SEJARAH KETATANEGARAAN

INDONESIA

SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA

SUMBER PENELITIAN SEJARAH

DOKUMEN / ARSIP

BENDA / PRASASTI

PELAKU SEJARAH

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

SEJARAH KETATANEGARAAN

SISTEM PRA KEMERDEKAAN

SISTEM PASCA KEMERDEKAAN

SISTEM ERA REFORMASI

PENJAJAHAN BELANDA

PENJAJAHAN

JEPANG

1. UUD 1945 (1945-1949) 2. RIS ( 1949-1950) 3. UUDS 195 (1950-1959) 4. Orde Lama (1959-1965) 5. Orde Baru (1966-1998)

PENJAJAHAN BELANDA

PENJAJAHAN BELANDA

INDONESIA = HINDIA BELANDA (BAGIAN KERAJAAN BELANDA)

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

UUD KERAJAAN BELANDA

INDISCHE STAATSREGELLING (IS)

PENJAJAHAN BELANDA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(MASA BERLAKUNYA IS)

1. WET

2. ALGEMENE MAATSREGELEN VAN BESTUUR (AmvB)

3. ORDONANTIE

4. REGGERING VERORDENINGEN (RV)

DISEBUT “ALGEMENE

VERORDENINGE” (PERATURAN

UMUM)

ADA JUGA LOCAL VERORDENINGEN

( PERATURAN LOKAL )

DIBUAT OLEH GUB, BUPATI, WEDANA,

CAMAT

WET

PENJAJAHAN BELANDA

DIBENTUK OLEH BADAN PEMBENTUK UU NEGERI BELANDA YAITU : MAHKOTA DAN PARLEMEN

ALGEMENE MAATSREGELEN VAN BESTUUR (AmvB)

DIBENTUK OLEH MAHKOTA SENDIRI

ORDONANTIE DIBENTUK OLEH GUBERNUR JENDRAL BERSAMA

VOLKSRAAD

REGGERING VERORDENINGEN (RV)

PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH GUB. JENDRAL

PENJAJAHAN BELANDA

SISTEM KETATANEGARAAN HINDIA BELANDA

KEKUASAAN EKSEKUTIF

GUBERNUR JENDRAL DENGAN KEWENAGAN SANGAT LUAS & DIBANTU OLEH BADAN

PENASEHAT

KEKUASAAN KEHAKIMAN

ADA PADA MAHKAMAH KEHAKIMAN

PENGAWAS KEUANGAN

DILAKUKAN OLEH ALGEMENE REKEN KAMER

KEDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

PENGUASA PENDUDUKAN

MENJANJIKAN KEMERDEKAAN

BPUPKI PPKI

14 AGUSTUS 1945 JEPANG MENYERAH PADA SEKUTU

PENJAJAHAN JEPANG

PENJAJAHAN JEPANG

SEBAGAI PENGUASA

PENDUDUKAN

MENJANJIKAN KEMERDEKAAN BAGI

INDONESIA

PERANG DUNIA KE - II

BPUPKI

SIDANG : 1. 28 MEI – 1 JUNI 1945

(RANCANGAN DASAR NEGARA)

2. 1 JULI – 17 JULI 1945 (RANCANGAN UNDANG-UNDANG DASAR)

PPKI 11-08-1945

SEBELUM PPKI MELAKSANAKAN SIDANG, JEPANG MENGUMUMKAN DEKLARASI JEPANG MENYERAH KEPADA SEKUTU

PENJAJAHAN JEPANG

PENDUDUKAN JEPANG

1. JEPANG TIDAK DIBENARKAN MENGUBAH SUSUNAN KETATANEGARAAN / HUKUM DI

HINDIA BELANDA

3. KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA BALA TENTARA JEPANG BUKAN PEMERINTAHAN BELANDA

2. JEPANG HANYA MENERUSKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN BELANDA

PENJAJAHAN JEPANG

PULAU SUMATERA

PULAU JAWA

DAERAH SELEBIHNYA

DIBAGI MENJADI 3 WILAYAH

BESAR

SISTEM PASCA KEMERDEKAAN

PASCA PEMBERLAKUAN UUD 1945 ( 18 AGUSTUS 1945)

IR. SOEKARNO & MOH. HATTA

3 UNSUR PROKLAMASI

1. KEDAULATAN PENUH DALAM MENGATUR/MENATA SISTEM KETATANEGARAAN SENDIRI

2. PEMINDAHAN KEKUASAAN DISELENGGARAKAN DALAM WAKTU SINGKAT

3. PEMBERITAHUAN KEPADA SELURUH RAKYAT & INTERNASIONAL

SISTEM PASCA KEMERDEKAAN

PROKLAMASI ( NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA)

1. MENETAPKAN UUD NRI 2. PENETAPAN SOEKARNO & MOH.HATTA 3. PEMBENTUKAN DEPARTEMEN OLEH PRESIDEN 4. PENGANGKATAN ANGGOTA KNIP 5. PEMBENTUKAN PROVINSI OLEH PPKI

KNIP LEGISLATIF GBHN

STAAT FUNDAMENTAL

NORM

SISTEM PASCA KEMERDEKAAN

NORMA TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA

TIDAK DIBENTUK OLEH NORMA YANG LEBIH TINGGI

BERSIFAT PRE-SUPPOSED/DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU OLEH MASYARAKAT

MERUPAKAN NORMA TEMPAT BERGANTUNGNYA NORMA-NORMA

HUKUM DIBAWAHNYA

STAAT FUNDAMENTAL

NORM (HANS NAWIASKY)

DASAR PEMBENTUKAN KONSTITUSI / UUD TERMASUK NORMA PENGUBAHANNYA

CONSTITUTION (CARL SCHMITT)

KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG & BENTUK KESATUAN POLITIK YANG DISEPAKATI OLEH

BANGSA

PROKLAMASI & STAAT FUNDAMENTAL NORM MERUPAKAN SATU KESATUAN

YANG TIDAK TERPISAHKAN

TERTUANG DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

BELANDA MASIH TETAP INGIN MENGUASAI INDONESIA YANG MERDEKA & BERDAULAT

TERJADI PERJANJIAN

PERSETUJUAN LINGGARJATI 25 MARET 1947

HASIL :

1. BELANDA MENGAKUI RI BERKUASA SECARA DE FACTO ATAS JAWA, MADURA DAN SUMATERA. DI WILAYAH LAINNYA YANG BERKUASA ADALAH BELANDA

2. BELANDA&INDONESIA AKAN BEKERJASAMA MEMBENTUK REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KONFERENSI MEJA BUNDAR

BERUBAHNYA DARI NEGARA KESATUAN KE NEGARA SERIKAT

UUDS 1950

1. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

2. MENTERI-MENTERI BERTANGGUNGJAWAB ATAS SELURUH KEBIJAKSANAAN

PEMERINTAH

3. PRESIDEN BERHAK MEMBUBARKAN DPR

UNCLEARLY CHARACTERISTIC PARLIAMENT SYSTEM

ORDE LAMA

DEKRIT PRESIDEN 5 JULY 199

1. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945

2. DIBUBARKANNYA KONSTITUANTE

3. PEMBENTUKAN MPRS DAN DPAS

BANYAK TERJADI PENYIMPANGAN

PEMBERONTAKAN G30SPKI

ORDE BARU

1. DIAWALI DENGAN SUPERSEMAR

2. ORBA BERTEKAT MENJALANKAN UUD 1945 & PANCASILA SECARA MURNI & KONSEKUEN

3. DEMOKRASI PANCASILA DIBAWAH KEPEMIMPINAN SOEHARTO (SISTEM PRESIDENSIAL)

4. PEMILU 5 TAHUN SEKALI TAPI TIDAK DEMOKRATIS

5. KUATNYA KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENOPANG & MENGATUR SELURUH PROSES POLITIK, TERJADI SENTRALISTIK KEKUASAAN PADA PRESIDEN

6. PEMBANGUNAN EKONOMI TERLAKSANA TAPI TIDAK BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN

7. INDIKATOR DEMOKRASI TIDAK TERLAKSANA YAITU ROTASI KEKUASAAN EKSEKUTIF TIDAK ADA, REKRUTMEN POLITIK TERTUTUP, PEMILU JAUH DARI SEMANGAT DEMOKRASI, HAM TERBATAS, KEBEBASAN POLITIK DIBATASI, KKN MERAJALELA

KERUSUHAN

ERA REFORMASI

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA BERDASAR UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN (1999 – 2002)

1. BENTUK NEGARA KESATUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG LUAS

2. BENTUK PEMERINTAHAN ADALAH REPUBLIK. 3. MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI LAGI. 4. PRESIDEN ADALAH KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA

PEMERINTAHAN. 5. KABINET ATAU MENTERI DIANGKAT OLEH PRESIDEN DAN

BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. 6. KEKUASAAN LEGISLATIF LEBIH DOMINAN 7. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH

RAKYAT 8. PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR