai denganPemerintah Daerah dinyatakan mampu melaksanakanurusall pemerintahan tertentu yang diambil atih.

Pasal 35

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasikhusus dan tata cara pengambilalihan pelaksanaanurusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangandaerah provinsi dan kabupaten/kota. diatur dalamPeraturan Menteri.

t2l

(3)

(4t

(s)

(2) Penyusunan . . .

(2t

PRESIDENREPU ELIK INDONESIA

-33-

Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus melibatkan menteri teknis/kepalalembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB VISANKSI ADMINISTMTIF

Bagran KesatuUmum

Pasal 36

Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dandaerah yang melakukan pelanggaran administratif dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi sanksiadministratif.

Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:

a. kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidakmelaksanakan program strategis nasional;

b. kepala daerah tidak menyampaikan laporanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah danringkasan laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahunanggaran berakhir kepada:

1. Presiden melalui Menteri, untuk daerahprovinsi; atau

2. Menteri melalui gubernur sslagai wakilPemerintah Pusat, untuk daerahkabupaten/kota.

c. kepala daerah tidak menyampaikan laporanketerangan pertanggungiawaban kepada DPRDdalam waktu f (satu) kali dalam I (satu) tahunpaling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaranberakhir;

(1)

(2)

d. kepala. . .

f.


-34-kepala daerah dan/atau wakil kepala daerahmenjadi pengurus suatu perusahaan, baik milikswasta maupun milik negara/daerah atau pengurusyayasan bidang apa pun;

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerahmelakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dariMenteri;

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerahmeninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau tidakberturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpaiztn dari Menteri untuk gubemur dan wakilgubernur serta tanpa izin dari gu.bernur untukbupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakilwali kota, kecuali jika dilakukan untuk kepentinganpengobatan yang bersifat mendesak;

g. kepala daerah tidak menyampaikan peraturan

j.

daerah dan peraturan kepala daerah kepadaMenteri/ gubernur sebegai wakil Pemerintah Pusatpaling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

kepala daerah dan anggota DPRD serta daerahmasih memberlakukan peraturan daerah yang telahdibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat;

daerah masih memberlakukan peraturan daerahmengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerahyang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan olehgubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

kepala daerah tidak menyebarluaskan peraturandaerah dan peraturan kepala daerah yang telahdiundangkan;

kepala daerah dan anggota DPRD tidak menetapkanperaturan daerah tentang rencana pembangunanjangka panjang daerah dan rencana pembangunanjangka menengah daerah;

h.

l. kepala. . .

flB

r.

P RE S IDENREPUBLIK INDONESIA

-35-

kepala daerah tidak menetapkan peraturan kepaladaerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah;

kepala daerah melakukan pungutan atau dengansebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang;

kepala daerah tidak meneajukan rancanganperaturan daerah tentang anggaran pendapatan danbelanja daerah kepada DPRD sesuai dengan waktuyang ditentukan oleh ketentuan peraturanperundang-undangan;

kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujuibersama rancangan peraturan daerah tentanganggaran pendapatan dan belanja daerah sebelumdimulainya tahun anggaran setiap tahun;

kepala daerah tidak mengumumkan informasitentang pelayanan publik kepada masyarakatmelalui media dan tempat yang dapat diakses olehmasyarakat luas;

kepala daerah tidak memberikan pelayananperizinan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasiOmbudsman sebagai tindak lanjut pengaduanmasyarakat atas:

1. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidakmelaksanakan kewajiban dan/ atau melanggarlarangan sebagaimana dimaksud dalamketentuan peraturan perundang-undanganmengenai pelayanan publik; dan

2. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidaksesuai dengan standar pelayanan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai pelayananpublik;

s. kepala . . .

(1)

PRESIDENREPL'BLIK INDONESIA

_36_

s. kepala daerah tidak mengumumkan informasipembangunan daerah dan informasi keuangandaerah kepada masyarakat serta tidakmenyampaikan informasi keuangan daerah kepadaMenteri dan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang keuangan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dandaerah yang melakukan pelanggaran administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dijatuhisanksi administratif oleh Presiden, Menteri, dangubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengankewenangannya setelah dilakukan verilikasi dan/ataupemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengandata, informasi, dan/atau dokumen lainnya yangberkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud.

Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimanadimaksud pada a5rat (1) dapat berasal dari:

a. informasi tertulis dari kepala daerah dan pimpinanDPRD;

b, informasi tertulis dari pimpinan lembaga negara;

c. laporan hasil pemeriksaan Badan pemeriksa

Keuangan;

d. laporan hasit pembinaan dan pengawasankementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;

e. laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atauf. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sanksi administratif yang dijatuhkan merupakan tindaklanjut hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahanDaerah dan sebagai bagran dari pembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

t2)

(3)

(a) Sanksi . . .

PRESIOENREPUELIK INDONESIA

-37-

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga)bulan;

c. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam)bulan;

d. penundaan evaluasi r€rncangan peraturan daerah;

e. pengambilalihankewenanganperizinan;

f. penundaal atau pemotongan dana alokasi umumdan/atau dana bagi hasil;

g. mengikuti program pembinaan khusus pendalamanbidang pemerintahan;

h. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan;dan/atau

i. pemberhentian.

Bagian KeduaTata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 38

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yangmelakukan pelanggaran administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dijatuhi sanksiadministratif secara bertahap berupa:


b. teguran tertulis kedua;

c. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan;dan/atau

d. pemberhentian

(2) Sanksi

(21

(3)

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-38-

Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis keduasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernurdan/atau wakil gubemur serta oleh gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kotadan/atau wakil bupati/wakil wali kota.

Penjatuhan sanksi teguran tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas hasilverifikasi secara teliti, objektif, dan didukung dengandata, informasi, dan/atau dokumen lainnya ya[gberkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yangdijatuhi sanksi teguran tertulis wajib menindaklanjutisanksi yang dijatuhkan.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tetaptidak menjalankan program strategis nasional setelahpaling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan tegurantertulis dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis kedua.

Penjatuhan sanksi seb"gaimana dimaksud pada ayat (5)

didasarkan atas hasil verifikasi secara teliti, objektif, dandidukung dengan data, informasi, dan/atau dokumenlainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinya sanksiteguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danayat (4).

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yangdijatuhi sanksi teguran tertulis kedua wajibmenindaklanjuti sanksi yang dijatuhkan.Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tetaptidak menjalankan program strategis nasional setelahpaling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan tegurantertulis kedua dijatuhi sanksi berupa pemberhentiansementara selama 3 (tiga) bulan.

(4)

(s)

(6)

(7t

(8)

(9) Sanksi . . .

(e)

PRES IDENREPU BLIK INDONESIA

-39-

Sanksi pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (8) dijatuhkan oleh Presiden kepadagubernur dan/atau wakil gubernur atas usulan Menteriserta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atauwakil bupati/wakil wali kota.

Usulan pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti paling lambat3O (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif,dan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinyasanksi teluran tertulis kedua sebagaimana dimaksudpada ayat (5) dan ayat(71.

Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (8), kepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah tidak mendapatkan hak protokoler serta hanyadiberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangananak, dan tunjangan istri/ suami.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tetaptidak menjalankan program strategis nasional setelahselesai menjalani pemberhentian sementara selama3 (tiga) bulan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian.

Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud padaayat (13) dijatuhkan oleh Presiden kepada gubernurdan/atau wakil gubemur atas usulan Menteri serta olehMenteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota.

Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud padaayat (14) ditindaklanjuti paling lambat 3O (tiga puluh)hari sejak usulan diterima.

(10)

(1i)

(L2l

(13)

(14)

(1s)

(16) Penjatuhan . .


_40_

(16) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13)didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif,dan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinyasanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulansebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(17) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatsesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untukmelakukan pemeriksaan dugaan pelanggaranadministratif yang dilaporkan atau diadukan.

(18) Proses administratif dan verifikasi penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5)

serta proses administratif sebagaimana dimaksud padaayat (8) dan ayat (13) dilakukan oleh:

a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksiyang dijatuhkan oleh Presiden atau Menteri; dan

b. perangkat gubemur sebagai wakil PemerintahPusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.

(19) Pemeriksaan oleh APIP sebagaimana dimaksud padaayat (17) dilakukan dengan ketentuan:

a. APIP Kementerian melakukan pemeriksaan terhadapgubernur dan/atau wakil gubernur danmenyampaikan hasil pemeriksaannya kepadaMenteri;

b, perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmelakukan pemeriksaan terhadap bupati/wali kotadan/atau wakil bupati/wakil wali kota danmenyampaikan hasil pemeriksaannya kepadagubernur sebagai wakil Pemerintah pusat; dan

c. pemeriksaan dilakukan paling lama. 45 (ernpatpuluh lima) hari kerja.

(20) APrP ,

l20l

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

_4t_

APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (19) benrenang:

a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporanatau pengaduan;

b. mengumpulkan fakta, data, dan/atau keteranganyang diperlukan;

c. memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah yang diduga melakukan pelanggaranadministratif serta pihak terkait lainnya;

d. meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yangmelaporkan atau mengadukan; dan

e. memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasilpemeriksaan.

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat.(2O) huruf e, APIP dapat berkoordinasi dengankementerian/lembaga pemerintah nonkementerianterkait dan dapat dibantu oleh pakar atau tenaga ahlisesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 39

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yangmelakukan pelanggaran administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c,huruf f, huruf j, huruf p, dan huruf s ddatuhi sanksiadministratif secara bertahap berupa:


b. teguran tertulis kedua; dan/atauc. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman

bidang pemerintahan.

Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis keduaterhadap pelanggaran administratif sebagaimanadimaksud dalam:

12tl

(r)

(21

a. Pasal 36.

(3)


_42_

a. Pasal 36 ayat 12) huruf b, huruf c, huruf j, huruf p,dan huruf s d[jatuhkan oleh Menteri kepadagubernur dan/atau wakil gubernur serta olehgubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepadabupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil walikota; dan

b. Pasal 36 ayat l2l huruf f dijatuhkan oleh presiden

kepada gubernur dan/atau wakil gubemur sertaoleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atauwakil bupati/wali kota.

Sanksi mengikuti program pembinaan khususpendalaman bidang pemerintahan terhadap pelanggaranadministratif seba gaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 36 ayat l2l huruf b, huruf c, huruf j, huruf p,dan huruf s dijatuhkan oleh Menteri kepadagubernur serta oleh gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat kepada bupati/wali kota; dan

b. Pasal 36 ayat (21 huruf f dijatuhkan oleh presiden

untuk gubernur dan/atau wakil gubemur serta olehMenteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atauwali kota dan/atau wakil wali kota.

Ketentuan mengenai verifikasi dan penjatuhan sanksiteguran tertulis dan teguran tertulis kedua sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) sampai dengan ayat (Zlberlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi danpenjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran tertuliskedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b.

Kepala daerah yang tetap melakukan pelanggaranadministratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, huruf j, huruf p, danhuruf s setelah paling cepat 14 (empat belas) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhanteguran tertulis kedua d{jatuhi sanksi berupa mengikutiprogram pembinaan khusus pendalaman bidangpemerintahan.

(4t

(s)

(6) Penjatuhan . . .


_43_

(6) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektildan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinyasanksi teguran tertulis kedua.

(71 Wakil kepala daerah yang tetap melakukan pelanggaranadministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat (2) huruf f setelah paling cepat 14 (empat belas) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejakpenjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupamengikuti program pembinaan khusus pendalamanbidang pemerintahan.

(8) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (71

didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektiidan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinyasanksi teguran tertulis kedua.

(9) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatsesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untukmelakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran

administratif yang dilaporkan atau diadukan.

(lO) Proses administratif dan verifikasi penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b serta proses administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dan ayat(71dilakukan oleh:

a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksiyang dijatuhkan oleh Presiden atau Menteri; dan

b. perangkat gubernur sebagai wakil PemerintahPusat, untuk sanksi yang diiatuhkan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.

(11) Ketentuan . . .

(1 l)

(L2l


-44-

Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai denganayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadappemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Program pembinaan khusus pendalaman bidangpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) danayat (7) dilaksanakan dalam bentuk:

a. orientasi pendalaman bidang tugas terhadapkegiatan yang sejenis;

b. pembelajaran dari keberhasilan bidang yang sama ditempat lain; dan/atau

c. melaksanakan kegiatan program pembinaan khususlainnya sesuai. dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Program pembinaan khusus pendalaman bidangpemerintahan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulandan paling lama 3 (tiga) bulan.

Selama kepala daerah mengikuti program pembinaankhusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (12), tugas dan kewenangannyadilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yangditunjuk.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yangmengikuti program pembinaan khusus pendalamanbidang pemerintahan tetap diberikan hak keuangannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan programpembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahandiatur dalam Peraturan Menteri.

(13)

(14)

(1s)

(16)

Pasal 40 . .

(1)

t2t

(3)

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

_45_

Pasal 40

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yangmelakukan pelanggaran administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dan huruf edijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentiansementara selama 3 (tiga) bulan.

Sanksi pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Presiden kepadagubernur dan/ atau wakil gubernur atas usulan Menteriserta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atauwakil bupati/wakil wali kota.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif,dan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaanpelanggaran.

Menteri menugaskan APIP untuk melakukanpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Proses administratif penjatuhan sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh inspektoratjenderal Kementerian.

Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai denganayat l2Ll berlaku secara mutatis mutandis terhadappemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 41

Kepala daerah yang melakukan pelanggaranadministratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36ayat (21 huruf g dijatuhi sanksi administratif berupateguran tertulis.

(4)

(s)

(6)

(1)

(2) Sanksi...

12)

(3)

(1)

(21

(3)


_46_

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud padaayat (l) dijatuhkan oleh Menteri kepada gubemurdan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kotadan/atau wakil bupati/wakil wali kota.

Ketentuan mengenai verifikasi dan penjatuhan sanksiteguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandisterhadap verilikasi dan penjatuhan sanksi tegurantertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukanpelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 ayat l2l huruf h, huruf k, dan huruf I dijatuhisanksi administratif berupa tidak dibayarkan hakkeuangan selama 3 (tiga) bulan.

Hak keuangan yang tidak dibayarkan selama 3 (tiga)

bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiseluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengaturmengenai hak keuangan kepala daerah dan anggotaDPRD.

Sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga)bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dijatuhkan oleh Menteri kepada gubemur dan/atauanggota DPRD provinsi serta oleh gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atauanggota DPRD kabupaten/kota.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif,dan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaanpelanggaran.

(41

(5)Khusus...

(s)

(6)

(71

(8)

(e)


-47-

Khusus untuk pelanggaran administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h, selain sanksisebasaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dijatuhisanksi berupa penundaan evaluasi rancangan peraturandaerah kepada daerah.

Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatsesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untukmelakukan pemeriksaan dugaan pelanggaranadministratif yang dilaporkan atau diadukan.

Proses administratif penjatuhan sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan oleh:

a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksiyang dijatuhkan oleh Menteri; dan

b. perangkat gubernur sebagai wakil PemerintahPusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai denganayat (2ll berlaku secara mutatis mutandis terhadappemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Hasil pelaksanaan terhadap penjatuhan sanksi tidakdibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh:

a. sekretaris daerah provinsi kepada Menteri melaluiinspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksiyang dijatuhkan kepada gubernur dan/atau anggotaDPRD provinsi; dan

b. sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernurseb,gai wakil Pemerintah Pusat melalui perangkatgubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, untuksanksi yang dijatuhkan kepada bupati/wali kotadan/atau anggota DPRD kabupaten/kota.

(1O) Sanksi. .

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

_48_(10) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (5)

tidak diterapkan pada saat kepala daerah dan/atauanggota DPRD yang dijatuhi sanksi masih mengajukankeberatan kepada Presiden untuk peraturan daerahprovinsi dan kepada Menteri untuk peraturan daerahkabupaten/kota.

Pasal 43

(l) Daerah yang melakukan pelanggaran administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf idijatuhi sanksi administratif berupa penundaan ataupemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagihasil.

(21 Sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umumdan/atau dana beg, hasil sebagaimana dimaksud padaayat (l) ditetapkan oleh Menteri untuk daerah provinsiserta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatuntuk daerah kabupaten/kota setelah dilakukanpemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengandata, informasi, dan/atau dokumen lainnya yangberkaitan dengan dugaan pelanggaran sg[ageinranadimaksud pada ayat (1) serta berkoordinasi dengankementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.

(3) Menteri atau gubernur sebaeai wakil Pemerintah pusatsesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untukmelakukan pemeriksaan dugaan pelanggaranadministratif yang dilaporkan atau diadukan.

(41 Proses administratif penetapan sanksi oleh Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan olehinspektorat jenderal Kementerian.

(5) Proses administratif penetapan sanksi oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Ketentuan . . .

(6)

(7)

(1)

(2t

(3)

(4)


_49_

Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai denganayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadappemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayaf (21

sesuai dengan kewenangan masing-masing disampaikankepada menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang keuangan disertai denganpermintaan untuk melaksanakan sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukanpelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 ayat (21 huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhisanksi administratif berupa tidak dibayarkan hakkeuangan selama 6 (enam) bulan.Hak keuangan yang tidak dibayar.kan selama 6 (enam)bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiseluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengaturmengenai hak keuangan kepala daerah dan serta anggotaDPRD.

Sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam)bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dijatuhkan oleh Menteri kepada gubemur dan/atauanggota DPRD provinsi serta oleh gubernur s6lagai wakilPemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atauanggota DPRD kabupaten/kota.Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif,dan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaanpelanggaran.

Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah pusatsesuai dengan kewenangannya menugaskan ApIp untukmelakukan pemeriksaan dugaan pelanggaranadministratif yang dilaporkan atau diadukan.

(s)

(6) Proses . . .

(6)

t7l

(8)


-50-

Proses administratif penjatuhan sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a, inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksiyang dijatuhkan oleh Menteri; dan

b. perangkat gubernur sebagai wakil PemerintahPusat, untuk sanksi 5rang dijatuhkan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai denganayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadappemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Hasil pelaksanaan terhadap penjatuhan sanksi tidakdibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh:

a. sekretaris daerah provinsi kepada Menteri melaluiinspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksiyang dijatuhkan kepada gubemur dan/atau anggotaDPRD provinsi; dan

b. sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat melalui perangkatgubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuksanksi yang dijatuhkan kepada bupati/wali kotadan/atau anggota DPRD kabupaten/kota.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapatdijatuhkan kepada anggota DPRD apabita keterlambatanpenetapan anggaran pendapatan dan belanja daerahdisebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikanrancangan peraturan daerah tentang €rnggaranpendapatan dan belanja daerah kepada DPRD darijadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(e)

Pasal 45 . .

(1)

(21

(s)

(3)

(4)


-51 -

Pasal 45

Kepala daerah yang melakukan pelanggaranadministratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36ayat (21 huruf q dijatuhi sanksi administratif secarabertahap berupa:

a. teguran terfuIis;b. teguran tertulis kedua; dan/atauc. pengambilalihan kewenangan perizinan.Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis keduasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b dijatuhkan oleh Menteri kepada gubemurdan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kotadan/atau wakil bupati/wakil wali kota.Sanksi pengambilalihan kewenangan perizinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan olehMenteri kepada gubernur serta oleh gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota.Ketentuan mengenai verifikasi dan penjatuhan sanksiteguran tertulis dan teguran tertulis kedua sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) sampai dengan ayat (71

berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi danpenjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran tertuliskedua sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a danhurufb.Kepala daerah yang tetap tidak memberikan pelayananperizinan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan setelah paling cepat 14 (empatbelas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) harisejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksiberupa pengambilalihan kewenangan perizinan.Penjatuhan sanksi sebaeaimana dimaksud pada ayat (5)didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif,dan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaanpelanggaran.

(6)

(7) Menteri . . .


_52_

17) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah pusatsesuai dengan kewenangannya menugaskan ApIp untukmelakukan pemeriksaan dugaan pelanggaranadministratif yang dilaporkan atau diadukan.

(8) Proses administratif dan verilikasi penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta prosesadministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan oleh:


b. perangkat gubemur sebagai wakil PemerintahPusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.

(9) Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai denganayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadappemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengambilalihan kewenangan perizinan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Kepala daerah yang melakukan pelanggaranadministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat l2l huruf r dijatuhi sanksi administratif berupamengikuti program pembinaan khusus pendalamanbidang pemerintahan.

(2) Sanksi berupa mengikuti program pembinaan khususpendalaman bidang pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Menteri kepadagubernur serta oleh gubemur sebagai wakil PemerintahPusat kepada bupati/wali kota.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif,dan didukung dengan data, informasi, dan/ataudokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaanpelanggaran dimaksud.

(4) Menteri . . .


-53-

14) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah pusatsesuai dengan kewenangannya menugaskan ApIp untukmelakukan pemeriksaan dugaan pelanggaranadministratif yang dilaporkan atau diadukan.

(5) Proses administratif penjatuhan sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:


b. perangkat gubernur sebagai wakil PemerintahPusat, untuk sanksiyang dijatuhkan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai denganayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadappemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Ketentuan mengenai program pembinaan khususpendalaman bidang pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (12) sampai denganayat (15) berlaku secara mutatis mutandis terhadapprogram pembinaan khusus pendalaman bidangpemerintahan dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaranadministratif sslag4imana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat sesuaidengan kewenangannya tidak menjatuhkan sanksiadministratif, penjatuhan sanksi administratif diambil aliholeh Menteri.

Pasal 48.

PRESIDENREPIJBLIK INDONESIA

-54-

Pasal 48

(l) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai denganPasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tatacara penjatuhan sanksi kepada wakil kepala daerah yangmelaksanakan tugas sebagai kepala daerah.

12) Dalam hal pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugaskepala daerah berasal dari pegawai negeri sipilmelakukan pelanggaran administratjf sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diberhentikan secaralangsung dari jabatan pelaksana tugas kepala daerahdan dikembalikan ke unit kerja asalnya.

BAB VIIPENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan PemerintahPusat bersumber dari anggaran dan pendapatan belanjanegara dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerahbersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5O

Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil pemerintahPusat belum terbentuk, Pembinaan dan pengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kotadilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yangmempunyai tugas membantu kepala daerah membina danmengawasi pelaksanaan urusan pemerintalran yang menjadikewenangan Daerah.

BAB IX. . .

PRESIDENREPI.JBLIK INDONESIA

-55-

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

secara langsung dengan Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajibmendasarkan pengaturannya pada Peraturan Pemerintahini.

2. Semua peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlakusepanjang belum diganti dan tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidakdiatur secara kl:usus dalam Peraturan Pemerintah ini.

3, Semua peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai tata cara penjatuhan sanksi administratifdalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadakepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dandaerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belumdiganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalamPeraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secarakhusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggar€ran

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593) dicabut dandinyatakan tidal< berlaku.

Pasal 52

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar...


-56-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundarigan Peraturan pemerintah ini denganpenempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO 1UIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 7 Apnl2O1,T

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGAM REPUBLIK INDONESIATAHUN 2017 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RIAsisten Deputi Bidang Pemerintahan DalamNegeri

-Otonomi Daerah, Deputi BidangPerundang-undangan,

)y* k-


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerahmendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhansanksi administratif dan . program pembinaan khusus bidangpemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3S3 sertapengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalamPasal 383. Kedua materi muatan yang didelegasikan tersebut sangatberkaitan, yakni pengaturan mengenai sanksi administratif dan programpembinaan khusus bidang pemerintahan tersebut merupakan tindaklanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dansebagai bagian dari Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pengaturan mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sanksi yang jelas dan tegaskepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah dimaksudkanuntuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanatdan tujuan otonomi daerah.

Pe mbinaan . . .

PRESIDENREPL'ELIK INDONESIA

-2-

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraanPemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umumserta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan

Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakanpencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. pembinaan

dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukungpelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisiendan efektif sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis olehkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan dalamrangka pelaksanaan uruszr.n pemerintahan konkuren daerah agar sesuaidengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan olehPemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada PemerintahDaerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat, gu.bernur bertindak atas nama Pemerintah Pusatmelaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerahkabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden.

Agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif danefisien diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan danpengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dangubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerahkabupaten/ kota. Menteri selaku koordinator pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional senantiasamelakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi pembinaan danpengawasan yang melebihi kewenangannya dan tumpang tindih.

Peraturan Pemerintah ini juga memperjelas mekanisme koordinasiantara APIP dengan Aparat Penegak Hukum dalam penang€rnanpengaduan masyarakat. Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini jugamemperjelas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desasebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatdesa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiayang menerima dan mengelola sumber daya negara.

Secara . . .

PRESIDENREPIJBLIK INDONESIA

-3-

Secara umum materi muatan dalam peraturan pemerintah inimengatur mengenai Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah,Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tata cara pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penghargaandan fasilitasi khusus, pendanaan, dan sanksi administratif termasuk tatacara penjatuhan sanksi administratif dan sanksi program pembinaankhusus bidang pemerintahan bagi penyelenggara pemerintahan Daerahdan daerah yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd . . .


-4-

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebljakan daerah" termasukdidalamnya pelaksanaan peraturan daerah, peraturankepala daerah, dan keputusan kepala daerah.

Huruf iCukup jelas.

Hurufj

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembinaan teknis yang dilakukan oleh menteri teknis/kepalalembaga pemerintah nonkementerian dan gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat, misalnya di bidang pendidikanantara lain pelatihan guru, penelitian dan pengembangankurikulum lokal dan konsultasi alreditasi guru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)


-5-Ayat (5)

Hurufa

Yang dimaksud dengan "belum mampu melakukanpembinaan umum dan teknis" dibuktikan dengan suratgubernur sebegai wakil Pemerintah Pusat kepadaMenteri dan/atau berdasarkan telaahan hasilpemantauan dan/atau evaluasi dari Kementerian.

Hurrf b

Yang dimaksud dengan "tidak melakukan pembinaanumum dan teknis" dibuktikan dengan laporan hasilpemantauan dan/atau evaluasi dari Kementerian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Hunrf b

n. "

u J,-T,<E s,loo=|"..,

o-6-

Hurufb

Yang dimaksud dengan upenguatan kapasitasPemerintahan Daerah" adalah termasuk didalamnyadukungan pembiayaan dan personil sertapendampingan implementasi kebijakan dan programsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurufc

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah konsultasidilakukan melalui pertemuan dan tatap muka secaralangsung dan yang dimaksud dengan "tidak langsung" adalahkonsultasi dilakukan melalui surat cetak, surat elektronik,dan/atau media teleanference tanpa melalui pertemuan dantatap muka secara langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

*."rJ.Tntt,loSf;*.r,o-7 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara PemerintahanDaerah" termasuk didalamnya penyelenggara pemerintahandesa yaitu kepala desa, perangkat desa dan anggota badanpermusyawaratan desa atau sebutan lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihanteknis dan fungsional substantif pemerintahan dalamnegeri" antara lain jabatan fungsional PengawasPenyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD),

Pelatih Masyarakat, Pemadam Kebakaran, dan PolisiPamong Praja.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihankepemimpinan pemerintahan dalam negeri" adalahpelatihan, kursus atau penataran kepemimpinan bagipegawai negeri sipil yang menduduki jabatan kepalaperangkat daerah, jabatan administrator dan jabatanpengawas antara lain terkait dengan kebijakandesentralisasi, wawasan nusantara, nasionalisme yangberlandaskan pada Bhinneka Thnggal Ika, hubunganPemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahanumum, pengelolaan keuangan daerah, UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etikapemerintahan.

Huruf c. . .

*. ",

Jr-TnE 1'*oot|*. r, o-8-

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihankepamonprajaan' adalah pendidikan tinggr yangdilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeridengan menerapkan metode kombinasi antarapengajaran, pengasuhan dan pelatihan. pendidikan danpelatihan kepamongprajaan juga mencakup pendidikandan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensikepamongpra.jaan yang dilaksanakan oleh lembagayang mempunyai tugas bidang pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihanteknis dan fungsional substantif kementerian/lembagapemerintah nonkementerian" adalah terkait substansipelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan dan pelatihanlainnya" adalah lembaga pendidikan dan pelatihannonpemerintah yang bergerak dalam bidang pengembangansumber daya manusia dan telah mendapatkan sertifikasinasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_trndangan.

Pasal 7

*. ",

J.Tnt t,',3otf;

* r, o-9-

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (l)

Yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan yangdilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secarasistematis untuk memperoleh informasi, data, danketerangan yang berkaitan dengan pemahaman danpembuktian kebenaran atau keddakbenaran suatu asumsidan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologiterkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeridan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuankebljakan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "pengembangan" adalah kegiatanilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuanmemanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yangterbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat,dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, ataumenghasilkan teknologi baru yang terkait denganpenyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengkajian" adalah penelitianterapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yangsedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tu.juanjangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkaitdengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Yang dimaksud dengan "penerapan" adalah pemanfaatanhasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuandan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatanperekayasaan, inovasi serta difusi teknologi yang terkaitdengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Yang. . .

PRES IDENREPUELIK INDONESIA

-10-

Yang dimaksud dengan "perekayasaan" adalah kegiatanpenerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasidalam bentuk desain dan rancang bangun untukmenghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi denganmempertimbangfun keterpaduan sudut pandang dan/ataukonteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya danestetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkaitdengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Yang dimaksud dengan "pengoperasian' adalah kegiatan yangmeliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, diseminasiuntuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakandan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraanpemerintahan dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

PRES IDENREPL'ELIK INDONESIA

- 11 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebijakan daerah" termasukdidalamnya pelaksanaan peraturan daerah, peraturankepala daerah, dan keputusan kepala daerah.

Hurufi

Cukup jelas.

Hurufj

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengawasan teknis yang dilakukan oleh menteriteknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dangubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, misalnya di bidangpendidikan antara lain pelatihan guru, penelitian danpengembangan kurikulum lokal, dan konsultasi akreditasiguru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

PRESIDEN*t"'1t'l''looNEsra

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "belum mampu melakukanpengawasErn umum dan teknis" dibuktikan dengan suratgubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri.

Yang dimaksud dengan "tidak melakukan pengawasan umumdan teknis" dibuktikan dengan laporan hasil pemantauandan/atau evaluasi dari Kementerian,

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan "reviu" adalah penelaahan ulangbukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwakegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

. ketentuan, standar, rencana, atau nofina yang telahditetapkan.

Yang dimaksud dengan "monitoring" adalah proses penilaiankemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan.

Yang.

*. ",

J.Tnt t,',?ot|*.

r, o-13-

Yang dimaksud dengan oevaluasi" adalah rangkaian kegiatanmembandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan denganstandar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, danmenentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilanatau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah prosesidentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yangdilakukan secara independen, obyektif dan profesionalberdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalaninformasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Ayat (12)

APIP dalam ketentuan ini termasuk aparatur pengawas yangberasal dari inspektorat jenderal Kementerian daninspektorat jenderal. kementerian teknis/lembaga pemerintahnonkementerian yang melakukan pengawasan umum danteknis pada perang[at gubernur sebagai wakil PemerintahPusat.

Pasal 1l

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Kebiiakan pembinaan dan pengawasan 5 (lima) tahunandimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan daridokumen rencana pembangunan jangka menengahdaerah.

HurufbKebijakan pembinaan dan pengawasan tahunandisusun khususnya terhadap pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan.

Ayat(2)...

*."rJintt,loot5*.r,o-L4-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mengalokasikan anggarern

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah' adalah besaran anggaran pendapatan dan belanjadaerah yang mencerminkan jumlah program dan kegiatanurusan Pemerintahan Daerah yang akan diawasi oleh APIP;jumlah Perangkat Daerah mencerminkan jumlah waktu yangdibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan; jumlahpengawas mencerminkan beban kerja yang akan dipikul olehsetiap pengawas dan kebutuhan sarana dan prasaranapengawasan; peningkatan kompetensi dan tambahanpenghasilan APIP; dan luas wilayah mencerminkan cakupanarea pengawasan, tingkat kesulitan geogralis serta.kemahalan'

Ayat (3) . . .

PRES IDENREPIJBLIK INDONESIA

-15-

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf a

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah pekerjaanatau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang danmenjadi sumber penghasilan kehidupan yangmemerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yangmemenuhi standar mutu atau noflna tertentu sertamemerlukan pendidikan profesi.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "independen" adalah sikap tidakmemihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekananpihak tertentu dalam mengambil keputusan dantindakan dalam melaksanakan pengawasErn.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "objektif" adalah memiliki sikapyang netral dan tidak bias serta menghindari konllikkepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, danmelaporkan pekerjaan yang dilakukannya.

Hurufd.


-16-

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak tumpang tindih" adalahdengan melakukan pengawasan yang terkoordinasidengan baik dan sesuai dengan jadwal pengawasanyang telah ditetapkan bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana pembangunan jangka menengah daerahmemuat visi, misi dan program kepala daerah.Pemeriksaan terhadap rencana pembangunan jangkamenengah daerah berpedoman pada rencanapembangunan jangka panjang daerah danmemperhatikan rencana pembangunan jangkamenengah nasional, kondisi lingkungan strategis didaerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaanrencana pembangunan jangka menengah daerahperiode sebelumnya.

Pemeriksaan . . .


-17-

Pemeriksaan terhadap rencana kerja pemerintah daerahmemuat rancangan kerangka ekonomi daerah, programprioritas pembangunan daerah, rencana kerja danpendanaannya serta prakiraan maju denganmempertimbangkan kerangka pendanaan dan paguindikatif, baik yang bersumber dari Ernggaranpendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat. Penetapan program prioritasberorientasi pada pemenuhan hak-hak dasarmasyarakat dan pencapaian keadilan yangberkesinambungan dan berkelanjutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibantu oleh inspektorat daerah"adalah inspektorat daerah berperan dalam melakukanidentifikasi penyelenggaraan urusan daerah dan untukkebijakan lebih lanjut diserahkan kepada kepala daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-18-

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimalsud dengan "pengawasan oleh DPRD bersifatkebijakan" adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD

terhadap kebijakan pemerintahan daerah bersifat terbataspada pencapaian tujuan kebijakan dan tidak termasuk padateknis operasional pelaksanaan kebijakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hurufa

. Yang dimaksud dengan "laporan hasil pemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan" meliputi laporanpemeriksaan keuangan, laporan pemeriksaan kinerja,dan laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat(5)...


-19-

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan olaporan hasil pembinaan danpengawasan" adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerahkabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadapdesa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkaitdengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasukmeliputi capaian atas pelaksanaan prioritas Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan hasil pembinaan danpengawasan' adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerahprovinsi dan Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kabupaten/kota serta pembinaan danpengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraanPemerintahan Daerah termasuk meliputi capaian ataspelaksanaan prioritas Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.

Ayat(3) ...

#PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-20-

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan olaporan hasil pembinaan danpengawasan' adalah pengawasan termasuk meliputi capaianatas pelaksanaan prioritas Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 ...

*r"uJintt,',?Sf;".r,o-2L-

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berpotensi merugikan kepentinganumum secara meluas" adalah apabila kerugian yangditimbulkan, dialami oleh sebagian besar masyarakat didaerah tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "program strategis nasional"adalah program yang ditetapkan Presiden sebagaiprogram yang memiliki sifat strategis secara nasionaldalam upaya meningkatkan pertumbuhan danpemerataan pembangunan serta menjaga pertahanandan keamalan dalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat.

Yang . .


-22-

Yang dimaksud dengan "tidak melaksanakan programstrategis nasional" adalah tidak melaksanakankewajiban daerah untuk melaksanakan programstrategis nasional yang ditetapkan oleh PemerintahPusat atau ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

HurufjCukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Hurufl . . .


-23-

Huruf I

Cukup jelas.

Hurufm

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf rCukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 4O

Cukup jelas.

Pasal 41 ...


-24-

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 5lCukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 604I

salinan - situs resmiinspektorat.gorontaloprov.go.id/wp-content/uploads/... · dalam hal konsultasi...

Documents