ARTIKEL

SENGKETA PENGGESERAN PATOK BATAS

WILAYAH DI SEBATIK

Disusun oleh:

1. ( )

2. Christina Ria Ernawati (K2311014

3. ( )

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2012

SENGKETA PENGGESERAN PATOK BATAS

WILAYAH DI SEBATIK

Geopolitik secara umum dapat diartikan sebagai penentuan kebijaksanaan (politik)

yang berdasar kepada konstelasi (letak dan posisi) geografi yang ditempati oleh suatu

bangsa.

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan nusantara. Wawasan nusantara

tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan

lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi pancasila dan UUD 1945 yang

merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta

menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara

menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai

hasil interaksi proses psikologis.

Peristiwa yang sangat menyinggung geopolitik Indonesia yang sangat

menyinggung harga diri dan kedaulatan Indonesia adalah berita - berita “pertarungan”

Indonesia-Malaysia yang kini bak tiada habisnya. Sepertinya, setiap sekian minggu akan

muncul di berbagai media cetak dan elektronik Indonesia kisah-kisah keagresifan dan

ketamakan Negeri Jiran tersebut. Seperti kita ketahui bersama, goresan awal dari konflik

antara dua Negara ini terletak pada menangnya Malaysia dalam kontes siapa yang boleh

memiliki dua pulau, Sipadan dan Ligitan. Kelanjutan dari peristiwa tersebut adalah

minggu-minggu tegang di perairan Ambalat yang puncaknya adalah “tabrakan” antara dua

kapal perang masing-masing dari kedua negara. Dan pengakuan berbagai kebudayaan asli

Indonesia oleh Malaysia.

Sektor wilayah pun sering kali menjadi potensi pemicu konflik antara Malaysia dan

Indonesia. Hal ini di picu oleh kasus perebutan pulau Sipadan dan Ligitan yang

diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2006 silam. Hingga kini, kasus ini

telah selesai dengan keputusan bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan milik Malaysia

dengan pertimbangan Malaysia lah yang telah melakukan pembangunan  awal di wilayah

tersebut. Tanpa disadari, ternyata jauh sebelum kasus ini naik ke permukaan, sudah sangat

banyak pulau-pulau di Indonesia yang dijual kepada Malaysia dengan harga yang relatif

cukup sangat murah hanya karena pembodohan atau penyelewengan yang menggelapkan

2 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K

mata nurani pihak yang bersangkutan. Terakhir potensi pemicu konflik yang menghiasi

hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia adalah kasus Perairan Ambalat. Malaysia

kembali secara sepihak membuat peta wilayah baru yang memasukkan Ambalat kedalam

wilayah negaranya, tetapi Indonesia telah jauh lebih dulu meratifikasi wilayah ini sebagai

wilayahnya dalam Unclos tahun 1982 silam. Terakhir diketahui bahwa Malaysia baru

memusingkan diri untuk berusaha mendapatkan Ambalat semenjak didapatkannya potensi

minyak bumi yang cukup menjanjikan untuk kemajuan ekonomi negara yang

bersangkutan. Kembali masalah ekonomi dan politik.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah

kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.

Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik,

hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula

penentuan batas wilayah.

Memasuki abad ke 21 ini, hakikat ancaman yang bagi kedaulatan dan keutuhan

wilayah NKRI juga berubah. Di samping masalah insurgensi dan separatisme yang sejak

awal berdirinya Republik Indonesia merupakan gangguan utama bagi kedaulatan negara

dan keutuhan wilayah Indonesia, realita politik internasional masa kini menunjukkan

adanya potensi ancaman eksternal yang lebih nyata dibanding masa lalu. Walaupun

kemungkinan agresi langsung oleh suatu negara asing dalam waktu dekat masih sangat

kecil, intervensi asing baik secara langsung mapun tidak langsung dalam berbagai masalah

dalam negeri tentu saja merupakan suatu ancaman bagi kedaulatan negara Republik

Indonesia. Selain itu, munculnya terorisme internasional sebagai fenomena “baru” yang

merupakan ancaman bagi keamanan nasional jelas memerlukan penanganan yang serius.

Krisis multi dimensional yang mempengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi

Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini jelas mempunyai dampak terhadap kemampuan TNI

untuk mengatasi dan menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan

tersebut. Salah satunya yang terjadi di wilayah Sebatik yaitu adanya dugaan kasus tentang

penggeseran patok batas wilayah kedaulatan teritoril NKRI.

Dari uraian tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang harus dicari

solusinya, diantaranya adalah: Pertama, Tidak jelasnya garis batas laut dan darat,

akibatnya sering menimbulkan konflik. Kerugian selalu ada di pihak Indonesia dan kondisi

ini langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pada waktu sengketa ambalat banyak

3 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K

nelayan yang sedang mencari ikan dikejar oleh polisi Malaysia. Keadaan didarat, dimana

rumah penduduk ada yang terbagi dua oleh batas negara dimana ruang tamu masuk

diwilayah Indonesia, sedangkan dapur masuk wilayah negara malaysia, tetapi masyarakat

tetap menjadi warga negara Indonesia. Kedua, Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal,

terutama hasil kehutanan dan kekayaan laut. Untuk menjaga agara perbatasan tidak mudah

baik didaratan maupun di laut mengingat lausnya daerah yang dijaga dan keamanan yang

terbatas.

Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Timur,

Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Nunukan. Nunukan terletak pada 3° 30`

00″ sampai 4° 24` 55″ Lintang Utara dan 115° 22` 30″ sampai 118° 44` 54″ Bujur

Timur.Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak

109.527 jiwa (2004). Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten

Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan

pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten

bulungan ini di pelopori oleh RA Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati

Bulungan.

Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan

didasari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan

dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru

lainnya yaitu Kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau. Pemekaran Kabupaten ini

secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota

Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dan dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999

tersebut Nunukan Resmi menjadi Kabupaten dengan dibantu 5 wilayah administratif yakni

Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik dan Krayan.

Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau terdepan Indonesia di sebelah

timur laut Kalimantan. Letak geografisnya paling unik dan terumit dari sisi potensi konflik

batas dengan negara lain. Pada bagian utara adalah Negara Bagian Sabah, Federasi

Malaysia, sedangkan di selatan wilayah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Timur (Kaltim). Di sebelah barat Pulau Sebatik terdapat Pulau Nunukan,

sebagai ibu kota Kabupaten Nunukan, sedangkan di seberang utara terdapat Kota Tawau,

yang sudah berada di Negara Bagian Sabah. Luas Pulau Sebatik wilayah Indonesia, ada

414,16 km2 dan jumlah penduduk 13.776 jiwa.

4 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K

Paling unik, karena satu titik patok tapal batas negara di Pulau Sebatik, membelah

Desa Aji Kuning menjadi milik Indonesia dan Malaysia. Ini merupakan bagian dari 18

patok batas di Pulau Sebatik, dan bagian tak terpisahkan dari 19.328 patok darat Akselerasi

masyarakat antarkedua negara cukup baik. Sebagian besar kebutuhan akan sembilan bahan

pokok warga Indonesia yang berpofesi sebagai petani dan nelayan, sepenuhnya dipasok

dari Tawau. Banyak sekali rumah warga kedua negara posisinya berada persis di atas

patok batas.Tidak Akurat Paling rumit, karena perkembangan ilmu dan teknologi, pada

tahun 1982-1983 Tim General Boder Committee (GBC) Indonesia-Malaysia, menemukan

ketidakakuratan titik koordinat pada pemasangan patok batas di Desa Aji Kuning.

Deviasinya 4 derajat pada patok yang ditanam, sehingga wilayah Indonesia di Pulau

Sebatik dicaplok Malaysia seluas 103 hektare. Tanggal 26 September 1996, terjadi insiden

penembakan oleh polisi hutan Malaysia terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut (TNI AL) yang tengah melakukan patroli di Pulau Sebatik. Malaysia

sempat mengancam akan membangun pagar memanjang di sepanjang perbatasan Pulau

Sebatik, ketika muncul saling klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat di Perairan Laut

Sulawesi tahun 2005 dan 2008.

Ketidakakuratan pemasangan patok batas pada titik koordinat yang sesungguhnya

di Desa Aji Kuning merupakan bagian dari 10 masalah patok tapal batas darat Indonesia-

Malaysia yang belum disepakati di Kalimantan. Negosiasi jalan terus. Indonesia-Malaysia

memang telah menetapkan bersama kedua patok di pantai barat dan pantai timur. Namun,

pilar yang terletak di pantai barat Pulau Sebatik tidak ditemukan lagi sehingga tidak dapat

dilakukan rekonstruksi beberapa posisi sebenarnya. Malaysia telah menunjukkan dokumen

yang tidak asli yang memuat hasil-hasil ukuran patok-patok antara kedua pilar tersebut,

yang katanya dibuat oleh Belanda-Inggris, namun patok-patok dimaksud cenderung

menyimpang ke selatan. Gubernur Kaltim Awang Faruk mengatakan, secara bertahap

pemerintah daerah dan departemen terkait di Jakarta terus menjabarkan program

pembangunan berkelanjutan di wilayah pulau terdepan ini .

Pulau Sebatik bagian dari empat pulau terdepan di Provinsi Kaltim. permasalahan

patok batas merupakan salah satu permasalahan serius yang mesti segera diselesaikan

dengan Federasi Malaysia. Di samping persoalan di Pulau Sebatik, patok batas yang belum

di-sepakati di Provinsi Kaltim adalah di Sungai Sinapad dan Sungai Simantipal. Dari 10

permasalahan patok batas yang belum disepakati, di garis batas Kalbar-Sarawak, terdapat

lima problem, yakni segmen Tanjung Datu, Gunung Raya, Batu Aum, Sungai Buan, dan

5 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K

segmen D.400. Kaltim-Sabah, di Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, Pulau

Sebatik, segmen Daerah Prioritas 2700, dan segmen Daerah Prioritas C.500. Di Sungai

Sinapad yang sering disebut masalah, Sungai Sedalir merupakan masalah yang diangkat

oleh Federasi Malaysia atas pengertian hasil-hasil ukuran bersama (Belanda-Inggris) yang

dituangkan dalam persetujuan 1915. Menurut Malaysia, karena Sungai Sinapad adalah

sounthem tributary daripada Sungai Sedalir yang bermuara di atas 4 derajat 20 menit

(hanya 34 menit saja), maka watershed yang tergambar pada peta lampiran persetujuan

1915 ditolak kebenarannya, dan menginginkan watershed yang berada di sebelah timur

Sungai Sinapad, sehingga mengambil alih wilayah Indonesia 4.800 hektare. Padahal, dari

meridian 117 derajat sampai Sungai Sedalir, menurut lampiran persetujuan 1915 terhadap

sekitar sungai yang berasal dari sebelah atas (utara) lintang 4 derajat 20 menit. Malaysia

mengabaikan pengertian small portions, bahwa watershed adalah primo loco daripada

lintang 4 derajat 20 menit dan persetujuan adalah mengikat (obligator). Masalah Sungai

Simantipal, karena Malaysia telah menemukan kasus di mana Sungai Sinapad ternyata

bermuara di utara lintang 4 derajat 20 menit. Malaysia berusaha mencari di tempat lain,

apakah ada kasus serupa. Akhirnya Malaysia menduga bahwa Sungai Simantipal pun yang

sudah diatur di dalam persetujuan 1915, bermuara di sebelah utara lintang 4 derajat 30

menit. Apabila memang benar dugaan Malaysia, bahwa Sungai Simantipal bermuara di

Sungai Sedalir di utara lintang 4 derajat 20 menit, maka di sini belum diketahui ke mana

pihak Malaysia akan memilih watershed yang cocok. Ini karena di kawasan tersebut tidak

ada watershed lain, kecuali yang telah disepakati Belanda-Inggris, seperti tercantum dalam

persetujuan maupun peta lampirannya.

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang penting guna

mempertahankan keutuhan NKRI. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam

mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Keadaan ini dapat merupakan suatu

kegiatan yang memberikan nilai yang berarti bagi bangsa dan negara, kegiatan tersebut

adalah: Mempunyai nilai penting bagi kedaulatan negara, Memiliki kemampuan untuk

mendorong agar terjadi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya,

Mempunyai kemampuan untuk membangun jaringan kerja dengan wilayah lainnya dan

negara tetangga, Memberikan kontribusi terhadap pertahanan dan keamanan Baik skala

regional maupun nasional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi diwilayah perbatasan kepulauan Nunukan

dan sebatik dengan negara Malaysia diantaranya adalah: Pertama, Kaburnya garis

6 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K

perbatasan wilayah negara akibat rusaknya pato-patok dan jarak satu patok dengan patok

lainnya saling berjauhan. Kedua, pengelolaan sumberdaya alam belum terkoordinasi

dengan baik, sehingga banyak sumberdaya alam kita diambil oleh orang asing, misalnya

kasusu ilegalloging. Akibat patok-patok yang tidak jelasmengakibatkan kerugian negara

Indonesia Ketiga, Daerah perbatasan memiliki posisi strategis yang berdapak terhadap

hankam mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana banyak terjadi

pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupum Malaysia. Keempat, Kemiskinan akibat

keterisolasian daerah menjadi pemicu tinnginya keinginan masyarakat setempat menjadi

pelintas batas kemalaysia dengan alasan untuk memperbaiki kehidupan, mengingat

perekonomian di malaysia lebih baik daripada di Indonesia. Kelima, Kesenjangan Sarana

dan prasarana antara kedua wilayah negara pemicu orentasi ekonomi masyarakat, seperti

dipulau sebatik, ke tawao malaysia daripada kepulau Nunukan kjarena lebih dekat dan

murah ongkosnya,s erta barang-banrang yang di[erlukan lebih berkualitas. (Balitbang

Dephan).

Oleh karena itu pemerintah kita harus cepat tangap dalam melakukanrespon

negative dari Negara tetangga yang selalu mengklaim wilayak kita adalah wilayah mereka.

Pemerintah juga harus bisa merubah paradigma lama yaitu jika tidak kasus yang mucul

pemerintah hanya bertindak “lemah”, akantetapi jika permasalahan telah muncuat ke

permuakaan baru seperti kebakaran jenggot. Mulai dari saat ini kita harus melindungi dan

menjaga kehormatan territorial Negara kita dari ancaman Negara tetangga yang dengan

seenaknya mengklaim wilayah Negara kita. Kita harus bertindak tegas, tepat, cepat dan

akurat untuk dapat mengantisipasi dan merespon segala tindakan yang bersifat ancaman

nagi Negara kita. Walaupun tidak semua kasus sengketa dengan Negara Malayia tidak

harus dengan jalan perang dan lebih mengutamakan jalan damai/sesuai dengan doktrin

TNI yaitu menggnakan taktik defense aktif. Akan tetapi jika dibiarkan larut-larut kita juga

harus segera dapat mengantisipasinya salah satunya denagan pengamanan batas wilayah

Negara kita memperbanyak patroli dan penguatan/penambahan alutsista berat di wilayah

Negara kita.

Pemerintah Indonesia harus segera menambah personil anggota Tentara Nasional

Indonesia (TNI) yang berjaga di wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur,

yang kini hanya berjumlah satu pleton. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan

dengan jumlah personil keamanan Negara Malaysia yang ditempatkan dilokasi yang sama

mencapai satu kompi pasukan keamanan. Banyaknya pasukan Malaysia tersebut, tidak

7 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K

sebanding dengan pasukan TNI yang ada di daerah itu, sehingga wajar bila saat ini banyak

masalah yang terjadi di perbatasan diantaranya masalah pergeseran patok di Sebatik.

Bukan hanya di Sebatik yang perlu ditambah, tetapi di seluruh wilayah perbatasan juga

harus ditambah minimal sama dengan Malaysia, kalau perlu lebih banyak.

Selain menambah personil, pemerintah juga harus meningkatkan kesejahteraan

anggota TNI yang berjaga di daerah itu seperti menambah uang kemahalan dan

kemudahan untuk hidup bagi keluarganya. Hal itu, sangat penting dilakukan, mengingat

tingginya biaya hidup di daerah-daerah tersebut, bahkan untuk memenuhi kebutuhan

pokok warga maupun anggota TNI lebih dekat dengan Malaysia. Kondisi tersebut sangat

berbahaya bila pemerintah Indonesia tidak mewaspadainya. Selain memberikan uang

kemahalan, pemberian tanda jasa juga sangat penting dilakukan bagi TNI yang berjaga di

wilayah perbatasan, mengingat itu sangat berarti bagi pengabdian mereka selama ini.

Sedangkan untuk mempengaruhi dunia luar, Indonesia juga harus meningkatkan diplomasi

baik ke PBB maupun negara lainnya, menyosialisasikan tentang wilayah perbatasan

Indonesia. Banyak negara yang mengincar wilayah perbatasan Indonesia, pemerintah

jangan sampai lengah, bisa-bisa sedikit demi sedikit perbatasan Indonesia akan beralih ke

negara lain.

Terdapat banyak faktor penyebab lemahnya perhatian dan pemberdayaan sektor

maritim yang menyebabkan begitu maraknya kriminalitas dan pelanggaran kedaulatan

wilayah perairan NKRI. Faktor-faktor tersebut antara lain: Ada beberapa wilayah

perbatasan yang masih menjadi sengketa, Kekosongan aktivitas di sepanjang zona

perbatasan NKRI, Lemahnya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pelanggaran

wilayah kedaulatan territorial, serta belum jelasnya identitas pulau-pulau terluar sebagai

milik Indonesia.

Untuk menghadapi kemungkinan lebih jauh dari strategi yang diterapkan negara-

negara tetangga khususnya Malaysia, maka pemerintah harus menciptakan counter

strategy dengan cara sebagai berikut : Pertama, Terus mengupayakan negosiasi

penyelesaian atas perbedaan paham dengan mengedepankan argumen yang berlandaskan

Klausul Hukum Laut Internasional (HLI) dan jabarannya. Serta memetakan batas wilayah

laut berpedoman pada ketentuan UNCLOS dan segera mendepositkannya di PBB.

Kedua, Memperluas dan mengintensifkan kajian HLI dan jabarannya atas fakta

kondisi perairan perbatasan NKRI melalui forum nasional (di perguruan tinggi, Deplu,

8 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K

Depdagri, DKP, dll.) serta forum internasional (dengan sesama negara kepulauan seperti :

Jepang, Filipina, negara pantai dan komunitas maritim Internasional).

Ketiga, Pemberdayaan nelayan dengan cara meningkatkan kemampuan (SDM,

kapal dan sarana penunjang) untuk menjadi nelayan modern yang dapat bersaing dengan

nelayan asing dan dapat beroperasi di wilayah perbatasan.

Keempat, Meningkatkan patroli di zona perairan perbatasan, baik patroli darat, laut

maupun patroli udara. Mengingat amat luasnya wilayah teritorial NKRI, seyogyanya

pengawasan dan pengamanan daerah perbatasandilaksanakan dengan melibatkan banyak

pihak berkepentingan seperti tersebut diatas. Ada baiknya patroli dilakukan secara

terkoordinasi (bukan secara bersama-sama). Masing-masing pihak dapat melaksanakan

tugas patroli sesuai dengan lingkup tugas, kewenangan dan kemampuannya. Patroli

terkoordinasi di zona perbatasan dengan Malaysia sudah sering dilakukan terutama pada

wilayah perbatasan yang rawan perompakan bersenjata (piracy) dan daerah sengketa.

Hasilnya, dapat menekan jumlah kasus piracy walau hanya bersifat sementara.

Kelima, Transmigrasi nelayan ke pulau-pulau terpencil di perairan. Transmigrasi

nelayan di perairan akan dapat meningkatkan aktivitas di perairan perbatasan. Namun hal

itu hanya mungkin terjadi bilamana para migran nelayan ini disiapkan dan dibekali dengan

pengetahuan dan keterampilan, dimodernisasi serta dibina sedemikian rupa. Segala

kebutuhannya disediakan dan hasil tangkapan mereka ditampung/dibeli dengan harga yang

wajar. Konsep pemberdayaan mereka adalah pola PNI (Perikanan Inti Nelayan) jadi harus

ada perusahaan perikanan besar sebagai inti yang dapat mensuplai segala kebutuhan dan

menampung hasil tangkapan para nelayan sebagai plasma.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu : Pertama,

Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok batas Negara dan

jarak satu patok dengan patok lainnya saling berjauhan 5 – 10 Km memiliki posisi strategis

yang berdampak terhadap hankam mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia,

dimana banyak terjadi pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia. Kedua,

Pengelolaan sumberdaya alam belum terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak

sumberdaya alam kita diambil oleh orang asing, misalnya kasus illegal logging. Hal ini

akibat patok-patok batas Negara yang tidak jelas, sehingga Negara Indonesia dirugikan

Daerah perbatasan. Ketiga, Kemiskinan akibat keterisolasian daerah menjadi pemicu

tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia dengan

alasan untuk memperbaiki kehidupan, mengingat perekonomian di Malaysia lebih baik

9 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K

daripada di Indonesia. Keempat, Kesenjangan Sarana dan prasarana antara kedua wilayah

negara pemicu orentasi ekonomi masyarakat, seperti dipulau sebatik, lebih baik ke tawao

Malaysia daripada kepulau Nunukan karena lebih dekat dan murah ongkosnya,serta

barang-barang yang diperlukan lebih berkualitas.

Adapun saran dan masukan dalam permasalahan tersebut diatas diantaranya

adalah: 1) Membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat, agar masyarakat

mempunyai pekerjaan, sehingga dapat memenuhi akan kebutuhannya. 2) Memberikan

pelatihan-pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat yang tinggal didaerah perbatasan.

3) Batas negara harus diadakan evaluasi kembali agar patok tanda batas negara jelas

posisinya. 4) Penduduk perbatasan setiap 6 bulan sekali secara bergiliran diadakan

penataran tentang ketahanan nasional, khususnya pemuda. 5) Menambah pos penjagaan di

daerah perbatasan. 6) Membangun rumah Sangat Sederhana (RSS) untuk rakyat miskin

yang tinggal diperbatasan yang tempat tinggalnya tepat bersebelahan dengan batas garis

Negara. 7) Bila memungkinkan masyarakat perbatasan diberikan latihan dasar-dasar

militer khususnya pemuda.

10 | A R T I K E L S E N G K E T A S E B A T I K