seminar delh - pelabuhan penyebrangan bira
DESCRIPTION
DELH Pelabuhan BiraTRANSCRIPT
Departemen Perhubungan Provinsi Sulawesi SelatanDirektorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Dasar HukumUndang Undang No. 32 Tahun 2009 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, Pasal 34 ayat 1 bhw “Setiap usaha Pasal 34 ayat 1 bhw “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL”UKL-UPL”Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang UKL dan UPL dan 13 Tahun 2010 tentang UKL dan UPL dan SPPLSPPLPPeraturan Pemerintaheraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 2 Ayat 1 Tentang Izin Lingkungan Pasal 2 Ayat 1 Setiap Usaha dan atau Kegiatan wajib Setiap Usaha dan atau Kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.memiliki Izin Lingkungan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012, Pasal 5 Ayat (4) bahwa Jenis Tahun 2012, Pasal 5 Ayat (4) bahwa Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL dan pemantauan memiliki UKL-UPL atau SPPL dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana perundang-undangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPLUKL-UPL atau SPPLPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.dokumen lingkungan hidup.
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan No. 14 Tahun 2010, tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Pada Pasal 2 Ayat (1) Permen LH No. 14 Tahun 2010 menyebutkan DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
a.Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b.Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c.Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
d.Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Dan Tujuan Kegiatan
Maksud dan Tujuan dilaksanakannya studi DELH Pengembangan Pelabuhan
Penyeberangan Bira Kabupaten Bulukumba adalah :
a)Mengidentifikasi rencana Pembangunan Pengembangan Pelabuhan
Penyeberangan Bira Kabupaten Bulukumba yang diperkirakan menimbulkan
dampak terhadap lingkungan.
b)Mengidentifiksi rona lingkungan hidup awal, yaitu kondisi dan tatanan lingkungan
wilayah setempat saat ini, terutama yang diperkirakan terkena dampak.
c)Memberikan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
Nama Perusahaan : Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan
a. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 15. Daya Makassar
b. No. Telp : (0411) 514158Penanggung Jawab a. Nama : Ir. H. Masykur A. Sulthan, M.Sb. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota
Makassarc. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 15. Daya
Makassard. No. Telp / Fax : (0411) 514158Lokasi Usaha a. Alamat : Birab. Kelurahan : Birac. Kecamatan : Bonto Baharid. Kota : Bulukumbae. Propinsi : Sulawesi SelatanTanah/Lokasi rencana Usaha dan/atau kegiatana. Luas lahan : 52.200 m2
b. Luas bangunan : ……….. m2
c. Luas Dermaga Terdiri dari Demaga Utama Trestle Causeway
: :::
........... m2 dengan Konstruksi Shet Pile .... m2 (Lebar .... m x panjang …. m)224 m2 (Lebar 32 m x panjang 7 m)245,91 m2 (Lebar 35,13 x Panjang 7 m)
Usaha dan /atau kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan Dermaga
Penyeberangan Bira. Berdasarkan kondisi eksisting, pelabuhan penyeberangan
memiliki beberapa penggunaan lahan untuk perikanan sekitar 5,22 ha. hal ini
tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kawasan.
Pengembangan pelabuhan penyeberangan yang direncanakan memiliki fungsi
yang sangat strategis dalam memperlancar perekonomian di wilayah Laut, yaitu
khususnya yang menghubungkan antara Bira, Pamatata, maupun wilayah
disekitarnya. Rencana Pengembangan dermaga ini meliputi :
1. Pekerjaan Causeway (35,13 x 7,00) m2
2. Perbaikan dudukan trestle
3. Pekerjaan trestle (32,00 x 7,00) m2
4. Pekerjaan dermaga plengsengan (18 x 8) m2
5. Pekerjaan Mooring dolphin (4 x 4) m2
untuk tempat labuh dan tambat kapal2 yang nantinya akan sandar. Serta kegiatan
lainnya yang bersifat pendukung yaitu Pengembangan fasilitas penerangan
listrik beserta tempat parkir kendaraan.lahan kosong tersebut juga dilakukan
reklamasi pantai.
Kegiatan Lain yang Terkait
Secara umum, dapat dikatakan bahwa disekitar lokasi pembangunan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bira Kabupatean Bulukumba, jenis kegiatan/bangunan yang dijumpai umumnya berupa kompleks-kompleks perumahan dan perkantoran serta kawasan bisnis dan wisata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimasa yang akan datang maka, kegiatan yang berpotensi sebagai sumber penyebab dampak pada lingkungan kemungkinan hanya berasal dari aktifitas masyarakat pada kompleks-kompleks perumahan, dan dari aktifitas bisnis dan wisata yang ada tersebut, yang berlokasi tidak jauh dari lokasi pembangunan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bira.
Selain itu, kegiatan utama masyarakat yang ada di lokasi kegiatan, dan kemungkinan akan terkena dampak langsung dari kegaitan pembangunan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Biraa dalah kegiatan budidaya rumput laut, dan kegiatan penduduk sebagai nelayan. Dalam hal ini, kegitan budidaya rumput laut menjai primadona masyarakat sekitar, sebagai sumber utama kegiaan ekonomi masyarakat, sedangkan kegiatan sebagai nelayan, intensitasnya tidak sebesar usaha rumput laut.
KAJIAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN
Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan
Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi dampak yang akan terjadi adalah dengan menggunakan identifikasi dampak. Penentuan ukuran pentingnya dampak dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 juga Keputusan Ketua BAPPEDAL Nomor Kep 056 tahun 1994 tentang pedoman penentuan dampak penting yaitu :
•Jumlah manusia yang terkena dampak •Luas wilayah persebaran dampak•Lamanya dampak berlangsung •Intensitas dampak •Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak •Sifat komulatif dampak •Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
Komponen lingkungan yang potensial terkena dampak dari Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bira adalah :
•Kualitas air laut dan perairan sekitar•Sedimentasi/akresi
Setelah dilakukan pelingkupan, maka isu pokok yang muncul yang berkaitan dengan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bira adalah :
•Kualitas air laut dan perairan sekitar•Sedimentasi/transport sedimen dan perubahan pola arus laut yang disebabkan oleh reklamasi.•Limbah cair, yang merupakan salah satu bahan material dari aktivitas reklamasi pantai.•Air tanah, yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi dan operasional Pembangunan dalam hal ini kebutuhan akan air untuk tenaga kerja dan masyarakat sekitar.
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP