Session 9 - Central Government Accounting and Financial Reporting: Recognition and MeasurementDASAR HUKUM SAI Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.6/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 01/PB/2005 tentang Jurnal Standar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Nergara/LembagaKERANGKA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

ALUR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

SAK adalah suatu pertanggungjawaban laporan keuangan kepada kementerian Negara / lembaga.ORGANISASI SAK1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Kerangka UAKPA :

Satuan Kerja vs Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

SAK pada UAKPA (input-proses-output)

Prosedur SAK pada UAKPA

Note :

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

ADK BMN : Arsip Data Komputer Barang Milik Negara

SAKPB : Ini sepertinya aplikasi

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

CaLK :Catatan atas Laporan Keuangan

Sanksi bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

LRA, dan ADK disampaikan UAKPA kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan ke KPPN, UAKPA menyampaikan laporan keuangan yang telah direkonsiliasi ke UAPPA-W/ UAPPA-E1 beserta ADK dan Berita acara Rekonsiliasi.

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-W)

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebutUAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruhUAKPAyang berada dalam wilayah kerjanya. SAK pada UAPPA-W

Prosedur SAK pada UAPPA-W

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1)

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebutUAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. SAK pada UAPPA-E1

Prosedur SAK pada UAPPA-E1

4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebutUAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruhUAPPA-E1yang berada di bawahnya. SAK pada UAPA

Prosedur pada UAPA

Gambaran Umum Organisasi SAK

Note

DJPB : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DIT BMKN : Direktorat Barang Milik Kekayaan Negara

ADK BMN : Arsip Data Komputer Barang Milik Negara