sistem integritas partai politik...urgensi sipp perlunya internalisasi nilai integritas partai dalam...
TRANSCRIPT
DISEMINASI
SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK
Bagian I
SEKILAS TENTANG
KPK
frequently asked question in interview :
• Bagaimana dan kapan revisi UU Parpol
• Apa Dasar Hukum, Negara Dinilai Tidak Wajib Membiayai Saksi Parpol
• UU Partai Politik yg Menyempitkan Demokrasi, Memperbesar Pengaruh Kapital ?
• Bagaimana Menimbang Sanksi Pembubaran Partai Politik yang Korup
• Partai bisa dikategorikan sebagai unit korporasi ?
• Membubarkan partai politik penerima uang korupsi ?
• Integritas Parpol dan Wakil Rakyat itu Spt ?
• Integritas ?
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dari Deputi Bidang Pencegahan yang melaksanakan program pendidikan anti korupsi, sosialisasi
pemberantasan tindak pidana korupsi, kampanye anti korupsi di lembaga negara, pemerintah, institusi, Pihak Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum.
Tentang KPK
Direktorat Pendaftaran
& Pemeriksaan
LHKPN
Direktorat GratifikasiDirektorat Gratifikasi
Deputi Bidang Pencegahan
Sekilas tentang DIKYANMAS
Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat
Direktorat Penelitian dan
Pengembangan
Unit Koordinasi
dan Supervisi
Pencegahan
Unit Pusat
Edukasi Antikorupsi
Bagian II
PERMASALAHANINTEGRITAS PARTAI
Peran Partai PolitikAnalisis Gap Peran Partai Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia
KONDISI SEKARANG EKSPEKTASI
Peran sentral parpol dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dan penentu jabatan publik.
Parpol dipersepsikan menjadi institusi paling buruk, tidak demokratis dan korup.
Kualitas wakil rakyat dan politisi dari parpol belum sesuai harapan publik.
Parpol sebagai “jembatan” penghubung antara pemerintah dan rakyat.
Peran parpol dalam mendorong demokrasi yang berintegritasdan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Pengelolaan parpol secara transparan, demokratis dan akuntabel.
Sistem Integritas
Partai Politik
PERSOALAN
INTEGRITAS PARTAI
Ketiadaan Standar Etik
Partai
Problematika Kaderisasi & Rekrutmen
Tantangan Demokrasi
Internal
Problematika Pendanaan
Parpol
Persoalan Integritas Partai PolitikEmpat Faktor Utama Penyebab Persoalan Integritas Partai
Dinamika demokrasi internal parpol berkaitan erat dengan kontribusi parpol pada sistem politik di Indonesia, sehingga perbaikan tata kelola dan internalisasi standar integritas pada parpol sangatpenting dilakukan.
Jumlah pendanaan parpol yang belum bisa menutup kebutuhan minimum, memicu potensitumbuhnya oligarki, korupsi, dan praktik penyimpangan.
Tanpa standar etik parpol, politisi tidak memiliki panduan ideal dalam berperilaku dan melaksanakan fungsi politiknya.
Ketiadaan sistem kaderisasi & rekrutmen yang baku, berkelanjutan, serta transparan menyebabkan tingginya nepotisme dan kesulitan regenerasi.
Bagian III
SISTEM INTEGRITASPARTAI POLITIK
Definisi
Satu kesatuan kebijakan
yang disepakati secara
kolektif sebagai standar
integritas oleh seluruh
kader parpol dalam
pelaksanaan fungsi pokok
parpol.
Organisasi atau
sekumpulan orang sebagai
badan hukum publik yang
menjalankan aktivitas
politik yang terorganisir
dipersamakan oleh
kesamaan ideologi.
3. Instrumen kepatuhan SIPP.
4. Menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
DEFINISI
Seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai untuk:
SIPP mengamanatkan pelaksanaan sistem integritas yang dapat diinternalisasikan pada setiap partai politik.
1. Menghasilkan calon pemimpin berintegritas.
2. Meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Urgensi SIPPPerlunya internalisasi nilai integritas partai dalam upaya penegakan sistem demokrasi di
Indonesia.
Menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh Konstitusi.
Mendorong partai politik agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi.
Memberikan arah dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Menjadikan partai politik sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik sebagai kontribusi dalam membangun bangsa dan negara.
Mencegah lahirnya sistem yang bertujuan untuk menyalahgunakan partai untuk melakukan ekstraksi dan penumpukan kekayaan.
Memudahkan semua pihak yang tergabung dalam partai untuk berperilaku dan bertindak.
Memudahkan pihak eksternal untuk mengevaluasi komitmen partai politik terhadap pencegahan korupsi dan menciptakan partai berintegritas.
Komponen dan Variabel SIPP
Pengukuran
indikator sistem
integritas partai
politik dilakukan
berdasarkan 5
komponen utama
yang terdiri atas
19 variabel. 1.Penentuan
Pengurus
2.Pengambilan
Keputusan
3.Penentuan Caleg
dan Pejabat Publik
4.Desentralisasi
Kewenangan
1.Sumber
Keuangan
2.Alokasi /
Penggunaan
Anggaran
3.Tata Kelola
Keuangan
1.Sistem dan
Panduan
2.Regulasi dan
database
3.Implementasi
4.Monitoring dan
Evaluasi
1.Sistem dan
Panduan
2.Regulasi dan
database
3.Implementasi
4.Monitoring dan
Evaluasi
KODE ETIK
REKRUTMEN KADERISASI
KEUANGANPARPOL
DEMOKRASI INTERNAL PARPOL
1.Dokumen Etik Parpol
2.Lembaga Penegak
Etik
3. Sistem Pengaduan dan
Whistle Blower
4.Pengaturan Konflik
Kepentingan
SISTEM INTEGRITAS
PARTAI POLITIK
Kode Etik
Standar Etik Partai Politik disusun baik untuk partai maupun politisi dengan 6 prinsip khusus.
KODE ETIK
PARPOL POLITISI
Instrumen prinsip-prinsip
etika sebagai landasan
filosofis yang mengatur
perilaku dan norma etik
bagi organisasi parpol
dan kadernya terkait
kewajiban, larangan,
kepatuhan, dan lain-lain.
Landasan norma
moral, etis, dan filosofis
yang wajib dan
mengikat bagi setiap
politisi untuk menjaga
martabat dan
kredibilitas parpol
sebagai badan hukum
dalam pelaksanaan
fungsinya.
PRINSIP
KEPENTINGANUMUM
KEJUJURAN INTEGRITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI KEADILANTAAT
PADAHUKUM
PROFESIONAL
Standar Etik
Kode EtikKomponen kode etik perlu dikombinasikan dari 3 sistem yang terintegrasi satu sama lain.
PARTAI POLITIK YANG BERINTEGRITAS DARI PERSPEKTIF ETIK
Lembaga yang diberi kewenangan secara independen dalam mengadili dan memutuspelanggaran kode etik.(Dengan 3 model komisi penegakan etik; komisi etik internal, eksternal dan gabungan)
Perangkat yang mengatur mekanisme seseorang dapat melaporkan kasus pelanggaran etik dan sebagainya.
PENEGAKAN ETIK
PERLINDUNGAN (WHISTLE BOWLER)
STANDAR ETIKDokumen kebijakan yang berisi pengaturan kode etik (code of conduct) dan standar kelaziman.
Standar Etik
Demokrasi Internal
Keterbukaan partai politik dalam proses penentuan calon anggota legislatif dan jabatan publik serta pergantian kepengurusan.
Urgensi pelaksanaan desentralisasikewangan dan otoritas partai ke daerahterkait kebijakan politik di tingkat lokal.
Pelembagaan demokrasi internal partai menjadi keniscayaan dalam upaya pelembagaan
sistem demokrasi yang substansial.PENGELOLAAN PARPOL
DEMOKRASI
INTERNAL
TR
AN
SP
AR
AN
DE
MO
KR
ATIS
AK
UN
TAB
EL
Demokrasi
Internal
Komponen Kaderisasi
Prinsip kaderisasi (1) inklusif, (2) berjenjang, (3) berkala, (4) terukur, dan (5)
berkelanjutan, tercermin dalam empat komponen pelaksanaan kaderisasi yang
terintegrasi.Sistem Kaderisasi
Implementasi sistem kader menjadi acuan bagi promosi kader dalam kepengurusan partai maupun pencalonan dalam jabatan legislatif dan publik.
SISTEM DAN PANDUAN KADERISASI
Sistem dan panduan kaderisasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dan memberi kesempatan yang sama bagi setiap kader dalam berpartisipasi.
REGULASI DAN
DATABASE
Regulasi bertujuan untuk mengatur proses kaderisasi secara khusus dan database sebagai sarana komunikasi dan analisis pemetaan kader.
IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI
Sistem monitoring dan evaluasi bertujuan menilai program pelatihan yang telah dirancang serta menyusun
program tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
1 2 3 4
Kaderisasi Berjenjang & Terukur
Sistem kaderisasi berjenjang menciptakan keselarasan antara input dan output; sebagai
kunci penyusunan proses kaderisasi kader partai politik yang terukur.
PengurusPartai Tingkat Pusat/Nasional
Pengurus Partai Tingkat Provinsi
Pengurus Partai Tingkat Kabupaten
Pengurus Partai Tingkat Kecamatan
UTAMA(Presiden, Anggota
DPR)
MADYA(Gubernur,
Anggota DPRD Provinsi)
PERTAMA(Bupati/Walikota, Anggota DPRD
Kabupaten/Kota)
Menguasai masalah internalisasi nilai- nilai artai,
pengetahuan tentang masalah kepemiluan,
pemahaman isu nasional dan
global serta kebijakan partai di tingkat nasional
dalam berbagai aspek yang ditunjang dengan
peningkatan keterampilan dalam hal komunikasi
politik, lobbying serta kepemimpinan.
Pembekalan keterampilan dalam
proses manajerial terkait pemenangan pemilu
seperti komunikasi politik, kepemimpinan, mobilisasi massa dan
problem solving.
Menguasai dasar ideologi parpol, sejarah, aturan internal
dan isu di kabupaten/
kota
Sistem Kaderisasi
Komponen Rekrutmen
Pelaksanaan rekrutmen kader partai perlu dilakukan secara end-to-end untuk memastikan
pemilihan kader yang sesuai.
Sistem Rekrutmen
SISTEM DAN PANDUAN REKRUTMEN
Sistem rekrutmen partai perlu didasarkan pada proses kaderisasi yang baku untuk mewujudkan sistem integritas partai politik.
METODE REKRUTMEN
Metode rekrutmen dibangun oleh partai politik untuk mencari kader yang memiliki kualifikasi minimal sebagai calon anggota legislatif dan pejabat publik.
REGULASI & IMPLEMENTASI
Regulasi mengatur proses rekrutmen secara terperinci didukung implementasi dalam dalam pengisian kepengurusan partai dan calon legislatif.
MONITORING DAN EVALUASI
Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik sesuai dengan prinsip rekrutmen yang berintegritas dan tidak menyimpang.
1 2 3 4
Implementasi Rekrutmen
Proses rekrutmen kader dalam kepengurusan dan caleg perlu mempertimbangkan
komposisi dan syarat yang tepat.
Sistem Rekrutmen
PROSES REKRUTMEN
SYARAT
KADER PENGURUS
PARTAI
KADER CALON
ANGGOTA
LEGISLATIF
PELIBATAN KADERMelibatkan ang- gota/kader
parpol secara berjenjang
sesuai proses kaderisasi.
MINIMAL KEANGGOTAANSyarat minimal keang-
gotaan 1 tahun menja- di
syarat sebelum dapat
memegang jabatan.
ETIKA DAN ELEKTABILITASStudi secara internal
berdasar etika kader
serta elektabilitas dalam
proses pemilihan.
90% 10%
Kader Non-KaderParpol Parpol
*Note: 40% kader lama dan 60%
kader baru
KOMPOSISI KADER
90% 10%
Kader Non-KaderParpol Parpol
*Note: alokasi 30% terhadap kelompok
perempuan dan alokasi setara bagi kader
berkebutuhan khusus
*Note: alokasi 30% terhadap
kelompok perempuan dan alokasi
setara bagi kader berkebutuhan
khusus
Sistem Rekrutmen
Keuangan Partai PolitikPengelolaan keuangan parpol yang transparan dan akuntabel perlu direalisasikan untuk
mendorong tata kelola sistem demokrasi yang baik.
Keuangan Parpol
Penyusunan sistem keuangan yang transparan,akuntabel, dan dapat diakses oleh publik secaraluas.
Alokasi prioritas penggunaan dana bantuan
Parpol dalam penyusunan sistem integritas parpol (rekrutmen, kaderasi, kode etik, dll).
Pembangunan mekanisme pengawasan penggunaan dana internal partai untuk mencegah penyalahgunaan.
Penyusunan standar prosedur operasional penggunaan dana partai.
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI
POLITIK PASAL 39
Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, dibuktikan dengan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan arus kas) yang sudah diaudit dan diumumkan ke publik.
Mendorong sistem kemandirian keuangan partai
melalui alokasi bantuan pendanaan negara yang
memadai dan sumber pendanaan lainnya yang sah
(operasional & kandidasi).
Bagian IV
PELAKSANAAN
SIPP
Manfaat Implementasi SIPP
Implementasi sistem integritas dapat memberikan keuntungan secara langsung maupun
tidak langsung terhadap partai politik.
INTERNAL EKSTERNAL
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol.
• Memberi keuntungan bagi publik untuk memperoleh preferensi memilih.
• Publik berkesempatan mendapatkan calon pejabat publik yang berkompeten dan berintegritas.
• Meminimalkan biaya politik elektoral.
• Meningkatkan animo , persepsi dan daya Tarik
masyarakat untuk bergabung di dunia politik.
• Mendorong upaya pembaruan menuju parpol
modern;
• Meminimalkan risiko tindakan penyelewengan;
• Parpol lebih mandiri secara finansial karena
diperoleh secara sah dan tidak koruptif;
• Jaminan kader partai dalam penerapan kode etik serta sistem kaderisasi dan rekrutmen;
• Adanya kepastian prosedur dan proses dalam penegakan etik;
• Pengelolaan dan tata kelola keuangan yang lebih
baik;
• Pemberian kesempatan yang sama bagi tiap kader untuk menjadi pengurus parpol;
• Pembangunan sumber daya kader parpol yang kompeten, handal, dan berintegritas;
• Internalisasi nilai-nilai integritas secara jangka panjang sebagai identitas kader.
Strategi Implementasi SIPPPelaksanaan SIPP perlu dilaksanakan dalam bentuk strategi implementasi yang nyata untuk memulihkan kepercayaan publik.
Mendorong 5 komponen inti integritas parpol sebagai
bagian dari perubahan UU nomor 2 tahun 2011 tentang
Partai Politik.
Pelaksanaan monitoring secara bulanan maupun
triwulanan untuk memastikan
keberjalanan strategi ditambah evaluasi hasil.
Penegakan aturan internal partai secara tegas untuk
menjaga partai dan politisi dari kegiatan yang merugikan
internal partai.
Sosialisasi SIPP melalui internal dan eksternal dalam
bentuk sosialisasi internal terhadap kader dan eksternal
kepada publik.
Implementasi sistem integritas dalam internal parpol perlu diadopsi dalam kebijakan partai secara menyeluruh.
Undang-undang bukan peti kemas yang kosong (empty container) dan sejatinya undang-undang bersukma keadilan dan berspirit kerakyatan. Hukum senantiasa bergerak sentrifugal kearah perkembangan politik, ekonomi, budaya, serta bergerak secara sentripetal ke arah nilai logis (kebenaran), nilai etis (keadilan) dan nilai estitis (harmoni sosial).
Dengan demikian, keberadaan hukum akan dapat memberikan perlindungan atau fungsi protektif bagi martabat kemanusiaan ( Artijo Alkostar )
Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:
Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
E-mail: [email protected]
Pelaporan Gratifikasi:
Direktorat Gratifikasi
Telp: (021) 2557 8440
E-mail: [email protected]
Pelayanan Informasi Publik
Hubungan Masyarakat:
Telp: (021) 2557 8498
Faks: (021) 5290 5592
E-mail: [email protected]
Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):
Direktorat LHKPN
Telp: (021) 2557 8396
E-mail :[email protected]
TERIMA KASIH