satuan kerja : dinas pendapatan dan pengelolaan...
TRANSCRIPT
Satuan Kerja : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
Jenis Pelayanan : 1. Wajib Pajak Daerah / calon wajib pajak daerah bidang pendapatan
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 Mengisi blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD )
2 Membayar pajak sesuai ketentuan
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Penyediaan blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2 Penjelasan akurasi data obyek dan subyek pajak Daerah
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 Jam
5 Biaya / Tarif Sesuai Ketentuan
6 Produk Pelayanan Sosialisasi Pembayaran Pajak
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 Blangko SPTPD
2 ATK
3 Komputer dan Printer
4 Gedung/Ruang Pembayaran
5 Ruang Tunggu
8 Kompetensi Pelaksana SMA
9 Pengawasan internal 1 Kasie Pendapatan
2 Kabid Pendapatan
3 Kepala Dinas PPKAD
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 4 orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 2. Memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Memperoleh persetujuan dan Pengesahan
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan Setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah ( APBD)
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah membawa Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) yang sudah diteliti oleh tim
2 Meminta paraf Tim Anggaran Pemerintah Dearah
3 Disahkan olah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4 Jangka Waktu Penyelesaian 14 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan Pengesahan DPA
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 Komputer dan Printer
3 Ruang Tunggu
4 Stempel Pengesahan
8 Kompetensi Pelaksana 1 Bisa mengoperasikan Komputer dengan baik
2 memahami akuntansi
3 Memahami peraturan yang ada
9 Pengawasan internal 1 Kasubag Perencanaan
2 Kepala Bidang Anggaran
3 Kepala Dinas
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 4 orang staff pelaksana
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Nomor DPA
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 3. Memproses Surat Penyediaan Dana (SPD)
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) yang sudah ditandatangani Tim Peneliti, TAPD, disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD
2 Blangko SPD
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Mengisi Blangko SPD
2 Setelah DPA memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pencairan Dana, maka PPKD akan menerbitkan SPD
4 Jangka Waktu Penyelesaian 7 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan Dokumen Surat Pencairan Dana
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Ruang/Gedung, Meja kursi, PC dan Printer, software SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan Minimal S1 Akuntansi
2 Mampu menyelesaikan proses penyediaan dana
3 Bisa mengoperasikan komputer
9 Pengawasan internal 1 Kasi Perbendaharaan
2 Kabid Pertanggungjawaban dan Perbendaharaan
3 Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 4 orang staff pelaksana
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Nomor DPA ; tanggal pengesahan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 4. Penerbitan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 Disertai lampiran – lampiran :
1. Data Pegawai
2 Jika terdapat perubahan gaji maka melampirkan :
1. Data keluarga
2. Daftar perubahan gaji
3. Mutasi gaji
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
4 Jangka Waktu Penyelesaian 5 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan Penerbitan Daftar Gaji PNS
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 LAPTOP dan PRINTER
3 Sistem SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi
2 Pendidikan S1 akuntansi
9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD
2 Sekretaris Dinas
3 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 4 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 5. Proses Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP ) Gaji Pegawai Negeri Sipil
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2
Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan Melampirkan Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang telah ditandatangani Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan Pengesahan Pembehentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 LAPTOP dan PRINTER
3 Sistem SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi
2 Pendidikan S1 akuntansi
3 Bisa mengoperasionalkan komputer
9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD
2 Sekretaris Dinas
3 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 4 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 6. Memproses Pengajuan Surat Perintah Membayar ( SPM ) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 Blangko Surat Perintah Membayar ( SPM )
2 Dokumen SPP yang diajukan
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Surat Perintah Membayar ( SPM ) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah
4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan Surat Perintah Membayar
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 LAPTOP dan PRINTER
3 Sistem SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi
2 Pendidikan S1 akuntansi
9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD
2 Sekretaris Dinas
3 Kasubag Keuangan
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 3 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 7. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Uang Persediaan ( SPP-UP)
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 Fotocopy Keputusan Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD;
2 Fotocopy DPA-SKPD;
3 Fotocopy SPD;
4 specimen Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara;
5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pengeluaran;
6 Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Ungaran;
7 Surat Pengantar SPP-UP;
8 Ringkasan SPP-UP;
9 Rincian Penggunaan SPP-UP;
10 Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang menyatakan
bahwa uang yang diminta digunakan untuk keperluan uang persediaan
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD yang telah diterbitkan oleh DPPKD, mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-
SKPD ;
2 SPP-UP diajukan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat uang persediaan yang ditujukan bukan pembayaran langsung, diberikan sekali dalam setahun dan belum
membebani pagu anggaran
3 SPP-UP yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama untuk Pengguna Anggaran, lembar kedua untuk Kuasa BUD, lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran atau
PPTK dan lembar keempat untuk arsip bendahara pengeluaran;
4 Bendahara pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan ke dalam Register SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU .
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan SPP UP
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 LAPTOP dan PRINTER
3 Sistem SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi
2 Pendidikan S1 akuntansi
9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD
2 Sekretaris Dinas
3 Kasubag Keuangan
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 3 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 8. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 surat pengantar SPP-GU;
2 ringkasan SPP-GU;
3 rincian SP2D-UP/GU yang lalu;
4 Bukti Pengeluaran yang sah dan lengkap;
5 Fotocopy SPD;
6 surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D;
7 Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
8 Kartu Kendali Kegiatan
9 lampiran lain yang dibutuhkan.
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD yang telah diterbitkan oleh DPPKD, mengajukan SPP-GU kepada Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan atau Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD ;
2 pengajuan SPP-GU hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran apabila pertanggungjawaban SPP-UP telah dilaksanakan atau sudah dipertanggungjawabkan dalam
bentuk SPJ paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)
3 pengajuan SPP – GU memperhatikan SPJ bulan lalu dan anggaran kas bulan berikutnya
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan SPP GU
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 LAPTOP dan PRINTER
3 Sistem SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi
2 Pendidikan S1 akuntansi
9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD
2 Sekretaris Dinas
3 Kasubag Keuangan
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 3 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 9. Pengajuan SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 surat pengantar SPP-TU;
2 ringkasan SPP-TU;
3 rincian rencana penggunaan SPP-TU;
4 Kartu Kendali Kegiatan;
5 surat pengesahan SPJ TU sebelumnya;
6 Posisi Kas pertanggal pengajuan;
7 surat pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
persediaan saat pengajuan SP2D;
8 surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan dan waktu pelaksanaan;
9 lampiran lain yang dibutuhkan.
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 SPP-TU diajukan untuk menambah uang persediaan;
2 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-TU kepada Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang melalui PPK-SKPD
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan SPP TU
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 LAPTOP dan PRINTER
3 Sistem SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi
2 Pendidikan S1 akuntansi
9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD
2 Sekretaris Dinas
3 Kasubag Keuangan
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 3 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 10. Pengajuan SPP Langsung (SPP-LS)
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 surat pengantar SPP-LS;
2 ringkasan SPP-LS;
3 rincian SPP-LS;
4 Foto Copy SPD;
5 Surat Pernyataan LS dari Pengguna Anggaran;
6 Kwitansi bermaterai cukup;
7 Kartu kendali kegiatan
8 Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku
Pengadaan Barang / Jasa dilampiri :
1. Surat perajanjian kerjasama / kontrak kerja;
2. Surat Perintah Kerja / SPK
3. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Faktur Pajak yang telah ditanda tangani Wajib Pajak;
4. Surat Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani pihak rekanan, panitia pemeriksa dan Lampiran barang yang diperiksa;
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
7. Berita Acara Pembayaran bermeterai yang ditandatangani;
8. Jaminan uang muka apabila ada uang muka atau jaminan pemeliharaan apabila memerlukan pemeliharaan;
9. Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
Pengadaan Konstruksi Bangunan dilampiri :
1. Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak Kerja;
2. Surat Perintah Kerja;
3. Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak yang ditandatangani Wajib Pajak;
4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengenai mengenai penetapan rekanan;
5. Berita Acara Pembayaran bermaterai yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan Rekanan;
6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani Panitia Pemeriksa dan pihak rekanan berikut lampiran pekerjaan yang yang diperiksa;
7. Berita Acara serah terima pekerjaan;
8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
9. Surat Jaminan Bank untuk uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan;
10. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
11. Surat Pemberitahuan jamsostek;
12, Untuk konsultan yang perhitungan harganya menggunakan perhitungan personil ( billing rate ), Berita Acara Prestasi pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Ketentuan Pembayaran melalui pembebanan Langsung (LS) harus dilaksanakan untuk pembayaran yang nilainya diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan
untuk pembayaran sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan pembebanan langsung (LS);
2 Bendahara pengeluaran atas dasar permohonan PPTK mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan atau Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD;
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan SPP LS
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 LAPTOP dan PRINTER
3 Sistem SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi
2 Pendidikan S1 akuntansi
9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD
2 Sekretaris Dinas
3 Kasubag Keuangan
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 3 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 11. Memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan Surat Perintah Membayar ( SPM ) yang telah diteliti dan dinyatakan lengkap
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Tersedianya anggaran untuk kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK
2 LAPTOP dan PRINTER
3 Sistem SIPKD
8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi
2 Pendidikan S1 akuntansi
9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD
2 Sekretaris Dinas
3 Kepala Bidang pertanggungjawaban dan Perbendaharaan
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 4 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 12. Penyediaan jasa sewa penggunaan gedung Dharma Bhakti Praja Ungaran, Gedung Pemuda Ambarawa,Stadion Wujil, lapangan Tenis DPRD, DPKD dan Dindik serta aset milik Pemda lainnya
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 Surat Permohonan Pinjam
2 Uang Sewa
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Pengajuan permohonan penyewaan fasilitas umum Pemerintah Daerah
2 Pemberian surat ijin
3 Pembayaran biaya sewa
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
6 Produk Pelayanan Surat Ijin
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Gedung Pertemuan, Perlengkapan kantor
8 Kompetensi Pelaksana SMA
9 Pengawasan internal Kontrol Jadwal dan Setoran ke Kasda oleh Kasie
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 1 Orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 13. Peminjaman Alun – Alun Serasi Ungaran dan aset milik Pemda lainnya
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan Surat Permohonan Pinjam
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Pemakaian permohonan pinjam pakai fasilitas umum / aset Pemda
2 Rapat bagian PBD dengan Dinas / instansi terkait
3 Pemberian surat ijin
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan Surat Ijin
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Fasilitas Umum, Perlengkapan Kantor
8 Kompetensi Pelaksana SMA
9 Pengawasan internal Kontrol Jadwal dan Setoran ke Kasda oleh Kasie
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 14. Pembuatan surat kuasa dan peminjaman BPKB Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemda untuk proses pmbayaran pajak dan atau perpanjangan nomor plat merah
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 KTP
2 STNK
3 Surat Tugas Kepada SKPD
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Permohonan / surat kuasa perpanjangan / pembayaran pajak kendaraan dari SKPD masing-masing
2 Pembuatan surat kuasa pengurusan pajak / perpanjangan nomor polisi ke samsat
3 Peminjaman BPKB kendaraan yang bersangkutan
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Gratis
6 Produk Pelayanan surat Kuasa perpanjangan
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Kendaraan Umum dan Perlengkapan Kantor
8 Kompetensi Pelaksana SMA
9 Pengawasan internal Tanda Tangan / Monitoring Pembayaran Pajak
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 2 orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
Jenis Pelayanan : 15. Lelang umum penjualan barang milik daerah
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang
3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
2 Persyaratan Pelayanan 1 Foto Copy KTP
2 Materai
3 Uang Jaminan
3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Pengumuman lelang umum aset milik Pemda
2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
3 Aanwijzing (jika diperlukan)
4 Pemasukan penawaran dan penentuan pemenang ( lelang terbuka)
5 Pembayaran harga pemenang lelang
6 Penyerahan aset
4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja jika berkas telah lengkap
5 Biaya / Tarif Sesuai harga pemenang lelang
6 Produk Pelayanan Kendaraan Dinas Operasional yang Dilepas
7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas perlengkapan Kantor
8 Kompetensi Pelaksana S-1 Hukum
9 Pengawasan internal Memantau proses Lelang
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511
2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran
3 Kotak Saran
11 Jumlah Pelaksana 8 orang
12 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya