sinergi perlindungan menyongsong implementasi … · 2019-02-21 · penumpang membeli tiket...
TRANSCRIPT
1
MENYONGSONG IMPLEMENTASI
KOORDINASI ANTAR PENYELENGGARA
JAMINAN YANG LEBIH BAIK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN
SINERGI PERLINDUNGAN
KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS
TUGAS POKOK JASA RAHARJA
UU 33 TAHUN 1964
PENUMPANG MEMBELI TIKET ANGKUTAN UMUM RESMI
IURAN WAJIB JASA RAHARJASUDAH TERCATAT DALAM TIKET
PERLINDUNGAN PENUMPANGANGKUTAN UMUM RESMI
SAMSAT
UU 34 TAHUN 1964
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR RESMI
MEMBAYAR SWDKLLJ BERSAMAAN DENGAN MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT
PERLINDUNGAN KEPADA PIHAK KETIGA DILUAR KENDARAAN
PENYEBAB KECELAKAAN
JASA RAHARJA SEBAGAI PENJAMIN PERTAMA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJAMIN UU No 33 & NO 34 TAHUN 1964
JASA RAHARJA SEBAGAI PENJAMIN PERTAMA KORBAN
LAKA LANTAS
1.KORBAN KECELAKAAN CUKUP DILAPORKAN KE KEPOLISIAN2.SELANJUTNYA KAMI YANG BEKERJA
KECELAKAAN LALU LINTAS MELAPOR KE KEPOLISIAN SINERGI KAMI YANGMELAYANI PASIEN
PENCAPAIAN KINERJA
RUMAH
SAKIT
Jumlah Rumah Sakit Yang Bekerja Sama
Dengan Jasa Raharja
1.601
Realisasi Rata Rata Kecepatan
Penyelesaian Korban MD
1,6hari
persen
Kontribusi pembayaran biaya
perawatan secara overbooking
(Korban Tidak Membayar di RS)
86
KENAIKAN NILAI JAMINAN BIAYA PERAWATAN
10 Juta 20 JutaSantunan Luka-Luka Santunan Luka-Luka
Santunan BaruBiaya Bantuan P3K : Rp 1.000.000,-Biaya Ambulans : Rp 500.000,-
“Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacad tetap akibat kecelakaan
yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1,
dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya
sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.”
Kutipan UU 34 tahun 1964, Pasal 4 ayat 1
PERJANJIAN KERJA SAMA PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
SEBAGAI PENJAMIN LANJUTAN SETELAH PLAFON JR HABIS BAGI PARA KARYAWAN PESERTA BPJS-TK KORBAN LAKA LANTAS PADA JAM KERJA
TASPEN
ASABRI
BPJS-TK
BPJSKESEHATAN
SEBAGAI PENJAMIN LANJUTAN SETELAH PLAFON JR HABIS BAGI PARA PNS PESERTA TASPEN KORBAN LAKA LANTAS PADA JAM KERJA
SEBAGAI PENJAMIN LANJUTAN SETELAH PLAFON JR HABIS BAGI TNI - POLRI KORBAN LAKA LANTAS PADA JAM KERJA
1. SEBAGAI PENJAMIN PERTAMA KORBAN LAKA LANTAS DILUAR JAMINAN JR (contoh: Kecelakaan Tunggal)
2. SEBAGAI PENJAMIN LANJUTAN KORBAN LAKA LANTAS PESERTA BPJS DAN TERJAMIN JR YANG MELAMPAUI PLAFON MAKSIMAL
SEBAGAI PENJAMIN PERTAMAKEPADA KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTASSESUAI UU 33 & 34
TAHUN 1964
Sinergi JR & BPJS Kesehatan
SebagaiPelaksana Jaminan Sosial
Kecelakan Lalu Lintas Jalan
UUD TAHUN 1945 (Perubahan ke-empat)
Pasal 34 Ayat 2"Negara mengembangkan sistim
jaminan sosial bagiseluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuaidengan martabat kemanusiaan”
Sebagaimana Pasal 25 Perpres 19 Tahun 2016yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 12 Tahun 2013
“Korban Laka Lantas tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan”Dan Pasal 27
“JR dan BPJS Kesehatan melakukan COB terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan”
Jasa Raharja sebagai Penjamin Pertama&
BPJS Kesehatan sebagai Penjamin Kedua
Jaminan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Ketetapan MPRS Tahun 1960
Dianggap perlu adanya pengelolaan dana kecelakaan lalu lintas jalan
1. UNDANG - UNDANG NOMOR 33 & 34 TAHUN 1964
2. PP NOMOR 17 & 18 TAHUN 1965
3. PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2018
4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN 15 & 16 TAHUN 2017
5. PERATURAN MENTERI KEUANGAN 141 TAHUN 2018
DASAR HUKUM PELAYANAN
JASA RAHARJA YANG BERKORELASI
DENGAN SINERGI BERSAMA BPJS
KESEHATAN
SISTEM INTEGRASI
JASA RAHARJA - RS - BPJS KESEHATAN
10
TINDAK LANJUT PENJAMINAN MELALUI
GADGET PETUGAS
RUMAH SAKIT DAN BPJS MENGUNDUH SURAT JAMINAN
SECARA ONLINE
APLIKASI VI-CLAIMBPJS KESEHATAN
KORBAN LAKA LANTAS PESERTA BPJS KESEHATANTERLAPOR DI KEPOLISIAN
DAN DIRAWAT DI RS
KORBAN KELUAR DARI RSTANPA MEMBAYAR
(JR MEMBAYAR SECARA OVEBOOKING)
TAGIHAN BIAYA RAWATANKORBAN LAKA PESERTA BPJS
YANG TERJAMIN JR
JASA RAHARJA MEMBAYAR BIAYA PERAWATAN KE RS DAN MENGINFORMASIKAN NOMINAL BIAYA
KE BPJS KESEHATAN MELALUI NOMOR SEP YANG DIENTRY PADA PROSES KEABSAHAN BERKAS
BIAYA PERAWATANTELAH DITERIMA RUMAH SAKIT
APABILA PLAFON JR 20 JT TELAH HABIS KORBAN MELANJUTKAN PERAWATAN
MENGGUNAKAN FASILITAS BPJS KESEHATAN
VERIFIKASI DENGAN IRSMSMAPPING DATA LAKA
UPLOAD SURAT JAMINAN
BPJS MENGETAHUI SISA PLAFON HABIS ATAU TIDAK MELALUIENTRY SEP KORBAN OLEH JR PADA SAAT BAYAR OVERBOOKING RS
RAWATLANJUTAN
IMPLEMENTASI JASA
RAHARJA DALAM
PERPRES 82 2018
TENTANG JAMINAN
KESEHATAN
Pasal 52 ayat (1) huruf D :Menjelaskan bahwa :Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh Program Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas. Dengan demikian, PT Jasa Raharja yang menjalankan program tersebut bertindak sebagai penjamin pertama (First Payer) sampai dengan batas maksimal sesuai yang ditentukan dalam PMK.
Pasal 53 Menjelaskan bahwa :PT Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu Penyelenggara Jaminan dapat berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan manfaat pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan dapat melakukan penagihan (reimbursement) dalam hal pelayanankesehatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang terjamin PT Jasa Raharja telahdibayar terlebih dahulu oleh BPJS Kesehatan.
Pasal 54 Menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
IMPLEMENTASI JASA RAHARJA DALAM PMK
141/PMK.02/2018 TENTANG KOORDINASI
PENYELENGGARA JAMINAN DALAM PEMBERIAN
MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa : PT Jasa Raharja memberikan surat jaminan kepada fasilitas kesehatan setelah adanyaLaporan Dugaan Kasus yang telah dibuktikan dengan Laporan Polisi atau instansiberwenang lainnya berdasarkan kriteria dan plafon jaminan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.Ayat (4) menjelaskan bahwa :Surat jaminan PT Jasa Raharja ditembuskan ke BPJS atau penjamin lainnya yang terkait.
Pasal 10PT Jasa Raharja menanggung biaya layanan kesehatan terhadap korban kecelakaan lalulintas berdasarkan surat jaminan yang diberikan kepada fasilitas kesehatan.
Pasal 11A. Ayat (1) menjelaskan bahwa :
• Penetapan status kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan Laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan bahwa : • Penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.• Penyesuaian ketentuan penjaminan didasarkan pada penetapan kasus kecelakaan.
C. Ayat (5) menjelaskan bahwa :• Penetapan status kecelakaan lalu lintas dan penetapan status akhir kasus tidak menghalangi pembayaran
pertanggungan biaya layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.• PT Jasa Raharja tetap melakukan pembayaran/memberi surat jaminan kepada fasilitas kesehatan untuk pertanggungan
biaya layanan kesehatan walaupun belum diterbitkan Laporan Kepolisian atau laporan dari instansi berwenang lainnya.• diharuskan melakukan pembayaran/memberi surat jaminan kepada fasilitas kesehatan untuk pertanggungan biaya
layanan kesehatan walaupun belum diterbitkan Laporan Kepolisian atau laporan dari instansi berwenang lainnya.• Sedangkan berdasarkan Pasal 10 disebutkan bahwa penetapan status kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan
Laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya.• Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan Nomor 18 tahun 1965 di Pasal 17 menyebutkan bahwa, untuk
pembuktian keabsahan terhadap kecelakaan lalu lintas dibuktikan dengan Laporan Polisi atau instansi berwenanglainnya.
D. Ayat (6) menjelaskan bahwa :Biaya yang dikeluarkan dalam penetapan status akhir kecelakaan (survey bersama, dll) dibebankan kepada penjamin.
IMPLEMENTASI JASA RAHARJA DALAM PMK 141/PMK.02/2018
TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARA JAMINAN DALAM
PEMBERIAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN