signifikansi surat utang negara, inflasi dan sukuk...
TRANSCRIPT
SIGNIFIKANSI SURAT UTANG NEGARA, INFLASI DAN
SUKUK NEGARA TERHADAP DEFISIT ANGGARAN
INDONESIA (PERIODE JANUARI 2014 – DESEMBER 2017)
Oleh:
Dwi Wahyu Ramadhan
NIM: 11140860000030
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/ 2018 M
i
ii
iii
iv
NIP. 195406181981031005 Penguji Ahl
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IDENTITAS DIRI
Nama : Dwi Wahyu Ramadhan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Februari 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Tinggi/Berat : 170 cm / 54 kg
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Dayung 1e no. 5, Kelapa Dua, Tangerang, Banten
No. HP : 08994268995
E-mail : [email protected]
PENDIDIKAN FORMAL
2002 – 2008 : SDN Perum Bumi Kelapa Dua Tangerang, Banten
2008 – 2011 : SMPN 6 Kota Tangerang, Banten
2010 – 2013 : SMAN 8 Kota Tangerang, Banten
2014 – 2018 : Program Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
vi
PENGALAMAN ORGANISASI
1. Ketua Ekskul Bola Voli SMAN 8 Kota Tangerang, Banten periode 2012 -
2013.
2. Wakil Ketua Karang Taruna RT 01/ RW 06 Kelapa Dua Tangerang,
Banten periode 2015 – sekarang.
3. Anggota Remaja Islam Masjid Al-Muhajirin (RISMA) Kelapa Dua
Tangerang, Banten periode 2012 – sekarang.
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta periode 2014 –
2015.
SEMINAR DAN WORKSHOP
1. Seminar Internasional Ekonomi Islam IAEI dengan tema “Building
Strategic Alliance In Islamic Economic, Finance, and Business Policies”
pada April 2015.
2. Workshop Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan tema “Anti
Corruption Clearing House” pada September 2015.
3. Talkshow Nasional bersama DEMA FEB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
dengan tema “Inspire to Aspire, Pemuda Indonesia Menginspirasi Dunia”
pada Oktober 2015.
4. Seminar dan Talkshow Baper (Berjuta Perasan) bersama Yayasan Bina
Umat dengan tema”Hiks, kupikir kamu naksir aku!” pada Januari 2016.
vii
5. Kuliah Kebangsaan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan tema
“Membumikan Pancasila, Merajut Kebersamaan, Menuju Masyarakat
Indonesia yang Toleran” pada Juli 2017.
KEGIATAN DAN PENGALAMAN
1. Kunjungan Perusahaan bersama LiSEnsi dan FoSSEI Universitas Syarif
Hidayatullah, Jakarta dengan tema ”Company Visit to Otoritas Jasa
Keuangan” pada September 2015.
2. Company Visit – Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama
Lembaga Dakwah Kampus (LDK) KOMDA FEB Universitas Syarif
Hidayatullah, Jakarta pada Oktober 2015.
3. Pengajar Materi Matematika IPS – Kegiatan Bimtest PMII KOMFEIS
CABANG CIPUTAT 2016, Jakarta 17-19 Juni 2016.
4. Program Magang – Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada
Januari 2018.
viii
ABSTRACT
Bugdet deficit is one of the economic policies adopted by several countries in the
world including Indonesia. This policy is one of them aims to boost the
accelaration of the domestic economy. In this study the dependent variables tested
were the Budget deficit and then Government Securities, Inflation and State Sukuk
variables became independent variables. This study aims to see the effect of
variable Government Securities, Inflation and State Sukuk against the Budget
Deficit of Indonesia. The method used in this research is multiple regression
method using Ordinary Least Square (OLS) analysis tool through Eviews 9 and
Ms. Excel 2007.The results showed the variables of Government Securuities,
Inflation and State Sukuk partially and simultaneously affect the Budget Deficit of
Indonesia.
Keyword: Budget Deficit of Indonesia, Government Securities, Inflation, State
sukuk, Ordinary Least Square.
ix
ABSTRAK
Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang ditempuh
beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Kebijakan ini salah satunya
bertujuan untuk medorong percepatan perekonomian dalam negeri. Dalam
penelitian ini variabel dependen yang diuji adalah defisit anggaran kemudian
variabel Surat Utang Negara, Inflasi dan Sukuk Negara menjadi variabel
independennya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel
Surat Utang Negara, Inflasi dan Sukuk Negara terhadap Defisit Anggaran
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi
berganda menggunakan alat analisis Ordinary Least Square (OLS) melalui
program Eviews 9 dan bantuan program Ms. Excel 2007. Hasil penelitian
menunjukkan variabel Surat Utang Negara, Inflasi dan Sukuk Negara secara
parsial dan simultan berpengaruh terhadap Defisit Anggaran Indonesia.
Kata Kunci: Defisit Anggaran Indonesia, Surat Utang Negara, Inflasi, Sukuk
Negara, Ordinary Least Square
x
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala
yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Signifikansi Surat Utang Negara,
Inflasi dan Sukuk Negara terhadap Defisit Anggaran Indonesia (periode
Januari 2014 – Desember 2017)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Srata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam penyusunan penelitian ini, tidak sedikit hambatan yang dihadapi
namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan penelitian ini
tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak yang
membantu penulis sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi.
Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-
Nya, sehingga penulis dapat diberikan kesempatan untuk menimba ilmu
di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta selalu
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari ilmu yang
baru serta petunjuk dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam
kehidupan penulis, sehingga dengan ridho dan karunia-Nya skripsi ini
dapat terselesaikan.
xi
2. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercita bapak Ponen dan ibunda
tercinta Ibu Wartinem serta kakak perempuan penulis Duri Priandhani
yang telah memberikan dukungan moral, materi maupun cinta kasih
secara penuh kepada penulis. Terima kasih untuk segala doa yang selalu
dipanjatkan untuk kesuksesan penulis agar bisa menyelesaikan studi ini
dengan baik.
3. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak Dr. Ir. H. Roikhan MA. MM. HAH. SLM sebagai penemu teori H
bahwa petunjuk jalan lurus manusia ke Allah Subhanahu wa ta’ala
dengan ibadah dan parameter H=a+h+S+L+M serta dosen pembimbing
skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memebrikan bimbingan serta
arahan dan memotivasi penulis agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan
baik.
5. Bapak Yoghi Citra Pratama, SE., M.sc selaku Ketua Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
6. Ibu R.R Tini Anggraeni, M.sc selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
7. Ibu R.R Tini Anggraeni, M.sc selaku Dosen Pembimbing Akademik
Jurusan Ekonomi Syariah Univesitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah
Jakarta.
xii
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan dan mengamalkan
ilmu yang tidak ternilai hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
9. Kepada teman-teman Ekonomi Syariah angakatan 2014. Terima kasih
untuk pengalaman, canda tawa, susah maupun senang serta perjuangan
kita bersama selama proses belajar di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
10. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis Rizky Yulian Maulana, Gigih Ikhsani
Utomo, Lauhul Mafhzuh, Fuad Salim, Andre Reva Utama yang selalu
memberikan semangat serta canda tawa dalam proses belajar dan
penyusunan skripsi ini.
11. Kepada kawan-kawan HMKI Alfi Prestyan Rosadi, Wahyu Adi Kusuma,
Ainur Rizki Putra, Sahid Al Hudri, Ahmad Ibnu Ruysd, Muhammad
Zakki, Nur Anwar Al Anshar, Ferdian Naufal, Nadiyah, Fatimah Zuhra
dan Laika Intan terima kasih atas pengalaman serta canda tawa yang
menghiasi proses belajar penulis.
12. Seluruh anggota HMJ Ekonomi Syariah periode 2014-2015 yang telah
memberikan pengalaman serta ilmu yang tak ternilai kepada penulis
13. Seluruh anggota Divisi Bola Voli FORSA yang selalu memberikan
semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan semua tanggung
jawab dengan baik.
xiii
14. Kepada Sahabat Penulis Gigih Ikhsani Utomo yang membantu penulis
dalam proses pengolahan data dan memberikan dukungan serta
mengingatkan penulis agar dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
15. Kepada Ibu Kost serta kawan-kawan kost Dayu Aqraminas dan Hendra
yang memotivasi dan memberikan keseruan serta canda tawa kepada
penulis.
16. Kepada teman-teman karang taruna RT 01/ RW 06 Kelapa Dua,
Tangerang yang mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi
di Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta.
17. Kepada teman-teman magang Kementerian Keuangan Republik
Indonesia yang memberikan pengalama serta memotivasi penulis agar
dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidyatullah Jakarta.
18. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah
membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan
dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun
sangat penulis harapkan. Adapun kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan
dalam penelitian ini merupakan tanggung jawab penulis. Harapan penulis
semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
Jakarta, 8 Mei 2018
Dwi Wahyu Ramadhan
xiv
DAFTAR ISI
COVER
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................... i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ............................. ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................ iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..................... iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................... v
ABSTRACT ............................................................................................... viii
ABSTRAK ................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR .................................................................................. x
DAFTAR ISI ............................................................................................. xiv
DAFTAR TABEL .................................................................................... xvii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xviii
DAFTAR GRAFIK ................................................................................... xix
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xx
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. . Latar Belakang ................................................................................... 1
B. . Rumusan Masalah ........................................................................... 10
C. . Tujuan Penelitian ............................................................................. 11
D. . Manfaat Penelitian ........................................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 13
A. . Landasan teori .................................................................................. 13
1. Defisit Anggaran ....................................................................... 13
xv
2. Surat Utang Negara .................................................................. 22
3. Inflasi ........................................................................................ 28
4. Sukuk Negara ............................................................................ 35
5. Teori Hahslm ............................................................................. 58
B. . Keterkaitan antar Variabel ................................................................ 61
C. . Penelitian Terdahulu ....................................................................... 63
D. . Kerangka Pemikiran ......................................................................... 65
E. . Hipotesis .......................................................................................... 66
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 67
A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................ 67
B. Metode Penentuan Sampel .............................................................. 67
C. Metode Pengumpulan Data .............................................................. 68
D. Metode Analisis Data ...................................................................... 69
1. Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 71
a. Uji Normalitas ...................................................................... 71
b. Uji Multikolonearitas ............................................................ 72
c. Uji Heteroskedastisitas .......................................................... 73
d. Uji Autokolerasi .................................................................... 74
2. Uji Hipotesis ............................................................................. 75
a. Uji F ..................................................................................... 75
b. Uji t ..................................................................................... 76
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) ............................................ 77
E. Operasional Variabel Penelitian........................................................ 77
1. Variabel Dependen ...................................................................... 78
xvi
2. Variabel Independen ................................................................... 78
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .................................. 80
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................... 81
B. Analisis Data .................................................................................. 87
1. Uji Asumsi Klasik ....................................................................... 88
a. Uji Normalitas ................................................................. 88
b. Uji Multikolonearitas ....................................................... 89
c. Uji Heteroskedastisitas .................................................... 90
d. Uji Autokolerasi ............................................................... 91
2. Uji Statistik ................................................................................. 92
a. Uji Parsial (Uji-t) ............................................................. 95
b. Uji Fisher (Uji-F) ............................................................. 96
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) ........................................ 97
C Pembahasan ..................................................................................... 97
1. Pengaruh Surat Utang Negara terhadap Defisit Anggaran ........... 98
2. Pengaruh Inflasi terhadap Defisit Anggaran ................................ 99
3. Pengaruh Sukuk Negara terhadap Defisit Anggaran .................. 100
BAB V PENUTUP ................................................................................... 102
A. . Kesimpulan .................................................................................... 102
B. . Saran .............................................................................................. 103
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 104
LAMPIRAN ............................................................................................. 111
xvii
DAFTAR TABEL
No. Keterangan Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu 63
3.1 Ketentuan Uji Autokolerasi 74
4.1 Perbandingan Defisit dan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia dengan Negara Lain
82
4.2 Hasil Uji Multikolonearitas 89
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 90
4.4 Hasil Uji Autokolerasi 92
4.5 Hasil Regresi Ordinary Least Square (OLS) 90
xviii
DAFTAR GAMBAR
No. Keterangan Halaman
2.1 Klasifikasi Instrumen Pembiayaan APBN 36
2.2 Milestone Sukuk Negara Tahun 2008-2016 44
2.4 Kerangka Pemikiran 65
4.5 Uji Normalitas Jarque-Bera (J-B) 88
xix
DAFTAR GRAFIK
No. Keterangan Halaman
1.1 Persentase Hutang Terhadap APBN 2
1.2 Perbandingan Persentase Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran Terbuka, Kemiskinan dan Rasio Hutang
Terhadap PDB 1995-2017
4
4.1 Perkembangan Defisit Anggaran Indonesia 83
4.2 Perkembangan Surat Utang Negara 84
4.3 Perkembangan Inflasi di Indonesia 85
4.4 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara di
Indonesia
86
xx
DAFTAR LAMPIRAN
1. Data sebelum di Ln ................................................................................... 111
2. Data sesudah di Ln ................................................................................... 112
3. Hasil Uji Regresi ..................................................................................... 114
4. Hasil Uji Normalitas ................................................................................ 114
5. Hasil Uji Multikolonearitas ...................................................................... 115
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas .................................................................... 115
7. Hasil Uji Autokolerasi ............................................................................ 116
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
“Agama menyatakan bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari
Allah Swt. Yang terkodifikasikan dalam Al-Quran yang menyebutkan
bahwa Islam adalah jawaban dari Ilmu pengetahuan semesta alam. Islam
rahmatan lil alamin merupakan bagian integral dari pengejewantahan
sistem kehidupan yang ada pada diri manusia, lingkungan sekitar, dan
alam semesta yang bermakna semua kehidupan berawal dari konsep besar
Islam. Dengan kata lain konsep penciptaan awal adalah Islam.”(Aziz,
2018: 78-79).
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta pendistribusian
pendapatan yang merata diperlukan beberapa opsi untuk mendukung
terciptanya masyarakat yang sejahtera, salah satu opsi yang diambil
pemerintah Indonesia saat ini yaitu dengan mengambil kebijakan
kebijakan defisit anggaran, di mana porsi pengeluaran negara lebih besar
dibandingkan dengan penerimaan negara.
“Seperti dikutip dari laporan Profil Utang dan Penjaminan
Pemerintahan Pusat Bulan September 2017 Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, utang pemerintah pusat berperan
dalam mendukung pembiayaan APBN-P2017. Penambahan utang neto
selama bulan September 2017 tercatat sejumlah Rp40,66 triliun, berasal
2
dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp40,51 triliun
(neto) dan penarikan pinjaman sebesar Rp0,15triliun (neto). Dengan
adanya tambahan pembiayaan utang tersebut, belanja produktif di bidang
pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa,
serta belanja sosial dapat ditingkatkan. Sampai dengan akhir September
2017, utang Pemerintah Pusat berjumlah Rp3.866,45triliun, terdiri dari
SUN sebesar Rp2.591,55 triliun (67,0%), SBSN sebesar Rp536,91 Triliun
(13,9%), dan pinjaman sebesar Rp737,99 triliun (19,1%). Utang tersebut
didominasi oleh utang dalam mata uang Rupiah (59%), diikuti porsi utang
dalam mata uang asing, yakni Dolar US (29%), Yen Jepang (6%), Euro
(4%), Special Drawing Right (1%), dan beberapa valuta asing lain (1%).
Utang Pemerintah Pusat berdasarkan krediturnya didominasi oleh investor
SBN (81%), kemudian pinjaman dari Bank Dunia (6%), Jepang (5%),
ADB(3%), dan lembaga lainnya (5%).
Grafik 1.1
Sumber: Visi Teliti Seksama
3
“Dalam suatu perekonomian defisit anggaran dan utang nasional
memang suatu hal yang wajar, persoalannya adalah bagaimana dapat menjaga
defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih dapat
dicarikan pembiayaannya. Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-UndangNomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran
dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk
domestik bruto (PDB). Keadaan defisit anggaran masih di bawah batasan yang
diamanatkan undang-undang, namun yang menjadi masalah adalah defisit
anggaran yang dibiayai dengan utang dalam jangka panjang akan mempersempit
ruang gerak fiskal. Menurut Kuncoro (2003: 435) resiko fiskal yang tidak
dapat diantisipasi akan dengan baik akan membebani anggaran, sehingga
akan berpeluang menghambat pembangunan dan pencapaian pertumbuhan
ekonomi. Pada negara-negara berkembang implikasinya lebih berat.
Terjadinya risiko fiskal yang membebani anggaran akan menjalar dengan
cepat pada perekonomian secara keseluruhan, mendorong pelarian modal
(capital outflow), dan bahkan mengubah arah pertumbuhan ekonomi.
Lebih jauh, pada negara-negara berkembang dengan kelembagaan
ekonomi yang masih lemah, ekspektasi terjadinya risiko fiskal akan
mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi sehingga berpeluang
menghambat pertumbuhan ekonomi kendati risiko fiskal tersebut belum
terjadi sesungguhnya” (Nasrullah, 2015: 198-199)
4
Grafik 1.2
Sumber: Visi Teliti Saksama
Berdasarkan grafik 1.2 bisa kita lihat bahwa setelah terjadi krisis
tahun 1998, dampak utang baru terjadi pada rentang tahun 1999 sampai
dengan 2000. Pada tahun 2000, rasio hutang terhadap PDB mencapai 89 %.
Sementara kemiskinan dan pengangguran terbuka justru menurun
dibandingkan tahun 1999. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 1999. Kemudian jika melihat secara umum bahwa tren
rasio hutang terhadap PDB pada kurun waktu 1995-2017 mengalami
penurunan diikuti juga pada tingkat kemiskinan dan persentase pengangguran
terbuka yang juga mengalami penurunan, namun yang menjadi perhatian juga
adalah tingkat pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu tersebut juga
mengalami penurunan.
Lalu apakah kebijakan pemerintah dengan menetapkan belanja
negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan akan
5
berpengaruh terhadap perekonomian? Terdapat beberapa teori yang
menjelaskan tentang defisit anggaran dan pengaruhnya terhadap
perekonomian, salah satunya yaitu teori ekonom klasik yaitu “Menurut
pandangan ekonom Klasik, dalam perekonomian berada pada kondisi full
employment, kebijakan defisit anggaran pemerintah yang bersifat
permanen akan mengganggu investasi sektor swasta (crowding out).
Menurut Kunarjo (2001: 5) menguraikan dampak negatif kebijakan defisit
anggaran pemerintah bagi perekonomian. Dampak negatif ini dapat dilihat
dari pengaruhnya terhadap indikator ekonomi makro utama, yaitu
pertumbuhan ekononi, laju inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku
bunga acuan, serta tingkat konsumsi dan tabungan.
Menurut Barro (1989 dalam Anwar 2014: 595 ) ada beberapa
sebab terjadinya defisit anggaran salah satunya yaitu pengeluaran karena
inflasi. “Penyusunan anggaran negara pada awal tahun didasarkan menurut
standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam
perjalanan tahun anggaran tidak dapat dijamin ketetapannya. Dengan kata
lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat
tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan
harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat,
sedangkan anggaran tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada
menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara
perlu direvisi. Akibatnya, negara terpaksa mengeluarkan dana dalam rangka
menambah standar harga.”
6
Oleh karena agar utang tidak membebani ruang gerak fiskal dalam
negeri, pemerintah mengeluaran instrumen pembiayaan guna mengurangi
beban dan resiko keuangan bagi negara di masa mendatang, “Sejak tahun
2005 Surat Berharga Negara (SBN) menjadi instrumen utama dalam
pembiayaan APBN, SBN yang selama ini digunakan adalah SUN (Surat
Utang Negara) yang terdiridari Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan
Negara dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau Sukuk Negara
(Nasrullah, 2015: 199)
Surat Utang Negara diterbitkan sebagai pinjaman negara kepada para
investor yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Mobilisasi sumber
dana melalui pasar keuangan merupakan salah satu upaya meningkatkan
peran serta masyarakat secara optimal dalam hal program pembiayaan
pembangunan nasional. Dengan adanya sumber pembiayaan yang datang
dari masyarakat dapat meminimalisir resiko fiskal dalam negeri di masa
mendatang, sehingga kelansungan ekonomi dalam negeri pun masih bisa
tetap terjaga dalam kondisi yang stabil.
“Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia di dalam
negeri harus dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan
membiayai kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Pemerintah perlu diberikan peluang untuk meningkatkan akses yang dapat
menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis
pemodal domestik. Pembiayaan tersebut akan terjamin keamanannya
apabila mobilisasi dana masyarakat disertai dengan bekerjanya sistem
7
keuangan, meliputi sistem perbankan, pasar uang dan pasar modal, yang
efisien. Terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana dapat menghasilkan
sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif bagi para
pemodal.”(Munawar, 2014: 6)ebagai-penutup-defisit-apbn. html diakses tan
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015
yang telah disahkan, “pinjaman dalam negeri berupa Surat Berharga Negara
atau Surat Utang Negara (neto) mencapai jumlah Rp269,7 triliun. Jumlah
pinjaman dalam negeri ini besarnya lebih dari 11 kali lipat daripada target
penarikan pinjaman luar negeri (neto) APBN 2015 yang hanya sebesar
Rp23,8 triliun”. Dengan demikian menurut Munawar (2014: 8) penerbitan
Surat Utang Negara adalah bertujuan untuk (1) membiayai defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; (2) menutup kekurangan kas jangka
pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran
dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran; dan (3) mengelola
portofolio utang negara.
Untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk menutupi defisit
anggaran negara, pemerintah menyadari bahwa jumlah penduduk muslim
Indonesia merupakan terbesar di dunia dan itu merupakan suatu potensi bagi
berkembangnya pasar keuangan yang berbasis syariah, oleh karena itu salah
satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber pembiayaan APBN
adalah dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk
Negara. Tujuan diterbitkannya sukuk ini selain untuk menjadi alternatif dari
sumber pembiayaan APBN di samping itu juga bertujuan untuk
8
mengembangkan pasar keuangan syariah baik pada tingkat domestik
maupun di tingkat internasional.
Menurut Datuk (2014: 120) bahwa“Sukuk Negara, mengamankan
kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya minimal pada tingkat resiko
terkendali, sehingga menjaga kesinambungan fiskal. Pembiayaan APBN
melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan. Negara yang lazim
dilakukan oleh suatu Negara. Utang merupakan instrumen utama
pembiayaan APBN untuk menutupi defisit APBN, dan untuk membayar
kembali utang yang jatuh tempo (debt financing). Refinancing dilakukan
dengan term and conditions (biaya dan resiko) utang baru yang lebih
baik.”
“Pembiayaan pembangunan nasional melalui sukuk ini lebih baik
bila dibandingkan dengan berutang secara langsung. Hal ini dapat dilihat
dari sudut pandang hubungan kesetaraan antar bangsa dan kedaulatan
negara. Apabila melalui utang secara langsung, berdasarkan pengalaman
selama ini, besar kemungkinan negara-negara donor mempersyaratkan
berbagai ketentuan yang boleh jadi merugikan Indonesia. Belum lagi
posisi Indonesia akan sedikit “lebih rendah” dalam diplomasi
internasional, karena memiliki ‘cap’ sebagai negara pengutang. Berbeda
dengan sukuk, dimana hubungan kesetaraan antara Indonesia dan para
investor lebih terlihat. Intervensi asing yang merugikan negara juga dapat
diminimalisir, dan negara dapat mengelola potensi sumberdaya yang
dimiliki dengan lebih baik lagi.” (Beik, 2011: 71).
9
“Khusus mengenai sukuk negara, atau dalam bahasa undang-undang
disebut sebagai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), pertumbuhannya
juga sangat pesat. Sejak disahkannya UU No 19/2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara, pemerintah telah menerbitkan sukuk negara
senilai Rp 47,08 trilyun (hingga 20 Januari 2011), dengan rincian Rp 31,61
trilyun adalah sukuk negara yang diperdagangkan, dan Rp 15,47 trilyun
adalah sukuk negara yang tidak diperdagangkan (Bapepam LK, 2011). Ini
menunjukkan bahwa peran sukuk bagi pemerintah menjadi semakin
penting seiring dengan perjalanan waktu, terutama sebagai sumber
pembiayaan alternatif bagi APBN. Dengan kondisi yang ada, dan
didukung oleh potensi yang dimiliki, Indonesia sesungguhnya
berkesempatan untuk menjadi World Islamic financial hub, mengalahkan
Malaysia, Pakistan, Iran, dan negara-negara Asia lainnya. Tinggal
sekarang bagaimana pemerintah dan para stakeholder lainnya berusaha
untuk merealisasikan hal tersebut”. (Beik, 2011: 68).
Aziz di dalam papernya yang berjudul The future of Sukuk Between
Malaysia and Indonesia Based on System thinking mengindikasikan prospek
sukuk di Indonesia sampai tahun 2025 yang mampu mencapai 2.726 triliun
di tahun 2025 di atas nilai sukuk Malaysia yang hanya 1.944 triliun. Akan
tetapi dengan rekomendasi diterapkannya kebijakan intervensi berupa
intensif pajak dan penerbitan SBSN. Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Aziz ini terlihat bahwa laju sukuk yang paling optimal dengan adanya
insentif berupa pajak dan benchmark SBSN. Dalam pelaksanaannya,
10
pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan kebijakan pajak tersebut dan
penerbitan SBSN secara berkala. Analisis kebijakan sukuk Indonesia
dipengaruhi oleh sensitivitas terhadap suku bunga dan market share.
Sedangkan prospek sukuk Indonesia diperoleh dari intervensi struktural
melalui insentif pajak dan penerbitan SBSN.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya,
penulis ingin meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari
variabel Surat Utang Negara, Inflasi, dan Sukuk Negara terhadap defisit
anggaran Indonesia. Oleh karena itu, dari berbagai pertimbangan
permasalahan yang telah direncanakan maka penulis member judul
penelitian ini, yaitu :
“SIGNIFIKANSI SURAT UTANG NEGARA, INFLASI DAN SUKUK
NEGARA TERHADAP DEFISIT ANGGARAN INDONESIA
(PERIODE JANUARI 2014 – DESEMBER 2017)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas ,
maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah terdapat pengaruh Surat Utang Negara, Inflasi dan Sukuk
Negara secara parsial terhadap Defisit Anggaran pada periode
Januari 2014 – Desember 2017.
11
2. Apakah terdapat pengaruh Surat Utang Negara, Inflasi dan Sukuk
Negara terhadap Defisit Anggaran pada periode Januari 2014-
Desember 2017 secara simultan ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan
dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis pengaruh Surat Utang Negara, Inflasi dan
Sukuk Negara secara parsial terhadap defisit anggaran pada
periode Januari 2014 – Desember 2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh Surat Utang Negara, Inflasi dan
Sukuk Negara secara simultan terhadap defisit anggaran pada
periode Januari 2014 – Desember 2017.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi
penulis tentang pengaruh Surat Utang Negara, Inflasi dan Sukuk
Negara terhadap defisit anggaran pada periode Januari 2014 –
Desember 2017
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi
mengenai instrumen pembiayaan baik yang konvesional maupun
syariah dan juga faktor makroekonomi lainnya bagi penulis
12
maupun peneliti selanjutnya yang ingin tertarik meneliti tentang
pengaruhnya terhadap defisit anggaran Indonesia dan juga dapat
dijadikan bahan referensi tambahan.
3. Bagi Investor
Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan informasi untuk
menambah wawasan dan pengetahuan bagi investor khususunya
investor muslim dalam berinvestai pada sukuk, sehingga menjadi
landasan dalam pengambilan keputusan terkait investasi sukuk
tersebut.
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Defisit Anggaran
Dalam proses kehidupan ekonomi, suatu negara tidak bisa terlepas
dengan adanya bantuan dari negara lain untuk dapat terus membuat siklus
ekonomi di negara tersebut agar tetap berjalan dengan baik, tidak
terkecuali negara Indonesia. Dalam era pemerintahan dewasa ini salah satu
kebijakan yang diambil adalah kebijakan dengan membuat APBN dalam
negeri menjadi defisit, lalu apa sih penegertian dari defisit APBN/defisit
anggaran itu sendiri? Menurut Hyman dan David (1999: 446 dalam
Kunarjo, 2001: 2) “bahwa desifit anggaran adalah selisih antara
penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya
bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Para ahli
ekonomi cenderung menghitung defisit anggaran negara bukan dari angka
absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit anggaran negara terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB).Apabila kita menghitung defisit anggaran
negara sebagai persentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran
berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana untuk menutup defisit
tersebut.”
a. Sebab-sebab Terjadinya Defisit Anggaran Negara
Menurut Kunarjo (2001: 2) sebab-sebab terjadinya defisit anggaran
negara yaitu
14
1) Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mempercepat pembagunan diperlukan investasi yang
besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak
mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam
ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara
apabila kekuarangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara
memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan
kesejahteraan warga negaranya. Beban ini meliputi pembangunan
program-program, seperti:
a) Program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi,
seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan, dll.
b) Program yang berkaitan dengan Hankam.
c) Pembagunan yang meliputi bidang hukum, seperti proyek-
proyek pengadilan, lembaga permasyarakatan, dll
d) Program bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, seperti
sekolah, rumah sakit, panti asuhan.
e) Program yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan,
seperti program transmigrasi, pembangunan daerah, dll.
f) Program yang menangani masalah kemiskinan, seperti
PPK, P3DT, dsb.
Semuanya itu diperlukan biaya yang besar, dan diantaranya harus
dilaksanakan oleh negara, terutama program yang sudah
15
disebutkan, karena swasta/ masyarakat tidak mungkin membagun
program-program seperti itu tanpa campur tangan pemerintah.
2) Rendahnya Daya Beli Masyarakat
Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang
mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai
daya beli yang rendah pula.Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa
yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian
produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat
yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa
tersebut.Oleh karena itu, negara memerlukan pengeluaran untuk
mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa
ikut menikmatinya.
3) Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan
kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya,
pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan
terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil
pembagunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih
maju.
4) Melemahnya Nilai Tukar
Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar
negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap
tahunnya.Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung
16
dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan poko dan
bunga pinjaman dihitung dengan nilai rupiah. Apabila nilai tukar
rupiah menurun terhadap mata uang dollar AS, aka yang akan
dibayarkan juga membengkak. Sebagai contoh APBN tahun 2000,
disusun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp.
7.100,-, dalam perjalanan tahun anggaran telah mencapai angka
Rp. 11.000,-, lebih per US $ 1.00.
Apa artinya? Bahwa pembayaran cicilam pokok dan bunga
pinjaman yang diambil dari APBN akan bertambah, sehingga lebih
dari apa yang sudah dianggarkan sebelumnya.
5) Pengeluaran Akibat Krisis Ekonomi
Pada kasus krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada
tahun 1997 berdampak pada meningkatnya pengangguran dan
penerimaan pajak menurun, sehingga berakibat pada menurunnya
sektor-sektor ekonomi. Dalam hal ini negara terpaksa bertanggung
jawab kepada masyarakat yang terkena dampak krisis dengan
mengeluarkan dana untuk membuat program-program kemiskinan
serta pemberdayaan masyarakat desa.
6) Realisasi yang Menyimpang dari Rencana
Apabila realisasi penerimaan negara meleset disbanding
dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana
penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang
direncanakan, maka jika ini terjadi negara harus menutup
17
kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai
dengan rencana semula.
7) Pengeluaran Karena Inflasi
Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan
menurut standar harga yang telah ditetapkan.Harga standar itu
sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin
ketetapannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran
standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun.
Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu
berarti biaya program juga akan meningkat, akibatnya negara
terpaksa akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka
menambah standar harga itu.
Setelah mengetahui sebab-sebab terjadinya defisit anggaran negara, maka
tentu defisit anggaran negara juga memiliki dampak bagi negara yang menerapkan
kebijakan tersebut. Menurut Kunarjo (2001: 4) ada beberapa dampak dari defisit
anggaran negara terhadap variabel makro ekonomi, antara lain:
1) Dampak Terhadap Tingkat Bunga
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
meningkatkan anggaran pembagunan maupun rutin, negara
memerlukan penambahan modal, yang berarti permintaan terhadap
uang meningkat. Bunga, yang merupakan harga modal itu, akan
mengalami tingkat keseimbangan yang lebih tinggi, atau tingkat
bunga akan meningkat.
18
2) Dampak Terhadap Neraca Pembayaran
Dengan meningkatknya tingkat bunga, investasi dalam
negeri akan menurun, yang berarti peluang modal asing cenderung
masuk mengalir ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
investasi dalam negeri. Apabila ini terjadi, maka defisit anggaran
mempunyai dua dampak yang berkaitan (Shaviro, 1997: 193) yaitu:
“pertama,defisit anggaran akan meningkatkan defisit neraca
pembayaran; kedua, dengan membengkaknya defisit neraca
pembayaran, akan menurunkan nilai tukar dalam negeri terhadap
mata uang asing”
3) Dampak Terhadap Tingkat Inflasi
Pengeluaran negara yang melebihi penerimaannya berarti
anggaran negara itu ekspansif, artinya ada kecenderungan terhadap
kenaikan harga-harga umum (inflasi). Mengapa demikian, karena
dengan kebijakan defisit anggaran yang berfokus kepada proyek-
proyek pembangunan infrastruktur yang besar dan dalam jangka
waktu yang lama, selama dalam masa pembangunan itu belum
menghasilkan output bagi masyarakat, namun di satu sisi jumlah
peredaran uang untuk memenuhi gaji buruh membuat daya beli
masyarakat termasuk buruh tersebut menjadi meningkat, di satu
sisi selama masa pembangunan proyek belum ada output yang
dihasilkan namun daya beli masyarakat meningkat sehingga yang
terjadi adalah kenaikan harga-harga umum (inflasi).
19
4) Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan
Infalsi yang diakibatkan dari defisit anggaran akan
mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan
pendapatan riil masyarakat ini akan menurunkan tingkat
konsumsi maupun tabungan. Degan menurunnya tingkat
konsumsi dan tabungan maka tingkat investasi pun juga akan
menurun.
5) Dampak Terhadap Pengangguran
Pengangguran berarti menurunnya tingkat kesempatan
kerja.Kesempatan kerja itu sendiri tergantung pada besar kecilnya
tingkat investasi baik yang dilakukan oleh negara maupun
masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat bunga akan
menurunkan tingakt investasi, sehingga dengan begitu banyak
proyek-proyek maupun perluasan proyek yang berhenti sementara
yang pada akhirnya terjadi pemecatan terhadap pekerja proyek
tersebut. Maka defisit anggaran ini secara tidak langsung juga
berdampak terhadap pengangguran.
6) Dampak Terhadap Tingkat Pertumbuhan
Kebijakan defisit anggaran ini merupakan suatu kebijakan
yang harus dipikirkan secara matang, karena dengan kebijakan
defisit anggaran ini jika pada akhirnya banyak variabel makro
ekonomi yang terganggu atau berdampak buruk maka juga akan
berdampak pada menurunnya tingkat pertumbuhan negara,
20
sebaliknya jika kebijakan defisit ini diterapkan dengan strategi
yang matang dan juga didukung oleh situasi kondisi politik, sosial
maupun ekonomi yang baik maka kebijakan defisit anggaran ini
akan membuat tingkat pertumbuhan suatu negara menjadi
meningkat.
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Defisit Anggaran Negara
Dalam menentukan besaran nilai Defisit Anggaran dalam
postur APBN suatu negara ada beberapa faktor yang mempunyai
pengaruh terhadap besaran nilai tersebut antara lain faktor internal,
eksternal dan religiusitas.
1) Faktor Internal dalam mempengaruhi Defisit Anggaran
Merupakan variabel yang dapat dilihat dari bagian dari
dalam objek yang diteliti, dalam hal ini variabel internal yang
dilihat adalah kondisi perekonomian dalam negeri itu sendiri
sehingga porsi hutang bisa sesuai dengan kondisi perekonomian
dalam negeri, sebagai analoginya seperti manusia terhadap Allah
sebagai variabel internalnya adalah manusia. Pengujian internal
perlu dilakukan karena sebelum melihat permasalahan yang diluar,
terlebih dahulu melihat permasalahan apa yang ada yang terjadi di
internal suatu negara itu sendiri. Di dalam Islam pun kita diajarkan
untuk selalu mengintropeksi diri agar hidup kita mengarah kepada
tujuan yang baik, Dalam sebuah negara juga tidak jauh berbeda
yaitu dalam memutuskan kebijakan Defisit Anggaran Negara,
21
Kementerian Keuangan selaku intitusi yang memiliki kewenangan
dalam hal penentuan kebijakan defisit anggaran dapat melihat
kondisi serta apa yang dibutuhkan di dalam negeri agar pada
nantinya kebijakan defisit anggaran dapat berdampak baik bagi
kelangsungan perekonomian dalam negeri.
2) Faktor eksternal yang mempengaruhi Defisit Anggaran
Merupakan variabel yang tidak dapat dihindarkan. Seperti
halnya variabel eksternal bagaikan Tuhan-nya terhadap manusia,
walaupun tidak sama persis, yaitu segala tindakan yang dilakukan
oleh manusai, haruslah melihat dan memperhatikan aturan atau
syariat yang telah ditentukan oleh-Nya. Hal ini juga tidak jauh
berbeda dengan sebuah kebijakan pemerintah salah satunya
kebijakan defisit anggaran, dalam menentukan kebijakan tersebut
selaku otoritas yang berwenang perlulah melihat variabel-variabel
yang mempengaruhi sistem ekonomi yang berasal dari luar variabel
yang diteliti, dalam hal ini seperti variabel makro ekonomi.
3) Faktor religiusitas yang mempengaruhi Defisit Anggaran
Selain melihat faktor internal maupun eksternal, kita juga
melihat faktor religiusitas sebagai penyempurna dari kedua faktor
sebelumnya.Faktor religiusitas ini dapat dimaknai sebagai variabel
yang bermakna ibadah, di dalam hal ini perlu memperhatikan
faktor religiusitas seperti pelarangan riba, maysir, gharar dan hal-
hal lainnya yang diharamkan dalam aturan/ syariat Islam. Faktor
22
religiusitas ini hadir bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya
suatu pekerjaan jika tanpa dilandasi dengan nilai ibadah akan terasa
hampa, tidak terdapat ketenangan jiwa di dalamnya. Selain itu ,
tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini ialah untuk beribadah
kepada Rabb-nya. Di dalam penelitian adapun variabel religiusitas
yang digunakan adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
karena dalam prakteknya bukannya hanya berlandaskan pada
aturan Islam tetapi juga memiliki hubungan dengan kebijakan
defisit anggaran negara.
2. Surat Utang Negara
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Surat Utang Negara
surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
a. Dasar Hukum Penerbitan Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) dan pengelolaannya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 memberi kepastian bahwa:
1) Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu;
2) Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh
tempo;
23
3) Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus
memperoleh persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu
dengan Bank Indonesia;
4) Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang;
5) Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap
penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau pemalsuan
SUN.
Selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, berbagai peraturan
pelaksanaan pun telah diterbitkan untuk mendukung pengelolaan SUN,
antara lain;
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tentang
penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen untuk Melaksanakan
Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang
Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang
Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomr 217/PMK.08/2008 tentang
Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional,
sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 170/PMK.08/2009.
5) Peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang
meliputi Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Surat Edaran Bank
24
Indonesia (SE BI), terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai
agen lelang, registrasi, kliring, setelmen SUN dan central register.
c. Tujuan Penerbitan Surat Utang Negara
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Bab III pasal 4
bahwa Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:
1) Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2) Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian
antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas
Negara dala satu tahun anggaran;
3) Mengelola portofolio utang negara.
d. Jenis dan Bentuk Surat Utang Negara
Direktorat Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002
pasal 3 membagi bentuk Surat Utang Negara sebagai berikut:
1) Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu SUN berjangka waktu
sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara
diskonto. Di beberapa negara SPN lebih dikenal dengan sebutan
T-Bills atau Treasury Bills.
2) Obligasi Negara (ON), yaitu surat berjangka waktu lebih dari 12
bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi Negara
dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik
(tiga bulan sekali atau enam bulan sekali). Sementara ON tanpa
kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual dengan
25
pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh
tempo. Berdasarkan tingkat kuponnya ON dapat dibedakan
menjadi a) Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasi dengan
tingkat bunga tetap setiap periodenya (atau fxed Rate Bonds) dan
b) Obligasi Berbunga Mengambang (atau Variable Rate Bonds)
yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat
bunga SBI (Serifikat Bank Indonesia). Obligasi Negara juga dapat
dibedakan berdasarkan denominasi mata uangnya (Rupiah
ataupun Valuta Asing). Surat Utang Negara dapat diterbitkan
dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless). Surat Utang
Negara yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk yang dapat
diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan.
e. Manfaat Surat Utang Negara
Menurut Buku Pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) (2017: 16)
DirektoratSurat Utang Negara, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, ada tiga manfaat dari penerbitan Surat Utang Negara, yaitu:
1) Sebagai Instrumen Fiskal
Penerbitan SUN diharapkan dapat menggali potensi
sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar
modal.
2) Sebagai Instrumen Investasi
Menyediakan alternatif investasi yang relative bebas risiko
gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku
26
pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna
memperkecil risiko investasi . Selain itu, investor SUN memiliki
potential capital gaindalam transaksi perdagangan di pasar
sekunder SUN tersebut. Potential capital gain ialah potensi
keuntungan akibat lebih besarnya harga jual obligasi
dibaningkan harga belinya.
3) Sebagai Instrumen Pasar Keuangan
Surat Utang Negara dapat memperkuat stabilitas
sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (benchmark)
bagi penentuan nilai instrumen keuangan lainnya.
f. Pihak yang mengelola Surat Utang Negara
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2002, pengelolaan SUN
diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Pengelolaan SUN sendiri
telah dilakukan sejak tahun 2000 dengan dibentuknya timDebt
Management Unit (DMU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
(KMK) nomor 101/KMK.017/2000. Selanjutnya pada tahun 2001,
melalui KMK nomor 2/KMK.01/2001, tim DMU berubah menjadi
Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON). Dan berubah lagi menjadi
Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara (DPSUN) berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2004. Seiring
dengan proses reorganisasi di tubuh Kementerian Keuangan, pada tahun
2006 organisasi ini berkembang menjadi setingkat eselon I berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dengan nama
27
Direktoral Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan terakhir telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
143.1/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan.
Tugas DJPU (sekarang menjadi DJPPR) yang terkait dengan
pengelolan SUN ialah menyiapkan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan SUN yang meliputi perencanaan struktur
portofolio yang optimal; pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian
kembali dan penukaran; pengelolaan risiko portofolio SUN;
pengembangan infrastruktut dan institusi pasar SUN; dan publikasi
informasi tentang pengelolaan SUN berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan Direktur Jenderal.
Menurut Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2002, meyatakan bahwa strategi jangka pendek dan
menengah pengelolaan SUN saat ini ialah, menurunkan refinancing risk
terutama pada jangka pendek, memperpanjang rata-rata jangka waktu
jatuh tempo (average maturity) SUN, menyeimbangkan struktur jatuh
tempo portofolio SUN sehingga selaras dengan perkembangan
anggaran negara dan daya serap pasar, serta mengembangkan dan
meningkatkan likuiditas pasar sekunder SUN, sehingga dalam jangka
panjang dapat menurunkan biaya pinjaman (cost of borrowings).
28
3. Inflasi
“Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu
kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara
umum dan terus menerus” (Suseno dan Astiyah, 2009: 2-3).
Menurut Suseno dan Astiyah (2009: 3) Dalam pengertian
tersebut, terdapat dua pengertian penting yangmerupakan kunci dalam
memahami inflasi.“Yang pertama adalah kenaikanharga secara
umumdan yang kedua adalah terus-menerus.Dalam inflasiharus
terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan
hargatersebut adalah harga secara umum.Hanya kenaikan harga yang
terjadisecara umum yang dapat disebut sebagai inflasi.Hal ini penting
untukmembedakan kenaikan harga atas barang dan jasa tertentu”.
Menurut Suseno dan Astiyah (2009: 4) “Laju inflasi pada
umumnya dinyatakan dalam angka persentase (%).Laju inflasi dapat
terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, danhiperinflasi”.
Menurut Wikipedia, “inflasi ringan terjadi apabila kenaikan
hargaberada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10 - 30%; dan inflasi
beratantara 30 -100% per tahun; dan hiperinflasi atau inflasi tidak
terkendaliterjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun”.
Namundemikian, angka-angka inflasi tersebut pada umumnya bersifat
relatif dantidak ada suatu standar yang umum.
29
a. Penghitungan Inflasi
Menurut Suseno dan Astiyah (2009: 5) dalam praktek
dikenal beberapa jenis laju inflasi.“Laju inflasi yang paling umum
dan dikenal secara luas oleh masyarakat adalah laju inflasi untuk
menghitung perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
suatu masyarakat.Laju inflasi tersebut dihitung berdasarkan angka
indeks yang disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat, dan disebut sebagai Indeks Harga Konsumen
(IHK). Pada dasarnya penghitungan untuk berbagai jenis angka
indeks yangakan dipergunakan untuk menghitung besarnya
berbagai jenis laju inflasitersebut sama dengan perhitungan angka
IHK. Angka indeks tersebutdihitung secara periodik dan pada
umumnya dilakukan secara bulanan,kuartalan, dan
tahunan.Selanjutnya, berdasarkan angka indeks tersebutdapat
dihitung laju inflasi dalam periode tertentu dengan
menghitungperubahan angka indeks dalam periode tertentu.Untuk
angka inflasi bulanan,laju inflasi dapat dihitung dari perubahan
angka indeks bulanan.Demikianpula untuk menghitung angka
inflasi triwulanan, semesteran, maupun inflasitahunan dari suatu
perekonomian tertentu”.
30
b. Teori – teori inflasi
“Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai
inflasi,yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori Strukturalis”.(
Boediono, 1982 dalam Suseno dan Astiyah, 2009: 7).
1) Teori Kuantitas
Teori kuantitas pada dasarnyamerupakan suatu hipotesis tentang
faktor yang menyebabkan perubahantingkat harga ketika
kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktorpenentu atau
faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2) Teori Keynes
Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi
terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan
ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif
masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat)
melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran
agregat), akibatnya akan terjadi inflationary gap..(Atmadja,
1999: 56).
3) Teori Struktualis
Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam
perekonomiannegara berkembang yang dapat mengakibatkan
31
inflasi.Pertama, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu
pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambatdibandingkan
dengan pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut
disebabkanoleh terms of trade yang memburuk dan produksi
barang ekspor yang kurangresponsif terhadap kenaikan harga.
Dengan melambatnya pertumbuhanekspor, maka akan
terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang
dibutuhkan. Kedua, masalahstruktural perekonomian negara
berkembang lainnya adalah produksi bahanmakanan dalam
negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksimakanan
dalam negeri tidak secepat pertambahan penduduk
danpendapatan per kapita sehingga harga makanan dalam negeri
cenderungmeningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga
barang-barang lainnya
c. Faktor-faktor yang mempengarui inflasi
Dilihat dari faktor utama yang menyebabkan inflasi, bahwa
“inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan, sisi penawaran,
maupun ekspetasi. Faktor yang juga meyebabkan inflasi tersebut dapat
merupakan gabungan dari ketiga faktor tersebut”.(Suseno dan
Astiyah, 2009: 11).
1) Inflasi Permintaan
Inflasi Permintaan adalah “inflasi yang timbul sebagai hasil
interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka
32
panjang. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan timbul apabila
permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi
output yang tersedia. Yang dimaksud dengan permintaan agregat
adalah total permintaan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi
dan investasi dalam suatu perekonomian. Jumlah barang dan jasa
yang dikonsumsi dan diinvestasikan tersebut digambarkan oleh
Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian yang bersangkutan”
(Suseno dan Astiyah, 2009: 13).
2) Inflasi penawaran
Inflasi penawaran merupakan “inflasi yang disebabkan oleh
kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan
jasa.Termasuk dalam jenis inflasi ini adalah inflasi yang
disebabkan oleh faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan
harga penawaran atas suatu barang (termasuk barang-barag yang
harus diimpor), serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh
pemerintah” (Suseno dan Astiyah, 2009: 14).
3) Inflasi Ekspetasi
“Ekspetasi inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspetasi
pelaku ekonomi yang didasarkan pada perkiraan yang akan datang
akibat adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini”
(Suseno dan Astiyah, 2009: 16). Misalnya, dalam suatu
perekonomian inflasi yang terjadi tahun ini sekitar 6.5 % maka
pelaku ekonomi pada masa yang akan datang untuk menghindari
33
potensi kerugian menaikkan harga barang maupun jasa menjadi 6.5
% padahal di masa yang akan datang laju inflasi bisa saja berada
pada level dibawah 6.5 %.
“Pembentukan inflasi ekspetasi yang bersifat adaptif
(backward expectation) ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang
antara lain sebagai berikut: a) inflasi permintaan yang persisten di
masa lalu, b) inflasi penawaran yang besar atau sering terjadi, c)
inflasi penawaran yang diperkuat oleh kebijakan moneter yang
akomodatif. Untuk mengurangi dampak ekspetasi inflasi adaptif ini
perlu peningkatan kredibilitas (kebijakan) bank sentral. Bank
sentral yang kredibel dapat menurunkan ekspetasi inflasi dan
mendorong ekspetasi inflasi berdasarkan kondisi ekonomi ke depan
(forward looking)” (Suseno dan Astiyah, 2009: 16).
d. Dampak Inflasi
Terjadinya inflasi akan berdampak kepada aktivitas ekonomi,
Suseno dan Astiyah (2009: 17) memberikan beberapa dampak inflasi
antara lain:
1) Penurunan daya beli masyarakat;
2) Laju inflasi yang terlalu berfluktuasi akan menimbulkan distorsi
terhadap tingkat harga;
3) Inflasi akan mengakibatkan merosotnya daya beli mata uang;
4) Laju inflasi juga akan mendistorsi pajak pendapatan atau
keuntungan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat.
34
e. Pengendalian Inflasi
Dalam mengatasi laju inflasi agar tetap pada batas yang wajar
maka sebuah negara akan menetapkan sebuah kebijakan ekonomi yang
tepat dan efektif untuk menjadikan siklus ekonomi berjalan stabil.
Menurut Suseno dan Astiyah (2009: 22) mengatakan bahwa “di negara-
negara maju, tingkat inflasi yang rendah dianggap wajar pada umumnya
berkisar antara 2 sampai 3%. Di Indonesia angka inflasi single digit,
yang artinya kurang dari 10% masih dianggap wajar. Di Indonesia
sampai dengan tahun 1990-an sering dikatakan bahwa inflasi single
digit dianggap sebagai “batas psikologis”, artinya, inflasi apabila
melampaui single digit baru dianggap berbahaya. Dengan kata lain, jika
inflasi sampai 9% maka masih dianggap wajar”.
Untuk mengendalikan inflasi perlu dilihat faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya inflasi tersebut.“ Dalam mengatasi inflasi
akibat dari faktor permintaan, karena faktor penyebabnya adalah
kelebihan jumlah uang beredar, maka kebijakan yang sesuai adalah
kebijakan moneter (operasi pasar terbuka, menggunakan instrumen giro
wajib minimum/reserve requireme dan imbauan/moral suassion).
Sementara itu, untuk mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh
faktor penawaran, maka kebijakan yang sesuai adalah kebijakan fiskal
(menaikkan pajak) atau kebijakan ekonomi lainnya”. (Suseno dan
Astiyah, 2009: 23-24).
35
4. Sukuk Negara
”Secara bahasa sukuk dapat diartikan sebagai dokumen atau
serifikat.Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata صك (sakk)
dengan bentuk jamak/plural adalah صكوك(sukuk)”.
(DirektoratPembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, 2015: 19)
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga
Keuangan (yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) Nomor
IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek
syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan
mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak
terbagi(syuyu’l undivided share)) atas:
a) Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat);
b) Nilai manfaat atas aset berwujud (manafi’ul a’yan) tertentu baik yang
sudah ada maupun yang akan ada;
c) Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada;
d) Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); dan/atau
e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath istitsmarin
khashah).
36
Gambar 2.1
Klasifikasi Instrumen Pembiayaan APBN
Sumber : Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia
Dari diagram 2.1 bahwa sumber instrument pembiayaan APBN
terbagi menjadi 2 jenis yaitu berupa pinjaman dan surat berharga negara.
Dalam sumber pembiayaan melalui pinjaman terdiri dari 2 jenis yaitu
pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Kemudian untuk
sumber pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) terbagi menjadi
2 jenis yaitu Surat Utang Negara (SUN), yang mana SUN ini diterbitkan
oleh pemerintah dengan menggunakan prinsip konvensional dan Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan juga oleh pemerintah
dengan menggunakan prinsip syariah.
Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (2015:40), Surat Berharga Syariah Negara
didefinisikan “sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap
aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pengertian
Pinjaman
Dalam
Negeri
Pinjaman
Luar
Negeri
Pinjaman
Instrumen
Pembiayaan
APBN
Surat
Berharga
Negara
Surat
Utang
Negara
Surat
Berharga
Syariah
Negara
37
tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara”.
a. Dasar Hukum
Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, menjelaskan bahwa dasar hukum penerbitan Sukuk
Negara adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. Secara
garis besar, Undang-Undang tentang SBSN mengatur hal-hal sebagai
berikut:
1) Tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk
membiayai pembangunan proyek (Pasal 4).
2) Kewenangan menerbitkan SBSN berada pada Pemerintah yang
selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan (Pasal 5).
3) Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah
atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN (Pasal 6).
4) Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR
pada saat pengesahan APBN (Pasal 8). Persetujuan DPR dimaksud
termasuk pembayaran semua kewajiban yang timbul sebagai akibat
penerbitan SBSN serta Barang Milik Negara yang akan dijadikan
sebagai aset SBSN (Pasal 9).
5) Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 13). Perusahaan Penerbit
SBSN merupakan Special Purpose Vehicle (SPV) yang didirikan
38
dalam hal struktur SBSN yang akan diterbitkan memerlukan adanya
SPV.
6) Wali Amanat merupakan pihak yang bertindak mewakili kepentingan
pemegang SBSN antara lain untuk mengawasi Aset SBSN (Pasal 15).
Dalam hal SBSN diterbitkan langsung oleh Pemerintah, maka Menteri
Keuangan menunjuk pihak lain sebagai Wali Amanat. Sedangkan
dalam hal SBSN diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, maka
Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Wali Amanat (Pasal 14).
Baik Perusahaan Penerbit SBSN maupun pihak lain yang ditunjuk
sebagai Wali Amanat wajib memisahkan Aset SBSN dari kekayaan
perusahaan (Pasal 16).
7) Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Aset SBSN
dilakukan dengan cara menjual atau menyewa hak manfaat atasBMN
tersebut atau cara lain yang sesuai dengan akad yang digunakan dalam
rangka penerbitan SBSN (Pasal 11). Adapun departemen/kementerian
lembaga pengguna BMN yang dijadikan Aset SBSN, tetap dapat
menggunakan BMN tersebut sebagaimana fungsi awalnya.
8) Pengelolaan SBSN yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah
maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN diselenggarakan oleh
Menteri Keuangan dan merupakan bagian dari pengelolaan Surat
Berharga secara keseluruhan (Pasal 18).
9) Hubungan dengan lembaga lain.
39
- Bank Indonesia: sebagai agen penata usaha, agen pembayar
maupun agen lelang, Menteri Keuangan juga dapat meminta Bank
Indonesia menunjuk pihak lain sebagai agen penata usaha dalam
hal SBSN diterbitkan di luar negeri. Dalam hal ini penunjukan
pihak lain sebagai agen pembayar. Menteri Keuangan dapat
berkoordinasi dengan Bank Indonesia (Pasal 21, 22, 23).
- Menteri yang bertanggung jawan di bidang perencanaan
pembangunan nasional: koordinasi dalam hal SBSN diterbitkan
untuk pembiayaan proyek (Pasal 7). Lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah: dalam
rangka meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap
prinsip-prinsio syariah (Pasal 25).
“Di samping Undang-Undang, terdapat peraturan lain yang
mendukung pelaksanaan penerbitan Sukuk Negara. Peraturan lainnya yang
mendukung penerbitan Sukuk Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Adapun PP dan PMK terkait
Sukuk Negara yang diterbitkan hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut: ”
(Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
2015: 43)
1) PP Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
40
2) PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat
Berharga Syariah Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 73 tahun 2012;
3) PP Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit
Surat Berharga Syariah Negara Indonesia;
4) PP Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit
Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I;
5) PP Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit
Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II;
6) PP Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit
Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III;
7) PP Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit
Surat Berharga Syariah Negara IV;
8) PP Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit
Surat Berharga Syariah Negara V;
9) PP Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
Peraturan Menteri Keuangan terkait Sukuk Negara:
1) PMK Nomor 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan
Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 187/PMK.08/2011;
41
2) PMK Nomor 119/PMK.08/2011 Tentang Penerbitan Dan Penjualan
Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar
Perdana Internasional;
3) PMK Nomor 129/PMK.08/2011 Tentang Penggunaan Proyek
Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
4) PMK Nomor 05/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan
Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri
Dengan Cara Lelang;
5) PMK Nomor 56/PMK.08/2012 Tentang Pengelolaan Aset Surat
Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara;
6) PMK Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan
Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar
Perdana Dalam Negeri;
7) PMK Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan
Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung
(Private Placement);
8) PMK Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang Pembelian Kembali Surat
Berharga Syariah Negara;
9) PMK Nomor 113/PMK.08/2013 Tentang Tata Cara Pembiayaan
Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
10) PMK Nomor 44/PMK.08/2014 Tentang Tata Cara Pemantauan,
Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
42
b. Tujuan dan Manfaat Sukuk Negara
Menurut Undang-Undang Nomor 19/2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara, Pasal 4, tujuan penerbitan Sukuk Negara Adalah untuk
membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek.
Menurut penjelasan Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia (2015: 48) “penerbitan Sukuk Negara dalam
rangka membiayai APBN dimaksudkan untuk mengamankan kebutuhan
pembiayaan APBN dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali,
sehingga menjaga kesinambungan fiskal.Sedangkan yang dimaksud
dengan pembiayaan proyek adalah dalam rangka membiayai pembangunan
proyek pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN, seperti proyek
infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian,
industry, manufaktur dan perumahan rakyat”.
Dari segi manfaat, Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian
Keuangan Indonesia (2015: 48) menjelaskan penerbitan Sukuk Negara
memiliki banyak manfaat bagi bangsa dan negara. Manfaat-manfaat
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Memperluas alternatif sumber pembiayaan APBN;
2) Membiayai pembangunan proyek infrastruktur;
3) Mengoptimalkan pemanfaat Barang Milik Negara (BMN);
4) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah
di Indonesia;
43
5) Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keungan berbasis syariah
di dalam negeri;
6) Menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah, baik di pasar
keuangan syariah domestic maupun internasional;
7) Memperluas dan mendiversifikasikan basis investor;
8) Mengembangkan alternatif instrument investasi.
c. Perbedaan Sukuk Negara dengan Surat Utang Negara.
“Sebagai bagian dari jenis Surat Berharga Negara (SBN), Sukuk
Negara memiliki perbedaan mandasar dengan Surat Utang Negara. Berikut
perbedaan kedua jenis instrumen SBN tersebut” (Direktorat Pembiayaan
Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015: 49):
1) Sukuk Negara adalah Surat Berharaga Negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan/penyertaan
terhadap Aset SBSN. Sedangkan SUN adalah surat berharga yang
diterbitkan berdasarkan prinsip konvensional.
2) Penerbitan Sukuk Negara memerlukan underlying asset sebagai dasar
penerbitan. Sedangkan keberadaan underlying asset umunya tidak
diperlukan dalam penerbitan SUN.
3) Fatwa/Opini Syariah diperlukan dalam penerbitan Sukuk Negara
untuk menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syaria. Sedangkan
penerbitan SUN tidak memerlukannya.
4) Tujuan penerbitan Sukuk Negara dan SUN adalah sama-sama sebagai
sumber pembiayaan APBN. Namun, Sukuk Negara dapat secara
44
khusus diterbitkan untuk membiayai pembangunan proyek pemerintah
(earmarked).
5) Keuntungan yang dapat diperoleh dari Sukuk Negara antara lain
berupa imbalan, bagi hasil, margin, dan capital gain. Sedangkan SUN
berupa bunga dan capital gain.
6) Dasar Hukum penerbitan Sukuk Negara adalah Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Sedangkan dasar hukum penerbitan SUN adalah Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
d. Milestone Sukuk Negara
Gambar 2.2
Milestone Sukuk Negara tahun 2008-2016
Sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
“Berikut ini adalah ringkasan beberapa langkah penting (milestone) yang
dilaukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan Sukuk Negara dari tahun
2008 sampai dengan 2016”(Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, 2015: 51).
45
1) Tahun 2008
a) Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara
Untuk menyediakan landasan hukum penerbitan Sukuk
Negara, pada bulan Jui 2006 Pemerintah mulai menyusun draf
RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara. Draf RUU tersebut
kemudian disampaikan ke DPR pada tanggal 13 Februari 2007,
untuk selanjutnya dibahas pada bulan Maret 2008.Setelah
dilakukan pembahasan secara intensif di DPR, akhirnya RUU
tersebut disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 7 Mei
2008 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70.
b) Debut Penerbitan Sukuk Negara
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2008, Pemerintah memiliki landasan hukum untuk dapat
menerbitkan Sukuk Negara. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus
2008, Pemerintah untuk pertama kalinya melakukan penerbitan
Sukuk Negara di pasar perdana dalam negeri, yaitu Sukuk Negara
seri IFR. Penerbitan tersebut dilakukan dengan carabookbuilding
melalui tiga perusahaan efek yang ditunjuk Pemerintah sebagai
agen penjual. Penerbitan perdana Sukuk Negara tersebut cukup
46
sukses dan berhasil memperoleh animo yang tinggi dari para
investor.
2) Tahun 2009
a) Penerbitan Perdana Sukuk Ritel seri SR-001
Pada awal tahun 2009, tepatnya tanggal 30 Januari hingga
20 Februari, Pemerintah mulai menawarkan sukuk kepada
investor individu Warga Negara Indonesia, yaitu melalui
instrument Sukuk Ritel seri SR-001, yang dapat dibeli melalui
bank dan perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penjual.
Antusiasme masyarakat akan produk ini juga sangat tinggi yang
tercermin dari tingginya kelebihan permintaan (oversubscribed)
atas produk tersebut.
b) Penerbitan Perdana Sukuk Negara di Pasar Internasional
Pada tanggal 23 April 2009 Pemerintah menerbitkan Sukuk
Negara seri SNI dalam valuta asing senilai US$650 juta di pasar
internasional.Kehadiran Sukuk Global tersebut merupakan
penerbitan perdana bagi Pemerintah Indonesia di pasar
internasional dan menjadi penerbitan staright sukuk terbesar
dalam mata uang US Dollar di luar negara-negara teluk
(GCC).Penerbitan SNI tersebut juga sekaligus menjadi
benchmark pertama penerbitan sukuk dalam denominasi US
Dollar di Asia sejak tahun 2007.
c) Penerbitan Perdana Sukuk Dana Haji Indonesia
47
Dalam rangka meningkatkan manfaat dalam pengelolaan
Dana Haji dan Dana Abadi Umat serta memberikan manfaat bagi
pembiayaan APBN melalui penyediaan sumber pembiayaan yang
berkelanjutan, pada tanggal 22 April 2009 Kementerian Agama
dan Kementerian Keuangan menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) terkait penempatan Dana Haji dan Dana
Abadi Umat ke dalam Sukuk Negara. Menindaklanjuti hal
tersebut, pada tanggal 7 Mei 2009 diterbitkanlah Sukuk Negara
seri SDHI 2010 A dengan cara penempatan langsung (private
placement). Penempatan dana haji oleh Kementerian Agama
tersebut selanjutnya dilakukan secara reguler setiap tahunnya.
d) Lelang SBSN
Untuk menyediakan mekanisme penerbitan Sukuk Negara
yang efektif dan efisien, pada triwulan IV tahun 2009 Pemerintah
mulai melakukan lelang Sukuk Negara untuk pertama kalinya.
Lelang Sukuk Negara tersebut diikuti oleh peserta lelang yang
terdiri dari bank, perusahaan efek, Bank Indonesia dan Lembaga
Penjamin Simpanan.Instrumen Sukuk Negara yang dijual melalui
lelang perdana tersebut perdana tersebut adalah Sukuk Negara
seri IFR.
3) Tahun 2010
Pada tahun 2010, mulai dilaksanakan lelang Sukuk Negara secara
reguler.Dalam setiap lelang, pemerintah secara konsisten menawarkan
48
beberapa seri Sukuk Negara dengan tenor menengah-panjang, guna
mengakomodir potensi permintaan dari seluruh sektor/tipe
investor.Frekuensi lelang Sukuk Negara pada tahun 2010 adalah
sebanyak 13 kali dengan total realisasi penerbitan selama tahun 2010
sebesar Rp 6,15 triliun.
4) Tahun 2011
a) Penerbitan Perdana Surat Perbendaharaan Negara-Syariah
Untuk mendorong pengembangan pasar uang syariah sekaligus
menyediakan instrumen likuiditas, pada tanggal 2 Agustus 2011
Pemerintah menerbitkan instrumen Sukuk Negara baru berupa Surat
Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) melalui metode lelang.
Penerbitan SPN-S tersebut mendapat sambutan yang baik karena
selain dapat berfungsi sebagai instrumen pengelolaan kas (cash
management) oleh pelaku pasar, juga dapat digunakan untuk
mendukung pelaksanaan operasi moneter oleh Bank Indonesia
(market-based monetary policy).
b) Lelang Perdana Sukuk Negara seri PBS
Untuk memberikan manfaat langsung Sukuk Negara bagi
pembangunan infrastruktur, Pemerintah mengembangkan seri Sukuk
Negara yang diterbitkan dalam rangka membiayai pembagunan
proyek. Pada tanggal 11 Oktober 2011 Pemerintah untuk pertama
kalinya melelang sukuk negara berbasis proyek. Sukuk Negara PBS
49
yang dilelang perdana adalah Sukuk Negara seri PBS-0001 dan seri
PBS-0002.
5) Tahun 2012
a) Lelang Reguler Sukuk Negara seri PBS dan SPN-S
Setelah diterbitkan pertama kali pada tahun 2011, Sukuk Negara
seri PBS dan SPN-S selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui
lelang Sukuk Negara pada tahun 2012. Penerbitan tersebut merupakan
wujud implementasi dari strategi pembiayaan APBN melalui
penerbitan Sukuk Negara.
b) Lelang Perdana Sukuk Negara Tambahan (Green Shoe Option)
Untuk memenuhi kebutuhan refinancing Sukuk Negara jangka
pendek yang jatuh tempo serta sebagai acuan atau benchmarking
harga SPN-S, Pemerintah untuk pertam kalinya melakukan lelang
Sukuk Negara tambahan atau Green Shoe Option (GSO) pada tanggal
8 Mei 2012. Seri Sukuk Negara yang dilelang dalam GSO tersebut
adalah seri SPN-S 09112012.
c) Penerbitan SNI dengan format Islamic GMTN
Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 dengan format
stand alone, Sukuk Negara seri SNI mulai diterbitkan dengan format
Islamic Global Medium Term Notes (Islamic GMTN) Program pada
tahun 2012. Format penerbitan Islamic GMTN adalah penerbitan
Sukuk Negara di pasar perdana internasional yang dilakukan secara
50
berkelanjutan dengan jumlah target penerbitan dan periode waktu
tertentu sesuai rencana kegiatan penerbitan (program penerbitan).
6) Tahun 2013
Pemerintah mulai menerbitkan Sukuk berbasi proyek dimana hasil
penerbitan sukuk tersebut di-earmark terhadap proyek-proyek tertentu
saja (project financing sukuk).Penerbitan Sukuk Negara berbasis proyek
yang di-earmark tersebut mendapat sambutan yang bagus dari berbagai
pihak dan dianggap sebagai suatu solusi terhadap kelangkaan
pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang kebtuhannya sangat besar.
7) Tahun 2014
Pemerintah menerbitkan Sukuk Global kelima masih dalam format
GMTN dengan menggunakan akad baru, yaitu wakalah yang
menggunakan underlying dengan proporsi minimal 51% BMN dan
maksimal 49% proyek. Akad wakalah ini didasarkan fatwa DSN-MUI
Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang SBSN Wakalah dan mendapat
pernyataan kesesuaian syariah nomor B-243/DSN-MUI/VIII/2014.
Penerbitan Sukuk Global tersebut berhasil menarik minat investor Islam
dan Timur Tengah dimana memperoleh alokasi sekitar 35% dari total
penerbitan.
8) Tahun 2015
Pemerintah menerbitkan Sukuk Global keenam sebesar USD 2
miliar.Penerbitan Sukuk Global sebesar USD 2 miliar ini tidak saja yang
terbesar bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga merupakan penerbitan
51
global sukuk dalam single-tranche terbesar secara
internasional.Penerbitan Sukuk Global keenam ini juga memperoleh
sambutan yang lebih baik dari investor Islam dan Timur Tengah,
dibuktikan dengan alokasi yang mencapai 41%.
9) Tahun 2016
Pemerintah mengeluarkan Sukuk Global terbesar dengan dual
tranche pertama.
e. Metode Penerbitan Sukuk Negara
“Penerbitan Sukuk Negara dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu
bookbuilding, penempatan langsung (private placement), dan lelang
(auction). Berikut penjelasan ketiga jenis metode tersebut: (Direktorat
Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015: 54).
1) Bookbuilding
Bookbulding merupakan salah satu metode penerbitan surat
berharga, dimana investor akan menyampaikan penawaran pembelian
atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (yield)
penawaran pembelian dan dicatat dalam book order oleh investment bank
yang bertindak sebagai bookrunner. Berdasarkan PMK Nomor
199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara
Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri, yang dimaksud dengan
bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada pihak melalui
agen penjual, dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian
dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
52
2) Private placement
Private placement merupakan salah satu metode penerbitan surat
berharga, dimana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga
dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan
dan persyaratan (terms & conditions) yang disepakati bersama.
Berdasarkan PMK Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan
Penjualan SBSN dengan Cara Penempatan Langsung (private
placement), yang dimaksud dengan private placement adalah kegiatan
penerbitan dan penjualan SBSN yang dilakukan Pemerintah kepada
pihak (perseorangan WNI/WNA, perusahaan, usaha bersama, asosiasi,
Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan) dengan ketentuan
dan persyaratan SBSN sesuai kesepakatan.
3) Lelang
Lelang surat berharga adalah suatu metode penerbitan dan
penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara
mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran
pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang
telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 05/KMK.08/2012, terdapat 2 definisi lelang terkait SBSN, yaitu
lelang SBSN yang diikuti Peserta Lelang SBSN, Bank Indonesia, dan/atau
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk lelang SBSN jangka pendek
atau Peserta Lelang SBSN dan/atau LPS untuk lelang SBSN jangka
panjang, dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif
53
dan/atau penawaran pembelian yang telah ditentukan dan diumumkan
sebelumnya melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan
lelang SBSN. Sedangkan lelang SBSN tambahan (green shoe option)
adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang
dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang
SBSN.
f. Jenis Instrumen Sukuk Negara
1) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S)
“SPN-S merupakan Sukuk Negara jangka pendek yang diterbitkan
dalam rangka menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat
ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran (cash
mismatch) dari Rekening Kas Negara dala satu tahun anggaran. Hingga
saat ini, SPN-S yang diterbitkan adalah tenor 6 bulan” (Direktorat
Pembiayaan Syariah, Kementerian Republik Indonesia, 2015: 60).
Pada prinsipnya tujuan utama dari penerbitan SPN-S menurut
Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan (2015: 60)
adalah sebagai berikut:
a) Diversifikasi instrumen SBSN;
b) Pengembangan pasar keuangan syariah;
c) Optimalisasi sistem arus kas APBN;
d) Menyediakan instrumen likuiditas bagi institusi keuangan syariah
(perbankan syariah).
54
2) Islamic Fixed Rate (IFR)
“Pemerintah mulai melakukan penerbitan Islamic Fixed Rate (IFR)
di pasar dalam negeri pada tahun 2008. Seri IFR ini diterbitkan dalam
denominasi Rupiah di pasar dalam negeri yang ditujukan bagi investor
institusi dengan nominal pembelian yang besar, memiliki tenor jangka
menengah-panjang, tingkat imbalan tetap (fixed) yang dibayar setiap
semester (semi annual basis), serta dapat diperdagangkan di pasar
sekunder (tradedle)” (Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian
Keuangan, 2015: 61).
“Untuk memenuhi kriteria tersebut, IFR distruktur dengan
menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dan secara syariah dapat
diperdagangkan.Adapun underlying asset yang digunakan adalah BMN
berupa tanah dan bangunan. Penerapan struktur tersebut mengacu pada
Fatwa DSN-MUI Nomor 72/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease
Back, yang kemudian di-review dari aspek syariah oleh DSN-MUI dan
dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah melalui Pernyataan Kesesuaian
Syariah (Opini Syariah) Nomor B-266/DSN-MUI/VIII/2008 tanggal 12
Agustus 2008 untuk IFR-0001 dan Opini Syariah Nomor B-268/DSN-
MUI/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 untuk IFR-0002” (Direktorat
Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan 2015: 61-62).
3) Project Based Sukuk (PBS)
“Sukuk Negara seri PBS merupakan Sukuk Negara yang
diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, dalam denominasi rupiah
55
di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap, serta dapat
diperdagangkan di pasar sekunder.PBS distruktur dengan menggunakan
Struktur Ijarah Asset to be Leased dengan menggunakan underlying asset
berupa proyek Pemerintah dalam APBN. Dari aspek syariah, penerbitan
tersebut mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2011
tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased. Sedangkan dari sisi legal,
pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN diatur antara lain melalui
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek
Melalui Penerbitan SBSN, Peraturan Menteri Keuangan No. 113 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan
SBSN, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 tentang
Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara” (Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, 2015: 63).
4) Sukuk Negara Ritel (SR)
“Sukuk Ritel merupakan surat berharga negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan
terhadap Aset SBSN, yang dijual kepada individu atau perseorangan
Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual” (Direktorat Pembiayaan
Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015: 64).
Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (2015: 64) secara umum tujuan penerbitan Sukuk
Ritel dapat disimpulkan sebagai berikut:
56
a) Diversifikasi sumber pembiayaan APBN;
b) Memperluas basis investor Surat Berharga Syariah Negara di pasar
domestik;
c) Memberikan alternatif instrument ritel yang berbasis syariah bagi
investor;
d) Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah;
e) Memberikan kesempatan kepada investor individu untuk
berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan
menguntungkan;
f) Memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong
transformasi dari savings-oriented society menjadiinvestment
oriented society.
5) Sukuk Negara Indonesia (SNI)
“SNI adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi
valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap,
serta dapat diperdagangkan” (Direktorat Pembiayaan Syariah,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015: 66-67) .
Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia(2015: 67) menjelaskan bahwa penerbitan SNI atau
yang dapat disebut Sukuk Global, selain dilakukan dengan
mempertimbangkan keterbatasan daya serap pasar SBSN domestik, juga
mempunyai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:
57
a) Memperluas basis investor, khususnya investor syariah dan Timur
Tengah;
b) Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah internasional;
c) Menjaga kontinuitas eksistensi Indonesia di pasar keuangan syariah
internasional;
d) Memanfaatkan posisi tawar Pemerintah yang lebih besar dengan
diraihnya investmentgrade dari lembaga pemeringkat internasional.
6) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)
“SDHI adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi
rupiah untuk penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) pada
SBSN dengan metode private placement, dengan tingkat imbalan fixed,
serta bersifat non-tradable. SDHI distruktur menggunakan akad Ijarah
Al-Khadamat (jasa), dengan underlying berupa jasa layanan haji yang
terdiri dari jasa flight (penerbangan), catering (makanan), dan housing
(pemondokan).Penerbitan SDHI dengan struktur Ijarah Al-Khadamat
tersebut telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-
MUI melalui Opini Syariah nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31
Maret 2009” (Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, 2015: 70).
Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (2015: 70) berdasarkan MoU, disepakati prinsip-
prinsip penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat pada Sukuk Negara
yaitu sebagai berikut:
58
a) Memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pengelolaan Dana
Haji dan Dana Abadi Umat, melalui penyediaan instrument
investasi yang aman dengan imbal hasil yang kompetitif serta
proses penempatan yang hati-hati, transparan dan akuntabel.
b) Memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembiayaan
APBN, melalui penyediaan sumber pembiayaan pembagunan
yang aman dan berkelanjutan.
5. Teori Hahslm
Al-Quran merupakan sebuah kitab yang dijadikan sumber rujukan
utama dalam sebuah penelitian Islam. Adapun ayat Quran yang dijadikan
rujukan dalam teori ini adalah QS Al-Hijr [15]: 87
Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat)
yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung”
Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir bahwa kata “sab‘ul maṡāni”ialah
fatihatul kitab, dan bahwa surat Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang
pada setiap rakaat salat fardu maupun salat sunat. Pendapat ini dipilih
oleh Ibnu Jarir, dan ia memilih pendapat ini dengan hadits-hadits yang
menerangkan tentang hal ini. Pada Hadits pertama Imam Bukhari
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar,
telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada
kami Syu’bah, dari Habib ibnu Abdur Rahman, dari Hafs ibnu Asim, dari
Abu Sa’id ibnul Ma’la yang menceritakan, “Nabi Saw, melewatiku saat
59
aku sedang salat, lalu Nabi Saw. memanggilku, tetapi aku tidak
mendatanginya hingga aku menyelesaikan salatku. Setelah aku
selesaikan salatku, maka aku menghadap kepada Nabi Saw. Lalu Nabi
Saw. bertanya, ‘Apakah yang menghalang-halangimu sehingga tidak
datang kepadaku (saat kupanggil)?’ Aku menjawab, ‘Aku sedang
mengerjakan salat.’ Maka Nabi Saw. Bersabda, ‘Bukanlah Allah Swt.
telah berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan
seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian (Al-Anfal: 24)
Nabi Saw, bersabda, ‘Maukah aku ajarkan kamu tentang surat yang
paling besar di dalam Al-Quran sebelum aku keluar dari masjid ini?’.
Ketika Nabi Saw. hendak keluar dari masjid, maka aku
mengingatkannya (akan janjinya itu), lalu beliau bersada:
‘Al Hamdu Lillāhi Rabbil ‘Ᾱlamῑn (surat Al-Fātihah) adalah tujuh
ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Qur‘anul ‘Aẓim yang
diberikan kepadaku’.”
Hadis kedua: Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan
kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zi-b,
telah menceritakan kepada kami Al-Maqbari, dari Abu Hurairah r.a yang
mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:
Ummul Qur ‘an ialah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan
Al-Qur‘anul ‘Aẓim.
60
Inilah bunyi nas yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah
sab‘ul maṡāni (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) dan Al-Qur‘anul
‘Aẓim (yakni di dalamnya terkandung semua isi Al-Qur’an secara garis
besarnya). Akan tetapi, tidaklah bertentangan jika surat lainnya- yaitu
tujuh surat yang panjang-panjang –dinamakan pula dengan sebutan ini,
mengingat di dalam surat-surat tersebut terkandung pula sifat-sfatnya.
Sebagaimana tidak bertentangan pula bila Al-Qur‘an seluruhnya disebut
dengan sebutan ini, seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam
firman-Nya. (Ibnu Katsir, 74-75)
Menurut Aziz (2018: 84) secara implisit Allah SWT menyebutkan
7 diulang, kemudian peradaban manusia menginterpretasikan 14 abad
setelahnya sebagian simbol dari dimensi waktu dengan argumentasi
adanya kata matsani atau diulang.
Makna teori H menurut Aziz(2018: 81):
a. Sebuah himpunan utuh/ sistem menyeluruh/ bagian terintegrasi
akan terdiri atas tiga unsur utama, yaitu primer (pencipta/
intermediari), sekunder (ciptaan/ penerima), tersier (ibadah/
pemancar) yang bisa bermuatan positif atau negative.
b. Tiga unsur tersebut akan memenuhi persyaratan bahwa sekunder di
bawah primer akan melakukan tersier (manusia diciptakan Tuhan
untuk beribadah).
61
B. Keterkaitan antar Variabel
1. Pengaruh Surat Utang Negara (SUN) terhadap Defisit Anggaran
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Surat Utang Negara
surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.Surat Utang
Negara merupakan salah satu instrument pembiayaan negara, oleh karena
itu jika semakin tinggi besarnya nilai dari pembelian Surat Utang Negara
menandakan semakin besar pula defisit anggaran dalam negeri yang harus
dibiayai salah satunya dengan instrumen pembiayaan negara ini, sehingga
bisa dikatakan bahwa variabel Surat Utang Negara mempunyai korelasi
yang positif terhadap variabel defisit anggaran.
2. Pengaruh Inflasi terhadap Defisit Anggaran
“Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan
meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus
menerus” (Suseno dan Astiyah, 2009: 2-3).“Penyusunan anggaran negara
pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah
ditetapkan.Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran,
tidak dapat dijamin ketetapannya. Dengan kata lain, selama perjalanan
tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang
menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu
berarti biaya program juga akan meningkat, akibatnya negara terpaksa
62
akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka menambah standar
harga itu” (Kunarjo, 2001: 4). Oleh karena itu besar kecilnya tingkat
defisit anggaran yang ditetapkan pemerintah salah satunya disebabkan oleh
tingkat inflasi di dalam negeri jika inflasi meningkat maka nilai dari defisit
anggaran dalam negeri bisa dipastikan juga meningkat karena biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bertambah, sebaliknya jika tingkat
inflasi menurun maka nilai defisit angaran bisa menurun karena karena
biaya-biaya yang dilekuarkan tidak sebesar pada saat inflasi menigkat.
Maka dari itu bisa dikatakan bahwa variabel inflasi memiliki hubungan
yang positif terhadap variabel defisit anggaran.
3. Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Defisit
Anggaran
Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (2015: 40), Surat Berharga Syariah Negara
didefinisikan “sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap
aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing” . Sama
halnya seperti dengan Surat Utang Negara bahwa Surat Berharga Syariah
Negara ini merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara. Hadirnya
Surat Berharga Syariah Negara merupakan sebuah alternatif bagi negara
untuk menambah potensi sumber-sumber pembiayaan negara, mengingat
bahwa jumlah masyarakat muslim Indonesia merupakan yang terbesar dari
negara-negara muslim lainnya. Oleh karena itu jika semakin besarnya nilai
63
Surat Berharga Syariah Negara menandakan bahwa negara sedang
membutuhkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit dalam
negeri, sehingga bisa dikatakan variabel Surat Berharga Syariah memiliki
hubungan yang positif dengan variabel defisit anggaran.
C. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
NO Nama Peneliti, Tahun, Judul
Penelitian
Metode Analisis
Hasil Penelitian
1
Agustina Suryani (2017) Analisis
Pengaruh Pinjaman Luar Negeri,
Surat Utang Negara, Penerimaan
Pajak dan Inflasi Terhadap Defisit
Anggaran Di Indonesia Sebelum
Dan Sesudah Tahun 2000
Regresi Linear
Berganda
Pada tahun 1985-
1999, variabel
Inflasi mempunyai
pengaruh positif
dan signifikan
terhadap defisit
anggaran
Pada tahun 2000-
2015, variabel
surat utang negara
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap defisit
anggaran
sedangkan untuk
variabel inflasi
berpengaruh
positif dan tidak
signifikan
terhadap defisit
anggaran
64
2
Alfiah Kusumaningrum (2014),
Analisis Laju Inflasi dan Money
Supply Terhadap Defisit APBN
dan Pengaruhnya Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Model Regresi
Variabel inflasi
tidak berpengaruh
signifikan
terhadap defisit
anggaran
3
Salman Al Parisi & Aam Slamet
Rusydiana (2017), The
Comparison of Sukuk and Bond
Absorptio; Deficit Budget
Financing in Indonesia
Indirect Least
Square(ILS)
Variabel Obligasi
memiliki pengaruh
positif dan
siginifikan
terhadap defisit
anggaran
Variabel Sukuk
memiliki pengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap defisit
anggaran
4
Aan Nasrullah (2015), Studi Surat
Berharga Negara: Analisis
Komparatif Sukuk Negara
Dengan Obligasi Negara Dalam
Pembiayaan Defisit APBN
Kualitatif
Deskriptif
Penerbitan Oligasi
Negara (SUN)
telah berdampak
negatif terhadap
postur APBN,
adapun Sukuk
Negara dapat
meminimalisir
atau bahkan dapat
menghindari risiko
gagal bayar (debt
trap).
5
Ratnah S (2015), Faktor-Faktor
Yang Berpengaruh Terhadap
defisit APBN Indonesia
Metode Regresi 2
SLS / Regresi 2
tahap
Variabel Inflasi
berpengaruh
negative
signifikan
terhadap Defisit
APBN Indonesia
65
D. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran
Judul
Signifikansi Surat Utang Negara, Inflasi dan Sukuk Negara terhadap
Defisit Anggaran Indonesia (Periode Januari 2014 – Desember 2017).
Variabel Independen Variabel Dependen
Surat Utang Negara (X1) Internal (S)
Inflasi (X2) Eksternal (L)
Sukuk Negara (X3) Religiusitas (M)
Defisit Anggaran (Y)
Model Ekonometrika
Uji Asumsi Klasik
Uji Statistik
Uji Normalitas
Uji Multikolonearitas
Uji Heteroskedastisitas
Uji Autokolerasi
Uji Parsial (Uji-t)
Uji Fisher (Uji-F)
Uji Koefisien Determinasi
Hasil dan Interpretasi
Kesimpulan dan Saran
66
E. Hipotesis
Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:
1. H0 : Tidak ada pengaruh antara Surat Utang Negara sebagai variabel
internal terhadap Defisit Angggaran.
H1 : Ada pengaruh antara Surat Utang Negara sebagai variabel internal
terhadap Defisit Anggaran.
2. H0 : Tidak ada pengaruh antara Inflasi sebagai variabel eksternal terhadap
Defisit Anggaran.
H1 : Ada pengaruh antara Inflasi sebagai variabel eksternal terhadap
Defisit Anggaran.
3. H0 : Tidak ada pengaruh antara Sukuk Negara sebagai variabel
Religiusitas terhadap Defisit Anggaran.
H1 : Ada pengaruh antara Sukuk Negara sebagai variabel Religiusitas
terhadap Defisit Anggaran.
67
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.Penelitian ini
dilakukan dimulai dari pengumpulandata yang berhubungan langsung
dengan objek penelitian, menginvestarisasikan, mengolah data hingga
akhirnya diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang
diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan yang
menjelaskan pengaruh dari tiga faktor utama seperti yang telah penulis
jelaskan sebelumnya pada BAB 2 mengenai faktor internal, eksternal dan
religiusitas yang digunakan dalam penelitian ini adapaun pembagian
faktor-faktor tersebut yaitu untuk variabel independen, yang digunakan
adalah Surat Utang Negara (SUN) sebagai faktor internal, Inflasi sebagai
faktor eksternal dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk
sebagai faktor religiusitas terhadapvariabel dependen yaitu, Defisit
Anggaran Indonesia selama periode Januari 2014 sampai dengan
Desember 2017. Data yang diambil merupakan data bulanan yang bersifat
runtun waktu (time series).
B. Metode Penentuan Sampel
Dalam penelitian ini variabel dependen yang diambil adalah defisit
anggaran Indonesia yang mana data tersebut mencakup skala nasional,
sehingga dalam penelitian ini data yang diambil bersifat populasi karena
menggunakan seluruh objek yang akan diteliti. Sebagaimana penjelasan
68
dari Djawranto (1994 :420, dalam Kuntjojo 2009: 29) bahwa populasi
atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau
individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuansatuan
tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-
institusi, benda-benda, dst.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang diperoleh dari laoran APBN Kementerian Keuangan
Republik Indonesia periode 2014 – 2017, data tersebut diperoleh dari web
www.kemenkeu.go.id
C. Metode Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Sumber data yang diperolehdalam penelitian ini bersifat studi
literatur (library research), yaitu dengan membaca data dari berbgai
sumber seperti majalah, buku jurnal, laporan keuangan, paper ilmiah
yang bertujuan dengan penelitian sehingga mendapatkan data yang
valid, kemudian dalam penelitian ini, data diperoleh melalui internet
research yaitu untuk data seperti inflasi, SUN, dan Sukuk diambil dari
situs website pemerintah Indonesia seperti pada situs
www.kemenkeu.go.id dan www.bi.go.id
2. Karakteristik Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat runtut
waktu (time series), karena data yang bersifat time series maka
cenderung bersifat heteroskedastisitas dan bersifat autokolerasi.
69
3. Periode Data dan Jumlah Data
Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data
bulanan, periode waktu data yang dianalisis dalam penelitian ini
adalah selama 4 tahun (Periode Januari 2014 – Desember 2017). Total
data dalam penelitian ini berjumlah 48 data, sesuai dengan jumlah
bulan dalam periode penelitian.
D. Metode Analisis Data
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Surat
Utang Negara, Inflasi dan Sukuk terhadap Defisit Anggaran Indonesia
dengan menggunakan metode data kuantitatif, yaitu data yang
digunakan dalam penelitian berbentuk angka dengan metode regresi
berganda menggunakan alat analisis Regresi Linier Bergandamelaui
program Eviews 9 dan bantuan program Ms. Excel 2007.
“Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua
atau lebih variabel independen (X1, X2,…, Xn) dengan variabel dependen
(Y). analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen berhubungan positif atau negatif dan
untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel
independen mengalami kenaikan atau penurunan” (Tim Dosen
Ekonometrika, Universitas Brawijaya, 2015: 6).Di dalam analisis regresi
70
linier bergandaterdapat variabel independen (variabel bebas) yang lebih
dari satu dan variabel dependen (variabel terikat) hanya terdiri satu saja.
Teori Hahslm juga memiliki persamaan yang dapat menjadi rumus
bersama dengan fungsi regresi linear berganda. Dalam persamaan regresi
terdapat variabel dependen Y sedangkan dalam persamaan th terdapat
variabel dependen H. Untuk variabel independen bisa diterapkan pada
persamaan regresi dan juga th dimana fungsi a merupakan konstanta pada
regresi sebagai pelindung pada th, sedangkan eror memiliki notasi e pada
regresi dan h pada th, serta variabel pokok yaitu X1,X2 dan Xn pada regresi
menjadi Sn, Ln, Mn pada th. Adapun persamaan H yang digunakan adalah
sebagai berikut:
H = a + b1Sn + b2Ln + … + bnMn + h
Keterangan:
H = Huda/ Petunjuk (Y)
A = Alif/ Jalan (ɑ)
h = Hanif/ Lurus (e)
S = Sin/ Manusia (b1Xn)
L = Lillah/ Milik Allah (b2Xn)
M = Masjid/ Ibadah (bnXn)
Hubungan antara variabel dependen dan independen pada
penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:
Y = f(X1, X2, X3)
H = f(S1, L1, M1)
71
Dimana,
ɑ0 : Konstanta
ɑ1,ɑ2,ɑ3 : Koefisien Regresi dari masing-masing variabel yang
mempengaruhi Defisit Anggaran
e : Error Terms (variabel di luar model tetapi tidak ikut
berpengaruh terhadap variabel dependen)
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
“Pengujian normalitas adalah pengujian tentang
kenormalan distribusi data.Uji ini merupakan pengujian yang
paling banyak dilakukan untuk menganalisis karena pada
analisis statistik parametik, asumsi harus dimiliki oleh data
adalah bahwa data tersebut terdistribusi normal” (Tim Dosen
Ekonometrika & Asisten Praktikum Universitas Brawijaya,
2015: 10).
Pada penelitian ini untuk melakukan uji normalitas,
peneliti menggunakan metode yang dikembangkan oleh Jarque-
Bera (JB).“Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual
secara sederhana dengan membandingkan nilai Probabilitas JB
(Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha o.o5 (5%). JB hitung
Y = ɑ0 + ɑ1X1 + ɑ2X2 + ɑ3X3 + e
Defisit Anggaran = ɑ0+ɑ1Surat Utang Negara + ɑ2 Inflasi + ɑ3Sukuk + e
H = ɑ0 + ɑ1S + ɑ2L + ɑ3M + e
Defisit Anggaran = ɑ0+ ɑ1Surat Utang Negara + ɑ2 Inflasi + ɑ3Sukuk + e
72
lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa residual
terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil
maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual
terdistribusi normal” (Mansuri, 2016: 38) Langkah-langkah
pengujian normalitas data sebagai berikut:
b. Uji Multikolonearitas
“Uji ini merupakan bentuk pengujian asumsi dalam
analisis regresi berganda.Asumsi multikolinearitas menyatakan
bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala
multikolinearitas.Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang
signifikan antara variabel independen”.(Tim Dosen
Ekonometrika & Asisten Praktikum Universitas Brawijaya,
2015: 10).
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan uji
multikolonearitas dengan melihat Variance Inflating Factor.
Dimana syarat untuk lolos uji multikolonearitas adalah nilai
VIF< 10 (Mansuri, 2016: 33). Adapun pengolahan data dalam
Hipotesis:
H0 : Model berdistribusi normal
H1 : Model tidak berdistribusi normal
Bila probabilitas > 0.05 Signifikan, H0 diterima
Bila probabilitas < 0.05 Tidak Signifikan, H0 ditolak
73
penelitian ini menggunakan program Eviews 9 sehingga hanya
dapat melihat hasil Variance Inflating Factor (VIF).
c. Uji Heteroskedastisitas
“Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai
prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini
tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang
berbeda juga dimungkinkan” (Mansuri, 2016: 40-41).“Uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda-beda disebut
heteroskedastisitas” (Ghozali, 2005: 105).
Hipotesis:
H0 : Model tidak terdapat Multikolonearitas
H1 : Model terdapatMulitokolonearitas
Bila Nilai VIF >10 Signifikan, H0 diterima
Bila Nilai VIF <10 Tidak Signifikan, H1 ditolak
Hipotesis:
H0 : Model tidak terdapat Heteroskedastisitas
H1 : Model terdapat Heteroskedastisitas
Bila Prob. Chi-Square > 0.05 Signifikan, H0 diterima
Bila Prob. Chi Square < 0.05 Tidak Signifikan, H0 ditolak
74
d. Uji Autokolerasi
Menurut Tim Dosen Ekonometrika & Asisten Praktikum
Universitas Brawijaya (2015: 10) “cara yang dapat dilakukan
untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan
melakukan uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada atau
tidaknya autokorelasi menggunakan ketentuan sebagai berikut”:
Tabel 3.1
Ketentuan Uji Autokolerasi
Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Total 0 < d < dL
Tidak ada autokorelasi positif No decision dL ≤ d ≤ dU
Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 - dL< d < 4
Tidak ada autokorelasi negative No decision 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL
Tidak ada autokorelasi positif / negatif Tidak ditolak dU < d < 4 - dU
Sumber: Tim Ekonometrika Universitas Brawijaya
Ket : dU : durbin Watson upper, dL : durbin Watson lower
- Bila nilai DW terletak antara batas atas atau Upper bound (dU)
dan (4 - dU), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol,
berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower
bound (dL), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada
nol, berarti ada autokorelasi positif.
75
- Bila nilai DW lebih besar daripada (4 - dL), maka koefisien
autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi
negatif.
- Bila nilai DW terletak di antara batas atas (dU) dan batas
bawah (dL) atau DW terletak antara (4 - dU) dan (4 - dL),
maka hasilnya tidak dapat disimpulkan
2. Uji Hipotesis
a. Uji F
“Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau
yang lebih populer disebut sebagai uji F (uji simultan)
merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang
diestimasi layak atau tidak.Layak (andal) disini maksudnya
adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk
menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap
Hipotesis:
H0 : Model tidak terdapat Autokolerasi
H1 : Model terdapatAutokolerasi
Bila Prob. Chi-Square >0.05 Signifikan, H0 diterima
Bila Prob. Chi Square <0.05 Tidak Signifikan, H1 ditolak
Hasil uji jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 (5%) maka lolos dari
uji autokolerasi, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05
(5%) maka tidak lolos uji autokolerasi
76
variabel terikat.Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena
mengikuti mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya
seperti One Way Anova.Pengunaan software memudahkan
penarikan kesimpulan alam uji ini. Apabila nilai prob. F hitung
lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah
ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi
yangdiestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung
lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan
bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak”.(Mansuri,
2016: 48).
b. Uji t
“Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk
menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta)
yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier
berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau
belum.Maksud tepat disini adalah parameter tersebut mampu
menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi
variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi dalam regresi
linier meliputi intersep (konstanta) dan slope (koefisien dalam
persamaan linier). Pada bagian ini, uji t difokuskan pada
parameter slope (koefisien regresi) saja.Jadi uji t yang dimaksud
adalah uji koefisien regresi. Apabila nilai prob. t hitung
(ditunjukkan pada Prob.) lebih kecil dari tingkat kesalahan
77
(alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan
bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikatnya, sedangkan apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari
tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel
bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikatnya”.(Mansuri, 2016: 49-50).
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Mansuri (2016: 50) “koefisien determinasi
menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap
variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi
pengaruh seluruh variable bebas terhadap variabel terikat.Nilai
koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai RSquare atau
Adjusted R-Square.R-Square digunakan pada saat variabel
bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier
Sederhana), sedangkan Adjusted R-Square digunakan pada
saat variabel bebas lebih dari satu.”
E. Operasional Variabel Penelitian
Penelitian ini menganalisis pengaruh Surat Utang Negara, Inflasi
dan Sukuk terhadap Defisit Anggaran Indonesia periode Januari 2014 –
Desember 2017. Adapun variabel-variabel yang dirancang untuk penelitian
ini adalah sebagai berikut:
78
1. Variabel Dependen
Desifit anggaran adalah selisih antara penerimaan negara dan
pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran
negara lebih besar dari penerimaannya.Para ahli ekonomi cenderung
menghitung defisit anggaran negara bukan dari angka absolut, tetapi
mengukur dari rasio defisit anggaran negara terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB). Apabila kita menghitung defisit anggaran
negara sebagai persentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran
berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana untuk menutup
defisit tersebut” (Hyman dan David 1999: 446 dalam Kunarjo, 2001:
2) . Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder berbentuk time series dalam perhitungan bulanan periode
Januari 2014 – Desember 2017 yang dinyatakan dalam bentuk Miliar
Rupiah, adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari situs
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
http://www.kemenkeu.go.id
2. Variabel Independen
a. Surat Utang Negara
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang
Surat Utang Negara dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Surat
Utang Negara surat berharga yang berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin
79
pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan masa berlakunya.
Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk time
series dalam perhitungan bulanan periode Januari 2014 – Desember
2017 yang dinyatakan dalam Miliar Rupiah (Rp), adapun data
dalam penelitian ini diperoleh dari situs web
http://pusatdata.kontan.ac.id Data Surat Utang Negara yang
digunakan dalam penelitian adalah data yang mencakup total
outstanding dari berbagai macam bentuk Surat Utang Negara
Indonesia (Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara).
b. Inflasi
“Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu
kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara
umum dan terus menerus” (Suseno dan Astiyah, 2009: 2-3).Data
operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk
data sekunder dengan bentuk time series dalam perhitungan
bulanan periode Januari 2014 – Desember 2017 yang dinyatakan
dalam bentuk persen (%), adapun data penelitian ini diperoleh dari
data Statitik Ekonomi dan Keuangan Indonesia oleh Bank
Indonesia (http://www.bi.go.id).
c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk
Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia (2015: 40), Surat Berharga Syariah
80
Negara didefinisikan “sebagai Surat Berharga Negara yang
diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian
penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing. Pengertian tersebut mengacu pada Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara”.Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup seluruh jenis Surat Berharga Syariah Negara yang
diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam
bentuk data time series dengan perhitungan bulanan selama periode
Januari 2014 – Desember 2017yang dinyatakan dalam bentuk
Miliar Rupiah (Rp), adapun data dalam penelitian diperoleh dari
situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(http://www.kemenkeu.go.id) serta data Statitik Ekonomi dan
Keuangan Indonesia oleh Bank Indonesia (http://www.bi.go.id)
81
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Perkembangan Defisit Anggaran
Struktur anggaran suatu negara dapat berbentuk defisit, surplus
maupun berimbang sesuai dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh
pemerintah suatu negara. “Sebelum tahun 2000 Indonesia menganut
sistem anggaran berimbang, namun kemudian digantikan dengan sistem
defisit anggaran dimana pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi tertentu sehingga belanja pemerintah perlu diperbesar namun dari
sisi penerimanaan Negara belum mampu mengimbangi”(Biro Analisa
Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI, 2015: 1).
“Batasan defisit anggaran belanja di atur dalam penjelasan pasal 12
ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.Defisit Anggaran ditetapkan maksimal sebesar 3% dan utang
maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batasan defisit
anggaran tersebut menggunakan pembanding PDB karena pemerintah
ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan
indikator PDB”(Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN
DPR RI, 2015: 1).
.“Sebenarnya defisit anggaran bukanlah suatu hal yang tabu,
selama dana yang dianggarkan untuk pembiayaan dan belanja negara yang
dikeluarkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi serta dapat terukut
82
secara outcome bukan berdasarkan output. Yang salah jika misalkan
pemerintah mendapatkan surplus anggaran 40% diakhir tahun, yang
artinya bisa jadi penyerapan anggaran belanja negara tidak berjalan secara
maksimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap terganggunya
pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan”(Biro Analisa Anggaran dan
Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI, 2015: 2)
Tabel 4.1
Perbandingan Defisit dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan
Negara Lain (Persentase)
Negara 2011 2012 2013 2014 2015
Defisit PE Defisit PE Defisit PE Defisit PE Defisit PE
Indonesia -1,1 % 6,5% 1,9 % 6,3 % -2,2 % 5,8% -2,2 % 5,1 % -2,0 % 5,2 %
China 0,1 9,3 -0,3 7,7 -0,7 7,7 -1,2 7,3 -1,2 7,2
Jepang -8,8 -0,5 -8,7 1,5 -9,3 1,5 -8,4 0,4 -6,7 2,1
Brazil -2,6 2,7 -2,5 1,0 -3,3 2,5 -3,4 0,3 -3,1 1,5
India -7,4 7,8 -7,5 4,9 -7,1 4,7 -6,5 5,4 -5,9 6,4
USA -10,7 1,6 -9,3 2,3 -6,4 2,2 -6,4 2,2 -4,6 3,0
Afrika Selatan
-5,6 3,6 -6,2 2,5 -6,1 1,9 -5,8 1,3 -5,5 2,1
Sumber: Organisation for Economic Coperation and Development (OECD)
“China, Jepang, India, Amerika Serikat dan Afrika Selatan sebagai
anggota G-20 dengan perekonomian besar dunia bahkan menganut sistem
defisit anggaran di atas 4% untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi
negara mereka dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi,
melakukan pemerataan pembagunan (infrastruktur) serta mengatasi krisis
ekonomi yang melanda negara mereka. China contohnya pada tahun 2015
menetapkan defisit 1,2 % sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi
83
7,2 % defisit India bahkan mencapai 5,9 % dengan harapan bisa menuju
angka 6,4 % pertumbuhan ekonomi”(Biro Analisa Anggaran dan
Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI, 2015).
2. Perkembangan Defisit Anggaran Indonesia
Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari
web Kementerian Keuangan (http://www.kemenkeu.go.id) berdasarkan
perhitungan bulanan, yaitu dari Januari 2014 - Desember 2017 yang
dinyatakan dalam bentuk Trilun Rupiah (Rp). Di bawah ini adalah grafik
dari perkembangan defisit anggaran Indonesia periode Januari 2014 –
Desember 2017:
Grafik 4.1
Perkembangan Defisit Anggaran Indonesia
150,000
175,000
200,000
225,000
250,000
275,000
300,000
325,000
350,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016 2017
Defisit Anggaran
Sumber: data diolah, 2018
Berdasarkan pada gambar 4.1 tingkat defisit anggaran Indonesia
cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 4 tahun
terakhir.Sebagaimana dikutip dari web www.metrotvnews.com Menteri
84
92
94
96
98
100
102
104
106
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016 2017
SURAT_UTANG_NEGARA
Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan, kebijakan defisit anggaran
diberlakukan karena banyak komitmen belanja utama yang wajib dipenuhi
oleh pemerintah seperti anggaran pendidikan, kesehatan, pengadaan
alutista maupun transfer ke daerah. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa
utang bukan merupakan hal yang tabu untuk dilakukan karena yang
terpenting utag tersebut bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi
investasi infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Perkembangan Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia
Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari
data Kementerian Keuangan (http://www.kemenkeu.go.id) berdasarkan
perhitungan bulanan, yaitu dari Januari 2015- Desember 2017 yang
dinyatakan dalam Triliunan Rupiah (Rp). Di bawah ini adalah gambar
perkembangan Surat Utang Negara di Indonesia periode Januari 2014 –
Desember 2017:
Grafik4.2
Perkembangan Surat Utang Negara (Dalam Triliun Rupiah)
Sumber: data diolah, 2018
85
2
3
4
5
6
7
8
9
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016 2017
Inflasi
Dalam periode Januari 2014 – Desember 2017 nilai Surat Utang
Negara cenderung mengalami fluktuasi. Adapun untuk nilai tertinggi Surat
Utang Negara terjadi pada bulan Februari 2015 dengan nilai sekitar 105
Trilun Rupiah sedangkan untuk nilai terendah terjadi pada bulan
September 2015 yaitu dengan nilai sebesar 92 Triliun Rupiah.
4. Perkembangan Inflasi di Indonesia
Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari
data web Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) berdasarkan perhitungan
bulanan, yaitu dari Januari 2015- Desember 2017 yang dinyatakan dalam
bentuk persen (%). Di bawah ini adalah gambar perkembangan inflasi di
Indonesia periode Januari 2014 – Desember 2017:
Grafik 4.3
Perkembangan Inflasi di Indonesia (dalam persen)
Sumber: data diolah, 2018
86
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016 2017
SBSN
Dalam periode Januari 2014 – Desember 2017 pergerakan Inflasi
cenderung mengalami fluktuasi. Adapun untuk nilai tertinggi Inflasi
terjadi pada bulan Desember 2014 dengan nilai sebesar 8,36 % sedangkan
untuk nilai terendah terjadi pada bulan Agustus 2016 yaitu dengan nilai
sebesar 2,79 %.
5. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk
Negara di Indonesia
Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari
data Kementerian Keuangan (http://www.kemenkeu.go.id) berdasarkan
perhitungan bulanan, yaitu dari Januari 2015 - Desember 2017 yang
dinyatakan dalam Miliar Rupiah (Rp). Di bawah ini adalah gambar
perkembangan Surat Berharga Syariah Negara di Indonesia periode
Januari 2014 – Desember 2017:
Grafik 4.4
Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara di Indonesia
Sumber: data diolah, 2018
87
Dalam periode Januari 2014 – Desember 2017 nilai Surat Berharga
Syariah Negara cenderung mengalami peningkatan. Adapun untuk nilai
tertinggi Surat Berharga Syariah Negara terjadi pada bulan Desember 2017
dengan nilai sekitar 555 Trilun Rupiah sedangkan untuk nilai terendah
terjadi pada bulan Februari 2014 yaitu dengan nilai sebesar 125 Triliun
Rupiah.
B. Analisis Data
Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder time
series periode Januari 2014 – Desember 2017. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel independen yang
terdiri dari Surat Utang Negara (SUN), Inflasi dan Surat Berharga Syraiah
Negara (SBSN) terhadap variabel dependen yaitu Defisit Anggaran
Indonesia. Data dalam penelitian ini diambil dari data bulanan yang diakses
melalui web Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(http://www.kemenkeu.go.id) dan Bank Indonesia (http://www.bi.go.id).
Model yang digunakan oleh peneliti sebagai alat analisis regresi
berganda adalah Ordinary Least Square (OLS) dimana OLS merupakan
metode estimasi yang sering digunakan untuk megestimasi fungsi regresi
populasi dari fungsi regresi sampel (Ajija, 2011: 23). Pengolahan data
dilakukan dengan program Eviews 9 dan bantuan software MS. Excel 2007
untuk mempercepat hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan
diteliti. Pembahasan dilakukan dengan uji asumsi klasik, uji statistic dan uji
determinasi.
88
0
2
4
6
8
10
12
14
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04
Series: Residuals
Sample 2014M02 2017M12
Observations 47
Mean 9.46e-17Median 0.003054
Maximum 0.046848
Minimum -0.070316Std. Dev. 0.023514
Skewness -0.707220Kurtosis 3.786368
Jarque-Bera 5.128900Probability 0.076962
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan uji Jarque Bera (J-B) dengan melihat nilai
probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari nilai derajat ɑ = 0.05,
maka penelitian ini tidak ada permasalahan normalitas atau dengan
kata lain data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas
lebih kecil dari nilai derajat kealahan ɑ = 0.05, maka dalam
penelitian ini ada permasalahan normalitas atau dengan kata lain data
tidak terdistribusi normal.
Gambar 4.5
Uji Normalitas Jarque-Bera (J-B)
Sumber: data diolah Eviews 9, 2018
Berdasarkan gambar 4.5 menggambarkan bahwa data
dalam penelitian ini terdistribusi normal.Terlihat dari nilai
probability sebesar 0.076962 > 0.05 maka dapat dikatakan hasil
89
regresi tersebut sudah berdistribusi normal.Maka dapat disimpulkan
H0 diterima dan H1 ditolak.
b. Uji Multikolonearitas
Uji multikolonearitas dilakukan untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan (kolerasi) yang signifikan diantara dua atau lebih
variabel independen dalam model regresi.Deteksi adanya
multikolonearitas dilakukan dengan melihat Variance Inflating
Factor(VIF).VIF > 10 dapat diindikasikan adanya
multikolonearitas.Jika terjadi kolerasi, maka terdapat
multikolonearitas dimana model regresi yang baik adalah tidak
terjadi multikolonearitas antar variabel independen dengan variabel
dependen. Hasil pengujian multikolonearitas menggunakan uji
Variance Inflating Factor (VIF) dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolonearitas
Variance Inflation Factors
Date: 05/30/18 Time: 20:56
Sample: 2014M01 2017M12
Included observations: 47 Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF SUN_X1 0.034285 13787.64 1.238786
INFLASI_X2 0.000573 104.1240 1.501340
SBSN_X3 0.000454 1360.255 1.668330
C 0.148983 11838.72 NA
Sumber: data diolah dengan Eviews 9, 2018
90
Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF semua
variabel independen adalah kurang dari 10, maka dapat dinyatakan
bahwa tidak terdapat masalah multikolonearitas dalam model dan
dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak dikarenakan:
1) Nilai Centered VIF Surat Utang Negara (SUN) sebesar
1.238786< 10.
2) Nilai Centered VIF Inflasi sebesar 1.501340 < 10
3) Nilai Centered VIF Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
sebesar 1.668330 < 10
c. Uji Heteroskedastisitas
“Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda-beda disebut heteroskedastisitas”
(Ghozali, 2005: 105)”. Metode yang digunakan untuk mendeteksi
adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah uji white.
Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data diolah dengan Eviews 9, 2018
Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.341841 Prob. F(9,37) 0.2497
Obs*R-squared 11.56557 Prob. Chi-Square(9) 0.2389
Scaled explained SS 13.48704 Prob. Chi-Square(9) 0.1418
91
Dari tabel 4.3 diketahui bahwa nilai Probabilitas Chi Squre
sebesar 0.2389 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data
tersebut tidak bersifat heteroskedastisitas dan H0 diterima.
d. Uji Autokolerasi
“Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah apakah terdapat
kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya”
(Suryani, 2017: 277 ). Untuk mendeteksi masalah autokolerasi
digunakan uji Langrange Multiplier (LM-Test). Uji autokolerasi dapat
dilihat dari nilai probabilitas Chi-Square dimana probabilitas Chi-
Square lebih besar dari tingkat signifikan 5% maka tidak terdapat
autokolerasi dan sebaliknya jika probabilitas Chi-Square lebih kecil 5%
maka terdapat masalah autokolerasi. Dalam penelitian ini penulis
mengalami kendala dalam uji Autokolerasi, maka dari itu penulis
menggunakan cara alternatif untuk memperbaiki penelitian agar lolos uji
autokolerasi yaitu menggunakan estimasi Dengan Metode Cochrane-
Orcutt dengan rujukan berdasarkan buku Introductory Economics for
Finance Second Edition, karangan Chris Brooks (2008). “Uji ini
merupakan uji alternatif untuk memperoleh nilai yang tidak diketahui.
Metode Cochrane-Orcutt sebagaimana metode yang lain menggunakan
nilai estimasi residual et untuk memperoleh informasi nilai (Pindyck,
S and Daniel. L, 1998 dalam Basuki, 2017: 9).
92
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokolerasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.158455 Prob. F(2,41) 0.3240
Obs*R-squared 2.513908 Prob. Chi-Square(2) 0.2845
Sumber: data diolah dengan Eviews 9, 2018
Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chi Square
0.2845 lebih besar dari nilai 0.05 maka dapat disimpulkan data tersebut
tidak terdapat masalah autokolerasi dan H0 diterima
2. Uji Statistik
Hasil pengolahan data atau hasil estimasi yang dilakukan dengan
menggunakan program Eviews 9 dengan menggunakan metode regresi
linier berganda atau Ordinary Least Square(OLS) sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Ordinary Least Square (OLS)
Dependent Variable: DEFISIT_ANGGARAN_Y
Method: Least Squares
Date: 03/29/18 Time: 12:52
Sample (adjusted): 2014M02 2017M12
Included observations: 47 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. SUN_X1 -0.438082 0.185161 -2.365951 0.0226
INFLASI_X2 -0.054766 0.023944 -2.287229 0.0272
SBSN_X3 0.502495 0.021313 23.57706 0.0000
C 3.861181 0.385983 10.00351 0.0000 R-squared 0.957391 Mean dependent var 6.040723
Adjusted R-squared 0.954418 S.D. dependent var 0.113912
S.E. of regression 0.024320 Akaike info criterion -4.513766
Sum squared resid 0.025433 Schwarz criterion -4.356307
Log likelihood 110.0735 Hannan-Quinn criter. -4.454513
93
F-statistic 322.0574 Durbin-Watson stat 1.700530
Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: data diolah, 2018
Dimana persamaan regresinya sebagai berikut:
Y= a + e + b1X1 + b2X2 + b3X3 +
H = a + h + b1S1 + b1L1 + b1M1
Estimation Equation
DEFISIT_ANGGARAN_Y = coef(1)*SUN_X1 +
coef(2)*INFLASI_X2 + coef(3)*SBSN_X3
Substituted Coefficients
defisit_anggaranx = 3.861181 – 0.438082*SUN_X1 –
0.054766*INFLASI_X2 + 0.502495*SBSN_X3
Dimana:
Y/H = DEFISIT_ANGGARAN_Y
a = 3.861181
X1 / S = SUN
X2 / L = INFLASI
X3 / M = SBSN
H yang merupakan variabel dependen dari singkatan Huda atau
petunjuk, dan dalam hal ini adalah Defisit Anggaran. Sedangkan, a
merupakan konstanta yang menjadi variabel pembeda (differentiate
variable) atau disebut sebagai varians, yang di dalam th memiliki arti
jalan dari singkatan alif. Untuk variabel utamnya (super variable)
merupakan terjemahan dari S atau Sin yang berarti Manusia atau
94
variabel internal, kemudian L atau Lam singkatan dari Lillah yang
berarti ke Allah atau variabel eksternal, serta M atau Mim singkatan
dari Masjid yang berarti ibadah. Faktor SLM ini terdiri dari variabel
internal yaitu S yang menjadi variabelnya adalah Surat Utang Negara
(SUN), kemudian variabel eksternal yaitu L yang menjadi variabelnya
adalah Inflasi serta variabel religiusitas M yaitu Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN)
Interpretasi nilai koefisien hasil regresi OLS sebagai berikut:
1. Jika variabel-variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol,
artinya variabel-variabel independen tidak terjadi kenaikan atau
penurunan maka besarnya Defisit Anggaran adalah sebesar 3.86 %.
2. Nilai koefisien regresi variabel Surat Utang Negara sebesar -0.438082
yang berarti setiap peningkatan Surat Utang Negara sebesar 1 % maka
akan menurunkan tingkat Defisit Anggaran sebesar 0.438 %.
3. Nilai koefisien regresi variabel Inflasi sebesar -0.054766 yang berarti
setiap peningkatan tingkat Inflasi sebesar 1 % maka akan menurunkan
tingkat Defisit Anggaran sebesar 0.0545 % .
4. Nilai koefisien regresi variabel Surat Berharga Syariah Negara sebesar
0.502495 yang berarti setiap peningkatan Surat Berharga Syariah
Negara sebesar 1 % maka akan meningkatkan Defisit Anggaran sebesar
0.502 %.
95
a. Uji Parsial (Uji-t)
Uji t dikenal sebagai uji parsial, yaitu untuk menguji apakah
variabel independen berpengaruh secara masing-masing terhadap
variabel dependen. Salah satu cara untuk melihat apakah variabel
independen berpengaruh secara parsial adalah dengan melihat nilai
probabilitas pada tabel uji statistik t. Apabila nilai probabilitas lebih
kecil (< 0.05) dari tingkat signifikan ɑ = 0.05 berarti variabel
independen secara parsial (individu) mempengaruhi variabel dependen.
Dari hasil tabel 4.5 bahwa didapatkan dari uji statistik t yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Nilai t-statistik variabel Surat Utang Negara sebesar -2.365951
dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ɑ = 5%
(0.0226 < 0.05) yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima dimana
ketentuan hipotesis menyatakan:
H0 : Tidak ada pengaruh antara Surat Utang Negara terhadap Defisit
Anggaran
H1 : Ada pengaruh antara Surat Utang Negara terhadap Defisit
Anggaran
Artinya, secara parsial variabel Surat Utang Negara berpengaruh
negatif signifikan terhadap Defisit Anggaran.
2. Nilai t-statistik variabel Inflasi sebesar -2.287229 dengan nilai
probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ɑ = 5% (0.0272 <
96
0.05) yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima dimana ketentuan
hipotesis menyatakan:
H0 : Tidak ada pengaruh antara Inflasi terhadap Defisit Anggaran
H1 : Ada pengaruh antara Inflasi terhadap Defisit Anggaran
Artinya, secara parsial variabel Inflasi berpengaruh negatif
signifikan terhadap Defisit Anggaran.
3. Nilai t-statistik variabel Surat Berharga Syariah Negara sebesar
23.57706 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat
signifikansi ɑ = 5% (0.0000 < 0.05) yang berarti H0 ditolak dan H1
diterima dimana ketentuan hipotesis menyatakan:
H0 : Tidak ada pengaruh antara Surat Berharga Syariah Negara
terhadap Defisit Anggaran
H1 : Ada pengaruh antara Surat Berharga Syariah Negara terhadap
Defisit Anggaran
Artinya, secara parsial variabel Surat Berharga Syariah Negara
berpengaruh positif terhadap Defisit Anggaran.
b. Uji Fisher (Uji-F)
Uji F (Uji secara simultan) merupakan uji yang bertujuan untuk
melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas yang diteliti apakah
berpengaruh atau tidak kepada variabel terikatnya secara bersama-sama.
Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
variabel Surat Utang Negara, Inflasi dan Surat Berharga Syariah secara
bersama-sama atau simultan terhadap Defisit Anggaran.
97
Dari hasil regresi sebagaimana ditunjukan pada tabel 4.5 diperoleh
nilai probabiltas F-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi ɑ = 5%
(0.0000 < 0.05) yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka secara
simultan variabel Surat Utang Negara, Inflasi dan Surat Berharga Syariah
Negara berpengaruh signifikan terhadap Defisit Anggaran.
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi R2 yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model
regresi terbaik. Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan lebih
dari satu variabel independen.
Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa
nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.954418, hal ini menunjukkan bahwa
variasi variabel dependen Defisit Anggaran secara bersama-sama
mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Surat Utang
Negara, Inflasi dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar 95%.
Sedangkan sisanya 5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
C. Pembahasan
Hasil pengolahan data dan serangkaian uji menunjukan bahwa
variabel independen yaitu Surat Utang Negara, Inflasi dan Surat Berharga
Syariah Negara signifikan secara simultan terhadap Defisit Anggaran
periode Januari 2014 – desember 2017. Kemudian secara parsial variabel
98
Surat Utang Negara, Inflasi dan Surat Berharga Syariah masing-masing
memiliki pengaruh terhadap Defisit Anggaran.
Interpretasi Penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Pengaruh Surat Utang Negara terhadap Defisit Anggaran
Hasil regresi menunjukan variabel Surat Utang Negara secara
parsial berpengaruh terhadap Defisit Anggaran. Dimana nilai
probabilitas t statistik sebesar 0.0226 < 0.05 dan nilai koefisien sebesar -
0.438082 yang berarti setiap peningkatan Surat Utang Negara sebesar 1
% maka akan menurunkan tingkat Defisit Anggaran sebesar 0.438 %.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Agustina
Suryani (2017) dimana dalam penelitian tersebut variabel Surat Utang
Negara memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap defisit anggaran,
hal dapat menggambarkan bahwa pada periode Januari 2014 –
Desember 2017 Surat Utang Negara jika mengalami penurunan maka
salah satunya akan menyebabkan besarnya nilai dari Defisit Anggaran
Indonesia mengalami peningkatan nilai karena sumber pembiayaan,
dalam untuk menjalankan rencana kegiatan ekonomi dalam negeri yang
dibutuhkan berkurang.Sebaliknya jika penerbitan Surat Utang Negara
meningkat maka telah membantu pemerintah dalam memenuhi defisit
anggaran negara. Surat Utang Negara telah diakui oleh pemerintah
sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dimana dana yang
didapat dari penjualannya digunakan untuk kebutuhan negara. Surat
99
Utang Negara dianggap sebagai hutang yang produktif karena dana
yang didapat kembali disalurkan untuk mendapatkan output yang lebih
besar.
2. Pengaruh Inflasi terhadap Defisit Anggaran
Hasil regresi menunjukan variabel Inflasi secara parsial
berpengaruh terhadap Defisit Anggaran. Dimana nilai probabilitas t
statistik sebesar 0.0272 < 0.05 dan nilai koefisien sebesar -
0.054766yang berarti setiap peningkatan Inflasi sebesar 1 % maka akan
menurunkan tingkat Defisit Anggaran sebesar 0.054 %.
Hasil regresi tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Ratnah (2015) yang menunjukkan variabel inflasi
memiiki pengaruh negatif signifikan terhadap defisit anggaran.Hal ini
tidak sesuai dengan asumsi sebelumnya yang menyatakan bahwa secara
langsung tingkat inflasi memiliki hubungan positif terhadap defisit
anggaran. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga
berarti dapat diasumsikan biaya pembangunan program pemerintah juga
akan meningkat karena adanya perubahan dari harga-harga yang telah
direncanakan, sedangkan anggaran yang ditetapkan sama. Hal ini akan
berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga
anggaran negara perlu direvisi. Akibatnya, negara terpaksa
mengeluarkan dana lebih untuk dalam rangka menambah standar harga.
Namun jika kita melihat dari sisi produksi (supply). Pada saat terjadi
inflasi, produsen akan terdorong unyuk meningkatkan kapasitas
100
produksi. Peningkatan produksi bertujuan agar produsen bisa
mendapatkan penghasilan berupa keuntungan yang lebih besar.Hal
inijuga didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga masyarakat
Indonesia cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun
penelitian. Untuk selanjutnya, meningkatnya pendapatan para produsen
akan meingkatkan pendapatan negara dari sisi pos perpajakan yang
merupakan pos utama dalam penerimaan pendapatan dalam negeri.
Peningkatan penerimaan pajak selanjutnya akan dapat menurunkan
defisit APBN negara.
3. Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara /Sukuk Negara terhadap
Defisit Anggaran
Hasil regresi menunjukan variabel Surat Berharga Syariah Negara
secara parsial sangat mendomniasi pengaruhnya terhadap Defisit
Anggaran. Dimana nilai probabilitas t statistik sebesar 0.0000 maka
sangat berpengaruh signifikan positif terhadap Defisit Anggarandengan
nilai koefisien sebesar 0.502495 yang berarti setiap peningkatan Surat
Berharga Syariah Negara sebesar 1 % maka akan meningkatkan Defisit
Anggaran sebesar 0.502 %.
.Hasil regresi tersebut sesuai dengan tujuan dari penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara Menurut penjelasan Direktorat Pembiayaan
Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015: 48)
“penerbitan Sukuk Negara dalam rangka membiayai APBN
dimaksudkan untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN
101
dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga menjaga
kesinambungan fiskal.”Dalam penelitian Nasrullah (2015: 210)
Penerbitan Sukuk Negara dianggap dapat meminimalisir atau bahkan
dapat menghidari resiko gagal bayar (debttrap), hal ini mengingat
bahwa penerbitan Sukuk Negara aman dan stabil. Instrumen Sukuk
Negara sebagai pembiayaan defisit APBN, menjadikan pemerintah akan
semakin mudah dalam pengelolaan sumber utang, karena dalam setiap
penerbitannya Sukuk Negara harus berdasarkan underlaying asset yang
jelas sebagai dasar transaksi. Pengunaan underlaying asset juga akan
membuat pemerintah tidak berlebihan dalam penerbitan Sukuk Negara,
karena disesuaikan dengan kapasitas dari objek yang dijadikan
underlaying asset, hal ini sama halnya utang tersebut masih pada level
yang mampu dikendalikan oleh pemerintah. Dan tentunya sebagai
Negara kepulauan dan penduduk yang mayoritas muslim pemerintah
tidak perlu khawatir mengenai kapasitas objek yang bisa dijadikan
underlaying asset.Dengan meningkatnya nilai dari Surat Berrharga
Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara menunjukkan suatu negara
sedang membutuhkan sumber pembiayaan dalam rangka membiayai
pembangunan proyek pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN
yang dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya defisit anggaran
dalam negeri.
102
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada Bab IV maka
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Model dalam penelitian ini telah melalui uji asumsi klasik dimana uji
parsial (uji t) menunjukan bahwa variabel Surat Utang Negara,
Inflasidan Sukuk Negaraberpengaruh terhadap Defisit Anggaran yaitu
variabel Surat Utang Negara dengan tingkat signifikan negatif sebesar
0.0226, variabel inflasi dengan tingkat signifikan negatif sebesar 0.0272
dan variabel Surat Berharga Syariah Negara dengan tingkat signifikan
positif sebesar 0.0000.
2. Secara simultan, variabel Surat Utang Negara, Inflasi dan Sukuk Negara
dinyatakan berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikansi 0.0000
yang berarti secara simultan variabel Surat Utang Negara, Inflasi dan
Surat Berharga Syariah Negara berpengaruh signifikan terhadap Defisit
Anggaran. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0.954418 menunjukan
bahwa variasi variabel dependen secara bersam-sama mampu dijelaskan
oleh variasi variabel independen sebesar 95%. Sedangkan sisanya
sebesar 5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
103
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka penulis
memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran
tersebut sebagai berikut:
1. Bagi Akademisi
Bagi akademisi diharapkan menambah jumlah sampel dan
menambah periode waktu agar menambah jumlah data sehinigga
mendapatkan hasil yang lebih abik serta dapat memebrikan manfaat
berupa pengetahuan dan rujukan mengenai faktor internal (S), faktor
eksternal (L) dan faktor religiusitas (M) dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi Investor dan calon investor
Setelah melihat bahwa Surat Berharga Syariah Negara memiliki
pengaruh terhadap Defisit Anggaran agar tidak ragu dalam
menginvestasikan pada instrument keungan yang berbasis syariah
karena selain mendapatkan keuntungan maka dengan membeli Surat
Berharga Syariah Negara tersebut kita juga ikut serta membantu
pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi
dalam negeri.
104
DAFTAR PUSTAKA
Al-QuranKarim
Ajija, Sochrul R. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. 2002. Terjemah Tafsir Ibnu
Katsir Juz 14, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo.
Anwar, Khoirul. 2014. Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi
Makro di Indonesia. Jejaring Administrasi Publik. Tahun VI,.No. 2, Juli-
Desember 2014.http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-
admp73df7f120efull.pdf (diakses 25 Mei 2018).
Atmadja, Adwin S. 1999. Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan
Pengendaliannya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No.1, Mei
1999: 54-67. https://media.neliti.com/media/publications/73378-ID-inflasi-
di-indonesia-sumber-sumber-penye.pdf (diakses pada 26 Mei 2018).
Aziz, Mochamad Roikhan. 2008. The Future Of Sukuk Between Malaysia and
Indonesia Based on System Thinking.Proceeding.Monash University,
Sunway Campus, Malaysia.
Aziz, Mochamad Roikhan. 2018. Islam dan Pengetahuan. Jakarta: Salemba
Diniyah.
105
Barro, R.J.. 1989.The Ricardian Approach to Budget Deficits, Journal of
EconomicPerspective3(2).37-54.
Basuki, Agus Tri. 2017. Uji Autokolerasi dan Perbaikan Autokolerasi.
Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
https://ekonometrikblog.files.wordpress.com/2017/04/uji-dan-perbaikan-
autokorelasi.pdf (diakses pada 27 Mei 2018).
Beik, Irfan Syauqi. 2011. Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan
Ekonomi Indonesia.Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol.2 No.2,
September 2011 pp. 66-72.http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-
infaq/article/viewFile/80/80 (diakses pada 26 Mei 2018).
Brooks, Chris. 2008. Introductory Econometrics for Finance Second Edition. New
York: Cambridge University Press.
Datuk, Bahril. 2014. Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk
Pertumbuhan Ekonomi.Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.Vol. 14 No.1/
Maret
2014.http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/viewFile/159/pdf
_20 . (diakses pada 26 Mei 2018).
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.2015. Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasis
Syariah Edisi kedua Tahun 2015.Jakarta
106
Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan
Risiko, Kementerian Keuangan Republk Indonesia.2017. Pengelolaan
Surat Utang Negara (SUN).Jakarta.
Djarwanto. 1994. Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan
Skripsi. Yogyakarta: Liberty.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang:
Badan Penerbit UNDIP.
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/UKI%
20-%20Pengelolaan%20Surat%20Utang%20Negara.pdf (diakses pada 26
Mei 2018).
Hyman, David.N. 1999. Public Finance. London: Dryden Press.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan
Pengelolaan Risiko.2017. Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat
Bulan September 2017. Jakarta.
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/BukuSaku/BSPUPP%20O
KT%202017%20versi%20Web.pdf (diakses pada 25 Mei 2018)
Kunarjo. 2001. Defisit Anggaran Negara. Majalah Perencanaan Pembangunan.
Edisi 23.
Kuncoro H. 2011. Ketangguhan APBN dalam Pembayaran Utang.Jurnal Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011. t.t.: Bank Indonesia, 2003.
107
Kuntjojo. 2009. Metodologi Penelitian. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
Laporan Keuangan. Annual Report. Kementerian Keuangan RI.
Kusumaningrum, Afifah. 2014. Analisis Laju Inflasi dan Money Supply terhadap
Defisit APBN dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
https://www.academia.edu/10356848/ANALISIS_LAJU_INFLASI_DAN
_MONEY_SUPPLY_TERHADAP_DEFISIT_APBN_DAN_PENGARU
HNYA_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI (diakses pada 28
Mei 2018).
Mansuri.2016. Modul Praktikum Eview Analisis Regresi Linier Berganda
Menggunakan Eviews.Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.
Munawar, Dungtji. 2014. Peran Surat Utang Negara Sebagai Penutup
APBN.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian
Keuangan Republik
Indonesiahttp://www.bppk.depkeu.go.id/id/wyu141_85416_36481_jdhbg
tyrinxep/20145_zyudfks-8777hfqa (diakses pada 23 Mei 2018).
Nachrowi, Nachrowi D dan Hardius Usman.2008. Pendekatan Populer dan
Praktis Ekonometrika untuk analisis Ekonomi dan Keuangan.Jakarta:
FEUI.
Nasrulllah, Aan. 2015. Studi Surat Berharga: Analisis Komparatif Sukuk Negara
Dengan Obligasi Negara dalam Pembiayaan Defisit APBN. Nganjuk:
108
Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Volume 1,
Nomor 2. https://www.neliti.com/publications/177270/studi-surat-
berharga-negara-analisis-komparatif-sukuk-negara-dengan-obligasi-neg
(diakses pada 10 Februari 2018).
Parisi, Al Salman & Aam Slamet Riyadi. 2016. The Comparison of Sukuk and
Bond Absorption Deficit Budget Financing in Indonesia. Tazkia Islamic
Finance an Business Review, Volume10.2.http://tifbr-
tazkia.org/index.php/TIFBR/article/viewFile/106/108 (diakses pada 28
Mei 2018).
Pindyck, S and Daniel. L. Rubinfeld. 1998. Econometrics Model and Economic
Forecast. Singapore: McGraw-Hill, pp. 163-164.
Ratnah S. 2015. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap defisit APBN
Indonesia.Jurnal Economic Volume 3, Nomor 2, Desember
2015.http://ojs.unm.ac.id/economix/article/viewFile/3916/2280
(diakses pada 28 Mei 2018).
Shaviro, Daniel. 1997. Do Deficit Matter?. Chicago: The University of Chicago
Press.
Suryani, Agustina. 2017. Analisis Pengaruh Pinjaman Luar Negeri, Surat Utang
Negara, Penerimaan Pajak dan Inflasi Terhadap Defisit Anggaran Di
Indonesia Sebelum Dan Sesudah Tahun 2000. JOM Fekon, Vol. 4 No.1
(Februari)
109
2017.http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/12292
/11937 (diakses pada 28 Mei 2018).
Suseno & Siti Astiyah. 2009. Inflasi. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi
Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
Tim Dosen Ekonometrika & Tim Asisten Praktikum, Universitas Brawijaya.
2015. Buku Pedoman Praktikum Ekonometrika. Malang: Universitas
Brawijaya.
Peratutan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN
Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang SBSN.
Fatwa DSN-MUI Nomor 72/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back.
PMK Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan
Cara Bookbuilding.
PMK Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan
Cara Penempatan Langsung (private placement),
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui
Penerbitan SBSN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/KMK.08/2012 tentang lelang SBSN.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.A.13
110
Sumber Elektronik
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2004
http://www.kemenkeu.go.id
http://pusatdata.kontan.ac.id
http://www.bi.go.id
http://www.metrotvnews.com
Lain-lain
Naskah Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2011. Laporan Tahunan
111
LAMPIRAN
Lampiran 1
Data sebelum di Ln
Bulan Inflasi
(%)
SUN (Triliun
Rupiah)
SBSN (Miliar
Rupiah)
Defisit Anggaran
(Miliar Rupiah)
14-Jan 8.22 94.95894737 133873.69 155172.6808
14-Feb 7.75 93.98666667 125435.48 157007.3917
14-Mar 7.32 97.27066667 144090.33 158842.1025
14-Apr 7.25 98.6775 139265.73 160676.8133
14-May 7.32 98.3125 140892.23 162511.5242
14-Jun 6.7 97.86444444 143220.23 164346.235
14-Jul 4.53 97.55166667 142302.23 166180.9458
14-Aug 3.99 97.08333333 144628.23 168015.6567
14-Sep 4.53 97.72 170503.73 169850.3675
14-Oct 4.83 97.39409091 171918.73 171685.0783
14-Nov 6.23 99.78 172208.73 173519.7892
14-Dec 8.36 99.1645 172903.73 175354.5
15-Jan 6.96 102.7414286 182018.73 181232.8492
15-Feb 6.29 105.5666667 185313.73 187111.1983
15-Mar 6.38 103.7845 210648.76 192989.5475
15-Apr 6.79 102.9695 212043.76 198867.8967
15-May 7.15 99.23647059 244263.76 204746.2458
15-Jun 7.26 96.99 249700.76 210624.595
15-Jul 7.26 97.47764706 254579.76 216502.9442
15-Aug 7.18 95.02684211 261575.06 222381.2933
15-Sep 6.83 92.688 253263.26 228259.6425
15-Oct 6.25 94.63444444 248847.26 234137.9917
15-Nov 4.89 95.1835 254314.26 240016.3408
15-Dec 3.35 94.08684211 255794.26 245894.69
16-Jan 4.14 94.181 263174.26 248168.3742
16-Feb 4.42 96.92380952 270728.26 250442.0583
16-Mar 4.45 98.96 330344.38 252715.7425
16-Apr 3.6 101.2985714 339435.88 254989.4267
16-May 3.33 100.0685 352904.88 257263.1108
16-Jun 3.45 100.7531818 344158.38 259536.795
112
Lampiran 2
Data Sesudah di Ln
16-Jul 3.21 104.045 346941.88 261810.4792
16-Aug 2.79 105.2 357654.88 264084.1633
16-Sep 3.07 105.2009524 365497.5 266357.8475
16-Oct 3.31 104.2805263 370780 268631.5317
16-Nov 3.58 100.3068182 375974.5 270905.2158
16-Dec 3.02 99.3555 375935.5 273178.9
17-Jan 3.49 99.97904762 382807.74 277927.975
17-Feb 3.83 100.1194444 394727.84 282677.05
17-Mar 3.61 101.4680952 440941.8 287426.125
17-Apr 4.17 102.796875 446159.3 292175.2
17-May 4.33 102.8215789 456201.8 296924.275
17-Jun 4.37 100.7531818 463911.8 301673.35
17-Jul 3.88 102.6305 469196.8 306422.425
17-Aug 3.82 103.0255556 485426.8 311171.5
17-Sep 3.72 105.2005263 502820.1 315920.575
17-Oct 3.58 104.0704762 520213.4 320669.65
17-Nov 3.3 103.9166667 537606.7 325418.725
17-Dec 3.61 104.7727778 555000 330167.8
Bulan Inflasi (%) SUN
(Triliun
Rupiah )
SBSN (Miliar Rupiah)
Defisit Anggaran (Miliar Rupiah)
14-Jan -2.4986 4.553445 11.80465 11.95229385
14-Feb -2.55748 4.543153 11.73955 11.96404816
14-Mar -2.61456 4.577497 11.8782 11.97566592
14-Apr -2.62417 4.591857 11.84414 11.98715026
14-May -2.61456 4.588151 11.85575 11.9985042
14-Jun -2.70306 4.583583 11.87214 12.00973067
14-Jul -3.09445 4.580382 11.86571 12.02083251
14-Aug -3.22138 4.57557 11.88192 12.03181245
14-Sep -3.09445 4.582106 12.04651 12.04267314
14-Oct -3.03032 4.578766 12.05478 12.05341714
14-Nov -2.77579 4.602968 12.05646 12.06404693
14-Dec -2.48171 4.59678 12.06049 12.07456492
15-Jan -2.66499 4.632215 12.11186 12.10753794
113
15-Feb -2.76621 4.659343 12.12981 12.13945836
15-Mar -2.752 4.642317 12.25795 12.17039131
15-Apr -2.68972 4.634433 12.26455 12.20039605
15-May -2.63806 4.597506 12.406 12.22952667
15-Jun -2.62279 4.574608 12.42802 12.25783266
15-Jul -2.62279 4.579623 12.44737 12.28535943
15-Aug -2.63387 4.554159 12.47448 12.31214873
15-Sep -2.68385 4.529239 12.44218 12.33823904
15-Oct -2.77259 4.550022 12.42459 12.36366593
15-Nov -3.01798 4.555807 12.44633 12.38846229
15-Dec -3.39621 4.544218 12.45213 12.41265863
16-Jan -3.18447 4.545218 12.48057 12.42186272
16-Feb -3.11903 4.573925 12.50887 12.43098287
16-Mar -3.11227 4.594716 12.70789 12.44002059
16-Apr -3.32424 4.618072 12.73504 12.44897736
16-May -3.4022 4.605855 12.77395 12.45785462
16-Jun -3.3668 4.612674 12.74886 12.46665376
16-Jul -3.4389 4.644823 12.75691 12.47537616
16-Aug -3.57913 4.655863 12.78732 12.48402313
16-Sep -3.48349 4.655872 12.80901 12.49259598
16-Oct -3.40822 4.647085 12.82336 12.50109595
16-Nov -3.32981 4.608234 12.83728 12.50952428
16-Dec -3.49991 4.598704 12.83717 12.51788217
17-Jan -3.35527 4.604961 12.85529 12.53511728
17-Feb -3.26231 4.606364 12.88595 12.55206036
17-Mar -3.32146 4.619744 12.99667 12.56872115
17-Apr -3.17725 4.632755 13.00843 12.5851089
17-May -3.1396 4.632995 13.03069 12.60123242
17-Jun -3.13041 4.612674 13.04745 12.61710009
17-Jul -3.24934 4.631135 13.05878 12.6327199
17-Aug -3.26492 4.634977 13.09278 12.64809949
17-Sep -3.29145 4.655868 13.12799 12.66324612
17-Oct -3.32981 4.645068 13.16199 12.67816674
17-Nov -3.41125 4.643589 13.19488 12.69286802
17-Dec -3.32146 4.651794 13.22672 12.70735629
114
Lampiran 3
Hasil Uji Regresi Ordinary Least Square
Dependent Variable: DEFISIT_ANGGARAN_Y
Method: Least Squares
Date: 03/29/18 Time: 12:52
Sample (adjusted): 2014M02 2017M12
Included observations: 47 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. SUN_X1 -0.438082 0.185161 -2.365951 0.0226
INFLASI_X2 -0.054766 0.023944 -2.287229 0.0272
SBSN_X3 0.502495 0.021313 23.57706 0.0000
C 3.861181 0.385983 10.00351 0.0000 R-squared 0.957391 Mean dependent var 6.040723
Adjusted R-squared 0.954418 S.D. dependent var 0.113912
S.E. of regression 0.024320 Akaike info criterion -4.513766
Sum squared resid 0.025433 Schwarz criterion -4.356307
Log likelihood 110.0735 Hannan-Quinn criter. -4.454513
F-statistic 322.0574 Durbin-Watson stat 1.700530
Prob(F-statistic) 0.000000
Lampiran 4
Hasil Uji Normalitas
0
2
4
6
8
10
12
14
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04
Series: Residuals
Sample 2014M02 2017M12
Observations 47
Mean 9.46e-17
Median 0.003054
Maximum 0.046848
Minimum -0.070316
Std. Dev. 0.023514
Skewness -0.707220
Kurtosis 3.786368
Jarque-Bera 5.128900
Probability 0.076962
115
Lampiran 5
Hasil Uji Multikolonearitas
Variance Inflation Factors
Date: 05/30/18 Time: 21:31
Sample: 2014M01 2017M12
Included observations: 47 Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF SUN_X1 0.034285 13787.64 1.238786
INFLASI_X2 0.000573 104.1240 1.501340
SBSN_X3 0.000454 1360.255 1.668330
C 0.148983 11838.72 NA
Lampiran 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.341841 Prob. F(9,37) 0.2497
Obs*R-squared 11.56557 Prob. Chi-Square(9) 0.2389
Scaled explained SS 13.48704 Prob. Chi-Square(9) 0.1418
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/30/18 Time: 21:32
Sample: 2014M02 2017M12
Included observations: 47 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.023010 1.398581 -0.731463 0.4691
SUN_X1^2 -0.294341 0.267043 -1.102221 0.2775
SUN_X1*INFLASI_X2 0.028213 0.049426 0.570816 0.5716
SUN_X1*SBSN_X3 0.068609 0.061848 1.109308 0.2745
SUN_X1 0.942175 1.190454 0.791442 0.4337
INFLASI_X2^2 -0.009317 0.004598 -2.026156 0.0500
INFLASI_X2*SBSN_X3 -0.004664 0.006607 -0.705815 0.4847
INFLASI_X2 -0.062553 0.104575 -0.598161 0.5534
SBSN_X3^2 -0.011311 0.005308 -2.131009 0.0398
SBSN_X3 -0.024024 0.101754 -0.236097 0.8147 R-squared 0.246076 Mean dependent var 0.000541
Adjusted R-squared 0.062689 S.D. dependent var 0.000913
S.E. of regression 0.000884 Akaike info criterion -11.03803
Sum squared resid 2.89E-05 Schwarz criterion -10.64438
Log likelihood 269.3937 Hannan-Quinn criter. -10.88990
116
F-statistic 1.341841 Durbin-Watson stat 2.241867
Prob(F-statistic) 0.249659
Lampiran 7
Hasil Uji Autokolerasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.158455 Prob. F(2,41) 0.3240
Obs*R-squared 2.513908 Prob. Chi-Square(2) 0.2845
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/30/18 Time: 21:33
Sample: 2014M02 2017M12
Included observations: 47
Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. SUN_X1 0.045861 0.187033 0.245202 0.8075
INFLASI_X2 0.010152 0.025090 0.404638 0.6878
SBSN_X3 -0.002118 0.021500 -0.098511 0.9220
C -0.074881 0.387704 -0.193139 0.8478
RESID(-1) 0.124694 0.156324 0.797669 0.4297
RESID(-2) 0.196860 0.163067 1.207234 0.2343 R-squared 0.053487 Mean dependent var 9.46E-17
Adjusted R-squared -0.061941 S.D. dependent var 0.023514
S.E. of regression 0.024231 Akaike info criterion -4.483631
Sum squared resid 0.024073 Schwarz criterion -4.247442
Log likelihood 111.3653 Hannan-Quinn criter. -4.394752
F-statistic 0.463382 Durbin-Watson stat 1.941745
Prob(F-statistic) 0.801149