saran/masukan pada musrenbang rkpd kab …
TRANSCRIPT
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Drs. Anton Purwanto OPD/Lembaga : Camat Padureso
SARAN/MASUKAN :
1. Air bersih (Bidang IK)
Padureso memliki sumber air berupa waduk wadaslintang, namun kondisi di masyarakat masih kekurangan air bersih (dari sembilan desa, 7 desa masih kesulitan air). Untuk itu kami mengusulkan pembangunan sarana pengelolaan air bersih secara komunal, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di lingkungan masyarakat desa kecamatan padureso Jawaban: (bidang Infrastruktur) Terimakasih atas masukannya. Pembangunan jaringan air bersih dapat dilakukan melalui skema pemberdayaan masyarakat yatu program Pamsimas. Desa dapat mengajukan proposal usulan, nanti akan diverifikasi dan divalidasi kelayakannya oleh Pakem Pamsimas dan DPUPR. Syarat utamanya adalah tersedianya mata air yang mencukupi dan tersedianya partisipasi masyarakat (swadaya dan dana).
2. Pembangunan Jalan Lingkar (Bidang IK) Sebagian besar kondisi geografis kecamatan padureso mmerupakan wilayah pegnungan, Jalan penguhubung antar desa yang menghubungkan desa padureso, kalijering dan kaligubug ssat ini kondisinya rusak berat. Untuk itu kami mengusulkan adanya peningkatan Jalan terseut untuk memperlancar arus lalulintas atar desa. Sebagai laporan, bahwa jalan tersebut sudah di survei langsung oleh komisi D DPRD dan warga juga siap untuk menghibahkan tanahnya, untuk pelebaran jalan apabila jalan terebut akan dinaikan statusnya menjadi jalan kabupaten. Jawaban: (bidang Infrastruktur) Terimakasih atas masukannya. Sesuai pasal 62 ayat (3) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan status suatu ruas jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terakhir Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/889 Tahun 2017 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, tanggal 2 Agustus 2017. SK Penetapan Jalan tersebut diubah secara berkala dilakukan paling singkat lima tahun, berarti pada tahun 2022. Mekanisme perubahan fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan diatur dalam pasal 64, sebagai berikut: 1.Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila: a.berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya; b.semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi; c.lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau d.oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya. 2.Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
3.Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
3. Wisata Waduk Wadaslintang (Bidang PSDA) Padureso mempunyai potensi wisata unggulan berupa waduk wadaslintang. Salah satu desa diwilayah kecamatah Padureso saat ini juga telah ditetapkan menjadi desa wisata binaan dari PDAB Provinsi jawa Tengah. Untuk mendukung pengembangan wisata di Kecamatan Padureso, kami mengusulkan Revitalisasi Gardu Pandang yag berada di Gunung Mujil Desa Padureso yang saat ini kondisinya memprihatinkan dan tidak terawatt Jawaban: Gardu pandang Waduk Wadaslintang merupakan kewenangan propinsi. Untuk usulan revitalisasi akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan yang berwenang. Gardu Pandang yang di Gunung Mujil Desa Padureso lokasinya yang di atas polsek Padureso. Yang membangun dulu dari proyek Wadaslintang/ Kementerian PU / BBWSO, tetapi terinformasi dulu kita juga pernah memperbaiki nya. Sesuai dengan Perjanjian kerjasama pengelolaan obwis waduk wadaslintang dengan pemkab Wonosobo masuk dalam wilayah Pengelolaan
4. Revitalisasi Pasar Desa (Bidang PSDA) Di Desa Padureso terdapat pasar desa, yang sudah tidak bisa menampung seluruh pedagang, setiap pasaran (pasar pon) jumlah pedagang meluap ke jalan sehingga mengganggu lalu lintas di jalan Raya wadaslintang. Selain itu, kondisi los di pasar tersebut juga sudah rusak berat, untuk itu kami mengusulkan Revitalisasi pasar desa guna perbaikan los pasar. Jawaban Bidang PSDA: Pasar pon yg sekarang ada, milik Desa Padureso jadi untuk pasar desa leading sektor nya Dispermades. Krn yg dimaksud pak camat itu perbaikan los yg ada saat ini, jd wewenangnya ada di Dispermades
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Alwi Mauli, SE OPD/Lembaga : BPBD
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) mohon agar ditambah sehingga, Apabila terjadi situasi darurat di tahun mendatang, sudah tersedia anggaran yang siap dan tidak menggeser kegiatan lain dalam APBD (Bidang IK)
SARAN/ MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : H. Helmy Sobri, S.Sos OPD/Lembaga : Delegasi Kantor Kesbangpol
Permohonan penambahan Anggaran Usulan dari DHC BPK 45 dalam rangka penyusunan Buku Sejarah. Perjuangan Rakyat Kebumen Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Adapun Kronologinya sebagai berikut: Usulan melalui Kesbangpol Kabupaten Kebumen dan selanjutnya Audensi dengan Bupati Kebumen pada tanggal 18-3-2020 yang dihadiri pula oleh Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kominfo dan dari DHC 45 Kebumen (5 orang) Mendapat Respon Positif dari Bapak Bupati dan Dinas-dinas terkait dan beliau menyarankan untuk leading sektornya adalah Dinas Pendidikan (Bapak Aminudin) cq. Kabid Kebudayaan. (Bidang PPM) Jawab : DHC BPK 45 Kab. Kebumen tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar 25.000.000 di belanja tidak langsung. Sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2018 bahwa pemberian hibah tidak bisa diberikan terus menerus pada setiap tahun anggaran sehingga mengingat DHC BPK 45 tahun 2019 dan 2020 sudah menerima bantuan hibah, jadi tahun 2021 sudah tidak bisa mendapat hibah kembali.
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Nurtaqwa Setyabudi, SH OPD/Lembaga : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapten Kebumen Dasar Surat Edaran (SE) Mendagri tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 080/14192/Sj, Tentang
Optimalisasi forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Saran usulan secara lisan
dari Dandim 07/09 Kebumen dan Kapolres Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
Kebutuhan Sekretariat:
Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kebumen
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen
Kasi Ideoloi dan Kewaspadaan Kantor Kesbangpol Kebumen
3 orang Staf Ideologi dan Kewaspadaan Kantor Kesbangpol Kebumen
Total Kebutuhan Anggaran : Rp. 21.450.000
Honorarium
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kebumen untuk Kegiatan
(Rakor/Kungker/ Inspeksi dan kegiatan lainnya) selama 11 x Bulan
Bupati
Wakil Bupati
Komandan Kodim 07/09
Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen
Kepala Pengadilan Negeri Kebumen
Ketua DPRD Kab. Kebumen
3 Orang Wakil Ketua DPRD
Total Kebutuhan Anggaran : Rp.231.000.000
Biaya Anggaran
Kegiatan Rakor/ Kunker/ Inspeksi dan Kegiatan lainnya selama 11x bulan membutuhkan
anggran per kegiatan Rp. 50.000.000 x 11 kali
Total Jumlah Kebutuhan anggran kegiatan selama 11 kali bulan : Rp.550.000.000
Perjalanan Dinas
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi (Jawa Tengah) dan Luar Daerah DKI Jakarta
Dalam Daerah Jawa Tengah : Rp. 45.000.000 (3 kali 1.500.000 x 10 orang)
Dalam Daerah DKI Jakarta : Rp. 60.000.000 (3 kali 2.000.000x 10 orang)
Total Kebutuhan Perjalanan Dinas : Rp. 105.000.000
Jumlah Anggaran Total Keseluruhan untuk Optimalisasi Forum Koordinasi Pimpinan daerah
(Fokopimda) Kabupaten Kebumen : Rp. 907.450.000
(Bidang PPM)
Jawab : Terima kasih atas saran dan masukannya. Menjadi bahan pembahasan dalam RKPD 2021.
Pertimbangan :
1. Sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 26 ayat 2 dan
3 menjelaskan bahwa Forkompimda Kabupaten terdiri dari Ketua adalah Bupati yang
beranggotakan pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksanaan, dan Pimpinan
Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah. Berarti untuk usulan Kesbagpol harus ditelaah
kembali karena yang diusulkan berjumlah 10 orang.
2. Dalam Renja Kesbangpol Tahun 2021 untuk fasilitasi Forkompimda belum tercover.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Drs. Asep Nurdiana, MSi OPD/Lembaga : BKPPD Kab. Kebumen BAGUS
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Hj. Dyah Woro Palupi OPD/Lembaga : Inspektur Kab. Kebumen
1. Pada Hal II.49 dan II.50 Tenaga Kerja. Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2020, angka-
angkanya mohon untuk di-cek kembali, yaitu:
a. Angka Pengangguran Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebesar 4,76% (tertulis di
hal.II49) dari total Angkatan Kerja. Pada hal.II.50, terdapat 32,356 orang penganggur
dari 553.667 angkatan kerja. Dari data tersebut berarti Angka Pengguran
(32.357:553.667)x100%= 5,84%
Pertannyaannya mana angka pengangguran 2019 yang benat, apakah 4,76% atau
584% (Versi hitungan tersebut)? (Bidang PSDA)
Jawaban :
Rincian data yang diperoleh dari BPS adalah sebagai berikut :
-Jumlah angkatan kerja : 616. 494
-Bekerja : 587.170
-Menganggur : 29.324
Sehingga angka pengangguran = (29.324/616.494) x 100% = 4,76%
Data akan diperbaiki.
b. Pada hal.II.50 tertulis jumlah total sebanyak 13.170 orang dari data yang ada yaitu
19+11.068+843+1.157= 13.087 orang.
Pertanyaannya, mana yang benar apakah 13.170 atau 13.087 orang dengan catatan
ada data (Keterangan yang belum diklik)
Jawaban: Jumlah tenaga kerja yang belum ditempatkan sampai akhir tahun 2019
adalah dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu SD sebanyak 19 orang,
SLTP sebanyak 11.068, Diploma 843 orang, dan sebanyak 1.157 orang dengan jumlah
total sebanyak 13.170 orang
2. Penulisan pada Tabel III.1 pada hal. III.4 untuk Tingkat Pengangguran Terbuka agar
konsisten dengan Tingkat Pengangguran pada Hal II.49 (bila sudah dirasa betul). (Bidang
PSDA)
Jawaban:
Pada Tabel III.1 akan diperbaiki sesuai dengan data yang ada pada hal II.49
3. Pada Tabel II.48 terkait Jumlah Permohonan Sertifikat. Rekomendasi Tindak Lanjut LHP
BPK, permohonan sertifikat ke BPN agar segera diselesaikan dengan mendasarkan jumlah
Tanah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum disertifikatkan (harus dihitung
kebutuhan anggarannya, bukan dibalik seadanya anggaran baru dihitung tanah yang akan
disertifikatkan). (Bidang PPM)
Jawab :
Terimakasih atas sarannya, akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan karena kemampuan
APBD dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah milik Pemda terbatas.
4. Pada Tabel III.3 hal III.7 bahwa Belanja Modal sebesar Rp 404.566.996.859,- (13% dari
Total Belanja), kiranya perlu ditambah dengan cara mengurangi Belanja Barang /Jasa
ditambahkan ke Belanja Modal, dengan mempertimbangkan berlakunya Perpres No. 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih Demikian untuk menjadikan
maklum dan terima kasih (Bidang PPP)
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Kristiana Marahastuti OPD/Lembaga : Dinas Pertanian dan Pangan
SARAN/ MASUKAN:
Agar usulan Pokok Pikiran DPRD diusulkan sampai pada nama kelompok taninya dan dipasikan
kelompok tersebut memang benar-benar memerlukan bantuan tersebut dan belum pernah
mendapatkan bantuan sejenis.
(Bidang PSDA)
Jawaban: Poin-poin tersebut telah disampaikan di dalam panduan mekanisme pokok pikiran DPRD. Selanjutnya TAPD akan terus berupaya memperbaiki proses komunikasi dengan DPRD agar usulan dapat sesuai dengan panduan yang telah disampaikan.
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Retno Handarwati OPD/Lembaga : Dinas Pertanian dan Pangan
SARAN/ MASUKAN:
Agar usulan musrenbang sejak dari musrenbangdes dapat jelas dan terinci sehingga OPD tidak
bingung untuk memvalidasi
Agar Usulan dari Desa/ Kecamatan ada paraf dari bidang di OPD terkait
(Bidang PPP)
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Ifah Ismatul Banat OPD/Lembaga : Dinas Pertanian dan Pangan
- Sudah berjalan baik semua
- Sebagai masukan untuk hasil musrenbangdes dan musrenbangcam bisa diinformasikan
langsung ke OPD, diharapkan bisa langsung diakses OPD untuk dilaksankan identifikasi
lapangan lebih dini
- Terimakasih
(Bidang PSDA dan PPP)
Jawaban: Mekanisme pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan dan musrenbang
kecamatan sudah melibatkan perangkat daerah pengampu urusan sektoral sebagaimana
tertuang di dalam petunjuk teknis. Hal tersebut dimaksudkan agar perangkat daerah dapat
mengawal usulan dari masyarakat sedini mungkin. Namun karena adanya keterbatasan
kuantitas SDM perangkat daerah, tidak semua perangkat daerah dapat menghadiri
musrenbang desa/ kelurahan dan musrenbang kecamatan. Masukan ini akan kami gunakan
sebagai bahan perbaikan, terutama dalam mekanisme pelaporan hasil musrenbang desa/
kelurahan dan musrenbang kecamatan, sehingga usulan dapat tersampaikan sedini mungkin
ke masing-masing perangkat daerah terkait.
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Daejin, SE OPD/Lembaga : Dinas Pertanian dan Pangan
Saran sebaiknya usulan pokir atau kuota kecamatan harus sesuai kebutuhan sesuai dengan
teknis. Banyak usulan kuota atau pokir yang tidak sesuai dengan teknis sehingga akan
menyulitkan OPD dalam memutuskan lokasi. Pada umumnya tidak mengetahui teknis
kebutuhan di lapangan/ petani gapoktan.
(Bidang PPP dan PSDA)
Poin-poin tersebut telah disampaikan di dalam panduan mekanisme pokok pikiran DPRD maupun kuota kecamatan. Masukan ini akan kami gunakan sebagai bahan perbaikan, terutama dalam proses komunikasi dengan DPRD dan kecamatan agar usulan dapat sesuai dengan panduan yang telah disampaikan.
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Taruminingsih, A.Md OPD/Lembaga : Dinas Pertanian dan Pangan
SARAN/MASUKAN : 1. Fasilitas validasi usulan desa (Musrenbangdes) oleh OPD pada
aplikasi SIMPER diharapkan ada menu reasoningnya, ada menu pembeda untuk yang diakomodir/dilaksanakan, tidak diakomodir/tidak dilaksanakan dan ada menu upload proposal dari kelompok pengusul.
2. Fasilitas validasi usulan Kuota Kecamatan oleh OPD pada aplikasi SIMPER diharapkan ada menu reasoningnya, ada menu pembeda untuk yang diakomodir/dilaksanakan,tidak diakomodir/tidak dilaksanakan dan ada menu upload proposal dari kelompok pengusul.
3. Untuk menu Pokok-pokok pikiran DPRD ada pembeda validasi antara "Ya" diakomodir dan "Ya" tidak diakomodir dan ada menu upload proposal dari kelompok pengusul.
4. Berdasarkan Materi Musrenbangkab untuk Pokok-pokok pikiran DPRD yang ada di Distapang 116 Usulan, yang mana 17 usulan merupakan usulan baru setelah Forum OPD sedangkan 77 usulan sudah dilakukan verval untuk bahan forum OPD dan dapat dilaksanakan, namun yang 22 usulan sudah diverval sebagai bahan Forum OPD namun tidak bisa dilaksanakan dan masuk dalam materi musrenbangkab. Mohon tindak lanjutnya.
(Bidang PSDA dan PPP)
Jawaban: Masukan tersebut akan kami gunakan sebagai bahan perbaikan aplikasi SIMPER.
Terkait usulan pokok pikiran DPRD, TAPD akan melakukan komunikasi dan konfirmasi lebih
lanjut untuk memastikan usulan yang dapat dilaksanakan secara teknis.
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Ir. Ika Rahmawati OPD/Lembaga : Dinas Pertanian dan Pangan
1. Pada saat pembuatan pedoman/ juknis Musrenbang baiknya sudah disampaikan bahwa
“proposal” yang sudah bay name by addres harus sudah ada pada saat musrenbangdes
2. Dihimbau kepada Kepala OPD agar masyarakat Pendamping Kecamatan ikut
musrenbangdes dengan membawa Program-Program OPD dan standar harga sesuai
Perbub
Ke 2 hal tersebut untuk mempermudah dan mempercepat verifikasi dan validasi
(Bidang PSDA dan PPP)
Jawaban: Poin-poin tersebut telah disampaikan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan
musrenbang desa/ kelurahan, termasuk di dalamnya daftar program/ kegiatan indikatif
yang dapat diusulkan di masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya masukan akan
kami gunakan sebagai bahan perbaikan mekanisme perencanaan dari tingkat desa/
kelurahan.
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Dra. Sri Winarti, MH OPD/Lembaga : LSM Bina Insani/ Delegasi BKPPD
A. Terkait penanganan wabah corona; (Bidang PPM dan IK)
1. Dibentuk struktur organisasi/ gugus tugas yang terorganisir dan terkonsolidasi
dengan baik mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa
Jawaban PPM : Telah dibentuk Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 dan posko
ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Jawaban IK: Terimakasih masukannya. Penanggulangan bencana covid.19
ditangani oleh Gugus Tugas Covid.19 sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku sesuai protokol covid.19 dari Pemerintah.BPBD Kabupaten Kebumen
senantiasa berkoordinasi dengan semua pihak yang bersangkutan di Pusat,
Provinsi dan Kabupaten. Mohon dukungan dan kerjasamanya
2. Surat edaran dari kemendagri dan kemendes, surat dari provinsi terkait wabah
corono harap disatukan tindak lanjutnya menjadi satu surat edaran Bupati agar
tidak berjalan sendiri-sendiri
Jawab :
3. Membuat posko pada setiap gugus tugas (desa, kecamatan, kabupaten)
4. Membuat SOP standar minimal peralatan dan pelayanan
5. Membuat analisa kebutuhan anggaran dengan asumsi kondisi paling buruk,
meliputi:
- Anggaran untuk sosialisasi
- Anggaran untuk penanganan kasus
- Anggaran untuk penanganan dampak sosial maupun ekonomi
Kewenangan pemkab dari dana APBD
Kewenangan Pemdes dari dana APBDes
6. Membuat instruksi lebih kongkrit tentang:
- Tata cara musdus dimasa darurat bencana
- Petunjuk teknis tentang perubahan APBDes dalam penanganan covid-19
Parameter mana yang bisa digunakan
Rekening apa saja yang bisa di pakai
Membuat templet RAB sehingga memudahkan kinerja tingkat bawah yang
mencerminkan kesatuan penanganan namun tetap mengakomodir lokalitas.
Jawab : Terima kasih atas masukannya, dan Pemda tetap mengacu pada pelaksanaannya
(Terkait Guggus Tugas Kecamatan dan Desa, sudah ada SOP Kesehatan telah ada, kajian dan
analisa kebutuhan anggaran telah dilakukan (Social safety net dan Economy safety net).
B. Terkait rogram dan kegiatan Dinas Pendidikan untuk menghadapi era globalisasi, era
industri 4.0, untuk menghadapi kemiskinan dan pengangguran maka kunci utama dan
pertama adalah pembangunan SDM agar anguh kreatif, inovatif serta memiliki jiwa
kewirausahaan. Maka program dan kegiatan yang berdampak langsung pada hal
tersebu harus diprioritaskan. Namun cukup disayangkan program dan Kegiatan di dinas
pendidikan saat ini masih didominasi oleh pembangunan fisik (RKB dan Rehab). Jawab : Terima kasih atas pencermatannya, akan kami koodinasikan kembali dengan Dinas Pendidikan.
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Dra. Sri Winarti, MH OPD/Lembaga : LSM Bina Insani/ Delegasi BKPPD
Padahal sarpras itu sifatnya hanya penunjang, bukan tupoksi pokok dari disdik. Urusan
sarpras bisa dilakukan DPU. Untuk itu kami berharap: (Bidang PPM)
- Anggaran rutin dari DAU prioritas untuk memenuhi kegiatan peningkatan SDM
terlebih dahulu. Karena sarpras adajuga dari DAK, Banprop dan juga pokir. Lebih
dari 63% dari DAU setelah dipotong BOS dan honor GTT - Program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas guru, program dan kegiatan
lomba-lomba, serta kegiatan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha agar
mendapatkan prioritas dengan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke
tahun. Ingat UN akan dihapus maka pemkab harus merumuskan prioritas apa
yang akan diambil agar SDM peserta didik di Kebumen memiliki keunggulan dan
bisa bersaing ditingkat lokal, nasional dan global.
Jawab : Terima kasih atas masukannya, dan akan menjadi pembahasan serta akan kami
koordinasikan dengan Dinas Pendidikan.
c. Terkait jaminan kesehatan pegawai dan guru di sekolah swasta kenyataannya banyak
pegawai dan guru di sekolah swasta yang pendapatannya dibawah UMK. Hal ini
dikararenakan tingkat ekonomi peserta didik rendah, pemasukan sekolah
mengandalkan dana BOS dari pemerintah. Maka sangat berat/tidak mampu kalau
harus membayar iuran BPJS sebesar 5% dari upah minimum Kabupaten. Kalau
dibebankan kepada yayasan maka perlu diingat yayasan itu bukan lembaga profit.
Oleh karena itu perlu solusi dari pemkab apakah akan disubsidi (mengingat para guru
dan karyawan sekolah swasta ini adalah pahlawan yang membantu pemerintah dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa)
Aturan iuran 5% dari upah yang mereka terima saja bukan 5% dari UMK kabupaten.
(Bidang PPM)
Jawab : Aturan terkait pembayaran BPJS Kesehatan 5% (4% Pemberi kerja, dan 1% dari
Pekerja) sudah ada aturannya.
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : OPD/Lembaga : MUI Kabupaten Kebumen
1. Masalah infrastruktur: (Bidang IK)
- Jalan yang rusak parah agar diperbaiki, agar meminimalisir kecelakaan
- Lingkungan kumuh agar Dinkes/ DPU PR untuk dapat menindaklanjuti
- Pariwisata / Tempat hiburan yang dapat menimbulkan bahaya
Jawaban :
Terimakasih masukannya. Berdasarkan data DPUPR bulan Januari 2020, Panjang Jalan
Kabupaten adalah 960,358 km, dengan kondisi 54,691 km (54,7%) baik, 19,537 km
(19,5%) sedang, 12,614 km (12,6%) rusak ringan dan 13,158 km (13,2%) rusak
berat.Pemeliharaan ruas jalan yang rusak menyesuaikan prioritas dan kondisi keuangan
daerah. Khusus untuk penambalan jalan rusak oleh unit reaksi cepat jalan rusak DPUPR
Bidang Binamarga, sudah dianggarkan 8 milyar di RKPD 2021. Mohon dukungan dan
kerjasamanya.
Kegiatan penanganan lingkungan kumuh di perkotaan dengan luasan dibawah 10 Hektar
menjadi kewenenangan kabupaten dan ditangani oleh Disperkimlh. Indikator
penangangan kumuh dibagi menjadi 7 + 1 indikator, yaitu Bangunan Gedung, Jalan
Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah,
Pengelolaan Persampahan, Ruang Terbuka Publik, serta Pengamanan Kebakaran. Untuk
tahun 2021 diprioritaskan di lingkungan kumuh perkotaan Prembun dan Kutowinangun.
Adapun daerah permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani sebanyak 3.278
Ha (25,83%) yang kebanyakan terdapat di daerah non program Kota Tanpa Kumuh
(Kotaku), yaitu Kecamatan Prembun, Kutowinangun dan Karanganyar.
Kemenpupr mempunyai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk penanganan
lingkungan kumuh di perkotaan dengan luasan diatas 20 Hektar. KOTAKU telah tuntas
menyelesaikan kumuh kewenangan pusat di kecamatan Gombong dan Karanganyar
pada tahun 2019.
2. Masalah yang berkaitan dengan pengembalian Halal dan Toyib (Bidang PPM)
- Beberapa bulan sebelum ada wabah corona Kabupaten Kebumen sebagai tempat
launching buku tentang penyembelian Halal, Mudah-mudahan Bapak Bupati/ Pemda
dapat memfasilitasi hal tersebut karena sangat penting kaitannya dengan makanan
yang halal/ toyyib.
- Jawab : Terkait Fasilitasi Sertifikasi Halal diampu Bidang PSDA (OPD Disperindag)
3. Menepis Isu “SARA” dengan cepat penyebaran penularan wabah covid-19 yaitu: (Bidang
PPM)
- Atas dasar Fatwa MUI Pusat/ Daerah tentang pelaksanaan shalat jumat hal ini MUI
Kabupaten sudah memberi jawaban dari segi syari agama dan aturan Pemerintah agar
jamah dapat selamat tidak kesusahan/ tidak menularkan
Jawab : Terima kasih atas masukanya.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Drs.Eko Widianto OPD/Lembaga : Dinsos PPKB
SARAN/MASUKAN :
1. Pembangunan gudang logistik bencana (1 Milyar) 2. Pembebasan tanah, lahan parkir tamu dan mobil operasional
(1,5 Milyar) 3. Pemberian tali asih pada taruna tanggap bencana (TAGANA) 150
juta 4. Pemberian bantuan operasional pada Komisi Daerah, lanjut usia
(Komda Lansia) 50 juta. (BIDANG PPM) Jawaban: Terimakasih masukannya, akan dijadikan bahan pada pembahasan RKPD Tahun 2021 dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan belanja APBD Tahun 2021.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Siti Nuriatun Fauziyah OPD/Lembaga : Dispermades P3A
SARAN/MASUKAN :
1. Kabupaten Kebumen terdiri 449 desa. Kalau akan membangun Kebumen kita harus membangun 449 desa. Oleh karena itu, pembangunan desa setidaknya bisa masuk dalam prioritas pembangunan Tahun 2021.
2. Di Desa ada beberapa kelembagaan yang perlu dilaksanakan pembinaan bagi kelembagaan Desa sehingga penganggaran untuk Capacity Building kelembagaan dan SDM perangkat Desa.
(BIDANG PPM) Jawaban: Terimakasih masukannya, akan dijadikan bahan pada pembahasan RKPD Tahun 2021 dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan belanja APBD Tahun 2021.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Herlina Januarita OPD/Lembaga : Dispermades P3A
SARAN/MASUKAN :
Saran untuk anggaran mendekati yang untuk APIP agar pengawasan untuk Desa juga ditingkatkan, mengingat Anggaran yang masuk ke Desa cukup besar
(BIDANG PPM)
Jawab: Untuk penganggaran pengawasan masih mempertimbangkan jumlah personil yang ada di Inspektorat.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Ahmad Zen Kholik OPD/Lembaga : Forum BPD Kab. Kebumen
SARAN/MASUKAN :
1. Untuk bisa menambah alokasi dana operasional BPD se
Kabupaten Kebumen 2. Mengalokasikan dana tunjangan kinerja bagi seluruh anggota BPD
se Kabupaten Kebumen 3. Mohon bisa di adakan silaturahmi satu tahun satu kali dengan
seluruh anggota BPD dengan Bupati. 4. Ucapan terima kasih karena Forum BPD sudah diikutkan dalam
Musrenbang Kabupaten Tahun 2020, Semoga tahun depan di undang lagi.
(BIDANG PPM) Jawab: 1. Akan menjadi bahan pembahasan 2. Akan menjadi bahan pembahasan 3. Akan menjadi bahan pembahasan 4. Terimakasih atas masukannya.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : - OPD/Lembaga : -
SARAN/MASUKAN :
1. Hal. II-49 dan II-50 (Tenaga kerja pada rancangan awal RKPD Tahun 2021 angka-angkanya mohon untuk di cek kembali yaitu:
- Angka Pengangguran Kab. Kebumen Tahun 2019 = 4,76% (di halaman II-49), dari total angkatan kerja pada hal II-50, terdapat 32.357 orang penganggur dari 553.667 angkatan kerja. Dari data tersebut berarti
𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 =32.357%
2𝑎553.667𝑥 100% = 5,84%
Pertanyaan : Angka pengangguran 2019 yang benar 4,76% atau 5,84% (versi hitungan data tersebut)
2. Pada hal. II-50 dengan jumlah total sebanyak 13.170 orang dari data yang ada : 19 orang + 11.068 + 843+1.157 = 13.087 Pertanyaan : ∑ yang benar 13.170 orang atau 13.087 orang ? (Catatan ada data (Keterangan yang belum diketik)
3. Penulisan pada tabel III.1 halaman III-4 untuk tingkat pengangguran terbuka agar konsisten dengan tingkat pengangguran pada halaman II-49 (bila sudah dirasa betul).
4. Terkait dengan tabel II-48 ∑ Permohonan sertifikat, usul agar tindak lanjut LHP BPK beberapa waktu lalu segera terselesaikan Permohonan Sertifikat ke BPN agar mendasarkan pada jumlah Tanah Pemkab yang belum disertifikatkan baru di hitung, kebutuhan anggaran, bukan dibalik sedanya anggaran baru dihitung tanah yang akan disertifikatkan.
5. Tabel III-3 halaman III-7 Belanja Modal 404.566.996.859 (13 @ dari total belanja). Kiranya perlu ditambah dengan cara mengurangi belanja barang dan jasa ditambahkan ke belanja modal, dengan mempertimbangkan belanja Barjas No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
(BIDANG PPP)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Dandim 0709/Kbm OPD/Lembaga : Pasiter Dim 0709/Kbm
SARAN/MASUKAN :
a. Bidang Bakti TNI 1). Anggaran TMMD Sengkuyung agar ditambah, khususnya untuk SST Kodim yaitu penambahan uang saku. Sementara dalam TMMD Sengkuyung, untuk SST hanya didukung akomodasi/makan dan transport 2). Program Karya Bakti TNI agar bisa disinergikan dengan program pembangunan dari Pemda.
b. Bidang Wanwil Pembinaan Wasbang dan Bela Negara agar bisa disinergikan antara Kodim dan Kesbangpol Kebumen.
c. Bidang Komsos Kegiatan Komsos Kreatif yang berkaitan dengan pelestarian budaya khususnya di wilayah Kebumen agar disinergikan dengan Disporawisata dan Disdik Kebumen.
d. Bidang Keamanan Dalam rangka mendukung Patroli Keamanan dan Kesiapsiagaan di wilayah Kab. Kebumen dimohon Pemda Kebumen memberikan bantuan kendaraan 5 unit Kendaraan Patroli. ( 1 unit Ran Ambulance Single Cabin) 5 Unit terdiri dari:
- Rowokele 1 unit
- Gombong 1 unit
- Kebumen 1 unit
- Kutowinangun 1 unit
- Prembun 1 unit
(BIDANG PPM) Jawab:
a.Anggaran TMMD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
b.Terima kasih atas masukannya dan selama ini telah dilakukan sinergitas dalam pembinaan
wasbang.
c.Terima kasih atas masukannya
d.Terima kasih atas masukannya
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Eko Budiono OPD/Lembaga : Dinas Pendidikan
SARAN/MASUKAN :
Dalam Lampiaran Rancangan Awal RKPD yang rencana APBN DAK dan Non DAK pada bidang pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Rincian Lembaga PAUD Negeri yang di bina Detail Rincian TK Pertiwi Kebumen dan TK Pertiwi Kuwarasan, seharusnya bukan TK Pertiwi akan tetapi TK Pembina Kebumen dan TK Pembina Kuwarasan (BIDANG PPM) Jawab: Akan kami cermati kembali dan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Adi Subarkah OPD/Lembaga : Delegasi Kecamatan Sadang
SARAN/MASUKAN :
1. Dalam rangka pengembangan wisata dan dalam rangka ikut mendukung program Geopark- Geowisata Karangsambung-Karangbolong, maka kami akan sangat mendukung. Salah satu penunjang wisata di kawasan yang masuk dalam Geopark-Geowisata Karangsambung-Karangbolong adalah Jembatan di Dusun Gentan, Desa Seboro, Kecamatan Sadang yang menuju ke Kawasan “Lava Bantal/ Watu Kelir” di Dusun Gentan (Proposal sudah di Disposisi oleh Bupati kepada Dinas PUPR dan sudah di tinjau, akan tetapi belum ada tindak lanjut).
2. Pembangunan Jalan Poros Desa Kedunggong Kec. Sadang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo.
(BIDANG IK) Jawaban: (BIDANG IK) 1.Terimakasih atas masukannya. DPUPR berwenang membangun/memelihara jembatan kabupaten yaitu jembatan yang menghubungkan ruas jalan kabupaten. Jembatan yang dimaksud di dukuh Gentan masuk kewenangan Pemerintah Desa 2.DPUPR berwenang membangun/memelihara jalan kabupaten. Apabila jalan tersebut masuk jalan poros desa maka dapat ditangani oleh pemerintah desa, atau melalui skema bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Musirudin OPD/Lembaga : Kecamatan Sadang
SARAN/MASUKAN :
1. Jalan Sadang Wetan, Kedunggong Kabupaten Wonosobo menjadi Prioritas 2021 (BIDANG IK) Jawaban: (BIDANG IK) Terimakasih masukannya. Menurut data DPUPR bulan januari 2020, kondisi jalan kabupaten ruas Sadang Wetan – Kedunggong (Sadang) panjang 7,020 km (penutup 3,400 km aspal, dan 3,620 km tanah), kondisi 2,600 km sedang, 3,400 km rusak ringan, 1,020 rusak berat. Adapun pembangunan/pemeliharaan jalan kabupaten mengikuti skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Mohon bantuan dan kerjasamanya.
2. Pariwisata Edukasi Kecamatan Sadang (BIDANG PSDA) Jawaban: Usulan agar dapat disampaikan sesuai dengan jadwal, tahapan dan mekanisme perencanaan yang ada. Selanjutnya usulan akan diverifikasi secara teknis oleh perangkat daerah terkait.
3. Rehab Tk Pertiwi 14.11.2 Wonosari (BIDANG PPM) Jawaban: Terimakasih atas masukannya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan (Bidang PPM)
4. Pembangunan Jaringan air bersih Desa Wonosari Sadang (BIDANG IK) Jawaban: Pembangunan jaringan air bersih dapat dilakukan melalui skema pemberdayaan masyarakat yatu program Pamsimas. Desa Wonosari dapat mengajukan proposal usulan, nanti akan diverifikasi dan divalidasi kelayakannya oleh Pakem Pamsimas dan DPUPR. Syarat utamanya adalah tersedianya mata air yang mencukupi dan tersedianya partisipasi masyarakat (swadaya dan dana).
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : S. Yuwono, SE OPD/Lembaga : Delegasi Kecamatan Sadang
SARAN/MASUKAN :
Kepada Bapak Bupati Cq. DPUDR Peningkatan jalan poros perbatasan Desa Kedunggong Kabupaten Wonosobo mohon menjadi Prioritas Tahun Anggaran 2021. Mengingat jalan tersebut di bangun tahun 2006 Kondisi saat ini sangat rusuh dan belum pernah ada Pemeliharaan/Perbaikan. (BIDANG IK) Jawaban: (BIDANG IK) Terimakasih masukannya. Menurut data DPUPR bulan januari 2020, kondisi jalan kabupaten ruas Sadang Wetan – Kedunggong (Sadang) panjang 7,020 km (penutup 3,400 km aspal, dan 3,620 km tanah), kondisi 2,600 km sedang, 3,400 km rusak ringan, 1,020 rusak berat. Adapun pembangunan/pemeliharaan jalan kabupaten mengikuti skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Mohon bantuan dan kerjasamanya.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Muchamad Chanif OPD/Lembaga : Delegasi Kecamatan Sruweng
SARAN/MASUKAN :
1. Berkait dengan peningkatan pangan untuk Kabupaten Kebumen - Untuk masa tanam petani di Kebumen 2x 1 tahun , juga melihat
penyairan yang ada kurang maksimal - Sementara di Kebumen ada 2 waduk, tapi belum bisa maksimal
untuk alirannya pada musim kemarau 2. Untuk Normalisasi Saluran air dari masing-masing waduk tolong
untuk di permudah. Untuk peringkatan pertanian Kabupaten Kebumen.
(BIDANG PSDA dan IK) Jawaban IK: Jaringan irigasi sekunder yang ada di wilayah Sruweng masuk dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dengan melibatkan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) setempat dapat dilakukan di saluran tersier. Pemkab dapat membantu dengan mengadakan rapat koordinasi pembagian air dan kerjasama operasional dengan Balai PSDA Probolo (Provinsi) dan BBWS Serayu Opak (Pusat). Pengembangan dan pengelolaan Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang dilakukan oleh BBWS Serayu Opak dengan berkoordinasi dengan DPUPR, Dinas Pertanian dan Pangan, UPT SDA, Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A setempat. Secara umum kewenangan normalisasi sungai ada di Pemerintah Pusat, sesuai UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air. Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 15, namun masih menunggu ketentuan turunannya. Pada saat ini kegiatan normalisasi sungai dapat dilakukan Kabupaten setelah mendapat ijin atau perjanjian dengan Pusat. Akan kami koordinasikan. Jawaban PSDA: Pengelolaan waduk menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan
kabupaten. Mekanisme pengaliran air dari waduk juga harus memenuhi kriteria teknis tertentu, salah satunya adalah debit air minimal yang harus tersedia sebelum dapat dialirkan.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Sri Widodo OPD/Lembaga : Dinas Pertanian dan Pangan
SARAN/MASUKAN :
1. Krisis air irigasi saluran waduk wadas lintang. Dengan adanya
saluran irigasi sekunder . Kerusakan sepanjang saluran hampir di semua wilayah. Belum di munculkan (BIDANG IK)
2. Perlunya sistem irigasi alternatif berupa bendung sungai/ Dam agar percepatan pasca pengolahan tanah Nastol dapat berjalan sesuai jadwal tanpa terkendala air. (BIDANG IK)
3. Perlunya Penyuluh sebagai Edukator pada Petani dalam menuju usaha bersama meningkatkan ekonomi berdaya saing sehingga tercipta Agro Ekosistem berwawasan lingkungan. Agriwisata, Agrikultur, memperhatikan kualitas produk Pertanian sehat Alami. Sehingga meningkatkan nilai Ekonomi dan Kesehatan masyarakat. (BIDANG PSDA)
4. Pembangunan SDM Petani perlu penanganan serius dan alih fungsi lahan pertanian yang semakin meluas. (BIDANG PSDA) Jawaban: Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas penyuluh pertanian agar dapat menjadi edukator bagi petani dalam rangka menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawaban: Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai pelatihan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah, sehingga dengan keterbatasan lahan yang ada diharapkan tetap memberikan hasil optimal bagi petani.
5. Peran Petani Penyuluh Swadaya setelah dibentuk perlu di maksimalkan keberadaanya dan pembekalan ketrampilannya. (BIDANG PSDA) Jawaban: Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian salah salah satunya dengan melibatkan para penyuluh swadaya, terutama dengan adanya
keterbatasan kuantitas penyuluh ASN. Jawaban No 1 dan 2: (BIDANG IK) Kabupaten Kebumen memiliki daerah irigasi kewenangan kabupaten yang besar seluas 8.621 Ha dengan jumlah 172 buah daerah irigasi (Permenpupr 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi). Selain itu Kabupaten Kebumen juga memiliki daerah irigasi kewenangan pusat yaitu DI Sempor (6.478 Ha), DI Serayu (380 Ha) dan DI Waduk Wadaslintang (21.422 Ha). Terdapat juga daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Buniayu (180 Ha). Data luasan Permenpupr tersebut dalam proses perbaikan lima tahunan. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten, menurut SK Bupati, berjumlah 283 buah, dengan luas 12.260 Ha dengan panjang saluran sekunder 184,418 km. Secara umum kondisi infrastruktur daerah irigasi kewenangan kabupaten di Kabupaten Kebumen pada Januari tahun 2020 memiliki kondisi baik 65,06%, rusak sedang 3,79%, rusak ringan 1,06% dan rusak berat 30%. Jaringan irigasi sekunder Daerah Irigasi Wadaslintang dan Daerah Irigasi Sempor masuk dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dengan melibatkan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) setempat dapat dilakukan di saluran tersier. Pemkab dapat membantu dengan mengadakan rapat koordinasi pembagian air dan kerjasama operasional dengan Balai PSDA Probolo (Provinsi) dan BBWS Serayu Opak (Pusat). Pengembangan dan pengelolaan Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang dilakukan oleh BBWS Serayu Opak dengan berkoordinasi dengan DPUPR, Dinas Pertanian dan Pangan, UPT SDA, Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A setempat. Secara umum kewenangan normalisasi sungai ada di Pemerintah Pusat, sesuai UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air. Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 15, namun masih menunggu ketentuan turunannya. Pada saat ini kegiatan normalisasi sungai dapat dilakukan Kabupaten setelah mendapat ijin atau perjanjian
dengan Pusat. Terimakasih atas masukannya. Akan kami koordinasikan.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : TEGUH OPD/Lembaga : DISPORAWISATA
Saran/Masukan 1) Pelibatan stakeholder terkait pariwisata yang dilibatkan/diundang lebih banyak, sehingga lebih
banyak masukan
2) Selama ini banyak desa yang mengusulkan bantuan baik berupa sarpras maupun perencanaan/
DED Pengembangan Desa wisata dan Disporawisata tidak bisa memenuhinya. Mohon untuk
dapat di alokasikan Dana Bankeu atau semacamnya untuk mengakomodasinya, agar ada peran
Pemda di Pengembangan Wisata Desa
(BIDANG PSDA)
Jawaban:
Akan dikoordinasikan lebih lanjut
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : RUMADI OPD/Lembaga : DISPORAWISATA
Saran/Masukan - Pagu indikatif untuk bisa di naikan agar bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Contoh: Pemberian tali asih/penghargaan kepada atlit yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional
(BIDANG PSDA)
Jawaban:
Akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan banyak hal (prioritas, kemampuan
anggaran)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : SITI ROSITAH OPD/Lembaga : DISPORAWISATA
Saran/Masukan - Mencermati Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Kami mengusulkan Kegiatan Pengadaan Tanah
untuk Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Belum Tertuang)
(BIDANG PSDA)
Jawaban:
Pengadaan tanah tidak menjadi program/keg/sub kegiatan, tetapi terdapat rekening belanja yang
mengakomodir pengadaan tanah
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : TAUFIK HIDAYAT OPD/Lembaga : DELEGASI DISPORAWISATA
Saran/Masukan - Musrebang RKPD melalui siaran langsung cukup bagus dimana sebagian besar masyarakat bisa
mengakses dan bisa berinteraksi melalui wa dan telpon. Kedepan/Tahun depan mungkin bisa
ditingkatkan dengan tersedianya fasilitas teknologi yang lebih baik dan canggih
(BIDANG PPP)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : SITI DY OPD/Lembaga : DISPERKIM LH
Saran/Masukan 1) Target IKLH, terutama untuk IKA (Indeks Kualitas Air) belum memenuhi target. Hal ini
disebabkan sumber pencemaran utama yaitu limbah cair domestic dan limbah cair industri
kecil/umkm belum dilakukan penugasan secara standar. Kegiatan penanganan limbah industri
kecil merupakan kewenangan pemerintah, tapi anggaran terlalu kecil. Mohon adatambahan
anggaran untuk pembuatan IPAL industri kecil (BIDANG IK)
Jawaban:
(BIDANG IK)
Terimakasih masukannya. Pembangunan/pemeliharan instalasi pengolahan air limbah industri
kecil sangat penting untuk meningkatkan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.
Penambahan anggaran IPAL pada prinsipnya kami sepakat, dan akan disesuaikan menurut
skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
2) Mohon penyederhanaan aturan pembangunan/belanja modal yang dilakukan pada lahan milik
masyarakat, mengingat anggaran APBD untuk pengadaan lahan sangat terbatas (BIDANG PPM) Jawaban:
Terima kasih masukannya. (Bidang PPM)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : SUWARTI OPD/Lembaga : DELEGASI DISPERKIM LH
Saran/Masukan 1) Masyarakat khawatir pada pemerintah dikarenakan tidak ada kejelasan/batas waktu untuk
bebas beraktifitas, jadi slalu was-was dengan adanya corona covid-19
2) Data penerima PKH dan Rastra, mohon hasil data verifikasi, tuk di evaluasi karena ternyata yang
menerima setelah di verifikasi ulang juga orang-orang itu/ajeg (Dinas Sosial bisa cek ke wilayah
Desa-Desa) jangan hanya Percayakan ke Pendamping
(BIDANG PPM) Jawaban: 1.Terkait dengan covid-19, Pemda Kabupaten Kebumen mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat. 2.Terimakasih masukannya.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Ir. TRI MULYONO OPD/Lembaga : DISPERKIM LH
Saran/Masukan
NIHIL
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : PUGUH SUPRIYANTO, S.Pt OPD/Lembaga : DISPERKIM LH
Saran/Masukan - Untuk pekerjaan yang memerlukan pengadaan tanah agar dapat dilaksanakan oleh OPD yang
bersangkutan
(BIDANG IK)
Jawaban: Terimakasih atas masukannya. Menurut Permendagri 90/2019, kegiatan pengadaan tanah di DPUPR hanya dapat dilakukan jika digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan jalan. Adapun pengadaan tanah selain untuk jalan, dapat dilakukan OPD yang bersangkutan, sambil menunggu ketentuan turunan dari Permendagri 90/2019.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : KUN PRAMONO, ST OPD/Lembaga : DISPERKIM LH
Saran/Masukan - Anggaran untuk RTLH ditambahkan untuk biaya upah tukang sebesar Rp 1.500.000, sehingga
total per paket menjadi Rp 16.500.000,- (Untuk fisik Rp 15.000.000,- Upah tukang Rp 1.500.000,-
)
(BIDANG IK) Jawaban: Terimakasih atas masukannya. RTLH pada prinsipnya mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat dan bantuan bersifat insentif saja (bukan bantuan sosial). Usulan penambahan upah tukang agar dapat diusulkan dalam rapat pembahasan Perbup tentang standar harga satuan pekerjaan.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : MARYATUN OPD/Lembaga : DELEGASI KECAMATAN PREMBUN
Saran/Masukan - Mengharapkan bentuk bantuan dari pemerintah: Pengadaan kolam ikan guna meningkatkan
usaha pengembangan perikanan oleh masyarakat, Pemberian bibit ikan yang baik, Pemberian
makanan sesuai jenis ikan yang ada, Pengelolaan usaha perikanan yang tepat, sehingga dapat
membuahkan hasil yang maksimal, Pemasaran penjualan ikan segar kepada semua lapisan
masyarakat yang membutuhkan
- Masukan : Pemerintah di harap untuk memperhatikan situasi masyarakat bawah terkait dengan
masalah perikanan. Di mana untuk Kab.Kebumen khususnya termasuk rendah dalam
mengkonsumsi ikan. Apalagi kita ketahui bahwa untuk saat sekarang dengan program Stunting
itu setidaknya dapat untuk lebih mengembangkan usaha ini agar pertumbuhan kesehatan tetap
terjaga peningkatan pengembangan usaha perikanan jangan hanya sampai disini saja.
(BIDANG PSDA) Jawaban: - Usulan agar dapat disampaikan sesuai dengan jadwal, tahapan dan mekanisme perencanaan yang ada. Selanjutnya usulan akan diverifikasi secara teknis oleh perangkat daerah terkait. - Terkait dengan peningkatan konsumsi ikan, saat ini sudah ada kegiatan pemberian ikan dan/ atau produk olahan ikan bagi masyarakat miskin yang memiliki balita, dalam rangka menunjang program penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : PURWANTO (0878 3789 5801) OPD/Lembaga : DELEGASI KECAMATAN PREMBUN
Saran/Masukan 1) Apakah Rekapitulasi Musrenbangcam yang tidak terakomodir di musrenbang RKPD Kab
Kebumen, akan tetap di akomodir/dilaksanakan pada Tahun periode berikutnya? (BIDANG PPP)
2) Mohon petunjuk dan arahan dari DPUPR untuk pembuatan Ha jalan desa ke jalan kabupaten
(K1) (BIDANG IK)
Jawaban : Sesuai pasal 62 ayat (3) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan status suatu ruas jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terakhir Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/889 Tahun 2017 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, tanggal 2 Agustus 2017. SK Penetapan Jalan tersebut diubah secara berkala dilakukan paling singkat lima tahun, berarti pada tahun 2022. Mekanisme perubahan fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan diatur dalam pasal 64, sebagai berikut: 1.Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila: a.berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya; b.semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi; c.lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau d.oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya. 2.Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima. 3.Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : WAWAN SUJAKA OPD/Lembaga : KECAMATAN KLIRONG
Saran/Masukan - Musrenbang Kabupaten supaya lebih substansif lagi, bukan penyampaian hasil program-
program yang telah dilakukan tetapi penyampaian program-program yang akan dilakukan dan
pencermatan dengan usulan wilayah (kec/desa) sehingga jelas arah tujuan dan program yang
akan dilaksanakan . Usulan wilayah yang belum tercover di musyawarahkan solusi seperti apa?
(BIDANG PPP)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : dr. INRILIA K OPD/Lembaga : DELEGASI KECAMATAN
Saran/Masukan - Masing-masing mendapatkan materi hardcopy rancangan full 3 buku tidak di potong-potong ada
yang hanya mendapat HC ping/hijau/kuning saja
- Seharusnya dilampirkan juga rencana penggunaan anggaran perubahan 2020
(BIDANG PPP)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : M. LU’SYIN OPD/Lembaga : PUSKESMAS SRUWENG
Saran/Masukan Pelaksanaannya belum efektif sebab : - Sinyal kurang bagus
- Sering kabur suara dan gambar
- Diikuti juga listrik padam sejenak
- Perlu media yang bagus (layar,dsb)
(BIDANG PPP)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : LUHUR RAHPINUJI OPD/Lembaga : DISKOMINFO
Saran/Masukan 1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dalam kondisi tanggap COVID-19 melalui pemanfaatan TIK
sudah cukup bagus, namun kedepan perlu ditingkatkan untuk peralatan teknis untuk vidio
conference
(BIDANG PPP dan IK) Jawaban: Bidang IK Terimakasih masukannya. Usulan peralatan teknis video conference dapat dilakukan melalui kegiatan pengadaan peralatan kantor setiap OPD. Jika peralatan tersebut berfungsi sebagai pusat layanan dapat dilakukan oleh Dinas Kominfo, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : PEKIK SAT SISWONIRMOLO OPD/Lembaga : DELEGASI DISKOMINFO
Saran/Masukan 1) Untuk dapat lebih ditingkatkan peran serta FK.Metra didalam penyebarluasan Informasi
Pembangunan di Kabupaten Kebumen oleh OPD/lembaga Pemerintah Kebumen
2) Tersedianya beragam dukungan fasilitas didalam pengembangan dan pelestarian Media
Tradisional yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga FK-Metra (Forum Komunikasi Media
Tradisional) dapat berperan maksimal didalam melaksanakan fungsinya.
(BIDANG IK) Jawaban: Bidang IK Terimakasih masukannya. Usulan pengadaan fasilitas FK Metra dapat dilakukan oleh Dinas Kominfo, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Mohon bantuan dan kerjasamanya.
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : DEWI INDRI ASTUTI OPD/Lembaga : DISKOMINFO
Saran/Masukan - Musrenbang 2021 kali ini sangat inovatif dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh pemkab kebumen. Dari sisi peserta yang mengikuti Musrenbang
lebih banyak karena di masing-masing OPD hadir sampai tingkat eselon 4 untuk menyimak atau
menyaksikan Musrenbang secara virtual melalui Ratih TV Kebumen. Dari sisi anggaran menjadi
lebih murah karena perjalanan dinas dalam daerah tidak diperlukan. Untuk itu musrenbang
kedepan dapat digabungkan antara tatap mukan dan virtual.
(BIDANG PPP)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : NUR LATIFAH OPD/Lembaga : DISKOMINFO
Saran/Masukan
- Masing-masing OPD disarankan harus siap untuk penyelenggaraan rapat melalui UHF ataupun
youtube walaupun bukan dalam kondisi tanggap darurat
(BIDANG PPP)
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : COKRO AMINOTO OPD/Lembaga : DISKOMINFO
Saran/Masukan - Dalam kondisi tanggap darurat, system musrenbang seperti ini sudah cukup memadai dan cukup
inovatif
(BIDANG PPP)
SARAN/MASUKAN
PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021
Nama : Dwi Y OPD/Lembaga : BPKAD
1. Belajar dari covid-19, alokasi Belanja Tidak Terduga agar ditambah lagi di APBD 2021
2. Untuk pengurangan angka kemiskinan, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya
“Bantuan Sosial” agar dikurangi, tetapi di support untuk kegiatan-kegiatan yang
sifatnya pemberdayaan masyarakat
3. Kekurangan tenaga/ SDM di masing-masing OPD agar dibuat kajian yang serius oleh
OPD terkait, sehingga tidak berdampak pada pelayanan pemerintahan
BIDANG PPM Jawab:
1.Terimakasih masukannya
2.Terimakasih masukannya, akan kami koordinasikan dengan BPKAD dan Dinsos
PPKB
3.Terimakasih masukannya akan kami koordinasikan BKPPD
SARAN/MASUKAN PADA MUSRENBANG RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2020 DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RKPD KAB KEBUMEN TAHUN 2021 Nama : Endah Wahjoe Widajati, S.Sos, M.Si OPD/Lembaga : Kabid Kearsipan, Disarpus
1. Yang Terhormat Bapak Bupati Kebumen, terkait dengan adanya pandemi Covid-19
di Kabupaten Kebumen, mohon dokumen terkait dengan perkembangan covid-19
mulai dari penetapan Tim Satgas Command Centre Pencegahan dan
Penanggulangan Cepat PIET-Covid 19 (Corona), kebijakan pelaksanaan, data
perkembangan hingga selesai kegiatan untuk dapa diserahkan ke Lembaga
Kearsipan Daerah secara bertahap hal ini. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut
termasuk kategori arsip statis yang memerlukan pengaman oleh Lembaga
Kearsipan Daerah sebagai arsip sejarah
2. Mencermati Prioritas RPJMD 2021, Kearsipan di Komponen Prioritas 2. Namun jika
mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tetang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, pengelolaan arsip yang baik
menjadi salah satu indikator peilaian dalam reformasi birokrasi pada point
ketatalaksanaan. Hal ini sejalan dengan peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun
2019 tetang Pengawasan Kearsipan. Dengan begitu, mungkin lebih tepat masuk ke
prioritas 5 tetang tata kelola pemerintahan yang baik
BIDANG PPM
Jawaban:
1.Bisa dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen yang
Sekretariatnya ada di Dinas Kesehatan
2.Terimakasih atas masukannya