sarana-sarana hukum lainnya.pdf

8/11/2019 SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA.pdf

1/26

SARANA-SARANA

TATA USAHA NEGARA LAINNYA

Johny Koynja, SH.,MH

Ph.D Candidate, Utrecht University Faculty of Law, Economics and Governance

Institute of Constitutional and Administrative Law.

Lecturer and Researcher for Technic Legislationand Tax Law

on Constitutional Law Department of the Faculty of Law, Mataram University


2/26

Meskipun jabatan pemerintahan

memiliki hak dan kewajiban/diberikan

hak untuk melakukan kegiatan hukum,Pemerintah tidak dapat bertindak

sendiri.

Oleh karena itu diperlukan suatu

peraturan-peraturan dan sarana-saranaagar Pemerintah bisa

menjalankan hak dan kewajibannya

dengan baik


3/26

Di dalamnya diperlukan sarana-sarana

lainuntuk menjalankan pemerintahan

tersebut, yaitu :

- peraturankebijakan,

- rencana(het plan) untuk suatutujuan yang baik,

- perbuatan materiel sebagai

pekerjaan pemerintah yang sebagianbesar ditunjukkan kepada usaha

memenuhi kebutuhan nyata


4/26

I. Peraturan Perundangan-undangan (Algemeen

Verbindende Voorschriften) dan Keputusan keputusan

Tata Usaha Negara yang memuat Pengaturan bersifatUmum (Besluiten Van Algemen Strekking)

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara

(MPRS) RI Nomor XX/MPRS/1966 tentang

memorandum DPR GR mengenai sumber tata tertib

hukum republik Indonesia dan tata urutan peraturan

peraturan perundangan RI menggunakan istilah

peraturan perundang-undangan selaku penamaan bagi

semua produk hukum tertulis yang dibuat dan

diberlakukan oleh Negara berdasarkan tata urutan

peraturan perundangan menurut UUD 1945.


5/26

Tap MPRS RI. Nomor XX/MPRS/1966 mengemukakan

pelbagai bentuk peraturan perundangan-undangan

menurut Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

- UUD 1945,- Ketetapan MPR.

- Undang-undang + peraturan pemerintah pengganti

undang-undang,- Peraturan pemerintah,

- Keputusan presiden

- Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya,seperti:

- Peraturan menteri,

- Instruksi menteri,

- Dan lain-lainnya.


6/26

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2011

tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan Bawa

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri

atas:a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


7/26

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwakeputusan dari badan atau pejabat tata usaha

negara yang merupakan peraturan yang bersifatumum (besluit van algemene strekking) termasukperaturan perundang-undangan (algemenverbindende voorschriften).

Bentuk keputusan tata usaha negara (besluitenvan algemene strekking) tidak merupakan bagian

dari perbuatan keputusan (dalam artibeschikkingsdaad van de administratie), tetapitermasuk perbuatan tata usaha negara di bidangpembuatan peraturan (regelend daad van de

administratie).


8/26

Tidak semua peraturan perundang-undangan dibuatbadan kekuasaan legislatif, pemerintah pusat, dan badan-

badan pembuat peraturan pada pemerintahan daerah ditingkat I dan II.

Penjelasan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang, Nomor 5,

Tahun 1986 merumuskan bahwa peraturan perundang-

undangan adalah semua peraturan yang bersifat

mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan

perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkatpusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan

badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat

secara umum.


9/26

Pasal 2 huruf (b) dari Undang-Undang, Nomor

5, Tahun 1986 secara tegas menentukan bahwa

keputusan tata usaha negara yang merupakan

peraturan yang bersifat umum (besluit van

algemene strekking) tidak termasuk keputusan

tata usaha negara dalam arti beschikking,

yang berarti bahwa terhadap perbuatanbadan

atau pejabat tata usaha negara yang

mengeluarkan keputusan yang merupakanpengaturan yang bersifat umum tidak dapat

digugat di hadapan hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara.


10/26

Pada umumnya, badan-badan tata usaha

negara, seperti halnya departemen,

lembaga pemerintah non departemen,pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II

menetapkan bentuk tertentu yang

membedakan keputusan tata usaha negara

yang merupakan pengaturan yang bersifat

umum disebut dengan judul keputusan

seperti halnya keputusan menteri,

keputusan direktur jenderal, keputusan

gubernur


11/26

sementara keputusan tata usaha negaradalam arti BESCHIKING disebut dengan

judul surat keputusan, seperti halnyakeputusan menteri, surat keputusangubernur/KDH, surat keputusanbupati/KDH,dst.

Keputusanyang dikeluarkan oleh badanatau pejabat tata usaha negara (dalm arti

beschiking) harus sesuai dengan peraturanperundangan undangan yang mendasarikeputusan yang bersangkutan.


12/26

II. Peraturan-peraturan Kebijaksanaan(Beleidsregels, Policy Ruler)

Pelaksanaan pemerintahan sehari hari

menunjukan betapa badan ataupejabat negara seringkali menempuhpelbagai langkah kebijaksanaan

tertentu, antara lain menciptakan apayang kini sering dinamakan peraturankebijaksaan(beleidsregels, policy

rule).


13/26

Produk semacam peraturan

kebijaksanaanini tidak terlepas dari

kaitan penggunaan freies ermessen,

yaitu badan atau pejabat tata usaha

negara yang bersangkutanmerumuskan kebijaksanaannya itu

dalam berbagai bentuk jurisdische

regels, seperti halnya peraturan,pedoman, pengumuman surat edaran

dan mengumumkan kebijaksanaan itu.


14/26

Suatu peraturan kebijaksanaan pada

hakekatnya merupakan produk dari perbuatan

tata usaha negara yang bertujuan naar buitengebrachi schrifielijk beleid (menampakan keluar

suatu kebijakan tertulis)namun tanpa disertai

kewenangan pembuatan peraturan dari badanatau pejabat tata usaha negara yang

menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut.

Peraturan-peraturan kebijaksanaan dimaksud

pada kenyataanya telah merupakan bagian dari

kegiatan pemerintahan (bestuuren) saat ini


15/26

Peraturan peraturan kebijaksanaan bukan

merupakan peraturan perundang undangan.

Badan yang mengeluarkan peraturan peraturan

kebijaksanaan adalah in casu tidak memilki

kewenangan pembuatan peraturan(wetgevende bevoegdheid).

Besturan peraturan kebijaksanaan juga tidak

mengikat hukum secara langsung namun

mempunyai revelansi hukum.


16/26

Peraturan peraturan kebijaksanaan memberi

peluangbagaimana suatu badan usaha negaramenjalankan kewenangan pemerintahan

(beschikingbevoegdheid).

Hal tersebut dengan sendirinya harus dikaitkan

dengan kewenangan pemerintahan atas dasar

penggunaan discretionairekarena jika tidak

demikian maka tidak ada tempat bagi peraturanperaturan kebijaksanaan.


17/26

III. Rencana (Het Plan)

Pada negara hukum moderen, rencanasebagai figure hukum dari hubungan

hukum administrasi tidak dapat lagi

dihilangkan dari pemikiran.

Rencana-rencana dijumpai pada pelbagai

bidang kegiatan pemerintahan misalnya

pengaturan tata ruang, pengurusan

kesehatan dan pendidikan.


18/26

Rencanamerupakan keseluruhan tindakan yang saling

berkaitan dari tata usah negara yang mengupayakan

terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur)

Suatu rencana perumusan terdiri dari bagian berikut ini:

Peta Perencanaan. Disini terdapat peruntukan dari tanah

dimaksud. Peta perncanaan itu dapat dipandang sebagai

suatu himpunan keputusan yang saling berlainan.

Peta Berkenaan Dengan Penggunaan (Pemanfaatan).

Peraturan berkenaan penggunaan (pemanfaatan) ini dapat

dipandang sebagai peraturan perundang undangan.

Bagi wilayah dari rencana itu dapat diberlakukan secara

berulang kali.


19/26

Pada dasarnya, rencana-rencana pembangunan

yang dibuat oleh badan badan tata usah negara

didasarkan pada besarnya porsi belanja dansubsidi dalam anggaran pendapatan belanja

negara (APBN) bagi kegiatan tiap sektor dari

departemen /non departemen dan jawabanyang bersangkutan.

Besarnya anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN) dari tiap tahun anggaran

ditetapkan dengan undang undang.


20/26

Terdapat beberapa rencana pembangunan

yang secara langsung menimbulkan akibat

hukum bagi seorang warga atau badanhukum perdata.

Adakalanya suatu rencanaperuntukkankepentingan umum dapat menyebabkan

seseorang warga atau badan hukum

perdata kehilangan hak atas tanahnyasendiri manakala hak tanah itu dicabut

guna kepentingan umum.


21/26

Dikemukakan bahwa setiap rencanakegiatanyang diperkirakan mempunyai dampak

terhadap lingkungan hidupwajibdibuatkanpenyajian informasi lingkungan apabilakegiatan itu merupakan:

Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

Eksploitasi sumber daya alam baik yang sudahdiperbaharui maupaun yang tidak diperbaharui

Proses dan kegiatan yang secara potensialdapat menimbulkan pemborosan, kerusakan

dan kemerosotan pemanfaatan sumber dayaalam

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat

mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya.

IV PENGGUNAAN SARANA SARANA HUKUM


22/26

IV. PENGGUNAAN SARANA SARANA HUKUMKEPERDATAAN

(Gebruik Van privaatrecht/civil instruments)

Badan hukum atau pejabat tata usaha negara bertindakmelalui 2 (dua) macam peranan, yakni :

Selaku pelaku hukum publik yang menjalankan

kekuasaan publik yang dijelmakan dalam kualitaspenguasa seperti badan-badan tata usaha negara danpelbagai jabatan yang diserahi wewenang penggunaankekuasaan politik.

Selaku pelaku hukum keperdataan yang melakukanpelbagai perbuatan hukum keperdataan seperti halnyamengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa,pemborongan dan sebagainya yang dijelmakan dalam

kualitas badan hukum.


23/26

Selaku pelaku hukum publik, badan atau pejabat

tata usaha negara memiliki hak dan wewenang

istimewa untuk menggunakan dan menjalankankekuasaan publik.

Berdasarkan penggunaan kekuasaan publikdimaksud, badan atau pejabat tata usaha negara

dapat secara sepihak menetapkan pelbagai

peraturan dan keputusan yang mengikat wargadan peletakkan hak dan kewajiban tertentu dan

karena itu menimbulkan akibat hukum bagi

mereka itu.


24/26

UU No 5 Tahun 1986 menegaskan

bahwa keputusan tata usaha

negara yang merupakan

perbuatan hukum perdata tidak

termasuk keputusan tata usahanegara dalam arti beschiking yang

dapat dibawakan ke hadapanhukum Pengadilan Tata Usaha

Negara (Pasal 2 butir b).


25/26

Pelaksanaan pemboronganuntuk

suatu proyekdan pembeliandalam jumlah barang tertentu atau

jasa dilakukan melalui :

Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung.


26/26

sarana-sarana hukum lainnya.pdf

Documents