sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

Download sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

Post on 16-Oct-2015

222 views

Category:

Documents

42 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    1/13

    M K L HSISTEM KET T NEG R N INDONESI

    Disusun Oleh :

    Kelompok 3

    JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

    FAKULTAS EKONOMI

    UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

    LHOKSEUMAWE

    2014

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    2/13

    Definisi :

    Pengertian Ketatanegaraan Republik Indonesia

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata

    Negara adalah Seperangkat Prinsip Dasar yangMencakup Peraturan Susunan Pemerintah,

    Bentuk Negara dan Sebagainya Yang Menjadi

    Dasar Peraturan Suatu Negara.

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    3/13

    Bentuk Tata Negara Indonesia

    Struktur Ketatanegaraan RI sebelum

    Amandemen 1945

    MPR

    UUD 1945

    MA Presiden DPR DPA BPK

    Distribution Of

    Power

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    4/13

    Struktur Ketatanegaraan RI sesudah

    Amandemen 1945

    MPR

    UUD 1945

    MK Presiden

    dan Wakil

    Presiden DPR DPA

    BPK

    MA KY

    Separation Of

    Power

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    5/13

    Indonesia menganut bentuk pemerintahan RepublikKonstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang

    dipimpin oleh seorang Presiden. Kekuasaan Presidendibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden RepublikIndonesia memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itudidasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi,Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

    pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesiamenganut sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem

    Presidensial merupakan sistem pemerintahan NegaraRepublik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melaluiPemilu dan terpisah dengan kekuasaan Legislatif.

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    6/13

    Fungsi Masing-masing Lembaga

    Lembaga Legislatif

    a. MPR

    MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajarkedudukannya dengan lembaga tingginegara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD,MA, MK, BPK

    Menghilangkan supremasi kewenangannya Menghilangkan kewenangannya

    menetapkan GBHN

    Menghilangkan kewenangannyamengangkat Presiden (karena presidendipilih secara langsung melalui pemilu)

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    7/13

    b. DPR

    Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahuibahwa tugas dan wewenang DPR, antara lain:

    a. Membentuk undang-undang yang dibahas denganpresiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

    b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturanpemerintahan pengganti undang-undang.

    c. Menerima dan membahas usulan RUU yangdiajukan DPD yang berkaitan dengan bidangtertentu dan mengikutsertakannya dalampembahasan.

    d. Menetapkan APBN bersama presiden denganmemperhatikan DPD.

    e. Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN,serta kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    8/13

    DPD

    Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui

    bahwa DPD merupakan wakil-wakil daerah provinsi

    dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki

    fungsi:

    a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan danmemberikan pertimbangan yang berkaitan

    dengan Legislasi tertentu.

    b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

    tertentu.

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    9/13

    Lembaga Eksekutif

    SistemPresidensial

    Sistem

    Parlemener

    Menterimenteri merupakanpembantu Presiden dan

    langsung dipimpin olehnya

    Para Menteri dipimpin oleh

    seorang Perdana Menteri

    Berdasarkan UUD 1945 lembaga eksekutif di Indonesia

    terdiri dari atas seorang Presiden, Wakil Presiden, beserta

    menteri-menteri

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    10/13

    Lembaga Yudikatif

    Mahkamah Agung

    Berikut adalah Kewajiban dan wewenangMahkamah Agung, antara lain sebagaiberikut:

    Berwenang mengadili pada tingkat kasasi,

    menguji adap undang-undang, dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

    Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.

    Memberikan pertimbangan dalam hal Presidenmemberi Grasi dan Rehabilitasi.

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    11/13

    Mahkamah Konstitusi

    Kewajiban dan wewenang MK: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

    tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final.

    Mahkamah Konstitusi wajib memberikanputusan atas pendapat DPR bahwa

    Presiden dan/atau Wakil Presiden menurutUUD 1945. Komisi Yudisial

    Dalam menjalankan tugasnya, KY melakukan

    pengawasan terhadap:Hakim agung di Mahkamah Agung.Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan

    peradilan yang berada di bawah MA.

    Hakim MK.

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    12/13

    BPK

    Anggota BPK dipilih DPR denganmemperhatikan pertimbangan DPD.

    Berwenang mengawasi dan memeriksa

    pengelolaan keuangan negara (APBN) dandaerah (APBD) serta menyampaikan hasil

    pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan

    ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

    Berkedudukan di ibukota negara dan

    memiliki perwakilan di setiap provinsi.

  • 5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

    13/13

    Sekian

    dan

    Terima Kasih

Recommended

View more >