setda pemprov-komprs

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Jend. Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062

PONTIANAK Kade Pas 78124

NOMOR: 811/3504/BKD-C

BERDASARKAN SURAT MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B/2788/M.PAN-RB/l0/2010 TANGGAL 29 OKTOBER.2010 ,TENTANG PERSETUJUAN RINCIAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI CPNS DAERAH TAHUN 2010,DIUMUMKAN BAHWA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENDAPAT TAMBAHAN FORMASI

(TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT) UNTUK PELAMAR UMUM DAN 10 (SEPULUH) KHUSUS UNTUKOLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT SESUAIKRITERIA YANG TELAH DITENTUKAN OLEH MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIKINDONESIA.

KALIMANTAN BARAT NOMOR 483/BKD/2010 TENTANG PENETAPAN RINCIAN TAMBAHAN ALOKASIFORMASI CPNS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010 TANGGAL 9 NOPEMBER 2010,DENGAN RINCIAN TERLAMPIR:

PENGADAAN CPNS TERSEBUT BERPEDOMAN/MENGACU PADA KETENTUAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI. SIPILSEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 DANPERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN

BERKENAAN DENGAN ITU, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MEMBUKA KESEMPATANKEPADA MEREKA YANG BERMINAT UNTUK MENGAJUKAN LAMARAN GUNA MENGISI LOWONGAN

b. USIA PELAMAR DITENTUKAN BERDASARKAN TANGGAL KELAHlRAN YANG TERCANTUMPADA SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH.

3. TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM SUATU GERAKAN YANG MENENTANG PANCASILA,UUD 1945, NEGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA;

PENGUMUMAN

SEKRETARIAT DAERAH

PEGAWAI BARU/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH FORMASI TAHUN 2010 SEBANYAK 324

MENINDAKLANJUTI SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT, TELAH DITETAPKAN KEPUTUSAN GUBERNUR

PEKERJAAN TERSEBUT, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS.

a. BERUSIA PALING RENDAH 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN DAN PALING TINGGI 35 (TIGAPULUH LIMA) TAHUN TERHITUNG PER TANGGAL 1 JANUARI 2011;

YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, KARENA MELAKUKAN SUATU TINDAKPIDANA KEJAHATAN;

SIPIL/ANGGOTA TNI/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA;

8. MEMENUHI PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN, KECAKAPAN, KEAHLIAN DANKETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN;

11. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIAATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH;

B. PERSYARATAN KHUSUS BAGI OLAHRAGAWAN DAN PELATIH. BERPRESTASI :

BERPRESTASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG DAPAT MENGAJUKAN LAMARAN UNTUKMENGISI LOWONGAN JABATAN ADALAH SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM PERATURANMENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0275 TAHUN 2010TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN DAN PELATIH

1. SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH OLAHRAGAWAN BERPRESTASI ADALAH SEBAGAIBERIKUT:

a. ASIAN GAMES, OLIMPIADE/PARA OLIMPIC, ATAU KEJUARAAN ASIA/DUNIA SENIORCABANG OLAHRAGA YANG MERUPAKAN KALENDER TETAP/RESMI DANDISELENGGARAKAN OLEH FEDERASI INTERNASIONAL CABANG OLAHRAGA, MINIMAL

4. TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

5. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRIATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU DIBERHENTIKANTIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA;

6. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI

10. SEHAT JASMANI DAN ROHANI;

12. TIDAK MENGKONSUMSI/MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPlKA, PREKURSOR DAN ZATADIKTIF LAINNYA.

SELAIN MEMENUHI PERSYARATAN UMUM, BAGI OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA

OLAHRAGA BERPRESTASI MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

INTERNASIONAL, PADA :MEMILIKI PRESTASI NYATA DENGAN MEDALI, BAlK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN

JUARA III/MEDALI PERUNGGU;

b. PEKAN OLAHRAGA SEA GAMES/PARA GAMES, ATAU KEJUARAAN REGIONAL/ASEANSENIOR CABANG OLAHRAGA YANG MERUPAKAN KALENDER TETAP/RESMI DANDISELENGGARAKAN OLEH FEDERASI REGIONAL CABANG OLAHRAGA, MINIMAL JUARA

c. PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON)/PEKAN OLAHRAGA CACAT NASIONAL (PORCANAS),ATAU KEJUARAAN NASIONAL SENIOR CABANG OLAHRAGA YANG MERUPAKAN KALENDERTETAP/RESMI DAN DISELENGGARAKAN OLEH INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA,SEBAGAI JUARA I/MEDALI EMAS;

d .. DIBUKTIKAN DENGAN PIAGAM/SERTIFlKAT ATAS PRESTASINYA YANG DIKELUARKANOLEH LEMBAGA/INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA YANG BERWENANG;

e. EVENT/KEJUARAAN/KEGIATAN KEOLAHRAGAAN DI LUAR TERSEBUT HURUF (a), (b) DAN(c) DIATAS TIDAK TERMASUK KE DALAM KETENTUAN PERATURAN MENTERI INI;

f. MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN PELATIH OLAHRAGA SESUAI DENGAN KEBUTUHANSTANDAR PELATIH OLAHRAGA;

g. MEMILIKI PENDIDIKAN FORMAL MINIMAL SLTA ATAU YANG SEDERAJAT, YANGDIBUKTIKAN DENGAN FOTOCOPI SAH IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR;

YANG DIPERSYARATKAN, DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN DARI YANGBERSANGKUTAN.

2. SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI ADALAHSEBAGAI BERIKUT :

a. BERUSIA SEKURANG-KURANGNYA 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN DAN SETINGGI-TINGGINYA 35 (TIGA PULUH LIMA) TAHUN;

b. PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PELATIH OLAHRAGABERPRESTASI YANG MELEBIHI USIA 35 (TIGA PULUH LIMA) TAHUN DAPAT DILAKUKAN,APABILA TELAH MEMPUNYAI PENGABDIAN DI INSTANSI YANG MENUNJANG

TAHUN SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002DITETAPKAN (17 APRIL 2002), SERTA TIDAK BOLEH MELEBIHI USIA 40 (EMPAT PULUH)TAHUN PADA SAAT PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL;

c. MEMPUNYAI KECAKAPAN, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN SEBAGAI PELATIH OLAHRAGA,YANG DIBUKTIKAN DENGAN FOTOCOPI SAH SERTIFIKAT/PIAGAM KEPELATIHAN YANGDIKELUARKAN OLEH INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA ATAU LEMBAGA YANGMEMBIDANGI KEOLAHRAGAAN;

d. MEMILIKI PENGALAMAN SEBAGAI PELATIH YANG MENGHASILKAN OLAHRAGAWANBERPRESTASI BAlK NASIONAL, REGIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, SEBAGAIMANA .DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 0275 TAHUN 2010 PADA PASAL 4 AYAT (2) HURUF G, YANGDIBUKTIKAN DENGAN FOTOCOPI SAH SERTIFIKAT/PIAGAM/SURAT KETERANGAN DARIINDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA ATAU LEMBAGA YANG MEMBIDANGIKEOLAHRAGAAN;

II/MEDALI PERAK;ATAU

h. BERSEDIA MENJADI PELATIH OLAHRAGA SESUAI DENGAN KOMPETENSI KEOLAHRAGAAN

KEPENTINGAN NASIONAL SECARA TERUS MENERUS, SEKURANG-KURANGNYA 5 (LIMA)

BERWENANG;

1. SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR KAUMANTAN BARAT UP. KEPALA BADANKEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KAUMANTAN BARAT DI PONTIANAK PADA BADANKEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI KAUMANTAN BARAT DENGAN ALAMAT JALANJEND. AHMAD YANI PONTIANAK.

KERTAS FOUO BERGARIS, DIBUBUHI MATERAI Rp. 6000,- (ENAM RIBU RUPIAH) DAN

DENGAN FORMAT SEBAGAIMANA TERLAMPIR DI DALAM LAMPIRAN II PENGUMUMAN INI,DENGAN MELAMPIRKAN KELENGKAPAN BERKASSEBAGAI BERIKUT;

a. FOTO COPY:

SESUAI DENGAN KUAUFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN DAN TELAH DILEGALISIROLEH PEJABAT YANG BERWENANG, SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADANKEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAMLAMPlRAN III PENGUMUMAN INI;

TANGGAL PENETAPAN IJAZAH HARUS SEBELUM TANGGAL LAMARAN, SEDANGKAN SURATKETERANGANATAU PERNYATAAN LULUS TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELAMAR.

1). GURU SPP-SPMA, MELAMPIRKAN FOTO COPY AKTA IV YANG TELAH DILEGALISIROLEH PEJABAT YANG BERWENANG;

BERWENANG;

3). OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI, MELAMPIRKAN SERTIFIKATNASIONAL/REGIONAL/INTERNASIONAL, SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAMPERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIANOMOR 0275 TAHUN 2010.

e. MEMILIKI INTEGRITAS DAN KOMITMEN PADA BIDANG OLAHRAGA YANG DINYATAKANDALAM SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA/ORGANISASI OLAHRAGA YANG

f. MEMILIKI PENDiDIKAN FORMAL MINIMAL SLTA ATAU YANG SEDERAJAT, YANGDIBUKTIKAN DENGAN FOTOCOPI SAH IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR.

2. SURAT LAMARAN HARUS DITULIS TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TINTA HITAM DIATAS

DITANDATANGANI SENDIRI OLEH PELAMAR. SURAT LAMARAN HARUS DITUUS SESUAI

1). IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI (BAGI LULUSAN D-III/D-IV/S.l);

2). IJAZAH STTB DAN NEM/UAS/UAN (BAGI LULUSAN SLTA/SEDERAJAT DAN SMK/STM);

2). PSIKOLOGI KLINIS, MELAMPIRKAN FOTO COPY PROFESI PSIKOLOGIKLINIS/PSIKOLOG KLINIS YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG

c. FOTO COPY KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK.l) YANG TELAH DILEGALISIR DAN CAPBASAH OLEH INSTANSI YANG BERWENANG ;

DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN YANG DITANDATANGANI DIATASMATERAI Rp. 6000,- (ENAM RIBU RUPIAH) SEBAGAIMANA CONTOH FORMAT DALAMLAMPIRAN IV PENGUMUMAN INI;

f. MENGINGAT TEKNIS PENENTUAN KELULUSAN PADA JENIS JABATAN TERTENTU YANG

KERJA PENEMPATAN MENURUT JENIS JABATAN YANG DILAMAR, MAKA KHUSUS PELAMARYANG MENGAJUKAN LAMARAN UNTUK MENGISI JENIS JABATAN SEBAGAI BERIKUT: .

NO JENIS JABATAN UNIT KERJA PENEMPATAN

1. GURU SPP-SPMA SPP-SPMA PROVINSI KALBAR SINGKAWANGDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN

.2. DOKTER UMUM RUMAH SAKIT JIWA DI SINGKAWANG

3. PSIKOLOG KLINIS RUMAH SAKIT JIWA DI SINGKAWANG

4. PERAWAT RUMAH SAKIT JIWA DI SINGKAWANG .

5. VERIFIKA TOR KEUANGAN A. KANTOR PERWAKILAN DAERAH DI JAKARTAB. RUMAH SAKIT JIWA DI SINGKAWANG

6 ANALIS HUKUM DINAS PENDAPATAN DAERAH :A. UPPD SEKADAU DI SEKADAU;B. UPPD MELAWI DI NANGA PINOH;c. UPPD SINTANG DI SINTANG;D. UPPD KAPUAS HULU DI PUTUSSIBAU;E. UPPD KETAPANG DI KETAPANG;F. UPPD KAYONG UTARA DI SUKADANA.

7. PENATA BOGA RUMAH SAKIT JIWA DI SINGKAWANG8. PENATA LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA DI SINGKAWANG9. PEMANDU WISATA KANTOR PERWAKILAN DAERAH DI JAKARTA

AKAN MENGAJUKAN PINDAH/MUTASI KERJA DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUMBERTUGASSELAMA MINIMAL 5 (LIMA) TAHUN YANG DITANDATANGANI DIATAS MATERAIRp. 6000,- (ENAM RIBU RUPIAH) SEBAGAIMANA CONTOH FORMAT DALAMLAMPIRAN V PENGUMUMAN IN!.

e. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH DENGAN TINGKAT YANGLEBIH TINGGI YANG DIMILIKI DARI IJAZAH YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAMAR SESUAI

KELULUSAN PESERTA DITENTUKAN DARI PERINGKAT/RANKING BERDASARKAN UNIT

HORTIKULTURA DI SINGKAWANG

WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DITEMPATKAN DAN TIDAK

2. PADA SAAT MELAMAR WAJIB MEMBAWA DAN MENUNJUKKAN DOKUMEN ASLI KEPADA

c. KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK.1)

3. BERKAS LAMARAN DIMASUKAN KE DALAM MAP, DENGAN KETENTUAN :

LAMARAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN VI PENGUMUMAN INI;

b. MENGGUNAKAN MAP BERWARNA YANG DISESUAlKAN SESUAI JENIS FORMASI, YAITU : .

- UNTUK TENAGA KESEHATAN HIJAU

- UNTUK TENAGA TEKNIS UNTUK KUALIFlKASI PENDIDlKAN D.III BIRU

- UNTUK TENAGA TEKNIS UNTUK KUALIFlKASI PENDIDlKAN S.l MERAH

- UNTUK TENAGA TEKNIS UNTUK KUALIFlKASI PENDIDlKAN SMK ORANYE

2010.

5. PENERIMAAN BERKAS LAMARAN DIMULAI SEJAK TANGGAL 15 NOPEMBER 2010 SAMPAI. .

SABTU) PUKUL 08.00 - 13.00 WIB (KECUALI HARl JUM'AT SAMPAl DENGAN PUKUL11.00 WlB).

TIDAK AKAN MELAYANI KETERLAMBATAN PENYAMPAlAN BERKAS LAMARAN DI LUAR BATASWAKTU YANG TELAH DITENTUKAN.

1. PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMlNlSTRASl AKAN DIBERlKAN KARTUTANDA PESERTA UJlAN, PADA TANGGAL 16 NOPEMBER 2010 SAMPAl DENGAN TANGGAL29 NOPEMBER 2010, SETIAP HARl KERJA (SENIN SAMPAl DENGAN SABTU) PUKUL 08.00 -13.00 WIB (KECUALI HARI JUM'AT SAMPAl DENGAN PUKUL 11.00 WlB).

2. DAFTAR NAMA PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSl ADMlNlSTRASl DAN DAPAT

30 NOPEMBER 2010 PADA PAPAN PENGUMUMAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSl KALIMANTAN BARAT.

3. PESERTA YANG DlNYATAKAN LULUS SELEKSl ADMINISTRASl, NAMUN TIDAK MENGAMBILKARTU TANDA PESERTA UJlAN SAMPAI BATAS WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN~ TIDAK

PANITIA, BERUPA :

a. IJAZAH /STTB .

b. TRANSKRIP NlLAI / NEM / UAS / UAN

a. PADA BAGIAN DEPAN MAP LAMARAN, DITEMPEL IDENTITAS DAN KELENGKAPAN BERKAS

- UNTUK PELATIH OLAHRAGA/OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KUNING

4. SU'AAT LAMARAN DISAMPAlKAN SECARA LANGSUNG OLEH CALON PELAMAR (TIDAK BOLEHDIWAKlLKAN) KEPADA PANITIA PENGADAAN PNS DAERAH PROV. KALBAR FORMASI TAHUN

DENGAN TANGGAL 27 NOPEMBER 2010, SETIAP HARI KERJA (SENIN SAMPAl DENGAN

6. PANITIA PENGADAAN PNS DAERAH PROV. KALBAR TIDAK MEMBERIKAN TOLERANSI DAN

MENGIKUTI UJIAN/TES SELEKSI SECARA LENGKAP AKAN DIUMUMKAN PADA TANGGAL

AKAN DlLAYANI DAN DINYATAKAN TIDAK BERHAK UNTUK MENGIKUTI UJIAN/TES SELEKSI.

1. JENIS MATERI UJIAN :

MATERI UJIAN ADALAH TES KOMPETENSI DASAR (TKD) YANG TERDIRI DARI:

a. TES PENGETAHUAN UMUM (TPU)

b. TES BAKAT SKOLASTIK (TBS)

c. TES SKALA KEMATANGAN (TSK)

2. PESERTAUJIAN

PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/TES SELEKSI ADALAH PELAMAR YANG TELAHTERDAFTAR DAN DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI SERTA MEMILIKI NOMOR

PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN, SETIAP PESERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA :

b. PENSIL 2B ASLI;c. KARET PENGHAPUS;d. RAUTAN; DAN

PAPAN ALAS UNTUK MENULIS.

3. UJIAN TERTULIS AKAN DILAKSANAKAN TANGGAL 4 DESEMBER 2010, PUKUL 08.00 WIB

1. DAFTAR NAMA PELAMAR YANG LULUS UJIAN / TES SELEKSI CPNS AKAN DIUMUMKAN PADATANGGAL 21 DESEMBER 2010 MELALUI PAPAN PENGUMUMAN BADAN KEPEGAWAIANDAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN MEDIA MASSA LOKAL;

, "

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN / TES SELEKSI CPNS BERSIFAT MUTLAK DANTIDAK DAPAT DI GANGGU GUGAT.

3. PELAMAR YANG TELAH DINYATAKAN LULUS NAMUN MENGUNDURKAN DIRI, WAJIBMEMBUAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI CPNS DAERAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT YANG DITANDATANGANI DIATAS MATERAI Rp. 6000,- (ENAM RIBURUPIAH)

E. UJIAN I TES SELEKSI

UJIAN DARI PANITIA PENGADAAN PNS DAERAH PROV.KALBAR.

a. TANDA PESERTA UJIAN DARI PANITIA PENGADAAN;

S/D SELESAI PADA TEMPAT YANG AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

2. KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN PNS DAERAH PROV. KALBAR TENTANG NAMA-NAMA

PENGADAAN CPNS, (PANITIA PENGADAAN PNS DAERAH DAN PEJABAT PEMERINTAH

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;

2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;

3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;4, Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

3. UNTUK MENJAMIN TERLAKSANANYA SISTEM PENERIMAAN CPNS DAERAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT FORMASI TAHUN 2010 YANG OBYEKTIF DAN BEBAS DARI PRAKTEKKKN, DIINGATKAN KEPADA PELAMAR/ORANG TUA/WALI/PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKIKEPENTINGAN TERTENTU UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENDEKATAN-PENDEKATAN,

ADMINISTRASI YANG DIPERLUKAN SEBAGAI PERSYARATAN. APABlLA HAL TERSEBUTDILAKUKAN MAKA AKAN DIAMBIL TINDAKAN SEBAGAI BERIKUT :

NEGOSIASI DAN MENJANJIKAN SESUATU DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM

PROVINSI KALIMANTAN. BARAT), KECUALI HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN

b. BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT (PANlTIA DAN PEJABAT PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT) AKAN DIKENAKAN SANKSI BERUPA TINDAKAN DISIPLIN SESUAIDENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

4. APABlLA PELAMAR MEMBERIKAN KETERANGAN/DATA YANG TIDAK BENAR, DANDIKEMUDIAN HARI DIKETAHUI, BAlK PADA SELEKSI ADMINISTRASI, TES/UJIAN MAUPUNSETELAH DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, MAKA PEJABATPEMBINA KEPEGAWAIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERHAK MEMBATALKANKELULUSAN TERSEBUT DAN/ATAU MEMBERHENTlKAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERISIPIL/PEGAWAI NEGERI. SIPIL DAERAH DI LINGIKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT DAN MELAPORKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPADA PIHAIKBERWAJIB, KARENA TELAH MEMBERlKAN KETERANGAN PALSU.

5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (sebagai laporan);

7. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak,

PENGUMUMAN GUBERNUR KALIMANTAN BARATNOMOR 811 / 3504 / BKD-CTANGGAL : 11 NOPEMBER 2010

RINCIAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI CPNS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010

NO JENIS JABAT AN KUALlFIKASI PENDIDIKAN ALOKASI UNIT KERJA PENEMPATAN

2 I 3 I 4 I 5 II TENAGAGURU

1. GURU SPP-SPMA S.1 PERTANIAN 4 4 SPP-SPMA PROVINSI KALBARDAN AKTA IV SINGKAWANG DINAS PERTANIAN

TANAMAN PANGAN DAN

II1. DOKTER UMUM 1

PARU DINAS KESEHATAN2 RUMAH SAKIT JIWA

1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.SOEDARSO

2. D/!)KTER GIGI 1 1 POLlKLINIK PEMERINTAH DINASKESEHATANRUMAH SAKIT KHUSUS. PROFESII

.4. APOTEKER APOTEKER 1 1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR." SOEDARSO

5. PENYULUH KESEHATAN S.1 KESEHATAN 3 2MASYARAKAT SOEDARSO

1 UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU DINAS KESEHATAN

6. PERAWAT 58 46


7. BIDAN 3 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.SOEDARSO

8. ASISTEN APOTEKER 4 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.SOEDARSO

1 POLlKLINIK PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

9. FISIOTERAPIS 2 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.SOEDARSO

10. NUTRISIONIS 3 2SOEDARSO

1 UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU DINAS KESEHATAN

11. RADIOGRAFER 1 1RADIODIAGNOSTIK PARU DINAS KESEHATANDAN RADIOTERAPI

12. PRANATA LABORATORIUM 2 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.KESEHATAN SOEDARSO

TENAGA KESEHATAN

HORTIKULTURA

DOKTER UMUM 4 UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU-

DOKTER GIGI

PSIKOLOGI KLINIS 1 RUMAH SAKIT JIWA

. MASYARAKATRUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.

D-III KEPERAWATAN RUMAH SAKIT JIWA

D-III KEBIDANAN

D-III FARMASI

D-III FISIOTERAPI

D-III GIZI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.

D-III TEKNIK UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU-

D-III ANALIS KESEHATAN

3. PSIKOLOG KLINIS S.1 PSIKOLOGI + 2 1

2 I 3 5 IIII TENAGA TEKNIS

1. PENYUSUN PROGRAM DAN S.1 EKONOMI 7 2 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,EVALUASI MANAJEMEN KECIL DAN MENENGAH

2 DINAS PENDAPATAN DAERAH

1 KOMISI PENYIARAN INDONESIADAERAH

1PERBATASAN

1

S.1 ADMINISTRASI 3 1 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANNEGARA

2 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN

2. PENATA LAPORAN KEUANGAN S.1 EKONOMI 16 1 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGANAKUNTANSI DAN HORTIKULTURA

1 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1 BAD AN PENANAMAN MODAL DAERAH

1 DINAS PERKEBUNAN

1 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 DINAS PEKERJAAN UMUM

1 DINAS SOSIAL, .'. 1 DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN1 DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI1 DINAS PENDIDIKAN

-1 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN

1 RUMAH SAKIT DR SOEDARSO

1PEMBANGUNAN

3

3- PENYULUH PAJAK DAERAH 4 4 DINAS PENDAPATAN DAERAH

4, VERIFIKATOR KEUANGAN 37 2AKUNTANSI

1SIPIL

1 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

1PERBATASAN

1DAN DOKUMENT ASI

1 DINAS KESUDAYAAN DANPARIWISATA

'. 1 DINAS PEKERJAAN UMUM

1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 DINAS KESEHATAN -

1 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH

1] 4

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

DAN DOKUMENTASI

DAN DOKUMENTASI

BIRO PEREKONOMIAN DAN

BIRO PENGELOLAAN KEUANGAN

D-III PERPAJAKAN

D-III EKONOMI BIRO PENGELOLAAN KEUANGAN

BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN

BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN

0=1 2 I 3 I 4 I 5 I1 KANTOR PERWAKILAN DAERAH

4 DINAS PENDAPATAN DAERAH

1 DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

1 DINAS PERKEBUNAN

2 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

1 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN

2 DINAS SOSIAL

7 INSPEKTORAT PROVINSI

2 KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

1 RUMAH SAKIT JIWA

2 SEKRETARIAT KORPRI

2 BIRO HUKUM

1 1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.AKUNTANSI SOEDARSO

5. D-III MANAJEMEN 8 2 KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPERKANTORANI PRAJAADMINISTRASI 2 DINAS PENDAPATAN DAERAHPERKANTORAN. 1 BIRO ORGANISASI

1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 DINAS PERKEBUNAN

1

9 2 DINAS SOSIAL .

3 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPANKEARSIPAN

1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 INSPEKTORAT PROVINSI

1 BIRO UMUM

1 BIRO ORGANISASI

6. ANALIS HUKUM 8 1(UPPD SEKADAU)

1 DINAS PENDAPATAN DAERAH(UPPD MELAWI)

1 DINA8 PENDAPATAN DAERAH(UPPD SINT ANG)

1 DINAS PENDAPATAN DAERAH(UPPD KAPUAS HULU) .. ,

1 DINAS PENDAPATAN DAERAH(UPPD KETAPANG)

1 DINAS PENDAPATAN DAERAH(UPPD KAYONG UTARA)


7. PERANCANG PERATURAN S.1 HUKUM 3 2 BIRO HUKUMPERUNDANG·UNDANGAN

1 SEKRETARIAT DPRD

8. PRANATA HUBUNGAN 2 1 BADAN KETAHANAN PANGAN DANMASYARAKAT PENYULUHAN

DAN HORTIKULTURA

D-III KOMPUTERISASI

ARSIPARIS

DINAS PEKERJAAN UMUM

D-III SEKRETARIS /KESEKRETARIATAN /

DAN DOKUMENTASI

1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

S.1 HUKUM DINAS PENDAPATAN DAERAH

S.1 ILMU KOMUNIKASI

2 I 3 I 4 I 5 I9. PENERJEMAH S.1 SASTRA INGGRIS 3 1 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN

1 BADAN PENGELOLAAN KAWASANPERBATASAN

1 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

10. PRANATA KOMPUTER S.1 TEKNIK 6 2 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN INFORMATIKA ..

1 DINAS PENDIDIKAN

1KESEHATAN HEWAN

1 DINAS SOSIAL

1 DINAS KELAUTAN DAN PERI KANAN

S.1 MANAJEMEN 6 1 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAHINFORMATIKA



1 BADAN KETAHANAN PANGAN DANPENYULUHAN

1 DINAS SOSIAL

1 BIRO PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN

1 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN INFORMATIKA2 BAD AN PENANAMAN MODAL DAERAH

4 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPANDAN DOKUMENTASI

2

2 DINAS SOSIAL

1 BIRO ORGANISASI


11 1INFORMATIKA SIPIL

1


2 SEKRETARIAT KORPRI

1 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN

2 DINAS PENDIDIKAN

2

1 DINAS KESEHATAN

1 1 BAD AN KEPEGAWAIAN DAERAHKOMPUTERJARINGAN

11. ARSIPARIS 2 2 DINAS SOSIAL

12. PENGADMINISTRASI UMUM SMK SEKRETARIS 2 2 DINAS SOSIAL

13. PENGAWAS TATA BANGUNAN S.1 TEKNIK SIPIL 2 1 BADAN PENGELOLAAN KAWASANDAN PERU MAHAN PERBATASAN

1 DINAS PEKERJAAN UMUM

S.1 ARSITEKTUR 1 1 BADAN PENGELOLAAN KAWASANPERBATASAN

1

DAN DOKUMENTASI

DINAS PETERNAKAN DAN

D-III TEKNIK 13

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

D-III MANAJEMEN BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

BIRO PEMERINTAHAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

D-III TEKNOLOGI

D-III SEKRETARIS

2 I 3 I 4 I 5 I14. PENGAWAS SARANA DAN S.1 ARSITEKTUR 1 1 DINAS PENDIDIKAN

15. PERENCANA 2 2 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

S.1 BADAN PERENCANAANSOSIATRI PEMBANGUNAN DAERAH

16. DINAS PEKERJAAN UMUM .DAN JEMBATAN

17. RUMAH SAKIT DR SOEDARSO

4 RUMAH SAKIT JIWA

18. PENAT A LAY ANAN SMK BUSANA 4 2 RUMAH SAKIT DR SOEDARSOKESEHATAN

2 RUMAH SAKIT JIWA

DINAS KEBUDAYAAN DAN·PARIWISATA

1 RUMAH SAKIT DR SOEDARSO

20. TEKNISI MESIN SMK I STM MESIN 10 1 RUMAH SAKIT DR SOEDARSO

2 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN

1

2

\4 BIRO UMUM

21. S.1 AGRONOMI 1 KANTOR PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

S.1 SOSIATRI 1 1 KANTOR PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

S.1 SOSIOLOGI 1 1 KANTOR PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

22. MEDIK VETERINER DOKTER HEWAN 2 2 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN -

23. PENGAWAS BENIH TANAMAN S.1 ILMU TANAH 3 3 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

24. PENGENDALI ORGANISME S.1 AGRONOMI 2 2 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

25. PENGAWAS MUTU HASIL S.1 SO SIAL EKONOMI 2 2 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGANPERTANIAN

DINAS PERKEBUNANPENGOLAHAN HASILPERKEBUNAN

26. 2 2 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN

27. PENGAWAS TEKNIK S.1 PETERNAKAN 2 2 DINAS PETERNAKAN DANL1NGKUNGAN KESEHATAN HEWAN

28. PENGAWAS SENIH IKAN S.1 BUDIDAYA 2 2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPERI KANANBUDIDAYA 2 2 DINAS KELAUTAN DAN PERI KANANPERIKANAN

29. PENYULUH PERI KANAN S.1 I D-IV PENYULUHAN 1 1 BADAN KETAHANAN PANGAN DANPERIKANAN PENYULUHAN

30. PENGAWAS PERIKANAN D-III TEKNOLOGI 2 2 DINAS KELAUTAN DAN PERI KANANPENGOLAHAN HASILPERI KANAN

31. TEKNISI PENANGKAPAN IKAN D-III TEKNOLOGI 3 3 DINAS KELAUTAN DAN PERI KANANPENANGKAPAN IKAN

32. PENGAWAS TEKNIS S.1 TEKNIK MESIN I 2 2 DINAS KELAUT AN DAN PERI KANANPERKAPALAN PERI KANAN D-IV MESIN PERI KANAN

33. TEKNISI MESIN STM I SMK MESIN 2 2 DINAS KELAUTAN DAN PERI KANAN

1

PRASARANAS.1 PLANOLOGI

SOSIOLOGI 2 2

PENGAWAS TEKNIK JALAN D-III TEKNIK SIPIL 2 2

PENATA BOGA SMK TATA BOGA 9 5

19. TEKNISI LISTRIK SMK I STM LISTRIK 2 1

DAN DOKUMENTASIBADAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENELITI 1

PENGGANGGU TUMBUHAN DAN HORTIKULTURA

DAN HORTIKULTURA

PERTANIAN DAN HORTIKULTURAD-III TEKNOLOGI 2 2

PENGAWAS MUTU PAKAN D-III PETERNAKAN

D-III

1 2 3 4 534. MEDIATOR HUBUNGAN S.1 HUKUM 2 2 DINAS TENAGA KERJA DAN

INDUSTRIAL TRANSMIGRASI35. INSTRUKTUR S.1 TEKNIK SIPIL 1 1 UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI1 UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI DINAS

PERKANTORAN / TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIADMINISTRASIPERKANTORAN

36. PENYUSUN BAHAN S.1 HUBUNGAN 2 2 DINAS PERINDUSTRIAN DANKERJASAMA LUAR NEGERI INTERNASIONAL PERDAGANGAN

S.1 TEKNIK ELEKTRO 1 1 DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGANDINAS PERINDUSTRIAN DAN

ELEKTRONIKA PERDAGANGAN38. PENGUJI MUTU BARANG S.1 BIOLOGI 1 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGANS.1 KIMIA 1 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN39. PENGENDALIDAMPAK S.1 TEKNIK 2 1 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1

KESEHATAN 2 2 -S.1 TEKNIK ELEKTRO 1 1

41. TEKNISI L1STRIK 1

42. PENYULUH SOSIAL . S.1 SOSIOLOGI 1 1 DINAS SOSIAL

43. PAMONG BUDAYA S.1 SENIRUPA 1 1 DINAS KEBUDAYAAN DANPARIWISATA .. '

44. PEMANDU WISATA KANTOR PERWAKILAN DAERAH

1PARIWISATA

45. S.1 GEOLOGI 2 2 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

46. INSPEKTUR TAMBANG S.1 BIRO PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN

47. ANALIS PEMBANGUNAN S.1 ILMU EKONOMI / 2 2 BIRO PEREKONOMIAN DAN ,

STUDI PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

48. ANALIS TATA PRAJA S.1 / D-IV ILMU 2 2

49. ATLET / PELATIH OLAH RAGA

a). PELATIH ANGKAT BERAT / MINIMAL 2 2 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGABESI

PIAGAM / SERTIFIKATTINGKAT NASIONAL /REGIONAL/INTERNASIONAL

b). ATLET ANGKAT BERAT / MINIMAL 4 4 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGABESI

PIAGAM / SERTIFIKATTINGKAT ,NASIONAL /REGIONAL/INTERNASIONAL

c). ATLET ANGGAR MINIMAL 2 2 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PIAGAM / SERTIFIKATTINGKAT NASIONAL /REGIONAL/INTERNASIONAL

D-III MANAJEMEN 1

37. PENERA

D-III TEKNIK ELEKTRO / 1 1

LINGKUNGAN LINGKUNGANBADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

40. PENGAWAS SISTEM BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

D-IIILINGKUNGAN

KELlSTRIKAND-III TEKNIK ELEKTRO 1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

D-III PARIWISATA 2 1

DINAS KEBUDAYAAN DAN

SURVEYOR PEMETAAN

PERTAMBANGAN 1 1

PEMERINTAHANBIRO PEMERINTAHAAN

BERPRESTASI

SL TA/SEDERAJAT +

SLTA/SEDERAJAT +

SLTA/SEDERAJAT +

2 I 3 5 I1 1 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sl TAlSEDERAJAT +PIAGAM I SERTIFIKAT

REGIONAL IINTERNASIONAl

e). ATLET WUSHU MINIMAL 1 1 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGASL TA/SEDERAJAT +

REGIONAL /

1 4

TINGKAT NASIONAL I

d). ATLET ATLETK MINIMAL

PIAGAM I SERTIFIKATTINGKAT NASIONAL I

INTERNASIONAL


Kepada

a. Namab. Tempat dan Tanggal Lahire. Jenis Kelamind. Agamae. Status Perkawinanf. Pendidikan I Jurusang. Alamat Rumah

Formasi Tahun 2010.

sebagai berikut:

1. Foto Copy Ijazah/STTB *) terakhir yang telah dilegalisir/disahkan oleh Pejabat yangberwenang sebanyak 1 (satu) lembar,

2. Foto Copy Transkrip Nilai/NEM/UAS/UAN *) terakhir yang telah dilegalisir/disahkanoleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;

3. Foto Copy Sertifikat Akta IV I Profesi I Prestasi yang telah dilegalisir/disahkan olehPejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar; **)

4. Foto Copy Kartu Tanda Peneari Kerja (AK.1) yang telah dilegalisir/disahkan oleh

6. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah yang lebih tinggi;7. Surat Pernyataan bersedia untuk ditempatkan dan tidak akan mengajukan pindah

dengan alasan apapun selama 5 (lima) tahun. ***)

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perkenan Bapak saya

MateraiRp.6000,-

(Nama Lengkap)

Prov. Kalbar Formasi Tahun 2010

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengikuti tesCalon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah· Provinsi Kalimantan Barat

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi

Pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;5. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 em sebanyak 4 (empat) lembar;

ucapkan terima kasih.

Lamaran untuk mengikuti Tes CPNSD Yth. Gubernur Kalimantan BaratUp. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Kalimantan Barat

PENGUMUMAN GUBERNUR KALIMANTAN BARATNOMOR 811 / 3504/ BKD-CTANGGAL : 11 NOPEMBER 2010

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 11 TAHUN 2002

YANG YANG MENGESAHKANNO JENJANG PENDIDIKAN . MENGELUARKAN DAN MELEGALISIR FOTOMENANDATANGANI COPY .

IJAZAH ASLI1 2 3 41 SD KEPALA SEKOLAH YANG KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN

SLTP BERSANGKUTAN KEPALA/KABAG/KABID/ KASUBDIN ATAUSMU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETENSMK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTORDAN YANG SETINGKAT DEPAG KAB / KOTA

. ,.'

2 UNIVERSITAS / INSTITUT REKTOR DAN DEKAN REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKANBIDANG AKADEMIK

3 SEKOLAH TINGGI KETUA DAN PEMBANTU KETUA / PEMBANTU KETUA BIDANGKETUA BIDANG AKADEMIK

\AKADEMIK

4 AKADEMI POLITEKNIK DIREKTUR DAN DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANGPEMBANTU DIREKTUR AKADEMIK

.,

. BIDANG AKADEMIK

5 PT AGAMA ISLAM PIMPINAN KOPERTIS PEJABAT YANG BERWENANG DANBERKOMPETEN PADA KOPERTIS

.6 PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KETUA/DIREKTUR KABID BIMAS AGAMA YANG

KRISTEN/KATHOLIK URUSAN DAN DIREKTUR BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA /BIMAS URUSAN AGAMA KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DANYANG BERSANGKUTAN DIREKTUR.

SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANGBERSANGKUTAN

7 SEKOLAH /AKADEMI/PT. PIMPINAN SEKOLAH / KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTURKEDINASAN AKADEMIK PT. AKADEMI ATAU PT. YANG BERSANGKUTAN.

KEDINASAN YANG KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETENBERSANGKUTAN

• Untuk ijazah pendidikan dan luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat

dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim

penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama / Direktur

bagi Pendidikan Keagamaan.

• Bagi Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan

Mendiknas Nomor : 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus sudah ditandasahkan oleh

telah mendapat izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH / STTB

Kopertis,

• Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dabn PT Swasta yang


FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DITEMPATKAN DAN TIDAK MENGAJUKAN USULPINDAH I MUTASI KERJA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

NamaTempat dan Tanggal LahirPendidikanAgamaAlamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Kalbar, saya bersedia ditempatkan *)2. Selama bertugas *) , saya tidak akan menuntut untuk pindah

dengan alasan apapun minimal selama 5 (lima) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan,sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dipergunakansebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, 'sayabersedia dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yangdiambil oleh pejabat yang berwenang.

Catatan:

*) Diisi sesuai dengan jenis jabatan tertentu, sebagai berikut :

Sekadau di Sekadau, UPPD Melawi di Nanga Pinoh, UPPD Sintang di Sintang, UPPD KapuasHulu di Putussibau, UPPD Ketapang di Ketapang, UPPD Kayong Utara di Sukadana.

Singkawang.9. Jenis Jabatan Pemandu Wisata, ditulis : di Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta

1. Apabila diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Prov.

1. Jenis Jabatan Guru SPP-SPMA ditulis: di SPP-SPMA Prov. Kalbar di Singkawang.2. Jenis Jabatan Dokter Umum, ditulis : di Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar di Singkawang.3. Jenis Jabatan Psikolog Klinis, ditulis : di Rumah Sakit Jiwa Prov.Kalbar di Singkawang.4. Jenis Jabatan Perawat, ditulis : di Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar di Singkawang.,5. Jenis Jabatan Verifikator Keuangan, ditulis : di Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta atau

di Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar di Singkawang. (Pilih Salah Satu)6. Jenis Jabatan Analis Hukum, ditulis : di Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalbar pada UPPD

7. Jenis Jabatan Penata Boga, ditulis : di Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar di Singkawang.8. Jenis Jabatan Penata Layanan Kesehatan, ditulis : di Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar di

PENGUMUMAN GUBERNUR KALIMANTAN BARATNOMOR 811 / 3504/ BKD-CTANGGAL : 11 NOPEMBER 2010

Nama

Pendidikan

Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Tahun 2010, saya bersedia mengikuti formasi CPNS Daerah yang saya lamar dan tidak akan

mengajukan/menuntut penyesuaian ijazah dengan tingkat yang lebih tinggi dari ijazah yang. saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya

bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh

Tempat dan tanggal lahir

1. Ijazah yang dipergunakan untuk melamar sebagai CPNS Daerah Prov. Kalbar adalah ijazah

terakhir yang saya miliki dan. sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

2. Apabila saya dinyatakan lulus ujian/tes seleksi dan menjadi CPNS Daerah Prov. Kalbar Formasi

pergunakan untuk melamar menjadi CPNS Daerah Prov. Kalbar saat ini.

pejabat yang berwenang.

Diisi oleh Petugas

NAMA

ALAMAT

DIHUBUNGI

berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;

Pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;

yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar; **)

yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;

Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah dengan alasan apapun selama 5 (lima)tahun. ***)

LAMPIRAN VI: PENGUMUMAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 811 / 3504 / BKD-CTANGGAL : 11 NOPEMBER 2010

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

NO TELPON YANG DAPAT

NO PENDAFTARAN KODE MAP| |

Foto Copy Ijazah/STIB *) terakhir yang telah dilegalisir/disahkan oleh Pejabat yang

Foto Copy Transkrip Nilai/NEM/UAS/UAN *) terakhir yang telah dilegalisir/disahkan oleh

Foto Copy Sertifikat Akta IV / Profesi / Prestasi yang telah dilegalisir/disahkan oleh Pejabat

Foto Copy Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.l) yang telah dilegalisir/disahkan oleh Pejabat

| ||| ||| |

||| |

||| |

||| |

||| |||| |

setda pemprov-komprs

Documents