sampul lkj dinkes papua 2020
TRANSCRIPT
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Provinsi Papua disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang disusun berdasarkan rencana kerja
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKj digunakan sebagai
sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang
memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur
dengan sasaran/target kinerja yang ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama Instansi sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 sebagian besar telah terpenuhi.
Indikator Utama yang digunakan adalah indikator utama yang dianggap mampu
mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud yang meliputi : Usia Harapan Hidup,
Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Cakupan rumah tangga dengan
Sanitasi Baik.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi
Papua melaksanakan urusan kesehatan yang pada tahun 2020 dituangkan dalam 19
program dengan 83 kegiatan. Anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Provinsi
Papua tahun 2020 setelah direvisi adalah Rp 174.376.359.092,04 dengan realisasi
Rp. 133.327.352.210,14 ( 76,5%).
Pencapaian kinerja tahun 2020 Angka Harapan Hidup target adalah 67,03
Tahun namun sampai dengan laporan ini dibuat data ini belum didapatkan, Angka
kematian ibu target 212 Per 100.000 Kelahiran Hidup realisasinya 200 Per 100.000
Kelahiran Hidup capaian kinerjanya Sangat Baik, Angka Kematian Bayi target adalah
23 Per 1.000 Kelahiran Hidup realisasinya 8,0 per 1.000 Kelahiran Hidup capaian
kinerjanya Sangat Baik, dan Cakupan Rumah Tangga Dengan Sanitasi Baik target
adalah 36,4% realisasinya 33,1% capaian kinerjanya Kurang Baik.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR
EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………… 1
1.2 Maksud Dan Tujuan ……………………………………………………… 2
1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan…… 2
1.4 Sumber Daya Manusia …………………………...……………………… 15
1.5 Sistematika Pelaporan…………………………………………………… 16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA ……………………………………….................
18
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja Tuhunan (RKT).... 18
2.2 Perjanjian Kinerja …………………………………………….…………… 28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………
36
3.1 Capaian Kinerja …………….. …………………………………............... 36
3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………………………… 75
BAB IV. PENUTUP ………………………………………………………………………
78
LAMPIRAN
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Pemerintah Provinsi Papua, yang mendukung Visi Misi Gubernur Provinsi Papua yaitu
mewujudkan Generasi Emas Papua dan Papua Sehat untuk Bangkit, Mandiri dan
Sejahtera.
Dalam aspek strategi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah OPD Teknis
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan yang
mempunyai tugas dan kewenangan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor. 08
Tahun 2015. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-
cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR
RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3
Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara
meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan
umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas
akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 2
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka SKPD wajib menyusun
Laporan Kinerja (LKj) setelah berakhir tahun anggaran yaitu ikhtisar pencapaian sasaran
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan
masing-masing, lembaga-Iembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Atas dasar tersebut di atas, sebagai bagian dari SKPD Pemerintah Provinsi
Papua, Dinas Kesehatan wajib menyusun Laporan Kinerja untuk selanjutnya
disampaikan kepada Pemerintan Provinsi Papua setiap tahunnya.
1.2. Maksud Dan Tujuan
Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah
sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Papua
atas Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020.
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok , Fungsi dan Kewenangan Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Provinsi Papua No
10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Papua. Diperbaharui
Peraturan Gubernur Papua Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 3
Kesehatan Provinsi Papua dan diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua, susunan organisasi terdiri dari
Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Kelompok Jabatan
Fungsional.
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua saat ini sebagaimana
bagan struktur berikut :
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Paapua
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 4
Keterangan :
Dinas Kesehatanh Provinsi Papua terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) Bidang
yang terdiri dari :
Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olah Raga, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tediri dari Seksi
Survelens dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisionil, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Seksi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan Peningkatan Mutu Bidang Sumberdaya Kesehatan terdiri dari Seksi
Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan. Dan
Dinas Kesehatan Provinsi Papua memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :
UPT. Balai Latihan Kesehatan, UPT. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Kesehatan,
UPT. Balai Laboratorium Kesehatan, dan UPT. Balai Pencegahan dan Pengendalian
AIDS,Tuberkulosa dan Malaria (ATM)
Dinas Kesehatan Provinsi Papua merupakan pelaksana pemerintahan urusan
kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas pokok membantu
gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lainnya yang
diberikan oleh Gubernur,
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai
fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 5
4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan;
2. Pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan kesehatan;
4. Penyusunan pelaksanaan kebijakan sistem kesehatan daerah;
5. Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pembinaan kesehatan
masyarakat, kesehatan lingkungan serta pelayanan keseahatan
6. Pengawasan, pemantauan pengendalian dan evaluasi sistem upaya dan kegiatan
pengembangan kesehatan masyarakat kesehatan lingkngan serta pelayanan
keseahatn
7. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan
pada seluruh sarana keseahatan di wilayah provinsi,
8. Perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan
pelayanan kesehatan khusus
9. Perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan upaya
kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia dan penyandang dissabilitas
10. Pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak
menular
11. Pengawasan, pemantauan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi pelayanan
rumah sakit,
12. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan kesehatan kerja
13. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pengembangan informasi kesehatan,
14. Pembangunan, pengembangan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan kesehatan,
15. Perencanaan dan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan,
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 6
16. Penanganan kesehatan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya,
17. Pemungutan, penata usahaan, penyetoran, pelaporan dan peretanggungjawaban
penerimaan retribusi bidang pelayanan kesehatan
18. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana dibidang kesehatan,
19. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang kesehatan,
20. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat perangkat daerah dibidang
kesehatan,
21. Penegakan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan,
22. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas,
23. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas,
24. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
kesehatan.
1.3.1. Uraian Tugas Sekretariat dan Bidang
1.3.1.1. Sekretariat
Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan adminstrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas sekretariat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1) Penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan kesehatan;
2) Pengelolaan pelayanan adminstrasi umum dan perizinan;
3) Pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
4) Koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuangan aset dan dokumen di UPT;
5) Pengelolaan administrasi keuangan;
6) Pengelolaan adminstrasi perlengkapan;
7) Pengelolaan aset dan barang miliki negara;
8) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 7
9) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-
undangan;
10) Pelaksanaan koordinasi penyelesaiaan masalah hukum (non yustisial) di bidang
kepegawaian
11) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT;
12) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
13) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana
14) Pelaksanan tugas-tugas laain yang diberikan oleh Kepala Dinas
1.3.1.2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi dibidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional,
fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, jaminan
kesehatan serta penanggulangan bencana bidang kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pelayanan
Kesehatan mempunyai fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer,
pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, dan jaminan
kesehatan;
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas
pelayanan kesehatan ,mutu dan akreditasi,kecelakaan lalu lintas, penanggulangan
bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;
3) Pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan
kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan
,mutu dan akreditasi,kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang
kesehatan dan jaminan kesehatan;
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 8
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer,
pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan
kesehatan ,mutu dan akreditasi,kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana
bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;
5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer,
pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan
kesehatan ,mutu dan akreditasi,kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana
bidang kesehatan dan jaminan kesehatan; dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
1.3.1.3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta
evaluasi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit
zoonotik dan penyakit tidak menluar, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan
penyakit tidak menluar, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
3) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit
zoonotik dan penyakit tidak menluar, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 9
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan
karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor,
penyakit zoonotik dan penyakit tidak menluar, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan
karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor,
penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
1.3.1.4. Bidang Bina Sumberdaya Kesehatan
Bidang Bina Sumberdaya Kesehatan, melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya manusia kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana tersebut diatas Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat keseahatan
dan sumberdaya manusia kesehatan
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan
3) Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat keseahatan dan sumberdaya
manusia kesehatan
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat keseahatan
dan sumberdaya manusia kesehatan
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat keseahatan dan
sumberdaya manusia kesehatan
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 10
1.3.1.5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta koordinasi dibidang
keseahatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Kesehatan
Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
3) Pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
kesehatan olah raga.
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
1.3.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi
Organisasi dan Tata Kerja pada UPT UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kesehatan dan Balai Latihan Kesehatan (Balatkes) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017. Sedangkan Balai Laboratorium Kesehatan
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 11
Daerah dan Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria diatur dalam
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017.
1.3.2.1. UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan
Susunan organisasi terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi
Pendidikan, Seksi Kesiswaaan dan Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 1.3.2.1 Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Menengah (SKM) Kesehatan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan proses pendidikan, belajar mengajar siswa program analsis
kesehatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas. Untuk menyelenggarakan
tugas pokoknya SMK Kesehatan mempunyai fungsi :
1) Menyelenggarakan proses pendidikan belajar mengajar dan praktek sesuai
kurikulum;
2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa;
3) Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dan
4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 12
1.3.2.2. UPTD. Balai Latihan Tenaga Kesehatan (Balatkes)
Susunan organisasi teridir dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha teridir dari
Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Sertifikasi dan Akreditasi, Seksi Sarana
Prasarana dan Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 1.3.2.2 Struktur Organisasi Balai Labotortium Kesehatan
Balai Latihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang
tenaga kesehatan dan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balatkes mempunyai fungsi :
1) Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia kesehatan dan
masyarakat;
2) Pelaksanaan mutu pelayanan kesehatan;
3) Pengelolaan sarana dan prasarana latihan dan
4) Pengelolaan urusan ketata usahaan.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 13
1.3.2.3 UPTD. Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosa dan Malaria
(Balai PP ATM)
Susunan organisasi Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan
Malaria terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi HIV-ADIS/IMS, Seksi
Tuberkulosa dan Malaria dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.3.2.3 Struktur Organisasi Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS
Tuberkulosa dan Malaria
UPTD. Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan proses penanggulangan dan pengendalian masalah
AIDS,Tuberkulosis dan Malaria, program kegiatan penanggulangan dan pengendalian
masalah AIDS,Tuberkulosis dan Malaria serta tugas laing yang diberikan Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Penanggulangan dan Pengendalian AIDS,
TB dan Malaria mempunyai fungsi :
1) Penyelenggaraan proses penanggulangan dan pengendalian masalah kesehatan
2) Penyusunan rancangan kebijakan umum, rumusan kebijakan teknis sertakoordinasi
pelaksanaan bimbingan dan pengendalian
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 14
3) Pelaksanaan evaluasi, kebijakan dan strategi, peraturan dan standar dan program
AIDS Tuberkulosis dan Malaria
4) Pengelolaan sarana prasarana
5) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
1.3.2.4 UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah
Susunan organisasi UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari
Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium, Seksi Pemantapan Mutu dan
Rujukan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.3.2.4 Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan
UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemeriksaan laboratorium yang meliputi mikrobiologi dan immunologi, kimia
patologi,toksikologi dan kesehatan lingkungan serta pemantapan mutu dan rujukan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai
fungsi :
1) Perumusan program kerja
2) Pelaksanaan sistem rujukan
3) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium
4) Pelaksanaan rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan dan teknologi
5) Pengelolaan rujukan tenaga dan sarana, dan
6) Pengeloaan urusan ketatausahaan
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 15
1.4. Sumber Daya Manusia
Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Papua sampai dengan Tanggal 31
Desember 2020 jumlah pegawai 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh ) orang . Rincian
pegawai hingga tanggal tersebut menggunakan struktur yang baru yaitu Peraturan
Gubernur No. 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Papua. Adapun rincian tersebut sebagai berikut :
Tabel 1.4.1 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 Sarjana Strata 3 (S3) 3
2 Sarjana Strata 2 (S2) 41
3 Sarjana Strata 1 (S1) 140
4 Sarjana Muda / Diploma 56
5 SLTA Sederajat 57
6 SLTP Sederajat 2
7 Sekolah Dasar (SD) -
Jumlah 299
Tabel 1.4.2
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Berdasarkan Eselon
NO ESELON JUMLAH
1 II 1
2 III 9
3 IV 28
4 Staf Fungsional 57
5 Staf Struktural 190
Jumlah 299
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 16
1.5. Sistematika Pelaporan
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Papua
berdasarkan PERMENPANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategicissued)yang sedang dihadapi
organisasi.
Bab II. Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Terdiri dari dua bagian , yaitu :
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja
Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi.
Untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan Analisis
Capaian Kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 17
b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian
kinerja
Bab IV. Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja
Lampiran :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 2019-2023
2. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Tahun 2020
3. Jenis Penghargaan yang diterima/diperoleh SKPD
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 18
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua didasarkan pada rencana
sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam perencanaan strategis (
RENSTRA ) Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2018 - 2023. Sasaran tersebut
merupakan tekad sekaligus janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara
Kepala Dinas Kesehatan yang menerima amanah / tanggungjawab / kinerja dengan pihak
yang memberikan amanah / tanggungjawab / kinerja. Dengan demikian, penetapan
kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat
penerima amanah kepada atasan langsungnya. Target sasaran kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Papua merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit
kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target
kinerja tertentu.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah mulai pada tahun 2018
berakhir hingga tahun 2023, untuk rencana kerja tahunan mengacu pada rencana
strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2018-2023.
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua periode 2018-
2023 ditetapkan sebagai pelembagaan atas visi dan misi pembangunan Gubernur dan
Wakil Gubernur Papua terpilih yaitu:
Berangkat dari visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2018-2023, maka dalam
merumuskan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Papua diwujudkan dengan bahasa
yang mudah diterjemahkan dan dipahami oleh masyarakat sehingga keadaan dan
kondisi yang dilakukan bisa terlihat secara nyata dalam wujud visi dan misi SKPD.
“PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 19
Visi pembangunan merupakan gambaran kondisi masa depan pelayanan
kesehatan yang dijanjikan untuk diwujudkan dalam kurun waktu 2018-2023. Misi
merupakan suatu kondisi yang dijanjikan untuk diubah sebagai kondisi dasar untuk
pencapaian visi pembangunan tersebut. Visi pembangunan Kesehatan juga mengacu
kepada arah kebijakan Kesehatan Provinsi, sehingga akan terdapat benang merah
dengan tahapan pencapaian cita-cita masyarakat Papua dalam jangka panjang. Visi
SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah:
Jika memperhatikan pernyataan visi diatas pembangunan di atas, maka
Kebangkitan, Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Papua sebagai cita-cita
bersama akan dapat terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan
menjawab rasa Keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Korelasi antara
Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan sebagai visi pembangunan
dapat dilihat pada gambar berikut :
Dari gambar diatas tampak jelas bahwa Papua yang BERKEADILAN menjadi
fokus utama bagi perwujudan PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA, yang
diselimuti dengan prinsip Kasih Menembus Perbedaan, karena dengan kasih yang akan
menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut Papua Yang
Baru Dalam Bingkai Peradaban Baru Papua. Pelaksanaan pembangunan harus
dengan pendekatan KASIH, menjadikan pembangunan yang dilaksanakan dapat
menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan,
marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi. Sehingga dengan pendekatan Kasih ini
akan menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga
dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
“Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM”
“Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu”
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 20
Penjelasan masing-masing elemen visi diatas adalah sebagai berikut:
PAPUA BANGKIT
Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai
kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan
kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga
mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an.
Kebangkitan ini terjadi dilevel individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas
diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan.
Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran diberbagai
bidang pembangunan. Papua Bangkit dapatdilihat dari Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) yang semakin baik.
PAPUA MANDIRI
Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih
baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan
kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa
kewirausahaan (Entrepreneurship) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang.
Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor
unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor
kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam
pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, serta didukung
pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan
industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi
Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 21
PAPUA SEJAHTERA
Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun,
perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam
gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan
meningkatnya kualitas hidup masyarakat papua yang setinggi-tingginya dengan
tercermin dari kenyamanan masyarakat papua dalam menjalani kehidupan atau
menikmati hasil pembangunannya. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada
konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Dalam konteks makro,
pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir
bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya
bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta
kewajiban manusia.
PAPUA BERKEADILAN
Terwujudnya Keadilan adalah semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat
memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan,
sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang
tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju
serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku
adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya
gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan,
mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah
terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang
adil dan merata, dengan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 22
masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat khususnya Orang
Asli Papua.
Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial
materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan
ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Papua untuk
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial
yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-
hak azasi serta kewajiban manusia.
Isu strategis yang menjadi fokus sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan akses dan kualitas sarana pelayanan kesehatan.
2. Meningkat kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
3. Menurunnya angka kesakitan
4. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan
5. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua merupakan
penjabaran dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi urusan
kesehatan sebagaimana tertuang didalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023
sebagaimana tabel berikut :
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 23
Tabel 2.1.1 Indikator Sasaran Urusan Kesehatan RPJMD Tahun 2019 - 2023
Catatan : Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Capaian Kondisi Awal berasal dari
SUPAS 2015.
Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 adalah
“Mewujudkan Papua Sehat yang Berkeadilan” dengan sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 :
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
1. Persentase Distrik yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi
akreditasi sebesar 71,23%
2. Persentase Rumah Sakit yang tersertifikasi Akreditasi sebesar 100%
Capaian kondisi
awal RPJMD
2018 2019 2020 2021 2022 20231 Angka Harapan
Hidup 65,36 66,06 67,03 68,01 68,08 69,06 69,59
IKU Penunjang :Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
216 216 212 208 204 200 200
Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
24 24 23 22 21 20 20
2 Meningkatnya Pemenuhan Perumahan Layak Huni dan Penataan Pemukiman
Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik 35,22 35,22 36,36 37,54 38,75 40,00 40,00
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode RPJMD
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Indikator Sasaran No Sasaran Strategis
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 24
3. Presentase Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan
kesehatan Papua sebesar 64%
Sasaran 2 :
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah :
1. Cakupan (%) kunjungan ibu hamil K4 sebesar 70%
2. Cakupan (%) pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 45%
3. Cakupan (%) pelayanan anak balita sebesar 40%
4. Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (stunting) sebesar 23%
5. Cakupan (%) masyarakat akses terhadap air bersih sebesar 30%
6. Cakupan (%) keluarga akses terhadap asanitasi sebesar 60%
7. Cakupan (%) PHBS sebesar 45%
8. Cakupan (%) Poyandu Aktif sebesar 87%
Sasaran 3 :
Mengendalikan, mencegah dan memberantas penyakit dengan sasaran yang akan
dicapai adalah :
1. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria sebesar 69%
2. Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin 32,2%
3. Persentase pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR ) yang
diobati sebesar 95%
4. Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang
melaksanakan Posbindu sebesar 6 Kab/Kota
5. Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA
sebesar 22,8%
6. Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 95%
7. Cakupan pelayanan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB) Provinsi
sebesar 100%
8. Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan angka Prevalensi Kusta < 1 per
10.000 penduduk sebesar 23 kab/kota
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 25
9. Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria (kaki gajah) 18
Kabupaten /Kota
Sasaran 4 :
Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai
adalah :
1. Persentase puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minmal 5 jenis
tenaga (Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan) sebesar 90%
2. Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin sebesar
92%
3. Persentase Pelaksanaan Diklat sesuai standart sebesar 100%
Sasaran 5 :
Meningkatnya pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan , terluar dan tertentu
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
1. Persentase ketersediaan puskesmas di daerah perbatasan sebesar 100%
2. Cakupan pelayanan kesehatan (KIA, Gizi dan penyakit menular) di daerah
perbatasan, terbelakang terdepan, terluar dan tertentu sebesar 50%
3. Cakupan pelayanan kesehatan didaerah bencana /berpotensi bencana dalam
krisis bencana sebesar 100 %
Sasaran 6 :
Meningkatya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang akan dicapai
adalah :
1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) daerah sebesar
88 %
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 26
Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2019 - 2023
2019 2020 2021 2022 2023
S1 Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas
1 Cakupan Distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi
Persen 30,8 42,7 52,1 62,1 71,2 71,2
2 Cakupan Rumah Sakit yang tersertifikasi Akreditasi Persen 62,8 86,1 100,0 100,0 100,0 100,0
3 Cakupan Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua
Persen 44,0 48,0 53,0 58,0 64,0 64,0
S2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas
1 Cakupan Kujungan Ibu Hamil K4Persen 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 70,0
2 Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF) Persen 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 45,0
3 Cakupan Neonatus Persen 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 45,04 Cakupan Pelayanan Anak Balita Persen 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 40,05 Prevalensi Balita sangat kurus dan
kurus (stunting) Persen 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 23,0
6 Cakupan Masyarakat Akses terhadap air bersih Persen 43,5 47,5 51,5 55,5 60,0 60,0
7 Cakupan Keluarga akses terhadap sanitasi Persen 20,0 22,0 24,0 27,0 30,0 30,0
8 Cakupan PHBS Persen 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 45,09 Cakupan Posyandu Aktif Persen 72,0 78,0 80,0 85,0 87,0 87,0
TARGET KINERJA TAHUN KENS SASARAN NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode Renstra
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 27
2019 2020 2021 2022 2023
S3 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria Persen 13,8 27,6 41,4 55,2 69,0 69,0
2 Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin
Persen 12,8 17,2 21,9 26,9 32,2 32,2
3 Cakupan pengobatan semua kasusTB (case detectionrate/CDR) yang diobati
Persen 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 95,0
4 Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu
Jumlah 2 3 4 5 6 6
5 Cakupan Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA
Persen 7,6 11,4 15,2 19,0 22,8 22,8
6 Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) Persen 74,0 79,0 84,0 89,0 95,0 95,0
7 Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
Persen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan angka Prevalensi Kusta<1 per10.000 penduduk
Jumlah 15 17 19 21 23 23,0
9 Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria Jumlah 8 11 13 16 18 18,0
S4 Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan
1 Cakupan puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minmal 5 jenis tenaga (Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan)
Persen 38,0 51,0 54,0 77,0 90,0 90,0
2 Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin
Persen 82,0 85,0 87,0 90,0 92,0 92,0
3 Pelaksanaan Diklat sesuai standart Persen 75,0 75,0 80,0 80,0 100,0 100,0
TARGET KINERJA TAHUN KENS SASARAN NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode Renstra
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 28
2.2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2020 sesuai dengan
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua . Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan
dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran trategis, indikator kinerja utama beserta
target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU,
dan anggaran atau DPA, PK. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
2019 2020 2021 2022 2023
S5 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Tertentu
1 Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan Persen 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0
2 Cakupan daerah terisolir/terpencil yang dilayani SATGAS KIJANG
Jumlah petugas 96 96 96 96 96 96,0
3 Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dan gizi Persen 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 50,0
4 Cakupan Penyakit Menular endemik (Kusta, Filaria/Kaki Gajah, frambusia dan kecacingan)
Persen 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 50,0
5 Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
Persen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
S6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
1 Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 88,0
TARGET KINERJA TAHUN KENS SASARAN NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode Renstra
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 29
Tabel 2.2.1 Target Perjanjian Kinerja (PK) SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2020
2020
S1 Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas
1 Cakupan Distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi
Persen 42,7
2 Cakupan Rumah Sakit yang tersertifikasi Akreditasi Persen 86,1
3 Cakupan Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua
Persen 48,0
S2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas
1 Cakupan Kujungan Ibu Hamil K4Persen 40,0
2 Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF) Persen 30,0
3 Cakupan Neonatus Persen 30,04 Cakupan Pelayanan Anak Balita Persen 25,05 Prevalensi Balita sangat kurus dan
kurus (stunting) Persen 26,0
6 Cakupan Masyarakat Akses terhadap air bersih Persen 47,5
7 Cakupan Keluarga akses terhadap sanitasi Persen 22,0
8 Cakupan PHBS Persen 37,59 Cakupan Posyandu Aktif Persen 78,0
TARGET KINERJA TAHUNNS SASARAN NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 30
2020
S3 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria Persen 27,6
2 Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin
Persen 17,2
3 Cakupan pengobatan semua kasusTB (case detectionrate/CDR) yang diobati
Persen 80,0
4 Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu
Jumlah 3
5 Cakupan Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA
Persen 11,4
6 Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) Persen 79,0
7 Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
Persen 100,0
8 Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan angka Prevalensi Kusta<1 per10.000 penduduk
Jumlah 17
9 Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria Jumlah 11
S4 Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan
1 Cakupan puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minmal 5 jenis tenaga (Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan)
Persen 51,0
2 Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin
Persen 85,0
3 Pelaksanaan Diklat sesuai standart Persen 75,0
TARGET KINERJA TAHUNNS SASARAN NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 31
Dari sasaran strategis dan indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
2020
S5 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Tertentu
1 Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan Persen 85,0
2 Cakupan daerah terisolir/terpencil yang dilayani SATGAS KIJANG
Jumlah petugas 96
3 Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dan gizi Persen 35,0
4 Cakupan Penyakit Menular endemik (Kusta, Filaria/Kaki Gajah, frambusia dan kecacingan)
Persen 35,0
5 Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
Persen 100,0
S6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
1 Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan 85,0
TARGET KINERJA TAHUNNS SASARAN NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 32
Tabel 2.2.2 Target Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Kesehatan dalam RPJMD Tahun 2020
2020
1
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Angka Harapan
HidupTahun 67,03
IKU Penunjang :
1. Angka Kematian Ibu
Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama
x 100.000
Per 100.000
Kelahiran Hidup
212
2. Angka Kematian Bayi
Jumlah bayi usia 0 -11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama
x 1.000Per 1.000 Kelahiran
Hidup23
2
Meningkatnya
Pemenuhan
perumahan
layak huni dan
penataan
pemukiman
Cakupan rumah
tangga dengan
sanitasi baik
Penduduk yang menggunakan
jamban yang memenuhi syarat
kesehatan DIBAGI Jumlah
penduduk yang ada
x 100 Persen 36,36
SATUANTARGET
Rata-rata tahun hidup yang masih akan
dijalani oleh seseorang yang telah berhasil
mencapai umur x, pada suatu tahun
tertentu, dalam situasi mortalitas yang
berlaku di Provinsi Papua
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)FORMULASI IKU
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 33
Tabel 2.2.3 Penganggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Tahun 2020 (Sumber DAU dan OTSUS)
Awal Akhir1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 6.000.000.000 6.056.516.250,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56.516.250 2.300.000.000,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9.780.372.255 7.017.576.120,00
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 850.000.000 8.260.000.000,00
8 Program Pengawasan Obat dan Makanan
69.200.000 69.200.000,00
9 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.629.127.650 1.364.455.650,00
10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.490.000.000 1.014.790.000,00
11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 62.196.149.735 61.838.812.516,00
12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.069.552.535 583.476.990,00
NO PROGRAM /KEGIATAN PAGU (Rp)
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 34
Awal Akhir13 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 6.085.733.495 11.190.975.530,00
14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
301.556.680 0,00
15 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- 0,00
16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
667.081.320 456.652.924,00
17 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
3.400.006.029 14.016.789.382,00
18 Program Upaya Kesehatan Perorangan 81.430.099.370 27.790.521.804,00
19 Program Sumber Daya Kesehatan 41.162.768.323 20.774.880.040,04
20 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium
16.629.020.000 5.744.140.500,00
21 Program Pengembangan Data dan Informasi
1.193.499.996 597.199.376,00
22 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
460.600.000 460.600.000,00
23 Upaya Kesehatan Perorangan 12.865.907.205 4.839.772.010,00Jumlah Belanja Langsung 247.337.190.843,00 174.376.359.092,04Belanja Tidak Langsung 54.416.241.420,00 54.416.241.420,00TOTAL 301.753.432.263,00 228.792.600.512,04
NO PROGRAM /KEGIATAN PAGU (Rp)
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 35
2.2.4 Penganggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Tahun 2020 (Sumber APBN)
Pada tabel di atas Anggaran Belanja Langsung dibagi menjadi anggaran yang
digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan program/kegiatan
pendukung. Program/kegiatan salah satunya adalah mendukung pencapaian target dari
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020
NOAwal Akhir
1 024.01.250003Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian
5.626.311.000 1.495.323.000,00
2 024.03.259002Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 18.087.487.000 1.322.011.000,00
3 024.04.259003Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 4.522.547.000 1.527.759.000,00
4 024.05.259004Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 28.529.691.000 5.705.938.000,00
5 024.07.259005Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2.342.306.000 320.000.000,00
6 024.12.259006Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
7.367.842.000 932.372.000,00
TOTAL 66.476.184.000 11.303.403.000,00
APBD + APBN 368.229.616.263,00 240.096.003.512,04
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
PAGU
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 36
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu
pada Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2020 yang telah disepakati.
Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam
rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
Tingkat Capaian Kinerja dihitung dengan mengunakan 2 cara yaitu :
Cara I : Semakin TINGGI realisasi = pencapaian kinerja yang semakin BAIK, rumusnya:
Cara II : Semakin TINGGI realisasi = pencapaian kinerja yang semakin BURUK, rumusnya :
Penilaian kinerja cara II ini diperuntukkan untuk indikator yang terkait dengan :angka Kesakitan
maupun angka kematian
Sedangkan Pola peniaian kedua kondisi tersebut :
Pengukuran target kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai keberhasilan dari tujuan
dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua serta target dan capaian realisasinya
dirinci sebagai berikut :
% Pencapaian Target (Rencana)
Rencana – (Realisasi-Rencana) --------------------------------------- X 100 % Rencana
Diatas 100 % : Sangat Baik = 100 % : Baik Di bawah 100% : Kurang Baik
% Pencapaian Target (Rencana)
Realisasi ----------- X 100 % Rencana
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 37
3.1.1. Capaian Kinerja Utama Tahun 2020
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Utama Tahun 2020
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
KINERJA
1Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup Tahun 67,03 Belum ada
dataBelum ada
data
IKU Penunjang :
1. Angka Kematian Ibu
Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama
X 100.000
Per 100.000
Kelahiran Hidup
212 200 105,7% Sangat Baik
2. Angka Kematian Bayi
Jumlah bayi usia 0 -11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama
X 1.000Per 1.000 Kelahiran
Hidup23 8,0 165,2% Sangat Baik
2
Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik
Penduduk yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan DIBAGI Jumlah penduduk yang ada
X 100 Persen 36,4 33,1 91,0% Kurang Baik
Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalanioleh seseorang yang telah berhasil mencapaiumur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasimortalitas yang berlaku di Provinsi Papua
FORMULASI IKU
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 38
3.1.2. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja 2020
Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja 2020
TARGET REALISASI CAPAIAN Ket. Kinerja
S1 Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas
1 Cakupan Distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi
42,7 17,5 41,0% Kurang Baik
2 Cakupan Rumah Sakit yang tersertifikasi Akreditasi
86,1 68,1 79,1% Kurang Baik
3 Cakupan Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua
48,0
S2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas
1 Cakupan Kujungan Ibu Hamil K4
40,0 27,2 68,0% Kurang Baik
2 Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF)
30,0 44,2 147,3% Sangat Baik
3 Cakupan Neonatus 30,0 70,9 236,3% Sangat Baik
4 Cakupan Pelayanan Anak Balita
25,0 20,5 82,0% Kurang Baik
5 Prevalensi Balita sangat kurus dan kurus (stunting)
26,0 0,5 198,1% Sangat Baik
6 Cakupan Masyarakat Akses terhadap air bersih
47,5 41,0 86,3% Kurang Baik
7 Cakupan Keluarga akses terhadap sanitasi
22,0 33,1 150,5% Sangat Baik
8 Cakupan PHBS 37,5
9 Cakupan Posyandu Aktif 78,0 73,7 94,5% Kurang Baik
S3 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria
27,6 0,0 0,0% Kurang Baik
2 Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin
17,2 15,8 91,9% Kurang Baik
3 Cakupan pengobatan semua kasusTB (case detectionrate/CDR) yang diobati
80 40,5 50,6% Kurang Baik
4 Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu
3 3 100,0% Baik
Tidak ada data
TIdak ada data
2020NS SASARAN NO INDIKATOR KINERJA
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 39
TARGET REALISASI CAPAIAN Ket. Kinerja
5 Cakupan Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA
11,4 16,3 143,0% Sangat Baik
6 Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)
79 48,9 61,9% Kurang Baik
7 Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
100 10,8 10,8% Kurang Baik
8 Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan angka Prevalensi Kusta<1 per10.000 penduduk
17 12 70,6% Kurang Baik
9 Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria
11 2 18,2% Kurang Baik
S4 Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan
1 Cakupan puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minmal 5 jenis tenaga (Perawat, Bidan, Kesling,Gizi,Analis Kesehatan)
51,0 35,3 69,2% Kurang Baik
2 Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin
85,0 89,7 105,5% Sangat Baik
3 Pelaksanaan Diklat sesuai standart
75,0 100,0 133,3% Sangat Baik
S5 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Tertentu
1 Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan
85,0 56,3 66,2% Kurang Baik
2 Cakupan daerah terisolir/terpencil yang dilayani SATGAS KIJANG
96 96 100,0% Baik
3 Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dan gizi
35,0 22,0 62,9% Kurang Baik
4 Cakupan Penyakit Menular endemik (Kusta, Filaria/Kaki Gajah, frambusia dan kecacingan)
35,0 23,6 67,4% Kurang Baik
5 Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
100,0 278,0 278,0% Sangat Baik
S6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
1 Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
85,0TIdak ada data
2020NS SASARAN NO INDIKATOR KINERJA
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 40
Hasil capaian 30 indikator bidang kesehatan tahun 2020 sesuai dengan tabel 3.1.2
terdapat 3 indikator yang tdak ada datanya (10,0%), 8 indikator dengan kinerja Sangat Baik
(26,7%), 2 indikator dengan kinerj Baik, dan 17 indikator dengan kinerja kurang baik (56,7%).
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Dalam sub bab ini disajikan hasil evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapuan
evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai
berikut:
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
Terdapat 2 indikator Kinerja Utama yaitu Angka Harapan Hidup dan Cakupan Rumah
Tangga dengan sanitasi baik. Indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh 2 indikator
penunjang yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
3.2.1.1. Angka Harapan Hidup Tahun 2020
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Formulasi Satuan Target Realisasi Capaian Keteran Kinerja
Angka Harapan Hidup
Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua
Tahun 67,03 Belum ada Data
Sementara ini data ini belum kami dapatkan. Secara umum angka harapan hidup dipengaruhi
oleh angka kematian dari berbagai penyebab, baik penyebab penyakit menular, penyakit tidak
menular, maupun penyebab kematian yang lainnya. Dalam kaitannya dengan kesehatan yang
mempengaruhi kematian diantara : Angka kematian ibu, Angka kematian bayi, Angka kematian
anak balita, Angka kematian penyakit menular. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan usia
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 41
harapan hidup adalah program/atau kegiatan untuk menurunkan angka-angka kematian berupa
kegiatan/program yang mendukung siklus kehidupan meliputi :
• Pelayanan kesehatan pada Bumil dan Bufas.
• Pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita
• Pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD)
• Pelayanan Kesehatan pada Usia Sekolah Dasar,
• Pelayanan Kesehatan pada Usia Remaja
• Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
• Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia.
Tentunya hampir semua pelayanan kesehatan yang dilakukan baik pelayanan promotive,
preventif dan kuratif adalah pelayanan untuk meningkatkan AHH. Oleh karena itu semua
program atau kegiatan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,
penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah kegiatan untuk mendukung
peningkatan Angka Harapan Hidup.
sebagai indikator penunjang Angka Harapan Hidup digunakan indikator Angka Kematian Ibu dan
angka kematian bayi yang hasilnya sebagai berikut :
3.2.1.1.1 Angka Kematian Ibu
Indikator Kinerja
Penunjang IKU
Formulasi Satuan Target Realisasi Capaian Keterangan Kinerja
Angka Kematian Ibu
Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama DIKALI 100.000
Per 100.000
Kelahiran Hidup
212 200 105,7 % Sangat Baik
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 42
Angka Kematian Ibu berdasarkan data yang diterima Dinkes Provinsi Papua dari Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua. Data ini merupakan data yang terlaporkan yang kemungkinan mempunyai
kecenderungan hasilnya lebih rendah bila dibandingkan data hasil SUPAS. Jumlah kematian ibu
absolut tahun 2020 adalah 72 dengan lahir hidup 36.068. Jika disetarakan dengan AKI menjadi
200 per 100.000 KH. Kinerja penurunan angka kematian ibu pada tahun 2020 Sangat Baik
karena lebih rendah dari target yaitu 212.
Tabel 3.2.1.1.1. Angka Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020
Angka kematian ibu (AKI) merupakan kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan
dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik dan non obstetrik. Bila dibandingkan dengan
target AKI di Provinsi Papua telah mencapai target. Secara angka absolut terjadi penurunan
kematian ibu dari 2019 sebanyak 75 kasus sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 72.
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Jumlah Kematian
Ibu
Jumlah Kelahiran
Hidup
Per 100.000
KH1 MERAUKE 3 4.096 732 JAYAWIJAYA 6 1.848 3253 JAYAPURA - 2.890 04 NABIRE 4 3.372 1195 KEPULAUAN YAPEN 10 2.085 4806 BIAK NUMFOR 5 3.063 1637 PANIAI 2 - 08 PUNCAK JAYA 2 532 3769 MIMIKA 2 2.821 71
10 BOVEN DIGOEL 9 1.330 67711 MAPPI 3 2.813 10712 ASMAT - 677 013 YAHUKIMO - - 014 PEGUNUNGAN BINTANG 1 365 27415 TOLIKARA - 5 016 SARMI 7 636 1.10117 KEEROM 3 886 33918 WAROPEN - 131 019 SUPIORI 1 293 34120 MAMBERAMO RAYA - 6 021 NDUGA - 44 022 LANNY JAYA 1 1.959 5123 MAMBERAMO TENGAH 2 99 2.02024 YALIMO - - 025 PUNCAK - 206 026 DOGIYAI 6 1.099 54627 INTAN JAYA 1 86 1.16328 DEIYAI - - 029 KOTA JAYAPURA 4 4.726 85
JUMLAH 72 36.068 200
34. Angka Kematian Ibu
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 43
Kendala yang dihadapi adalah Sistem pencatatan pelaporan belum tertata dengan baik, masih
ada under reported, laporan kematian ibu belum baik misalnya dari laporan masyarakat, rumah
sakit, RT/RW/Kelurahan/Distrik.
Belum semua Puskesmas melakukan otopsi verbal pada ibu yang meninggal di rumah,
audit maternal perinatal (AMP) belum berjalan dengan baik, dan dukungan dana APBD tidak
terealisasi.
Upaya untuk menghadapainya adalah pembentukan tim AMP di Kabupaten/Kota dan
memaksimalkan Tim AMP kabupaten yang sudah ada, kerjasama lintas sektor (Puskesmas
mengambil dan melacak setiap kematian ibu ke RT/RW kelurahan dan Distrik, memberi
pembinaan dan supervisi tentang 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat mendapat
penanganan, terlambat ke fasilitas kesehatan) dan memaksimalkan Rumah Tunggu Kelahiran,
pemberian PMT Bumil KEK, Pemantauan Bumil anemi untuk minum Tablet Tambah Darah,
Peningkatan kompetensi bidan dalam kegawat daruratan maternal, perlunya komitmen steke
holder dalam upaya penemuan kematian ibu dan bayi, dan mengoptimalkan peran Pokja
kelangsungan Hidup Anak dalam meningkatkan kualitas peyanan kesehatan.
3.2.1.1.2. Angka Kematian Bayi
Indikator Kinerja
Penunjang IKU
Formulasi Satuan Target Realisasi Capaian Keterangan
Kinerja
Angka Kematian Bayi (AKB)
Jumlah bayi usia 0 -11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama DIKALI 1.000
Per 1.000 Kelahiran Hidup
23 8,4 163,5% Sangat Baik
Angka Kematian Bayi (AKB) ini juga berdasarkan data yang diterima Dinkes Provinsi Papua dari
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Data ini merupakan data yang terlaporkan yang kemungkinan
mempunyai kecenderungan hasilnya lebih rendah bila dibandingkan data hasil SUPAS. Jumlah
kematian bayi absolut tahun 2020 adalah 303 dengan lahir hidup berjumlah 36.068 jika
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 44
disetarakan dengan AKB menjadi 8,4 per 1.000 KH. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan
dengan target yang ditentukan 23 per 1.000 KH sehingga capaian kinerjanya Sangat Baik.
Tabel 3.2.1.1.2 Angka Kematian Bayi Per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Jumlah Kematian
Bayi
Jumlah Kelahiran
Hidup
Per 1.000
KH
1 MERAUKE 32 4.096 7,82 JAYAWIJAYA - 1.848 0,03 JAYAPURA 9 2.890 3,14 NABIRE 68 3.372 20,25 KEPULAUAN YAPEN 17 2.085 8,26 BIAK NUMFOR 10 3.063 3,37 PANIAI 5 - 0,08 PUNCAK JAYA - 532 0,09 MIMIKA 11 2.821 3,9
10 BOVEN DIGOEL 73 1.330 54,911 MAPPI 36 2.813 12,812 ASMAT 4 677 5,913 YAHUKIMO - - 0,014 PEGUNUNGAN BINTANG - 365 0,015 TOLIKARA - 5 0,016 SARMI 11 636 17,317 KEEROM 10 886 11,318 WAROPEN - 131 0,019 SUPIORI - 293 0,020 MAMBERAMO RAYA - 6 0,021 NDUGA - 44 0,022 LANNY JAYA - 1.959 0,023 MAMBERAMO TENGAH - 99 0,024 YALIMO - - 0,025 PUNCAK - 206 0,026 DOGIYAI 14 1.099 12,727 INTAN JAYA - 86 0,028 DEIYAI - - 0,029 KOTA JAYAPURA 3 4.726 0,6
JUMLAH 303 36.068 8,4
Angka Kematian Bayi
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 45
Kendala yang dihadapi adalah angka kematian bayi belum semua yang meninggal di
rumah sakit dilakukan audit verbal, data kematian masyarakat, RS belum terdata dengan baik
dan Audit maternal perinatal belum berjalan dengan baik.
Upaya untuk menghadapinya adalah pembentukan Tim AMP di kabupaten/kota dan
memaksimalkan Tim AMP kabupaten/kota yang sudah ada, kerja sama lintas sektor. Puskesmas
mengambil dan melacak setiap kematian ke RT/RW , Kelurahan dan Distrik. Peningkatan
kompetensi perawatan NICU dalam menangani kegawatdarutan, peningkatan kompetensi bidan
dalam kegawatdaruratan neonatal, peningkatan cakupan bayi mendapat inisiasi menyusui dini
(IMD), peningkatan cakupan bayi mendapat ASI Eklusif, peningkatan cakupan Immunisasi dasar,
dan menerapkan MTBS di layanan kesehatan.
3.2.1.2. Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik
Indikator
Kinerja
Utama (IKU)
Formulasi Satuan Target Realisasi Capaian Ket.
Kinerja
Cakupan
rumah
tangga
dengan
sanitasi baik
Penduduk yang
menggunakan
jamban yang
memenuhi syarat
kesehatan DIBAGI
Jumlah penduduk
yang ada DIKALI
100
Persen 36,36 33,09 91,0% Kurang
Baik
Capaian cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik tahun 2020 adalah 33,09 % sedangkan
target yang ditetapkan 36,36 % sehingga capaian kinerjanya Kurang Baik, adapun rincian
masing-masing Kaupaten/Kota di Provinsi Papua sebagai berikut :
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 46
Tabel 3.2.1.2 Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik di Kabupaten/Kota
Provinsi Papua Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Penduduk yang menggunakan jamban yang
memenuhi syarat kesehatan
Penduduk yang
menjadi target
%
1 MERAUKE 32.848 57.428 57,202 JAYAWIJAYA 1.821 15.882 11,473 JAYAPURA 24.938 38.390 64,964 NABIRE 13.030 33.491 38,915 KEPULAUAN YAPEN 4.143 14.690 28,206 BIAK NUMFOR 18.501 29.891 61,897 PANIAI 5.305 43.309 12,258 PUNCAK JAYA 335 1.172 28,589 MIMIKA 18.373 55.673 33,00
10 BOVEN DIGOEL 2.921 12.212 23,9211 MAPPI 1.275 29.653 4,3012 ASMAT 4.593 23.894 19,2213 YAHUKIMO 42 10.456 0,4014 PEGUNUNGAN BINTANG 853 4.958 17,2015 TOLIKARA 1.630 29.264 5,5716 SARMI 4.556 7.232 63,0017 KEEROM 6.461 14.016 46,1018 WAROPEN 1.735 6.284 27,6119 SUPIORI 2.331 3.934 59,2520 MAMBERAMO RAYA 1.186 5.925 20,0221 NDUGA 197 1.820 10,8222 LANNY JAYA 1.044 30.791 3,3923 MAMBERAMO TENGAH 554 6.323 8,7624 YALIMO 97 724 13,4025 PUNCAK 2.395 7.819 30,6326 DOGIYAI 1.198 21.639 5,5427 INTAN JAYA 454 22.704 2,0028 DEIYAI 403 7.925 5,0929 KOTA JAYAPURA 58.709 103.020 56,99
JUMLAH 211.928 640.519 33,09
Cakupan Rumah Tangga Dengan Sanitasi Baik
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 47
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat adapun upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatan cakupan rumah
tangga dengan sanitasi baik dalam hal ini formula yang dipakai adalah Penduduk yang
menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan yaitu :
Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)
Suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
Perilaku SBS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat.
Saniter merupakan kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan
yaitu:
a. tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi
manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan
b. dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan
sekitarnya.
Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus
dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di
luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah.
Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari :
a) Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)
Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan
gangguan lainnya
-13-
a. tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan
b. dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.
Contoh perubahan perilaku SBS :
Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah.
Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari : a) Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)
Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 48
b) Bangunan tengah jamban
Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban, yaitu:
• Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter dilengkapi oleh
konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat
tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup.
• Lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk
pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
c) Bangunan Bawah
Merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi
mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa
penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Terdapat 2 (dua) macam bentuk bangunan bawah jamban, yaitu:
• Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah
kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal
dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan
diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan
maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.
• Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari
jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam
-14-
b) Bangunan tengah jamban
Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban, yaitu: - Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine)
yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup.
- Lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
c) Bangunan Bawah
Merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 2 (dua) macam bentuk bangunan bawah jamban, yaitu: - Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi
sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.
- Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 49
tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut
akan diuraikan secara biologis.
Bentuk cubluk dapat dibuat bundar atau segi empat, dindingnya harus aman dari longsoran,
jika diperlukan dinding cubluk diperkuat dengan pasangan bata, batu kali, buis beton,
anyaman bambu, penguat kayu, dan sebagainya.
3.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator dalam Perjanjian Kinerja 2020
Sesuai dengan Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023
adalah “Mewujudkan Papua Sehat yang Berkeadilan” dengan 6 sasaran adapun hasil evaluasi
dan analisis capaian per indicator sebagai berikut :
3.2.2.1 Cakupan Distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi
Tahun 2020 target 42,7% dan realisasinya 17,5 % dengan capaian kinerja 41,0%
sehingga capaian kinerja Kurang Baik.
Terdapat 9 Kabupaten yang Distriknya belum memiliki puskesmas yang terakreditasi adalah
Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara, Waropen, Nduga, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan
Deiyai.
-15-
Bentuk cubluk dapat dibuat bundar atau segi empat, dindingnya harus aman dari longsoran, jika diperlukan dinding cubluk diperkuat dengan pasangan bata, batu kali, buis beton, anyaman bambu, penguat kayu, dan sebagainya.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. a. Langkah-langkah CTPS yang benar :
- Basahi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir. - Gosokkan sabun pada kedua telapak tangan sampai
berbusa lalu gosok kedua punggung tangan, jari jemari, kedua jempol, sampai semua permukaan kena busa sabun.
- Bersihkan ujung-ujung jari dan sela-sela di bawah kuku. - Bilas dengan air bersih sambil menggosok-gosok kedua
tangan sampai sisa sabun hilang. - Keringkan kedua tangan dengan memakai kain, handuk
bersih, atau kertas tisu, atau mengibas-ibaskan kedua tangan sampai kering.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 50
Tabel 3.2.2.1 Persentase Distrik dengan 1 Puskesmas Yang Terakreditasi Tahun 2020
Permasalahan dan Solusi :
Permasalahan : a. Masih banyak puskesmas di Provinsi Papua yang belum memenuhi standar puskesmas
sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 dan belum terakreditasi.
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Distrik yang memiliki
Puskesmas Terkreditasi
Jumlah Distrik %
1 MERAUKE 15 20 75,02 JAYAWIJAYA 4 40 10,03 JAYAPURA 15 19 78,94 NABIRE 5 15 33,35 KEPULAUAN YAPEN 5 16 31,36 BIAK NUMFOR 9 19 47,47 PANIAI 1 26 3,88 PUNCAK JAYA - 23 0,09 MIMIKA 5 18 27,8
10 BOVEN DIGOEL 3 10 30,011 MAPPI 6 11 54,512 ASMAT 1 34 2,913 YAHUKIMO 1 51 2,014 PEGUNUNGAN BINTANG 2 46 4,315 TOLIKARA - 11 0,016 SARMI 6 20 30,017 KEEROM 6 15 40,018 WAROPEN - 19 0,019 SUPIORI 4 5 80,020 MAMBERAMO RAYA 1 8 12,521 NDUGA - 5 0,022 LANNY JAYA 1 5 20,023 MAMBERAMO TENGAH 3 39 7,724 YALIMO - 32 0,025 PUNCAK - 25 0,026 DOGIYAI - 10 0,027 INTAN JAYA - 8 0,028 DEIYAI - 5 0,029 KOTA JAYAPURA 5 5 100,0
JUMLAH 98 560 17,5
Cakupan Distrik yang memiliki Puskesmas Akreditasi
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 51
b. Semua kabupaten/kota di Provinsi Papua telah mempunyai Tim Pendamping Akreditasi ,
tetapi banyak Tim Pendamping yang di mutasi dan Tim Pendamping tidak maksimal
melakukan pendampingan kepada puskesmas yang akan diakreditasi.
Solusi :
a. Kabupaten/kota di Provinsi Papua agar menstandartkan puskesmas di wilayah kerjanya
sesuai Permenkes No.43 tahun 2019 .
b. Dinas Kesehatan Provinsi Papua perlu mengangggarkan dana untuk Pelatihan Pendamping
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk kabupaten/kota yang belum memiliki
Tim Pendamping dan yang masih kurang jumlah tim pendampingnya, agar seluruh
Puskesmas dapat segera terakreditasi.
c. Dinas Kesehatan kabupaten/kota perlu menganggarkan dana untuk Pelatihan Pendamping
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama secara mandiri melalui dana APBD
kabupaten/kota.
Dinas Kesehatan Provinsi perlu melakukan pemetaan puskesmas yang beroperasional dan
mampu untuk akreditasi serta bimbingan teknis untuk melihat puskesmas yang siap untuk
diakreditasi
3.2.2.2 Cakupan Rumah Sakit yang tersertifikasi Akreditasi
Tahun 2020 target 86,1% dan realisasinya 68,0 %, capaian kinerjanya 79,0%
dengan kinerja Kurang Baik.
Rumah Sakit di Provinsi Papua sampai dengan Desember 2020 berjumlah 47 Rumah Sakit.
Mengalami penambahan 3 RS bila dibandingkan tahun 20219. Melihat Tupoksi dalam upaya
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit melalui Akreditasi, maka capaian
secara umum dapat dilihat pada data dibawah ini :
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 52
Tabel 3.2.2.2 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Per Desember 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi
Jumlah Rumah
Sakit %
1 MERAUKE 3 3 100,02 JAYAWIJAYA 1 1 100,03 JAYAPURA 1 2 50,04 NABIRE 1 1 100,05 KEPULAUAN YAPEN 1 1 100,06 BIAK NUMFOR 2 3 66,77 PANIAI 1 1 100,08 PUNCAK JAYA - 2 0,09 MIMIKA 4 5 80,0
10 BOVEN DIGOEL 1 2 50,011 MAPPI 1 1 100,012 ASMAT 1 1 100,013 YAHUKIMO 1 2 50,014 PEGUNUNGAN BINTANG 1 1 100,015 TOLIKARA 1 1 100,016 SARMI - 1 0,017 KEEROM 1 1 100,018 WAROPEN - 1 0,019 SUPIORI 1 1 100,020 MAMBERAMO RAYA 1 1 100,021 NDUGA - 1 0,022 LANNY JAYA 1 1 100,023 MAMBERAMO TENGAH - 1 0,024 YALIMO - - 0,025 PUNCAK - - 0,026 DOGIYAI - 1 0,027 INTAN JAYA - 1 0,028 DEIYAI - 1 0,029 KOTA JAYAPURA 8 9 88,9
JUMLAH 32 47 68,1
Cakupan Rumah Sakit yang terakreditasi
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 53
3.2.2.3 Cakupan Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan
kesehatan Papua
Tahun 2020 target 48 % dapat kami sampaikan sampai dengan laporan ini dibuat kami kesulitan untuk mendapatkan datanya.
3.2.2.4 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Tahun 2020 target 49,0% dan realisasinya 27,2 %, dengan capaian kinerja 68,0% atau kinerjanya Kurang Baik. Ibu hamil diharapkan secara rutin memeriksakan kehamilannya sehingga terpenuhi standar kunjungan minimal 4 kali (K4) selama kehamilannya.
Tabel 3.2.2.4 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Jumlah Ibu Hamil yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu
Jumlah Ibu Hamil %
1 MERAUKE 1.985 5.376 36,92 JAYAWIJAYA 364 3.702 9,83 JAYAPURA 2.005 3.190 62,94 NABIRE 1.443 3.536 40,85 KEPULAUAN YAPEN 1.234 2.663 46,36 BIAK NUMFOR 1.507 3.814 39,57 PANIAI - 3.681 0,08 PUNCAK JAYA 264 2.427 10,99 MIMIKA 1.261 5.886 21,4
10 BOVEN DIGOEL 1.266 2.212 57,211 MAPPI 547 3.500 15,612 ASMAT 640 3.521 18,213 YAHUKIMO - 3.261 0,014 PEGUNUNGAN BINTANG 357 2.278 15,715 TOLIKARA 32 2.467 1,316 SARMI 333 1.098 30,317 KEEROM 771 1.372 56,218 WAROPEN 65 864 7,519 SUPIORI 249 647 38,520 MAMBERAMO RAYA - 805 0,021 NDUGA - 1.965 0,022 LANNY JAYA 798 2.969 26,923 MAMBERAMO TENGAH 80 864 9,324 YALIMO - 998 0,025 PUNCAK 533 2.699 19,726 DOGIYAI 403 2.862 14,127 INTAN JAYA 114 1.302 8,828 DEIYAI - 2.101 0,029 KOTA JAYAPURA 5.118 6.427 79,6
JUMLAH 21.369 78.487 27,2
Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 54
3.2.2.5 Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF)
Tahun 2020 target 30,0 % dan realisasinya 44,2 %, capaian kinerja 147,3% atau Sangat Baik
Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil sesuai standar (bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya) di fasilitas kesehatan.
Tabel 3.2.2.5. Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF) Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Ibu Bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan di
Fasilitas
Jumlah Ibu
bersalin%
1 MERAUKE 4.114 5.132 80,22 JAYAWIJAYA 1.695 3.534 48,03 JAYAPURA 2.825 3.045 92,84 NABIRE 2.886 3.376 85,55 KEPULAUAN YAPEN 1.228 2.542 48,36 BIAK NUMFOR 3.052 3.641 83,87 PANIAI - 3.513 0,08 PUNCAK JAYA 533 2.316 23,09 MIMIKA 2.670 5.619 47,5
10 BOVEN DIGOEL 1.381 2.112 65,411 MAPPI 2.214 3.341 66,312 ASMAT 660 3.361 19,613 YAHUKIMO - 3.113 0,014 PEGUNUNGAN BINTANG 198 2.175 9,115 TOLIKARA 5 2.355 0,216 SARMI 644 1.048 61,517 KEEROM 714 1.309 54,518 WAROPEN 131 824 15,919 SUPIORI 294 617 47,620 MAMBERAMO RAYA 9 769 1,221 NDUGA 44 1.875 2,322 LANNY JAYA 1.602 2.834 56,523 MAMBERAMO TENGAH 84 824 10,224 YALIMO - 952 0,025 PUNCAK 208 2.577 8,126 DOGIYAI 1.133 2.732 41,527 INTAN JAYA 86 1.243 6,928 DEIYAI - 2.006 0,029 KOTA JAYAPURA 4.687 6.135 76,4
JUMLAH 33.097 74.920 44,2
Cakupan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 55
3.2.2.6 Cakupan Neonatus
Tahun 2020 target 30,0 % dan realisasinya 70, %, capaian kinerjanya 236,3% atau kinerja Sangat Baik. Neonatus merupakan masa kehidupan pertama diluar rahim sampai dengan usia 28 hari.
Kunjungan neonatus lengkap sebaiknya diberikan kepada setiap bayi baru lahir yang meliputi KN
1, KN 2, KN 3, yang dilakukan pada saat bayi berumur 6-48 jam, 3-7 hari dan 8- 28 hari
Tabel 3.2.2.6 Cakupan Pelayanan Neonatus di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Jumlah bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Jumlah bayi baru
lahir %
1 MERAUKE 3.187 4.096 77,82 JAYAWIJAYA 673 1.848 36,43 JAYAPURA 2.706 2.890 93,64 NABIRE 3.372 3.372 100,05 KEPULAUAN YAPEN 1.782 2.085 85,56 BIAK NUMFOR 1.748 3.063 57,17 PANIAI - - 0,08 PUNCAK JAYA 233 532 43,89 MIMIKA 1.084 2.821 38,4
10 BOVEN DIGOEL 1.067 1.330 80,211 MAPPI 1.033 2.813 36,712 ASMAT 677 677 100,013 YAHUKIMO - - 0,014 PEGUNUNGAN BINTANG 365 365 100,015 TOLIKARA 5 5 100,016 SARMI 593 636 93,217 KEEROM 886 886 100,018 WAROPEN 49 131 37,419 SUPIORI 177 293 60,420 MAMBERAMO RAYA - 6 0,021 NDUGA - 44 0,022 LANNY JAYA 752 1.959 38,423 MAMBERAMO TENGAH 99 99 100,024 YALIMO - - 0,025 PUNCAK 129 206 62,626 DOGIYAI 301 1.099 27,427 INTAN JAYA 30 86 34,928 DEIYAI - - 0,029 KOTA JAYAPURA 4.628 4.726 97,9
JUMLAH 25.576 36.068 70,9
Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 56
3.2.2.7 Cakupan Pelayanan Anak Balita
Tahun 2020 target 25,0 % dan realisasinya 20,5 %, dengan capaian kinerja 82,0% atau kinerjanya Kurang Baik. Pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun dan tercatat dalam Buku KIA dan
kohort SDIDTK minimal 2 kali setahun dan tercatat dalam buku KIA dan Kohort Pemberian Vit A
IU 2 x setahun tercatat dalam buku KIA dan Kohort Kepemilikan dan pemanfaatan Buku KIA
setiap balita Pelayanan anak sakit dengan algoritma MTBS
Tabel 3.2.2.7 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Jumlah Pelayanan Kesehatan
Balita sesuai standar
Jumlah Balita (Data
Proyeksi Balita)
%
1 MERAUKE 4.572 23.026 19,92 JAYAWIJAYA 593 15.860 3,73 JAYAPURA 2.582 13.664 18,94 NABIRE 10.003 15.147 66,05 KEPULAUAN YAPEN 7.468 11.407 65,56 BIAK NUMFOR 8.359 16.334 51,27 PANIAI - 15.762 0,08 PUNCAK JAYA - 10.393 0,09 MIMIKA 1.540 25.212 6,1
10 BOVEN DIGOEL 1.024 9.476 10,811 MAPPI 8.557 14.992 57,112 ASMAT - 15.081 0,013 YAHUKIMO - 13.968 0,014 PEGUNUNGAN BINTANG 3.072 9.756 31,515 TOLIKARA - 10.569 0,016 SARMI 765 4.701 16,317 KEEROM 2.534 5.874 43,118 WAROPEN 14 3.697 0,419 SUPIORI 566 2.769 20,420 MAMBERAMO RAYA - 3.450 0,021 NDUGA - 8.416 0,022 LANNY JAYA 3.729 12.716 29,323 MAMBERAMO TENGAH 2.666 3.700 72,124 YALIMO - 4.275 0,025 PUNCAK - 11.561 0,026 DOGIYAI 3 12.260 0,027 INTAN JAYA 371 5.576 6,728 DEIYAI - 8.997 0,029 KOTA JAYAPURA 10.424 27.524 37,9
JUMLAH 68.842 336.163 20,5
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 57
3.2.2.8 Prevalensi Balita sangat kurus dan kurus (stunting)
Tahun 2020 target 26,0 % dan realisasinya 0,5 %, capaiain kinerjanya 198,1% atau kinerja Sangat Baik.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis
sehingga anak lebih pendek untuk usianya. (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan
dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun)
Tabel 3.2.2.8 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten/ Kota Provinsi Papua Tahun 2020
Pembilang Pembagi Satuan
Jumlah balita gizi buruk
Jumlah Balita (Data Proyeksi
Balita)%
1 MERAUKE 197 23.026 0,92 JAYAWIJAYA 64 15.860 0,43 JAYAPURA 95 13.664 0,74 NABIRE 300 15.147 2,05 KEPULAUAN YAPEN 85 11.407 0,76 BIAK NUMFOR 119 16.334 0,77 PANIAI 19 15.762 0,18 PUNCAK JAYA 2 10.393 0,09 MIMIKA 76 25.212 0,3
10 BOVEN DIGOEL 154 9.476 1,611 MAPPI 88 14.992 0,612 ASMAT 3 15.081 0,013 YAHUKIMO 15 13.968 0,114 PEGUNUNGAN BINTANG 18 9.756 0,215 TOLIKARA - 10.569 0,016 SARMI 15 4.701 0,317 KEEROM 26 5.874 0,418 WAROPEN 9 3.697 0,219 SUPIORI 13 2.769 0,520 MAMBERAMO RAYA - 3.450 0,021 NDUGA - 8.416 0,022 LANNY JAYA - 12.716 0,023 MAMBERAMO TENGAH 53 3.700 1,424 YALIMO 7 4.275 0,225 PUNCAK - 11.561 0,026 DOGIYAI - 12.260 0,027 INTAN JAYA - 5.576 0,028 DEIYAI - 8.997 0,029 KOTA JAYAPURA 208 27.524 0,8
JUMLAH 1.566 336.163 0,5
Prevalensi Balita sangat kurus dan kurus (stunting)
NO KABUPATEN
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 58
Kendala yang dihadapi adalah belum semua kabupaten memiliki TFC/Pusat
perawatan/pemulihan gizi buruk, Kabupaten belum melatih puskesmas tentang asuhan gizi
terstandar di puskesmas dengan petugas gizi, pelaksanaan entri e-PPG-BM belum maksimal,
pada pelakcakan gizi buruk, terkendala almat yang tercatat pada kasus gizi susah untuk dicari
karena berpindah-pindah atau sudah di kebun/hutan.
Upaya untuk menghadapi hal tersebut adalah pelatihan asuhan gizi standard, koordinasi
dengan Kabupaten/Kota untuk mencatat kasus gizi buruk dengan mencantumkan nama dan
alamat dengan jelas, distribusi PMT Balita kurus dan Bumil ke sasaran , Buffer stok PMT di Dinkes
Provinsi, kabupaten/kota mengalikasikan dana APBD untuk PMT lokal, dan pembinaan ke
kabupaten untuk peningkatan entri e-PPG-BM.
3.2.2.9 Cakupan Masyarakat Akses terhadap air bersih
Tahun 2020 target 47,5% dan realisasinya 41,0 %, capaian kinerja 86,3% atau kinerjanya Kurang Baik. Data ini bersumber dari e-monev pengawasan kualitas air minum yang melapor hanya 7
Kabupaten yaitu : Kabupaten Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Mimika, Boven Digoel,
Keerom, dan Memberamo Tengah.
3.2.2.10 Cakupan Keluarga akses terhadap sanitasi
Tahun 2020 target 22 % dan realisasinya 33,1 %, capaian kinerja 150,5% atau kinerjanya Sangat Baik.
3.2.2.11 Cakupan PHBS
Tahun 2020 target 37,5 % namun pada tahun 2020 tidak dilakukan pendataan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang
dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya
sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di
masyarakat.
Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat
beraktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Berikut ini 5 tatanan PBHS yang dapat menjadi
simpul–simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat :
• PHBS di Rumah tangga
• PHBS di Sekolah
• PHBS di Tempat kerja
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 59
• PHBS di Sarana kesehatan
• PHBS di Tempat umum
3.2.2.12 Cakupan Posyandu Aktif Tahun 2020 target 78,0 % dan realisasinya 73,7 %, capaian kinerja 94,5 % atau kinerja Kurang Baik.
Tabel 3.2.2.12 Cakupan Pusyadu Akti di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Posyandu Aktif
Jumlah Posyandu %
1 MERAUKE 170 244 69,72 JAYAWIJAYA 100 126 79,43 JAYAPURA 190 208 91,34 NABIRE 80 124 64,55 KEPULAUAN YAPEN 130 151 86,16 BIAK NUMFOR 180 288 62,57 PANIAI 55 74 74,38 PUNCAK JAYA 75 109 68,89 MIMIKA 110 137 80,3
10 BOVEN DIGOEL 70 88 79,511 MAPPI 120 180 66,712 ASMAT 130 161 80,713 YAHUKIMO 450 695 64,714 PEGUNUNGAN BINTANG 90 123 73,215 TOLIKARA 20 25 80,016 SARMI 60 65 92,317 KEEROM 70 106 66,018 WAROPEN 30 50 60,019 SUPIORI 35 44 79,520 MAMBERAMO RAYA 55 72 76,421 NDUGA 5 8 62,522 LANNY JAYA 70 92 76,123 MAMBERAMO TENGAH 10 15 66,724 YALIMO 12 18 66,725 PUNCAK 5 6 83,326 DOGIYAI 50 79 63,327 INTAN JAYA 5 6 83,328 DEIYAI 25 35 71,429 KOTA JAYAPURA 192 192 100,0
JUMLAH 2.594 3.521 73,7
41 Cakupan Posyandu Aktif
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 60
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat,
untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh
pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan.
Kegiatan utama, mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi,
pencegahan dan penanggulangan diare.
Kegiatan pengembangan/pilihan, masyarakat dapat menambah kegiatan baru disamping
lima kegiatan utama yang telah ditetapkan, dinamakan Posyandu Terintegrasi. Kegiatan baru
tersebut misalnya Bina Keluarga Balita (BKB), Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga
Lansia (BKL), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), berbagai program pembangunan
masyarakat desa lainnya.
3.2.2.13 Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria
Tahun 2020 target 13,8% dan realisasinya 0,0 %, capaian kinerjanya 0,0% atau
kinerjanya Kurang Baik.
Sampai dengan Tahun 2020 belum terdapat Kabupaten/Kota yang telah eliminasi malaria
di Provinsi Papua. Terdapat 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Supiori, Biak
Numfor diusulkan untuk pra assessment dengan API sudah dibawah 5 per 1000 penduduk.
Kendala belum di eliminasi malaria karena belum memenuhi kriteria SPR < 5% dan API < 1 per
1.000 penduduk serta tidak adanya kasus penularan setempat atau kasus indigenous selama
tiga tahun berturut-turut.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 61
3.2.2.14 Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin
Tahun 2020 target 17,2 % dan realisasinya 15,8 %, capaian kinerja 91,9% atau kinerja Kurang Baik
Tabel 3.2.2.14 Cakupan ODHA yang rutin pengobatan ARV (ODHA on ARV) di Kabupaten/Kota Provinsi
Papua Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
ODHA on ARV
Jumlah ODHA %
1 MERAUKE 453 2.414 18,8 2 JAYAWIJAYA 801 6.477 12,4 3 JAYAPURA 652 3.624 18,0 4 NABIRE 924 8.314 11,1 5 KEPULAUAN YAPEN 116 1.191 9,7 6 BIAK NUMFOR 230 2.542 9,0 7 PANIAI 296 2.083 14,2 8 PUNCAK JAYA 105 668 15,7 9 MIMIKA 893 6.187 14,4
10 BOVEN DIGOEL 37 176 21,0 11 MAPPI 50 208 24,0 12 ASMAT 22 177 12,4 13 YAHUKIMO 49 22 222,7 14 PEGUNUNGAN BINTANG 137 639 21,4 15 TOLIKARA 177 1.009 17,5 16 SARMI 63 - 17 KEEROM 75 320 23,4 18 WAROPEN 43 140 30,7 19 SUPIORI 11 105 10,5 20 MAMBERAMO RAYA - 16 - 21 NDUGA - 1 - 22 LANNY JAYA 91 839 10,8 23 MAMBERAMO TENGAH 12 43 27,9 24 YALIMO 20 76 26,3 25 PUNCAK 4 61 6,6 26 DOGIYAI 23 484 4,8 27 INTAN JAYA 14 14 100,0 28 DEIYAI 4 114 3,5 29 KOTA JAYAPURA 1.872 6.991 26,8
JUMLAH 7.111 44.998 15,8
Cakupan ODHA on ARV
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 62
Pada tahun 2020 realisasi cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin
belum tercapai (kekurangan 1,4% dari target). Adapun kendalanya adalah belum semua ODHA
mau diberi ARV, jarak yang jauh untuk mengakses ARV, belum semua Kabupaten/Kota
menganggarkan program penanggulangan HIV/AIDS, dan kurangnya komitmen pemerintah
dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Upaya untuk menghadapinya adalah memperluas layanan ARV sampai Puskesmas,
memperkuat kelompok dukungan sebaya, melibatkan kader untuk mengurangi angka Loos to
follow up, dan Advokasi KPA Papua kepada pempinan daerah.
3.2.2.15 Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati
Tahun 2020 target 80 % dan realisasinya 40,5 %, capaian kinerja 50,6% atau
kinerjanya Kurang Baik
Penyakit TBC paru yang disebabkan terjadi ketika daya tahan tubuh menurun. Dalam
perspektif epidemiologi yang melihat kejadian penyakit sebagai hasil interaksi antar tiga
komponen pejamu (host), penyebab (agent), dan lingkungan (environment) dapat ditelaah faktor
risiko dari simpul-simpul tersebut. Pada sisi pejamu, kerentanan terhadap infeksi Mycobacterium
tuberculosis sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh seseorang pada saat itu. Pengidap HIV
AIDS atau orang dengan status gizi yang buruk lebih mudah untuk terinfeksi dan terjangkit TBC.
Upaya dan Pengendalian :
• Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
• Membudayakan perilaku etika berbatuk;
• Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai
dengan standar rumah sehat;
• Peningkatan daya tahan tubuh;
• Penanganan penyakit penyerta TBC;
• Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 63
3.2.2.16 Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan
Posbindu
Tahun 2020 target 3 Kabupaten dan realisasinya 3 Kabupaten, capaian kinerja
100,0% dengan kinerja Baik.
Kab/kota yang memiliki 50% desa/kelurahan yang melaksanakan posbindu adalah Kab.
Merauke. Kab. Jayapura, dan Kab. Nabire. Kendala utama dalam penyelenggaraan
posbindu adalah ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pemeriksaan/skirining PTM yang belum
mampu disediakan oleh posbindu tersebut, diharapkan dana pemberdayaan masyarakat
kampung dapat dialokasikan untuk kebutuhan tersebut. Selain itu, jumlah kampung yang sangat
banyak menjadi kendala dalam pencapaian persentase tersebut
3.2.2.17 Cakupan Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA
Tahun 2020 target 11,4% dan realisasinya 16,3 %, capaian kinerja 143,0% atau
kinerja Sangat Baik.
Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan napza sebanyak 71
puskesmas yang tersebar di 7 kab/kota di Provinsi Papua, yaitu Kab. Merauke, Kab. Jayapura,
Kab. Nabire, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom, Kab. Lanny Jaya, dan Kota Jayapura.
Kendala utama dalam pelayanan kesehatan jiwa di kabupaten adalah masalah
ketersediaan obat yang belum mencukupi kebutuhan pasien
3.2.2.18 Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)
Tahun 2020 target 79,0 % dan realisasinya 48,9 %, capaian kinerja 61,9% atau
kinerja Kurang Baik.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 64
Tabel 3.2.2.18 Cakupan Imuniasai Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2020
NO KABUPATENPembilang Pembagi Satuan
Jumlah Bayi yang
mendapatkan IDL
Jumlah Bayi
%
1 MERAUKE 3.124 5161 60,52 JAYAWIJAYA 463 3112 14,93 JAYAPURA 2.613 3017 86,64 NABIRE 1.898 3288 57,75 KEPULAUAN YAPEN 1.779 2466 72,16 BIAK NUMFOR 2.514 3560 70,67 PANIAI 2.151 2870 74,98 PUNCAK JAYA 32 2151 1,59 MIMIKA 3.014 5457 55,2
10 BOVEN DIGOEL 1.594 2128 74,911 MAPPI 2.901 3217 90,212 ASMAT 1.047 3414 30,713 YAHUKIMO 234 1724 13,614 PEGUNUNGAN BINTANG 280 2255 12,415 TOLIKARA 68 1590 4,316 SARMI 331 1058 31,317 KEEROM 1.151 1307 88,118 WAROPEN 334 796 42,019 SUPIORI 113 616 18,320 MAMBERAMO RAYA 72 737 9,821 NDUGA 64 1210 5,322 LANNY JAYA 326 1895 17,223 MAMBERAMO TENGAH 271 495 54,724 YALIMO 287 686 41,825 PUNCAK 1.241 2247 55,226 DOGIYAI 250 2631 9,527 INTAN JAYA 73 1254 5,828 DEIYAI 85 1974 4,329 KOTA JAYAPURA 5.089 6054 84,1
JUMLAH 33.399 68370 48,9
Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Diganti Cakupan Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL)
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 65
Cakupan IDL terpenuhi di 4 Kabupaten yaitu Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Keerom, dan Kab.
Mappi. Sedangkan 25 Kabupaten masih kurang dari target.
Permasalahan yang menyebabkan cakupan IDL masing kurang karena :
• Adanya pandemi covid-19
• Pergantian Petugas Imunisasi yang tidak memperhitungkan keberlangsungan Program
Imunisasi
• Pemekaran wilayah dan perubahan status dari Pustu menjadi puskesmas tanpa
memperhitungkan sarana dan tenaga
• Sarana kebutuhan dasar yang masih terbatas di puskesmas, Petugas tidak betah ditempat.
Solusinya adalah :
• Pendanaan Yang Konsisten dan berkelanjutan
• Pemenuhan Kebutuhan Coolchain di Seluruh Puskesmas
• Sistim Reward and Punishment untuk kabupaten/kota di bidang Imunisasi
• Pergantian Petugas Harus Mempertimbangkan keberlanjutan program imunisasi
• Pendanaan Yang Konsisten dan berkelanjutan
• Memperhatikan aturan pemerintah tentang persyaratan pendirian Puskesmas atau
perubahan status pustu menjadi puskesmas
• Meng SK kan Wasor di Puskesmas untuk memperjelas hak dan kewajiban
• Pembangunan puskesmas harus mempertimbangkan sarana kebutuhan dasar petugas
3.2.2.19 Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
Tahun 2020 target 100 % dan realisasinya 10,8 %, capaian kinerja 10,8% atau kinerja Kurang Baik.
Pada tahun 2020 terdapat 39 KLB dengan 49 kasus yang dilayani. Target sasaran absolut
sesuai dengan renstra yang dilayani adalah 452 kasus namun pada tahun 2020 terdapat 49
kasus yang dilayani. Sehingga capaian yang dilayani hanya 31,7 % dari target yang ditentukan
100,0%, Namun demikian semua kejadian KLB yang di laporkan dapat ditangani semuannya.
Adapun Rincian Kejadian KLB pada Tahun 2020 adalah : 30 Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)
atau kejadian lumpuh layuh di 12 Kabupaten/Kota, 1 Kasus campak di Kabupaten Lanny Jaya,
3 Kasus Penyakit Difteri di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan di Merauke, sedangkan 5
Kasus Tetanus Neonatorum terjadi di Kabupaten Nabire.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 66
Kendala dalam penanganan kejadian KLB di Provinsi Papua :
1. Keterlambatan informasi KLB sehingga respon dari Kab/Kota dalam hal penanggulangan
juga terlambat tertangani
2. Sulit akses ke wilyah terdampak KLB
3. Deteksi Dini KLB SKDR belum di manfaatkan di beberapa Puskesmas dan Kabupaten
hanya sebesar 30% saja yang merespon deteksi Kewaspadaan dini KLB
4. Masalah Keamanan
5. Sinyal Internet blm merata di smua Kab/Kota untuk pelaporan Sistem kewaspadaan dini
KLB
35
1 1 13
5
12
42
1 1 1
1
1
1
5
KOTA …
JA YAPURA
ASMAT
KEP . YA P EN
JA YAWI J A YA
B I AK N
UMFOR
WAROPEN
MIM
I KA
BOVEN DIG
OE L
NAB I RE
SARMI
YAHUK IMO
KE EROM
MERAUKE
LANNY J A YA
39 KLB DENGAN 49 KASUS DI KABUPATEN/KOTA DIPROVINSI PAPUA TAHUN 2020
AFP Campak Difteri TN
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 67
3.2.2.20 Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan angka Prevalensi Kusta<1 per10.000
penduduk
Tahun 2020 target 15 Kabupaten dan realisasinya 12 Kabupaten, capaian kinerja
70,6% atau kinerja Kurang Baik
Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten /kota dimana yang telah menjalankan program
kusta baru 20 kabupaten. Masih kurangnya kabupaten yang menjalan program kusta
disebabkan karena geografis yang sulit, terbatasnya sumber daya manusia serta transportasi
yang mahal.
Secara epidemiologi, pelaksanaan program P2 Kusta telah berjalan dengan baik, hal ini
tampak dari adanya pelaksanaan penemuan kasus secara aktif, 15 % pasien ditemukan secara
aktif di masyarakat. Pengetahuan, perhatian dan kesadaran masyarakat tentang Kusta juga
semakin baik, hal ini dapat diketahui bahwa 86 % pasien ditemukan dari pemeriksaan pasien
yang berkunjung untuk memeriksakan diri secara sukarela di Puskesmas ataupun Rumah Sakit.
Masih tingginya proporsi pasien MB dan anak di Papua merupakan indikator masih
adanya penularan Kusta di masyarakat, sehingga masih perlu adanya aktifitas penemuan pasien
secara aktif di masyarakat yang ditunjang dengan kegiatan sosialisasi, advokasi maupun
penyebarluasan informasi melalui berbagai media.
Semakin aktif dan intensif pelaksanaan program P2 Kusta akan mendapatkan hasil yang
semakin baik dan akan mendapat perhatian serta dukungan dari tingkat kabupaten/kota. Upaya
untuk melibatkan OYPMK ( Orang Yang Pernah Mengalami Kusta ) dalam kegiatan program di
lapangan akan dapat meningkatkan kepercaayaan diri OYPMK dan pasien Kusta yang di bantu
oleh OYPKM akan termotivasi untuk berobat dan melakukan perawatan diri secara teratur.
OYPMK yang mempunyai motivasi kuat untuk berusaha di bidang ekonomi, hendaknya dapat
didukung dengan memberikan bantuan modal usaha, karena hal tersebut akan dapat memotivasi
OYPMK untuk mandiri dan dapat menjadi motivator untuk OYPMK lainnya.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 68
3.2.2.21 Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria
Tahun 2020 target 11 Kabupaten dan realisasinya 2 Kabupaten, capaian kinerjanya
18,2% atau kinerja Kurang Baik.
a. Eliminasi filariia merupakan PRIORITAS NASIONAL Pemberantasan Penyakit Menular. Ada
2 Kegiatan Pokok dalam Eliminasi Filariasis :
• POPM di Daerah Endemis
• Penatalaksanaan Kasus Klinis (perawatan mandiri)
b. Satuan LOKASI POPM Filariasis (Implementation Unit) adalah Kabupaten/Kota, artinya
POPM filariasis dilaksanakan Se Kabupaten/Kota
c. Mencegah penyebaran penyakit Filariasis antar Kabupaten, Provinsi dan antar Negara.
Masih rendahnya Kabupaten/Kota yang eliminasi filaria, kerena Kabupaten belum lengkap dalam
penilaian kelulusan atau belum dilakukan 3 TAS (Transmission Assesment Survey) karena
membutuhkan waktu dalam menjalankan TAS tersebut.
3.2.2.22 Cakupan puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga
(Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan)
Tahun 2020 target 51.0% dengan realisasi 35,3 %, capaian kinerja 69,2% atau
kinerja Kurang Baik.
Pada tahun 2020 terdapat 11 Kabupaten yang 50 % Puskesmasmasnya memiliki 5 Jenis
tenaga kesehatan yaitu : Kabupaten Merauke, Jayapura, Biak Numfor, Mappi, Sarmi, Keerom,
Supiori, Memberamo Tengah, Yalimo, Intan Jaya, dan Kota Jayapura.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 69
Tabel 3.2.2.22 Cakupan Puskesmas yang memenuhi Standar Ketenagaan Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan
di Kabupaten/Kota Provinsi Papua
Jumlah %1 MERAUKE Anim Ha 25 15 60,02 JAYAWIJAYA La Pago 17 7 41,23 JAYAPURA Mamta 20 14 70,04 NABIRE Mee Pago 26 10 38,55 KEPULAUAN YAPEN Saireri 13 4 30,86 BIAK NUMFOR Saireri 18 10 55,67 PANIAI Mee Pago 18 1 5,68 PUNCAK JAYA La Pago 8 3 37,59 MIMIKA Mee Pago 21 10 47,6
10 BOVEN DIGOEL Anim Ha 20 3 15,011 MAPPI Anim Ha 17 11 64,712 ASMAT Anim Ha 13 4 30,813 YAHUKIMO La Pago 33 6 18,214 PEGUNUNGAN BINTANG La Pago 29 0 0,015 TOLIKARA La Pago 25 1 4,016 SARMI Mamta 11 7 63,617 KEEROM Mamta 10 7 70,018 WAROPEN Saireri 10 3 30,019 SUPIORI Saireri 5 5 100,020 MAMBERAMO RAYA Mamta 11 3 27,321 NDUGA La Pago 8 1 12,522 LANNY JAYA La Pago 10 2 20,023 MAMBERAMO TENGAH La Pago 6 3 50,024 YALIMO La Pago 7 4 57,125 PUNCAK La Pago 8 0 0,026 DOGIYAI Mee Pago 10 2 20,027 INTAN JAYA Mee Pago 6 3 50,028 DEIYAI Mee Pago 10 0 0,029 KOTA JAYAPURA Mamta 13 12 92,3
JUMLAH 428 151 35,3
No Kabupaten/KotaWilayah
AdatJumlah
Pusk
Puskesmas dgn Nakes lebih dari 5 Jenis Nakes
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 70
3.2.2.23 Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin
Tahun 2020 target 85,0% dengan realisasi 89,7%, capaian kinerja 105,5% atau Sangat Baik.
Tabel 2.2.23
Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2020
NO KABUPATEN
1 MERAUKE 90,0 2 JAYAWIJAYA 92,3 3 JAYAPURA 100,0 4 NABIRE 100,0 5 KEPULAUAN YAPEN 100,0 6 BIAK NUMFOR 94,4 7 PANIAI 88,9 8 PUNCAK JAYA 50,0 9 MIMIKA 100,0
10 BOVEN DIGOEL 100,0 11 MAPPI 100,0 12 ASMAT 69,2 13 YAHUKIMO 100,0 14 PEGUNUNGAN BINTANG 100,0 15 TOLIKARA 16,0 16 SARMI 100,0 17 KEEROM 100,0 18 WAROPEN 80,0 19 SUPIORI 100,0 20 MAMBERAMO RAYA 90,9 21 NDUGA 100,0 22 LANNY JAYA 80,0 23 MAMBERAMO TENGAH 100,0 24 YALIMO 100,0 25 PUNCAK 100,0 26 DOGIYAI 100,0 27 INTAN JAYA 100,0 28 DEIYAI 50,0 29 KOTA JAYAPURA 100,0
JUMLAH 89,7
Persentase Puskesmas
dengan ketersediaan obat
dan vaksin
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 71
3.2.2.24 Pelaksanaan Diklat sesuai standart
Tahun 2020 target 75,0% realisasi 100,0 %, capaian kinerja 133,3% atau kinerja Sangat Baik.
Pada tahun 2020 karena Pandemi covid-19 hanya terdapat 2 kegiatan Diklat yaitu
Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita dan Pelatihan Pemberian Makan Bayi
dan Anak (PMBA) kedua pelatihan tersebut terstandart.
Akreditasi Pelatihan Kesehatan adalah suatu pengakuan yang diberikan
oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang, kepada suatu
pelatihan kesehatan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan
berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen yang diakreditasi. Akreditasi Pelatihan bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan
mutu pelatihan kesehatan, antara lain mutu Kurikulum, Peserta, Pelatih,
Penyelenggara, dan Tempat Penyelenggaraan. Untuk itu setiap Penyelenggaraan
pelatihan diharapkan telah terakreditasi untuk memberi jaminan atas penyelenggaraan
pelatihan yang bermutu.
3.2.2.25 Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan
Tahun 2020 target 85,0 % realisasinya 56,3%, capaian kinerja 66,2% atau kinerja
Kurang Baik.
Di Provinsi Papua terdapat 5 Kabupaten yang merupakan daerah perbatasan yaitu
Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Supiori, Pegunungan Bintang, Keerom. Dari 5 Kabupaten
tersebut terdapat 32 Puskesmas dan 18 diantaranya merupakan Puskesmas yang sesuai standar
(56,3%)
3.2.2.26 Cakupan daerah terisolir/terpencil yang dilayani SATGAS KIJANG
Tahun 2020 target 96 Petugas realisasimya 96 petugas, capaian kinerjanya 100,0%
ataun kinerja Baik.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 72
Cakupan penempatan pelayanan kesehatan Satgas Kijang pada tahun 2020 sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100,%. Adapun tujuan penempatan Satgas Kijang adalah mengisi kekosongan dan kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas terisolir dan terpencil.
3.2.2.27 Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dan gizi
Tahun 2020 target 35,0 % realisasinya 22,0 %, capaian kinerja 62,9% atau kinerja Kurang Baik. Capaian pelayanan ini difokuskan pada wilayah adat Laa Pago dan Mee Pago yang berjumlah 16 Kabupaten dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Terkait dengan indikator ini menggunakan 2 Indikator yaitu Indikator Bumil K4 dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adapun capaian cakupannya adalah :
Tabel 3.2.2.27 Cakupan Bumil K4 dan Imunisasi Dasar Lengkap di 16 Kabupaten Wilayah Adat Mee Pago
dan La Pago Provinsi Papua Tahun 2020
Pembilang Pembagi Satuan Pembilang Pembagi Satuan Rata-Rata
Jumlah Ibu Hamil yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil K4
Jumlah Ibu Hamil %
Jumlah Bayi yang
mendapatkan IDL
Jumlah Bayi %
1 MERAUKE Anim Ha2 JAYAWIJAYA La Pago 364 3.702 9,8 463 3.112 14,9 12,4 3 JAYAPURA Mamta4 NABIRE Mee Pago 1.443 3.536 40,8 1.898 3.288 57,7 49,3 5 KEPULAUAN YAPEN Saireri6 BIAK NUMFOR Saireri7 PANIAI Mee Pago 0 3.681 0,0 2.151 2.870 74,9 37,5 8 PUNCAK JAYA La Pago 264 2.427 10,9 32 2.151 1,5 6,2 9 MIMIKA Mee Pago 1.261 5.886 21,4 3.014 5.457 55,2 38,3
10 BOVEN DIGOEL Anim Ha11 MAPPI Anim Ha12 ASMAT Anim Ha13 YAHUKIMO La Pago 0 3.261 0,0 234 1.724 13,6 6,8 14 PEGUNUNGAN BINTANG La Pago 357 2.278 15,7 280 2.255 12,4 14,0 15 TOLIKARA La Pago 32 2.467 1,3 68 1.590 4,3 2,8 16 SARMI Mamta17 KEEROM Mamta18 WAROPEN Saireri19 SUPIORI Saireri20 MAMBERAMO RAYA Mamta21 NDUGA La Pago 0 1.965 0,0 64 1.210 5,3 2,6 22 LANNY JAYA La Pago 798 2.969 26,9 326 1.895 17,2 22,0 23 MAMBERAMO TENGAH La Pago 80 864 9,3 271 495 54,7 32,0 24 YALIMO La Pago 0 998 0,0 287 686 41,8 20,9 25 PUNCAK La Pago 533 2.699 19,7 1.241 2.247 55,2 37,5 26 DOGIYAI Mee Pago 403 2.862 14,1 250 2.631 9,5 11,8 27 INTAN JAYA Mee Pago 114 1.302 8,8 73 1.254 5,8 7,3 28 DEIYAI Mee Pago 0 2.101 0,0 85 1.974 4,3 2,2 29 KOTA JAYAPURA Mamta
JUMLAH 5649 42.998 13,1 10.737 34.839 30,8 22,0
NO KABUPATEN
Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil K4
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
WILAYAH ADAT
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 73
3.2.2.28 Cakupan Penyakit Menular endemik (Kusta, Filaria/Kaki Gajah, frambusia dan kecacingan)
Tahun 2020 target 35,0% realisasinya 23,6 %, capaian kinerja 67,4% atau kinerja Kurang Baik. Capaian pelayanan ini difokuskan pada wilayah adat La Pago dan Mee Pago yang berjumlah 16 Kabupaten dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Terkait dengan indikator ini menggunakan 2 Indikator yaitu Indikator TBC dan Indikator ODHA on ARV capaian kedua indikatot tersebut di rata-ratakan adapun capaian cakupannya adalah :
Tabel 3.2.2.28 Capaian Penemuan Penderita TB (CDR) dan ODHA on ARV di 16 Kabupaten Wilayah Adat La
Pago dan Mee Pago Provinsi Papua Tahun 2020
Rata-Rata Cakupan
Jumlah Penemuan Penderita TB
Target Penemuan
% ODHA on ARV
Jumlah ODHA
% %
1 MERAUKE Anim Ha2 JAYAWIJAYA La Pago 8 933 0,9 801 6.477 12,4 6,63 JAYAPURA Mamta4 NABIRE Mee Pago 845 1.190 71,0 924 8.314 11,1 41,15 KEPULAUAN YAPEN Saireri6 BIAK NUMFOR Saireri7 PANIAI Mee Pago 371 577 64,3 296 2.083 14,2 39,38 PUNCAK JAYA La Pago - 238 0,0 105 668 15,7 7,99 MIMIKA Mee Pago 1.370 1.903 72,0 893 6.187 14,4 43,2
10 BOVEN DIGOEL Anim Ha11 MAPPI Anim Ha12 ASMAT Anim Ha13 YAHUKIMO La Pago 146 249 58,6 49 22 222,7 140,714 PEGUNUNGAN BINTANG La Pago 2 191 1,0 137 639 21,4 11,215 TOLIKARA La Pago - 276 0,0 177 1.009 17,5 8,816 SARMI Mamta17 KEEROM Mamta18 WAROPEN Saireri19 SUPIORI Saireri20 MAMBERAMO RAYA Mamta21 NDUGA La Pago - 338 0,0 - 1 - 0,022 LANNY JAYA La Pago - 425 0,0 91 839 10,8 5,423 MAMBERAMO TENGAH La Pago 2 244 0,8 12 43 27,9 14,424 YALIMO La Pago 7 256 2,7 20 76 26,3 14,525 PUNCAK La Pago 7 323 2,2 4 61 6,6 4,426 DOGIYAI Mee Pago - 299 0,0 23 484 4,8 2,427 INTAN JAYA Mee Pago - 209 0,0 14 14 100,0 50,028 DEIYAI Mee Pago - 467 0,0 4 114 3,5 1,829 KOTA JAYAPURA Mamta
JUMLAH 2.758 8.118 34,0 3.550 27.031 13,1 23,6
No Kabupaten/Kota Wilayah Adat
Cakupan Penemuan Penderita TB (CDR) Cakupan ODHA on ARV
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 74
3.2.2.29 Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
Tahun 2020 target 100,0% realisasi 278,0 %, capaian kinerja 278,0% atau kinerja Sangat Baik. Pada tahun 2020 secara persentase adalah 278 % melebihi dari target yang ditentukan
100,0% hal ini terjadi karena pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung, dimasukkan
kedalam capaian indikator Pelayanan Kesehatan terdampak krisis kesehatan akibat bencana.
Selain pandemic Covid-19 pada tahun 2020 terdapat terdapat 8 kejadian karena konflik yaitu :
1. Kabupaten Paniai terdapat konflik yang mengakibatkan 1 orang meninggal.
2. Kabupaten Mimika terdapat 5 kejadian konflik dengan mengakibatkan 1 orang meninggal dan
1 orang dirawat.
3. Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat 1 kejadian konflik namun tidak terdapat korban jiwa
baik meninggal maupun luka-luka.
4. Kabupaten Nduga terdapat 1 kejadian konflik dengan 1 orang yang dirawat.
Kemudian terdapat 1 Kejadian Bencana Non Alam yaitu Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini
sedang berlangsung. Sampai dengan data per tanggal 31 Desember 2020 terdapat :
• Konfirmasi positif : 13.444
• Meninggal : 240
• Kontak erat : 9.840
• Suspek : 3.689
• Probabel : 127
Kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam penanggulangan pendemi
Covid-19 adalah :
1. Melakukan distribusi Alat dan Obat-obatan untuk penanganan kasus Covid-19 di Provinsi
Papua.
2. Mendirikan Posko Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Papua. 2 Melakukan pendistribusin
alkes ke kabupaten/kota yang memiliki kasus Covid-19. Update data Covid-19.
3. Mengkoordinir penanganan pandemi covid-19 dengan dinas kesehatan kab/kota dan rumah
sakit se-provinsi Papua.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 75
3.2.2.30 Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2020 target nilainya 85,0 sampai dengan laporan ini dibuat data ini belum tersedia. Pencapaian Nilai SAKIP tahun 2020 belum ada, namun untuk penilaian tahun 2019 Dinas
Kesehatan mendapatkan Nilai 84,92
3.2. Realisasi Anggaran Penyerapan Anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2020
bersumber APBD sebesar Rp. 133.327.352.210,14.- (76,5%) dari alokasi dana Rp.
174.376.359.092.04.- terjadi peningkatan penyerapan dana 6,9 % yang mana tahun 2019
penyerapannya 69,6 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar
Rp.267.536.145.700,- . Sedangkan penyerapan anggaran bersumber APBN Tahun 2020
sebesar Rp. 5.531.075.776.000.- (48,9 %) dari alokasi dana Rp. 11.303.403.000.-
Tabel 3.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung tahun 2020
Awal Akhir Rp. % 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 6.000.000.000 6.056.516.250,00 5.777.879.711,00 95,4 BAIK
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56.516.250 2.300.000.000,00 2.004.117.000,00 87,1 BAIK
3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9.780.372.255 7.017.576.120,00 6.117.030.415,00 87,2 BAIK
4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
850.000.000 8.260.000.000,00 4.939.244.033,00 59,8 KURANG
5 Program Pengawasan Obat dan Makanan
69.200.000 69.200.000,00 0,00 - KURANG
6 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.629.127.650 1.364.455.650,00 796.494.650,00 58,4 KURANG
7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.490.000.000 1.014.790.000,00 1.006.188.700,00 99,2 BAIK
8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 62.196.149.735 61.838.812.516,00 44.192.626.626,52 71,5 CUKUP9 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 1.069.552.535 583.476.990,00 160.121.000,00 27,4 KURANG
10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6.085.733.495 11.190.975.530,00 9.098.578.548,00 81,3 BAIK
KETNO PROGRAM /KEGIATAN REALISASI PAGU (Rp)
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 76
Khusus untuk Penyerapan anggaran belanja langsung dalam pelaporan ini dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu Program dengan penyerapan dana : • BAIK jika penyerapan dananya : >= 80 %. • CUKUP jika penyerapan dananya : 65% - < 80% • KURANG jika penyerapan dananya : <= 65% Maka dari 19 program belanja langsung di Dinas Kesehatan Provinsi Papua setelah direvisi tinggal 18 program penyerapan dana sebagai berikut : Sebanyak 12 program (66,7%) dengan penyerapan dana katagori BAIK, sebanyak 1 program (5,6%) dengan penyerapan dana katagori CUKUP, dan sebanyak 5 program (27,8%) dengan penyerapan dana katagori KURANG. Adapun Program- Program yang penyerapan dananya KURANG yaitu :
3.2.1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyerapannya 59,8 % diakibatkan karena Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi (DAK) kegiatannya berupa pemberian insentif tenaga medis dan paramedis dalam
Awal Akhir Rp. % 11 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 301.556.680 0,00 #DIV/0!
12 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
667.081.320 456.652.924,00 365.931.088,00 80,1 BAIK
13 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
3.400.006.029 14.016.789.382,00 12.626.320.180,00 90,1 BAIK
14 Program Upaya Kesehatan Perorangan
81.430.099.370 27.790.521.804,00 16.180.427.760,00 58,2 KURANG
15 Program Sumber Daya Kesehatan 41.162.768.323 20.774.880.040,04 18.836.046.655,62 90,7 BAIK16 Program Peningkatan Pelayanan
Laboratorium 16.629.020.000 5.744.140.500,00 5.699.947.900,00 99,2 BAIK
17 Program Pengembangan Data dan Informasi
1.193.499.996 597.199.376,00 520.752.626,00 87,2 BAIK
18 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
460.600.000 460.600.000,00 409.057.907,00 88,8 BAIK
19 Upaya Kesehatan Perorangan 12.865.907.205 4.839.772.010,00 4.596.587.410,00 95,0 BAIKJumlah Belanja Langsung 247.337.190.843,00 174.376.359.092,04 133.327.352.210,14 76,5 CUKUPBelanja Tidak Langsung 54.416.241.420,00 54.416.241.420,00 46.927.776.587,00 86,2 TOTAL 301.753.432.263,00 228.792.600.512,04 180.255.128.797,14 78,8
KETNO PROGRAM /KEGIATAN REALISASI PAGU (Rp)
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 77
penanganan Covid-19 yang bekerja di RSUD Jayapura terlambat dalam pengajuan klaim atau tagihan yang kedua ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang mengakibatkan dana Rp. 3.161.100.000 (41,0 %) tidak dapat dicairkan.
3.2.2. Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan pengawasan obat dan makanan dilakukan untuk melindungi konsumen dari
peredaran obat dan makanan ilegal dan sudah lewat ijin edar. Penyerapannya 0,0 % diakibatkan karena pada saat mau dijalankan dana tidak tersedia di kas, sehingga pada akhirnya karena kondisi pandemi Covid-19 kegiatan ini diusulkan untuk ditiadakan atau direvisi. Namun karena kesalahan administrasi pada saat dilakukan revisi maka kegiatan pengawasan obat dan makanan masih ada dalam DPA. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanakan kegiatan sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
3.2.3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Penyerapannya 58,4 % diakibatkan karena keterlambatan dalam pencairan dana
mengakibatkan kegiatan yang direncanakan tidak dapat dijalankan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan adanya pandemi Covid-19. Terdapat 3 kegiatan yang tidak dapat dijalankan yaitu : Pengembangan Obat Asli Daerah, Penilaian Pemanfaatan TOGA, dan Pelatihan Akupressur Bagi Tenaga Medis Puskesmas.
3.2.4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyerapannya 27,4 % diakibatkan karena Biaya senilai Rp.197.770.000 (33,93%) dari
program Pengembangan Lingkungan Sehat dianggarkan untuk penyediaan alat dan bahan Sanitasi namun pengusaha yang telah ditunjuk tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena tidak melengkapi administrasi yang dipersyaratkan. Hal ini menyebabkan alat dan bahan sanitasi yang sangat berguna bagi masyarakat terutama di masa pandemi ini, tidak dapat tersedia. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pertemuan dengan mengumpulkan massa harus ditiadakan dalam hal ini pengukuran kebugaran jasmani, dimana total anggaran dari kegiatan tersebut senilai Rp.160.995.490 (27,62%).
3.2.5. Program Upaya Kesehatan Perorangan
Penyerapannya 58,2 % diakibatkan karena gagal lelang kegiatan Peningkatan Fasilitas Mini Hospital Dalam rangka PON XX dengan Pagu dana sebesar Rp. 6.542.272.743.- tidak dapat terealisasi.
LKj 2020 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Hlm 78
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua disusun berdasarkan PERMENPAN
RB RI Nomor 53 Tahun 2014 yang terdiri dari Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2020,
serta Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada tahun anggaran
2020 merupakan tahun ke-2 dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun
2019-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang
belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2020 ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi auntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan sebagai
bahan pertimbangan BAPPEDA untuk perencanaan Tahun berikutnya, penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan
yang diperlukan.
LAMPIRAN
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
13
45
41
Men
ingka
tnya
aks
es d
an k
ualita
s pe
layan
an k
eseh
atan
das
ar d
an
rujuk
an
1.1
Caku
pan
Dist
rik m
emilik
i mini
mal
1 Pu
skes
mas
yan
g be
rser
tifika
si ak
redit
asi
%30
,827
,828
,829
,830
,8Pr
ogra
m U
paya
Ke
seha
tan
Mas
yara
kat
Pem
binaa
n Ak
redit
asi
Pusk
esm
as33
8.85
3.50
0
Perte
mua
n Ko
ordin
asi
Akre
ditas
i FKT
P28
3.58
0.00
0
Pem
binaa
n Te
knis
Prog
ram
Pe
layan
an P
rimer
227.
566.
500
Prog
ram
Pe
ngem
bang
an O
bat
Asli I
ndon
esia
Peng
emba
ngan
Oba
t Asli
Da
erah
75.6
00.0
00
Wor
ksho
p Ob
at T
radis
ional
Berb
asis
Wila
yah
Adat
378.
432.
500
Penil
aian
Pem
anfa
atan
TO
GA26
1.00
0.00
0
Perte
mua
n da
ta ja
ringa
n inf
orm
asi d
an d
okum
enta
si SP
3T
396.
376.
850
Peng
emba
ngan
st
anda
risas
i tan
aman
oba
t ba
han
alam
indo
nesia
118.
050.
000
Pelat
ihan
Akup
ress
ur B
agi
Tena
ga M
edis
Pusk
esm
as39
9.66
8.30
0
1.2
Caku
pan
Rum
ah S
akit
yang
te
rser
tifika
si A
kred
itasi
%62
,859
,860
,861
,862
,8Up
aya
Kese
hata
n Pe
rora
ngan
Bim
binga
n Te
knis
Akre
ditas
i Rum
ah S
akit
328.
753.
500
Pem
binaa
n Pe
rsiap
an
Akre
ditas
i Rum
ah S
akit
281.
678.
905
Mon
itorin
g da
n Ev
aluas
i Pe
laksa
naan
ASP
AK d
an
SIRS
Onli
ne d
i Kab
/Kot
a
255.
474.
800
Duku
ngan
tena
ga
kese
hata
n da
n Fa
silita
s Ke
seha
tan
dalam
pe
laksa
naan
PON
di P
apua
ta
hun
2020
12.0
00.0
00.0
00
PERJ
ANJIA
N KI
NERJ
A DI
NAS
KESE
HATA
N PR
OVIN
SI P
APUA
TAH
UN 2
020
NoSa
sara
n St
rate
gis
Ese
lon
IINo
Indi
kato
r Kin
erja
Sa
tuan
Targ
et
Ang
gara
n (R
p)
Renc
ana
Aksi
Tar
get p
er
Tri W
ulan
(TW
)20
20Ke
giat
an
6
Prog
ram
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
13
45
4
NoSa
sara
n St
rate
gis
Ese
lon
IINo
Indi
kato
r Kin
erja
Sa
tuan
Targ
et
Ang
gara
n (R
p)
Renc
ana
Aksi
Tar
get p
er
Tri W
ulan
(TW
)20
20Ke
giat
an
6
Prog
ram
1M
ening
katn
ya a
kses
dan
kua
litas
pelay
anan
kes
ehat
an d
asar
dan
ru
jukan
1.3
Caku
pan
Oran
g As
li Pap
ua ti
dak
mam
pu y
ang
terla
yani
men
ggun
akan
jam
inan
kese
hata
n Pa
pua
%44
,041
,042
,043
,044
,0Pr
ogra
m U
paya
Ke
seha
tan
Pero
rang
anPe
laksa
naan
Kar
tu P
apua
Se
hat
22.8
16.0
00.0
00
Peng
emba
ngan
fasy
anke
s di
5(lim
a) re
giona
l du
kung
an p
elaks
anaa
n KP
S
58.1
75.0
00.0
00
Wor
ksho
p St
anda
r Ak
redit
asi R
S KA
RS e
disi I
43
9.09
9.37
0
2M
ening
kat k
ualita
s pe
layan
an
kese
hata
n ibu
dan
ana
k2.
1Ca
kupa
n ku
njung
an ib
u ha
mil K
4 %
30,0
27,0
28,0
29,0
30,0
Prog
ram
Pen
ingka
tan
Kese
lamat
an Ib
u M
elahir
kan
dan
Anak
Mon
ev d
an b
imte
k da
n va
lidas
i dat
a da
ri pe
ngelo
la pr
ogra
m P
rovin
si ke
Ka
b/Ko
ta
294.
813.
690
2.2
Caku
pan
perto
longa
n pe
rsali
nan
di fa
silita
s k
eseh
atan
%
25,0
22,0
23,0
24,0
25,0
Penin
gkat
an K
apas
itas
Tena
ga d
alam
pen
cata
tan
dan
pelap
oran
bag
i pe
ngelo
la da
ta K
IA
372.
267.
630
2.3
Caku
pan
Neon
atus
%
25,0
22,0
23,0
24,0
25,0
2.4
Caku
pan
pelay
anan
ana
k ba
lita
%20
,017
,018
,019
,020
,02.
5Pr
evale
nsi b
alita
san
gat k
urus
dan
ku
rus
(stu
nting
) %
27,0
24,0
25,0
26,0
27,0
Prog
ram
Per
baika
n Gi
zi M
asya
raka
tPe
latiha
n Su
rveil
ence
Ke
wasp
adaa
n Pa
ngan
, Gi
zi, P
eman
taua
n St
atus
Gi
zi di
Daer
ah B
erm
asala
h Ke
seha
tan
18.0
00.0
00.0
00
Pem
beria
n ta
mba
han
mak
anan
dan
vita
min
43.5
26.9
13.0
00
Perte
mua
n pe
ncat
atan
dan
pe
lapor
an p
rogr
am g
izi66
9.23
6.73
5
2.6
Caku
pan
mas
yara
kat a
kses
te
rhad
ap a
ir b
ersih
%
43,5
40,5
41,5
42,5
43,5
Prog
ram
Pe
ngem
bang
an
Lingk
unga
n Se
hat
Peng
awas
an K
ualita
s Ai
r
14
8.59
9.44
5
Pem
binaa
n Ke
buga
ran
Jasm
ani
409.
663.
200
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
13
45
4
NoSa
sara
n St
rate
gis
Ese
lon
IINo
Indi
kato
r Kin
erja
Sa
tuan
Targ
et
Ang
gara
n (R
p)
Renc
ana
Aksi
Tar
get p
er
Tri W
ulan
(TW
)20
20Ke
giat
an
6
Prog
ram
2.7
Caku
pan
kelua
rga
akse
s te
rhad
ap
sanit
asi
%20
,017
,018
,019
,020
,0Pr
ogra
m
Peng
emba
ngan
Lin
gkun
gan
Seha
t
Penin
gkat
an k
emam
puan
pe
tuga
s ke
seha
tan
dalam
pe
laksa
naan
san
itasi
tota
l be
rbas
is m
asya
raka
t (
STBM
)
511.
289.
890
2.8
Caku
pan
PHBS
%
35,0
32,0
33,0
34,0
35,0
Prog
ram
Pro
mos
i Ke
seha
tan
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t
Peng
emba
ngan
med
ia pr
omos
i dan
info
rmas
i sa
dar h
idup
seha
t
1.30
0.00
0.00
0
2.9
Caku
pan
Poya
ndu
Aktif
%
72,0
69,0
70,0
71,0
72,0
Prog
ram
Pro
mos
i Ke
seha
tan
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t
Pend
ataa
n Pe
ngem
bang
an
Upay
a Ke
seha
tan
Berb
asis
Mas
yara
kat (
UKB
M )
100.
000.
000
Peng
emba
ngan
Sak
a Bh
akti
Husa
da (
SBH
)90
.000
.000
3M
enur
unny
a an
gka
kesa
kitan
3.1
Caku
pan
Kab/
Kota
yan
g m
enca
pai
elim
inasi
mala
ria
%13
,810
,811
,812
,813
,8Pr
ogra
m P
ence
gaha
n da
n Pe
nang
gulan
gan
Peny
akit
Men
ular
Pem
bera
ntas
an P
enya
kit
Mala
ria1.
735.
300.
000
Mon
ev T
erpa
du
(AID
S,TB
,Mala
ria)
199.
533.
760
3.2
Caku
pan
ODHA
yan
g m
enda
patk
an
peng
obat
an A
RV ru
tin
%12
,89,
810
,811
,812
,8Pr
ogra
m P
ence
gaha
n da
n Pe
nang
gulan
gan
Peny
akit
Men
ular
Penc
egah
an d
an
Pem
bera
ntas
an P
enya
kit
IMS-
HIV/
AIDS
602.
400.
000
3.3
Caku
pan
peng
obat
an s
emua
kas
us
TB (c
ase
det
ectio
n ra
te/C
DR) y
ang
dioba
ti
%75
,072
,073
,074
,075
,0Pr
ogra
m P
ence
gaha
n da
n Pe
nang
gulan
gan
Peny
akit
Men
ular
Pena
nggu
langa
n pe
nyak
it TB
C70
9.60
0.00
0
33.
4Ju
mlah
Kum
ulatif
Kab
/Kot
a de
ngan
50
% D
esa
/ Kelu
raha
n ya
ng
mela
ksan
akan
Pos
bind
u
Kab
2,0
0,0
0,0
1,0
2,0
Prog
ram
Pen
cega
han
dan
Pena
nggu
langa
n Pe
nyak
it M
enula
r
Pena
nggu
langa
n Pe
nyak
it Ti
dak
Men
ular
448.
200.
000
Pena
nggu
langa
n Pe
nyak
it He
patit
is23
1.92
5.00
0
3.5
Caku
pan
Pusk
esm
as y
ang
men
yedia
kan
laya
nan
kese
hata
n jiw
a da
n NA
PZA
%7,
64,
65,
66,
67,
6Pr
ogra
m P
ening
kata
n Ke
seha
tan
Jiwa
Mas
yara
kat
Pelay
anan
Kes
ehat
an J
iwa
di Ka
bupa
ten/
Kota
460.
600.
000
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
13
45
4
NoSa
sara
n St
rate
gis
Ese
lon
IINo
Indi
kato
r Kin
erja
Sa
tuan
Targ
et
Ang
gara
n (R
p)
Renc
ana
Aksi
Tar
get p
er
Tri W
ulan
(TW
)20
20Ke
giat
an
6
Prog
ram
3.6
Caku
pan
imun
isasi
dasa
r len
gkap
(ID
L)
%74
,071
,072
,073
,074
,0Pr
ogra
m P
ence
gaha
n da
n Pe
nang
gulan
gan
Peny
akit
Men
ular
Penin
gkat
an p
elaya
nan
Imun
isasi
di Pr
ovins
i dan
Ka
bupa
ten
468.
020.
000
3.7
Caku
pan
pelay
anan
kes
ehat
an b
agi
pend
uduk
pad
a ko
ndisi
keja
dian
luar
biasa
%10
010
0,0
100,
010
0,0
100,
0Pr
ogra
m P
ence
gaha
n da
n Pe
nang
gulan
gan
Peny
akit
Men
ular
Pem
bera
ntas
an P
enya
kit
DBD
235.
700.
000
Erad
ikasi
Polio
, red
uksi
Cam
pak
dan
elim
inasi
Teta
nus
518.
377.
735
Penin
gkat
an P
enge
ndali
an
dan
Penc
egah
an IS
PA d
i W
ilaya
h Re
giona
l
267.
502.
000
3.8
Jum
lah K
umula
tif K
ab/K
ota
deng
an
angk
a P
reva
lensi
Kust
a <1
per
10
.000
pen
dudu
k
Kab
1512
,013
,014
,015
,0Pr
ogra
m P
ence
gaha
n da
n Pe
nang
gulan
gan
Peny
akit
Men
ular
Pem
bera
ntas
an P
enya
kit
Kust
a25
6.54
0.00
0
3.9
Jum
lah K
ab/K
ota
yang
men
capa
i eli
mina
si fila
ria
Kab
85,
06,
07,
08,
0Pr
ogra
m P
ence
gaha
n da
n Pe
nang
gulan
gan
Peny
akit
Men
ular
Pena
nggu
langa
n Pe
nyak
it Fi
larias
is25
2.05
0.00
0
Pena
nggu
langa
n Pe
nyak
it Ta
enias
is16
0.58
5.00
0
4M
engo
ptim
alkan
sum
ber d
aya
kese
hata
n4.
1Ca
kupa
n pu
skes
mas
yan
g m
emen
uhi s
tand
ar k
eten
agaa
n m
inmal
5 jen
is te
naga
(Per
awat
, Bi
dan,
Kes
ling,
Gizi,
Anali
s Ke
seha
tan)
%38
3838
3838
Prog
ram
Pen
ingka
tan
Pelay
anan
La
bora
toriu
m
Peng
adaa
n Pe
ralat
an
Labo
rato
rium
8.75
0.00
0.00
0
Peng
adaa
n Pe
ralat
an
Labo
rato
rium
(DAK
)64
5.99
9.00
0
Peng
adaa
n Ba
han
pem
eriks
aan
Labo
rato
rium
5.74
7.39
8.50
0
Bim
binga
n Te
hnik
ke
Kabu
pate
n/Ko
ta61
0.00
0.00
0
Penja
mina
n M
utu
Labo
rato
rium
875.
622.
500
4Pr
ogra
m S
umbe
r Day
a Ke
seha
tan
Seko
lah M
enen
gah
Kejur
uan
Anali
s Ke
seha
tan
3.31
8.36
1.00
0
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
13
45
4
NoSa
sara
n St
rate
gis
Ese
lon
IINo
Indi
kato
r Kin
erja
Sa
tuan
Targ
et
Ang
gara
n (R
p)
Renc
ana
Aksi
Tar
get p
er
Tri W
ulan
(TW
)20
20Ke
giat
an
6
Prog
ram
44.
2Ca
kupa
n Pu
skes
mas
yan
g m
empu
nyai
ket
erse
diaan
oba
t &
vaks
in
%82
79,0
80,0
81,0
82,0
Prog
ram
Oba
t dan
Pe
rbek
alan
Kese
hata
nPe
ningk
atan
mut
u lay
anan
fa
rmas
i kom
unita
s da
n ru
mah
sak
it
675.
605.
600
Peng
iriman
dan
Relo
kasi
Obat
buf
fer s
tok
dan
prog
ram
Pro
vinsi
ke
Kab
dan
14 ti
tik te
risoli
r
163.
050.
000
Mon
itorin
g pe
man
faat
an
buffe
r sto
ck d
i GF
K/RS
/PKM
dan
pos
oba
t ka
mpu
ng s
erta
eva
luasi
hasil
mag
ang
tena
ga G
F ka
b/ko
ta
335.
900.
000
Peng
adaa
n ob
at b
uffe
r st
ock
prov
insi
2.76
9.36
4.56
3
Peng
adaa
n ob
at-o
bata
n un
tuk
prog
ram
HIV
/AID
S37
1.07
7.78
7
Peng
adaa
n ob
at-o
bata
n pr
ogra
m P
2M38
0.71
0.75
0
Peng
adaa
n log
istik
Non
Oat P
rovin
si Pa
pua
297.
652.
250
Peng
adaa
n re
agen
IMS
Prov
insi P
apua
91.9
97.9
50
Peng
elolaa
n Pe
rbek
alan
Farm
asi/G
udan
g Ob
at
Buffe
r Sto
ck P
rovin
siPe
ningk
atan
Kap
asita
s SD
M K
efar
mas
ian d
i Ap
otek
132.
300.
000
Peny
ediaa
n Da
na D
istrib
usi
Obat
,Vak
sin d
an R
eage
n da
ri In
stala
si Fa
rmas
i Pr
ovins
i Ke
IFK
dan
RS
1.85
3.95
1.35
5
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
13
45
4
NoSa
sara
n St
rate
gis
Ese
lon
IINo
Indi
kato
r Kin
erja
Sa
tuan
Targ
et
Ang
gara
n (R
p)
Renc
ana
Aksi
Tar
get p
er
Tri W
ulan
(TW
)20
20Ke
giat
an
6
Prog
ram
Duku
ngan
sar
ana
dan
pras
aran
a ob
at d
an
perb
ekala
n ke
seha
tan
serta
m
anaje
men
ber
sum
ber
DAK
1.85
3.32
7.00
0
Penin
gkat
an P
rasa
rana
dan
Sa
rana
Pen
unjan
g fa
rmas
i (B
OK)
855.
435.
000
Prog
ram
Pen
gawa
san
Obat
dan
Mak
anan
Penin
gkat
an p
enga
wasa
n ke
aman
an p
anga
n da
n ba
han
berb
ahay
a
69.2
00.0
00
44.
3Pe
rsen
tase
Pela
ksan
aan
Dikla
t se
suai
stan
dart
%75
72,0
73,0
74,0
75,0
Prog
ram
Sum
ber D
aya
Kese
hata
nPe
mbin
aan
dan
Peng
awas
an M
utu
Tena
ga
Kese
hata
n
10.9
19.3
85.7
87
Pelat
ihan
anali
si ke
butu
han
diklat
di r
egion
al Pa
pua
1.66
1.68
1.62
5
Pem
binaa
n Or
ganis
asi
Prof
esi B
idang
Kes
ehat
an32
8.60
7.56
0
Mon
itorin
g da
n Ev
aluas
i te
naga
Kes
ehat
an2.
049.
190.
201
Train
ing N
eed
Ases
smen
t (T
NA)
374.
000.
000
Pelak
sana
an A
kred
itasi
Balai
Pela
tihan
tena
ga
kese
hata
n se
baga
i pus
at
pelat
ihan
lokal
terb
aik d
i Pa
pua
400.
050.
520
Pem
binaa
n pe
renc
anaa
n ke
butu
han
SDM
Kes
ehat
an31
1.17
1.34
0
Pem
bang
unan
ged
ung
dan
pera
latan
ser
ta
pem
eliha
raan
bap
elkes
5.89
5.46
7.85
5
Sosia
lisas
i Sas
aran
Kine
rja
Pega
wai (
SKP)
1.03
6.47
8.06
0
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
13
45
4
NoSa
sara
n St
rate
gis
Ese
lon
IINo
Indi
kato
r Kin
erja
Sa
tuan
Targ
et
Ang
gara
n (R
p)
Renc
ana
Aksi
Tar
get p
er
Tri W
ulan
(TW
)20
20Ke
giat
an
6
Prog
ram
Peng
awas
an A
lkes
di sa
rana
fasil
itas
pelay
anan
ke
seha
tan
(Fas
yank
es)
234.
123.
775
Pem
anta
uan
pere
dara
n Al
kes
di Ap
otik
dan
Toko
Al
kes.
45.0
00.0
00
Pem
bang
unan
Sar
ana
dan
Pras
aran
a BA
PELK
ES
(DAK
)
5.53
8.00
0.60
0
5M
ening
katn
ya p
elaya
nan
kese
hata
n d
i Dae
rah
Terti
ngga
l Te
rdep
an,
Terlu
ar d
an T
erte
ntu
5.1
Caku
pan
pusk
esm
as s
esua
i sta
ndar
di
daer
ah p
erba
tasa
n %
8077
,078
,079
,080
,0
5.2
Caku
pan
daer
ah te
risoli
r / te
rpen
cil
yang
dila
yani
SAT
GAS
KIJA
NG
Jmh
pe
tuga
s 96
93,0
94,0
95,0
96,0
Prog
ram
Sum
ber D
aya
Kese
hata
nSa
tuan
tuga
s pe
layan
an
kese
hata
n ka
ki te
lanjan
g/jal
an k
aki,
pelay
anan
tera
pung
dan
te
rban
g (S
atga
s Ki
jang)
9.05
1.25
0.00
0
55.
3Ca
kupa
n pe
layan
an k
eseh
atan
Ibu
dan
Anak
dan
gizi
%
3027
,028
,029
,030
,0
5.4
Caku
pan
Peny
akit
Men
ular e
ndem
ik (K
usta
, Fila
ria/K
aki G
ajah,
fram
busia
da
n ke
cacin
gan)
%30
27,0
28,0
29,0
30,0
5.5
Caku
pan
pelay
anan
kes
ehat
an b
agi
pend
uduk
ter
dam
pak
krisi
s ke
seha
tan
akiba
t be
ncan
a da
n a
tau
berp
oten
si be
ncan
a pr
ovins
i
%10
097
,098
,099
,010
0,0
6M
engo
ptim
alkan
tat
a ke
lola
pem
erint
ahan
6.1
Nilai
Sist
em A
kunt
abilit
as In
stan
si
Pem
erint
ah (S
AKIP
) Ni
lai84
84,0
Prog
ram
Pela
yana
n Ad
mini
stra
si Pe
rkan
tora
n
Peny
ediaa
n jas
a su
rat
men
yura
t30
.000
.000
Peny
edia
jasa
kom
unika
si,
sum
ber d
aya
air d
an lis
trik
1.62
4.45
0.00
0
Peny
edia
jasa
pem
eliha
ran
dan
periz
inan
kend
araa
n din
as/o
pera
siona
l
206.
000.
000
Peny
edia
jasa
kebe
rsiha
n ka
ntor
2.54
4.76
0.00
0
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
13
45
4
NoSa
sara
n St
rate
gis
Ese
lon
IINo
Indi
kato
r Kin
erja
Sa
tuan
Targ
et
Ang
gara
n (R
p)
Renc
ana
Aksi
Tar
get p
er
Tri W
ulan
(TW
)20
20Ke
giat
an
6
Prog
ram
Peny
ediaa
n jas
a pe
rbaik
an
pera
latan
kan
tor
120.
000.
000
Peny
ediaa
n ala
t tuli
s ka
ntor
49.0
01.0
30
Peny
ediaa
n ba
han
baca
an
dan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
344.
222.
900
Peny
ediaa
n m
akan
an d
an
minu
man
380.
566.
070
Rapa
t-rap
at k
ordin
asi d
an
kons
ultas
i ke
luar d
aera
h70
1.00
0.00
0
Prog
ram
Pen
ingka
tan
Sara
na d
an P
rasa
rana
Ap
arat
ur
Peng
adaa
n ke
ndar
aan
dinas
/ope
rasio
nal
56.5
16.2
50
Prog
ram
Kem
itraa
n Pe
ningk
atan
Pela
yana
n Ke
seha
tan
Peng
elolaa
n m
itra
pem
bang
unan
kes
ehat
an30
1.55
6.68
0
Prog
ram
Keb
ijaka
n da
n M
anaje
men
Pe
mba
ngun
an
Kese
hata
n
Loka
kary
a Pe
nyus
unan
Pr
ogra
m30
0.00
2.61
7
Mon
itorin
g da
n Su
perv
isi
pere
ncan
aan
serta
sin
kron
isasi
Prog
ram
835.
983.
600
Pend
ampin
gan
Pere
ncan
aan
pada
dae
rah
berm
asala
h Ke
seha
tan
2.26
4.01
9.81
2
Prog
ram
Pe
ngem
bang
an
Data
/Info
rmas
i
Peng
elolaa
n da
ta/in
form
asi
kese
hata
n67
2.47
6.16
1
Peny
usun
an P
rofil
Kese
hata
n Pr
ovins
i52
1.02
3.83
5
Jum
lah
24
7.33
7.19
0.84
3
Jum
lah
Ang
gara
n un
tuk
kese
luru
han
prog
ram
bai
k pr
ogra
m u
tam
a m
aupu
n pe
nduk
ung
adal
ah :
Prog
ram
Ang
gara
n (R
p)Su
mbe
r Dan
a
1P
rogr
am P
elay
anan
Adm
inis
trasi
Per
kant
oran
6.
000.
000.
000
AP
BD
2P
rogr
am P
enin
gkat
an S
aran
a da
n P
rasa
rana
Apa
ratu
r
5
6.51
6.25
0 A
PB
D5
Pro
gram
Oba
t dan
Per
beka
lan
Kes
ehat
an
9.78
0.37
2.25
5 A
PB
D6
Pro
gram
Upa
ya K
eseh
atan
Mas
yara
kat
850.
000.
000
AP
BD
7P
rogr
am P
enga
was
an O
bat d
an M
akan
an
6
9.20
0.00
0 A
PB
D8
Pro
gram
Pen
gem
bang
an O
bat A
sli I
ndon
esia
1.
629.
127.
650
AP
BD
9P
rogr
am P
rom
osi K
eseh
atan
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t
1.49
0.00
0.00
0 A
PB
D10
Pro
gram
Per
baik
an G
izi M
asya
raka
t
62
.196
.149
.735
A
PB
D11
Pro
gram
Pen
gem
bang
an L
ingk
unga
n S
ehat
1.
069.
552.
535
AP
BD
12P
rogr
am P
ence
gaha
n da
n P
enan
ggul
anga
n P
enya
kit M
enul
ar
6.08
5.73
3.49
5 A
PB
D13
Pro
gram
Kem
itraa
n P
enin
gkat
an P
elay
anan
Kes
ehat
an
30
1.55
6.68
0 A
PB
D14
Pro
gram
Pen
ingk
atan
Pel
ayan
an A
nak
Bal
itaA
PB
D15
Pro
gram
Pen
ingk
atan
Kes
elam
atan
Ibu
Mel
ahirk
an d
an A
nak
667.
081.
320
AP
BD
16P
rogr
am K
ebija
kan
dan
Man
ajem
en P
emba
ngun
an K
eseh
atan
3.
400.
006.
029
AP
BD
17P
rogr
am P
enin
gkat
an K
eseh
atan
Per
oran
gan
81.4
30.0
99.3
70
AP
BD
18P
rogr
am S
umbe
r Day
a K
eseh
atan
41.1
62.7
68.3
23
AP
BD
19P
rogr
am P
enin
gkat
an P
elay
anan
Lab
orat
oriu
m
16
.629
.020
.000
A
PB
D20
Pro
gram
Pen
gem
bang
an D
ata/
Info
rmas
i
1.19
3.49
9.99
6 A
PB
D21
Pro
gram
Pen
ingk
atan
Kes
ehat
an J
iwa
Mas
yara
kat
460.
600.
000
AP
BD
22U
paya
Kes
ehat
an P
eror
anga
n
12
.865
.907
.205
A
PB
D
Jum
lah
Ang
gara
n A
PBD
247.
337.
190.
843