sejarah ketatanegaraan indonesia

Click here to load reader

Post on 14-Jul-2016

81 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

TRANSCRIPT

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangIndonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam umur yang masih muda sebagai sebuah negara banyak gejolak yang muncul baik dalam segi perpolitikan, peperangan maupun dalam ketatanegaraan. Pada tahun 1950 Indonesia merubah bentuk Kesatuan menjadi Serikat dalam sebuah perjanjian yakni KMB untuk mendapatkan Irian Barat yang tidak kunjung dilepas oleh Belanda, Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 kembalinya Indonesia menjadi sebuah negara Kesatuan membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar negara sebagai negara kesatuan. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Kemudian muncullah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia.

Pada 19 April 1957 dibentuk sebuah kabinet Karya Darurat Extra Parlementer dimana menteri yang menjabat tidak berdasarkan partai melainkan dengan keahlian dan kecakapannya, kabinet ini dinyatakan darurat untuk bertanggungjawab penuh atas pimpinan pemerintah negara karena sejak 14 Maret 1957 Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia mengeluarkan sebuah dekrit untuk kembali pada UUD 1945 karena Konstituante mengalami kegagalan dalam penyusunan UUD yang sah (resmi) dan banyak anggota yang menyatakan mengundurkan diri. Dalam atmosfir politik Indonesia pada waktu itu yang begitu panas, konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali padaUUD 1945. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yg akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.

1.2. Rumusan Masalah1. Apa latar belakang terjadinya suatu perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?2. Bagaimana perkembangan sejarah sistem ketatanegaraan di Indonesia?3. Bagaimana perkembangan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia?

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Ketatanegaraan pada Masa Awal Lahirnya Pemerintah IndonesiaPada 29 April 1945 pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritso Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK). Badan ini beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam badan itu duduk sejumlah pemimpin Indonesia, yang walaupun menggunakan siasat bekerja sama dengan Jepang, namun tetap pada cita-citanya untuk membelokkan tindakan-tindakan pemerintah Jepang ke arah yang mereka cita-citakan.[footnoteRef:2] [2: Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 111]

Selama didirikan BPPK mengadakan sidang dua kali, yakni: tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal 10-16 juli 1945. BPPK membentuk suatu panitia kecil yang ditugaskan untuk merumuskan hasil-hasil perundingan badan itu.[footnoteRef:3] [3: Ibid.]

Panitia perumusan ini mempunyai 9 orang anggota, yakni Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mrs. A. A Maramis, Abikusuno Tjokro Sujoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, K.H. A. Wahid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia itu pada 22 Juni 1945 berhasil menyusun Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[footnoteRef:4] [4: Ibid.]

Di samping itu, BPPK telah pula berhasil menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada 16 Juli 1945. Setelah selesai menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia BPPK kemudian dibubarkan dan sebagai gantinya pada 9 Agustus 1945 dibentuk sebuah badan baru yang disebut Dokuritsu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta menjadi wakil ketuanya. Para anggota PPKI adalah pemimpin-pemimpin rakyat yang terkenal. Mereka mewakili daerah dari seluruh Indonesia. Pada waktu pendiriannya PPKI mempunyai 21 orang anggota. Kemudian setelah Jepang menyerah kepada Sekutu PPKI ditambah anggotanya 6 orang sehingga menjadi 27 orang dan dijadikan sebuah panitia nasional.[footnoteRef:5] [5: Ibid.]

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 disaksikan juga oleh PPKI. Dalam mempersiapkan Indonesia Merdeka PPKI mengadakan beberapa kali sidang, yaitu:

a. Sidang Pertama, 18 Agustus 1945 menetapkan:1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 19452. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

b. Sidang Kedua, 19 Agustus 1945 menetapkan :1. Pembentukan 12 departemen pemerintahan 2. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan adanya kebijakan daerahTanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk Komite Nasional Indonesi Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang apa KNIP memberikan bantuannya.

2.2 Periode Berlakunya UUD 1945 (17 Agustus 1945-27 Desember 1949)Pada periode pertama terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi/UUD yang berlaku adalah UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.[footnoteRef:6] [6: Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 188]

Bentuk negara Republik Indonesia pada kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945 adalah Negara Kesatuan. Landasan yuridis negara kesatuan Indonesia antara lain sebagai berikut :

a.Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang berbunyi:... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ... Hal tersebut menunjukan satu kesatuan bangsa Indonesia dan satu kesatuan wilayah Indonesia .

b .Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :Negara Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.Kata Kesatuan dalam pasal tersebut menunjukkan bentuk negara, sedangkan Republik menunjukkan bentuk pemerintahan.[footnoteRef:7] [7: Abdulkarim Aim, Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 34]

UUD 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni seperti yang diajarkan Montesquieu dalam ajaran Trias Politika.UUD 1945 lebih cenderung menganut prinsip Pembagian Kekuasaan ( Distribution of Power ). Dalam prinsip Pembagian Kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya masih dimungkingkan adanya kerja sama menjalankan tugas-tugasnya.[footnoteRef:8] [8: Ibid.]

Menurut UUD 1945, seperti yang telah di sebutkan di atas bahwa kekuasaan-kekuasaan dalam negara di kelola oleh lima lembaga, yaitu:a. Legislatif, yang dilakukan oleh DPR.b. Eksekutif, yang di jalankan oleh presiden.c. Konsultatif, yang dijalankan oleh DPA.d. Eksaminatif (mengevaluasi), kekuasaan inspektif (mengontrol), dan kekuasaan auditatif (memeriksa ), yang di jalankan oleh BPK.e. Yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung.[footnoteRef:9] [9: Ibid.]

Namun, pembagian kekuasaan pada masa UUD 1945 kurun waktu 18 Agustus 1949 sampai dengan 27 Desember 1945 belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan belum terbentuknya lembaga-lembaga negara seperti yang di kehendaki UUD 1945.[footnoteRef:10] [10: Ibid.]

Menurut UUD 1945, yang berdaulat itu adalah rakyat dan dilakukan oleh MPR, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Karena MPR melakukan kedaulatan rakyat, oleh UUD 1945 ditetapkan pula beberapa tugas dan wewenangnya. wewenang MPR :a. Menetapkan UUD dan GBHN b. Memilih dan mengangkat presiden c. Mengubah UUD MPR sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, dengan jumlah anggota yang begitu banyak tidak dapat bersidang setiap hari oleh karenanya untuk melaksanakan tugas sehari diserahkan kepada presiden sebagai mandataris MPR. Wewenang presiden :a. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan mentri-mentrinya.b. Mentri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh presidenc. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR

PPKI menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah menurut UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang sesingkat mungkin, untuk itu masih diperlukan masa-masa peralihan.

Hasil kesepakatan PPKI menetapkan empat pasal Aturan Peralihan dan dua Ayat Tambahan. Menurut pasal 3 aturan peralihan,"untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Realisasi dari pasal tersebut, maka atas usul Otto Iskandardinata dipilih secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden .[footnoteRef:11] Sedangkan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden di bantu oleh komite Nasional.[footnoteRef:12] [11: Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 92] [12: Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 4]

Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan legislative dan ikut serta menetapkan GBHN.

Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP. Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan : Pembentukan Kabinet Baru Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP.

Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal 4 UUD 45 ditegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 menetapka bahwa Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, system pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem Presidentil. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah meletakkan pertanggungjawaban Kabinet kepda KNIP yang merupakan cirri dari system Parlementer.

2.3 Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda , dengan alasan :

a. Ketentuan Hukum InternasionalMenurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/ penguasa semula.

b. Perjanjian PostdanYaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan pihak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula.

Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki Kedaulatan atas Hindia- Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya. Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati yang antara lain menetapkan :1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra, di wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda.2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.

Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda Indonesia mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda.2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.3. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak.

Akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I pada tanggal 21 Juli 1947 dan Clash II tanggal 19 Desember 1948. Terjadinya konflik ini akibat adanya agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda. Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini ini kemudian dilerai oleh PBB dan melakukan genjatan senjata dan dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 yang menetapkan :1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk RIS.2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.3. RI hanya merupakan bagian RIS.

Kemudian diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang disepakati antara lain :1. Mendirikan Negara Indonesia serikat2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS3. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda[footnoteRef:13]. [13: Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 195]

Persetujuan peralihan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan pokok, yaitu:1. Piagam penyerahan kedaulatan2. Status uni3. Persetujuan perpindahan[footnoteRef:14] [14: Ibid.]

Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah Negara RIS dengan Konstitusi RIS. Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat tidak semata-mata campur tangan dari pihak luar ( PBB dan Belanda ), akan tetapi juga kondisi Indonesia yang memberikan kontribusi yaitu adanya keinginan daerah-daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari Negara kesatuan dan membentuk Negara sendiri serta mereka tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah pusat tidak adil, yang pada akhirnya banyak daerah-daerah melakukan pemberontakan. Disamping itu Belanda telah berhasil dan makin banyak daerah-daerah membentuk Negara antara lain :

1. Negara Indonesia Timur tahun 19462. Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta3. Negara Jawa Timur 16 Nopember 19484. Negara Madura 23 Januari 19485. Negara Sumatra Timur 24 Januari 19486. dan Negara Sumatra Selatan7. Negara yang sedang dipersiapkan adalah :1. Kalimantan Timur2. Dayak Besar3. Banjar4. Kalimantan Tenggara5. Bangka6. Belitung7. Riau8. dan Jawa Tengah

Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dan Ibu Kota Negara Indonesia adalah Jogyakarta dengan Kepala Negara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya Senat yang merupakan wakil dari Negara-negara bagian dan sikap Negara bagian 2 orang dengan hak suara satu.

Bentuk Negara menurut KRIS 1949Dalam teori kenegaraan, ada dua bentuk Negara, yakni bentuk Negara kesatuan dan Negara serikat. Dalam kaitan dengan bentuk ini, Republik Indonesia Serikat berbentuk serikat (federal), sebagaimana yang dapat kita baca pada:1. Alinea III Mukadimah menentukan, maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Federal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.2. Pasal 1 ayat 1 KRIS 1949, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.[footnoteRef:15] [15: Ibid. hlm. 196]

Negara Republik Indonesia Serikat juga terdiri dari Negara-negara bagian sebagaimana yang diatur Pasal 2 KRIS 1949. Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu:1. Negara Republik Indonesia dengan daerah menurut status quo, seperti tersebut dalam Persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948. Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan termasuk distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan.

2. Satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.[footnoteRef:16] [16: Ibid.]

Sistem pemerintahan Negara menurut KRIS 1949Menurut Pasal 1 ayat 2 KRIS 1949, Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Ketiga lembaga Negara pemegang kedaulatan itu dalam menyenggarakan pemerintahan mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama. Adapun undang-undang yang dibuat bersama-sama tersebut, apabila menyangkut hal-hal khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagiannya ataupun yang khusus mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 KRIS 1949.[footnoteRef:17] [17: Ibid. hlm. 197]

Undang-undang yang tidak termasuk hal tersebut di atas pembentukannya cukup antara pemerintah dengan DPR saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah menurut KRIS adalah Presiden dengan seseorang atau beberapa menteri. Di dalam penyelenggaran pemerintahan Negara, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang bertangggung jawab untuk kebijaksanaan pemerintahan adalah ditangan menteri-menteri baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Dilihat dari segi tanggung jawab menteri-menteri di atas, dapat disimpulkan bahwa KRIS menganut system pemerintahan parlementer, yakni menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).[footnoteRef:18] [18: Ibid.]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS 1949, dapat di simpulkan bahwa Konstitusi RIS 1949, dipengaruhi oleh Montesquieu, namun tidak menganut teori tersebut secara murni. Konstitusi RIS 1949 menganut Pembagian Kekuasaan, sedangkan Montesquieu menganjurkan Pemisahan kekuasaan. Selain itu, kekuasaan negara bukan hanya terbagi dalam tiga kekuasaan/lembaga, tetapi terbagi dalam 6 lembaga negara.[footnoteRef:19] [19: Abdulkarim Aim, Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 36]

Berikut ini keenam lembaga negara sebagai alat-alat perlengkapan federal RIS, yaitu sebagai berikut.1. Presiden2. Menteri-menteri3. Senat4. Dewan Perwakilan Rakyat5. Mahkamah Agung Indonesia6. Dewan Pengawas keuangan[footnoteRef:20] [20: Ibid.]

2.4 Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat-istiadat, pulau-pulau dan bahasa, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.

Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan RI Jogyakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang bersifat federalis dihilangkan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan, yang pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani Piagam Persetujuan yang menghendaki dalam waktu sesingkta-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan.

Dibentuklah suatu Panitia yang bertugas membuat UUD yang baru pada 12 Agustus 1950. Rancangan UUD tersebut oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS pada 14 Agustus 1950 disahkan, dan dinyatakan mulai berlaku pada 17 Agustus 1950

Pemberlakuan UUD 1950 ini dengan menggunakan Pasal 190, Pasal 127 a, dan Pasal 191 Ayat (2) UUD RIS, maka dengan UU No. 7 Tahun 1950 Lembaran Negara RIS 1950 No. 56, secara resmi UUD 1950 dinyatakan berlaku mulai 17 Agustus 1950. Adapun isi dari ketentuan meliputi dua hal, yakni:1) Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan UUDS 1950 yang merupakan hasil perubahan dari Konstitusi RIS;2) Perubahan bentuk susunan negara dengan UUDS 1950 secara resmi dinyatakan berlaku mulai 17 Agustus 1950[footnoteRef:21]. [21: M. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia(Jakarta: Rineka Cipta, 2001) , hlm. 56]

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan RI berdasarkan UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan Konstitusi RIS yang sudah diubah. Walaupun sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme misalnya :1. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) di Bandung 23 Januari 1950.2. Pemberontakan Andi azaz Cs. Di Makasar 5 april 19503. Pemberontakan RMS di ambon 25 april 19504. Pemberontakan Ibnu Hajar Cs. Di Kalimantan Selatan 10 Oktober 19505. Pemberontakan DI/ TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 agustus 19516. Pemberontakan Batalion 426 Jawa Tengah 1 Desember 19517. Pemberontkan DI/ TII Daud Beureuh di aceh 25 September 19538. Peristiwa Dewan banteng Sumatra Barat 20 Desember 19569. Pemberontakan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indobnesia ) 15 Pebruari 195910. Permesta ( Pejuangan Rakyat Semesta ) 15 Pebrauari 1958.

Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun UUD Indonesia untuk menggantikan UUDS tahun 1950 ( Pasal 134 ), kemudian Desember 1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dengan dasar UU No. 7 tahun 1953 yang menyatakan :1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 19502. Merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 19503. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember 1956

Konstituante yang dibentuk dari hasil Pemilu, yang telah bersidang selama kurang lebih 2,5 tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya membuat UUD. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah, presiden memberikan amanat di depan sidang pleno konstituante yang berisi anjuran agar konstituante menetapkan saja UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi negara RI. Setelah diberikan tenggang waktu, konstituante belum juga mampu menyusun UUD.

Dengan demikian, situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan terjadi disintegrasi dan perpecahan. Sebagai tindak lanjutnya pada Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di istana negara yang berisi:1) Pembubaran konstituante2) Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan3) Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPA Sementara.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah disetujui oleh DPR hasil Pemilu tahun 1959 secara aklamasi tanggal; 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

Dari dikeluarkan Dekrit tersebut oleh presiden Soekarno berdampak positif pada penyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan, memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa timbul pula dampak negatif dari Dekrit itu, Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

2.5 Periode Berlakunya Kembali UUD 1945 (5 Juli 1959-Sekarang)2.5.1 Masa Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965. Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil keputusan. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketata negaraan serba terpimpin.

Dengan Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan mengingat lembaga-lembaga negara belum lengkap maka dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:1. Pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.2. Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Dalam Pasal ditentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan dengan Hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh presiden.3. Untuk melaksanakan Dekrit Presiden, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.4. Penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1960.5. Dikeluarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara.[footnoteRef:22] [22: Abdulkarim Aim, Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 44]

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain :1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan TAP MPRS No. III tahun 1963

Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam bidang politik yang pada puncaknya, meledaknya kasus pemberontakan G30S PKI, yang sampai saat ini masih dalam perdebatan. Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak kekacauan social budaya dan tidak stabilnya politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia yang kemudian dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966, oleh MPRS untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan, pada saat itu dianggap bahwa Presiden Soekarno sudah berhenti. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 UUD 1945,Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti.... Ketentuan tersebut dijadikan alasan dikeluarkannya ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kembali Kekuasaan Pemerintah Negara dari Tangan Presiden Soekarno.[footnoteRef:23] [23: Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1996) hlm. 43.]

Kata sementara pada MPRS merupakan penunjuk bahwa lembaga tertinggi negara ini belum dibentuk dari hasil pemilu, walaupun demikian MPRS tetap dapat disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Terbukti dalam masa kerjanya dari 1960-1968 MPRS telah mengeluarkan 44 ketetapan yang sah secara hukum guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

Proses rekrutmen lembaga perwakilan rakyat baru dapat dilakukan pada Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971. Berdasarkan itu keanggotaan MPR terdiri dari utusan daerah dan anggota DPR dari partai politik dan golongan karya ditambah dengan anggota anggota DPR yang diangkat dari unsur ABRI.

Selanjutnya dalam beberapa kali pemilu Soeharto dipertahankan menjadi Presiden melalui Ketetapan MPR, antara lain:1. Tap MPR No. IX/MPR/1973 Hasil Pemilu 19712. Tap MPR No. X/MPR/1978 Hasil Pemilu 19773. Tap MPR No. VI/MPR/1983 Hasil Pemilu 19824. Tap MPR No. V/MPR/1988 Hasil Pemilu 19875. Tap MPR No. IV/MPR 1993 Hasil Pemilu 1992

Babak-babak selanjutnya dalam sejarah ketatanegaraan kita dengan lahirnya Tritura (tiga tuntutan rakyat), yakni:1. Pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen UUD 19452. Pembubaran PKI3. Penurunan harga barang[footnoteRef:24] [24: Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 210]

Pada akhirnya diadakan suatu tindakan penting dalam sejarah ketatanegaraan, yakni dengan dikeluarkan oleh Presiden surat perintah kepada Letjen Soeharto Mentri/Panglima Angkatan Darat pada tanggal 11 Maret 1966.

Menurut Surat Perintah 11 Maret 1966, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Letjen Soeharto. Atas nama Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi untuk pelaksanaan UUD 1945, antara lain:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketentraman serta kestabilan jalannya revolusi. Selain itu juga menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi / Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan Negara RI dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima dan angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.[footnoteRef:25] [25: Ibid. hlm. 211]

Tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Perintah 11 Maret 1966, maka pada tanggal 12 Maret 1966 melalui Keputusan Presiden No. 1/3/1966 dibubarkanlah PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah serta semua organisasi yang seasas / berlindung / bernaung di bawahnya.[footnoteRef:26] [26: Ibid.]

Dasar hukum pemberlakuan Surat Perintah Sebelas Maret :1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintah dan jalannya revolusi2. Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI, dan rakyat untuk memelihara kepentingan dan kewibawaan Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi serta ajaran-ajarannya.[footnoteRef:27] [27: Ibid.]

2.5.2 Masa Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998) Orde Baru berarti suatu tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan, dan akan melaksanakan secara murni dan konsekuen, nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah ini diciptakan setelah gagalnya pemberontakan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965.

Perjalanan ketatanegaraan dibawah rezim Soeharto di akhir-akhir kekuasaannya telah melahirkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang hukum justru digunakan untuk memupuk kekuasaan dan kekayaan pribadi. Dengan kata lain, selama kurun waktu 1966-1998 telah melahirkan hukum yang deskriminatif, sementara KKN terus mewarnai kehidupan dalam bernegara. Hukum dimanipulasi menjadi hamba sahaya segelincir penguasa dan pengusaha, pemanipulasi ini terjadi karena, Presiden Soeharto menguasai nyaris semua kekuasaan negara.[footnoteRef:28] [28: Denny Indrayana,Negara Hukum Pasca-Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi, Jurnal konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI Vol. 1, Juli 2004, hlm. 103.]

Melihat situasi yang dirasa semakin menjadi dengan hegemoni rezim tersebut memompa semangat kaum reformis untuk bangkit, sehingga menghasilkan pelengseran terhadap penguasa Presiden Soeharto 21 Mei 1998 dari kekuasaannya selama 30 tahun.

Berdasarkan konstitusi, maka wakil presiden yang dalam hal ini B. J. Habibie naik sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Soeharto sampai habis masa jabatannya.

Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang oleh Jenderal Soeharto. Dalam kepemimpinan Jenderal soeharto penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada kestabilan politik dan keamanan Negara. Beberapa hal yang menonjol dalam Pemerintahan Soeharto atau dekenal dengan Era Orde Baru adalah :1. Demokrasi Pancasila2. Adanya Konsep Dwifungsi ABRI3. Adanya Golongan Karya4. Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.5. Adanya system pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan6. Penyederhanaan Partai Politik7. Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi Presiden untuk beberapa kali.

2.5.3 Masa Reformasi (21 Maret 1998-Sekarang)Gerakan reformasi tahunh 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian berbagai peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan alam demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terutama mangadakan amandemen UUD 45 sebanyak empat kali. Setelah amandemen ke IV UUD 1945, maka system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.1. NKRI harus tetap dipertahankan.2. Kedaulatan ada di tangan rakyat3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat4. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum5. Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil6. Sistem Parlemen menggunakan Bikanural System, yaitu terdiri dari DPR dan DPD.7. Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.8. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.9. Hubungan organisasi pemerintahan dalam garis vertical dengan asas desentralisasi dengan otonomi luas.10. Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam UUD 1945.

Amendemen UUD 1945, yaitu:1. UUD 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999 s/d 18 Agustus 2000)2. UUD 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000 s/d 9 November 2001)3. UUD 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 November 2001 s/d 10 Agustus 20024. UUD 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002 sampai sekarang).[footnoteRef:29] [29: Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008) hlm. 102]

Hasil amandemen konstitusi mempertegas deklarasi negara hukum, dari semula hanya ada didalam penjelasan, menjadi bagian dari Batang Tubuh UUD 1945.[footnoteRef:30] Konsep pemisahan kekuasaan ditegaskan. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas RUU.[footnoteRef:31] Kekuasaan diserahkan kembali kepada lembaga yang berhak, DPR. Lebih jauh, untuk beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan isu regional Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dibentuk dan dilibatkan dalam proses legislasi.[footnoteRef:32] [30: UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2)] [31: UUD 1945, Pasal 5 Ayat (1) dan 20 Ayat (2)] [32: UUD 1945, Pasal 22D]

Dasar hukum sistem Pemilu diatur, setelah sebelumnya sama sekali tidak disebutkan dalam UUD 1945. Akuntabilitas angota parlemen diharapkan semakin tinggi, karena semua anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat. Pemilu langsung juga diterapkan bagi presiden dan wakil presiden. Periodisasi lembaga kepresidenan dibatasi secara tegas. Seseorang hanya dapat dipilih sebagai presiden maksimal dalam dua kali periode jabatan. Namun, kontrol partai politik yang memonopoli pengajuan calon presiden dan wakil presiden, dan tidak dimungkinkannya calon presiden independen, merupakan salah satu unsur yang mengurangi nilai kelangsungan pemilihan presiden oleh rakyat.

Akuntabilitas politik melalui proses rekrutmen anggota parlemen dan presiden yang langsung, diperkuat lagi dengan sistem pemberhentian mereka jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan konstitusi. Meski, aturan inpeachment presiden lebih perinci dibandingkan pemecatan anggota parlemen yang penjabarannya diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi materi Batang Tubuh UUD 1945. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk mengawal kemurnian fungsi dan manfaat konstitusi, karenanya, salah satu kewenangan MK adalah melakukan contitutional review, menguji keabsahan aturan undang-undang bila dihadapkan kepada aturan konstitusi.

Dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM), amendemen UUD 1945 memberikan jaminan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan aturan sebelum amandemen. Menurut Lindsey, perlindungan HAM pasca-amendemen impresif dan jauh lebih lengkap dibandingkan banyak negara berkembang. Meski dalam konsep Ross Clarke, polemik tentang asas non-retroaktif dalam pasal 28(I) menyebabkan beberapa kalangan masih mengkritik aturan HAM tersebut.

Dengan demikian, secara umum hasil amandemen UUD 1945 lebih memberikan dasar konstitusi bagi lahir dan tumbuhnya negara hukum Indonesia dalam kelangsungan sistem ketatanegaraan kedepan.

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa amendemen UUD 1945 ini hanya dilakukan terhadap batang tubuh UUD 1945 [pasal-pasal] tetapi tidak dilakukan terhadap pembukaan UUD 1945. Terdapat asumsi bahwa mengamendemen terhadap Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya akan mengubah negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena Pembukaan UUD 1945 hakikatnya adalah jiwa dan ruh negara proklamasi. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka sistematika dan rumusan Pancasila tidak mengalami perubahan. Suatu konsekuensi logis, karena dengan diubahnya Pancasila sebagai Dasar Negara, maka secara langsung akan juga mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di Proklamasiakan pada 17 Agustus 1945. Hal ini berarti pula mengubah bangunan ketatanegaraan secara fundamental.

BAB IIIPENUTUPSIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik simpulan mengenai sejarah ketatanegaraan di Indonesia, diantaranya :1) Lahirnya pemerintahan Indonesia a. Lahirnya bangsa Indonesia diawali dengan didirikanya BPPK pada tanggal 29 april 1945, di dalam masa berdirinya badan ini dapat menghasilkan rancangan UUD (16 juli 1945)b. PPKI terbentuk pada tanggal 9 angustus 1945, pada masa terbentuknya PPKI menghasilkan : 1. Sidang I ( 18 agustus 1945 ) a. Pembentukan UUD 45b. Memilih soekarno sebagai presiden dan mohamat hatta sebagai wakil presiden c. Adanya komte nasional, sebagai pembantu presiden 2. Sidang II ( 19 agustus 1945)a. Pembentukan 12 departemen pemerinatahan b. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan adanya kebijakan daerah Adanya pembentukan batang tubuh dan penjelasan resmi UUD 452) Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia a. Periode 17 agustus 1945 - 27 desember 1949Pada periode ini yang berdaulat adalah rakyat dengan di wakili oleh MPR.Perubahan praktek ketatanegaraan meliputi : Presiden dan wapres di pilih oleh PPKI Sistem presidensil lalu berubah lagi menjadi system multi partai KNIP ikut menentukan GBHN dengan presiden KNIP dengan presiden, menentukan UU tentang urusan pemerintah Dalam menjalankan tugas KNP digantikan oleh sebuah badan yang bertanggung jawab kepada KNIPb. Periode 27 desember 17 agustus 1950 Dalam masa periode ini dapat terbentuknya : Adanya KMB Adanya piagam penyerahan kedaulatan Status UNI Terbentuknya RIS c. Periode 17 agustus 1950 5 juli 1959 Adanya UUD RIS Presiden sebagai kepala tertinggi baik dalam Negara maupun dalam hal pemerintahan Adanya dekrit presidenPeriode 5 juli 1959 Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara DPR gotong royong Adanya MPRS Adanya DPAS Kembali pada UUD 445d. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966 Demokrasi Terpimpin meledaknya kasus pemberontakan G30S PKI Adanya surat 11 maret 1966e. Periode Orde Baru Zaman orde baru, banyaknya terjadi praktek KKN Demokrasi Pancasila Lahirnya amandement 45 Adanya peraturan dasar hokum pemilu Adanya Perlindungan HAM f. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang Zaman reformasi Amandemen UUD 45 sebanyak empat kali Adanya peraturan dasar hukum pemilu Adanya Perlindungan HAM NKRI harus tetap dipertahankan Kedaulatan ada di tangan rakyat Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil

Daftar Pustaka

Tutik, Triwulan Titik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2010.CST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1986.Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1996.Radjab, Dasril, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.Huda, Nimatul, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.Aim, Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2007.Mahfud M.D., Muhammad, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

3