singkronisasi rpjm pusat dan daerah serta aahan kebijakan untuk rpjmd provinsi papua 2013-2018

SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK

RPJMD PROVINSI PAPUA 2013-2018

Oleh:

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Disampaikan dalam acara:

Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018

Jayapura, 12 September 2013

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KERANGKA PAPARAN

RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025

Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan

pembangunan

Kerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan, 2015-2019

Isu-isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 dalam Kerangka Kesinambungan Perencanaan Pembangunan

Akselerasi Pembangunan Provinsi Papua, 2013-2018

Penutup

Slide - 2

RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Diacu DiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANG

RKP RPJM

NasionalRPJP

Nasional

Renstra KLRenja -

KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

Rincian APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pe

me

rintah

P

usat

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RAPBD

RKA -SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN (No.25/2004)

Pe

me

rintah

D

aerah

BahanBahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)

Bahan Bahan

UU KeuNeg (No.17/2003)

Slide - 4

Visi Pembangunan 2005-2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025(UU 17 TAHUN 2007)

Slide - 5

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slide - 6

Rancangan Teknokratis

RPJMN 2015-2019

RancanganRPJMN

2015-2019

Rancangan Akhir

RPJMN 2015-2019

Visi – Misi Presiden terpilih

Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet

Arahan RPJPN 2005-2025

Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)

Evaluasi RPJMN 2010-2014

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN

Platform Presiden

RENSTRA K/LRancangan Renstra

K/L

Pedoman Penyesuaian

4

Hasil Evaluasi

Renstra

RPJPN

2005-2025

Hasil Evaluasi

RPJMN

Aspirasi

Masyarakat

Pedoman

Penyusunan

RPJMD

Rancangan

Teknokratik

Renstra K/L

Rancangan

Teknokratik

RPJMN

Background

Study

Pembagian Tugas

SIDANG

KABINET

TRILATERAL

MEETING

Bilateral

Meeting

Penyesuaian

Renstra K/L

Musrenbang

Jangka

Menengah

Nasional

Bahan

Penyusunan

dan Perbaikan

SIDANG

KABINET

Penelaahan

PEMERINTAH DAERAH

RANCANGAN AWAL

RPJMN

RANCANGAN

RPJMN

RANCANGAN AKHIR

RPJMN

RPJMN

2015-2019

1 3

5 6

2

Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 20152013 Februari 2015

Slide - 7

Saat ini, substansi RPJMN 2015-2019 teknokratik belum bisa disampaikan secara spesifik karena Kementerian PPN/Bappenas sedang pada tahapan penyusunan background studies.

Yang dapat kami sampaikan disini adalah kerangka makro pembangunan berkelanjutan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam jangka menengah 2015-2019 (hasil sementara dari background studies).

Penyusunan RPJMD Provinsi Papua 2013-2018 dapat disusun saat ini dengan mempertimbangkan paparan isu strategis jangka menengah nasional, 2015-2019. Pada Januari 2015, dapat dilakukan revisi RPJMD Provinsi Papua untuk disinkronkan dengan Dokumen Akhir RPJMN 2015-2019.

Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Januari 2013 – Desember 2013

Januari 2014 – Agustus 2014

mulai November 2014

Januari 2015

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN

Slide - 8

KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019


KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019

Aspek Sosial1. Pemerataan2. Kesehatan3. Pendidikan4. Keamanan 5. Perumahan6. Kependudukan

Aspek Ekonomi1. Struktur Ekonomi2. Pola Konsumsi dan

Produksi 3. Ketahanan Pangan4. Ketahanan Energi5. Infrastruktur/

Konektivitas

Aspek Lingkungan1. Atmosfir2. Tanah3. Pesisir dan Laut4. Air Bersih 5. Keaneka-ragaman

Hayati

Aspek Kelembagaan1. Kerangka

Kelembagaan2. Kapasitas

Kelembagaan dan Aparatur

Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001

MDG dan Post-2015 Development

Agenda

Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi

Ekonomi Hijau Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek

lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial

Slide - 10

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN


KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pendidikan dan Kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS

Ketahanan Pangan

Ketahanan Energi

Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas

Inovasi Teknologi

Pemberantasan Korupsi

Slide - 12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

PENDIDIKAN


PENDIDIKAN:ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN

Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan.

Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan.

Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan.

Slide - 14

PENDIDIKAN:ISU STRATEGIS BARU

Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak.

Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi.

Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal sustainability)

Slide - 15

KESEHATAN


CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN

• Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan

• Tetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai

INDIKATORSTATUS

2009CAPAIAN

2012TARGET

2014STATUS

1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)

84,3 83,1 90

2 Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

228 259 118

3 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 34 32 24

4 Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%)18,4 n.a <15,0

KESEHATAN:ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN

Penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

Penurunan kekurangan gizi.

Penurunan TFR (fertilitas).

Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS.

Pembiayaan kesehatan.

Slide - 18

KESEHATAN:ISU-ISU STRATEGIS BARU

Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju universal health coverage (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik.

Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll).

Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak.

Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi.

Slide - 19

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS


PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN 2015-2019 (sementara)Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP3KI

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan PDB non migas (OPTIMIS) 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %

Pertumbuhan PDB non migas (MODERAT) 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 %

Inflasi (OPTIMIS dan MODERAT) 5,3 % 6,1 % 5,2 % 5,2 % 4,2 % 4,2 %

Masih ada gap antara proyeksi dan target

Slide - 21

SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Outlook Target Ekonomi danKemiskinan

StrategiPenanggulangan

Kemiskinan

2012 2015 2020 2025

PDB/kapita (US$)Tingkat Kemiskinan

4.963

6.097

10.278

14.963

10,5-11,5 %

8-10%

6-7%

4 - 5 %

Program Strategis

Kelompok Sasaran

RTHM, RTM dan RTSM(40 % terbawah PPLS 2011)

30 % terbawah(PPLS 2014/2017)

20 % terbawah(PPLS 2017/2020)

10 % terbawah(PPLS 2023)

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING

Klaster IBantuan dan Jaminan Sosial

Klaster IIPemberdayaan Masyarakat

Klaster IIIKUMKM

Klaster IVProgram Pro-Rakyat

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIALJaminan Sosial (Social Security):

Asuransi Kesehatan Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kecelakaan Kerja

Bantuan Sosial (Social Assistance): Food stamps Temporary shelter Beasiswa miskin

TRANSFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Catatan:1. PDB/Kapita: target MP3EI2. Tingkat Kemiskinan: target

RPJP3. Garis Kemiskinan cenderung

meningkat4. Elastisitas tingkat Kemiskinan

terhadap Pertumbuhan PDB/Kapita cenderung menurun

Garis Kemiskinan(ribu rupiah)

252318

467

686Elastisitas

0,0450,023

0,083

0,243

PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD (breakthrough)

Pemberdayaan (Community Empowerment)Akses Berusaha & Kredit (Financial Access)

Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal

Slide - 22

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalamPenanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan

Tidak Miskin

Hampir Miskin

Miskin

Menciptakan sistemperlindungan sosialyang komprehensif

Meningkatkan pelayanan dasar bagipenduduk miskin & rentan *

Menciptakan penghidupan pendudukmiskin & rentan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihood)

Jaminan Sosial

Bantuan Sosial

Asuransi Sukarela

Infrastruktur dan saranapelayanan publik

Perluasan jangkauanpelayanan publik untukpenduduk miskin danrentan

• Pendidikan, pelatihan, pendampingan

• Memberdayakan UMKM/PenguatanKelembagaan

• Akses Keuangan Mikro

Aset Manusia

Aset fisik

Aset SDA

Aset Finansial

Aset Sosial

Sangat Miskin

Kriteria Lepas dari Kemiskinan

Isu

str

ateg

is

Slide - 23

AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015-2019

Sistem perlindungan sosialyang komprehensif

Pengembanganpenghidupan pendudukmiskin & rentan

Peningkatan pelayanan dasarbagi penduduk miskin & rentan

Bantuan & perlindungansosial

Pemenuhan kebutuhandasar & program pro rakyat

Pemberdayaanmasyarakat dan UMKM

Rekonsiliasi Transformasi & Ekspansi

Sistem jaminan sosialSistem bantuan sosial

Jaminan layanan dasarInfrastruktur dasar terpadu

Kapabilitas & produktivitasPembangunan partisipatif

Keberlanjutan

2013-2014 2015-2020 2021-2025

RPJMN 2010 - 2014 RPJMN 2015 - 2019

Fase

MP

3K

IK

lasi

fika

siP

rogr

am d

anK

egi

atan

Slide - 24

PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Slide - 25

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes)

PBI BUKAN PBI

Tidakmampu

Fakir miskin

Pekerja Penerima upah

(dan ART)

Pekerja Bukan Penerima upah

(dan ART)

Bukan Pekerja

(dan ART)

• PNS• TNI• Polri• Pejabat negara• Pegawai

Pemerintah non PNS

• Pensiunan• Pegawai Swasta• Pekerja lain yg

menerima upah

• Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri

• Pekerja lain yg tidak menerima upah

• Investor• Pemberi kerja• Penerima Pensiun• Veteran• Perintis

kemerdekaan• Bukan pekerja

lainnya yang mampu membayar iuran

Slide - 26

POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN

Integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan (paling lambat

2016).

Penguatan kualitas dan peningkatan ketersediaan fasilitas layanan

kesehatan di daerah.

Mempercepat tercapainya cakupan semesta (universal coverage)

Jaminan Kesehatan melalui:

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama kepada

pekerja sektor informal non miskin di daerah masing-masing, untuk

berpartisipasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan.

Menambah cakupan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin

yang belum tercakup dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI)

melalui APBD.

Slide - 27

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

KETAHANAN PANGAN


KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

KETAHANAN PANGAN

KUALITAS KONSUMSI

(Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi)

KETERSEDIAAN

(Produksi, Cadangan & Impor)

AKSESIBILITAS

(Distribusi & Harga Terjangkau)

MASALAH PANGAN

(Kemiskinan & Bencana Alam)

Slide - 29

KETAHANAN PANGAN:KONDISI UMUM

Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar14,3 persen.

Tanaman bahan makanan masih yang terbesar sekitar 49,1 persen; cenderung menurun.

Selama periode 2004-2012 rata-rata pertumbuhan PDB Pertanian sebesar persen 3,5 ; Nasional 5,80 persen.

Produktivitas tenaga kerja Pertanian rata-rata mencapai7,02 juta rupiah; Nasional 20,43 juta rupiah.

Slide - 30

No PembangunanSasaran RPJMN

2010-2014REALISASI

2012

Rata-rata 2010-2012

RKP 2013 RKP 2014

1 PDB PertanianTumbuh 3,7-3,9 persen per tahun

3,97 persen 3,44 persen 3,7 persen 3,7 persen

2

PadiTumbuh 3,6 persen per tahun *)


JagungTumbuh 10,02persen per tahun

9,8 persen 3,35 persen 8,3 persen10,03

persen

KedelaiTumbuh 20,05persen per tahun

0,04 persen -4,34 persen 18,4 persen20,05

persen

GulaTumbuh 12,55 persen per tahun

16,75 persen 2,16 persen 9,2 persen12,55

persen

Daging SapiTumbuh 7,3 persen per tahun


PerikananTumbuh 21,09 persen per tahun

11,8 persen

15,99 persen 21,09 persen21,09

persen

3 Nilai Tukar Petani

115-120 (Tahun dasar 1993)

(105-110 - tahun dasar 2007)

113,6 (Tahun Dasar 1993)

105,2 (Tahun Dasar 2007)

105,2NTP diatas

105 (Tahun dasar 2007)

NTP diatas105 (Tahun

dasar 2007)

REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN

Slide - 31

KETAHANAN PANGAN:TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2)

1. Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi.

Komponen Satuan 2012 2015 2016 2017 2018 2019

Penduduk Juta 247,21 256,62 259,66 262,64 265,57 268,44

Kebutuhan Beras Juta Ton 38,18 39,98 40,64 41,33 42,05 42,78

Kebutuhan DagingSapi

Ribu Ton 485,50 582,03 620,62662,28

707,27 755,88

Kebutuhan DagingUnggas

Juta Ton 0,89 1,06 1,13 1,21 1,29 1,38

Kebutuhan Kedelai Juta Ton 2,55 2,76 2,86 2,97 3,10 3,23

Slide - 32

2. Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara (industri) – seiring berkembangnya industri pangan – mie instant, bakso dll meningkatkan konsumsi bahan pangan industri.

3. Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadi

4. Pola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsi

5. Perubahan pola konsumsi: i. Kepraktisan – bentuk olahan

ii. Kualitas: jenis dan kualitas tertentu

iii. Brand: jaminan konsistensi kualitasiv. Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani

meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakat

6. Karakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang mayoritas IRT respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang

KETAHANAN PANGAN:TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2)

Slide - 33

KETAHANAN PANGAN:ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKANUNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2)

Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas:

Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi.

Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan.

Pengawalan produksi –penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan.

Putihkan KUT – agar akses kredit meningkat.

Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target.

Mensinergikan produksi dan pengolahan :

Pengembangan supply chain – hulu hilir (produsen-pengumpul-pengolah)

Pengembangan entrepreneurship – pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen

Slide - 34

Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan

Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll).

Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan data dan kemampuan analisa yang mencukupi.

Peningkatan nilai tambah:

Penyediaan bahan baku dari dalam negeri.

Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik.

KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKANUNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2)

Slide - 35

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

KETAHANAN ENERGI


KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI

PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN

MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI)

PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER

(DIVERSIFIKASI)

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN

PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (EFISIENSI)

Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dan bahan baku

industri dalam negeri

Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi

dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya

Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan

mendorong pertumbuhan ekonomi

KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN

ENERGI

Didukung:•Ekonomi: fiskal dan moneter• Infrastruktur• IPTEK•Kewilayahan dan Tata Ruang

Slide - 37

Indikator SatuanBaseline

(2009)

Capaian Target

2014Status

2010 2011 2012

Produksi

Minyak Bumi

Ribu Barrel per

Hari 949 945 902 860 1.010*)

Kapasitas

Pembangkit

Tambahan (MW)

31.959

2.024 5.902 4.1793.000 MW/

TahunTerpasang

(Kumulatif MW)33.983 39.885 44.064

Rasio

ElektrifikasiPersen 65,79 67,15 72,95 76,56 80

Kapasitas

PLTP

Terpasang

(Kumulatif MW)1.179 1.189 1.226 1.341 5.000

Pembangunan

Jaringan Gas

Kota

Kota/Sambungan

Rumah

(Kumulatif)

2/

6.210

6/

19.376

9/

45.57613/ 57.000 19/ 80.000

Pembangunan

SPBGUnit (Kumulatif) n.a **) FEED***) 4 8 21

MIDTERM REVIEW RPJMN 2010-2014

*) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta**) Belum ada pembangunan melalui APBN;***) Front End Engineering Design

Perlu kerJa KerasSangat sulit tercapai On Track/On TrendSlide - 38

TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) – 62% dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini.

Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya yang mahal (cost recovery)

BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15% dari produksi minyak bumi nasional.

35-40% (350-400 ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery).

Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas

Slide - 39

SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER(Draft KEN)

2030

2010 2025

2050

Gas Bumi BatubaraEBT

25%

22%30%

23%

22%

23%30%

25% 20%

24%25%

31%

49%22%

24%

5%

Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM

Minyak

KEN – mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gasdengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimummungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun.

Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namunpenggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi.

Slide - 40

LapanganSumber Daya (MWe) Cadangan (MWe)

Kapasitas Terpasang (MWe)Speculative Hypothetic Probable Possible Proven

Sumatera 4,925 2,076 5,983 15 380 122

Jawa 1,935 1,946 3,415 885 1,815 1,134

Bali-Nusa Tenggara 410 359 973 - 30 5

Sulawesi 1,000 127 992 150 78 80

Maluku 545 43 341 - - -

Kalimantan 45 - - - - -

Papua 70 - - - - -

Total 285 Lapangan 8,935 4,551 11,704 1,050 2,303

Cadangan/Kapasitas Terpasang (MW)

28,543 1,341

PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK

Pemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.341MW, dari total potensi 28.000 MW.

Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi – masih dalam proses lelang/tender dan negosiasi (Power Purchase Agreement – PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN)

Dari total potensi 28.000 MW, sebanyak 6.000 MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi dan 6.600 MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala konflik lahan.

Slide - 41

WILAYAHJUMLAH

KENDARAAN UMUM

SPBG YANGDIBUTUHKAN

ALOKASI GAS (MMSCFD)

PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH s.d 2014 PARTISIPASI

BADAN USAHA MEMBANGUN

SPBG MULAI 2015SPBGJARINGAN PIPA (km)

KONVERTER KIT

Jabodetabek 77.983 68 23,1 9*) 109,2

20.500**)

59

Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo)

10.774 13 10,2 4 - 9

Sumsel (Palembang) 3.101 5 2,2 4 - 1

Kaltim (Balikpapan) 5.775 4 1 4 - -

Jawa Tengah (Semarang) 4.762 4 1 4 35,0 -

Kepri (Batam) 2.976 4 1 4 31,8 -

Total 105.371 98 38,5 29 176,0 69

*) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit **) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayah

PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASIProgram Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum – stimulan pemanfaatan BBG di sektor Transportasi

Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit 7.500 unit. Tahun2014 akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit 13.000unit.

Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraanumum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60-70 unit), termasuk dalam penyediaankonverter kit (80-85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain.

Slide - 42

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)

0

5

10

15

20

25

30

35

Low Rank Coal (<5100 kcal/kg) Medium Rank Coal (5100-6100 kcal/kg)

High Rank Coal (>6100 kcal/kg)

Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (75-80%), atau sekitar 35 juta ton

Sebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik

Slide - 43

LOW-GROWTH REGIME HIGH-GROWTH REGIME

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH (2001-2020)Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta ton

Juta Tons

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)

Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, penggunaan Low rank coal akan terus meningkat, dan

dalam akhir tahun 2019/2020, penggunaan batubara

jenis ini akan mencapai 120 juta ton

Slide - 44

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS


TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2)

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standarpelayanan minimum;

Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan danenergi;

Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah danmendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitasnasional;

Peningkatan koordinasi investasi Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta;

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur sertapengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme).

Slide - 46

Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam

aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang

non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan)

Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan

antar lembaga dan kapasitas SDM

Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan

pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya

Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan

infrastruktur

Prioritisasi: belum sinkron-nya prioritas pembangunan infrastruktur lintas

sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi,

kabupaten/kota)

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2)

Slide - 47

KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA

Peningkatan kualitas proyek KPS yang bankable untuk menjaminkepastian bagi investor melalui pengintegrasian proses KPS dalammekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masingsektor infrastruktur.

Menegaskan kriteria dan ruang lingkup penugasan BUMN di dalampembangunan infrastruktur.

Memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalampembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN ke dalam masing-masing sektor infrastruktur

Slide - 48

SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

• Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untukpembiayaan proyek-proyek infrastruktur

• Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintahdan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah

• Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun

• Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment

• Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP)

• Infrastruktur swasta (private infrastructure)

• Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure)

Slide - 49

AKSELERASI PEMBANGUNAN

PROVINSI PAPUA, 2013-2018


PERAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA

Pintu gerbang dari wilayah Pacifik

dan perbatasan dengan Papua

Nugini.

Potensi perekonomian Provinsi

Papua kaya akan sumber daya

alam berupa tambang migas dan

non migas.

Provinsi Papua diberikan

kewenangan yang lebih besar

dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pengaturan

pemanfaatan kekayaan alam untuk

sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat Papua sesuai dengan UU

21/2001.

Slide - 51

PERMASALAHAN PROVINSI PAPUA:

EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Slide - 52

Triwulan II-2013, perekonomian Provinsi Papua menunjukkan pertumbuhan positif,

meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi masih dibawah pertumbuhan ekonomi

nasional. Ekonomi Provinsi Papua tumbuh sebesar 0,25 % (yoy) atau lebih rendah

dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,81 %.

Selama periode 2005 – 2013 (Q2), kontribusi ekonomi Provinsi Papua terhadap PDB

Nasional semakin menurun dari 1,63 % di tahun 2005 menjadi 0,98 % di tahun 2013

(Q2).

Provinsi Papua berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 37,53 % pada

tahun 2009 menjadi 31,13 % pada Maret 2013. Namun, angka kemiskinan tersebut

lebih tinggi dari angka nasional antara 2008 (15,42 %) sampai Maret 2013 (11,37 %).

Pembangunan ekonomi Provinsi Papua tidak merata. Kawasan Pegunungan Tengah

cenderung masih tertinggal dan lambat pertumbuhannya.

Kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di beberapa pusat kota, sedangkan

penduduk kurang berinteraksi satu sama lainnya karena kondisi ekstrim topografi

daerah, terlihat pada pola permukiman yang tersebar dan sering hanya

dihubungkan oleh angkutan udara, transportasi laut, atau dengan berjalan kaki.


PENDIDIKAN

Taraf pendidikan penduduk di Provinsi Papua masih rendah. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2011 baru mencapai 5,8 tahun, yang artinya rata-rata kelompok usia tersebut belum lulus sekolah dasar. Sementara rata-rata lama sekolah di tingkat nasional sudah mencapai 7,9 tahun.

Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Papua pada tahun 2012 masih sangat tinggi (34,3%). Angka buta aksara penduduk usia muda (15-44 tahun) juga masih cukup tinggi (33.3%).

Angka partisipasi murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Papua pada tahun 2011/2012 baru mencapai 62,5%, lebih rendah dari rata-rata nasional (77,7%). Selain itu, kesenjangan APM antarkabupaten/kota juga masih cukup lebar, dari 44.2% di Kab. Nduga sampai 82,1% di Kota Jayapura(Data Kemdikbud, 2011/2012).

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang menengah provinsi Papua pada tahun 2011/2012 (66,8%) juga jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional (76,4%). Kesenjangan APK antar kab/kota sangat lebar, yaitu dari 3,6% di Kab. Membramo Tengah sampai lebih dari 100% di kota Jayapura (Data Kemdikbud, 2011/2012)*).

Slide - 53*) Tidak ada data untuk Kab. Nduga dan Kab. Puncak


KESEHATAN

Slide - 54

Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Provinsi Papua masih

kurang baik; misalnya kematian bayi 54 per 1.000 kelahirah hidup1 (rata-rata nasional

32); bayi tidak diimunisasi 34% (rata-rata nasional 7.4%)1

Angka Fertilitas (TFR) masih tinggi, yaitu 3.5 anak per ibu (rata-rata nasional 2,6)

antara lain karena kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi

yaitu 23,8% (rata-rata nasional 11,4%)1

Kualitas fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan. Misalnya hanya 8.8% Pusksemas

perawatan yang memiliki fasilitas PONED (rata-rata nasional 16%); dan 32%

Puskesmas tidak mempunyai dokter umum (tertinggi di Indonesia)2

Dalam menghadapi SJSN, perlu:• penguatan sistem suplai yaitu fasilitas (puskesmas, rumah sakit), ketersediaan dokter

tenaga (dokter, bidan dan perawat) • sistem pelayanan (sistem rujukan) serta keseimbangan kuratif dengan promotif dan

preventif, termasuk upaya kuat dalam penganggulangan HIV/AIDS

Menghadapi kendala geografis perlu pendekatan yang local specific misalnya

Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)Sumber data: 1) SDKI 2012; 2) Riskesdas 2010


INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS

Kondisi geografis dan topografi wilayah yang sulit (bukit, rawa, gunung dan kepulauan)

Belum terhubungkannya jaringan jalan antar kabupaten maupun antar distrik (kecamatan)

Belum terciptanya transportasi terpadu (moda darat, moda laut dan moda udara);

Tingginya biaya transportasi menuju wilayah terisolir di pegunungan yang hanya dapat dijangkau melalui moda udara;

Terpencarnya lokasi permukiman masyarakat di wilayah pegunungan

Pemenuhan ketenagalistrikan dan air bersih di seluruh kampung

AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (1/7)

Untuk mengatasi permasalahan di Provinsi Papua tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua, yang meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Transportasi;

2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

4. Membangun Sistem Konektivitas untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua

5. Pengembangan ekonomi kecil dan tradisional di wilayah terisolir;

6. Pemihakan bagi Orang Asli Papua (Affimative Action) untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang baik;

Slide - 56


1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Transportasi

Pengembangan jaringan transportasi trans Papua, melalui pembukaan jaringan jalan dari selatan menuju wamena, mengingat 60 persen penduduk Papua bermukim di wilayah pegunungan tengah;

Pengembangan depo BBM di wilayah selatan Papua (Sorong Selatan dan Asmat) untuk distribusi BBM menuju wilayah pegunungan tengah;

Peningkatan bandara, lapter, pelabuhan laut dan dermaga sungai;

Peningkatan distribusi bahan kebutuhan pokok menuju wilayah terisolir.

Slide - 57


2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Peningkatan dan pembangunan prasarana sekolah, SD di setiap Kampung,

SMP dan SMA di setiap Distrik/Kecamatan;

Pemenuhan jumlah guru bidang eksakta (Matematika, IPA) bahasa inggris

di wilayah terisolir melalui Kolese Pendidikan Guru, beasiswa S-1 fakultas

keguruan dan pengadaan guru kontrak untuk wilayah terisolir;

Pemerataan guru di wilayah terisolir melalui penyediaan rumah guru dan

insentif (biaya kemahalan) bagi guru;

Pembangunan sekolah berpola asrama untuk menjangkau terpencarnya

siswa di permukiman terisolir;

Peningkatan kualitas manajemen dan kurikulum pendidikan.

Slide - 58


3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pembangunan sarana prasarana puskesmas pembantu (1 pustu 3

kampung), puskesmas (1 Puskesmas 3 Distrik), RSUD (Ibukota Kab) dan

Mobile klinik yang menjangkau wilayah terisolir;

Pemenuhan jumlah tenaga medis (dokter, bidan, perawat) dan paramedis

(apoteker, petugas lab dll) melalui beasiswa akademi dan fakultas

kedokteran maupun dokter kontrak;

Peningkatan kualitas tenaga medis dan pemerataan tenaga medis di

wilayah terisolir;

Pemerataan prasarana kesehatan yang tidak sesuai dengan penyebaran

permukiman penduduk;

Peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan

Slide - 59


4. Membangun Sistem Konektivitas untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (Sesuai dengan Perpres 40/2013)a. Pembangunan Jalan Strategis Nasional:

Log Center Power Station Urumuka; Jalan Base – G; Sentani – Depapre – Bongkrang; Sami – Kasonaweja;

Arbais – Kasonaweja; Arbais – Sarmi; Logpond – Suator; Lagari – Wapoga – Botawa – Kalibaru; Wapoga –

Ingerus – Otodemo; Bagusa – Kelapa Dua; Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru); Ilaga – Mulia –

Karubaga – Bokondini; Lingkar Supiori; Sumber Baba – Randawaya; Yetti – Ubrub – Oksibil; Oksibil – Kawor

(Iwur) – Waropkp; Kenyam – Gearek – Pasir Putih – Suru suru – Dekai; Mindiptana – Kombut; Habema – Tiom;

Batas Batu – Dermaga Mumugu; Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya); Lingkar Yapen (Woi – Poom –

Rosbori – Woda – Waindu – Dawai); Dodalin – Poletom; Okaba – Wanam; Wanam – Nakias – Kaliki; Merauke –

Jagebob – Erambu; Waemeanam – Sumuraman; Jl. Agats; dan Bade – Taga Emon – Mur (Keppi – Merauke).

b. Pembangunan Ruas Jalan Tertentu pada Jalan Strategis Nasional: Lagari – Wapoga – Botawa – Kalibaru; Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru); Sarmi – Kasonaweja;

Wapoga – Ingerus – Otodemo; Kenyam – Gearek – Pasir Putih – Suru suru – Dekai; Batas Batu – Dermaga

Mumugu; Oksibil – Kawor (Iwur) – Waropko; Lingkar Yapen (Woi – Poom – Rosbori – Woda – Waindu – Dawai);

Habema – Tiom; Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya); Logpond – Suator; Bagusa – Kelapa Dua; dan

Mulia – Mewoluk – Sinak.

Slide - 60


5. Pengembangan Ekonomi Kecil Dan Tradisional di Wilayah Terisolir

Pengembangan ekonomi kecil dan tradisional di setiap kampung berupa

pembangunan pasar tradisional (pasar mama-mama);

Penataan distribusi barang dari pusat produksi menuju pusat pemasaran;

Pendampingan kegiatan ekonomi masyarakat melalui UKM;

Pengembangan manajemen usaha ekonomi rakyat;

Peningkatan permodalan ekonomi masyarakat;

Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat.

Slide - 61


6. Pemihakan bagi Orang Asli Papua (Affimative Action)

Pemberian Kuota bagi putra-putri Asli Papua untuk dapat menempuh

pendidikan tinggi terbaik di luar Papua;

Pemberian Kuota bagi putra-putri Asli Papua untuk dapat untuk dapat

kesempatan bekerja pada perusahaan nasional/swasta terbaik;

Pemberian kesempatan bagi pengusaha lokal/asli papua untuk

memperoleh proyek pemerintah/swata.

Slide - 62

MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH(dibantu oleh UP4B)

Mengefektifkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara

sinergis dan partisipatif dengan instansi vertikal, kabupaten/kota,

serta koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua;

Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan,

pelaksanaan dan monev baik di tingkat provinsi maupun tingkat

kabupaten/kota;

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua.

Slide - 63

PENUTUP

Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah

Perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu menjaga kesinambungan pembangunan disertai adaptasi dengan dinamika internal dan eksternal

Keberhasilan pembangunan daerah akan membentuk daya tahan nasional yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan di tingkat global yang semakin sulit diprediksi.

Slide - 64

TERIMA KASIH



LAMPIRAN I:PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI

PROVINSI PAPUA TA. 2014

KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2014 PROVINSI PAPUA

Program Transportasi 2014Sektor Jalan (Provinsi Papua)

Kegiatan Lokasi Alokasi (Rpjuta)

Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan

Kabupaten Jayapura 127.690

Kabupaten Jayawijaya 148.250

Kabupaten Merauke 102.950

Kabupaten Mimika 23.300

Kabupaten Nabire 119.110

Kabupaten Paniai 17.000

Kabupaten Kepulauan Yapen 22.540

Kota Jayapura 102.950

Kabupaten Sarmi 94.030

Kabupaten Keerom 108.860

Kabupaten Boven Digoel 250.340

Kabupaten Dogiyai 86.960

Kabupaten Lanny Jaya 77.780

Kabupaten Deiyai 53.750

Prov. Papua Peningkatan Struktur Jalan Timika-Waghete

7.000

Jalan Jayapura – Wamena 100.000

Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah

Kegiatan Strategis :

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

Kegiatan Lokasi Alokasi (Rp juta)

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kabupaten Jayapura 127.690

Kabupaten Jayawijaya

148.250

Kabupaten Merauke 102.950

Kabupaten Mimika 38.300

Kota Jayapura 167.640

Kabupaten Deiyai 53.750

Program Transportasi 2014Sektor Perhubungan Udara (Provinsi Papua)

Kegiatan Lokasi Alokasi(Rp juta)

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana Bandar Udara

Kabupaten Jayapura210.000

Kabupaten Nabire 21.500

Kabupaten Yahukimo 42.000

Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah


Pembangunan Bandar Udara


Program Transportasi 2014Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian(Provinsi Papua)

LAU

T

NO UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN JUMLAHJUMLAH RAYA (Ribu Rupiah)

PAPUA

01 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla 111.655.982

02 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut

75.357.177

03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

173.512.157

04 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan

-

05 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian 37.837.522

06 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

-

398.362.838

UD

AR

A

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN JUMLAHJUMLAH RAYA (Ribu Rupiah)

BANDAR UDARA SENTANI-JAYAPURA 264.734.171

BANDAR UDARA MOPAH-MERAUKE 123.220.311

BANDAR UDARA WAMENA 189.885.175

BANDAR UDARA NABIRE 43.477.790

BANDAR UDARA SOEDJARWO TJODRONEGORO-SERUI 23.769.851

BANDAR UDARA TANAH MERAH 19.436.439

BANDAR UDARA MARARENA-SARMI 11.656.642

BANDAR UDARA MINDIPTANAH 18.135.135

BANDAR UDARA OKSIBIL 21.265.492

BANDAR UDARA ENAROTALI 10.959.794

BANDAR UDARA WAGHETE 19.833.732

BANDAR UDARA MULIA 14.318.870

BANDAR UDARA TIOM 18.216.771

BANDAR UDARA MOZES KILANGIN-TIMIKA 115.911.228

BANDAR UDARA KIMAM 6.744.439

BANDAR UDARA SENGGO 10.973.936

BANDAR UDARA KAMUR 16.055.985

BANDAR UDARA BOMAKIA 7.383.578

BANDAR UDARA WARIS 2.500.617

BANDAR UDARA LEREH 12.652.200

BANDAR UDARA DABRA 5.525.452

BANDAR UDARA BOKONDINI 16.889.863

BANDAR UDARA KEPI 29.169.745

BANDAR UDARA OKABA 5.211.012

BANDAR UDARA MOANAMANI 20.588.081

BANDAR UDARA KOKONAO 12.184.251

BANDAR UDARA NUMFOR 13.205.819

BANDAR UDARA KARUBAGA 20.430.651

BANDAR UDARA EWER 15.967.979

BANDAR UDARA ILU 24.145.714

BANDAR UDARA OBANO 16.961.543

BANDAR UDARA ILAGA 37.230.884 1.243.591.750

Program Transportasi 2014Sektor Perhubungan Udara (Provinsi Papua)


LAMPIRAN II:PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR


Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014Sektor Sumber Daya Air (Provinsi Papua)

Kegiatan Target Alokasi(Rp juta)

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pembangunan/peningkatan

layanan jaringan irigasi Kabupaten

Nabire seluas 2.000 ha

55.000,00

Pembangunan Bendung Nuhoa

dan Jaringan Irigasi DI Nuhoa dan

Peningkatan Saluran Sekunder D.I

Maidey seluas 525 ha

24.000,00

Pembangunan Jaringan Primer

dan Sekunder seluas 250 ha di

Kabupaten Yahukimo

10.700,00

Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan

Pengamanan Pantai

Pembangunan sarana/prasarana

pengaman pantai di Kota

Jayapura sepanjang 400 m

22.000,00

Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan


1. Rounding up jaringan irigasi Kalibumi Kiri

2. Pembangunan pengaman Pantai Dok II



LAMPIRAN III:PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI,

DAN INFORMATIKA - PROVINSI PAPUA TA. 2014

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014Sektor ETI (Provinsi Papua) (1/2)

Kegiatan Lokasi Target Fisik Alokasi(Rp juta)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik Kabupaten Jayawijaya 1 Unit PLTMH 17.461

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Ditjen ListrikKabupaten Biak Numfor 18 unit PLTS terpusat 112.363,4

Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi


1. Pembangunan PMTLH

2. Pengadaan dan Pemasangan PLTS TersebarPrioritas Nasional : Prioritas Energi

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014Sektor ETI (Provinsi Papua) (2/2)

Kegiatan Target Fisik Alokasi(Rp juta)

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka

Energi Baru Terbarukan

1 Unit PLTMH dan 18 unit PLTS

terpusat129.824

Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi


Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Prioritas Nasional : Prioritas Energi

Peta Ketenagalistrikan Papua

Kapasitas Pembangkit Terpasang

Proyeksi Kebutuhan Tenaga listrik

Rencana Pengembangan Pembangkit Provinsi Papua

Rencana Pengembangan SUTT 70 kV dan 150 kV Provinsi Papua

Rencana Pengembangan Gardu Induk Provinsi Papua

Ringkasan Proyeksi Kebutuhan TenagaListrik, Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan danKebutuhan Investasi Provinsi Papua


LAMPIRAN IV:KEGIATAN MP3EI

PROVINSI PAPUA TA.2014

KEGIATAN PRIORITAS MP3EI

Sebagai fokus implementasi MP3KI untuk wilayah Papua sebagai bagian dari koridor Kepulauan Maluku-Papua, telah dipilih dua lokasi usulan quick wins 2014 ditambah satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014.

Lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat tersebut adalah:

Provinsi Papua

1. Kabupaten Lanni Jaya, Kecamatan Kuyawage

2. Kabupaten Lanni Jaya, Kecamatan Makki

3. Kabupaten Merauke, Kecamatan Merauke.

IMPLEMENTASI MP3KI DI PAPUA


LAMPIRAN V:KEGIATAN MP3KI

PROVINSI PAPUA TA.2014

USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA. 2014 DI WILAYAH PAPUA


LAMPIRAN VI:PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN


PROGRAM & KEGIATAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN KEMENPERA TAHUN 2013 dan 2014

NO KEGIATAN / OUTPUT SATUAN

2013 2014

VOLALOKASI

(RP JUTA)VOL

ALOKASI

(RP JUTA)

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PU

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

1 Infrastruktur Kws Permukiman Perkotaan Kws 6 11.088,00 5 10.077,00

2 Infrastruktur Kws Permukiman Perdesaan Kws 6 13.974,00 4 12.712,00

Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan PBL dan pengelolaan gedung negara

3 Keswadayaan Masyarakat Kel/Desa 42 11.282,07 40 12.490,76

Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan

4 Infrastruktur Air Limbah Kws 1 3.000,00 2 5.000,00

5 Infrastruktur Drainase Perkotaan Kota/Kab 2 13.700,00 1 8.000,00

6 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kab/Kota 3 22.500,00 2 17.350,00

7 Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Kws 0 - 2 1.250,00

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan SPAM

8 SPAM di Kws Mbr Kws 7 16.535,00 8 24.342,00

9 SPAM di Ibu Kota Kec (Ikk) IKK 6 45.201,00 6 47.852,00

10 SPAM Perdesaan Desa 18 37.450,00 11 13.000,00

11 SPAM di Kws Khusus Kws 4 5.840,00 4 8.908,00

12 SPAM Regional Kws 0 -

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

13 PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Unit 300 1.250 354 1.639,02

14 Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Unit 375 4.875 - -

15 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Unit 3.750 116.250 8.500 145.000

16 Pembangunan Rusunawa Twin Block 3 30.000 2 21.624

17 Pembangunan Rumah Khusus Unit 160 11.644 - -

LAMPIRAN VII:HASIL EVALUASI RPJMN 2010-2014


2010 2011 2012

TARGET RPJM

REALISASITARGET

RPJMREALISASI

TARGET RPJM

REALISASI

Pertumbuhan Ekonomi 5,5- 5,6 6,2 6,0 - 6,3 6,5 6,4 - 6,9 6,23

Inflasi 4 - 6 7 4,0 - 6,0 3,8 4,0 - 6,0 4,30

Pengangguran 7,6 7,1 7,3 - 7,4 6,6 6,7 - 7,0 6,14 (Agt)

Kemiskinan 12,0 - 13,5 13,33 11,5 - 12,5 12,49 10,5 - 11,5 11,66 (Sept)

HASIL PENCAPAIAN KINERJA RPJMN 2010-2014

2013 2014

STATUSTARGETRPJM

TARGET APBN 2013

TARGETRPJM

TARGET RKP

Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 7,4 5,9 7,0%-7,7% 6,4 – 6,9

Inflasi 3,5 – 5,5 9,2 3,5 – 5,5 3,5 – 5,5

Pengangguran 6,0 - 6,6 5,8 – 6,1 5%-6% 5,0 – 6,0

Kemiskinan 9,5 - 10,5 9,5 – 10,5 8%-10% 8,0 – 10,0

1= Sudah tercapai atau On

Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras

2

1

1

2

Slide - 92

REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010-2014Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014.

NO PRIORITAS NASIONAL

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 4 2 4

2 Pendidikan 6 0 0

3 Kesehatan 3 3 4

4 Penanggulangan Kemiskinan 4 1 0

5 Ketahanan Pangan 3 5 1

6 Infrastruktur 8 2 1

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 3 3 1

8 Energi 3 1 2

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 11 0 0

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 1 3 0

11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 5 0 0

12 Politik, Hukum, dan Keamanan 8 5 0

13 Perekonomian 1 2 0

14 Kesejahteraan Rakyat 6 0 0

JUMLAH 66 27 13

PERSENTASE 62% 26% 12%

= Sangat Sulit tercapai1 2 3= Sudah tercapai atau On Track/on Trend

= Perlu Kerja Keras

321

Slide - 93

singkronisasi rpjm pusat dan daerah serta aahan kebijakan untuk rpjmd provinsi papua 2013-2018

Documents