sekretariat dprd provinsi kepulauan bangka...
TRANSCRIPT
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KATA PENGANTAR
Puji syukur penyusun sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-
Nya sehingga penyusunan laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat Triwulan I Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.
Laporan ini disusun sebagai salah satu langkah dalam perwujudan kantor pemerintah
pada era keterbukaan informasi yang lebih trasparan, kredibel dan akuntabel sesuai dinamika
komunikasi dua arah yang bergerak super cepat dewasa ini.
Penanganan Pengaduan Masyarakat dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat
mendorong peningkatan kinerja yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, selain itu, Penanganan Pengaduan Masyarakat dinilai sebagai kapabilitas dan
kualitas serta pelayanan yang ekstra kepada masyarakat sebagai sektor yang menjadi acuan
kinerja para Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.
Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap
optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat khususnya terkait optimalisasi kegiatan
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta menjalankan visi dan misi
pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diharapkan wakil rakyat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dapat terpenuhi dengan hasil yang optimal.
Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
juga dapat menjadi bahan masukan pada program kegiatan yang akan datang. Kami menyadari
bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang
bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.
Pangkalpinang, Juni 2020,
Sekretaris DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung
Syaifuddin, SH.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Era reformasi menghadirkan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
baru di mana kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi. Komitmen politik tersebut
diwujudkan dalam bentuk pengesahan berbagai undang-undang untuk menjamin hak-hak
politik masyarakat, yaitu: kebebasan berbicara, berserikat dan menyampaikan pendapat di
muka umum tanpa rasa takut. Kehadiran berbagai undang-undang tersebut dapat dikatakan
sebagai tonggak akan hadirnya era demokrasi di Indonesia. Konsekuensi dari itu semua
kedualatan dipegang oleh rakyat sehingga suara rakyat harus didengar dan diperhatikan oleh
pemerintah yang diberi otoritas oleh rakyat melalui pemilihan presiden, gubernur dan bupati
secara langsung.
Adopsi tatanan demokrasi dan keterbukaan tersebut tentu tidak hanya terjadi dalam
kehidupan politik melainkan juga pada bidang-bidang kehidupan lainnya seperti di bidang
pelayanan publik. Hal ini tidak lain karena kinerja pemerintah salah satunya diukur dari
kemampuannya menyediakan layanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel bagi seluruh
masyarakat. Salah satu wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah memberi
kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan (complaint) atau pengaduan
mana kala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan
apa yang dijanjikan oleh pemberi layanan.
Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa kondisi manajemen pengaduan belum
berjalan secara optimal dan dianggap belum efektif. Sebagian besar masyarakat belum
memahami bahwa dalam pelayanan publik terdapat hak masyarakat untuk menyampaikan
keluhan atau masukan atas pelayanan yang diterima apabila para pelaksana dan
penyelenggara melakukan penyimpangan standar pelayanan. Selain itu, masyarakat juga
berhak untuk memperoleh tanggapan atas pengaduannya. Hal ini sebagaimana yang diatur di
dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 18 ayat (c) bahwa masyarakat
berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Kondisi - kondisi ini
memerlukan perhatian serius dalam upaya memperbaiki Manajemen pelayanan pengaduan
pelayanan publik.
1.2 Tujuan
Tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini
adalah untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan penanganan dan tindak lanjut penanganan
yang telah dilakukan oleh tim penanganan pengaduan masyarakat pada Sekretariat DPRD Prov.
Kep. Bangka Belitung, serta sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan
terhadap pengelolaan pengaduan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Prov. Kep.
Bangka Belitung.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan
masyarakat ini adalah:
1. Melakukan monitoring terhadap upaya pelaksanaan penanganan pengaduan
masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan sesuai kewenangan DPRD Prov. Kep.
Bangka Belitung serta tindak lanjut penanganan yang telah dilakukan langsung oleh
anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.
2. Melakukan evaluasi terhadap penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat
yang telah dilaksanakan oleh DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung serta merumuskan
rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kepada pihak eksekutif.
1.4 Dasar Hukum
1. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1 Metode Pelaksanaan
2.1.1 Pelaksana
Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh para Anggota DPRD
Prov. Kep. Bangka Belitung langsung melalui rapat audiensi dan dengar pendapat dengan pihak
terkait, maupun tinjauan lapangan langsung.
2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan
Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2020 di
seluruh ruang ringkup kerja DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.
2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat adalah
mekanisme penanganan dengan memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di Sekretariat
DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.
2.2 Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung memiliki kewajiban untuk melaksanakan penanganan
seluruh aduan dari masyarakat terkait permasalahan di berbagai sektor kemasyarakatan yang
pengelolaannya menjadi tugas dan fungsi (tusi) DPRD serta berkomitmen untuk menangani
seluruh aduan masyarakat yang masuk ke Sekretariat DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, melalui
3 cara, yaitu:
1. Akun sosial media sekretariat.
2. Aduan yang dilayangkan masyarakat secara langsung melalui kegiatan reses anggota
DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.
3. Aksi unjuk rasa (demonstrasi)
Selanjutnya, berdasarkan aduan tersebut, dilakukan rapat dengar pendapat dengan
pihak eksekutif maupun pihak terkait guna mendapati data yang valid terhadap aduan
tersebut. Aduan masyarakat juga dibawa ke forum Rapat Badan Musyawarah. Semua kegiatan
rapat dipublish langsung ke media sosial maupun surat kabar (cetak/online) oleh secretariat
melalui Humas.
Secara umum, aduan yang masuk selama periode Januari - Maret tahun 2020 adalah
aduan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Adapun aduan masyarakat
yang telah ditangani oleh tim penanganan pengaduan masyarakat selama bulan Maret 2020
secara rinci tersaji sebagai berikut:
1. Januari 2020
a. Kegiatan Reses Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung
Para Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung pada bulan Januari melakukan Reses I
masa Sidang 2020 di berbagai tempat berdasarkan daerah pemilihan (dapil) dari masing-
masing anggota. Dalam kegiatan tersebut anggota mendapati berbagai keluhan dari
masyarakat terkait perbaikan fasilitas dan meningkatan kualitas infrastruktur di masyarakat.
Sebagai contoh, dalam reses di Pangkalpinang, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat
berkenaan persoalan yang ada di Pangkalpinang. Seperti masalah banjir, alokasi dana bantuan
(daba), pengelolaan sampah, kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur. Aduan ini
ditanggapi dengan meminta langsung Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tindak cepat.
Lain halnya di Kab. Bangka, Wakil Ketua DPRD, Hendra Apollo mendapati berbagai aduan
masyarakat terkait menyusutnya harga-harga komuditas pertanian semisal sawit dan karet
yang selama ini menjadi tumpuan pendapatan warga. Masyarakat juga mengharapkan adanya
dukungan dan perbaikan pendapatan dari sektor tangkap ikan baik berupa hasil tangkapan laut
maupun darat. Hendra Apollo selaku perpanjangan tangan rakyat di DPRD menyikapi dengan
antusias keluhan masyarakat ini dan menyampaikan bahwa DPRD terus bekerja keras bersama-
sama pemerintah guna melakukan perbaikan-perbaikan di sektor layanan publik dan akan
terus memperjuangkan aspirasi yang didapatkan selama berlangsungnya masa reses sehingga
keadaan ekonomi dan pembangunan masyarakatbakan lebih berhasil guna di masa depan.
Bukti Foto
b. Rapat Badan Musyawarah Januari 2020
DPRD Babel secara rutin di hari terakhir setiap bulan mengadakan Rapat Badan
Musyawarah guna berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Rapat banmus juga biasanya
dimanfaatkan oleh beberapa anggota Banmus menyampaikan aduan masyarakat kepada pihak
eksekutif.
Bukti foto
2. Februari 2020
a. Larangan Penggunaan hijab di hotel
Beberapa anggota dewan mempertanyakan dan meminta klarifikasi seputar adanya info
larangan berjilbab di tempat tersebut kepada masing-masing perwakilan pihak Hotel, selain itu
mereka menegaskan agar pihak hotel yang ada di Babel untuk tidak melarang hak para siswi
magang dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti penggunaan hijab.
Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya pasca rapat mengatakan pihak hotel sudah
berkomitmen, seperti Hotel Novotel dalam kurun waktu dua bulan akan memberlakukan
aturan bagi ingin memakai jilbab, termasuk Hotel Soll Marina.
Bukti Foto
b. Masyarakat Pulau Lepar Pongok Lakukan Aksi Unjuk Rasa Menolak IUP PT. Timah
Ratusan Masyarakat Pulau Lepar Pongong, Kabupaten Bangka Selatan melakukan aksi
unjuk rasa ke DPRD Babel terkait penolakan adanya penambangan di Pulau Lepar pongok
baik di darat maupun di laut. Perwakilan masyarakat, Karim mengatakan bahwa masyarakat
Lepar Pongok mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan berkebun, tetapi apabila
aktifitas pertambangan masih berlanjut yang merusak ekosistem baik darat dan laut,
bagaimana kami untuk mencari makan.
Wakil Ketua DPRD, Hendra Apollo mengatakan kedaulatan ada ditangan rakyat, Semua
perizinan yang dikeluarkan apalagi melanggar aturan bisa dicabut, apalagi mendapat
penolakan dari masyarakat. Beliau menambahkan agar masyarakat jangan terprovrokasi
untuk melakukan tindakan anarkis, DPRD Babel sepakat untuk menolak pertambangan dan
mencabut IUP sementara di Pulau Lepar Pongok hingga terbit aturan yang diperbaharui.
Wakil Ketua DPRD lainnya, M. Amin menegaskan Pasal 23 UU No.1 Tahun 2014
mengatur pulau kecil tidak bisa ditambang. Eka Budiarta, salah satu politisi Dapil Belitung
menambahkan di Kawasan Belitung bisa zero pertambangan karena antara pemerintah
Daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat kompak untuk menolak pertambangan di Belitung.
Bukti Foto.
3. Maret 2020
a. Aduan Tenaga Non-PNS terkait hambatan pencairan BPJS Ketenagakerjaan
Ketua DPRD Babel memanggil perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pertemuan
mendaklanjuti adanya hambatan pencairan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan JHT ini
dilakukan karena perpindahan kerjasama dari BPJS Ketenagakerjaan ke PT. Taspen. Menurut
penjelasan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya masih berpedoman kepada Peraturan Gubernur
yang mereka terima terkait perlindungan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kep. Bangka Belitung untuk ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perpindahan
tersebut masih bersifat surat edaran.Menanggapi hal ini, Ketua DPRD mengatakan ini hanya
miskomunikasi, ia menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada
Gubernur terkait penjelasan status kerjasama ini.
Bukti Foto.
BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
3.1 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Selama Triwulan I tahun 2020 terdapat aduan masyarakat yang masuk, dapat dilihat pada Tabel
1.
No. Bulan Pelapor Jenis Aduan Lokasi Tindak Lanjut
1. Januari Warga reses Perdapil Anggota
DPRD
Meminta pemda setempat untuk
cepat dan tanggap
menyelesaikan permasalahan
warga
Warga infrastruktur Ruang Rapat Badan
Musyawarah
Koordinasi dengan eksekutif
2. Februari Warga Larangan
berhijab
Ruang Rapat Badan
Musyawarah
Memanggil pihak hotel, lakukan
rapat dengar pendapat, pihak
hotel berkomitmen
memberlakukan aturan berhijab
Warga Lepar
Pongok
Menolak IUP PT.
Timah
Ruang Paripurna Mendengar keluhan warga,
memberi pengertian langsung
terkait aturan, dan meminta
masyarakat jangan terprovokasi
3. Maret Tenaga Non-
PNS
hambatan
pencairan BPJS
Ketenagakerjaan
Ruang Ketua DPRD Mendengar penjelasan BPJS,
menyarankan agar BPJS
Ketenagakerjaan mengirimkan
surat kepada Gubernur terkait
penjelasan status kerjasama ini
3.2 Permasalahan
Aduan masyarakat yang masuk pada DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung di bulan Maret secara
umum telah ditindaklanjuti dengan baik dan tuntas. Namun dalam pelaksanaannya tentu
terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki dan membutuhkan upaya tindak lanjut perbaikan
agar dapat meningkatkan performa DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dalam melaksanakan
penanganan dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan sebagai
upaya untuk memperbaiki pengelolaan pengaduan.
BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL MONEV
4.1 Saran dan Rekomendasi
Adapun rekomendasi yang teridentifikasi adalah perlunya untuk membuat suatu
mekanisme penugasan tim penanganan pengaduan dari Sekreatiat DPRD yaitu tim respon
cepat yang jelas dan sebisa mungkin konsisten sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,
sehingga proses penanganan dapat dilaksanakan dengan segera dan berjalan dengan maksimal.
Selain itu, perlu adanya jalur khusus yang dikelola oleh Sekretariat DPRD berupa no whatsapp
aspirasi sehingga warga masyarakat dapat memberikan keluhan langsung ke secretariat DPRD
Babel.
BAB V PENUTUP
5.1 Penutup
Demikian laporan monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berkenaan dengan program monitoring dan
evaluasi, tim monitoring dan evaluasi berdasarkan ruang lingkup ini diharapkan dapat
melakukan tugasnya secara cermat dan tepat untuk mencapai tujuan monitoring dan evaluasi
sehingga pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat
terselenggara sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.