BAHAN – 6SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R.I.

SEMESTER V

Perubahan batang tubuh UUD 1945 Perubahan Penyelenggaraan

Pemerintahan/Reformasi Perubahan sistem kontrol &

keseimbangan (checks & balances)

2sistem ketatanegaraan berdasar

amandemen

Perubahan / amandemen pertama (1999)

Perubahan / amandemen kedua (2000)

Perubahan / amandemen ketiga (2001)

Perubahan / amandemen keempat (2002)

3sistem ketatanegaraan berdasar

amandemen

TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem pemerintahan

PRESIDENSIAL PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN,

serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimaksukkan ke dalam pasal-pasal.

Perubahan secara ADENDUM :perubahan dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945.

4sistem ketatanegaraan berdasar

amandemen

Menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai perkembangan gagasan hukum, ketatanegaraan, dan demokrasi.

Memperkuat & memperteguh sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks & balances) antar cabang kekuasaan negara.

5sistem ketatanegaraan berdasar

amandemen

Cenderung menganut supremasi MPR (sbg lembaga tertinggi negara)

Tidak dimungkinkan checks & balances antar cabang kekuasaan negara.

Eksekutif memiliki kekuasaan sangat besar dalam penyelenggaraan negara (jika dibandingkan dgn lembaga legislatif & yudikatif)

Lembaga perwakilan terdiri MPR & DPR, dmn DPR merupakan political representative

6sistem ketatanegaraan berdasar

amandemen

Supremasi Konstitusi (konstitusi berada pd kedudukan tertinggi dlm negara)

Adanya sistem checks & balances antar cabang kekuasaan negara

Tak ada lagi kedudukan Lembaga Tertinggi Negara (semua berkedudukan sama sbg Lembaga Negara)

7sistem ketatanegaraan berdasar

amandemen

Presiden & wakilnya dipilih secara Langsung

Kekuasaan Presiden diatur & dibatasi

Kekuasaan DPR diperkuat menjadi Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan yang membentuk Undang-undang.

8sistem ketatanegaraan berdasar

amandemen

Dibentuk lembaga negara baru dlm rumpun Legislatif : DPD, dan rumpun Yudikatif : MK & KY

Penyelesaian kasus politik & ketatanegaraan secara hukum diselesaikan melalui Lembaga Negara baru : MK

9sistem ketatanegaraan berdasar

amandemen