seri kertas kerja_donny_independensi penerapan reformasi birokrasi di garut_2

5/11/2018 Seri Kertas Kerja_Donny_Independensi Penerapan Reformasi Birokrasi Di Garut_2 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/seri-kertas-kerjadonnyindependensi-penerapan-reformasi-birokrasi-di-garut2 1/20

Kertas KerjaMasyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG)

TATA KELOLA BIROKRASI DI KABUPATEN GARUTSebagai Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi

Oleh: Donny Setiawan

Bureaucracy reform, including public administration reform has not yet shown significant result as expected because our effort just covered hard side of change rather than soft side of change with

cultural-basis in order to change mindset and behaviour. In handlingthe complexity of our country and nation situation, needs leadershipwho has wants and competency, politics and civil society, which able

to present a strong country and national competitiveness in all

government sectors.Key words: National leadership, change of mindset and behaviour,

and national competitiveness1.(Sri Sultan Hamengkubuwono X)

Abstrak

Performa birokrasi Kabupaten Garut paska berkuasanya H. Aceng M. Fikri-Diky Chandra belum menunjukan kinerja yang mengesankan publik. Pada

pembahasan LKPJ 2009, agenda reformasi birokrasi dianggap oleh DPRDtidak tercapai (Pikiran Rakyat, 20/04/2010). Proses repoisisi pejabatstruktural dan fungsional yang dilantik 4 Juni 2010 yang lalu dinilai hanyasekadar mengisi kekosongan serta rotasi jabatan. DPRD Garut tidak hanyamenghendaki pembenahan dalam penempatan pejabat namun jugapembenahan struktur serta tupoksi (Pelita, 19 April 2010).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 tahun 2008menyebutkan bahwa reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mengatasi berbagaipersoalan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidakberjalan dengan baik sehingga harus ditata ulang atau diperbarui. Oleh karenaitu, reformasi birokrasi harus diturunkan ke dalam strategi implementasi yangsistematik dengan target capaian yang bisa diukur secara berkala.

Agenda reformasi birokrasi setidaknya mencakup aspek penataan organisasi,ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.Implementasi reformasi pada ketiga aspek tersebut harus dilengkapi denganbeberapa instrumen pengendalian. Instrumen tersebut pada akhirnya dapatmenjadi alat monitoring dan evaluasi bagi kepala daerah untuk melihatsejauhmana pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik diKabupaten Garut.

Sebagaimana diamanatkan Per-Menpan di atas, proses reformasi birokrasi

setidaknya diawali dengan pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi yang

1 Artikel yang dimuat di www.stialan.ac.id/artikel%20Sultan%20HB.pdf

1 | M A P A G – 2 0 1 0



bertugas mendesain dan mengawal agenda-agenda tersebut. Namun demikian,perlu inovasi dalam mengisi formasi anggota tim kerja tersebut. Akan lebih baikapabila terdapat perwakilan kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari timkerja tersebut dengan mekanisme rekruitmen yang adil dan transparan.

I. Reformasi Birokrasi adalah Komitmen Negara

Reformasi birokrasi adalah salah satu agenda reformasi yang disepakatibersama oleh negara dan warga negara ketika tumbangnya orde baru dandimulainya rezim orde reformasi. Dari sisi konstitusi, telah banyak peraturanperundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan dukunganterhadap pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Beberapa peraturanperundang-undangan dan pedoman pelaksanaan pemerintahan yangmendukung agenda-agenda reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

• UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas danBersih dari KKN pada BAB III Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3

menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum,Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas.

• UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 Lamp. UU17/2007 Bab IV.1.2,huruf E angka 35, menyatakan bahwa pembangunanaparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkanprofesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahanyang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilanpembangunan di bidang lainnya.

• Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang

sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidanghukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahanyang baik. Salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui“pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi”.

• Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataantata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur,penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatankualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN. Selain itu, granddesain ini diharapkan menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap) reformasi birokrasi selama periode limatahunan secara nasional.

• Per-Menpan N0. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum ReformasiBirokrasi yang berisi tentang acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintahdaerah untuk menyusun dan melaksanakan program reformasi birokrasi dilingkungan instansinya masing-masing.

• Per-Menpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi2010-2025 yang berisi tentang acuan tahapan pelaksanaan program dankegiatan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga danpemerintah daerah.

Sementara itu, keterkaitan grand design reformasi birokrasi denganperencanaan pembangunan nasional dapat dilihat seperti di bawah ini:

2 | M A P A G – 2 0 1 0



Apabila dikaji lebih dalam beberapa referensi terkait reformasi birokrasi, makareformasi birokrasi sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, reformasi birokrasidiarahkan untuk:

1. Menghilangkan peluang terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotismedi lingkungan pemerintahan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas birokrasi

pemerintahan4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan5. Meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai pemerintahan

Berdasarkan hal di atas, sebagaimana disebutkan dalam Perpres No. 82 tahun2010, Per-Menpan No. 20 tahun 2010 serta Per-Menpan No. 15 tahun 2008,reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukanpembaruan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek berikut: Kelembagaan(organisasi), Ketatalaksanaan (business process) serta Sumber daya manusiaaparatur. Ketiga aspek ini didukung oleh penguatan pengawasan danakuntabilitas serta praktek-praktek program “quick win” yang secara cepatdapat dilaksanakan oleh pemerintah yang dampaknya dapat dirasakan secaralangsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat.

3 | M A P A G – 2 0 1 0

KETATALAKS

ANAAN

ORGAN

ISASI

SDM

REFORMASI

BIROKRASI



Secara umum, sasaran reformasi birokrasi menurut Per-Menpan No. 15 tahun2008 adalah mengubah pola pikir (mind set ) dan budaya kerja (culture set ).Secara khusus, area perubahan dalam proses reformasi birokrasi mencakup:

kelembagaan, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi-deregulasi birokrasidan sumber daya manusia.

Sumber: Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

Sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, visi reformasibirokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Untuk mencapai visitersebut, maka pencapaian pola fikir pencapaian visi reformasi birokrasi dapatdilihat berikut ini:

4 | M A P A G – 2 0 1 0



Tahapan pencapaian sasaran lima tahunan reformasi birokrasi sebagaimana

dituangkan dalam Grand Design Reformasi birokrasi secara umum dapat dilihat

berikut ini:

II. Komitmen terhadap Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Garut

Di Kabupaten Garut, reformasi birokrasi menjadi agenda pemerintah KabupatenGarut sebagaimana tertuang dalam RPJMD Garut 2009-2014 Misi 3:

5 | M A P A G – 2 0 1 0



Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkelanjutan.Misi ini memiliki tujuan:

1. Mengembangkan birokrasi yang profesional dan akuntabel;2. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat

kebangsaan;

3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaankeuangan daerah

Dan sasaran misi tersebut adalah:1. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui

penguasaan infomasi dan teknologi;2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta

pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan

cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;4. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur

berbasis teknologi informasi;5. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;6. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;7. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;8. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;9. Meningkatnya peran dan fungsi legislatif dalam sistem pemerintahan;10.Menguatnya peran dan partisifasi masyarakat dalam kehidupan politik;11.Optimalisasi fungsi pengawasan internal;

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu

tahun 2009-2014, ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan. IndikatorKinerja Pembangunan Daerah yang terkait dengan agenda reformasi birokrasi

dapat dilihat berikut ini:

No Indikator Kinerja Tahun 2008Target

MidtermTarget 2014

Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih

1 Skala kepuasan masyarakat(Skala 1-4: Tidak Memuaskan,Cukup Memuaskan, Memuaskan,Sangat Memuaskan)

N/A CukupMemuaskan

Memuaskan

2 Skala Komunikasi Organisasi

(Skala 1-5: Sangat Buruk, Buruk,Cukup, Baik, Sangat Baik)

N/A Cukup Baik Baik

3 Jumlah Angka kriminalitas N/A Menurunnyaangka

kriminalitas

Menurunnyaangka

kriminalitas4 Jumlah kasus korupsi N/A Menurunnya

jumlah kasuskorupsi

Menurunnya jumlah kasus

korupsi5 Tingkat partisipasi pemilih 70% 75% Meningkatnya

partisipasipemilih Pilkada

2013 danPemilu 2014

lebih besar dari

75 %

6 | M A P A G – 2 0 1 0



Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih danBerkelanjutan kemudian diterjemahkan dalam tujuan umum pembangunansebagai berikut:

1) mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam

proses pembuatan keputusan.2) menegakkan rule of law (kekuasaan hukum) secara adil.

3) menciptakan transparansi dalam hal arus informasi.

4) membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap

keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan

lembaga¬lembaga stake holder.

5) mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan

tanggap dalam melayani setiap kebutuhan stakeholder/warga negara.

6) seluruh komponen pemerintahan harus mempunyai komitmen

bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan

memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponenmasyarakat.

7) mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga

produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.

8) setiap pimpinan mempunyai visi yang strategis dalam mencapai

good governance dengan mengembangkan kualitas SDM di semua bidang.

Sebagai penterjemahan dari tujuan umum pembangunan tersebut, agenda

reformasi birokrasi dijadikan sebagai Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2014:

“Peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat didukung oleh tata

kelola dan tata pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan

transparan”. Sementara itu, kebijakan, strategi dan program kerja terkait

penjabaran Misi 3 ini dapat dilihat pada lampiran.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi telah menjadiamanat konstitusi untuk diimplementasikan secepatnya oleh pemerintah,termasuk Pemerintah Kabupaten Garut.

III. Keseriusan Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi di KabupatenGarut

Sesuai dengan kompetensi MAPAG, Kajian tentang pelaksanaan agendareformasi birokrasi di Kabupaten Garut dikhususkan pada penyelenggaraanbirokrasi secara umum dapat dipaparkan berikut ini:

a) Potret Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, agenda reformasi birokrasi diKabupaten Garut terakomodasi dalam RPJMD pada Misi 3: Meningkatkan TataKelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkelanjutan berikut denganturunan kebijakannya. Turunan kebijakan misi ini terdistribusi dalam urusan:kepegawaian, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan,pemberdayaan masyarakat dan desa, kesatuan bangsa, dan politik dalamnegeri, kearsipan serta kependudukan dan catatan sipil.

7 | M A P A G – 2 0 1 0



Apabila dicermati lebih mendalam pada matriks program dalam RPJMD, makaprogram-program terkait reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam RoadMap Reformasi Birokrasi sebagian telah terakomodir dalam RPJMD. Namunmasih terlihat beberapa program dan indikator capaian yang tidak sinkrondengan kebijakan. Sebagai contoh diantaranya dapat dilihat di bawah ini:

No

Kebijakan Program Kerja Indikator Kinerja

IIURUSAN PEMERINTAHANUMUM

4. Meningkatkan kelembagaan danketatalaksanaan pemerintahdaerah yang efektif dan efisien.

Program PeningkatanKetahanan Pangan

Jumlah RTM penerimaraskin

IV.

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Meningkatkan partisipasi danperan kelembagaan masyarakatdesa dalam pembangunan;

Program peningkatanpartisipasi masyarakatdalam membangun

desa.

Rata-rata jumlah kelompokbinaan lembagapemberdayaan masyarakat

(LPM), Tingkat keterlibatanlembaga kemasyarakatandalam pembangunan,

Jumlah LSM, Jumlah ormas, Tingkat keterlibatan LSMdan ormas dalampenetapan kebijakan

Apabila melihat lebih jauh dokumen perencanaan tahunan (RKPD), kegiatan-kegiatan terkait penataan organisasi, kepegawaian dan ketatalaksanadibebankan pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan SekretariatDaerah.

Sementara itu, apabila dilihat alokasi anggaran belanja dalam APBD,khususnya dikaitkan dengan efektivitas birokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan publik dapat digambarkan pada diagramberikut:

8 | M A P A G – 2 0 1 0



Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak APBD TA 2007, proporsialokasi anggaran pegawai selalu lebih besar dibandingkan alokasi anggaranuntuk publik/non-pegawai (rata-rata 60%).

Sementara itu, terkait dengan proporsi realisasi anggaran dapat dilihat pada

diagram berikut:

9 | M A P A G – 2 0 1 0



Secara umum, tingkat serapan anggaran untuk belanja non-pegawai trend-nya selalu lebih rendah dibandingkan serapan anggaran untuk belanjapegawai. Khusus untuk APBD TA 2010, sampai dengan laporan semester Idibuat, serapan anggaran untuk belanja non-pegawai hanya 25,66% (malahserapan Belanja Modal hanya 5,49%!). Bandingkan dengan serapan anggaran

untuk belanja pegawai yang telah mencapai 49,20% (Belanja Pegawai padaBelanja Tidak langsung: 51,23%, pada Belanja Langsung: 24,87%). Haltersebut menunjukan bahwa kinerja birokrasi pada Pemerintah KabupatenGarut sangat rendah.

Dari fakta di atas, MAPAG mendukung dilakukannya proses penataan sistemperencanaan penganggaran di Kabupaten Garut. Penataan sistemperencanaan dimaksudkan untuk melaksanakan amanat UU No. 25 tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturanperundang-undangan turunannya. Dalam hal ini, penataan sistemperencanaan diarahkan untuk memperbaiki proses musrenbang dan forumSKPD sebagai rangkaian kegiatan untuk menyusun RKPD dengan mendorong

ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Sementara itu, penataan sistem penganggaran dan keuangan dimaksudkanuntuk melaksanakan amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara serta UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dariPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan perundang-undangan turunannya serta memberikan kepastian tentang alokasi anggaranbagi masyarakat ketika dilangsungkannya proses musrenbang.

b) Potret Organisasi Perangkat Daerah;

Selama ini, sebagian kalangan memahami bahwa proses reformasi birokrasihanyalah berupa perubahan formasi pegawai dan perubahan organisasi tatakerja di pemerintahan. Sehingga tidak sedikit kita menemukan fakta bahwasetelah dilakukannya perubahan SOTK dan formasi pegawai, kinerjapemerintah dalam menjalankan pelayanan publik tetap saja tidakmemuaskan warganya.

Secara umum, rumus penataan organisasi adalah dengan cara menyesuaikanantara kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan, dandinamika administrasi publik. Namun demikian, penataan organisasi yangterarah dan pro-publik diharapkan dapat memberikan dukungan dan

pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut. Prinsipnya,penataan organisasi ini harus dapat menghasilkan pelayanan terbaik kepadamasyarakat.

Dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan unggulan yang menjadi corebusiness bupati saat ini serta ketersediaan anggaran daerah, maka MAPAGmenyarankan agar organisasi pemerintahan di Kabupaten Garut menerapkanprinsip “miskin struktur, kaya fungsi”. Jumlah 30 SOPD yang ada diPemerintah Kabupaten Garut saat ini telah sesuai dengan perhitunganbesaran organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 41tahun 2007, namun MAPAG menilai besaran ini masih sangat gemuk apabiladilihat dari trend kapasitas fiskal daerah sehingga disinyalir menjadi salah

satu penyebab inefisiensi anggaran. Organisasi Perangkat daerah di

10 | M A P A G – 2 0 1 0



Kabupaten Garut selayaknya mengacu pada urusan prioritas dan corebusiness bupati serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah.

DISKRESI/KAPASITAS ANGGARAN KABUPATEN GARUT

TA - 2008 TA - 2009 TA - 2010

PAD88.587.228.645 91.428.550.187 100.657.733.118

Dana Bagi hasil75.685.137.804 74.551.859.000 98.330.974.942

DAU1.002.247.58

6.000 1.012.059.240.000 1.031.869.766.000Dana Bagi HasilProvinsi

32.567.698.975 34.209.317.109 31.109.317.109

Belanja Pegawai746.755.2

33.845 940.632.970.174 989.671.240.013

DAU - Belanja Pegawai 255.492.352.155 71.426.269.826 42.198.525.987

Diskresi daerah 452.332.417.579 271.615.996.122

272.296.551.15

6

APBD (Pendapatan)1.365.157.

074.0201.341.738.104.29

61.399.758.321.16

9% Diskresi terhadapAPBD 33,1% 20,2% 19,5%

c) Potret Ketatalaksanaan;

Sebagai organisasi yang bertugas melayani masyarakat, penyempurnaanketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebaiknya

diarahkan untuk menghasilkan proses pelayanan publik yang akuntabel dantransparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Namundemikian, untuk menjamin terjadinya perbaikan maka diperlukan landasanPerubahan paradigma manajemen, budaya dan nilai-nilai organisasi di setiapSOPD.

Penataan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garutsetidaknya menyangkut penyiapan aspek-aspek sebagaimana digambarkandi bawah ini:

11 | M A P A G – 2 0 1 0



Berkaitan dengan hal tersebut, MAPAG melihat bahwa hampir setiap SOPDbelum menyusun SOP yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jeniskeluaran pekerjaan secara komprehensif.

Selain itu, terkait dengan analisis dan evaluasi jabatan sebagaimana diaturdalam Kep-Menpan No. 1 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, MAPAG melihat belum optimalnya proses analisis dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Hal ini dapat dilihat daribeberapa fakta berikut ini:

− Tidak sedikit ditemukan kasus penempatan pejabat yang tidak sesuaidengan kompetensinya (“wrong man in the wrong place”).

− Hingga tulisan ini dibuat, setidaknya terdapat 178 jabatan struktural dilingkungan Pemkab Garut tidak terisi, meliputi 5 jabatan eselon II, 11

jabatan eselon III, 48 jabatan eselon IV.a, 105 jabatan eselon IV.b dan 9 jabatan eselon V.

− Polemik kasus Sekda yang berlarut-larut setidaknya merupakan cerminan

dari tidak optimalnya proses evaluasi dan analisis jabatan yangdikomandani oleh Baperjakat. Hal ini berdampak pada terkatung-katungnya proses pembahasan APBD TA 2011.

Hal lainnya adalah dengan mengacu pada Kep-Menpan No. 75 tahun 2004Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja DalamRangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil, maka MAPAG melihatmasih belum jelasnya proses analisis beban kerja dilakukan oleh PemerintahKabupaten Garut. Analisis beban kerja ini sangat diperlukan untukmemperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkanuntuk melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih jauh dari itu, MAPAG melihat

penetapan besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) tidakdidasarkan secara proporsional pada perhitungan analisis beban kerja yang jelas.

d) Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;

Perubahan istilah "kepegawaian" menjadi "sumber daya manusia" merupakanbagian dari perubahan paradigma pembinaan sumber daya manusia dalamkonteks reformasi birokrasi. Perubahan tersebut tidak semata-matamenyangkut istilah, tetapi lebih daripada itu merupakan perubahan sistempengelolaan dan pembinaan SDM.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaiantelah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 merupakan sistemmanajemen SDM aparatur yang berlaku hingga saat ini. Undang-undangtersebut dimaksudkan untuk dapat menjamin penyelenggaraan tugaspemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secaraberdaya guna dan berhasil guna dibutuhkan SDM aparatur yang profesional,bertanggung jawab, jujur, dan adil, melalui pembinaan yang didasarkansistem prestasi kerja dan sistem karier dengan titik berat pada sistemprestasi kerja.

12 | M A P A G – 2 0 1 0



Untuk melaksanakan manajemen SDM aparatur tersebut maka dilakukanaktifitas perencanaan SDM aparatur, rekruitmen, seleksi, penempatan,pengembangan kapasitas, pengelolaan kinerja, remunerasi, sertapemberhentian/pemensiunan SDM aparatur.

Beberapa kasus kontemporer yang hangat belakangan ini terkait denganmanajemen SDM aparatur adalah:

− Terbitnya Perbup No. 171 tahun 2010 tentang Pencabutan PerbupNo. 380 tahun 2008 tentang Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang Menduduki

Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.Perbup ini kemudian menjadi polemik yang cukup hangat sejalan denganmulai masuknya masa pensiun H. Hilman Faridz yang saat itu menduduki

jabatan Sekda. Ketetapan Gubernur Jabar dengan menunjuk yangbersangkutan sebagai pejabat Sekda sementara sambil menungguditetapkannya Sekda definitif, ditanggapi Pemkab Garut dengan tegasbahwa yang bersangkutan saat ini telah memasuki batas usia pensiunsehingga otomatis tidak dapat menduduki jabatan tersebut. Namun,

ternyata ada beberapa pejabat eselon II yang juga terkena dampak PerbupNo. 171/2010 ini, faktanya saat ini masih menjalankan tugasnya sebagaipejabat struktural di Pemkab Garut.

− Rekruitmen 203 posisi CPNS pada akhir tahun 2010 yang lalu,apabila diselami lebih dalam, jelas-jelas tidak memperhitungkankemampuan anggaran daerah yang trend-nya terus menurun. Melihatkapasitas anggaran yang ada, selayaknya Pemkab Garut mencontohbeberapa kabupaten/kota lain yang mengambil sikap untuk tidakmenambah pegawai baru dikarenakan mereka beranggapan akan semakinmenambah beban anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, MAPAG melihat bahwa Pemerintah Kabupaten

Garut belum memiliki kajian menyeluruh yang meliputi perbaikan mekanismekerja dan desain pengelolaan SDM aparatur dalam rangkamengoptimalisasikan fungsi organisasi pemerintah daerah. Perbaikanmekanisme kerja dan desain pengelolaan SDM aparatur seharusnya denganmempertimbangkan aspek-aspek: (i) perencanaan sumber daya manusia danrekrutmen, (ii) pembangunan pola mutasi, (iii) pembangunan systemassessment center , (iv) pembangunan sistem informasi kepegawaian yangterintegrasi, (v) peningkatan akuntabilitas, (vi) peningkatan koordinasi dankolaborasi dengan unit pembina kepegawaian dan unit teknis terkait, (vii)perbaikan sistem renumerasi yang adil, (viii) penyusunan sistem reward dan

punishment sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai, dan (ix)pembangunan mekanisme pemberhentian/pemensiunan aparatur.

IV. Penguatan Sistem Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi;

Penguatan sistem pengawasan diarahkan untuk penyelenggara pelayanan publikdan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Pengawasan ataspenyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukanuntuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 25 tahun 2009tentang Pelayanan Publik dan PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dijadikan rujukan untukpenguatan sistem pengawasan tersebut. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan secara represif terhadap produk kebijakan yang

13 | M A P A G – 2 0 1 0



dihasilkan oleh pemerintah daerah dan secara fungsional terhadap pelaksanaankebijakan pemerintah daerah.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan pengawaseksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui: (a). pengawasan oleh atasan

langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (b). pengawasanoleh pengawas fungsional.

Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan melalui: (a). pengawasan olehmasyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalampenyelenggaraan pemerintahan; (b). pengawasan oleh lembaga ombudsmanyang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan (c). pengawasan oleh DPRD.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut dapat mengoptimalkan saranapengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaanpengaduan yang berasal dari masyarakat, lembaga ombudsman atau DPRD.

Menurut UU, Pemerintah Kabupaten Garut berkewajiban melaksanakan evaluasiterhadap kinerja SDM aparatur di lingkungan organisasi secara berkala danberkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, organisasi pemerintahdaerah berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur.Evaluasi terhadap kinerja SDM aparatur tersebut dilakukan dengan indikatoryang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/ataupenyempurnaan organisasi.

Dari paparan di atas, MAPAG merekomendasikan agar Pemerintah KabupatenGarut meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera dibentuk LembagaOmbudsman Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Garut. LembagaOmbudsman ini memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayananpublik dan pemerintah daerah, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaranegara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara sertabadan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakanpelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber darianggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan danbelanja daerah.

V. Penguatan Akuntabilitas;

Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat pemerintah dan unitpenyedia layanan publik ( public service provider ) mampu bersikap lebihbertanggung jawab (akuntabel) dan responsif kepada masyarakat berkaitandengan pelayanan yang diberikannya. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa disatu sisi penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini mengandalkanhanya pada peran lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara dirasakansudah tidak memadai lagi. Sementara itu, di sisi lain, kesadaran masyarakatterhadap kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan mulaimeningkat.

Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan

sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh akuntabillitas yang terjadi dalam prosespenyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Semakin baik

14 | M A P A G – 2 0 1 0



mekanisme akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahandilakukan maka asumsinya pelayanan publik dan penyelenggaraanpemerintahan tersebut akan semakin berkualitas dan sesuai dengan kehendakwarganya.

Akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan adalahseperangkat mekanisme yang memiliki kekuatan pengendali untuk memastikanbahwa proses produksi barang dan jasa publik yang diberikan oleh pemerintahsesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Akuntabilitas tidak hanyadiartikan sebagai sebuah mekanisme pengendalian yang dilakukan secarahierarkis dari lembaga-lembaga formal seperti DPRD, badan pengawas internalmaupun eksternal, dan lainnya, melainkan sebuah mekanisme pengawasan danpengendalian yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap penyelenggaraanpelayanan publik dapat dilakukan terhadap dua jenis pelayanan publik, yaitu:final dan antara. Jenis pelayanan publik antara antara lain adalah: kinerja

birokrasi, efesiensi anggaran, atau kefektifan kebijakan, dll. Sedangkan jenispelayanan publik final antara lain adalah: kualitas dan kuantitas air bersih,kualitas telepon umum, dll.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

UU No. 25 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai upayauntuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuaidengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untukmemberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktordominan yang bisa disebutkan adalah: (1) Faktor kebijakan publik yang akanmempengaruhi lembaga pelayanan publik dari segi kewenangan, sumberkeuangan, teknologi dan sumber daya organisasi lainnya, (2) Karakteristik danlingkungan dari masyarakat itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud berkaitandengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah, heterogenitas, dankonfigurasi penduduk serta nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, (3). faktorlingkungan seperti sistem politik, pers yang bebas atau tingkat kesulitan dalammengakses lembaga layanan publik. (4) Kontrol pemerintah terhadap penyedialayanan publik.

Organisasi penyedia layanan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayananpublik sesuai dengan tujuan pembentukan. Penyelenggaraan pelayanan publiksebagaimana dimaksud di atas sekurang-kurangnya meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;b. pengelolaan pengaduan masyarakat;c. pengelolaan informasi;d. pengawasan internal;e. penyuluhan kepada masyarakat; danf. pelayanan konsultasi.

Penyedia layanan publik dan seluruh bagian organisasi penyelenggarabertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalanpenyelenggaraan pelayanan. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan

15 | M A P A G – 2 0 1 0



berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistempelayanan terpadu.

Penyedia layanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standarpelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan

masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standarpelayanan, penyedia layanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat danpihak terkait. penyedia layanan publik berkewajiban menerapkan standarpelayanan sebagaimana di atas. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkaitdilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenispelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, sertamemperhatikan keberagaman.

Penyedia layanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiriatas sistem informasi elektronik atau non elektronik, sekurang-kurangnyameliputi:

a. profil penyelenggara ;

b. profil pelaksana;c. standar pelayanan;d. maklumat pelayanan;e. pengelolaan pengaduan; danf. penilaian kinerja

Penyedia layanan publik berkewajiban menyediakan informasi kepadamasyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

VII. Tim Kerja Reformasi Birokrasi

Untuk memastikan berjalannya reformasi birokrasi, Menteri PendayagunaanAparatur Negara telah mengeluarkan beberapa surat keputusan terkait denganpembentukan Tim Kerja dan Tim Teknis Reformasi Birokrasi. Surat keputusanMenpan tersebut diantaranya adalah:

a) Kep-Menpan No: KEP/186/M-PAN/05/2008 tentang Perubahan atas Kep-Menpan No: KEP/87/M-PAN/04/2008 tentang Pembentukan Tim KerjaReformasi Birokrasi

b) Kep-Menpan No: KEP/185/M-PAN/05/2008 tentang Tim Teknis ReformasiBirokrasi

Surat keputusan tersebut berisi susunan tim dan tugas serta tanggung jawabmasing-masing dalam proses reformasi birokrasi. Secara umum, tanggung jawabdari tim ini adalah memastikan berjalannya reformasi birokrasi secara nasional.Dalam implementasinya, setiap instansi dan daerah akan membentuk tim kerjadan tim teknis kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Tim-tim tersebut akanbekerja di bawah arahan, pengawasan dan evaludsasi dari tim kerja dan timteknis nasional.

Menurut Per-Menpan No. 15 tahun 2008, pengorganisasian reformasi birokrasidapat digambarkan sebagai berikut:

16 | M A P A G – 2 0 1 0



Sementara itu, Tim kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah:a) Tim yang dibentuk oleh pimpinan pemerintah daerah dalam rangka

program reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerahb) Berkedudukan di pemerintah daerah yang bersangkutanc) Tim Reformasi Birokrasi pemerintah daerah terdiri dari:

• Tim pelaksana

• Tim pengarah

Keanggotaan Tim kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dipilih darilingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan dan dipercaya mampumelaksanakan program reformasi birokrasi secara efektif. Tim kerja ReformasiBirokrasi Pemerintah Daerah ditunjuk berdasarkan surat keputusan pimpinanpemerintah daerah.

Tim kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:a) Merumuskan cetak biru reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai

pedoman umum reformasi birokrasib) Melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada

panduan-panduan yang sudah disusun

c) Melakukan kerjasama dengan tim kerja nasional dalam melaksanakanprogram reformasi birokrasi pemerintah daerah

d) Melakukan koordinasi dengan unit atau satruan kerja pemerintah daerahdalam melaksnakan program reformasi birokrasi

e) Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakattentang reformasi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan

f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasibirokrasi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan

g) Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasisecara berkala kepada tim kerja nasional

Sementara itu, mekanisme kerja tim reformasi birokrasi di pemerintah daerahadalah:

17 | M A P A G – 2 0 1 0



a) Mengadakan pertemuan secara berkala dengan anggota timtermasuk tim ahlib) Mengadalan lokakarya, seminar dan studi banding mengenaireformasi birokrasic) Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksnaan program

reformasi birokrasi pada satuan kerja pada pemerintah daerah yangbersangkutan

Terkait dengan pembiayaan kegiatan tim, seluruh pembiayaan dalam rangkapelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dibebankan pada APBDmasing-masing pemerintah daerah. Selain itu, anggaran pelaksanaan programreformasi birokrasi dapat berasal dari sumber pembiayaan lain, misalnyabantuan negara donor.

VIII. Program “Quick Win”: Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi

Program ‘Quick Win” yang dimaksud adalah program-program reformasibirokrasi yang secara cepat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenGarut yang dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung olehmasyarakat. Tujuan diselenggarakannya program-program ‘Quick Win” iniadalah selain untuk memperlihatkan keseriusan Pemerintah Garut kepada publikdalam menjalankan agenda reformasi birokrasi, juga untuk meraih simpati dandukungan dari para pihak terkait dengan pelaksanaan agenda reformasibirokrasi secara keseluruhan.

MAPAG mengusulkan program-program ‘Quick Win” yang dapat dilaksanakanoleh Pemerintah Kabupaten Garut adalah dapat berupa sebagai berikut:a) Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokasi yang bertugas untuk membuat

desain implementasi agenda reformasi birokrasi.b) Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasic) Pembentukan Komisi Informasi Daerah sebagai implementasi dari UU N0. 14

tahun 2008.d) Perbaikan sistem dan mekanisme pelayanan publik yang murah, cepat,

efisien dan tepat sasaran untuk beberapa sektor penting, seperti: pelayananadministrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan dan perijinan.

e) Pembenahan mekanisme musrenbang dan sistem penganggaran daerahdalam bentuk penyusunan kerangka regulasi terkait sistem perencanaan danpenganggaran di Kabupaten Garut.

f) Restrukturisasi organisasi birokrasi menjadi lebih ramping, efektif dan efisien.

IX. Kunci Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan yang Kuat (StrongLeadership) dan Pelembagaan Pengawasan Publik

Perencanaan dan program reformasi sebaik apapun tidak akan bisa dijalankankalau tidak ada komitmen dan keteladanan dari para pemimpin sertapelembagaan pengawasan yang efektif dari masyarakat. Oleh karena itu,perlunya kepemimpinan yang kuat dan efektifnya pelembagaan pengawasanpublik tidak hanya untuk menjalankan agenda reformasi birokrasi tetapi jugauntuk mengawal roda pemerintahan kepada keadaan yang lebih baik.

a) Keteladanan Pemimpin

18 | M A P A G – 2 0 1 0



Segala formula kepemimpinan tadi tidaklah bermakna bila faktorketeladanan diabaikan. Seorang pemimpin wajib mengedepankanketeladanan dengan menjalankan leadership by example. Dayaketeladanan merupakan kriteria pokok menjadi pemimpin atau bagiandari kepemimpinan. Agar dapat menjadi Pemimpin-Peneladan, seseorang

harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk memimpinsecara benar, jujur dan arif. Meski keteladanan, kata yang mudahdiucapkan, tetapi bukan “cara hidup” yang mudah diwujudkan. Namun,setidaknya hal itu menjadi rambu moral-etis dan acuan bagi setiappemimpin2.

b) Komitmen Elit Politik Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistembesar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama.Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlukepemimpinan yang kuat dan yang memiliki komitmen. Kepemimpinan yangkuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalammembuat keputusan3.

c) Pengawasan MasyarakatReformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karenaperan birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasikinerja birokrasi. UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBebas dan Bersih dari KKN BAB VI Peran Serta Masyarakat Pasal 8 ayat (1)menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negaramerupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkanpenyelenggara negara yang bersih.

Selain itu, UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik BagianKedua Tujuan Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan keterbukaan informasipublik adalah untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

X. Rekomendasi

Sebagai bagian akhir dari kertas gagasan ini, MAPAG merekomendasikankepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera memperbaiki strategi

2 Hamengkubuwono IX, Sri Sultan, “Kepemimpinan Nasional yang Kuat yang MampuMembangkitkan Martabat Bangsa”, Artikel yang dimuat di www.stialan.ac.id/artikel%20Sultan%20HB.pdf

3 Harjapamekas, Eri Riyana, “Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Penegakan danPemberantasan KKN”, makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan NasionalVIII Depkumham, 2003

19 | M A P A G – 2 0 1 0



operasional reformasi birokrasi sesegera mungkin dengan rincian usulanagenda kerja sebagai berikut:

a) Segera bentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi sebagai upaya untukmengoptimalkan peran Baperjakat dengan membuka ruang bagi

keterlibatan masyarakat di dalam tim kerja tersebut.b) Segera susun Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan PemerintahKabupaten Garut mengacu pada Grand Design dan Road Map ReformasiBirokrasi yang telah disusun di tingkat nasional.

c) Segera implementasikan program-program “Quick Win”.d) Hasil kajian beban kerja dan evaluasi kinerja aparatur harus

disosialisasikan ke publik secara berkala.e) Segera bentuk Komisi Informasi Daerah.f) Segera bentuk Lembaga Ombudsman Daerah.g) Rekruitmen pegawai harus sesuai dengan kebutuhan kerja, transparan,

proses dan hasilnya diumumkan kepada publik.h) Lakukan efisiensi pegawai dengan dilandasi prinsip efiktivitas

pemerintahan.i) Lakukan penataan organisasi yang dilandasi semangat perbaikan

pelayanan publik. j) Segera lakukan penataan sistem pelayanan publik yang murah,

cepat,efisien dan tepat sasaran.k) Perbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran dengan membuka

lebar ruang partisipasi masyarakat.l) Dorong transparansi di semua sektor untuk memperkuat pengawasan

publik.

20 | M A P A G – 2 0 1 0

seri kertas kerja_donny_independensi penerapan reformasi birokrasi di garut_2

Documents