sd. februari 2021
TRANSCRIPT
WakafPada Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G ADIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
Disampaikan dalam Webinar Pengamanan Aset Wakaf Terdampak
Proyek Strategis Nasional
16 Agustus 2021
TELAH BEROPERASI
sd. Februari 2021
2.359,8* km1978 – 2014 795,22 km2015 – 2019 1.298,23 km2020 246,12 km2021 20,22 km
RencanaBeroperasi1978 - 2024
4.630km
(Status 24 Februari 2021)
*termasuk SuramaduOperasi
Rencana
RPJMN (Perpres 18/2020)
1978-2014
ROADMAP DAN CAPAIAN
PEMBANGUNANJALAN TOL
2015-2019 2020-2024
1.298,23 km
795,22 km
2.536,1 km
2020
2021
2022
2023
2024
315,5 km
401,48 km
614,7 km
947 km
246,1 km
Sudah operasi20,22 km
Sudah operasi246,1 km
20,2 km
TARGET PEMBANGUNAN JALAN TOL
2021 s/d 2024
PSN : 3.109,7 KMNON PSN : 38,8 KM
KEBUTUHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL PSN2021 s/d 2024
42.587,3 Ha
KEBUTUHAN DANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL PSN 2021 s/d 2024
Rp. 114,3 T
PENYUSUNAN
DPPT
PENGADAAN TANAHJALAN TOL
Rekapitulasi Wakaf yang Terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol
Terdampak : 425 bidang
sudah dimohon olehNazhir :
167 bidang
sudah mendapat ijinKanwil/Menteri:
129 bidang
Sudah ada perjanjiantukar menukar (PPK dengan Nazhir) :
214 bidang
sudah adatanah/bangunan
pengganti : 188 bidang
Dasar Hukum Pengadaan TanahUU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaPP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Permen ATR No. 19 Tahun 2021
Ps 25 ayat 2 butir e Ps 41 Ps. 84 (6)Ps. 43
Dasar penguasaan atastanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat buktipenguasaan, berupa aktaikrar wakaf, aktapengganti akta ikrarwakaf, atau surat ikrarwakaf
Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah wakaf,nazhir mengajukan izintertulis kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia Provinsiuntuk mendapat izin pelepasan atas tanah wakaf
Proses penyelesaian perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan assetatas tanah kas desa,tanah wakaf,tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, atau badan usaha milik desa harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi
Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti
PP 19/2021
Dasar Hukum Tukar Menukar Harta Benda Wakaf
Ps. 51
Nazhir mengajukan
permohonan dengan
kelengkapan :
1. Dokumen harta benda Wakaf :
1. Akta Ikrar Wakaf
(AIW/APAIW)
2. Sertilikat Wakaf, atau bukti
kepemilikan lain
2. Dokumen Harta Penukar (sertifikat
/ bukti kepemilikan lain)
3. Hasil Penilaian KJPP untuk yang
ditukar dan penukarnya
4. KTP Nazhir
Ps. 51A (1)
Sertifikasi wakaf
Instansi yang
menggunakan
tanah Wakaf wajib
mengajukan
permohonan
Sertikat wakaf atas
nama Nazhir
Ps. 51A (3)
Pelaksanaan
pembangunan
fisik
Dilaksanakan stl
memperoleh izin
dari Menteri atau
Kakanwil dan
menyiapkan tanah
atau bangunan
sementara sesuai
peruntukan wakaf
Ps. 49
Izin perubahan harta
benda wakaf dapat
diberikan apabila
digunakan untuk
kepentingan umum
sesuai dengan rencana
umum tata ruang
berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan tidak
bertentangan dengan
prinsip Syariah
UU No. 41 tahun 2004 Tentang WakafPP No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang WakafPP 25/2018
NAZHIR
KELENGKAPAN PERMOHONAN DAN DOKUMEN HARTA BENDA WAKAF
Kelompok Permasalahan DalamPenggantian Benda Wakaf
SENGKETA WAKAF
KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBAYARANNILAI PENGGANTIAN
TANAH PENGGANTI
Nazhir
Proses penggantian Nazhir memerlukan waktu
yang cukup lama karena perlu ada musyawarah
antara pengelola dan ahli waris wakif
Nazhir pada saat terjadi kegiatan penggantian
benda Wakaf tidak sesuai dengan Surat Tanda
Bukti Pendaftaran Nazhir dari BWI (Misal ada
salah satu nazhir meninggal)
Permasalahan
Kekurangan dokumen untuk Nazhir berupa
Badan Hukum (Yayasan), seperti :
- Akta Pendirian
- Izin dari KEMKUMHAM
PERMASALAHAN KELENGKAPAN PERMOHONAN DAN DOKUMEN HARTA BENDA WAKAF
Belum ada Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AP-AIW)
Proses pembuatan AIW baru cukup
memerlukan waktu
Bukti kepemilikan belum sertifikat Wakaf an.
Nazhir belum ada (masih kepemilikan
perorangan) sehingga perlu penelitian alas
hak lebih lanjut
Mengakibatkan tertundanya permohonan tukar menukar Benda wakaf dari Nazir kepadaKepala Kantor Wilayah Agama Provinsi/Menteri
Nazhir belum menunjuk/menyepakati lokasi
tanah pengganti
PERMASALAHAN NILAI PENGGANTIAN
1. Adanya Sengketa Wakaf dengan ahli waris wakif
2. Adanya Sengketa antar nazhir
3. Adanya Sengketa antar nazhir pengurus yayasan
PERMASALAHAN SENGKETA WAKAF
1. Adanya pemahaman bahwa nilai tanah yang terkena merupakan nilai tanah penukar
(pengganti), dan nilai bangunan yang terkena merupakan nilai bangunan penukar
(pengganti)
2. Adanya pemahaman bahwa luas tanah penukar (pengganti) minimal harus sama dengan
luas harta benda wakaf (hal ini bisa dilakukan selama nilai uang mencukupi)
Berdasarkan aturan mengenai pengadaan tanah, nilai penggantian harta benda wakaf adalah samadengan nilai harta benda wakaf yang terkena proyek pembangunan (tanah dan bangunan digabung)
Pembayaran melalui dana langsung LMAN / APBN :
• harus sudah terbit ijin Kanwil baru dapat membayar harta
benda pengganti wakaf
Permasalahan :
- Tidak dapat digunakan untuk membiayai penggantian
bangunan (masjid, sekolah, dll) ► saat ini menjadi beban BUJT
- Apabila sudah ada calon tanah pengganti tidak dapat
dibayar terlebih dahulu sebelum keluar ijin Kanwil/Menteri
PERMASALAHAN KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBAYARAN
Pembayaran melalui dana Dana Talangan (DTT) BUJT:
• Dapat membayar harta benda wakaf sebelum terbit ijin kanwil/
Menteri
Permasalahan :
- Perlu kepastian bahwa penggantian harta benda wakaf yang
dilaksanakan terlebih dahulu akan mendapat ijin Kanwil/Menteri
sebagai dasar reimburse Dana Talangan ke Pemerintah (LMAN)
Luas terkena :
118.289 m2
Alas Hak :
- 60 sertifikat an.
Perorangan
- 13 tanah perdikan
Obyek Wakaf :
SAWAH
1. Sengketa Yayasan Kalidjogo/Kalijaga
2. Kekurangan berkas :
- fc. Identitas nazhir
- fc. NJOP tanah wakaf ( sebagian ada
yang menunggak bayar pajak)
- FC. Legalisir Surat izin Yayasan dari
KEMENKUMHAM
- FC Legalisir Akta Pendirian Yayasan
3. Salah 1 nazhir ada yang meninggal
4. AIW 1 untuk semua wakaf (dalam AIW tidak
disebutkan luasan)
5. Ada 60 bidang yang bersertifikat wakaf namun
pihak nadhir sendiri tidak bisa memastikan mana
sertifikat wakaf yang terkena tol sehingga harus
dicek ulang oleh BPN
6. 13 bidang tanah perdikan harus ada surat
keterangan dari lurah
Permasalahan Wakaf
1. Permohonan Tukar – menukar
belum dapat dilaksanakan karena
masih terdapat sengketa internal
2. Penunjukan lokasi penukar belum
dapat dilaksanakan
3. Penetapan Lokasi akan berakhir
pada bulan November 2021
4. Obyek Wakaf berada di lokasi
Simpang Susun Sayung dengan
target dimulai konstruksi maksimal
pada Desember 2021
5. Rencana tindak lanjut :
KONSINYASI
Permasalahan
Pengadaan tanah
CONTOH KASUS PENGGANTIAN OBYEK WAKAF PADA
PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG - DEMAK
Luas terkena :
629 m2
Alas Hak :
Sertifikat Wakaf
Nilai Appraisal :
Rp. 8.096 M
Tanah Rp. 7.35 M
Bangunan Rp. 217 jt
Tanaman Rp. 3.2 jt
Kerugian Non Fisik :
Rp. 521.9 jt
Obyek Wakaf :Lahan Parkir
Universitas Nusa
Bangsa (UNB)
1. Surat Pengesahan Nazir masih dalam pengurus-
an karena adanya perubahan pengurus nazir.
2. Nazir telah menunjuk calon tanah pengganti
dengan kondisi sebagai berikut :
a. Tanah seluas 4.831m2 dengan nilai appraisal
Rp. 4.2 M berupa tanah empang
b. Perkiraan biaya pematangan tanah empang,
pembuatan jalan akses dan saluran sebesar
+ Rp. 2.5 M
3. Nazhir meminta biaya pematangan lahan, jalan
akses dan saluran (Rp. 2.5 M) tidak merupakan
bagian dari nilai pagu untuk penggantian wakaf.
4. Proses tukar menukar benda wakaf belum dilak
sanakan karena masih belum sepakat mengenai
permasalahan tersebut di atas
Permasalahan Wakaf
1. Penlok akan berakhir pada April
2022
2. Nilai Rp. 2.5 M untuk biaya
pematangan lahan, dll, tidak dapat
diakomodir oleh Kementerian PUPR
berdasarkan aturan pengadaan
tanah
Permasalahan
Pengadaan tanah
CONTOH KASUS PENGGANTIAN OBYEK WAKAF PADA
PENGADAAN TANAH JALAN TOL BOGOR RING - ROAD
BAHAN DISKUSI DALAM RANGKA PENGAMANAN WAKAF
YANG TERKENA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
PELEPASAN HAK WAKAF SEBELUM
PENETAPAN LOKASI
Bagaimana ketentuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Hak untuk wakafsebelum Penetapan Lokasi sesuai UU no. 11/2020 dan PP no. 19/2021
KONSINYASI WAKAF
Untuk wakaf yang dikonsinyasikan berupa uang, apakah selanjutnya Instansi Yang Memerlukan Tanah (IYMT) tidak berkewajiban melaksanakan tukar-menukar Benda Wakaf
IZIN KONSTRUKSI
Bagaimana solusi agar konstruksi dapat dilaksanakan apabila terjadipermasalahan internal Nazhir.
(contoh: belum ada nazhir baru , AIW baru serta para pihak belum menyepakati nazhiryang akan ditunjuk, atau nazhir belum menyepakati lokasi dan benda wakaf penukar)
Ps.41 UU 41/2004: nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf
semula”. Nilai appraisal wakaf yang terkena proyek pembangunan merupakan pagu
total penggantian harta benda wakaf, tidak dipisah tanah dan bangunan
PENYAMAAN PERSEPSI
TERIMA KASIH