Sejarah KTP di Indonesia

Sejarah KTP di Indonesia

Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad) dan setingkat peraturan Menteri. Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, di samping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam Administrasi Kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik.

Baru setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi : Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP).

Tiga Program Strategis Nasional tersebut mendapat dukungan yang penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).

Untuk  penerapan  e-KTP  Menteri  Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011 - 2013, guna menghentikan berbagai kerugian

Negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi kependudukan serta terbitnya KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda (TKI Ilegal, trafficking/perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan).    

Pelaksanaan Program e-KTP tersebut didukung oleh anggaran yang besar, perencanaan teknis yang matang, oleh karena itu ditargetkan selesai 3 tahun disertai dengan 3 komitmen yang tinggi dari Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, yaitu :

a.  Program Program e-KTP harus sukses;

b.  Tidak boleh ada kerugian keuanganNegara yang ditimbulkan oleh Program Program e-KTP;

c.  Dalam pelaksanaan Program e-KTP tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap hukum/ketentuan yang    berlaku.

Upaya yang dilakukan untuk menghindari kerugian keuangan Negara, antara lain adalah :

a.  Telah dimintakan harga perangkat kepada para produsen/prinsipal di luar negeri (RFQ) dan khusus untuk harga blangko e-KTP dimintakan kepada para percetakan yang ada di Indonesia sebelum penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Rencana Anggaran Biaya (RAB);

b.  Sebelum menetapkan RAB tersebut, telah diaudit oleh BPKP.

c.  Sebelum menetapkan HPS telah dilakukan kembali klarifikasi harga kepada pihak produser/prinsipal. Dalam hal ini Prinsipal menyatakan tidak ada perubahan harga, sehingga RAB dijadikan sebagai HPS.

d.  Untuk  pencegahan  terjadinya  penyimpangan dalam pelaksanaan penerbitan NIK dan penerapan e-KTP,  Menteri Dalam Negeri mengharapkan kepada Ketua KPK dan Ketua BPK untuk membantu pencermatan terhadap RAB pekerjaan penerbitan NIK dan penerapan e-KTP.

e.  Setelah kontrak ditandatangani dan pekerjaan dilaksanakan oleh Konsorsium pemenang lelang, telah dilakukan audit oleh Tim BPK.

Secara Administratif, kehati-hatian Kementerian Dalam Negeri, khususnya agar pelaksanaan lelang sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010, upaya maksimal yang dilakukan,  antara lain :

a. Panitia lelang didampingi oleh Tim Pendamping dari BPKP dari awal sampai selesai proses pelelangan.

b. Sebelum Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran menetapkan pemenang, maka Panitia lelang meminta kepada BPKP untuk mereview proses pelelangan paket pekerjaan Penerapan KTP Elektronik.

c. Menteri Dalam Negeri juga meminta pendapat kepada KPK, BPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri mengenai proses pelelangan yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Lelang

Upaya maksimal secara teknis yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri antara lain :

 a. Meneliti dan mengevaluasi agar perangkat dan sistem yang ditawarkan oleh peserta lelang betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, maka Kemendagri membentuk Tim Teknis Teknologi Informasi untuk melakukan evaluasi teknis dan memastikan bahwa perangkat dan system yang diserahkan oleh Konsorsium berjalan dengan baik.

b. Untuk meyakinkan dan memastikan agar Konsorsium pemenang lelang mampu melaksanakan penerapan Program e-KTPl dengan output sesuai dengan yang diharapkan, maka Panitia lelang bersama Tim Teknis Teknologi Informasi mewajibkan peserta lelang untuk mengikuti uji perangkat, uji output dan uji laboratorium, sehingga Program e-KTP yang dihasilkan dapat dipastikan sudah memenuhi standar internasional.

Syukur Alhamdulillah, pelaksanaan program e-KTP sampai dengan bulan Agustus 2013 berjalan sesuai dengan target dan program yang telah ditetapkan. Sebagian besar penduduk Wajib KTP di Indonesia telah direkam  dan  telah  diterbitkan  Program e-KTP nya.  Belum ada  satupun Negara di dunia ini dalam kurun waktu 1 tahun mampu melaksanakan perekaman dan sekaligus penerbitan Program e-KTP (ID Card) lebih dari 100 juta ID Card.

Dalam Seminar Internasional tentang ID Card di Abu Dhabi, banyak Negara memberikan apresiasi  dan pujian kepada   Pemerintah Indonesia  atas keberhasilannya  dalam  pelaksanaan  Program Program KTP-el dan pujian khusus diberikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia yang dalam program e-KTP langsung memimpin pelaksanaan e-KTP sampai di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini pada tanggal 24 Desember 2013, maka sebutan e-KTP berganti menjadi KTP-el (KTP Elektronik) sesuai dengan norma Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Perubahan sebutan e-KTP menjadi KTP-el tersebut sebagaimana diamanatkan pasal 1 angka 14 menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Dengan demikian maka menurut UU No. 24 Tahun 2013 pasal 102 point a, menyebutkan bahwa semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”.

 

Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik

Dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk memang selalu mengalami perubahan dan secara kasat mata perbedaan antara KTP lama, KTP nasional dan KTP elektronik dapat dibedakan, berikut gambar dan keterangannya.

KTP Lama (KTP Kabupaten) 1978 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi

Blanko kertas dan laminasi plastik, stempel asli, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst. Photo dilekatkkan (lem), nomor serial khusus, tanda tangan/cap jempol, guilloche patterns pada blanko, data tercetak  dengan komputer, hanya untuk keperluan identitas diri dan berlaku di tiap Kabupaten/Kota.

Gambar KTP Nasional 2004 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi

Photo dicetak pada kartu, bahan terbuat dari plastic, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst, tanda tangan/cap jempol, nomor serial khusus, data tercetak dengan komputer, guilloche patterns pada kartu, berlaku nasional, hanya untuk keperluan ID, tahan lebih lama (tidak mudah lecek), scanning photo dan tanda tangan/cap jempol.

Gambar KTP Elektronik (e-KTP) 2011 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi

Photo dicetak pada kartu, bahan terbuat dari PVC/PC, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst, data dicetak dengan komputer, nomor serial khusus, multi aplikasi, berlaku nasional, guilloche patterns pada kartu, diterima secara internasional, mampu menyimpan data, scanning photo dan tanda tangan/cap jempol, tidak bias dipalsukan, data dibaca/ditulis dengan card reader, terdapat mikrocip untuk  media  penyimpan  data,  hanya  satu  kartu  untuk  satu  orang, menyimpan data pinger  print   biometrik sebagai satu uniq identification personal, satu orang satu kartu (menggantikan), mampu manampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi, tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangan tinggi.            

*) Disadur dari Kaleidoskop e-KTP 2011-2013