sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
TRANSCRIPT
A. PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kudus.
Dalam melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membantu Bupati Kudus dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, DPMPTSP mendapat Pendelegasian dan Pelimpahan
Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Kudus dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
B. STANDAR PELAYANAN
I. PELAYANAN PERIZINAN MELALUI OSS
A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1. Izin Lokasi
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Bdan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP Pemohon b. Foto copy NPWP c. Foto copy SPPT PBB
d. Bukti pembayaran PBB e. Foto copy sertifikat tanah atau bukti
kepemilikan tanah f. Nomor Induk Berusaha (NIB)
g. Izin Lokasi dari OSS
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tentang
Standar Pelayanan(SP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus
Nomor : 683.1/ 15/ 2019 Tanggal : 30-8-2019
PEMOHON
OSS
TERBIT
IZIN
LOKASI
DPMPTSP
CEK BERKAS
KOMITMEN
PEMENUHAN ( STAF )
SURVEY
LOKASI TIM
VERIFIKASI
KASIE &
KABID
ACC
PIMPINAN
TERBIT
SK IZIN
LOKASI
BPN
SISTEM
KKP
DAFTAR
PERTEK
DI BPN
ANALISA
NOTIFIKASI
TERBIT
PERTEK
DRAF
PERSETUJUAN
IZIN LOKASI
TERBIT
PERSETUJUAN
IZIN LOAKSI
PROSES
PELEPASAN &
PENGGABUNGAN
TANAH
KA
DPMPTSPNOTIFIKASIOSS
HITAM TAHAP 1
HIJAU TAHAP 2
IZIN LOKASI EFEKTIF
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Lokasi diterbitkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan secara lengkap dan benar.
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Lokasi
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan c. Kop Surat lambang Garuda
d. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
Pelaksanan pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM)
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2018 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan)
b. Foto copy KTP Pemohon berlegalisir Desa c. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon
berlegalisir Desa d. Foto copy KTP Penerima Kuasa berlegalisir
Desa e. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Penerima kuasa
berlegalisir Desa
f. Foto copy NPWP g. Foto copy SPPT PBB
h. Bukti pembayaran PBB i. Sketsa letak /denah lokasi dimohon
j. Rencana penggunaan tanah/site plan k. Denah lokasi l. Foto copy sertifikat tanah atau bukti
kepemilikan tanah m. Rekomendasi pemanfaatan ruang dari PUPR
n. Nomor Induk Berusaha (NIB) o. Foto copy Akta pendirian badan usaha /
perubahannya p. Siteplan untuk penggunaan
kavling/perumahan lebih dari 5 unit
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
PemohonFO
( memeriksa )
Survey
Lokasi
Rapat Tim
IPPT
Berita
Acara
Acc TimKurang
Lengkap
Acc Kepala
Dinas
Terbit SK
KASI
( memeriksa )
KABID
( memeriksa )
2 3 41 5
A
6
7
8
9
D
B
C
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan dengan lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
Pelayanan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Scan Akta Pendirian Perusahaan b. Scan E-KTP Penanggungjawab
c. Scan NPWP/SIUP/TDP Perusahaan atau Pemohon
d. Scan Bukti Kepemilikan Tanah
(Sertifikat/Sejenisnya) Upload di Data
Pendukung e. Scan Bukti Pelunasan PBB
f. Surat Pernyataan Tanah tidak dalam Sengketa (Upload di Data Pendukung)
g. Scan Rekomendasi Izin Lingkungan
h. Scan Gambar Bangunan dan Site Plan Bangunan
i. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat
(Upload di Data Pendukung) j. Scan Surat Kuasa (Apabila pengurusan
dikuasakan Pihak Lain)
k. Scan Daftar Pengurus Rumah Ibadah l. Scan Daftar Nama dan Pengguna Rumah
Ibadah paling sedikit 90 orang disahkan oleh Pejabat Setempat
m. Scan Rekomendasi dari Kepala Kantor Dept. Agama
n. Scan Rekomendasi dari FKUB (Forum
Komunikasi Umat Beragama) o. Scan Persetujuan Warga dalam radius
ketinggian MTB dan daftar hadir sosialisasi diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat
p. Scan KTP / Surat Keterangan domisili warga dalam radius ketinggian MTB
q. Scan Asuransi Keselamatan Lingkungan
r. Scan Rekomendasi Teknis Tata Ruang s. Scan Advice Plan (Bangunan lantai 3 keatas
dan atau bangunan dengan bentang lebih dari 15 meter)
t. Scan Bukti Dukungan Masyarakat setempat paling sedikit 60 orang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa
u. Scan Dokumen Andalalin dari Dishub v. Scan Rekomendasi dari Desa dan Kecamatan
Setempat w. Scan Persetujuan Lingkungan diketahui
Lurah/Kepala Desa dan Camat x. Scan Rekomendasi Teknis Lain (bila
diperlukan)
y. Denah menuju Lokasi Bangunan (Upload di Data Pendukung)
z. Scan/PDF Surat Pernyataan Penggunaan Tanah (Untuk Tanah Bukan Milik Sendiri)
aa. Pakta Integritas (Upload di Data Pendukung) bb. Izin Lokasi untuk Luas Tanah 10.000 m2
Keatas
cc. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan
dd. NIB ee. Rekom Dokumen Rencana Teknis PUPR
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
LOGIN
TAMBAH
PERMOHONAN
NOTIVIKASI
PERMOHONAN
NOTIFIKASI
RETRIBUSI
PEMBAYARAN
RETRIBUSI
NOTIFIKASI
CETAK SK
SK
DITERIMA
NOTIFIKASI
PERMOHONAN
BARU
DATA
PERMOHONAN
VALID
NOTIFIKASI
VALIDASI
DATA
PERMOHONAN
VALID
SELESAI
NOTIFIKASI
VALIDASI
DATA
PERMOHONAN
VALID
NOTIFIKAS
VALIDASI DAN
RETRIBUSII
BUKTI
PEMBAYARAN
PUPR
YA
YA/TIDAK
SURVEI
LAPANGAN
BERITA ACARA
PELAKSANAAN
( BAP )
DI CEK
DITOLAK
TIDAK
SURAT
PENOLAKAN
BERITA ACARA
PELAKSANAAN
( BAP )
DITERIMA
VALIDASIYA
NOTIFIKASI
PEMBAYARAN
VALIDASI
SK
YAYA
YA
TERBAYAR
NOTIFIKASI
VALIDASI
DAN
RETRIBUSI
CETAK
SKRD
NOTIFIKASI
VALIDASI
CETAK SK
YA
YA
PEMOHON FRONT OFFICE PEMROSES PUPR PEMROSES DPMPTSP KA. SEKSI KEPALA BIDANG BENDAHARA
KETERANGAN : DI TOLAK KEMBALI
KE PUPR
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang
lengkap dan benar. 1 (satu) hari Permohonan dan verifikasi berkas di DPMPTSP, 5 (lima) hari
pemrosesan dan survei lokasi oleh Dinas PUPR, 1 (satu) hari pembayaran retribusi dan penerbitan SK oleh DPMPTSP.
5. Biaya/Tarif Berbayar
6. Produk
Pelayanan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Sarana,Prasarana, dan
/fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
7 (Tujuh) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Pemerintah Daerah b. Tanda Tangan Elektronik
c. QR Code BSSN
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04 / PRT / M / 2011 Tentang Pedoman
Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP Direktur b. Foto copy SBU
c. Foto copy NPWP Badan Usaha d. Foto copy sertifikat ketrampilan SKT e. Surat pengikatan diri sebagai
penanggungjawab f. Foto copy IMB
g. Foto copy SPPL h. Foto copy IUJK dari OSS yang belum berlaku
efektif i. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
PemohonFront Office
( cek list )
Pemroses
( Surat Persetujuan )
Acc Kepala DinasKabid
( Validasi )Upload OSS
Kasie
( Validasi )
Surat
Persetujuan
( IUJK )
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Non Rupiah
6. Produk Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Persetujuan IUJK
Pelayanan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (Dua) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
Izin Usaha :
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
Persetujuan IUJK : a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
B. Sektor Kesehatan 5. Izin Mendirikan Rumah Sakit
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pemberian Mandat dan
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun
2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Scan IMB b. Scan Akta Pendirian perusahaan
c. Scan e-KTP Penanggungjawab d. Scan Izin Lingkungan e. Scan Sertifikat Tanah/Bukti Perolehan Hak
f. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
g. Scan Pengesahan Master Plan yang sudah disahkan oleh Dinas Kesehatan
h. Scan Persetujuan Dokumen Lingkungan dari Bupati/Dinas PKPLH
i. Scan DED Rumah Sakit yang sudah disahkan
Dinas Kesehatan j. Rekomendasi klasifikasi Rumah Sakit.
k. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
PEMOHON
Izin Mendirikan
Rumah Sakit
Visitasi
Pemenuhan
Komitmen
Berita Acara
SIPTO
Validasi Front
Office
Validasi
Pemroses
Validasi Ka.Sie
Validasi Ka.Bid ACC Ka.Dinas
Upload URL
OSSValidasi Ka.dinas
DPMPTSP
OSS
SK Mendirikan Rumah Sakit
Rekomendasi & BADKK :
- Fesibility Study - MasterPlan- Detail Enginery Design
Permohonan Sidang & Verifikasi Pemenuhan Alat Kesehatan
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Mendirikan Rumah Sakit selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap
dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Mendirikan Rumah Sakit
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer
- Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Pemerintah Daerah b. Tanda Tangan Elektronik c. QR Code BSSN
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
6. Izin Operasional Rumah Sakit
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus. 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Scan KTP Pemohon yg masih berlaku
b. Scan Akta Pendirian atas nama badan yang
bergerak dibidang perumahsakitan
c. Scan Akta Pendirian atas nama badan yang
bergerak dibidang perumahsakitan
d. Scan Izin Mendirikan Rumah Sakit ( bagi yang
baru)
e. Scan Izin Operasional lama ( bagi yang
perpanjangan)
f. Instrumen self assessment
g. Dokumen administrasi dan manajemen
h. Scan IMB
i. Scan Izin Lingkungan
j. Scan Izin Lokasi
k. Scan Izin Pemakaian Lift
l. Scan Izin Genset
m. Scan Izin Boiler
n. Scan Izin Radiologi
o. Scan Izin Penangkal Petir
p. Scan Izin Instalasi Listrik
q. Scan Izin Instalasi Kebakaran
r. Scan Izin mempekerjakan tenaga kerja wanita
malam hari
s. Scan Izin tenaga kerja asing
t. Kelengkapan bangunan meliputi denah situasi,
bangunan, sanitasi
u. Daftar sarana prasarana
v. Daftar jenis-jenis kegiatan pelayanan
kesehatan
w. Rekomendasi Izin Lingkungan
x. Struktur organisasi Rumah Sakit
y. Daftar ketenagaan
z. Data Ketenagaan Direktur
aa. Daftar Ketenagaan medis, paramedis, dan non
paramedis
bb. Daftar tarif pelayanan medis
cc. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir)
dd. Surat Pernyataan dari Direktur untuk sanggup
membuat dan mengirim laporan Rumah Sakit
kepada Kepala Dinas Kesehatan bermaterai
cukup
ee. Surat Pernyataan kesanggupan mentaati
ketentuan peraturan perundan-undangan
bermaterai
ff. Pas foto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1
(satu) lembar
3.
Sistem, Mekanisme
dan prosedur
Pemohon
Permohonan
Visitasi ke DKK
Visitasi Rumah
Sakit / Tim
Visitasi
Berita Acara
OSS
Izin
Operasional
Rumah Sakit
DPMPTSP
- Izin Mendirikan /
Izin Operasional
Lama
- SK Klasifikasi
Rumah Sakit
- Profil Rumah Sakit
- Isian Self
Instrumen
- Sertifikat Izin
Kelayakan
- Sertifikat
Akreditasi
Verifikasi
Lengkap &
Sesuai
SiptoValidasi
PemrosesValidasi Ka.Sie
Validasi Ka.BidACC Ka.Dinas SK Izin
Operasional
Admin OSS
DPMPTSP
Menguopload
ke URL OSS
Validasi
Ka.Dinas
Izin
Operasional
Rumah Sakit
Efektif
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Rumah Sakit 60 (enam puluh) hari kerja sejak dilaksanakannya visitasi oleh Tim
Visitasi Rumah Sakit
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Rumah Sakit
7. Sarana,Prasar
ana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan, saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
20 Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi
Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
7. Izin Operasional Klinik
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Foto copy Akta Pendirian atas nama badan yang
bergerak dibidang Klinik
c. Foto copy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak) atas nama
yayasan d. Foto copy IMB
e. Foto copy Izin Lingkungan f. Kelengkapan bangunan meliputi denah situasi,
bangunan, sanitasi dan jaringan listrik
g. Denah lokasi
h. Struktur organisasi i. Daftar tenaga
j. Data Penanggungjawab k. Daftar sarana prasarana l. Daftar jenis-jenis kegiatan pelayanan klinik
m. Daftar tarif pelayanan klinik
n. Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bermaterai cukup o. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1
(satu) lembar
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemohon
Syarat :
- KTP
- Akte Perusahaan
- NPWP
- Dll
OSS DPMPTSPKomitmen
Visitasi Izin dasar
(Pemenuhan Komitmen)
Berita Acara Visitasi
ACCValidasi
Pemroses
Validasi
Ka.Sie
Validasi
Ka.Bid
ACC
Ka.Dinas
DKK
Visitasi
Berita Acara
Rekomendasi
Terbit SK
NIB Izin
Operasional
Untuk Efektifkan
Izin Operasional
Klinik
Upload URL OSS
Permohonan Visitasi
InformasiProfil Klinik
Sipto
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Klinik diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Klinik
7. Sarana,
Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet
- Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
8. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 411/ Menkes/Per/III/2010
tentang Laboratorium Klinik 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP Pemohon yg masih berlaku
b. Foto copy Akta Pendirian atas nama badan yang
bergerak dibidang Laboratorium Klinik
c. Foto copy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak) atas nama
yayasan
d. Foto copy IMB
e. Foto copy Izin Lingkungan f. Profil Laboratorium
g. Surat kesediaan mengikuti pemantapan mutu
h. Denah lokasi dan situasi bangunan
i. Struktur organisasi j. Daftar ketenagaan
k. SIP Dokter Penanggungjawab l. Daftar sarana prasarana
m. Daftar jenis-jenis kegiatan pelayanan laboratorium
n. Daftar tarif pelayanan laboratorium
o. Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bermaterai cukup p. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
PemohonFront Office
( cek list )
Pemroses
( Cek List )
Acc Kepala
Dinas
Kabid
( Validasi )
Pemenuhan
Komitmen
SK
Diterbitkan
Cek Lokasi
Kasie
( Validasi )
Pemroses
( Cetak SK )
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan
Khusus diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan
Khusus
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
9. Izin Toko Obat
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
167/KAB/B.VII/72 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedagang
Eceran Obat 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku
b. Foto Copy IMB c. Foto copy status kepemilikan tanah (sertifikat
tanah atau bukti perolehan hak)
d. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup
(SPPL) e. Daftar ketenagaan
f. Surat Pernyataan AA tidak bekerja tetap pada Perusahaan Farmasi/Toko Obat/Apotek lain
g. Surat Pernyataan Kesanggupan TTK sebagai
penanggung jawab Toko Obat dan bersedia melaksanakan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku (bermaterai Rp 6.000,-) Denah lokasi dan denah bangunan
h. Surat pernyataan tunduk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
i. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem,
Mekanisme
dan prosedur
Pemohon DINKES
OSS
DPMPTSP Verifikasi
Belum Efektif
Berkas Tidak Lengkap
· STRTTK
· SIP Tenaga Teknis ke-Farmasian
· Denah Bangunan
· Daftar Sarana dan Prasarana
· Berita Acara Pemeriksaan
Izin Usaha
Alat
Kesehatan
Validasi FOValidasi
Pemroses
Validasi
Kasie
Validasi
Kabid
Acc Kepala
Dinas
Surat
KeputusanUpload
Sudah Efektif
4. Jangka
Waktu Penyelesaian
Izin Toko Obat diterbitkan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Toko Obat
7. Sarana,Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,
saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan
dan keselamatan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
pelayanan
14. Evaluasi
Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
10. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Sertifikat pelatihan pelaksanaan perusahaan rumah tangga yang baik bagi pelaku usaha
b. memiliki sarana bangunan dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling sedikit 2 (dua)
tahun c. Memiliki prasarana yang memadai
d. Berita Acara Pemeriksaan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Apabila pemenuhan komitmen/persyaratan (hasil
evaluasi dan BAP) telah di penuhi dan tidak terdapat perbaikan, Pemerintah Daerah
menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) paling lama 3 (tiga) hari melalui sistem OSS
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
7. Sarana,Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet
- Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan, saran dan
masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
11. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang
Industri dan Usaha Obat Tradisional. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Memiliki Sertifikat Produksi UMOT
· Daftar sediaan obat tradisional yang akan diproduksi
· Memiliki paling rendah tenaga teknis
kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu WNI sebagai penanggungjawab, yang meliputi KTP, Ijasah, Surat Tanda
Registrasi, Surat Pernyataan Sanggup Bekerja Penuh Waktu, dan Surat Perjanjian
Kerja sama Tenaga Teknis Kefarmasian/Tenaga Kesehatan Tradisional
Jamu Penanggungjawab dengan Pelaku Usaha
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Apabila Pemenuhan komitmen, evaluasi dan verifikasi telah di penuhi dan tidak terdapat
perbaikan, Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Sertifikasi Produksi UMOT paling lama 1 (satu) hari
melalui sistem OSS
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
6 Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
2. Izin Toko Alat Kesehatan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Foto Copy IMB
c. Foto copy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak)
d. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
e. Denah dan bukti kepemilikan/surat sewa minimal 2 tahun
f. Daftar alat kesehatan yang disalurkan g. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemohon DINKES
OSS
DPMPTSP Verifikasi
Belum Efektif
Berkas Tidak Lengkap
· Berita Acara Pemeriksaan
· Denah & Bukti Kepemilikan / Sewa
· Daftar DINKES yang Disalurkan
· IMB
· SPPL
Izin Usaha
Alat
Kesehatan
Validasi FOValidasi
Pemroses
Validasi
Kasie
Validasi
Kabid
Acc Kepala
Dinas
Surat
KeputusanUpload
Sudah Efektif
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Toko Alat Kesehatan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Toko Alat Kesehatan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Mengerti peraturan perundang-undangan yang
Pelaksana berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
13. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Memiliki surat izin usaha dan surat izin tempat
usaha b. Memiliki entomologi atau tenaga kesehatan
yang terlatih bidang entimologi serta persedian
bahan dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Daftar bahan dan peralatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Apabila pemenuhan komitmen, hasil evaluasi dan
BAP telah dipenuhi dan tidak terdapat perbaikan, Pemerintah Kabupaten Kota menotifikasi
pemenuhan komitmen paling lama 3 (tiga) hari melalui sistem OSS
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa
Penyakit
7. Sarana, Prasarana, dan
/fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
3 (Tiga) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
Izin Usaha : a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
Surat keterangan :
a. Kop Surat Dinas Kesehatan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
14. Izin Operasional Puskesmas
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain
kepemilikan tanah yang sah b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). c. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan d. surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait
kategori Puskesmas e. studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru
akan didirikan atau akan dikembangkan f. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi,
bangunan, prasarana, peralatan kesehatan,
ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan
perpanjangan izin g. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan
daerah setempat
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemohon
Cek Berkas
DPMPTSP1
Proses Surat
Keputusan
2
ACC Ka.Dinas
3
Visitasi
Lengkap
Berita Acara
4
Surat
Keputusan Izin
Operasional
Puskesmas
4
2
1
5
Tidak Lengkap
5
Alur Tahap PertamaAlur Tahap Kedua
Keterangan :
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Puskesmas diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Puskesmas
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
9 Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Kesehatan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
15. Izin Unit Donor Darah (UDD)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit
Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur
organisasi b. denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan
denah bangunan yang diusulkan
c. surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal
d. isian formulirself assessment sesuai klasifikasi UTD yang diinginkan yang
meliputi bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan kemampuan pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemohon
Dinkes
DPMPTSP
1
Rekom
Visitasi
Validasi Front
Office
Validasi
Pemroses
Validasi Ka.SieValidasi Ka.BidValidasi
Ka.Dinas
Surat Izin
Mendirikan UDD
Berkas :- IMB- Ijin Lingkungan- Rekom DKK- Profil Puskesmas- Struktur Organisasi
Tidak Lengkap
2
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Izin Unit Donor Darah (UDD) diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Izin Unit Donor Darah (UDD)
Pelayanan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,
saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Kesehatan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
16. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan
Pangan b. hasil pemeriksaan prosuksi Pangan Produksi
IRTP memenuhi syarat
c. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala Desa
e. Rancangan label pangan
f. Mengisis formulir permohonan SPP-IRT
Formulir Permohonan SPP-IRT, memuat informasi :
g. Nama jenis pangan h. Nama dagang i. jenis kemasan
j. berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
k. bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan
l. tahapan produksi m. nama, alamat, kode pos, dan nomor teleton
IRTP
n. nama pemilik o. nama penanggungjawab
p. informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
q. informasi tentang kode produksi
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Paling lama dalam waktu 6 hari sejak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima laporan hasil
pemeriksaan setempat dan dinyatakan komitmen lengkap, Pemerintah Daerah Menerbitkan SPP-IRT
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
1. Izin Usaha Mikro 2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT)
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon
- Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twitter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
Izin Usaha Mikro : a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT) : a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
C. Sektor Pariwisata
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin Lokasi
b. Izin Lingkungan c. IMB
d. Dan Izin Lokasi perairan dan izin lokasi pengelolaan perairan yang di atur oleh Menteri
yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diterbitkan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
7. Sarana, Prasarana, dan
/fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
Izin Usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP):
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
Persetujuan TDUP : a. Kop Surat Dinas Kesehatan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
D. Sektor Perdagangan 18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Bidang Perdagangan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. KTP b. NPWP
c. Akte Pendirian/Perubahan d. Komitmen Perizinan Berusaha (IMB,SLF, Izin
Lingkungan dan izin Lokasi )
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundangan-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
n dan masuka n - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Bidang Perdagangan. 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. KTP
b. NPWP c. Akte Pendirian/Perubahan untuk yang
berbadan usaha
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
S4
.
Jangka Waktu
Penyelesaian
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Sarana, Prasarana, dan
/fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundangan-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan, saran dan
masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
20. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Penerima Waralaba a. Memiliki perjanjian waralaba b. Memiliki prospektus penawaran waralaba
2. Penerima Waralaba Lanjutan Memiliki Perjanjian Waralaba
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Penyelesaian Dokumen Oleh DPMPTSP
Kabupaten/Kota 2 hari kerja setelah menerima pemenuhan komitmen dari pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
7. Sarana,
Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
21. Tanda Daftar Gudang (TDG)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentNG Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Passport dan KITAS bagi penanggungjawab
perusahaan jasa pergudangan yg
berkewarganegaraan asing c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Kab/Kota
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Penyelesaian dokumen oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota 3 hari kerja setelah menerima pemenuhan komitmen dari pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan, saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
E. Sektor Perindustrian
22. Izin Usaha Industri (IUI)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin
Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Memiliki akun SIINas b. Bagi perusahaan industri yang dikecualikan
dari kewajiban berlokasi di kawasan industri telah memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pembina
kawasan industri berdasarkan permohonan dari pelaku usaha
c. Menyampaikan data industri d. Memiliki izin lokasi
e. Memiliki izin lingkungan f. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan g. Bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi
persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian 20 hari kerja setelah penyampaian pengajuan pemeriksaan lapangan oleh pelaku usaha yang
telah memenuhi pemenuhan komitmen IUI
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Usaha Industri
7. Sarana, Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan, saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
23. Izin Perluasan Industri
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
hidup b. Telah menyampaikan data industri
c. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Setelah pelaku usaha memenuhi komitmen dan setelah di adakan pemeriksaan lapangan, Paling
lambat 3 bulan sejak di perolehnya izin perluasan industri, harus sudah di sampikan ke OSS
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Perluasan Industri
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,
saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
F. Sektor Perhubungan
24. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Scan e-KTP Pemilik Usaha b. Scan Akta Pendirian Perusahaan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
PemohonFO
( Memeriksa )Valid
Pengelola Dok
Perizinan
( Memeriksa )
13
Kasi
( Memeriksa )
Survey Lokasi
Kabid
( Memeriksa )
5
6
Acc Kepala
Dinas
7
Tidak Valid
42
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek
diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang
lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif Retribusi Trayek = Rp. 200.000,- per 5 tahun
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
25. Sertifikasi Penyusunan Andalalin
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
Dishub
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Sertifikasi Penyusunan Andalalin diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Sertifikasi Penyusunan Andalalin
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
6 Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
G. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah 26. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
-
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diterbitkan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
7. Sarana, Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
27. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening
tabungan atas nama koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS
b. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening
tabungan atas nama koperasi, pada bank umum untuk UPS dan bank syariah untuk
USPPS c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang
menjelaskan mengenai rencana permodalan,
rencana kegiatan usaha serta rencana bidang organisasi dan SDM
d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau UPS/USPPS koperasi
yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya
e. Nama dan riwayat hidup pengurus,
pengawas dan calon pengelola f. Memiliki kantor dan sarana kerja
g. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI
Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS
Koperasi
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Persetujuan pemenuhan komitmen oleh
Bupati/walikota 30 hari kerja sejak di terimanya dokumen persyaratan
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan
Pinjam Koperasi (USP)
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
28. Izin Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk
KSPPS b. Bukti setoran modal yang ditempatkan
koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi, pada bank
umum untuk UPS dan bank syariah untuk USPPS
c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang
menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha serta rencana bidang
organisasi dan SDM d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan
pinjam pada KSP atau UPS/USPPS koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari
pembukuan koperasinya e. Nama dan riwayat hidup pengurus,
pengawas dan calon pengelola
f. Memiliki kantor dan sarana kerja g. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan
rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau
memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4.
Jangka Waktu
Penyelesaian
Persetujuan pemenuhan komitmen oleh
Bupati/walikota 30 hari kerja sejak di terimanya dokumen persyaratan
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan
Syariah (KSPPS)/Unit simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (USPPS)
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
29. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan a. Memiliki Izin Usaha dan telah
Pelayanan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling
sedikit 2 (dua) tahun b. KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
c. Mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun
terakhir d. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua
puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya
e. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang
minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
f. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
g. Memiliki persetujuan pembukaan Kantor
Cabang dari Bupati/Walikota setempat
(terkait pembinaan dan pengawasan cabang)
h. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun
i. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
j. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Persetujuan pemenuhan komitmen oleh Bupati/walikota 30 hari kerja sejak di terimanya
dokumen persyaratan
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan
Pinjam
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
30. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan
Pinjam
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang
b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan
c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan
dibukajaringan Pelayanannya d. Memiliki laporan keuangan Kantor
Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir
e. Memiliki persetujuan pembukaan Kantor
Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor
Cabang pada Kabupaten/Kota setempat
f. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun
g. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup
calon pimpinan dan daftar nama calon
karyawan Kantor Cabang Pembantu
h. Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Persetujuan pemenuhan komitmen oleh
Bupati/walikota 30 hari kerja sejak di terimanya dokumen persyaratan
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi
Simpan Pinjam
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
a. Kotak Saran/Pengaduan
b. Lisan c. Email : [email protected] d. Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
e. Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan a. Kop Surat lambang Garuda
Keamanan dan
keselamatan pelayanan
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
31. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang
b. Kantor Cabang telah melaksanakan
kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan
c. Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang
d. Nama calon kepala Kantor Kas
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Persetujuan pemenuhan komitmen oleh Bupati/walikota 30 hari kerja sejak di terimanya dokumen persyaratan
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
H. Sektor Pertanian
32. Izin Usaha Peternakan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail
Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/walikota yang diterbitkan gubernur
b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana
makro pembangunan peternakan daerah provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/walikota
c. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta
d. Rencana kerja pembangunan unit usaha
budidaya peternakan
e. Pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup f. Pernyataan menerapkan pedoman
pembibitan yang baik (good breeding
practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices)
g. Pernyataan akan melakukan kemitraan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian 1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen
5. Biaya/Tarif Gratis/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Peternakan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
keselamatan
pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
33. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan/IUP-B/Izin Usaha
Perkebunan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin lokasi
b. Izin lingkungan c. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan daerah
kabupaten/kota dari bupati/wali kota d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur
e. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
f. Hak guna bangunan
g. Pernyataan mengenai: 1) Rencana kerja pembangunan kebun inti
dengan memenuhi ketentuan: - paling lambat 3 (tiga) tahun setelah
pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah
- paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah,
perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami
tanaman 2) memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha
perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
3) rencana pengolahan hasil
4) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan
pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT)
5) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan
pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
6) melaksanakan kemitraan dengan pekebun
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
h. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri
atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian 1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen
5. Biaya/Tarif Gratis/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan/IUP-B/Izin Usaha Perkebunan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah 4 (empat) orang
Pelaksana
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
34. Usaha Industri Pengelohan Hasil perkebunan/IUP-P/Izin
Usaha Perkebunan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin lokasi
b. Izin lingkungan c. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota
d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan
pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur
e. Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari kebutuhan total bahan baku
f. Dokumen pasokan bahan baku di luar 20%
(dua puluh persen) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan)
g. Rencana kerja pembangunan industri pengolahan
h. Hak guna bangunan i. Pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan
yang diketahui kepala dinas yang
menyelenggarakan sub urusan perkebunan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan
atas komitmen
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Usaha Industri Pengelohan Hasil
perkebunan/IUP-P/Izin Usaha Perkebunan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
35. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antar Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan/IUP/Izin
Usaha Perkebunan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin lokasi b. Izin lingkungan
c. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan
daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota
d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur
e. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
f. Hak guna usaha
g. Pernyataan mengenai: 1) Rencana kerja pembangunan kebun inti
memenuhi ketentuan : - Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah
pemberian status hak atas tanah,
perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah
- Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib
mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami
tanaman 2) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan
kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas izin usaha perkebunan yang dilengkapi dengan
rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3) Rencana kerja pembangunan unit
pengolahan 4) Memiliki sumber daya manusia, sarana,
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman
5) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan
pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalian kebakaran 6) Melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan
h. Pernyataan dari pemohon bahwa status
perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan
perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan
atas komitmen
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antar Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan/IUP/Izin Usaha Perkebunan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan a. Kop Surat lambang Garuda
Keamanan dan
keselamatan pelayanan
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
36. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman/Izin Usaha Perkebunan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentNG Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
b. Hak Guna Usaha.
c. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
d. Jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi.
e. Fasilitas dan kapasitas prosesing dan
penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan.
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan
atas komitmen
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman/Izin
Usaha Perkebunan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
37. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan/Izin Usaha
Tanaman Pangan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan
yang diterbitkan gubernur. b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana
makro pembangunan tanaman pangan provinsi
dari gubernur untuk Izin Usaha proses
produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota.
c. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu)
atau 1:50.000 (satu banding lim puluh ribu). d. Rencana kerja pembangunan unit usaha
budidaya tanaman pangan. e. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
f. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.
g. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
h. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman
hasil rekayasa genetika.
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian 1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan/Izin Usaha Tanaman Pangan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan
prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
38. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan/Izin
Usaha Tanaman Pangan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi
dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu) atau
1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). b. Rencana kerja pembangunan unit usaha
budidaya tanaman pangan. c. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan
atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
upaya pemantauan lingkungan hidup. d. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah
lokasi unit pengolahan. e. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui
oleh bupati/wali kota. f. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu
pangan hasil pertanian
g. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
h. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari komisi keamanan hayati (kkh)
apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan
atas komitmen
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman
Pangan/Izin Usaha Tanaman Pangan
7. Sarana, Prasarana, dan
/fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
39. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman panan dan Penanganan Pasca Panen/Izin Usaha Tanaman
Pangan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang
kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi
tanaman pangan dan penanganan pascapanenyang diterbitkan gubernur.
b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha keterpaduan
antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan
bupati/ wali kota. c. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi
dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu) atau
1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). d. Rencana kerja pembangunan unit usaha
budidaya tanaman pangan.
e. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan.
f. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
g. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu
pangan hasil pertanian. h. Pernyataan kesediaan untuk melakukan
kemitraan. i. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa
genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.
3.
Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan
atas komitmen
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi
Tanaman panan dan Penanganan Pasca Panen/Izin Usaha Tanaman Pangan
7. Sarana,
Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
40. Izin Usaha Budidaya Hortikultura/Izin Usaha Hortikultura
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha
b. Keterangan analisis mengenai dampak
lingkunganatau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan c. Pernyataan akan melakukan kemitraan
d. Hak guna usaha
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian 1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Usaha Budidaya Hortikultura/Izin Usaha
Hortikultura
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
41. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura/Izin Usaha Hortikultura
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Keterangan telah melaksanakan Analisis
mengenai Dampak Lingkunganatau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
b. Sertifikat kompetensi produsen oleh
perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih
c. Pernyataan akan melakukan kemitraan
d. Surat penguasaan lahan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
1 bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan
atas komitmen
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Perbenihan Hortikultura/Izin Usaha Hortikultura
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
I. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 42. Izin Lingkungan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan
Izin Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Persyaratan teknis : dokumen penegasan kesesuaian ruang
b. Persyaratan komitmen dan pemenuhan komitmen : AMDAL atau UKL-UPL
3.
Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin lingkungan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Lingkungan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
Pelaksanan pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
43. Izin Operasional pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan
Izin Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik. 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Izin Operasional pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk
Penghasil diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil; dan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
44. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara
lengkap dan benar.
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
7. Sarana,
Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,
saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
45. Izin Pembuangan Air limbah untuk Aplikasi pada Tanah
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Izin Pembuangan Air limbah untuk Aplikasi pada Tanah diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan
secara lengkap dan benar.
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Pembuangan Air limbah untuk Aplikasi pada Tanah
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
46. Izin Emisi
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Dokumen mengenai layout industri
keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan emisi udara yang dihasilkan
b. dokumen mengenai diagram alir pengendalian pencemaran udara serta teknologi pengendali
yang digunakan c. dokumen mengenai sumber emisi (kapasitas,
jenis, bahan bakar, waktu operasi dll)
d. dokumen mengenai pengelolaan debu yang terbentuk
e. dokumen mengenai gambar dan deskripsi cara kerja alat pengendali emisi (termasuk bahan
kimia atau katalis yang digunakan) f. Persyaratan komitmen dan pemenuhan
komitmen : penyusunan dokumen izin
lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Emisi diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Emisi
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
J. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
47. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin Lokasi
b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional/komersial
o Hasil studi kelayakan o Isi pendidikan o Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga kependidikan o Sarana dan prasarana pendidikan
o Pembiayaan pendidikan o Sistem evaluasi dan sertifikasi
o Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
48. Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan
c. Izin Lingkungan d. IMB
e. Komitmen izin operasional/komersial o Hasil studi kelayakan
o Isi pendidikan o Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga kependidikan
o Sarana dan prasarana pendidikan o Pembiayaan pendidikan
o Sistem evaluasi dan sertifikasi o Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat)Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
49. Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan
c. Izin Lingkungan d. IMB
e. Komitmen izin operasional/komersial 1. Hasil studi kelayakan 2. Isi pendidikan
3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi 7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta
7. Sarana,Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
50. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional :
1. Hasil studi kelayakan 2. Isi pendidikan
3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga pendidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok
Bermain
7. Sarana, Prasarana, dan
/fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,
saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
51. Izin Penyelenggaran Pendidikan Taman Penitipan Anak
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin Lokasi
b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan d. IMB
e. Komitmen izin operasional : 1. Hasil studi kelayakan
2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga pendidikan 4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi 7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Penyelenggaran Pendidikan Taman Penitipan
Anak
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
52. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenisnya lainnya
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan
c. Izin Lingkungan d. IMB
e. Komitmen izin operasional : a. Hasil studi kelayakan
b. Isi pendidikan c. Jumlah dan kualifikasi
pendidikan dan tenaga
pendidikan d. Sarana dan prasarana
pendidikan e. Pembiayaan pendidikan
f. Sistem evaluasi dan sertifikasi g. Manajemen dan proses
pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenisnya lainnya
7. Sarana,
Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan, saran dan
masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
53. Izin Penyelenggara Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin Lokasi
b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional :
1. Hasil studi kelayakan 2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga pendidikan 4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian 30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggara Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
54. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kebudayaan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan
c. Izin Lingkungan d. IMB
e. Komitmen izin operasional : 1. Hasil studi kelayakan
2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga pendidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi 7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kebudayaan
7. Sarana,Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir
- Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
55. Izin Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Manajemen dan
Perbankan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin Lokasi
b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional :
1. Hasil studi kelayakan
2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga pendidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
56. Izin Penyelenggaran Jasa Pendidikan Komputer (TIK) Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional :
1. Hasil studi kelayakan 2. Isi pendidikan
3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga pendidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Penyelenggaran Jasa Pendidikan Komputer
(TIK) Swasta
7. Sarana,Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
57. Izin Penyelenggaran Pendidikan Bahasa Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan
c. Izin Lingkungan d. IMB
e. Komitmen izin operasional : 1. Hasil studi kelayakan
2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga pendidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaran Pendidikan Bahasa Swasta
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
58. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional :
a. Hasil studi kelayakan b. Isi pendidikan
c. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga pendidikan
d. Sarana dan prasarana pendidikan
e. Pembiayaan pendidikan f. Sistem evaluasi dan sertifikasi
g. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan
Swasta
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
59. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bimbingan Belajar dan
Konseling Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Izin Lokasi
b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional :
1. Hasil studi kelayakan 2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga pendidikan 4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/ Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bimbingan
Belajar dan Konseling Swasta
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
60. Izin Penyelenggaran Pendidikan Teknik Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional :
1. Hasil studi kelayakan 2. Isi pendidikan
3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga pendidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaran Pendidikan Teknik Swasta
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi
- AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
61. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kerajinan dan Industri
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan c. Izin Lingkungan
d. IMB e. Komitmen izin operasional :
a. Hasil studi kelayakan b. Isi pendidikan
c. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga pendidikan
d. Sarana dan prasarana pendidikan
e. Pembiayaan pendidikan f. Sistem evaluasi dan sertifikasi
g. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kerajinan dan
Industri
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
62. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Lokasi b. Izin lokasi Perairan
c. Izin Lingkungan d. IMB
e. Komitmen izin operasional : 1. Hasil studi kelayakan
2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan
dan tenaga pendidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi 7. Manajemen dan proses pendidikan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
30 hari setelah di penuhinya komitmen oleh
pelaku usaha
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya Swasta
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi
- AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
K. Sektor Ketenagakerjaan
63. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Fotokopi akta dan keputusan pengesahan
pendirian dan / perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang
berwenang b. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK
yang tercantum dalam akta yang di lengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang
merah c. Fotokopi NPWP atas nama lembaga
d. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa
atas sarana dan prasarana kantor dan tempat
pelatihan untuk sekurang kurangnya 3 tahun e. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang
berwenang f. Profile LPK yang ditandatangani
penanggungjawab LPK yang tercantum dalam
akta yang sekurang kurangnya memuat : 1. Struktur organisasi dan uraian tugas
2. Daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi kompetensi
dan tenaga kerja 3. Program kerja LPK dan rencana
pembiayaan selama 3 tahun
4. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang di selenggarakan
5. Kapasitas pelatihan per tahun g. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai
dengan program pelatihan yang akan di selenggarakan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian 1 hari setelah dokumen persyaratan dan verifikasi lapangan lengkap
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
64. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indoensia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Copy akta pendirian dan/ atau perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas
yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
b. Copy surat keterangan domisili perusahaan c. Copy NPWP perusahaan
d. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan atau perjanjian kontrak / sewa
paling singkat 5 tahun yang di kuatkan dengan akta notaris
e. Surat pernyataan dari penanggungjawab
perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab pada LPTKS lain
f. Bagan struktur organisasi dan personil g. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 tahun ke
depan h. Pas poto penanggungjawab perusahaan ukuran
4x6 cm sebanyak 3 lembar
i. Bukti lapor wajib ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan UU nomor 7 Tahun
1981
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
1 hari setelah dokumen persyaratan, penilaian kelayakan (expose) dan verifikasi lapangan
lengkap
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
L. Sektor Komunikasi & Informatika 65. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. KTP
b. NPWP c. Akte Pendirian/Perubahan
d. Komitmen Perizinan Berusaha (IMB, SLF, Izin Lingkungan dan izin Lokasi )
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan a. Kop Surat lambang Garuda
Keamanan dan
keselamatan pelayanan
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
M. Sektor Kelautan & Perikanan 66. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor : PER.17/MEN/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. rencana usaha; b. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan
hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disyahkan oleh
instansi yang bertanggungjawab di bidang badan hukum/badan hukum koperasi;
c. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
d. pas foto berwarna pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
e. surat keterangan domisili usaha; f. specimen tanda tangan pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan.
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
11 hari kerja setelah menerima permohonan SIUP dengan lengkap
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
Pelayanan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan, saran dan
masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
67. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2009 Tentang Skala Usaha Di Bidang
Pembudidayaan Ikan 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. KTP
b. NPWP c. Akte Pendirian/Perubahan
d. Komitmen Perizinan Berusaha (IMB, SLF, Izin
Lingkungan dan izin Lokasi )
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan, saran dan
masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
Pelaksanan pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
68. Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. KTP b. NPWP c. Akte Pendirian/Perubahan
d. Komitmen Perizinan Berusaha (IMB, SLF, Izin Lingkungan dan izin Lokasi )
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
II. PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SIPTO A. Sektor Kesehatan
69. Izin Optik
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Foto copy Surat Izin Refraksionis Optisien
c. Foto Copy IMB d. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
e. Foto copy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak)
f. Rekomendasi dari organisasi pengusaha optik
bagi pengusaha g. Rekomendasi dari organisasi profesi
h. Data ketenagaan penanggungjawab (Refraksionis Optisien)/SIK RO
i. Gambar denah lokasi j. Daftar sarana dan prasarana k. Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati
peraturan perundang-undangan yang berlaku
l. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai
penanggungjawab teknis, bermaterai cukup
m. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
PemohonFront Office
( cek list )
Pemroses
( Cek List )
Kasie
( Validasi )
Acc Kepala
Dinas
Kabid
( Validasi )SK Terbit
Pemenuhan
Komitmen
Pemroses
( Cetak SK )
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Optik diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Optik
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,
saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
B. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 70. Izin Pemakaman
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Scan e-KTP Penanggungjawab
b. Scan Surat Kematian c. Scan Keterangan Sesa tanah Pemakaman yang
Lama (perpanjangan)
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemohon DPMPTSP Berkas Lengkap
Berkas Tidak
Lengkap
Validasi Front Office
Validasi Pemroses
Validasi Ka.SieValidasi Ka.BidValidasi Ka.DinasSurat Izin
Pemakaman
Bayar Retribusi Lewat
Bank
Pemberitahuan / Tiket
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Pemakaman diterbitkan selambat-lambatnya
1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif Retribusi Rp. 50.000,- per M2
6. Produk
Pelayanan
Izin Pemakaman
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah 4 (empat) Orang
Pelaksana
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
71. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Scan Akta Pendirian Perusahaan b. Scan e-KTP Penanggungjawab
c. Scan Surat Kuasa Pengurusan Permohonan Izin ( jika diwakilkan oleh Penanggungjawab )
d. Scan Surat Pernyataan Kesanggupan
Memenuhi dan Mematuhi Persyaratan yang ditentukan
e. Scan Rekomendasi Pemilik Lahan
f. Scan Advice Plan g. Scan Asuransi Pihak Ketiga
h. Gambar Teknis
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemohon
Mendaftar on line
bpmppt.kuduskab.go.id
Mengupload persyaratan
1. Scan Akta Pendirian Perusahaan
2. Scan E-KTP Penanggungjawab
3. Scan Surat Kuasa Pengurusan Permohonan Izin (jika diwakilkan oleh Penanggung Jawab)
4. Scan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi dan Mematuhi Persyaratan yang ditentukan
5. Scan/PDF Rekomendasi Pemilik Lahan
6. Scan/PDF Advice Plan
7. Scan/PDF Asuransi Pihak Ketiga
8. Gambar Teknis
Validasi FORapat Tim
Teknis
1. Berita Acara
2. Rekomendasi survey
Validasi Kasi
Validasi
Kabid
Acc Kepala
Dinas
Surat Izin
dikirim via
Surat
penolakan
Validasi
PemrosesTolak
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif Sewa Kekayaan milik daerah di BPPKAD
6. Produk Pelayanan
Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Pemerintah Daerah b. Tanda Tangan Elektronik
c. QR Code BSSN
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
72. Izin Reklame
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Scan e-KTP Pemilik Usaha b. Gambar Reklame
c. Gambar lokasi pemasangan reklame d. Scan IMB/IPB e. Scan Pelunasan Pajak/Retribusi
f. Pas poto penanggungjawab usaha g. Scan/PDF Rekomendasi Pemilik Lahan
h. Scan/PDF Izin Pemanfaatan Bagian Jalan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
PEMOHON MENDAFTARKAN ONLINE
bpmppt.kuduskab.go.id
Mengupload Persyaratan
1. Scan E-KTP Pemilik Usaha
2. Gambar Konstruksi
Reklame
3. Gambar Lokasi Pemasangan
Reklame
4. Scan Izin Mendirikan
Bangunan
( IMB )
5. Scan Pelunasan Pajak
Reklame /
Retribusi Sewa Lahan
6. Pas Foto Penanggung jawab
usaha
7. Scan / PDF Rekomendasi
Pemilik Lahan
8. Scan / PDF Izin Pemanfaatan
Bagian Jalan
VALIDASI
FO
RAPAT TIM
TEKNIS
SURVEY
LOKASI
1.BERITA ACARA
2. BAYAR PAJAK
3. REKOMTEK
4. SEWA
VALIDASI
PEMROSES
VALIDASI
KASI
PERIKSA
VALIDASI
KABID
ACC
KEPALA
DINAS
TOLAK
PEMOHON FRONT OFFICE BACK OFFICE
SURAT
PENOLAKAN PERIKSA
PERIKSA
SK DIKIRIM
VIA EMAIL
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Reklame diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif Pajak daerah di BPPKAD
6. Produk
Pelayanan
Izin Reklame
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Pemerintah Daerah b. Tanda Tangan Elektronik
c. QR Code
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
C. Sektor Pertanian 73. Izin Praktek Dokter Hewan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP b. Foto copy NPWP c. Pas photo uk. 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
d. Foto copy ijazah Dokter Hewan
e. Foto copy sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi dokter
hewan f. Foto copy rekomendasi dari organisasi profesi
dokter hewan cabang setempat
g. Foto copy surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan
h. Foto copy surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Izin Praktek Dokter Hewan diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Praktek Dokter Hewan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet
- Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
74. Izin Usaha Jasa Medik Venteriner
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP Pemilik Usaha
b. Foto copy Akta pendirian badan usaha / perubahannya
c. Surat bukti kepemilikan / kontrak lahan dan bangunan
d. Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis dari Dinas Pertanian dan Pangan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Usaha Jasa Medik Venteriner diterbitkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan
benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Usaha Jasa Medik Venteriner
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
75. Izin Kios Daging
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP b. Foto copy IMB
c. Foto copy Izin Lingkungan d. Surat Pernyataan tentang :
· Bersedia diperiksa setiap saat oleh petugas
· Bersedia menjual daging yang aman, sehat, utuh dan halal
e. Surat Keterangan sehat dari dokter bagi
pemilik/karyawan yang menangani daging f. Foto copy Akta pendirian badan usaha /
perubahannya g. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan
persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Kios Daging diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Kios Daging
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
76. Izin Rumah Pemotongan Unggas
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Daftar sarana dan prasarana b. Foto copy KTP c. Foto copy NPWP
d. Foto copy IMB e. Foto copy sertifikat juru sembelih halal
f. Foto copy Izin Lingkungan g. Foto copy NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Rumah Pemotongan Unggas diterbitkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan
benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Rumah Pemotongan Unggas
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
77. Izin Rumah Potong Hewan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan a. Daftar sarana dan prasarana
Pelayanan b. Foto copy KTP
c. Foto copy NPWP d. Foto copy IMB
e. Foto copy sertifikat juru sembelih halal f. Foto copy Izin Lingkungan g. Foto copy NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Rumah Potong Hewan diterbitkan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Rumah Potong Hewan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
78. Izin Usaha Toko/Depo Obat Hewan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Importir 1) Rekomendasi dari kepala dinas daerah
provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang
bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah
provinsi 2) Rekomendasi dari kepala dinas daerah
provinsi dan kabupaten/kota untuk
importir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat
3) Rekomendasi dari asosiasi obat hewan indonesia pengurus daerah setempat
dan/atau asosiasi obat hewan indonesia pusat
4) Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
5) Pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang
dapat menjamin terjaganya mutu 6) Pernyataan mempunyai tenaga dokter
hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis
b. Eksportir
1) Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat
lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan
kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi
2) Rekomendasi dari kepala dinas daerah
propinsi dan kabupaten/kota 3) Rekomendasi dari kepala
dinasdaerahprovinsi dan kabupaten/kota untuk eksportir yang menggunakan
gudang di luar lokasi kantor pusat 4) Rekomendasi dari asosiasi obat
hewan indonesia pengurus daerah setempat
dan/atau asosiasi obat hewan indonesia pusat
5) Pernyataan memiliki atau menguasai
sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
6) Pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu
7) Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja
tetap sebagai penanggung jawab teknis c. Produsen
1) Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota
2) Rekomendasi dari asosiasi obat
hewan indonesia pengurus daerah setempat dan/atau asosiasi obat hewan indonesia
pusat 3) Rekomendasi dari kepala dinas daerah
provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaanyang bersangkutan apabila lokasi pabrik dan
kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi
4) Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk
produsen yang mempunyai pabrik di luar lokasi kantor pusat
5) Pernyataan mempunyai tenaga dokter
hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Izin Usaha Toko/Depo Obat Hewan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Toko/Depo Obat Hewan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
D. Sektor Perhubungan
79. Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP Pemilik Usaha b. Foto copy Akta pendirian badan usaha /
perubahannya c. Foto copy IMB
d. Foto copy Izin Lingkungan e. Foto copy NPWP f. Foto copy sertifikat atau surat
pernyataan/persetujuan pemilik tanah/tempat, jika tanah/tempat yang dipergunakan bukan
milik pengusaha parkir/garasi kendaraan bermotor
g. Gambar denah/tempat yang dipergunakan sebagai garasi kendaraan bermotor
h. Asuransi/surat pernyataan kesanggupan
mengganti kendaraan bermotor yang hilang
i. ANDALALIN dan Rekomendasinya
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
PemohonFO
( Memeriksa )Valid
Pengelola Dok
Perizinan
( Memeriksa )
13
Kasi
( Memeriksa )
Survey Lokasi
Kabid
( Memeriksa )
5
6
Acc Kepala
Dinas
7
Tidak Valid
42
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Pemerintah Daerah b. Tanda Tangan Elektronik
c. QR Code BSSN
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
80. Izin Usaha Jasa Angkutan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP Pemilik Usaha b. Foto copy Akta pendirian badan usaha /
perubahannya c. Foto copy IMB utk Garasi
d. Foto copy Izin Lingkungan e. Foto copy NPWP f. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
PemohonFO
( Memeriksa )Valid
Pengelola Dok
Perizinan
( Memeriksa )
13
Kasi
( Memeriksa )
Survey Lokasi
Kabid
( Memeriksa )
5
6
Acc Kepala
Dinas
7
Tidak Valid
42
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Usaha Jasa Angkutan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Jasa Angkutan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,sara
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan
n dan masukan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Pemerintah Daerah b. Tanda Tangan Elektronik
c. QR Code BSSN
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
E. Sektor Komunikasi & Informatika 81. Izin Warnet
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
Pemohon
Konsultasi dan
Pengiriman
Berkas
( FO )
Menerima dan
Memeriksa
Berkas
( Pemroses )
Memeriksa
Tim Teknis Berita Acara
Acc TimAcc Kepala
Dinas
Terbit
Surat Izin
( KASI )
Memeriksa
KABID
( memeriksa )
Berkas Kurang Lengkap
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Warnet diterbitkan selambat-lambatnya 5
(lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Warnet
7. Sarana,
prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,
saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
F. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 82. Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Negeri
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Repbulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
OPD
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Negeri diterbitkan selambat-lambatnya () hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Negeri
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
83. Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Repbulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
OPD
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri diterbitkan selambat-lambatnya () hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,sara
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan
n dan masukan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
84. Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Repbulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
OPD
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri diterbitkan selambat-lambatnya () hari
kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak
Negeri
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
III. PENDAFTARAN PERIZINAN A. Sektor Kesehatan
85. Izin Praktik Dokter Spesialis
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku
b. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Tanda Registrasi Dokter yang
diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku
c. Surat Pernyataan Kepemilikan tempat
praktek/surat keterangan dari sarana
pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya
d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai
tempat praktek
e. Foto copy IMB f. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
g. Denah lokasi praktik
h. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter spesialis
dan dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi
dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk
pemerintah) i. Surat kesanggupan membuat laporan tiap
bulan j. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Praktik Dokter Spesialis diterbitkan selambat-
lambatnya () hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Dokter Spesialis
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
86. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) atau
Surat Tanda Registrasi Dokter yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran
Indonesia yang masih berlaku c. Surat Pernyataan Kepemilikan tempat
praktek/surat keterangan dari sarana
pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya
d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktek
e. Foto copy IMB f. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) g. Denah lokasi praktik
h. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter spesialis
dan dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan
kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah)
i. Surat kesanggupan membuat laporan tiap bulan
j. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis diterbitkan selambat-lambatnya () hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
87. Izin Praktik Dokter Umum
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) atau
Surat Tanda Registrasi Dokter yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku
c. Surat Pernyataan Kepemilikan tempat praktek/surat keterangan dari sarana
pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya
d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktek
e. Foto copy IMB
f. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) g. Denah lokasi praktik
h. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter spesialis
dan dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan
kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah)
i. Surat kesanggupan membuat laporan tiap bulan
j. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Dokter Umum diterbitkan selambat-lambatnya () hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Izin Praktik Dokter Umum
Pelayanan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
88. Izin Praktik Dokter Gigi
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku
b. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Tanda Registrasi Dokter yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran
Indonesia yang masih berlaku c. Surat Pernyataan Kepemilikan tempat
praktek/surat keterangan dari sarana
pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya
d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktek
e. Foto copy IMB
f. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) g. Denah lokasi praktik
h. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter
gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan
kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah)
i. Surat kesanggupan membuat laporan tiap bulan
j. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Dokter Gigi diterbitkan selambat-lambatnya () hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Dokter Gigi
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
89. Izin Praktik Bidan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Foto copy Surat Izin Bidan yang masih berlaku
c. Foto copy Ijazah Bidan d. Foto copy IMB
e. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi g. Denah lokasi dan situasi praktik
h. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Dokter Pemerintah
i. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1
(satu) lembar
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Praktik Bidan diterbitkan selambat-lambatnya
1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Bidan
7. Sarana,
Prasarana, dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
90. Izin Praktik Perawat
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tenatng Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku
b. Foto copy Surat Izin Perawat yang masih berlaku
c. Foto copy Ijazah Ahli Madya Perawat atau foto copy Ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah
d. Foto copy IMB e. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi g. Denah lokasi dan situasi praktik h. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental
dari Dokter Pemerintah i. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Perawat diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Praktik Perawat
7. Sarana, Prasarana, dan
/fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
91. Izin Praktik Fisioterapi
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Foto copy Surat Izin Fisioterapis yang masih
berlaku c. Foto copy Ijazah Fisioterapi
d. Foto copy IMB e. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
g. Denah lokasi dan situasi praktik h. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental
dari Dokter Pemerintah i. Surat Keterangan dari pimpinan sarana
pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal
mulai bekerja j. Surat Keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi
lulusan luar negeri k. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Praktik Fisioterapi diterbitkan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Fisioterapi
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
92. Izin Praktik Akupunturis
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Biodata Akupunturis
c. Foto copy Sertifikat/Ijazah Akupunturis
d. Foto copy IMB
e. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi g. Denah lokasi dan situasi praktik
h. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Dokter Pemerintah
i. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Akupunturis
j. Surat Keterangan dari Puskesmas setempat
k. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1
(satu) lembar
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Praktik Akupunturis diterbitkan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Akupunturis
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
93. Izin Praktik Apoteker
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku
b. Foto copy surat penugasan c. Foto Ijazah Apoteker
d. Foto copy IMB e. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
g. Foto copy surat lolos butuh (bagi yang dari luar Jawa Tengah)
h. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Dokter Pemerintah
i. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
j. Foto copy sertifikat uji kompetensi
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Praktik Apoteker diterbitkan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Praktik Apoteker
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
94. Izin Praktik Asisten Apoteker
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku
b. Foto copy surat izin kerja Asisten Apoteker
c. Foto Ijazah Asisten Apoteker
d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi e. Foto copy IMB
f. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
g. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1
(satu) lembar h. Denah lokasi
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Asisten Apoteker diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Asisten Apoteker
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten
keselamatan
pelayanan
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
95. Izin Praktik Refraksionis Optisien
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku
b. Foto copy surat Izin Kerja Refraksionis Optisien c. Foto Ijazah Refraksionis Optisien
d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi e. Foto copy IMB f. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
g. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1
(satu) lembar h. Denah lokasi
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Refraksionis Optisien diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan
benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Refraksionis Optisien
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja
- Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
96. Izin Praktik Radiografer
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP yang masih berlaku
b. Foto copy surat Izin Kerja Radiografer c. Foto Ijazah Radiografer yang disahkan oleh
Pimpinan Penyelenggara pendidikan
Radiografer d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
e. Foto copy IMB f. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
g. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
h. Denah lokasi
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Radiografer diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Radiografer
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
97. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP pemohon b. Foto copy NPWP
c. Foto copy IMB d. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) e. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
f. Foto Ijazah Perawat Gigi yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara pendidikan perawat gigi
g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi h. Denah lokasi
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
98. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
7. Sarana,Prasaran - Ruang tunggu yang memadai
a,dan /fasilitas - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
99. Izin Praktik Tenaga Gizi
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturab Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP pemohon b. Foto copy NPWP
c. Foto copy IMB d. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) e. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1
(satu) lembar
f. Foto Ijazah tenaga gizi yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara pendidikan tenaga gizi
g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi h. Denah lokasi
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Tenaga Gizi diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Praktik Tenaga Gizi
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
100. Izin Praktik Sanitarian
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP pemohon b. Foto copy NPWP
c. Foto copy IMB d. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) e. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
f. Foto Ijazah Kesehatan Masyarakat yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara pendidikan kesehatan masyarakat
g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi h. Denah lokasi
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Sanitarian diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Sanitarian
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
101. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP pemohon b. Foto copy NPWP c. Foto copy IMB
d. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) e. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
f. Foto Ijazah Kesehatan Masyarakat yang
disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara pendidikan kesehatan masyarakat
g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi h. Denah lokasi
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
102. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP pemohon b. Foto copy NPWP
c. Foto copy IMB d. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
Hidup (SPPL) e. Pas poto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
f. Foto Ijazah SMK Farmasi yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara pendidikan farmasi
g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
h. Denah lokasi
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DKK
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang
lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Perizinan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
B. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 103. Kajian Teknis Tata Ruang
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP pemohon
b. Foto copy sertifikat tanah c. Gambar denah lokasi d. Permohonan surat kajian teknis tata ruang
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
PUPR
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Kajian Teknis Tata Ruang diterbitkan 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Kajian Teknis Tata Ruang
Pelayanan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas PUPR yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
104. Rekomendasi Site Plan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP
b. Foto copy sertifikat tanah c. Gambar Site Plan
d. Sampel Denah Tapak
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
PUPR
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Rekomendasi Site Plan diterbitkan selambat-lambatnya () hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi Site Plan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan, saran dan
masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas PUPR yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
105. Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung (Advice Planning)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Surat Pengantar permohonan Advice Planning
di Dinas PUPR b. Foto copy KTP bagi perorangan, Akte Pendirian
Perusahaan bagi yang berbadan hukum
c. Foto copy sertifikat tanah/surat tanah
d. Surat perjanjian/pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila bangunan didirikan
diatas tanah orang lain e. Peta situasi
f. Gambar Site Plan (terdiri dari jaringan drainase, pembuangan limbah, sumur resapan air hujan, penempatan RTH, penempatan
ruang parkir dan penempatan bangunan)
g. Gambar perencanaan (gambar tampak, potongan skala 1:50, 1:100, 1:200 dan gambar
detail) h. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
i. Perhitungan konstruksi dan instalasi yang ditetapkan untuk bangunan tertentu
j. Data sondir (bangunan tertentu)
k. Surat Pernyataan persetujuan tetangga (bermaterai)
l. Rekomendasi sempadan saluran/sungai dari Dinas Pengairan bila lokasi rencana pendirian
bangunan berada pada sisi atau sempadan saluran/sungai)
m. Surat kuasa dari pemohon apabila nama
pemohon bukan pemilik bangunan (bermaterai cukup)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
PUPR
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung (Advice Planning) diterbitkan selambat-lambatnya
selambat-lambatnya 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung
(Advice Planning)
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas PUPR yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
C. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
106. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan
Izin Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik. 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Surat permohonan verifikasi dan pendaftaran
SPPL b. Foto copy KTP penanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan
c. Foto copy Akta pendirian badan usaha / perubahannya atau foto copy sertifikat
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) e. Kajian Tata Ruang dari Dinas PUPR
f. Surat pernyataan tetangga diketahui oleh Kepala Desa dan Camat
g. Surat pernyataan tidak dalam sengketa
diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa
h. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) bermaterai 6000
sebanyak 3 (tiga) lembar atas usaha dan/atau kegiatan
i. Profil singkat usaha dan/atau kegiatan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) diterbitkan
selambat-lambatnya hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas PKPLH yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
107. Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL/UPL
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi
Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL/UPL
diterbitkan selambat-lambatnya () hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan
benar
5. Biaya/Tarif Berbayar ke Dinas PKPLH
6. Produk
Pelayanan
Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL/UPL
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas PKPLH yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
108. Penetapan Penolakan Persetujuan Rekomendasi
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi
Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan
Izin Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Penetapan Penolakan Persetujuan Rekomendasi diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Penetapan Penolakan Persetujuan Rekomendasi
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas PKPLH yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
109. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan
Izin Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (du) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas PKPLH yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
110. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi
Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik. 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
DPKPLH
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan
Hidup
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (Dua) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas PKPLH yang terdapat logo
Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
D. Sektor Pertanian 111. Rekomendasi Teknis Izin Pemotongan Unggas
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Daftar sarana dan prasarana
b. Foto copy KTP c. Foto copy NPWP
d. Foto copy IMB e. Foto copy sertifikat juru sembelih halal f. Foto copy Izin Lingkungan
g. Foto copy NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Rekomendasi Teknis Izin Pemotongan Unggas diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang
lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi Teknis Izin Pemotongan Unggas
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir
- Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pertanian dan Pangan yang
terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
112. Rekomendasi Teknis Rumah Potong Hewan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Daftar sarana dan prasarana
b. Foto copy KTP c. Foto copy NPWP d. Foto copy IMB
e. Foto copy sertifikat juru sembelih halal f. Foto copy Izin Lingkungan
g. Foto copy NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Rekomendasi Teknis Rumah Potong Hewan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi Teknis Rumah Potong Hewan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pertanian dan Pangan yang
terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
113. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. NIB (Nomor Induk Berusaha) b. Foto copy KTP
c. Foto copy NPWP d. Foto copy Izin Lokasi
e. Foto copy IMB f. Foto copy Izin Lingkungan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang
lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pertanian dan Pangan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
114. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Toko/Depo Obat Hewan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Depo Obat Hewan : 1) Daftar sarana dan prasarana
2) Foto copy KTP 3) Foto copy NPWP 4) Foto copy IMB
5) Foto copy Izin Lingkungan 6) Rekomendasi dari ASOHI
b. Toko Obat Hewan / Petshop 1) Foto copy KTP
2) Foto copy NPWP 3) Foto copy IMB 4) Foto copy Izin Lingkungan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Toko/Depo Obat Hewan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan
yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Toko/Depo Obat Hewan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pertanian dan Pangan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
115. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Medik Venteriner
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Izin Praktek Dokter Hewan 1) Foto copy KTP Pemohon
2) Surat Keterangan Sehat 3) Foto copy Ijazah Dokter Hewan
4) Foto copy sertifikat kompetensi Dokter
Hewan (STRV) dai PDHI (Persatuan Dokter Hewan Indonesia)
5) Rekomendasi dari PDHI Cabang 6) Surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik
dan sumpah dokter hewan
7) Foto copy IMB Rumah tinggal b. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner
1) Klinik Hewan Praktik Mandiri - Foto copy KTP Pemohon
- Foto copy IMB - Foto copy Izin Lingkungan - Foto copy Izin Praktik Dokter Hewan
2) Klinik Hewan Praktik Bersama - Foto copy KTP Pemohon
- Foto copy IMB - Foto copy Izin Lingkungan
- Foto copy Izin Praktik semua tenaga medik veteriner (dokter Hewan)
3) Rumah Sakit Hewan
- Foto copy KTP Pemohon - Foto copy IMB
- Foto copy Izin Lingkungan - Foto copy Izin Praktik semua tenaga
medik veteriner (dokter Hewan) - Foto copy Akta Pendirian/Perubahan
perusahaan bagi yang berbadan
hukum (PT, CV, FA dan UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte
Pengesahan dari Kemenkum HAM - Foto copy surat keterangan status
tanah dan bangunan - Daftar tenaga kesehatan hewan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Medik
Venteriner diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Medik Venteriner
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pertanian dan Pangan yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
116. Rekomendasi Teknis Izin Kios Daging
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Foto copy KTP 2. Foto copy IMB
3. Foto copy Izin Lingkungan 4. Surat Pernyataan tentang :
a. Bersedia diperiksa setiap saat oleh petugas b. Bersedia menjual daging yang aman, sehat,
utuh dan halal 5. Surat Keterangan sehat dari dokter bagi
pemilik/karyawan yang menangani daging
6. Foto copy Akta pendirian badan usaha / perubahannya
7. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan
persyaratan teknis sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Rekomendasi Teknis Izin Kios Daging diterbitkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Rekomendasi Teknis Izin Kios Daging
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
6 Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pertanian dan Pangan yang
terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
E. Sektor Perhubungan
117. Rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Perhubungan diBidang Darat.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
Dishub
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diterbitkan selambat-lambatnya ….. (……) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Perhubungan yang terdapat
logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
118. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan diBidang Darat.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
Dishub
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) diterbitkan selambat-lambatnya ….
(….) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif Berbayar ke Dinas Perhubungan
6. Produk
Pelayanan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
(ANDALALIN)
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Perhubungan yang terdapat
logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
119. Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Perhubungan diBidang Darat.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
Pemroses( Memeriksa
Berkas )Pemohon
FO( Menerima
& memeriksa Berkas )
Dishub
( KASI )
Memeriksa
Acc Kepala
Dinas
Terbit Surat
Izin
KABID
( memeriksa )
RekomendasiBerkas Kurang
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
diterbitkan selambat-lambatnya …. (…..) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang
lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
c. Kop Surat Dinas Perhubungan yang terdapat logo Kabupaten
d. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
F. Sektor Pendidikan 120. Izin Operasional Sekolah Dasar
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Sekolah Dasar diterbitkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan
benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Sekolah Dasar
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat lambang Garuda
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
121. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan a. Kop Surat lambang Garuda
Keamanan dan
keselamatan pelayanan
b. QR Code OSS
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
122. Izin Operasional Kelompok Bermain
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
Dini. 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP Penyelenggaran dan pengelola
b. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
c. Struktur, Susunan Pengurus dan Pembagian
Tugas dari Yayasan/Lembaga/Komite d. Dokumen hak milik, sewa, pinjam pakai atas
tanah dan bangunan e. Akta Notaris dan Surat Penetapan Badan
Hukum disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk
f. RABPS Jangka Pendek dan Panjang g. Visi, Misi, Tujuan
h. KTSP i. Data Anak Didik
j. Data Pendidik k. Surat Keterangan Kelakuan Baik (Pemilik -
Kepala/Pengelola)
l. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Kepala/Pengelola)
m. Kurikulum Pendidikan Lembaga
n. Peta Lokasi Sederhana
o. Peraturan/Tata Tertib p. SK Izin Lama (Apabila sudah memiliki)
q. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi Standar Nasional (Permendikbud No. 137 Tahun 2014)
r. Surat Keterangan Magang s. NIB (Nomor Induk Berusaha)
t. Foto copy IMB u. Foto copy Izin Lingkungan
v. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan (telah memenuhi syarat dan layak untuk mendapatkan Izin Pendirian) dengan dilengkapi
: 1) Data Penduduk Usia 0 Th - 6 Th
2) Lembaga PAUD di Kecamatan dan Desa 3) Anak terlayani Lembaga PAUD di Desa dan
Kecamatan 4) Anak yang belum terlayani di Desa dan
Kecamatan
5) Jarak Lembaga PAUD baru dengan PAUD yang sudah ada
6) Daya Tampung lembaga terhadap jumlah anak
7) Instrumen supervisi teknis PAUD
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Kelompok Bermain diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Kelompok Bermain
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olaharaga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
123. Izin Operasional Taman Penitipan Anak
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD). 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Foto copy KTP Penyelenggaran dan pengelola b. Surat Keterangan Domisili dari Kepala
Desa/Lurah c. Struktur, Susunan Pengurus dan Pembagian
Tugas dari Yayasan/Lembaga/Komite
d. Dokumen hak milik, sewa, pinjam pakai atas tanah dan bangunan
e. Akta Notaris dan Surat Penetapan Badan
Hukum disertai surat keputusan yang
menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk
f. RABPS Jangka Pendek dan Panjang g. Visi, Misi, Tujuan h. KTSP
i. Data Anak Didik j. Data Pendidik
k. Surat Keterangan Kelakuan Baik (Pemilik - Kepala/Pengelola)
l. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Kepala/Pengelola)
m. Kurikulum Pendidikan Lembaga
n. Peta Lokasi Sederhana o. Peraturan/Tata Tertib
p. SK Izin Lama (Apabila sudah memiliki) q. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi
Standar Nasional (Permendikbud No. 137 Tahun 2014)
r. Surat Keterangan Magang
s. NIB (Nomor Induk Berusaha) t. Foto copy IMB
u. Foto copy Izin Lingkungan v. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan (telah
memenuhi syarat dan layak untuk mendapatkan Izin Pendirian) dengan dilengkapi :
1) Data Penduduk Usia 0 Th - 6 Th 2) Lembaga PAUD di Kecamatan dan Desa
3) Anak terlayani Lembaga PAUD di Desa dan Kecamatan
4) Anak yang belum terlayani di Desa dan Kecamatan
5) Jarak Lembaga PAUD baru dengan PAUD
yang sudah ada 6) Daya Tampung lembaga terhadap jumlah
anak 7) Instrumen supervisi teknis PAUD
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Taman Penitipan Anak diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang
lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Taman Penitipan Anak
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan, saran dan
masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
124. Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Foto copy KTP Penyelenggaran dan pengelola
b. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
c. Struktur, Susunan Pengurus dan Pembagian Tugas dari Yayasan/Lembaga/Komite
d. Dokumen hak milik, sewa, pinjam pakai atas tanah dan bangunan
e. Akta Notaris dan Surat Penetapan Badan
Hukum disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan
organisasi induk f. RABPS Jangka Pendek dan Panjang
g. Visi, Misi, Tujuan h. KTSP i. Data Anak Didik
j. Data Pendidik k. Surat Keterangan Kelakuan Baik (Pemilik -
Kepala/Pengelola) l. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik -
Kepala/Pengelola) m. Kurikulum Pendidikan Lembaga n. Peta Lokasi Sederhana
o. Peraturan/Tata Tertib p. SK Izin Lama (Apabila sudah memiliki)
q. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi Standar Nasional (Permendikbud No. 137
Tahun 2014) r. Surat Keterangan Magang
s. NIB (Nomor Induk Berusaha) t. Foto copy IMB u. Foto copy Izin Lingkungan
v. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan (telah memenuhi syarat dan layak untuk
mendapatkan Izin Pendirian) dengan dilengkapi :
1) Data Penduduk Usia 0 Th - 6 Th 2) Lembaga PAUD di Kecamatan dan Desa 3) Anak terlayani Lembaga PAUD di Desa dan
Kecamatan 4) Anak yang belum terlayani di Desa dan
Kecamatan 5) Jarak Lembaga PAUD baru dengan PAUD
yang sudah ada 6) Daya Tampung lembaga terhadap jumlah
anak
7) Instrumen supervisi teknis PAUD
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
125. Iizin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Iizin Operasional Penyelenggaraan Program
Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Iizin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
126. Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
Pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
127. Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Akte Pendirian
b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin) c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin)
d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin) e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana
i. Peraturan/Tata Tertib j. Foto copy Ijazah pendidik
k. Data Siswa/Peserta Didik l. Ijin Domisili Lembaga
m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Penyelenggaraan Program
Kecakapan Hidup diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
128. Izin Operasional Kursus Tata Rias Pengantin
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Akte Pendirian
b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin) c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin)
d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin)
h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib j. Foto copy Ijazah pendidik
k. Data Siswa/Peserta Didik l. Ijin Domisili Lembaga
m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Tata Rias Pengantin diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang
lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Kursus Tata Rias Pengantin
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet - Komputer
- Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Oran
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
pelayanan kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
129. Izin Operasional Kursus Tata Kecantikan Rambut
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Akte Pendirian
b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin) c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin) f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin)
g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana
i. Peraturan/Tata Tertib j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Tata Kecantikan Rambut
diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Kursus Tata Kecantikan Rambut
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
130. Izin Operasional Kursus Tata Kecantikan Kulit
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin) e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin)
h. Peta Lokasi Sederhana
i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Tata Kecantikan Kulit diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Kursus Tata Kecantikan Kulit
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer
- Telepon - Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
131. Izin Operasional Kursus Bahasa Inggris
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal an Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin) f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin)
g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Bahasa Inggris
diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Kursus Bahasa Inggris
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer
- Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
132. Izin Operasional Kursus Menjahit/Tata Busana
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin) e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin)
h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik l. Ijin Domisili Lembaga
m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Menjahit/Tata Busana diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Kursus Menjahit/Tata Busana
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
133. Izin Operasional Kursus Stir Mobil
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin) f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin)
g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Stir Mobil diterbitkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Kursus Stir Mobil
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer
- Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
134. Izin Operasional Kursus SPA
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin) e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin)
h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik l. Ijin Domisili Lembaga
m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Kursus SPA diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Kursus SPA
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
135. Izin Operasional Kursus Otomotis
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin) f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin)
g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Otomotis diterbitkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Kursus Otomotis
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer
- Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (Empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
136. Izin Operasional Kursus Elektronik
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin) e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin)
h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik l. Ijin Domisili Lembaga
m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Elektronik diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Kursus Elektronik
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
137. Izin Operasional Kursus Perhotelan
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin) f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin)
g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Perhotelan diterbitkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Kursus Perhotelan
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer
- Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
138. Izin Operasional Kursus Boga
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin) e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin)
h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik l. Ijin Domisili Lembaga
m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem,
Mekanisme dan
prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Boga diterbitkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan
benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Kursus Boga
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian
- Televisi - Toilet
- Area Parkir - Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC
- Internet - Komputer
- Printer - Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pengawasan
Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan - Email : [email protected]
- Web : kudusinvest.kuduskab.go.id - Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah
Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah kedinasan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
139. Izin Operasional Kursus Musik dan Vokal
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal an Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin) f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin)
g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Musik dan Vokal
diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Kursus Musik dan Vokal
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer
- Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundnag-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
140. Izin Operasional Kursus Akuntansi
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal an Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin) e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin)
h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik l. Ijin Domisili Lembaga
m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Akuntansi diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Kursus Akuntansi
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,
saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
141. Izin Operasional Kursus Membatik
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin) f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin)
g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Membatik diterbitkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Kursus Membatik
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer
- Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
142. Izin Operasional Kursus Bimbingan Belajar
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin) e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin)
f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin) g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin)
h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik l. Ijin Domisili Lembaga
m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem,
Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
Izin Operasional Kursus Bimbingan Belajar diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk Pelayanan
Izin Operasional Kursus Bimbingan Belajar
7. Sarana,Prasaran
a,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai
- Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir - Rak Arsip
- Meja - Kursi
- AC - Internet
- Komputer - Printer - Telepon
- Faksimile - Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan Pengaduan,sara
n dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan - Lisan
- Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang terdapat logo Kabupaten b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
143. Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Akte Pendirian b. Foto copy KTP (Pemilik - Pemimpin)
c. Foto copy Ijazah (Pemilik - Pemimpin) d. Pas Photo 4 x 6 cm (Pemilik - Pemimpin)
e. Foto copy SKCK (Pemilik - Pemimpin) f. Kurikulum Pendidikan (Pemilik -Pemimpin)
g. Daftar Riwayat Hidup ( Pemilik - Pemimpin) h. Peta Lokasi Sederhana i. Peraturan/Tata Tertib
j. Foto copy Ijazah pendidik k. Data Siswa/Peserta Didik
l. Ijin Domisili Lembaga m. Rekomendasi HIPKI (Himpunan
Penyelenggaraan Kursus Indonesia)
3. Sistem, Mekanisme dan prosedur
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat
diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap dan benar
5. Biaya/Tarif GRATIS/Nol Rupiah
6. Produk
Pelayanan
Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat
7. Sarana,Prasarana,dan /fasilitas
- Ruang tunggu yang memadai - Kartu Antrian - Televisi
- Toilet - Area Parkir
- Rak Arsip - Meja
- Kursi - AC - Internet
- Komputer
- Printer
- Telepon - Faksimile
- Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi
Pelaksana
Mengerti peraturan perundang-undangan yang
berlaku
9. Pengawasan Internal
Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
10. Penanganan
Pengaduan,saran dan masukan
- Kotak Saran/Pengaduan
- Lisan - Email : [email protected] - Web : kudusinvest.kuduskab.go.id
- Twiter : @DPMPTSP_kudus
11. Jumlah Pelaksana
4 (empat) Orang
12. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didasarkan maklumat pelayanan
dengan prinsip pelayanan prima.
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Kop Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdapat logo Kabupaten
b. Tanda tangan basah dan stempel basah
kedinasan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanan
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen Standar
Pelayanan setiap 1 tahun sekali (SKM).
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REVLISIANTO SUBEKTI