Makalah Kewarganegaraan :

Sistem Ketatanegaraan

Oleh Kelompok 3 (KWN.20) :

Dwi Ery Riswanti (120210402001)

Rodhiatun Niswah (120210402003)

Rita Andria Betrix (120210402005)

Shofiyatul Izzah (120210402008)

Luky Prasetyo Hadi (120210402010)

Yusi Putra Darmawan (120210402015)

Agustina Primayani (120210402019)

Oki Feri Juniawan (120210402021)

Indah Dwi Pratiwi (120210402033)

Evika Rizky Dariyanti (120210402038)

Rinzia Oktaviana Utami (120210402084)

Setya Samodra Rahmat (120710101226)

Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS JEMBER

Tahun Akademik 2012-2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T. atas

segala rahmat dan karunia-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah

ini yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan” dengan lancar. Makalah ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya

tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan

gambaran yang nyata mengenai suatu Negara, baik pengertian Negara itu sendiri, tujuan

terbentuknya Negara, fungsi Negara, dan bentuk-bentuk Negara.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, penulis sadar bahwa penulisan makalah

ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang membangun

sangat penulis harapkan. Pada

Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita

semua. Khususnya bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan bagi para

mahasiswa.

Jember, 26 September 2012

Penulis

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat

yang memiliki cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai

pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada

galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan

pemerintahan yang berdaulat. Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan

negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada

negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas

tertentu.

Makalah sederhana dengan judul “Sistem Katatanegaraan” ini menjabarkan

kepada pembaca mengenai tatanan suatu satuan kerja yang bergerak dalam bidang

kenegaraan yang khususnya mengenai sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia

sebagai negara kesatuan. Oleh karenanya, makalah ini diharapkan dapat memberikan

nilai positif bagi para pembaca.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Apakah pengertian Negara?

1.2.2. Apakah tujuan dan fungsi dibentuknya Negara?

1.2.3. Apa sajakah bentuk-bentuk Negara?

1.2.4. Apakah sistem ketatanegaraan di Indonesia?

1.3. Tujuan Dan Manfaat

1. Untuk memahami Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

2. Untuk mengetahui fungsi negara

3. Untuk mengetahui sistem pemerintahan negara

4. Untuk mengetahui lembaga-lembaga Negara

5. Untuk mengetahui hubugan antar lembaga Negara

Setelah membaca makalah ini diharapkan para pembaca mampu mengetahui dan

memahami dengan benar mengenai Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu

kesatuan kerja, serta penerapannya dalam praktik secara terbuka dalam semangat

kebersamaan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Negara Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state

(Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminologi,

negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat

yang memiliki cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan

mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai

konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat

(rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian

diatas, negara identik dengan hak dan wewenang.

2.1.1 Pengertian negara menurut beberapa ahli :

Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki

wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung

daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

R.M. MacIver

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam

suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang

diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi

kekuasaan memaksa.

Roger H. Soltau

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau

mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan

kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

G. Pringgodigdo, SH

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi

kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu

harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat

yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).

2.1.2 Negara mempunyai sifat/karakteristik, diantaranya :

Sifat Memaksa

Negara menetapkan peraturan yang bersifat memaksa menegenai tingkah

laku orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi.

Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan agar orang tunduk

pada peraturan negara, apabila perlu dengan paksaan fisik.

Hak negara ini bersifat legal, agar tercipta tata tertibdan menghindari

tindakan anarki. Paksaan fisik dapat pula berlaku terhadap hak milik (penyitaan).

Sifat Monopoli

Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

Dalam batas tertentu dan berdasarkan aturan tertentu, negara dapat

menyatakan suatu aliran kepercayaan/aliran politik dilarang karena

bertentangan dengan pandangan hidup bangsa.

Negara mengatasi paham perseorangan dan paham golongan.

Negara meneapkan mata uang, penetapan pajak, kewarganegaraan, dan

sebagainya.

Sifat Mencakup Semua

Kekuasaan mengatur yang dimiliki negara berlaku untuk semua

orang/warga negara, sehingga tidak ada yang mendapatkan perlakuan

khusus/istimewa.

2.1.3 Negara mempunyai unsur-unsur pembentuk, diantaranya :

Penduduk

Adalah semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal

mendiami (menetap dalam) wilayah negara tertentu.

Wilayah

Adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu

negara, dalam mana kekuasaan negara berlaku atas seluruh penduduk yang

bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut.

Pemerintah

Adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan dan

melaksanakan kekuasaan negara.

2.2 Tujuan Dibentuknya Negara Aristoteles

Mengenai tujuan negara oleh Aristoteles dijelaskan, bahwa

berhubung dengan pahamnya bersifat universal, maka lebih diuamakan

adalah negara. Oleh karena itu pemerintah sebaik-baiknya ditujukan

kepada kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan

keseimbangan kepentingan diatas daun neraca Themis (Dewi keadilan

didalam mitologi Yunani). Oleh karena itu, tujuan dari negara adalah

kesempurnaan warganya yan berdasarkan atas keadilan, keadilan

memerintah dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi

memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

Suatu bentuk cita dapat terjadi apabila pemerintahnya ditujukan kepada

kepentingan umum yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah

dan harus menjelma di dalam negara, sedangkan bentuk pemerosotan

dapat terjadi apabila pemerintahnya ditujukan kepada kepentingan pribadi

dari pemegang kekuasaan, timbul tindakan sewenang-wenang,

kepentingan umum dan keadilan dikesampingkan.

Plato

Mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk

mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya,

sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu

hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara atau

pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat

saja.

Negara yang ada di dunia ini sifatnya tidak sempurna karena

merupakan bayangan belaka dari negara yang sempurna (de ideale staat)

yang ada didalam dunia cita itu. Dunia cita itu termasuk lapangan filsafat.

Tujuan negara adalah untuk mencapai, mempelajari dan mengetahui cita

yang sebenarnya. Masyarakat baru berbahagia bila mana pengetahuannya

tidak terbatas kepada bayangan saja, tapi juga mengenal yang sebenarnya.

Selanjutya dipersamakan antara truth dengan good, sehingga apa

yang baik itu akan bersifat universal. Tujuan manusia dalam negara untuk

mencapai good life dan untuk itu manusia memerlukan cara demi

tercapainya good life (bahagia, sempurna) itu. Persoalan good dan good

life hanya bisa dimengerti dan ditangkap oleh sebagian atau segolongan

orang saja.

Socrates

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu

keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada

pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah untuk menciptakan hukum,

yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang

dipilah secara saksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran

demokratis dari pada Socrates. Ia selau menolak dan menentang keras apa

yang dianggapnya bertentangan dea ajarannya, yaitu menaati undang-

undang.

Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untu manusia demi

kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang

objektif bersandarkan kepada sifat hakekat manusia karena itu bertugas

untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif,

termuat “keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para

penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya.

Maka keadilan sejatilah yang harus menjadi dasar pedoman

negara. Jika hal tersebut dijalankan dan diterapkan, maka manusia

merasakan kenyamanan dan ketenangan jiwanya, sebab kebatilan hanya

membawa kesenagan yang palsu. Sangatlah disesalkan serta disayangkan

ajaran Socrates tersebut pada tahun 399 SM, dipandang serta dianggap

berbahaya bagi negara dan merusak akhlak budi pekerti para pemuda

Yunani purba.

John Locke

Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan

menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam

perjanjian masyarakat. tiap-tiap manusia menyerahkan hak-hak

alamiahnya pada masyarakat, tetapi tidak semua., hanya yang tidak

diserahkan adalah hak-hak azasi tersebut. Karena hak-hak azasi ini

menurut john locke tidak dapat dilepaskan dari individu. tetapi Justru

jaminan terhadap hak-hak azasi inilah yang menjadi tujuan negara.bahkan

kekuasaan penguasa pun dibatasi oleh hak-hak azasinya. Jadi hal inilah

yang tidak memungkinkan kekuasaan penguasa itu bersifat mutlak.

Niccollo Machiavelli

Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk

mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman.

Dan hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai

kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju kearah mendapatkan serta

menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi

itu semuanya bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan

hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi

yaitu kemakmuran bersama. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan

negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo

Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.

Thomas Aquinas

Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara, maka

terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi.

Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan

dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan

kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang

abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

Kemuliaan abadi hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja.

Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberikan

kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan,

yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan

keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat

menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana

ketentraman.

Untuk itu, sekali lagi diperlukan perdamaian dan persatuan.

Karena dalam Monarkhi pimpinan negara dipegang oleh satu orang, maka

lebih muda kiranya untuk mencapai dan memelihara tujuan tersebut.

Dengan demikian bentuk negara Monarkhi merupakan bentuk yang paling

baik.

Benedictus Spinoza

Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan

perdamaiaan, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk

mencapai tujuan ini, waraga negara harus mentaati segala peraturan dan

undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan

atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab

jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan timbul kembali. Jadi

dengan demikian kekuasaan negara adalah mutlak terhadap warga

negaranya.

Hanya dua hal yang tidak dapat dikuasi oleh negara secara mutlak,

yaitu berfikir dan menimbang. Maka akibatnya bila sebahagian besar dari

pada warga negaranya tidak mau tunduk, tidak mau taat, negara tidak

dapat berbuat apa-apa.

Mengenai bentuk negara yang dipilih Spinoza adalah bentuk

Aristokrasi, sebab disini yang berkuasa adalah beberapa orang, dan dasar

kekuasaannya akan lebih kokoh dan kuat dari pada dalam monarkhi yang

hanya diperintah oleh satu orang saja, yang selalu dipengaruhi oleh

kepentingan pribadi, apalagi kalau sifatnya turun-menurun, jadi pokoknya

monarkhi ditolak.

Dari seluruh ajarannya, Spinoza lebih memperlihatkan cara berfikir, yang

berdasarkan atas kenyataan, dan telah mengganti pandangan yang abstrak

tentang susunan pemerintahan dengan suatu pandangan yang berdasarkan

atas kenyataan, dimana keadaan-keadaan yang nyata menguasai pikiran

tentang negara dan hukum seluruhnya.

Karl Marx

Negara menurut Karl Marx adalah hasil dari kontradiksi antagonis

antara kelas borjuis dan kelas proletariat. Negara merupakan refleksi dari

hubungan produksi penindasan yang dilakukan oleh kelas penguasa

terhadap kelas yang dikuasai.

Negara, adalah bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari

luar kepada masyarakat, sebagai suatu sesempit „realitas ide moral‟,

„bayangan dan realitas akal‟ sebagaimana ditegaskan oleh Hegel.

Malahan, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan

tertentu; negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini terlibat dalam

kontrakdisi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia telah

terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia

tidak berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian itu. Dan supaya

segi-segi yang berlawanan ini, kelas-kelas yang kepentingan-kepentingan

ekonominya berlawanan, tidak membinasakan satu sama lain dan tidak

membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka untuk itu

diperlukan kekuatan yang nampaknya berdiri di atas masyarakat,

kekuatan yang seharusnya meredakan bentrokan itu, mempertahankannya

di dalam „batas-batas tata tertib‟; dan kekuatan ini, yang lahir dari

masyarakat, tetapi menempatkan diri di atas masyarakat tersebut dan yang

semakin mengasingkan diri darinya, adalah negara

Negara adalah produk dan manifestasi dari tak terdamaikannya

antagonisme-antagonisme kelas. Negara timbul ketika, di mana dan untuk

perpanjangan terjadinya antagonisme-antagonisme kelas secara obyektif

tidak dapat didamaikan. Dan sebaliknya, eksistensi negara membuktikan

bahwa antagonisme-antagonisme kelas adalah tak terdamaikan.

2.2.1 Teori-teori tentang Tujuan Negara

1) Teori Kekuasaan

Shang Yang, yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM

menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan

negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam

antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara.

“A weak people means a strong state and a strong state means a

weak people. Therefore a country, which has the right way, is

concerned with weakening the people.” Sepintas ajaran Shang

Yang sangat kontradiktif karena menganggap upacara, musik,

nyanyian, sejarah, kebajikan, kesusilaan, penghormatan kepada

orangtua, persaudaraan, kesetiaan, ilmu (kebudayaan, ten evils)

sebagai penghambat pembentukan kekuatan negara untuk dapat

mengatasi kekacauan (yang sedang melanda China saat itu).

Kebudayaan rakyat harus dikorbankan untuk kepentingan

kebesaran dan kekuasaan negara.

Niccolo Machiavelli, dalam bukunya Il Principe menganjurkan

agar raja tidak menghiraukan kesusilaan maupun agama. Untuk

meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja

harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti

rakyat. Di sebalik kesamaan teorinya dengan ajaran Shang Yang,

Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang

sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan,

kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa.

2) Teori Perdamaian Dunia

Dalam bukunya yang berjudul De Monarchia Libri III, Dante

Alleghiere (1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah

untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan

terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu

imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi.

Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di

bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang

yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan

terwujud di seluruh dunia.

3) Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan Manusia

Immanuel Kant (1724-1804) adalah penganut teori Perjanjian

Masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan

sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara

adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan

kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu

diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak

umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati oleh siapa

pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat

terpelihara, Kant menyetujui azas pemisahan kekuasaan menjadi

tiga potestas (kekuasaan): legislatoria, rectoria, iudiciaria

(pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum). Teori Kant tentang

negara hukum disebut teori negara hukum murni atau negara

hukum dalam arti sempit karena peranan negara hanya sebagai

penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak dan kebebasan

warga negara, tak lebih dari nightwatcher, penjaga malam).

Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Pendapat Kant ini sangat sesuai dengan

zamannya, yaitu tatkala terjadi pemujaan terhadap liberalisme

(dengan semboyannya: laissez faire, laissez aller). Namun teori

Kant mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin

melebarkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan

miskin. Para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori

negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan (Welfare

State). Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan

kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan

kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Kranenburg termasuk penganut teori negara kesejahteraan.

Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban

hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan

warganya. Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas

cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara

plural: tujuan-tujuan negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya

pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara

merata, seimbang.

4) Teori Fasisme

Tujuan negara menurut teori fasisme adalah imperium dunia.

Pemimpin bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia

menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama. Beberapa negara yang

pernah menganut fasisme antara lain Italia ketika dipimpin oleh

Benito Mussolini, Jerman ketika dipimpin Adolf Hitler, dan Jepang

ketika dipimpin Tenno Heika.

5) Teori Individualisme

Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh

campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga

negaranya. Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk

menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan

seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya.

6) Teori Sosialisme

Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak

campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi

dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis

adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata

bagi setiap anggota masyarakat.

7) Teori Integralistik

Teori integralistik berpendapat bahwa tujuan negara itu

merupakan gabungan dan paham individualisme dan sosialisme.

Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dengan

penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara

didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan

tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara

yang bersangkutan.

Selain beberapa teori tersebut, ada pula ajaran tentang tujuan

negara sebagai berikut:

Ajaran Plato: Negara bertujuan memajukan kesusilaan

manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Negara bertujuan

mencapai kehidupan yang aman dan ternteram dengan taat

kepada Tuhan. Penyelenggaraan negara oleh pemimpin

semata-mata berdasarkan kekuasaan Tuhan yang dipercayakan

kepadanya. Tokoh utamanya: Augustinus, Thomas Aquino)

Ajaran Negara Polisi: Negara bertujuan mengatur kemanan

dan ketertiban masyarakat (Immanuel Kant).

Ajaran Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan

ketertiban hukum dan berpedoman pada hukum (Krabbe).

Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat

pemerintahannya didasarkan pada hukum. Semua orang –

tanpa kecuali – harus tunduk dan taat kepada hukum

(Government not by man, but by law = the rule of law). Rakyat

tidak boleh bertindak semau gue dan menentang hukum. Di

dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh

negara, sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh

peraturan pemerintah/ negaranya.

Negara Kesejahteraan (Welfare State = Social Service

State): Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum.

Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai

tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial.

2.3 Fungsi Negara Fungsi pokok negara adalah mewujudkan, menjalankan dan

melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat di daerah

kekuasaannya. Ini merupakan aktivitas terpenting dari negara. Dengan sendirinya

bukan hanya negara yang menjadi peserta dari kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan

negara meliputi:

1. Memelihara ketertiban umum atau negara sebagai stabilisator;

2. Memajukan perkembangan masyarakat atau negara sebagai stimulator;

3. Memadukan berbagai aktivitas masyarakat atau negara sebagai koordinator;

4. Menunjuk dan membagi benda-benda material dan non material atau negara

sebagai pembagi atau distributor.

2.3.1 Fungsi Menurut Para Ahli

Pandangan Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang

berjudul "Dua Tulisan tentang Pemerintahan" (Two Treatises of Civil

Government). Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-

tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat

menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (the state of nature), keadaan perang (the

state of war), dan negara (commonwealth).

Fungsi negara Menurut John Locke 1. Fungsi legislative ialah fungsi untuk membentuk undang-

undang atau peraturan

2. Fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan undang-

undang atau peraturan.

3. Fungsi federative adalah fungsi untuk hubungan luar negeri

Fungsi negara Menurut Montesiqeiu 1. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang

2. Fungsi eksekutif adalah fungsi melaksanakan undang-undang

3. Fungsi yudikatif adalah fungsi mengawasai pelaksanaan

undang-undang

Nah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara tersebut,

perlu adanya badan-badan atau organisasi untuk

melaksanakannya. Untuk menjalankan fungsi legislatif, suatu

negara perlu membentuk MPR DPR yang bertugas membuat

undang-undang. Suatu negara juga harus ada pemerintahan, seperti

adanya presiden dan mentri-mentrinya yang bertugas menjalankan

dan mengatur suatu negara. Suatu negara juga butuh badan hukum

dan penegak hukum, supaya undang-undang bisa diawasi dan

ditegakkan.

2.3.2 Teori-teori Fungsi Negara

1) Teori Anarkhisme

Secara etimologis, anarkhi (kata Yunani: αν = tidak, bukan,

tanpa; αρκειν = pemerintah, kekuasaan) berarti tanpa pemerintahan

atau tanpa kekuasaan.

Penganut anarkhisme menolak campurtangan negara dan

pemerintahan karena menurutnya manusia menurut kodratnya

adalah baik dan bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/

pemerintahan yang bersifat memaksa dalam penjaminan

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi negara

dapat diselenggarakan oleh perhimpunan masyarakat yang dibentuk

secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa polisi, bahkan tanpa hukum

dan pengadilan. Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa

terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan

individu.

a. Anarkhisme filosofis

Menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai

dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan

fisik. Tokohnya: William Goodwin (1756-1836), Kaspar Schmidt

(1805-1856), P.J. Proudhon (1809-1865), Leo Tolstoy (1828-

1910).

b. Anarkhisme revolusioner

Mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan

fisik dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contoh ekstrim

anarkhisme revolusioner terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan

nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral,

etika, ide-ide dan ukuran-ukuran konvensional. Tujuan

menghalalkan cara. Tokohnya: Michael Bakunin (1814-1876).

2) Teori Individualisme

Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan

kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia.

Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana

pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga

malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan

sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya

kepada setiap individu dalam kehidupannya. Individualisme

berjalan seiring dengan liberalisme yang menjunjung tinggi

kebebasan perseorangan. Di bidang ekonomi, liberalisme

menghendaki persaingan bebas. Yang bermodal lebih kuat/ besar

layak memenangi persaingan. Sistem ekonomi liberal biasa

disebut kapitalisme.

3) Teori Sosialisme

Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan

kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia.

Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek

kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi

kepentingan bersama, kepentingan individu harus

dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut campur dalam

segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu

kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Pelaksanaan ajaran sosialisme secara ekstrim dan radikal-

revolusioner merupakan embrio komunisme yang tidak mengakui

adanya hak milik perorangan atas alat-alat produksi dan modal.

Yang tidak termasuk alat-alat produksi dijadikan milik bersama

(milik negara). Di negara komunis selalu diseimbangkan status

quo keberadaan dua kelas masyarakat: pemilik alat produksi dan

atau modal serta yang bukan pemilik alat produksi (buruh).

Fungsi negara menurut komunisme adalah sebagai alat

pemaksa yang digunakan oleh kelas pemilik alat-alat produksi

terhadap kelas/ golongan masyarakat lainnya untuk

melanggengkan kepemilikannya.

2.4 Bentuk – Bentuk Negara

2.4.1 Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni

kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah

pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam

maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan

daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya

ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan

satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah

pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek

pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen

pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan

dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi, dan

Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan

diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan

perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah

tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau

mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah

diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri

(otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah,

terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap

memegang kekuasaan tertinggi.

2.4.2 Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas

beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati

negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara

sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara

serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak

bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan

dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

1. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan

menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;

2. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak

boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;

3. Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur

melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang

kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada

pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala

negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian

kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh

negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal

kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian

kepada pemerintah federal meliputi:

1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek

hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan

dan perwakilan diplomatik;

2. Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan

dan keamanan nasional, perang dan damai;

3. Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta

azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama

dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai

masalah uji material konstitusi negara bagian;

4. Hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan

pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli,

matauang (moneter);

5. Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian,

misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Persamaan antara negara serikat dengan negara kesatuan bersistem

desentralisasa adalah :

1. Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar.

2. Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah mengenai asal-asul hak mengurus

rumah tangga sendiri itu. Yaitu, pada negara bagian, hak otonomi itu

merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh

dari pemerintah pusat.

2.4.3 Perserikatan Negara

Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan

suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing

berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya,

dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para

wakil dari negara anggota. Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada

ialah Perserikatan Amerika Utara (1776-1787)

Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:

Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah

negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian;

sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh

serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara

anggota.

Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh

memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat

negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari

gabungan itu.

Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam;

sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap

berdaulat ke dalam maupun ke luar.

2.4.4 Koloni atau Jajahan

Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh

bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara

penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah

negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak

menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti

sesungguhnya.

2.4.5 Trustee (Perwalian)

Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia

II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB.

Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana

administrasi. Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian

internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian

yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri

dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut. Perwalian

berlaku terhadap:

1. Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat

oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I;

2. Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan

dalam Perang Dunia II;

3. Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-

negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.

Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan

kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia

merupakan negara trusteeterakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB

pada tahun 1994.

2.4.6 Dominion

Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan

Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris

yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris

sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam

suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of

Nations” (Negara-negara Persemakmuran).

Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam

Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela.

Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas

kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada

negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada

adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion,

namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/

kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan

bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal

dengan nama“Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota

persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia,

Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu

Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di

ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High

Commissioner.

2.4.7 Uni

Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih

yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang

sama. Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Uni Riil (Uni Nyata), yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-

negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang

telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk

mengurus kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna

mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara

anggotanya. Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni

Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia – Belanda (1949).

Uni Personil, yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara,

sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus

sendiri oleh negara-negara anggota. Contoh: Uni Belanda –

Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris –

Skotlandia (1603-1707;

Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu

bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan

bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan

luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.

2.4.8 Protektorat

Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada

di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat

tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh

untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai

protektorat Prancis. Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu:

Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan

dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan

kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak

menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam

sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.

Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum

internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917),

Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania

sebagai negara protektorat Italia (1936).

2.4.9 Mandat

Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan

jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di

bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan

pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang

pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles.

Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun

(Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).

2.1. Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai

berikut:

a) Bentuk negara adalah kesatuan

b) Bentuk pemerintahan adalah republik

c) Sistem pemerintahan adalah presidensiil

2.1.1. Bentuk Negara Kesatuan

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara

Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar

penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang

berbentuk Republik”.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini di

dasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD

1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten, dan kota

memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya

dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peratura lain untuk melaksanakan otonomia dan tugas

pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah

diatur dalam undang-undang.

2.1.2. Bentuk Pemerintahan Republik

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan

Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar

penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang

berbentuk Republik”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui

bahwa “kesatuan” adalah bentuk negara, sedangkan “republik”

adalah bentuk pemerintahan.

Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan,

yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi

antara Desember 1949 sampai dengan agustus 1950. Adapun untuk

bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjadi

negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah

sepakat bahwa perihal bentuk negara kesatuan dan bentuk

pemerintahan republik tidak akan ada perubahan. Hal ini ditunjukan

pada pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang

menyatakan “Khusus mengenai bentuk Negara Republik Indonesia

tidak dapat dilakukan perubahan”

2.1.3. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang

1945, indonesia menganut sistem presidensiil. Secara teoritis, sistem

pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem

pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

Gambaran akan sistem pemerintahan di indonesia dinyatakan

dalam pasal-pasal Uud 1945 sebagai berikut :

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (pasal 4 ayat

(1))

2. Presiden berhak mengajukan rancangan undan-undang

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.(pasal 5 ayat (1))

3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.(pasal 5

ayat(2))

4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat.(pasal 6A ayat (1))

5. Presiden tidak dapat membekukan dan/ atau membubarkan

Dewan Perwakilan Rakyat.(pasal 7C)

6. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.(pasal 10)

7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian

dengan negara lain.(pasal 11 ayat (1))

8. Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan

akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan undang-

undang.(pasal 12)

9. Presiden mengangkat duta dan konsul.(pasal 13)

10. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan

abolosi.(pasal 14)

11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda

kehormatan.(pasal 15)

12. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.Menteri-

menteri itu diangkat dan di berhentikan oleh Presiden.(pasal

17 ayat (1) dan (2))

13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui

pemilihan umum.(pasal 19 ayat (1))

14. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

membentuk undang-undang.(pasal 20 ayat (1))

15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan.(pasal 20A ayat (1))

Dari ketentuan dalam pasal-pasal Uud 1945 tersebut serta di

hubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka

sistem pemerintahan di Indonesia meganurt sistem pemerintahan

Presidensiil. Hal ini, karena ciri-ciri dari sistem Presidensiil tampak

dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945.

Secara teoretis, sistem pemerintahan Presidensiil kelebihan

dan kelemahan. Kelebihan dari sistem Pemerintahan Presidensiil

adalah sebagai berikut:

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak

tergantung pada Parlemen.

2. Masa jabatan badan Eksekutif lebih jelas dengan jangka

waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika

Serikat adalah empat Tahun, Presiden Indonesia lima Tahun.

3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan

dengan jangka waktu masa jabatan.

4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan

eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar. Termasuk

anggota parlemen sendiri.

Kelemahan sistem Pemerintahan Presidensiil adalah sebagai

berikut:

1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung Legislatif

sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.

3. Pembuatan keputusan/ kebijakan publik umumnya hasil

tawar – menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga

dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang

lama.

Kelemahan utama dari sistem Pemerintahan Presidensiil

adalah kecederungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang

mutlak. Untuk meminimalkan kelemahan itu, atau mencegah

kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak maka diadakan

pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR.

Sehingga, bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula

lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi diperkuat kedudukannya.

Mengenai hal diatas, berikut beberapa contoh dalam

keketentuan UUD 1945:

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas

usul DPR. Jadi, DPR dapat memiliki kekuasaan mengawasi

presiden meskipun secara tidak langsung.

2. Presiden dalam mengangkat pejabat, negara perlu

pertimbangan dan/ atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam

pengangkatan duta Negara Asing, Gubernur Bank Indonesia,

Panglima TNI, dan Kepolisian.

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu

pertimbangan dan/ atau persetujuan lembaga lain. Seperti

DPR, MA, atau MK. Contohnya, pembuatan perjanjian

Internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan,

pemberian Amnesti, dan Abolisi.

4. Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk

undang-undang dan hak Budget (anggaran).

5. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki hak

Judicial Review .

Dengan adanya mekanisme tersebut, maka antarlembaga negara

akan terjadi saling mengendalikan dan mengimbangi

sehingga kekuasaan suatu lembaga negara tidak berada

diatas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal

dengan istilah checks and balances (pertimbangan dan

pengendalian).

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan Menurut kelompok kami Negara adalah suatu wilayah yang mencakup

wilayah darat, dan laut dimana dalam wilayah tersebut memiliki rakyat yang

tunduk terhadap keuasaan negara dan mampu mendukung negara yang

bersangkutan serta memiliki pemerintahan yang berdaulat (baik kedalam

maupun diluar). Hal ini disebut unsur-unsur terbentuknya suatu negara yang sah

, unsure negara tersebut meliputi: a. Rakyat , yaitu orang orang yang bertempat tinggal diwilayah itu, tunduk

pada kekuasaan negara da mendukung negara yang bersangkutan.

b. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi

tempat tinggal bagi warga negara. Wilayah juga menjadi sumber

kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut,

dan udara.

c. Pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara yang memiliki

kekuasaan menyelengarakan pemerintahan dinegara tersebut.

Pemerintahan yang berdaulat dibagi menjadi 2 yaitu :

- Kedaulatan kedalam, berarti negara memiliki kekuasaan untuk

ditaati oleh rakyatnya.

- Kedaulatan keluar, berarti negara mampu mempertahankan diri dari

serangan negara lain.

Unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berkedaulatan merupakan

unsur positif atau unsur pembentuk yang harus terpenuhi agar terbentuk suatu

negara. Selain ada unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulatan haus

ada pengakuan dari negara lain (De Jure) dan DeFacto. Selain unsure konstitutif

atau pembentuk, negara memiliki unsure deklaratif. Unsur deklaratif adalah

unsure yang sifatnya menyatakan bukan unsure yang mutlak. Pengakuan dari

negara lain merupakan unsure deklaratif. Sebagai organisasi negara memiliki

sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua.

3.2 Saran Melalui makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan pembaca mengenai negara, baik pengertian, bentuk, tujuan, dan fungsi

negara. Dan semoga makalah ini dapat memberikan informasi dan menambah

kemampuan peserta dalam memahami Sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia. Dengan emikian pembaca makalah ini dapat memiliki presepsi bahwa

tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana

menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara.

Konsep warga negara yang baik (good citizen) tentunyaamat tergantung dari

pandangan hidup dan system politik negara yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic

Eduvcation) DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADAN.

http://kuliahfilsafat.blogspot.com/2009/08/definisi-negara-oleh-para-ahli.html

http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/

Tri Widodo W. Utomo, S.H. 1998. Lembaga Administrasi Negara, Perwakilan Jawa

Barat.

Winarno, S.Pd., M.Si. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta, Sinar Grafika

Offset.