sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
TRANSCRIPT
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
1/13
M K L HSISTEM KET T NEG R N INDONESI
Disusun Oleh :
Kelompok 3
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2014
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
2/13
Definisi :
Pengertian Ketatanegaraan Republik Indonesia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata
Negara adalah Seperangkat Prinsip Dasar yangMencakup Peraturan Susunan Pemerintah,
Bentuk Negara dan Sebagainya Yang Menjadi
Dasar Peraturan Suatu Negara.
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
3/13
Bentuk Tata Negara Indonesia
Struktur Ketatanegaraan RI sebelum
Amandemen 1945
MPR
UUD 1945
MA Presiden DPR DPA BPK
Distribution Of
Power
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
4/13
Struktur Ketatanegaraan RI sesudah
Amandemen 1945
MPR
UUD 1945
MK Presiden
dan Wakil
Presiden DPR DPA
BPK
MA KY
Separation Of
Power
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
5/13
Indonesia menganut bentuk pemerintahan RepublikKonstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang
dipimpin oleh seorang Presiden. Kekuasaan Presidendibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden RepublikIndonesia memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itudidasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi,Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesiamenganut sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem
Presidensial merupakan sistem pemerintahan NegaraRepublik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melaluiPemilu dan terpisah dengan kekuasaan Legislatif.
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
6/13
Fungsi Masing-masing Lembaga
Lembaga Legislatif
a. MPR
MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajarkedudukannya dengan lembaga tingginegara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD,MA, MK, BPK
Menghilangkan supremasi kewenangannya Menghilangkan kewenangannya
menetapkan GBHN
Menghilangkan kewenangannyamengangkat Presiden (karena presidendipilih secara langsung melalui pemilu)
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
7/13
b. DPR
Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahuibahwa tugas dan wewenang DPR, antara lain:
a. Membentuk undang-undang yang dibahas denganpresiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturanpemerintahan pengganti undang-undang.
c. Menerima dan membahas usulan RUU yangdiajukan DPD yang berkaitan dengan bidangtertentu dan mengikutsertakannya dalampembahasan.
d. Menetapkan APBN bersama presiden denganmemperhatikan DPD.
e. Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN,serta kebijakan pemerintah, dan sebagainya.
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
8/13
DPD
Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui
bahwa DPD merupakan wakil-wakil daerah provinsi
dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki
fungsi:
a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan danmemberikan pertimbangan yang berkaitan
dengan Legislasi tertentu.
b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
tertentu.
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
9/13
Lembaga Eksekutif
SistemPresidensial
Sistem
Parlemener
Menterimenteri merupakanpembantu Presiden dan
langsung dipimpin olehnya
Para Menteri dipimpin oleh
seorang Perdana Menteri
Berdasarkan UUD 1945 lembaga eksekutif di Indonesia
terdiri dari atas seorang Presiden, Wakil Presiden, beserta
menteri-menteri
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
10/13
Lembaga Yudikatif
Mahkamah Agung
Berikut adalah Kewajiban dan wewenangMahkamah Agung, antara lain sebagaiberikut:
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji adap undang-undang, dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
Memberikan pertimbangan dalam hal Presidenmemberi Grasi dan Rehabilitasi.
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
11/13
Mahkamah Konstitusi
Kewajiban dan wewenang MK: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikanputusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurutUUD 1945. Komisi Yudisial
Dalam menjalankan tugasnya, KY melakukan
pengawasan terhadap:Hakim agung di Mahkamah Agung.Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah MA.
Hakim MK.
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
12/13
BPK
Anggota BPK dipilih DPR denganmemperhatikan pertimbangan DPD.
Berwenang mengawasi dan memeriksa
pengelolaan keuangan negara (APBN) dandaerah (APBD) serta menyampaikan hasil
pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Berkedudukan di ibukota negara dan
memiliki perwakilan di setiap provinsi.
-
5/26/2018 sistem ketatanegaraan indonesia.pdf
13/13
Sekian
dan
Terima Kasih