TUGAS INTERNSHIPRELOKASI PASAR PRMABANANSinergitas Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Upaya Membangun Sektor Keamanan Pasar Relokasi Prambanan

Disusun oleh :Adam Oktaviantoro (12/335617/SP/25297)Armanda Baika Afnan (12/335557/SP/25262)Yusuf Awaludin (12/328762/SP/25137)

Jurusan Manajemen dan Kebijakan PublikFakultas Ilmu sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Gadjah Mada2014

BAB 1PendahuluanI. Latar Belakang Konsep dari adanya pasar pada saat ini sudah menjelma menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendasar dari setiap masyarakat khusunya masyarakat Indonesia. Urgensi adanya pasar di antara kehidupan masyarakat adalah demi memenuhi hasrat kebutuhan dan keinginan dari seluruh umat manusia yang tiada hentinya. Pasar menurut Philip Kotler yakni terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.[footnoteRef:1] Sehingga pasar sebagai kebutuhan mendasar dari manusia sangat tidak diragukan. Sedangkan menurut DJ. Subroto, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran, dimana transaksi jual beli terjadi setelah ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran (Subroto, 2004:2).[footnoteRef:2] Sehingga pasar juga dapat diartikan konsep yang paling dewasa dimana manusia dapat berinteraksi dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan sosialnya saja, bahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar seperti sandang, pangan, dan papan. [1: Kotler, Philip. 1997. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall; p: 12] [2: Subroto, D.J, dkk. 2004. Pengetahuan Sosial Ekonomi. Bumi Aksara, Jakarta; p: 2]

Negara ini memiliki kondisi masyarakat dengan struktur ekonomi menengah kebawah lebih besar daripada masyarakat menengah keatas. Sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat akan lebih tertarik untuk pergi ke pasar tradisional ketimbang pasar modern. Secara umum, perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern adalah dimana ketika pembeli pasar tradisional dapat menekan / menawar harga melalui negosisasi dari pembeli dan penjual, sementara pasar tradisional tidak. Sehingga dengan adanya pasar tradisional, masyarakat Indonesia akan sangat terbantu dalam hal memenuhi kebutuhannya. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih leluasa untuk menekan harga sesuai dengan daya beli yang dimilikinya namun sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh penjual, khususnya pedagan pasar tradisional.Keamanan pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting dari terselenggaranya pasar. Adanya rasa aman sendiri dapat mendorong para penjual maupun pembeli untuk melaksanakan segala kegiatan perdagangan yang ada di pasar tersebut. Menurut UU No 25 tahun 2009 pasal 5 ayat 3c pelayanan keamanan dan pelayanan pasar merupakan pelayanan jasa publik. Sedangkan pelayanan jasa publik dan barang publik menurut (Ratminto & Winarsih, 2005: 5) pada prnsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun disisi lain, keamanan dapat dilihat sebagai barang publik yang mampu disediakan oleh pihak non-pemerintah, ketika pengguna jasa memiliki kedasaran penuh untuk membiayai seorang atau sekelompok yang dianggap memiliki willingness to pay menyediakan jasa keamanan itu sendiri, sebagai contoh jasa satpam. Jadi pelayanan jasa keamanan dapat disediakan melalui adanya collective action dari penyedia jasa publik yang diantaranya adalah kelompok masyarakat atau pemerintah.Pasar tradisional yang akan dikaji mengenai tingkat keamanannya adalah Pasar Prambanan. Pasar Prambanan merupakan salah satu pasar potensial di Kabupaten Sleman, pada saat ini jumlah pedagang mencapai 2.100 pedagang dengan konsentrasi sebagai pasar umum, pasar borongan sayur mayur dan pasar unggas. Terletak di pintu masuk ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari sisi timur dengan akses jalan raya negara antara Yogyakarta Surakarta. Pasar Prambanan terletak dalam komplek perkotaan Kecamatan Prambanan yang berdekatan dengan sub terminal, Kantor Kecamatan dan perkantoran lainnya, Kawasan Wisata Candi Prambanan. Letaknya yang strategis yaitu di Jalan Jogja-Solo dan Piyungan membuat pasar ini cukup terkenal khususnya dikalangan warga Kalasan, Sleman.[footnoteRef:3] [3: http://dinaspasar.slemankab.go.id/sosialisasi-persiapan-pembangunan-pasar-prambanan/]

Walaupun letaknya sudah strategis, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan pemindahan sementara pedagang Pasar Prambanan ke Dusun Pelemsari, Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta. Pemerintah Sleman menyediakan lahan seluas 26.300 meter2 untuk merelokasi sementara 2.100 pedagang Pasar Prambanan. Pemindahan pedagang sementara ini karena akan dilakukanya renovasi Pasar Prambanan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pasar. Letak relokasi sementara Pasar Prambanan berada 2 km dari lokasi awal pasar. Lokasi pasar sementara dibangun diatas lahan yang dahulu merupakan persawahan. Sehingga disekitar area pasar masih banyak dijumpai lahan persawahan dan lahan kosong. Dengan demikian secara fisik kondisi dilapangan, pasar sementara ini cukup terbuka. Selain itu, tidak ada pagar dan gerbang untuk melindungi kios para pedagang. Kondisi ini jelas lebih terbuka jika dibandingkan dengan lokasi pasar sebelum direlokasi. Disamping itu, jumlah petugas keamanan yang disediakan oleh dinas pasar tidak sebanding dengan luas area pasar dan jumlah pedagang pasar yang mencapai 2.100 pedagang. Hal ini menyebabkan pasar sementara rawan dalam hal keamanan. Salah satu kasus keamanan yang terjadi adalah pencurian. Berikut ini adalah penggalan kasus dari rendahnya tingkat keamanan Pasar Prambanan:.........Rinciannya ada 26 item rokok, jumlah total ada sekira 1.800 bungkus rokok. Kalau hitungan kerugian lebih dari Rp24 juta. Sepertinya cuma rokok, barang yang lain tidak diambil. Rokok yang harganya murah juga engak diambil," kata Sartana yang juga sebagai penaseiat paguyuban pedangan di Kios Pasar Prambanan.Sartana mengaku, keamanan di pasar tersebut tidak optimal. Ada lima orang penjaga malam dari Dinas Pasar Pemkab Sleman, tetapi jika pagi menarik retribusi. Selain itu, tidak ada pagar yang menutup kompleks pasar relokasi. "Bayangin saja, jumlah pedagang di sini ada 1.310 orang. Untuk komplek sisi timur sini, termasuk kios saya ini jumlahnya ada 720 kios, sisanya di barat jalan. Kami sebenarnya sudah was-was karena terbuka, di tengah area persawahan," urainya.Adanya kasus pencurian ini, kata Sartana, pihaknya melalui paguyuban akan menggerakan iuran para pedagang untuk membayar orang yang benar-benar bertugas sebagai keamanan, sebab kekawatiran kasus pencurian itu terulang..........[footnoteRef:4] [4: http://news.okezone.com/read/2014/08/22/510/1028432/pencuri-gasak-1-800-bungkus-rokok-dari-kios-pedagang-pasar]

Dari kutipan berita di atas, dapat dijelaskan bahwa permaslahan mengenai keamanan dalam suatu ruang publik bernama pasar dapat dijelaskan bahwa sektor keamanan merupakan salah satu sektor yang esensial untuk segera diselesaikan. Penelitian ini akan mengulas tentang bagaimana menstabilkan keamanan di Pasar Prambanan setelah direlokasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan output berupa alternatif-alternatif rekomendasi kebijakan dalam mengupayakan stabilitas keamanan oleh pemerintah daerah sekaligus dengan mendorong adanya collective action yang dilakukan oleh masyarakat yang terlibat langsung atas terselenggaranya pasar, khususnya Pasar Prambanan.

II. Rumusan MasalahDari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu:Bagaimana sinergi antara pemerintah dengan pihak non pemerintah dalam menjamin terciptanya keamanan di linkungan Pasar Prambanan Pelemsari?

III. Tujuan Penelitian Mengetahui sinergitas antara pemerintah dengan pihak non pemerintah dalam menjamin terciptanya keamanan di lingkungan Pasar Prambanan Pelemsari.

IV. Manfaat Penelitian1. Bagi peneliti a. Dapat meningkatkan awareness dalam menelisik permasalahan-permasalahan publik yang terjadi di lingkungan sekitar.b. Dapat menjadi pengalaman penelitian yang berarti untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi skripsi / tugas akhir.c. Dapat melatih kepekaan dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi pemerintah Dapat membantu pemerintah dalam memberikan alternatif-alternatf kebijakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan relokasi pasar tradisional.

3. Bagi Pengelola, Pedagang, Petugas, dan Pembeli Pasar (Non-pemrintah)a. Dapat meningkatakan awarness terhadap keamanan pasar sebagai barang public yang harus diperhatikanb. Sebagai acuan untuk berkinerja lebih baik dalam menjaga keamanan pasar.c. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi para pengguna pasar.

BAB 2Landasan TeoriV. Dasar Pemikiran 1. Keamanan dan ketertiban Salah satu poin dalam Permen no.20 tahun 2012 Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat. Dari poin ini menunjukkan bahwa keamanan menjadi isu yang penting untuk dikelola. Permen no.20 tahun 2012 juga mengatur tentang adanya pos keamanan yang terdapat pada pasal 9. Masih dalam permen yang sama, pada pasal 10 pemerintah mengatur adanya sistem keamanan dan ketertiban.

2. Pasar tradisionalPasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa kios, toko, los dan tenda, dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar. Menurut Permen Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 4, Pasar dapat dikategorikan menjadi Pasar Tradisional jika memiliki beberapa Kriteria antara lain:a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;b. transaksi dilakukan secara tawar menawar; c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dand. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

3. Collaborative governance Menurut Ansell dan Gash (2008: 3) collaborative governance adalah pengaturan pengendali yang mana satu atau lebih lembaga publik dan stakeholders non-negara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi consensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik. Definisi ini menekankan enam kriteria penting, antara lain:1. Terdapat publik, private, masyarakat.2. Aktor non-state ikut berpartisipasi3. Pendapatan Meningkat4. Berkembangnya Infrastruktur5. Resmi terorganisir dan bertemu secara kolektif.6. Keputusan dari konsensus (bahkan jika kesepakatan tidak tercapai dalam praktek); dan7. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik.

4. Collective ActionAksi kolektif diartikan sebagai suatu aksi yang dilakukan sekelompok individu, baik secara langsung maupun melalui suatu organisasi, untuk mencapai kepentingan bersama (Marshal, 1998)[footnoteRef:5]. Kelompok dapat terbentuk sendiri secara sukarela maupun dibangun oleh institusi-institusi eksternal, baik formal maupun tidak formal. Aksi kolektif akan timbul bila dalam mencapai satu tujuan perlu kontribusi lebih dari satu individu (Ostorm, 2004)[footnoteRef:6]. [5: Marshal, G. 1998. A Dictionary of Sociology. Oxford University Press, New York dalam Siagian, Yuliana L. 2007. Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat Atas Lahan.Centre for International Research (CIFOR), Bogor] [6: Ostorm, E. 2004. Understanding Collective Action. In; Meinen-Dick, R.S. and Di Gregorio, M. Collective Action and Poverty Rights for Sustainable Development. Brief 2 of 16. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington D.C. dalam Siagian, Yuliana L. 2007. Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat Atas Lahan.Centre for International Research (CIFOR), Bogor]

5. Public GoodsMenurut Gaye Yilmaz (2005), sifat publik dari sebuah barang atau jasa merujuk pada persoalan cara barang atau jasa tersebut diberikan (delivered) kepada masyarakat. Penilaian terhadap sifat publik atau privat dari sebuah barang maupun jasa tidak bisa dinilai semata-mata berdasarkan apakah ia dapat diperdagangkan atau tidak. Menurut Yilmaz, sesuatu disebut sebagai public goods ketika negara memiliki peran utama dalam proses pengadaan maupun penyalurannya sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Di sini, negara meyakini bahwa ia merupakan kebutuhan bersama. Dalam dunia nyata jarang sekali barang yang bersifat publik atau privat 100%, kebanyakan bersifat publik semu dengan derajad kesemuan yang berbeda-beda[footnoteRef:7]. [7: Yilmaz, Gaye. 2005. A Conceptual Approach and Alternative On Public Goods. Speech at the International ppg-Meeting Left Politics of Public Goods in Berlin at the Rosa-Luxemburg-Foundation, December 16th 2005]

BAB 3Metode Penelitian3.1 Metode PenelitianDalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sehingga merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa ciri yang melatarbelakangi penulis untuk memilih metode ini. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-ganda. Kedua pandangan subyektif peneliti diletakkan terhadap yang diteliti, dengan mencoba memahami dan menelaah pandangan, tanggapan dan respon dari para informan, serta dari telaah berbagai sumber berkenaan.

3.2 Instrumen PenelitianDalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri[footnoteRef:8]. Nasution (1988) menyatakan :Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.[footnoteRef:9] [8: Soegiyono,2010,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,Bandung:Penerbit Alfabeta] [9: Nasution, 1998, Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif. Bandung. Tarsito]

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini juga menjadi instrumen utama sebagai instrumen yang dinamis dan hidup sehingga dapat mengamati dan memperhatikan dinamika-dinamika yang terjadi dalam proses penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang sangat urgent di dalam suatu penelitian karena menentukan bagaimana suatu data dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dikatakan sebagai dasar ilmu pengetahuan karena dalam observasi dilakukan pengamatan-pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian[footnoteRef:10]. Dalam penelitian relokasi Pasar Prambanan ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati kondisi keamanan Pasar Prambanan yang direlokasi dan Pasar Prambanan yang lama. Sedangkan wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pasar Sleman, Petugas keamanan Pasar Prambanan dan beberapa pedagang Pasar Prambanan. [10: Nasution, 1998, Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif. Bandung. Tarsito]

BAB 4Pembahasan

Sektor keamanan merupakan sektor yang sangat vital bagi terciptanya ruang publik seperti pasar pada umumnya. Untuk itu tingginya tingkat keamanan dalam suatu ruang publik, layaknya pasar, juga merupakan nilai plus tersendiri bagi calon pembeli untuk rela datang ke pasar. Kalaupun keamanan merupakan public goods yang sifatnya abstrak, para pembeli tetap dapat merasakannya. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari sektor keamanan itu sendiri, dibutuhkan upaya bersama dari seluruh entitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang ada di ruang publik tersebut. Selain itu pemerintah daerah beserta aparat-aparat yang berwenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban harus mengintervensi upaya masyarakat dalam menjaga keamanan ruang publik tersebut.Pasar tradisional yang juga merupakan ruang publik memiliki berbagai stakeholders yang terlibat dalam menjaga keamanan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara Pasar Tradisional Beringharjo dengan Pasar Modern seperti Malioboro Mall. Kalaupun lokasi antar keduanya cukup dekat, perbandingan jumlah pembeli yang menjajakan uangnya untuk sekedar belanja kebutuhan sehari-hari di pasar-pasar tersebut memiliki perbandingan jumlah yang cukup besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi kuantitas pembeli tersebut adalah sektor keamanan. Sehingga keamanan merupakan hal yang perlu diberi perhatian lebih dalam suatu ruang publik. Layaknya Pasar Prambaman yang juga merupakan pasar tradisional yang dimiliki Kabupaten Sleman.Pasar Prambaman dulunya merupakan salah satu pasar tradisional utama selain enam pasar tradisional terbesar di Kabupaten Sleman, seperti Pasar Sleman, Pasar Tempel, Pasar Pakem, Pasar Godean, dan Pasar Gamping. Pasar ini termasuk pasar besar karena aksesibilitas dan aktivitas perdagangan yang dianggap cukup tinggi. Aksesibilitas tinggi yang dimaksud adalah Pasar Prambanan terletak di Jalan Solo yang merupakan arus lalu lintas antar provinsi yang cukup padat, sehingga orang-orang dari wilayah manapun dimudahkan untuk berbelanja maupun berjualan di tempat ini. Selain itu, aktivitas perdagangan dianggap tinggi karena pasar ini melakukan aktivitas jual-beli selama 24 jam. Namun pada tahun 2006, Pasar Prambanan terkena dampak dari bencana gempa bumi yang menyebabkan patahnya struktur bangunan pasar. Untuk itu, pasar sudah semestinya harus direnovasi agar tidak mengganggu keamanan masyarakat di Pasar Prambanan. Pasar Prambanan kemudian disetujui untuk direnovasi pada tahun 2008 dan direncanakan berakhir pada tahun 2016.Untuk itu, demi menjaga lapangan pekerjaan bagi para pedagang dan pengelola pasar, Pemda Kabupaten Sleman telah menyediakan lokasi pasar sementara di desa Pelemsari. Seluruh warga pasar seperti pedagang yang berjumlah 2018 pedagang, pengelola parkir, pengelola Toilet Umum, dan Penjaga Keamanan Pasar juga ikut dipindahkan ke pasar relokasi tersebut. Jarak antara pasar yang sedang direnovasi dengan pasar relokasi juga terhitung cukup dekat, yakni sekitar dua kilometer. Namun dekatnya letak pasar relokasi dengan pasar renovasi tersebut sangat mempengaruhi kondisi geografis lokasi pasar. Pasar yang dulunya terhitung sangat dekat dengan pusat keramaian dipindah ke lokasi yang sangat terbuka. Dibagian timur pasar hanya terdapat pembatas alumunium antara pasar dengan sawah atau lahan kosong. Di sisi barat tidak terdapat sekat pembatas sama sekali yang digunakan untuk membatasi pasar dengan ladang tebu milik warga. Sehingga, tentu saja dengan direlokasinya Pasar Prambanan juga berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban pasar.Berikut ini adalah analisis yang telah dilakukan dalam melihat upaya pemerintah dan non-pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban Pasar Prambanan:1. Upaya PemerintahPemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini adalah Dinas Pasar telah mengupayakan keamanan dan ketertiban di Pasar Prambanan. Dengan dikeluarkannya Perda No. 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sarana pengamanan adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di pasar, antara lain pos keamanan, alat pemadam kebakaran, pintu/pagar berkunci, maka Dinas Pasar telah mengamini bahwa keamanan dan ketertiban pasar merupakan sektor penting yang harus diperhatikan. Pemerintah juga telah mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan Keamanan Pasar. SOP tersebut dapat dikatakan cukup lengkap karena telah menjelaskan pembagian wewenang dan tugas bagi petugas keamanan, pemadam kebakaran, Kepala UPT, Aparat Kepolisian, dan sebagainya. Selain itu SOP yang ada juga telah menyediakan standar tentang pembukuan oleh petugas keamanan. Pada akhirnya Dinas Pasar wajib menyiapkan berbagai sarana pengamanan termasuk dengan personil penjaga keamanan pasar. Jumlah petugas keamanan dari Pasar Prambanan berjumlah sembilan orang, dengan pembagian tujuh orang merupakan personil keamanan pasar yang lama dan dua orang merupakan personil keamanan baru yang direkrut dari warga sekitar. Petugas dari warga sekitar dibutuhkan agar petugas yang baru dapat mengenali warga sekitar ketika berbuat hal yang tidak diinginkan. Jam kerja petugas pun sudah ditentukan, dengan sistem shift atau bergilir. Sistem shift tersebut dijelaskan dengan tabel berikut ini:Petugas KeamananPagi Sore (07.00 16.00)Sore Pagi (17.00 06.00)

Petugas Lama yang bekerjaLima OrangEmpat Orang

Petugas Lama yang liburDua PersonilTiga Personil

Petugas dari warga setempatTidak adaDua Personil

Petugas Lama juga telah membagi hari di setiap minggunya dengan minimal libur dua kali shift dalam seminggu. Dalam urusan pergantian menjaga tersebut, para petugas secara mandiri telah membuat kesepakatan bersama-sama. Namun dalam hal pembagian shift kerja, petugas dari kampung tidak memiliki waktu libur dan setiap shift malam mereka bekerja setiap hari. Selain itu, petugas keamanan tambahan yang berasal dari warga sekitar ternyata juga diberi insentif oleh pemerintah yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sleman sebagai pegawai honorer.SOP yang digunakan masih menggunakan SOP yang sama meskipun pasar telah berpindah tempat. Sehingga Standar Operasional Pelayanan (SOP) petugas keamanan tidak menimbang aspek lapangan. Padahal, ketika dilihat kenampakan pasar yang sangat terbuka, tentunya akan lebih baik ketika SOP penjaga keamanan pasar juga memperhatikan kondisi pasar yang sebenarnya. Hal tersebut juga diakui oleh Kepala Dinas Pasar jika lokasi pasar relokasi kurang strategis, khususnya dalam hal keamanan. Strategis atau tidaknya sebuah lokasi pasar, aspek keamanan tetap menjadi isu yang pentig untuk dikelola, utamanya oleh pemerintah. Untuk keamanan pasar dari tindak kriminalitas sendiri, petugas keamanan pasar belum melakukan koordinasi sama sekali dengan pihak kepolisian setempat. Namun, dari pihak polsek sendiri sempat melakukan patrol kecil untuk melihat kondisi pasar relokasi.Selain itu, pada kenyataannya, tidak semua hal telah disiapkan dengan baik oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman. Salah satu kasus yang ditemukan adalah kurang tersedianya alat pemadam kebakaran tidak terlihat ditiap sudut Pasar Prambanan, Handy Talky (HT) yang tersedia hanya sepasang, dan bahkan tidak tersedianya pos keamanan sendiri bagi petugas keamanan pasar. Tidak tersedianya pos keamanan sendiri yang dimaksud adalah petugas keamanan menggunakan kantor pasar sebagai pos keamanan, namun tetap saja tidak sesuai standar yang ada. Selain itu, pemerintah juga tidak menyediakan rolling door pada kios atau los di pasar relokasi.2. Upaya Pihak Non-PemerintahUpaya Non-pemerintah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pedagang maupun orang lain yang menggantukan nasibnya pada Pasar Prambanan, dalam hal ini adalah sektor keamanan. Pihak Non-pemerintah yang dimaksud disini kemudian dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Paguyuban dan Pedagang Non-paguyuban Pasar Prambanan. Pedagang Paguyuban merupakan pedagang yang termasuk dalam suatu kelompok / organisasi yang secara mayoritas terdiri dari pedagang-pedagang yang memiliki kios dan los. Rata-rata pedagang paguyuban menjual pakaian dan barang-barang sembako. Pedagang paguyuban juga merupakan pedagang dengan strata ekonomi yang cukup tinggi di Pasar Prambanan. Sedangkan Pedagang Non-paguyuban merupakan pedagang yang tidak tergabung dalam kelompok / organisasi pedagang Pasar Prambanan yang secara mayoritas merupakan pedagang tlasaran. Rata-rata Pedagang Non-paguyuban adalah pedagang yang menjual makanan dan sayur-mayur. Sebaliknya dengan Pedagang Paguyuban, Pedagang Non-paguyuban merupakan dengan strata ekonomi yang rendah. Sesungguhnya, dengan adanya paguyuban tersebut, para pedagang lebih mudah untuk mendapatkan arus informasi dan menjadi aspirasi tersendiri bagi pedagang Pasar Prambanan. Namun, kurang terbukanya pihak pengurus paguyuban sendiri ternyata tidak bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang seharusnya dapat diwadahi oleh paguyuban. Seperti halnya dengan keluh kesah pedagang setelah direlokasi, keinginan dari pedagang tlasaran, dan sebagainya.Dengan tingkatan sosial ekonomi yang lebih tinggi, tentunya Pedagang Paguyuban lebih aware terhadap isu-isu keamanan pasar. Sehingga Pedagang Paguyuban juga telah mengupayakan terciptanya keamanan. Keberadaan CCTV dan rolling door di pasar relokasi merupakan inisiatif dari para pedagang pasar. Inisiasi pembelian ini dilakukan oleh kelompok Pedagang Paguyuban secara kolektif. Paguyuban Pedagang Pasar Prambanan berinisiatif membeli CCTV dan rolling door dengan menghimpun iuran dari anggota paguyuban yang juga merupakan pedagang. Namun hanya beberapa pedagang saja (yang memiliki strata ekonomi tinggi) yang berkontribusi dalam pengadaan CCTV dan rolling door ini. Namun dari pihak paguyuban tidak melapor terlebih dahulu kepada pihak Dinas Pasar. Setelah pengadaan CCTV dan rolling door selesai, kemudian pihak paguyuban melapor kepada pihak dinas pasar. Sehingga dapat dinyatakan belum ada koordinasi yang baik antara Pedagang Paguyuban dengan pihak pemerintah, khususnya Dinas Pasar. Selain itu, Pihak paguyuban sebetulnya tidak menjamin keseluruhan pedagang pasar. Pedagang paguyuban hanya menjamin beberapa pedagang yang ikut menjadi anggota paguyuban saja.Adanya rolling door merupakan salah satu proyek besar yang berhasil diinisiasi oleh kelompok Pedagang Paguyuban kepada pedagang-pedagang yang memiliki kios / los. Namun, penggunaan kata proyek disini dapat diartikan negatif karena biaya yang dikeluarkan pihak Paguyuban tidak secara transparan disebarkan kepada anggota Pedagang Paguyuban. Anggota Pedagang Paguyuban hanya diminta iuran saja yang selebihnya digunakan untuk membayar cicilan pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Terbukti bahwa seluruh kios / los pedagang Pasar Prambanan yang direlokasi telah terdapat rolling door agar dapat meningkatkan rasa aman para pedagang pasar yang memiliki kios / los. Jumlah CCTV sendiri menurut penasihat paguyuban berjumlah 16, namun kenyataannya hanya ada 9. Namun, karena minim koordinasi dengan petugas keamanan, ruang kontrol dari CCTV tidak diserahkan kepada petugas keamanan. Bahkan petugas keamanan tidak memiliki akses terhadap CCTV tersebut. Sehingga, monitoring CCTV hanya berkutat kepada pengurus Pedagang Paguyuban yang memiliki akses.Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pedagang Non-paguyuban tidak lebih hanya sebatas dengan membangun modal sosial satu sama lain antar pedagang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya modal dan aksesibilitas yang dimiliki oleh tiap-tiap pedagang Non-paguyuban dalam menjamin amannya aktivitas perdagangan mereka. Manfaat dari modal sosial tersebut hanya terbatas pada kepercayaan pedagang satu sama lain ketika salah satu pedagang hendak meninggalkan barang-barang dagangannya. Kemudian pedagang lain di dekatnya dapat menjaga barang dagangan pedagang yang meninggalkan tempat berjualannya. Bahkan pedagang yang menjaga tersebut dapat ditemui juga menjualkan barang dagangan pedagang yang pergi.Dari kedua upaya dari stakeholders yang berbeda tersebut, baik pemerintah maupun non-pemerintah, pada intinya telah menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban memang menjadi sektor yang sangat penting bagi aktivitas perdagangan di Pasar Prambanan. Namun, sektor keamanan dalam Pasar Prambanan ternyata dibuat menjadi alat politik yang cukup bengis oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Isu ini menjadi topik yang menarik karena sebenarnya berangkat dari berita kasus pencurian yang terjadi di Pasar Prambanan. Namun terdapat kejanggalan dalam kasus pencurian tersebut. Kasus tersebut ternyata merupakan sabotase dari pihak pengurus Pedagang Paguyuban, agar Dinas Pasar menambah alokasi anggaran keamanan untuk Pasar Prambanan. Selain itu, dengan adanya sabotase kasus pencurian ini ternyata juga menyebabkan meningkatnya kekhawatiran pedagang lain tentang rendahnya keamanan di pasar relokasi ini.Pasar yang diasumsikan oleh Dinas Pasar aktif melaksanakan kegiatan jual-beli selama 24 jam, pada kenyataannya hanya aktif pada jam 03.00 WIB hingga 10.00 WIB. Pedagang yang berjualan hingga larut dini hari hanya berjumlah satu sampai dua pedagang sayuran yang memang dibeli oleh penjual grosiran. Sehingga terdapat komunikasi yang buruk antara Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pasar Prambanan dengan pihak Dinas Pasar. Hal tersebut bisa saja berdampak buruk pada instruksi yang diamanahkan oleh Dinas Pasar kepada Penjaga Pasar Prambanan karena pihak Dinas Pasar tidak mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan.Bentuk sinergtas dari tiap-tiap stakeholders dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban pasar dapat menjadi pukulan yang besar bagi beberapa pihak. Hal tersebut disebabkan karena upaya Colaborative Governance disini sebenarnya juga sudah cukup dapat dimaknai dengan baik oleh para stakeholders yang terkait, namun pada kenyataannya ideologi pasar (dalam artian keuntungan yang sebesar-besarnya) telah merasuki beberapa pedagang yang kurang bertanggungjawab terhadap permasalahan bersama, khususnya isu keamanan. Sehingga dapat dinyatakan upaya sinergitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan Non-pemerintah melalui sudut pandang collaborative governance dapat dihancurkan dengan aksi kolektif dari beberapa pihak yang tidak mengamini nilai-nilai kepublikan, khususnya rasa aman, yang ada di ruang publik seperti Pasar Prambanan.BAB 5Kesimpulan dan Saran5.1 KesimpulanUpaya sinergitas dalam sektor keamanan sampai saat ini merupakan bahasan yang sangat menarik bahkan dalam tataran global. Banyak negara-negara yang bersatu dan membentuk suatu konsensus bersama dalam kaitannya dengan menjaga keamanan dan ketertiban yang di seluruh dunia, khususnya dalam hal perdagangan. Contoh best practice dengan ruang lingkup kecil layaknya di Pasar Prambanan relokasi ini menjadi cerminan bahwa belum adanya kesadaran yang tiggi dari tiap-tiap stakeholders dalam menjamin keamanan dalam aktivitas perdagangan yang ada. Rendahnya kesadaran tersebut dapat dilihat melalui kurang responsifnya pemerintah (dalam hal ini Dinas Pasar) dalam menjangkau segala kebutuhan pedagang dan menaati aturan yang ada serta kelompok pedagang yang seharusnya dapat menjadi akses yang menjamin keamanan justru lebih mementingkan hajat hidupnya sendiri-sendiri.Kelompok pedagang yang dianggap minoritas justru memiliki aksi kolektif lebih baik dalam menjaga kepercayaan masing-masing pedagang dalam hal terciptanya keamanan di Pasar Prambanan. Sehingga perlu adanya kesadaran yang lebih dari sekedar pemahaman dari tiap-tiap pihak bahwa rasa aman itu penting, melainkan perlu diciptakan konsensus dari seluruh entitas Pasar Prambanan dalam menjamin keamanan dan ketertiban di Pasar Prambanan. Pada akhirnya sinergitas dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dapat terjadi ketika pemahaman mengenai nilai-nilai publik seiperti rasa aman lebih dipahami dan didasar dengan asas kepercayaan, transparan, responsif, dan apolitis.5.2 SaranDalam menunjang upaya menjaga keamanan oleh tiap-tiap stakeholders pertama-tama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran bahwa keamanan pasar itu merupakan hal mutlak yang tidak dapat disabotase oleh berbagai macam pihak, termasuk pihak-pihak yang ingin memanfaatkan isu keamanan untuk kepentingan dirinya sendiri. Salah satu bentuk praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan kampanye sosial tentang kerugian-kerugian yang dialami ketika isu keamanan dikesampingkan oleh semua pihak. Setelah itu, membuat jaringan dan konsensus yang baru dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah dengan struktur di dalamnya. Struktur baru tersebut berarti seluruh pedagang lebih diartikan sebagai pelaku dan subyek dalam menjaga rasa aman, sehingga pemerintah dalam hal ini mengetahui batas-batas intervensi dalam hal menjaga keamanan Pasar Prambanan. Pada akhirnya, setelah semua hal tersebut telah dilakukan, pihak pemerintah dan non-pemerintah kemudian saling memberikan kepercayaan satu sama lain dengan asas check and balance dalam artian dapat memonitoring satu sama lain jika terjadi kejanggalan dalam kaitannya dengan penjagaan keamanan.

Daftar PustakaAnsell, Chris; Gash, Alison. Journal of Public Administration Research & Theory, Collaborative Governance in Theory and Practice. Oct2008, Vol. 18 Issue 4, p543-571. 29p.Kategori Pasar Tradisional dikutip dari Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 4Kotler, Philip. 1997. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall; p: 12Marshal, G. 1998. A Dictionary of Sociology. Oxford University Press, New York dalam Siagian, Yuliana L. 2007. Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat Atas Lahan.Centre for International Research (CIFOR), BogorOstorm, E. 2004. Understanding Collective Action. In; Meinen-Dick, R.S. and Di Gregorio, M. Collective Action and Poverty Rights for Sustainable Development. Brief 2 of 16. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington D.C. dalam Siagian, Yuliana L. 2007. Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat Atas Lahan.Centre for International Research (CIFOR), BogorPengertian pelayanan publik dikutip dari Undang-Undang No 25 tahun 2009 pasal 5 ayat 3cPeraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. (2005). Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar; p: 5Subroto, D.J, dkk. 2004. Pengetahuan Sosial Ekonomi. Bumi Aksara, Jakarta; p: 2Suyanto, dan Nurhadi. 2004. Ekonomi untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga; p: 8Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dikutip dari Peraturan Menteri No.20 tahun 2012 Pasal 2Yilmaz, Gaye. 2005. A Conceptual Approach and Alternative On Public Goods. Speech at the International ppg-Meeting Left Politics of Public Goods in Berlin at the Rosa-Luxemburg-Foundation, December 16th 2005http://dinaspasar.slemankab.go.id/sosialisasi-persiapan-pembangunan-pasar-prambanan/ diakses pada tanggal 8-11-2014http://news.okezone.com/read/2014/08/22/510/1028432/pencuri-gasak-1-800-bungkus-rokok-dari-kios-pedagang-pasar diakses pada tanggal 8-11-2014LampiranInterview guide1. Kepala Kantor Pasar: Selama ini, bagaimana upaya Kantor Pasar dalam menciptakan keamanan di pasar-pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sleman? Apakah Dinas Pasar Kabupaten Sleman mengetahui adanya kasus-kasus yang membuktikan rendahnya keamanan di Pasar Prambanan Pelemsari? Bagaimana kondisi keamanan Pasar Prambanan sebelum direlokasi? Apakah terdapat kasus-kasus keamanan sebelumnya? Adakah pos keamanan di lingkungan pasar? Apakah pos keamanan di gunakan sebagaimana mestinya? Apakah pernah terjadi kasus pencurian selama berada di pasar relokasi? Jika pernah, berapa jumlah kasus pencurian terjadi?

2. Pedagang Pasar Prambanan: Bagaimana kondisi keamanan Pasar Prambanan sebelumnya yang dirasakan pedagang? Bagaimana kualitas petugas keamanan dalam menunjang stabilitas keamanan di Pasar Prambanan? Apakah kondisi keamanan Pasar Prambanan saat ini dirasa dapat menunjang perdagangan oleh para pedagang? Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sleman (Dinas / Kantor Pasar) dalam menunjang stabilitas keamanan di Pasar Prambanan? Apakah pernah terjadi kasus pencurian selama berada di pasar relokasi? Jika pernah, berapa jumlah kasus pencurian terjadi?

3. Petugas keamanan: Bagaimana proses rekrutmen petugas keamanan? Berapa petugas yang dibutuhkan dari prasyarat yang ada? Adakah pos keamanan di lingkungan pasar? Jika ada, bagaimana fasilitas yang terdapat di pos keamanan dalam menunjang kemanan di Pasar Prambanan? Apakah pos keamanan dapat dimanfaatkan dalam menunjang keamanan? Bagaimana mekanisme pengamanan pasar yang diterapkan oleh petugas keamanan Pasar Prambanan? Aplakah petugas keamanan yang berjaga setiap harinya dirasa dapat menunjang keamanan dengan mekanisme yang telah diterapkan ?

4. Pembeli pasar prambanan: Apakah kondisi keamanan Pasar Prambanan saat ini dirasa dapat menunjang perdagangan oleh para pembeli? Bagaimana kondisi petugas keamanan bertugas Pasar Prambanan di setiap harinya? Apakah fasilitas-fasilitas keamanan yang ada dirasa dapat menunjang stabilitas keamanan Pasar Prambanan?