OLEH

Drs. A.TANRIBALI LAMO, SH

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN DIRJEN KESBANGPOL DISAMPAIKAN PADA

”FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENANGANAN

FAHAM RADIKAL WILAYAH BARAT TAHUN 2014”

FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

PENANGANAN FAHAM RADIKAL

WILAYAH BARAT TAHUN 2014

TEMA

MEMANTAPKAN SINERGI PENANGANAN

FAHAM RADIKAL DI DAERAH DALAM

RANGKA MENSUKSESKAN

PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014

TUJUAN BERNEGARA & BERPEMERINTAHAN Pembukaan UUD alinea IV

3

KEMERDEKAAN PERDAMAIAN

ABADI

MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA &

TUMPAH DARAH INDONESIA

1

MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

2

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

3

IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA

4

PEMBENTUKAN PEMERINTAH NEGARA INDONESIA

DARI TUJUAN PEMBENTUKAN TERSEBUT DAPAT DI PAHAMI BAHWA UPAYA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA MELALUI PENCIPTAAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MERUPAKAN SYARAT POKOK PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA BERIKUTNYA.

PERWUJUDAN TUJUAN PEMBENTUKAN TERSEBUT, DILAKSANAKAN MELALUI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH TERMASUK UNTUK MEWUJUDKAN KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM, TERTIB DAN TERATUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

PEMBENTUKAN PEMERINTAH NEGARA INDONESIA

UPAYA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA

PENCIPTAAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

MELALUI

SYARAT POKOK PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA BERIKUTNYA

PERWUJUDAN

KEWAJIBAN PEMERINTAH

DAN PEMERINTAH

DAERAH

MEWUJUDKAN KONDISI

KEHIDUPAN MASAYARAKAT YANG

TENTERAM TERTIB DAN TERATUR

SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM

UU NO 32 TAHUN 2004

JADWAL PILPRES

“TINGGAL 28 HARI”

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN TAHUN 2014

SUKSES

SINERGITAS YANG BAIK

DAN EFEKTITIF

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

MASYARAKAT

MELALUI

UPAYA PENCIPTAAN

STABILITAS POLITIK DAN

KEAMANAN, KETERTIBAN

MASYARAKAT DI DAERAH

TUGAS PEM SECARA UMUM SESUAI DNG TUJUAN PEMDA (Pasal 2 Ayat 3), ADALAH: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH

MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TUGAS PEM TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS

PASAL 13 AYAT 1 HURUF (C) URUSAN WAJIB YG MENJADI KEWENANGAN PEMPROV.

MERUPAKAN URUSAN DALAM SKALA PROVINSI YG MELIPUTI

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT.

PASAL 14 AYAT 1 HURUF (C) URUSAN WAJIB YG MENJADI KEWENANGAN

PEMKAB./KOTA MERUPAKAN URUSAN YG BERSKALA KAB./KOTA, MELIPUTI

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT.

PASAL 22 HURUF (A) DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI, DAERAH MEMPUNYAI

KEWAJIBAN UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN,

KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

PASAL 27 AYAT 1 HURUF (C) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN

MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT;

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN SUASANA YANG AMAN,

TENTERAM, TERTIB, DAMAI, DAN SEJAHTERA, SEKALIGUS

MENJADI JAWABAN KOMPREHENSIF DAN TERINTEGRASI

ATAS KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM HAL

PENANGANAN KONFLIK, KHUSUSNYA

KONFLIK SOSIAL (HORIZONTAL)

DILANJUTKAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN

KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014;

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN

KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013;

DALAM RANGKA MENJAMIN TERCIPTANYA KONDISI

SOSIAL, HUKUM, DAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG

KONDUSIF DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

INSTRUMEN OPERASIONAL DALAM UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS

KETERPADUAN PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI,

KHUSUSNYA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME

DIKELUARKAN

MAKNA PENTING KEGIATAN

MENYAMAKAN VISI, MISI, PERSEPSI DAN LANGKAH KITA

BERSAMA DALAM MEMANTAPKAN KESATUAN BANGSA

SERTA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA MELALUI UPAYA PEMBANGUNAN SINERGI

DALAM MENANGANI BERKEMBANGNYA GERAKAN

FAHAM RADIKAL DI INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN

KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AMAN, TENTRAM DAN

DAMAI, KHUSUSNYA MENJELANG PELAKSANAAAN

PEMILU PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

BANGSA

INDONESIA

TERBIASA DENGAN

PERBEDAAN

HIDUP BERDAMPINGAN

SECARA DAMAI

-SUKU

-ASAL USUL

-RAS

-BUDAYA

-AGAMA

BHINNEKA TUNGGAL IKA

SEMANGAT KESATUAN

PLURALITAS BANGSA INDONESIA

SAYANGNYA, DALAM MENGARUNGI ARUS

MODERNISASI DAN DERAP PERUBAHAN SOSIAL

YANG CEPAT, KEDAMAIAN YANG SUDAH

BERLANGSUNG LAMA ITU TERGANGGU DENGAN

MUNCULNYA BERBAGAI FAHAM RADIKAL DI TENGAH MASYARAKAT.

PENGERTIAN FAHAM RADIKAL

RADIKALISME YANG DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI FAHAM ATAU ALIRAN YANG MENGINGINKAN PERUBAHAN ATAU PEMBAHARUAN SOSIAL DAN POLITIK DENGAN CARA KEKERASAN ATAU DRASTIS MEMBERIKAN DAMPAK LANGSUNG TERHADAP SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG MENYEBABKAN SEKAT ANTAR ELEMEN MASYARAKAT SEMAKIN MENGUAT DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH SEMAKIN MELEMAH

RADIKALISME DI INDONESIA

INDONESIA YANG SECARA GEO-POLITIK TERLETAK DIANTARA TARIKAN IDEOLOGI DAN FAHAM-FAHAM

BESAR DI DUNIA, DITAMBAH DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI YANG LUAR BIASA

JELAS MEMILIKI KERENTANAN TERSENDIRI

MASUKNYA FAHAM RADIKAL KE INDONESIA YANG BERASAL DARI LUAR MAUPUN YANG

BERKEMBANG DARI DALAM SANGAT DIWASPADAI KARENA KETERKAITAN RADIKALISME DENGAN KONFLIK TERBUKA YANG DIIRINGI TINDAKAN

KEKERASAN DAN TEROR

ANCAMAN RADIKALISME DI INDONESIA

ANCAMAN RADIKALISME MARAK TERJADI DI BERBAGAI DAERAH, YANG

DIIRINGI DENGAN AKSI TEROR BOM/BAHAN PELEDAK MAUPUN AKSI-

AKSI PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK TERTENTU KEPADA

MASYARAKAT SIPIL MAUPUN APARAT KEAMANAN.

2012

65 PERISTIWA

KONFLIK

2013

30 PERISTIWA

KONFLIK

2014

13

PERISTIWA KONFLIK (PER BLN

MEI)

TOTAL

108 PERISTIWA

KONFLIK

SUMBER DATA : PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI DITJEN

KESBANGPOL,KEMENDAGRI

JUMLAH PERISTIWA KONFLIK (BERLATAR

BELAKANG RADIKALISME DAN TERORISME)

KEKERASAN POLITIK DAN TEROR

KEKERASAN POLITIK DAN

TEROR TERHADAP

JALANNYA DEMOKRASI

ANCAMAN

SERIUS

ANCAMAN TEROR, RADIKALISME MASSA,

KEKERASAN POLITIK PADA PILEG

DI BEBERAPA DAERAH DIKHAWATIRKAN AKAN

KEMBALI TERJADI MENJELANG PILPRES

MENINGKATNYA KONSTELASI PERSAINGAN POLITIK

ANATARA CAPRES DAN CAWAPRES YANG TELAH

MEMASUKI MASA KAMPANYE

LANJUTAN………

BERDASARKAN REALITAS TERSEBUT, MUNCUL PEMAHAMAN

BAHWA ANCAMAN FAHAM RADIKAL YANG BERSIFAT KOMPLEKS

DAN MULTIDIMENSIONAL TERSEBUT, DALAM PENANGANANNYA

MEMERLUKAN KERJA SAMA MULTISEKTOR, KARENA ITULAH

DIPERLUKAN PENGELOLAAN SECARA KOMPREHENSIF DAN

TERINTEGRASI.

DALAM HAL PENANGGULANGAN RADIKALISME YANG BERKAITAN

DENGAN TIDAKAN KEKERASAN DAN TEROR, PROGRAM

DERADIKALISASI NASIONAL DIHARAPKAN MENJADI MEDIA

TERDEPAN.

PROGRAM DERADIKALISASI SEBAGAI PROGRAM LINTAS

KEMENTERIAN TERKAIT DIHARAPKAN MAMPU SECARA

KOMPREHENSIF MENJANGKAU BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

MASYARAKAT, TERMASUK ASPEK PENDIDIKAN.

PROGRAM DERADIKALISASI DAPAT MENDORONG TIMBULNYA

KESADARAN BAHWA RADIKALISME YANG BERKAITAN DENGAN

TIDAKAN KEKERASAN DAN TEROR MEMERLUKAN KEBERSAMAAN

SELURUH ELEMEN DALAM PENANGGULANGANNYA.

EKSISTENSI GERAKAN RADIKAL

• EKSISTENSI GERAKAN RADIKAL, BUKANLAH

MONOPOLI DARI KELOMPOK AGAMA ATAU SUKU

TERTENTU. GERAKAN RADIKALISME DAPAT SAJA

MUNCUL KAPAN SAJA DARI SEMUA KELOMPOK

AGAMA, SUKU, RAS DAN IDEOLOGI SERTA

KELOMPOK POLITIK MANAPUN.

• GERAKAN YANG BERSIFAT RADIKAL, KERAS DAN

EKSTRIM SUDAH MENJADI SALAH SATU

INSTRUMEN ATAU METODE KELOMPOK GERAKAN

SOSIAL MAUPUN POLITIK UNTUK MENCAPAI

TUJUAN ATAU KEPENTINGAN TERTENTU, BAIK

KEPENTINGAN YANG BERSIFAT INDIVIDU ATAU

KEPENTINGAN KELOMPOK.

SARAN DAN HARAPAN

1. MANFAATKANLAH FORUM INI UNTUK MEMBAHAS LANGKAH

PENSINERGIAN DALAM MENANGGULANGI BERBAGAI

PERMASALAHAN DI MASYARAKAT KHUSUSNYA DALAM HAL

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN FAHAM RADIKAL SEHINGGA

TERWUJUD KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM, TERTIB,

AMAN DAN TERATUR, SERTA DAPAT MENDUKUNG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.

2. KEGIATAN INI HENDAKNYA DAPAT MENJADI SARANA

PEMANTAPAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTARA

PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM

PENANGANAN FAHAM RADIKAL DI DAERAH GUNA MENJAGA

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KHUSUSNYA

DALAM MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN

WAPRES 2014.

3. KITA HARUS TETAP WASPADA TERHADAP KELOMPOK -

KELOMPOK YANG SELALU BERUPAYA UNTUK MEMBANGUN DAN

MENYEBARKAN KEMBALI FAHAM RADIKAL TERSEBUT.

1. MENDISKUSIKAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN LANGKAH-LANGKAH

PENANGANAN FAHAM RADIKAL GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN

KETERTIBAN MASYARAKAT, KHUSUSNYA MENJELANG PELAKSANAAN PEMILU

2014, DENGAN MENGEDEPANKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN

PENINGKATAN KOORDINASI;

2. MENSINERGIKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING SEBAGAI

LANGKAH ANTISIPASI GANGGUAN YANG DISEBABKAN BERKEMBANGNYA

FAHAM RADIKAL TERHADAP KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

MASYARAKAT, DAN LEBIH MEMANTAPKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

MELALUI BERBAGAI FORUM YANG ADA SEPERTI: FORKORPIMDA / MUSPIDA,

FKUB, FKDM, FPK, PPWK DAN LAIN SEBAGAINYA.

3. PEMERINTAH DAERAH AGAR MELAKSANAKAN PERMENDAGRI

NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMDA DALAM RANGKA

REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA.

4. GALANG KEMBALI DAN TANAMKAN PENGUATAN PERAN TOKOH MASYARAKAT

UNTUK SELALU CINTA TANAH AIR DAN WAWASAN KEBANGSAAN SEJAK DINI,

ATAU BILA PERLU MASUKKAN KURIKULUM PENDIDIKAN MULAI DARI

TINGKAT DASAR SAMPAI TINGKAT LANJUTAN, MELALUI PENINGKATAN

PERAN TENAGA PENDIDIK DI TINGKAT DASAR SAMPAI LANJUTAN.

5. TINGKATKAN KEWASPADAAN DINI DARI SEGALA BENTUK GERAKAN DAN

AKTIVITAS YANG DILAKUKAN OLEH WARGA BAIK KELOMPOK MAUPUN

PRIBADI YANG BERPERILAKU TIDAK LAZIM DISEKITAR LINGKUNGANNYA.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA