setyanta nugraha - dewan perwakilan · pdf fileekspose finalisasi rancangan ... diklat...
TRANSCRIPT
Setyanta NugrahaKetua Tim Penyusun Jabatan Fungsional Analis APBN
Sekretariat Jenderal DPR RI
2006
2010
2012
2013
2014
Kajian pembentukan jabatan fungsional di Setjen DPR RI: Wiyakarsa/Analis Kebijakan
Parlemen/Analis Anggaran
• Setjen DPR RI mengusulkan pembentukan Jabfung Analis Anggaran dan
Transkriptor (Surat No: OT.02/7903/SETJEN/X/2010, 20 Oktober 2010).
• Ekspose Naskah Akademik pada tanggal 13 Desember 2010.
Penyampaian kembali Naskah Akademik yang telah
disempurnakan (surat Nomor OT.02/03255/SETJEN/III/2012,
tertanggal 29 Maret 2012)
Setjen DPR RI mengirimkan rancangan
Permenpan dan RB (Surat Nomor
SJ/11571/SETJEN-DPRRI/PR.03/11/2013
tanggal 18 November 2013)
Ekspose Finalisasi Rancangan
Permenpan dan RB
Hasil Ekspose Naskah Akademik tanggal 13 Desember 2010 tentang
Jabatan Fungsional Transkriptor dan Jabatan Fungsional Analis Anggaran,
Kemenpan mengeluarkan surat Nomor B/74/D.III.PAN-RB/1/2011 tanggal
12 Januari 2011, yang berisi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
untuk jabatan fungsional Analis Anggaran, antara lain:
1. Mengenai nama jabatan fungsional
disesuaikan dengan tugas dan fungsi
organisasi, diharapkan ada penyempurnaan
naskah akademiknya terutama untuk nama
jabatan dan tugas.
2. Instansi pembina jabatan fungsional
disarankan Kementerian Keuangan
mengingat tugas dan fungsinya berkaitan
dengan pengelolaan anggaran.
Bab I : KETENTUAN UMUM
Bab II : RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bab III : INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Bab IV : JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG
Bab V : UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Bab VI : RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT
Bab VII : PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bab VIII : PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN
PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bab IX : PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Bab X : UJI KOMPETENSI
Bab XI : FORMASI
Bab XII : PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN
Bab XIII : PENURUNAN JABATAN
Bab XIV : PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Bab XV : KETENTUAN LAIN -LAIN
Bab XVI : KETENTUAN PENUTUP
Jabatan Fungional Analis APBN adalah jabatan
fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan analisis APBN dalam
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap issue
dan masalah APBN yang meliputi perencanaan,
pengganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
APBN.
Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme PNS yang melaksanakan tugas di bidang
analisis APBN, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional
Analis APBN dan Angka Kreditnya
Jabatan Fungsional Analis APBN
termasuk dalam RUMPUN
MANAJEMEN.
Jabatan fungsional Analis APBN hanya
di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI.
Tugas pokok Jabatan Fungsional Analis
APBN yakni melaksanakan analisisAPBN.
Instansi Pembina jabatan fungsional Analis APBN Sekretariat
Jenderal DPR RI mempunyai kewajiban antara lain: 1. Menyusun dan menetapkan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional
Analis APBN
2. Menyusun dan menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis APBN;
3. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN;
4. menyusun dan menetapkan pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisisAPBN;
5. menyusun dan menetapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di
bidang analisis APBN ;
6. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang analisis APBN ;
7. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN;
8. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang analisis APBN;
9. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis APBN, ketentuan pelaksanaan,
dan ketentuan teknisnya;
10. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis APBN;
11. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN;
12. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Analis APBN;
13. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Analis APBN;
dan
14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN
Pembina Utama Madya IV/d
Pembina Utama IV/e
Pembina IV/a
Pembina Tingkat I IV/b
Pembina Utama Muda IV/c
Penata III/c
Penata Tingkat I III/d
Penata Muda III/a
Penata Muda Tk I III/b
Unsurdan Sub Unsur
Kegiatan
1.
PENDIDIKAN
2.
KEGIATAN analisis
APBN
3.
PENGEMBANGAN
PROFESI
1. Pendidikan sekolah (ijazah/gelar)
2. Diklat fungsional/teknis (STTP/sertifikat)
3. Diklat Prajabatan
1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah
2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan
3. Pembuatan buku pedoman/ Juklak/Juknis
1. Pengajar/pelatih analisis APBN;
2. Peran serta dalam seminar/lokakarya
3. Pemberian konsultasi/bimbingan yang bersifat konsep;
4. Keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
6. Keanggotaan dalam organisasi profesi
7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
UTAMA
PENUNJANG
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis
APBN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan analisis, maka Analis APBN
lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat
di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara
tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan
yang dinilai sebagai tugas tambahan.
Analis APBN yang melaksanakan kegiatan satu tingkat
di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)
dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sedangkan
satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen)
Pada awal tahun, setiap Analis APBN wajib menyusun
SKP berdasarkan tugas pokok Analis APBN sesuai
dengan jenjang jabatannya yang harus disetujui dan
ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus
dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam
jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis APBN
tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Permenpan dan RB;
Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 80% berasal
dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan
formal; dan paling tinggi 20% berasal dari unsur
penunjang.
Analis APBN yang memiliki angka kredit melebihi yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Analis APBN yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat pada tahun
pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada
tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen)
angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas
pokok.
Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,
setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang
25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan
pengembangan profesi.
Analis APBN yang secara bersama-sama membuat karya
tulis/karya ilmiah di bidang analisis APBN, diberikan angka kredit :
a. 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu
60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat
puluh persen) untuk penulis pembantu;
b. 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu
50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-
masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu;
c. 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya
yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan
masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis
pembantu.
Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang
Setiap Analis APBN wajib mencatat dan
menginventarisasi seluruh kegiatan yang
dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul
Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada
atasannya paling kurang 1 (satu) kali
dalam setahun.
Analis APBN yang dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya, penilaian dan
penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga)
bulan sebelum periode kenaikan pangkat
PNS.
Sekretaris Jenderal DPR RI berwenang menetapkan angka kredit
bagi Analis APBN Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan
ruang IV/b sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (dibantu Tim Penilai
Setjen).
Pejabat eselon II yang membidangi analisa
APBN, bagi Analis APBN Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampai dengan Analis APBN Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
(dibantu Tim Penilai Unit Kerja)
Susunan keanggotaan Tim Penilai
a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur
teknis yang membidangi analisis APBN;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Sekretaris harus berasal dari unsur kepegawaian
dan Anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis
APBN.
PNS (CPNS) yang diangkat untuk pertama
kali dalam Jabatan Fungsional Analis
APBN harus memenuhi syarat
• berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang
Ekonomi;
• pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang III/a;
• telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di
bidang analisis APBN; dan
• nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.
Pengangkatan dari jabatan lain dalam
Jabatan Fungsional Analis APBN harus
memenuhi syarat
• berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang
Ekonomi;
• pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang III/a;
• telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di
bidang analisis APBN; dan
• nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.
• Paling singkat 2 (dua) tahun memiliki pengalaman
menganalisis di bidang APBN; dan
• Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun
CPNS paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam
Jabatan Fungsional Analis APBN.
Untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme Analis APBN yang
akan naik jabatan harus mengikuti dan
lulus uji kompetensi.
Uji kompetensi sebagaimana diatur
lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal
DPR RI selaku pimpinan Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Analis
APBN.
Penetapan Formasi Jabatan
Fungsional Analis APBN didasarkan
pada jumlah AKD yang
melaksanakan fungsi anggaran dan
didasarkan analisis beban kerja.
Paling banyak 40 (empat puluh).
Pembebasan Sementara Pengangkatan Kembali
Analis APBN Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Analis APBN
Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya,
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
diangkat tidak dapat memenuhi angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat setingkat lebih tinggi.
Diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Analis APBN, apabila telah
memenuhi Angka Kredit yang
disyaratkan.Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang
25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan
tugas pokok dan pengembangan profesi.
Pembebasan Sementara Pengangkatan Kembali
Diberhentikan sementara dari PNS Dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Analis APBN, apabila pemeriksaan oleh yang
berwajib telah selesai atau telah ada putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang
bersangkutan tidak bersalah.
Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan
Fungsional Analis APBN;
Dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Analis APBN, apabila berusia paling tinggi 54 (lima
puluh empat) tahun.
Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali
untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
Dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan
Fungsional Analis APBN, apabila telah selesai
menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Analis APBN, apabila telah selesai menjalani tugas
belajar.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi;
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
yang disyaratkan; atau
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan
dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
Analis APBN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang
jabatan yang baru.
Penilaian prestasi kerja dalam
masa hukuman disiplin dinilai
sesuai dengan jabatan yang baru.
Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas
di bidang analisis APBN dapat disesuaikan/inpassing dalam
Jabatan Fungsional Analis APBN, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1);
b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
dan
c. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;
d. Pengalaman di bidang analisis APBN minimal selama 1
(satu) tahun;
Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2
(dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini
diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal
DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.