sinkronisasi peraturan daerah kabupaten kudus …eprints.umk.ac.id/8955/1/halaman judul.pdf ·...
TRANSCRIPT
SINKRONISASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015
DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN
TESIS
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Diajukan oleh:
H. ARIS SULIYONO
2015-02-005
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2018
ii
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Aris Suliyono
NIM : 201502005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Universitas Muria Kudus
Menyatakan, bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
iii
Persetujuan Penelitian Tesis
Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 10
Tahun 2015
Dalam Sistem Perundang-Undangan
Yang di ajukan oleh :
ARIS SULIYONO
2005-02-005
Telah disetujui oleh :
Pembimbing Utama
Dr. Suparnyo SH, MS Tanggal 08 Feb 2018
NIDN.0628096201
Pembimbing Pendamping
Dr. Subarkah, SH, M.Hum Tanggal 08 Feb 2018
NIDN. 0610106001
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muria Kudus
Dr. Hidayatullah, M. Hum.
NIDN. 0610701000001007
iv
PERSETUJUAN JUDUL TESIS SEMENTARA
Yang bertanda tangan dibawah ini menyetujui rancangan judul tesis yang diajukan
oleh :
Nama Mahasiswa : Aris Suliyono
Nomor Induk Mhs (NIM) : 2015-02-005
Judul tesis yang sementara diajukan :
1. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015
Dalam Sistem Perundang-Undangan.
Demikian agar yang berkepentingan menjadi periksa,
Kudus,
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum
Dr. Hidayatullah, M. Hum.
NIDN. 0610701000001007
v
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN JUDUL TETAP
Yang Bertandatangan dibawah ini, menyetujui menyatakan memberikan
persetujuan dan mengesahkan judul tesis yang akan disusun oleh mahasiswa
sebagaimana diterangkan sebagai berikut :
Nama Mahasiswa : Aris Suliyono
Nomor Induk Mhs (NIM) : 2015-02-005
Ruang Lingkup : Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
No 10 Tahun 2015
Judul Tesis : Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus No 10 Tahun 2015 Dalam Sistem
Perundang-Undangan.
Selanjutnya kepada mahasiswa yang bersangkutan berhak memperoleh bimbingan
proposal penelitian dan bimbingan tesis dari Dosen Pembimbing Utama dan
Dosen Pembimbing Pendamping.
Menyetujui,
Dosen Pembimbing Utama Dosen Pembimbing Pendamping
Dr. Suparnyo SH, MS Dr. Subarkah, SH, M.Hum
NIDN.0628096201 NIDN. 0610106001
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum
Dr. Hidayatullah, M. Hum.
NIDN. 0610701000001007
vi
Halaman Persetujuan Sebelum Tesis Diuji
SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NO 10
TAHUN 2015 DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN.
Diajukan Oleh :
ARIS SULIYONO
2015-02-005
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping
Dr. Suparnyo SH, MS Dr. Subarkah, SH, M.Hum
NIDN.0628096201 NIDN. 0610106001
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2017
vii
Halaman Persetujuan Sesudah Tesis Diuji
TESIS
Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
No 10 Tahun 2015
Dalam Sistem Perundang-Undangan
Disusun Oleh
ARIS SULIYONO
2015-02-005
Telah dipertaankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal..........
Susunan Dewan Penguji
Pembimbing Utama Anggota Dewan Penguji I
Dr. Suparnyo SH, MS Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum
NIDN.0628096201 NIDN. 0610701000001007
Pembimbing Pendamping Anggota Dewan Penguji II
Dr. Subarkah, SH, M.Hum Dr. Sukresno,SH.MHum
NIDN. 0610106001 NIDN. 195506011983031002
Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal .................
Dr. Hidayatullah, M. Hum.
NIDN. 0610701000001007
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
"Barangsiapa yang menginginkan dunia (untuk mendapatkannya) harus memakai
ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat (mendapatkannya) harus
memakai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat)
(mendapatkannya harus dengan ilmu"
(HR Bukhari Muslim, kutipan dari Aa Gym, 2001)
PERSEMBAHAN
Dengan rahmat Allah yang Maha Tahu, dan dengan segala kerendahan hati Tesis ini saya
persembahkan kepada :
1. Bapak/Ibu terscinta dan tersayang, motivator terbesar dalam hidupku yang tak
pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan
kesabaran mengantarku sampai kini;
2. Istriku yang tercinta penyejuk hati, terima kasih atas kasih sayang, perhatian,
kesabaran dan semangat yang telah diberikan dalam menyelesaikan tugas akhir
ini;
3. Anak-anakku yang terkasih yang selalu memberi inspirasi dan cahaya kedamaian;
4. Para Pembimbing yang selalu memberi dukungan moril dan spiritual;
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muria Kudus dan semua teman-teman yang tak mungkin penulis
sebutkan satu-persatu.
ix
ABSTRAK
Aris Suliyono, 2017. Thesis. Judul: Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan
Daerah (Perda) dengan Undang-Undang ( Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus No. 10 tahun 2015)
Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada
daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan
karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap
tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang
lebih tinggi dan kepentingan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka
pengaturan dalam Perda di hadapkan pada persoalan bagaimana agar Perda dapat
mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak
bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Hal ini
menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi
sangat penting. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kota di Indonesia yang
memiliki karakteristik akar budaya yang sangat kuat. Perda No.10 Tahun 2015
tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelap Malam, PUB dan Penataan Hiburan
Karaoke merupakan salah satu contoh peraturan daerah yang menarik, karena
materi muatanya mengandung karakteristik akar budaya daerah yang cukup
menonjol dan kemudian telah dimohonkan untuk di uji di Mahkamah Agung
karena dianggap bertentangan dengan undang – undang. Namun melalui Putusan
Nomor 06 P/HUM/2016 Mahkamah Agung menyatakan bahwa Perda Kabupaten
Kudus No 10 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dalam konteks tersebut penelitian ini membahas “ Sinkronisasi dan harmonisasi
Peraturan Daerah ( Perda) dengan Undang- Undang ( Study Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus No.10 tahun 2015)”.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :1) Bagaimanakah
sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai peraturan daerah;2)
Bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
No 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelap Malam, PUB, dan
Penataan Hiburan Karaoke terhadap undang-undang yang tercermin dalam uji
materi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 06.P/HUM/2016. Adapun
tujuan penelitian ini adalah :1) Mendiskripsikan sinkronisasi dan harmonisasi
pengaturan mengenai peraturan daerah;2) Mendiskripsikan Sinkronisasi dan
harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.10 Tahun 2015 tentang usaha
Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke terhadap
undang-undang yang tercermin dalam uji materi yang tertuang dalam putusan
Mahkamah Agung RI No 06.P/HUM/2016.
Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk ke dalam
penelitian hukum normative atau penelitian penelitian doctrinal yaitu penelitian
yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data
utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normative. Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data,
melalui beberapa tahapan melalui proses pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.
x
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus No 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB,
dan Penataan Hiburan Karaoke merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk
“menata” usaha penyelenggaraan hiburan diskotik, kelab malam, PUB, dan
karaoke yang “agar” selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan social
budaya masyarakat di Kabupaten Kudus sehingga tidak menimbulkan gangguan
ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Pengundangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik,
Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke sudah melalui sinkronisasi
dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik sinkronisasi vertical
maupun horizontal; 2). Putusan Mahkamah Agung RI No. 06.P/HUM/2016
menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015
Tentang Usaha Hiburan, Diskotik, Kelab Malam, PUB dan Penataan Hiburan
Karaoke khususnya pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 4 ayat (1) tidak
bertentangan dengan peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10
tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan secara subtansi sesuai dengan asas
kejelasan tujuan dan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya,
karena secara materi kewenangan pengaturan/pembatasan mengenai usaha
hiburan diskotik, kelab malam, PUB, dan penataan hiburan karaoke (vide Pasal 18
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009) adalah merupakan kewenangan
Pemerintar Daerah guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui
jaminan Kepastian Hukum, sehingga perlu pemerintah daerah untuk membuat
kebijakan dalam pengaturan bagi usaha penyelenggara hiburan diskotik, kelab
malam, PUB dan Karaoke, dengan memperhatikan nilai-nilai sosiologis, yaitu
masyarakat Kudus adalah masyarakat Agamis ( yang menjunjung tinggi norma
Agama) dan telah sesuai dengan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat
sebagai Kota Santri sebagai “ Kearifan Lokal”nya.
Keywords: Sinkronisasi, Harmonisasi, Peraturan Daerah
xi
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, segala puji bagi Allah seru sekalian alam, dan rahmat serta salam
penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan
para sahabatnya.
Atas nama rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan melalui proses perjuangan
yang cukup melelahkan, maka tesis dengan judul “ Sinkronisasi dan harmonisasi
Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang-Undang (Studi Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus No. 10 tahn 2015)” dapat penulis selesaikan dengan baik.
Untuk itu penulis mensyukuri atas rahmat yang telah diberikan-Nya.
Selanjutnya penulis mengakui bahwa dengan motivasi yang ada dalam diri
penulis saja seraya tidak akan terlaksana penyusunan tesis ini tanpa bantuan, saran
dan arahan dari berbagai pihak, maka sudah sewajarnya penulis mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penulisan tesis ini, khususnya kepada yang terhormat :
1. Dr. Suparnyo, SH., MS., selaku Rektor Universitas Kudus dan
Pembimbing.
2. Dr. Subarkah, SH., M.Hum., selaku Wakil Rektor II sekaligus
Pembimbing
3. Dr. Hidayatullah, M.Hum., selaku Ka. Prodi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muria Kudus sekaligus Pembimbing
4. Dekan FKIP Universitas Muria Kudus.
5. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Seluruh karyawan dan segenap civitas akademika Universitas Muria
Kudus serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Atas segala bantuan yang mereka curahkan, penulis hanya dapat mendoakan
semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik, jazakumullahu khoiran
katsira , amin.
xii
Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh
dari kesempurnaan, banyak terdapat kejanggalan dan kekurangan. Oleh karena itu
saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca senantiasa penulis
terima dengan penuh penghargaan.
Harapan penulis semoga tesis dapat bermanfaat bagi penulis khususnya
dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga menjadi amal pengabdian
penulis terhadap agama, bangsa dan negara.
Kudus, September 2017
Penulis,
Aris Suliyono
NIM. : 201502005
xiii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................... i
Halaman Pernyataan ....................................................................... ii
Halaman Persetujuan Pembinbing ................................................... iii
Halaman Pengesahan ........................................................................ iv
Motto dan Persembahan ................................................................... v
Abstrak ............................................................................................. vi
Kata Pengantar ................................................................................. vii
Daftar Isi ........................................................................................... ix
Daftar Lampiran ............................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................. 1
B. Rumusan Masalah ..................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ...................................................... 6
D. Manfaat Penelitian .................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Telaah Pustaka ........................................................... 8
B. Landasan Teori ......................................................... 13
1. Peraturan Perundang-Undangan dan Asasnya ..... 13
2. Sinkronisasi dan Harmonisasi ............................. 18
3. Otonomi Daerah dan Pengembangan Kepariwisataan .. 40
4. Kerangka Konseptual ............................................ 57
BAB III METODE PENELITIAN 61
A. Jenis Penelitian ........................................................... 61
B. Sifat Penelitian ........................................................... 62
C. Pendekatan Penelitian ................................................ 63
D. Jenis Data ................................................................... 64
E. Sumber Data .............................................................. 64
F. Teknik Pengumpulan Data ......................................... 67
xiv
G. Teknik Analisis Data ....................................................... 67
H. Sistematika Penulisan Hukum .................................... 71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 74
A. Sinkronisasi dan Harmonisai Pengaturan Mengenai
Peraturan Daerah ...............................................
74
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.
06.P/HUM/2016 atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
No. 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik,
Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan
Karaoke......................................................................
94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 106
A. Simpulan .................................................................. 106
B. Saran ...................................................................... 109
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN