sinkronisasi program pusat dan daerah urusan … · kota magelang, kab purworejo, kab batang, kota...
TRANSCRIPT
OUTLINE
ISU AKTUAL NASIONAL
ISU AKTUAL PEMERINTAH PUSAT (K/L)
PROGRAM PRIORITAS 2019
INDIKATOR KINERJA
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
RPJMN 2015-2019
ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025(Ref: Menpan)
X. POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN
27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian
Hukum
30. Reformasi Birokrasi
PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018PN Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
Penguatan Lembaga
Demokrasi, Kebebasan Sipil
dan Hak-hak Politik
Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial
Politik
Peningkatan Akses dan
Kualitas Informasi Publik
Perlindungan WNI/BHI di Luar
Negeri
Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Diplomasi
Ekonomi dan Kerjasama
Pembangunan
Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan
Pemantapan Pemolisian
Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkoba
Pengamanan Wilayah Laut
Yurisdiksi Indonesia
Intelijen dan Kontra Intelijen
Proyek Prioritas
Deteksi Dini Keamanan Nasional
Siber dan Persandian Negara
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL LEMSANEG
PROYEK PRIORITAS: SIBER DAN PERSANDIAN NEGARA
FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DALAM
RANGKA PENGAMANAN INFORMASI
PEMENUHAN SARANA PENGAMANAN
INFORMASI K/L/D
PENYELENGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL LEMSANEG (2018)PROYEK PRIORITAS: SIBER DAN PERSANDIAN NEGARA
NO OUTPUT PRIORITASKEGIATAN DENGAN APBN
LEMSANEGKEGIATAN DENGAN APBD
1 FASILITASIPENYELENGGARAAN PERSANDIAN DALAM RANGKA PENGAMANAN INFORMASI
1. Fasilitasi Narasumber
Kegiatan Persandian pada
Instansi Pemerintah
1. Penyelenggaraan
Sosialisasi/Bimtek
Persandian
2. Workshop Peningkatan
Kesadaran Pengamanan
Informasi bagi Pejabat
Pengelola Persandian di
Instansi Pemerintah Daerah
2. Partisipasi personil pada
kegiatan Workshop
Peningkatan Kesadaran
Pengamanan Informasi
3. Seminar Kesadaran
Keamanan Informasi
3. Partisipasi personil pada
kegiatan Seminar
Kesadaran Keamanan
Informasi
4. Asistensi Penyelenggaraan
Persandian Daerah untuk
Pengamanan Informasi di
Lingkungan Pemerintah
Daerah
4. Partisipasi personil pada
kegiatan Asistensi
Penyelenggaraan
Persandian Daerah
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL LEMSANEG (2018)PROYEK PRIORITAS: SIBER DAN PERSANDIAN NEGARA
NOOUTPUT
PRIORITASKEGIATAN DENGAN APBN LEMSANEG KEGIATAN DENGAN APBD
2 PEMENUHAN SARANA PENGAMANAN INFORMASI K/L/D
1. Penyediaan APU Persandian bagiPemerintah Daerah
1. Pengiriman Personil dalam rangkapenandatanganan Berita Acara Serah Terima APU Persandian
2. Penyediaan Peralatan Sandi bagiPemerintah Daerah
2. Pengiriman Personil dalam rangkapenandatanganan Berita Acara Serah TerimaPeralatan Sandi
3. Pemeliharaan dan PerbaikanPeralatan Sandi dan APU Persandian Lembaga Sandi Negara
3. Penyediaan perangkat pendukung pemeliharaanPeralatan Sandi dan APU Persandian yang digunakan Pemerintah Daerah
4. Asistensi Penggunaan PeralatanSandi bagi Instansi Pemerintah(Fasilitasi Narasumber)
4. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis PenggunaanPeralatan Sandi pada Pemerintah Daerah
5. Bimtek Pemeliharaan danPerbaikan Peralatan Sandi danAPU Persandian Lembaga Sandi Negara
5. Partisipasi personil pada kegiatan BimtekPemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi danAPU Persandian Lembaga Sandi Negara
6. Implementasi Karya MandiriPersandian di Instansi Pemerintah
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana untukpengamanan komunikasi melalui implementasikarya mandiri
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL LEMSANEG (2018)PROYEK PRIORITAS: SIBER DAN PERSANDIAN NEGARA
NOOUTPUT
PRIORITASKEGIATAN DENGAN APBN
LEMSANEGKEGIATAN DENGAN APBD
3 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANGPERSANDIAN
1. Penyelenggaraan DiklatPembentukan Sandiman(Prov Jateng, KabSemarang, Kab Boyolali, Kota Magelang, KabPurworejo, Kab Batang, Kota Tegal)
1. Pengiriman Personil sebagaiPeserta Diklat PembentukanSandiman (Perjalanan Dinasdan Uang Harian Diklat)
2. Penyelenggaraan DiklatTeknis Persandian
2. Pengiriman Personil sebagaiPeserta Diklat TeknisPersandian (Perjalanan Dinasdan Uang Harian Diklat)
3. Penyelenggaraan DiklatPenjenjangan JabatanFungsional Sandiman
3. Pengiriman Personil sebagaiPeserta Diklat PenjenjanganJFS (Perjalanan Dinas dan UangHarian Diklat)
PROYEK DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (2018)
KEGIATAN
LEMSANEG
RINCIAN KEGIATAN
LEMSANEGKEGIATAN PEMDA
Fasilitasi Operasional
Sistem Keamanan
Informasi
Berklasifikasi
Fasilitasi KP pada
Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Kontra
Penginderaan pada ruangan
strategis
Keamanan Transaksi
Elektronik e-
government
Fasilitasi Narasumber
pada Sosialisasi
Pemanfaatan Sertifikat
Elektronik pada
Pemerintah Daerah
Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikat
Elektronik pada Pemerintah Daerah
Bimtek Pengelolaan Sertifikat
Elektronik pada Pemerintah Daerah
Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan
Sertifikat Elektronik pada Pemerintah
Daerah
Layanan Pendaftaran Sertifikat
Elektronik pada Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan
Audit Persandian pada
K/L/D
Pengawasan dan
Pengendalian Persandian
pada Pemerintah Daerah
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan
persandian pada pemerintah daerah
DASAR
• PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
• PERPRES NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2017
• PERATURAN BSSN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG SOTK BSSN
14
Perubahan Paradigma Lemsaneg BSSN
16
Dimensi Pendekatan Lama
(Lemsaneg)
Pendekatan Baru (BSSN)
Pengguna Layanan Government Government + Private + Public
Kompetensi Sandi Siber dan Sandi
Expertise Institution implementation on cryptography
Include Public education on cyber security
Cooperation Govt to Govt Govt to Govt + Private Sectors + Academic
Pendekatan Low Profile Mixed of Low profile and high profile
Technology Technology User Technology Innovator
•“Menjadi lembaga unggul, terdepan dan terpercaya untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan siber dan sandi nasional”.
VISI BSSN (2018-2019)
17
MISI BSSN (2018-2019)
• Menjadi lembaga unggul berarti BSSN menunjukkan kapabilitas yang tinggi dalam menjaga, mendeteksi, menanggulangi, dan memulihkan gangguan keamanan siber di Indonesia.
• Menjadi lembaga terdepan berarti BSSN menjadi lembaga memiliki peran paling tinggi dan luas dalam hal koordinasi keamanan siber di Indonesia.
• Menjadi lembaga terpercaya berarti BSSN menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari seluruh pemangku kepentingan yang dilayaninya dalam hal pelayanan keamanan siber di Indonesia.
• Mewujudkan ketahanan siber berarti BSSN menunjukkan peran yang strategis dalam hal membangun ketahanan siber di Indonesia.
• Mewujudkan keamanan siber berarti BSSN menunjukkan peran yang kuat dalam hal mengatasi gangguan-gangguan keamanan siber di Indonesia.
• Mewujudkan keamanan persandian berarti BSSN menunjukkan peran sentral dalam hal mempertahankan keamanan persandian di Indonesia.
18
Usulan Revisi Permendagri 13 th 2006 TentangKeuangan Daerah
PERSANDIAN
01 PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI
01 1 Pengelolaan, Identifikasi dan analisa kebutuhan informasi yang dikecualikan
01 2 Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra
penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya
01 3 Pengamanan informasi dan sistem elektronik
01 4 Pengelolaan Security Operation Center (SOC)
01 5 Pemulihan data atau sistem gangguan operasional persandian dan keamanan informasi
01 6 Penyediaan infrastuktur persandian
01 7 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang persandian
02 PROGRAM POLA HUBUNGAN JARINGAN PERSANDIAN
02 1 Pengelolaan pola hubungan komunikasi pemerintah daerah
02 2 Koordinasi pola hubungan komunikasi sandi
19
21
PRIORITAS NASIONAL RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui
Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu
12345
PROGRAM PRIORITAS PN 5 : Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
22
Stabilitas Keamanan
Nasional dan Kesuksesan
Pemilu
1. Kamtibmasdan
Keamanan Siber
2. Kesukesesan
Pemilu
3. Pertahanan Wilayah Nasional
4. KepastianHukum dan Reformasi Birokrasi
5. Efektivitas Diplomasi
Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap
Penanganan Konflik Sosial
Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang
Siber
Penguatan lembaga demokrasi
Peningkatan kebebasan sipil dan hak-
hak politik
Netralitas Birokrasi dalam pemilu 2019
Pengamanan Pemilu
Pengamanan Wilayah Laut
Pengamanan Kawasan Perbatasan dan
Kedaulatan Negara
Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar
Tinggi
Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar
Negeri
Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan
Keamanan
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan
Kerjasama Pembangunan Internasional
Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN
Penegakan Hukum
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pelaksanaan e-government yang
terintegrasi
Talent management nasional
Penanggulangan Terorisme
KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL
23
Kamtibmas dan
Keamanan Siber
1. PenciptaanKondisi Aman yang Cepat
dan Tanggap
2. Penanganan Konflik Sosial
3. Penanganan Penyalahguna
an Narkoba
4. Penguatan Kelembagaan
Siber danPengamananRuang Siber
5. Penanggulangan
Terorisme
N
o
Pro PN KL
1 Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang
Bermartabat
POLRI
Pencegahan Proaktif Gangguan
Kejahatan dan Ketertiban Masyarakat
POLRI
Penanganan Gangguan Kejahatan dan
Ketertiban Masyarakat
POLRI
2 Pemantapan Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial (PKS) dan Pelaksanaan
Renaksi di Pusat dan Daerah
Kemendagri
Pemda
Penanganan Konflik Sosial Sebagai
Dampak Kasus Agraria
Polri
3 Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan NarkobaBNN
4 Penguatan kelembagaan siber dan
pengamanan Aktivitas Siber Nasional
BSSN, Kominfo, BIN, dan POLRI
5 Peningkatan Pelibatan Masyarakat
dalam Pencegahan Terorisme
BNPT, Kemensos, dan Pemda
Optimalisasi peran K/L/D dalam
penanggulangan terorisme
34 K/L
Rehabilitasi Eks-Kombatan dan individu
terpapar paham radikal
BNPT, BIN, Kemsos, dan
Kemenkumham
Counter Narrative Strategy dan
pemantapan nilai-nilai kebangsaanBNPT, Lemhannas, Kemhan
PENYUSUNAN OUTPUT PRIORITAS RKP 2019(PP 17 TAHUN 2017)
24
Program Prioritas: Kamtibmas dan Keamanan SiberKegiatan Prioritas: Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber
No Pro PN Output Volume KLLokasi
(s.d. Kab/Kota)1. Penguatan kelembagaan
siber dan pengamananAktivitas Siber Nasional
Modernisasi Peralatan Teknologi Intelijen 45 Unit BIN
Intelijen Siber Bidang Deteksi Dini 481 Laporan BIN
Intelijen Siber Bidang Kontra 64 Laporan BIN
Peningkatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber 11 Kegiatan BSSN
Pembangunan National Cyber Security Operation Center 1 Sistem BSSNPendidikan dan Pelatihan Fungsional
Sandi K/L/D
100 Lulusan BSSN
Fasilitasi Perangkat Operasional Siber
dan Sandi untuk Pemerintah Daerah
100
Prop/Kab/Kota
BSSN
Peningkatan Kapasitas Penyidik Tindak Pidana Kejahatan Siber
Xxx orang POLRI
Pemenuhan Teknologi Siber Xxx POLRI
a. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisianb. Menyelesaikan konflik sosialc. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba
d. Meningkatkan pengamanan aktivitas sibere. Meningkatkan penanganan terorisme
PRIORITAS NASIONAL: STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILUPROGRAM PRIORITAS: KAMTIBMAS DAN KEAMANAN SIBER
KEGIATAN PRIORITAS: PENGUATAN KELEMBAGAAN SIBER DAN PENGAMANAN RUANG SIBERRKP 2019
Arah Kebijakan RKP 2019
Penajaman Output Prioritas
RKP 2019
RANCANGAN RKPD URUSAN PERSANDIAN 2019
NO.
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN
HAL-HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYUSUN RKPD 2019
PRIORITAS BIDANG
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAHStabilitas Keamanan
Nasional dan
Kesuksesan Pemilu
melalui program
pengembangan siber
dan sandi negara
Pemantapan
efektivias
pengamanan
informasi melalui
peningkatan
profesionalitas SDM
dan operasionalisasi
peralatan persandian
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi
Elektronik
1Penyelenggaran
operasional
persandian dalam
rangka
pengamanan
informasi
berklasifikasi milik
pemerintah daerah
a Fasilitasi pengelolaan dan perlindungan
informasi milik pemerintah daerah melalui
perangkat persandian
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
Pasal 17 tentang
Informasi Yang
Dikecualikan.
b Pemanfaatan Sertifikat elektronik untuk
document signing pada informasi milik
pemerintah daerah
NO.
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN
HAL-HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYUSUN RKPD 2019
PRIORITAS BIDANG
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAHPeraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
c Perumusan kebijakan dan
pedoman penyelenggaraan
persandian dengan mengacu
NSPK di bidang persandian yang
telah ditetapkan oleh Lembaga
Sandi Negara/ Badan Siber dan
Sandi Negara
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri
d Fasilitasi penentuan tingkat
kerahasiaan informasi
berklasifikasi di Perangkat
Daerah
Peraturan Kepala Lembaga
Sandi Negara Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
e Fasilitasi kegiatan
Sterilisasi/Kontra Penginderaan
pada Aset Perangkat Daerah
NO.
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN
HAL-HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYUSUN RKPD 2019
PRIORITAS BIDANG
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAHPeraturan Kepala Lembaga
Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan Informasi di
Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
e Fasilitasi kegiatan
Sterilisasi/Kontra Penginderaan
pada Aset Perangkat Daerah
Pedoman Kepala Lembaga
Sandi Negara Nomor 5
Tahun 2016 tentang
Klasifikasi Tingkat
Kerahasiaan Informasi.
f Fasilitasi kegiatan
Pengamanan Sinyal melalui
jammer pada kegiatan strategis
Peraturan Kepala Lembaga
Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Sertifikat
Elektronik
g Fasilitasi penilaian keamanan
sistem informasi milik
perangkat daerah melalui
kegiatan IT Security
Assessment
Peraturan Kepala Lembaga
Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan dan
Perlindungan Informasi
Berklasifikasi Milik
Pemerintah
NO.
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN
HAL-HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYUSUN RKPD 2019
PRIORITAS BIDANG
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAHUndang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil
Negara
2 Peningkatan kompetensi
SDM persandian
a Sosialisasi pemanfaatan
fungsi persandian dalam
rangka pengamanan
informasi pada pemerintah
daerah kepada perangkat
daerah
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara da
Reformasi Birokrasi
Nomor 76 Tahun 2012
tentang Jabatan
Fungsional Sandiman
dan Angka Kreditnya
b Peningkatan dan
pengembangan kompetensi
SDM di bidang persandian
melalui keikutsertaan pada
kegiatan pendidikan dan
pelatihan di bidang
Persandian
Peraturan Kepala
Lembaga Sandi
Negara Nomor 16
Tahun 2016 tentang
Standar Kompetensi
Teknis Persandian bagi
Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator,
dan Jabatan Pengawas
di Lingkungan
Pemerintah Daerah
NO.
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN
HAL-HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYUSUN RKPD 2019
PRIORITAS BIDANG
PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAHPeraturan Kepala
Lembaga Sandi Negara
Nomor 7 Tahun 2013
tentang Pedoman
Pembinaan Materiil
Sandi di Instansi
Pemerintah
3 Penyedian Kebutuhan
peralatan sandi dan dan
alat pendukung utama
(APU) persandian
a Penetapan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi di
lingkungan pemerintah
daerah
Peraturan Kepala
Lembaga Sandi Negara
Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pedoman Gelar
Jaring Komunikasi
Sandi
b Penyedian Kebutuhan
peralatan sandi dan dan alat
pendukung utama (APU)
persandian dengan mengacu
pada pola hubungan
komunikasi sandi yang telah
ditetapkan.
c Pengelolaan dan
pemeliharaan materiil sandi,
peralatan sandi dan alat
pendukung utama (APU)
persandian serta jaring
komunikasi sandi
PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
31
15. PERSANDIAN
INDIKATORPersentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunIkasi Perangkat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah daerah
RUMUS
Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakansandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah
jumlah total perangkat daerah 100
Revisi : surat kalemsaneg
USULAN REVISI INDIKATOR KINERJANO KEWENANGAN OUTPUT RUMUS OUTCOME
1 Penyelenggaraanpersandian untukpengamananinformasiPemerintah Daerah Provinsi
Persentase kegiatan yang telahdiamankan melalui kegiatanpengamanan sinyal dibandingbanyaknya jumlah kegiatanstrategis yang harus diamankan
Tingkat Keamanan InformasiPemerintah Daerah Provinsi
Sasaran: Meningkatnya keamananinformasi milik pemerintah(terciptanya keamanan informasimilik pemerintah provinsi melaluipenyelenggaraan persandian)
Tingkat keamanan informasi diukur melalui penilaian terhadap area-area kemanan informasi yang ditetapkan oleh BSSN
Persentase sistem elektronikyang telah menggunakansertifikat elektronik dibandingjumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerahPersentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik dibanding jumlah ASN yang ada pada pemerintah daerahPersentase konten informasi yang telah diamankan dengan menggunakan persandian dibandingkan jumlah seluruh konten informasi berdasarkan
Jml Kegiatan strategis teramankan
Jml Kegiatan Strategis yang ada× 100%
Jml SE dengan sert elektronik
Jml SE yang ada× 100%
Jml ASN pakai sert elektronik
Jml ASN yang ada× 100%
Jml konten informasi teramankan
Jml konten informasi yang ada× 100%
USULAN REVISI INDIKATOR KINERJA
NO KEWENANGAN OUTPUT RUMUS OUTCOME
2 Penetapan polahubungankomunikasi sandiantar PerangkatDaerah Provinsi
Presentase entitas yang diamankan dibandingkandengan jumlah seluruh entitaspada pemerintah daerahberdasarkan pola hubungankomunikasi sandi yang ditetapkan
Tingkat Keamanan InformasiPemerintah Daerah Provinsi
Sasaran: Meningkatnya keamananinformasi milik pemerintah(terciptanya keamananinformasi milik pemerintahprovinsi melaluipenyelenggaraanpersandian)
Tingkat keamananinformasi diukur melaluipenilaian terhadaparea-area kemananinformasi yang ditetapkan oleh BSSN
Jml entitas teramankan
Jml entitas pada PHKS× 100%