TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT KODIKLAT

ADMINISTRASI PERSONEL

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Administrasi personel (Minpers) merupakan unsur atau bagian yang penting dari Pembinaan Personel (Binpers). Kegiatan administrasi personel menempati kedudukan yang penting dan menentukan karena berkaitan erat dengan efisiensi penggunaan dan pengembangan personel prajurit sejak dari proses rekrutmen, diangkat sampai dengan saat pemisahaannya. Administrasi personel meliputi segala usaha dan kegiatan yang diselenggarakan kearah tercapainya kegiatan norma-norma penyediaan/pengadaan, pendidikan dan latihan, penempatan dalam jabatan dan kepangkatan yang tepat, baik bagi anggota yang bersangkutan maupun bagi organisasi TNI Angkatan Darat dengan prinsip, setiap personel dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tugas, penempatan personel yang tepat pada jabatan-jabatan yang tepat, meningkatkan kemampuan kecakapan dan minat serta bobot personel melalui pendidikan dan latihan-latihan yang sesuai, diusahakan agar setiap personel/individu berhasrat untuk mencapai prestasi kerja yang sebesar-besarnya, pengembangan karir personel melalui perencanaan yang baik dan giliran penugasan yang progresif dan memelihara dan meningkatkan keselarasan di dalam organisasi.

b. Mengingat pentingnya Administrasi personel (Minpers) maka kepada Pasis pendidikan Lanjutan Perwira I perlu dibekali pelajaran tentang Administrasi personel.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Naskah Sekolah Sementara ini disusun dengan maksud untuk dijadikan bahan ajaran pada Pendidikan Lanjutan Perwira I.

b. Tujuan. Naskah Sekolah Sementara ini disusun dengan tujuan agar Pasis mengetahui tentang administrasi personel sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas di satuan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup naskah sekolah sementara ini dibatasi hanya membahas tentang pendahuluan, administrasi personel prajurit dan administrasi personel PNS.

RAHASIA

RAHASIA

RAHASIA

Lampiran I Keputusan Dankodiklat TNI ADNomor Kep / 205 / VII / 2014 Tanggal 23 Juli 2014

2

b. Tata Urut. Naskah Sekolah Sementara ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1) Pendahuluan.2) Administrasi Personel Prajurit.3) Administrasi Personel PNS.4) Evaluasi.5) Penutup.

4. Pengertian dalam Pembinaan Prajurit.

a. Calon Prajurit. Calon prajurit adalah warga negara yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan atau pengerahan.

b. Tentara Pejuang. Tentara pejuang adalah tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

c. Gugur. Gugur adalah menemui ajal dalam pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan.

d. Ikatan Dinas. Ikatan dinas adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara yang secara suka rela mengikatkan diri guna menjalani dinas keprajuritan.

e. Jabatan. Jabatan adalah sekelompok tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan suatu keseluruhan, dimaksudkan suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang prajurit selama memangku jabatan.

f. Pemangku Sementara (Ps). Pemangku sementara (Ps) adalah bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat pada jabatan tersebut kecuali persyaratan MDP minimal.

g. Pengganti Sementara (Pgs). Pengganti sementara (Pgs) adalah bila pejabat definitif belum ada dan atau dalam proses pengangkatan dalam jabatan tersebut.

h. Wakil Sementara (Ws). Wakil sementara (Ws) adalah bila pejabat definitif belum diangkat atau berhalangan melaksanakan jabatannya, sedangkan wakil tetap atau yang setingkat tidak terdapat dalam struktur organisasi, belum diangkat atau berhalangan dalam melaksanakan jabatannya.

i. Karier. Karier adalah kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi prajurit dalam hal mendapatkan kedudukan (jabatan-jabatan) tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan masuk pendidikan, serta pemindahan dan giliran penugasan.

3

j. Keluarga Prajurit. Keluarga prajurit adalah istri/suami dan anak/anak-anak atau anak tiri/anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Mantan Prajurit. Mantan Prajurit adalah prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan karena diberhentikan dengan hormat.

l. Masa Dinas Keprajuritan (MDK). Masa dinas keprajuritan adalah pengabdian seseorang warga negara sebagai prajurit dimulai saat yang bersangkutan diangkat sebagai prajurit sampai dengan saat diberhentikan dari dinas keprajuritan.

m. Masa Persiapan Pensiun (MPP). Masa persiapan pensiun adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang prajurit karier yang akan berakhir masa dinas keprajuritannya, untuk penyiapan administrasi pensiun yang dipersyaratkan dan penyesuaian diri ke dalam kehidupan di luar lingkungan TNI.

n. Meninggal Dunia Biasa. Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia tidak dalam dan atau tidak oleh karena dinas.

o. Pembinaan Karier. Pembinaan karier adalah bagian dari pembinaan prajurit berupa kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan dan kepangkatan, dan pendidikan yang tepat, baik bagi prajurit bersangkutan maupun bagi organisasi.

p. Pembinaan Prajurit. Pembinaan prajurit adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dalam rangka menyiapkan prajurit yang sanggup dan mampu secara optimal mengemban setiap tugas yang dihadapinya, dimulai dari saat diterima menjadi calon prajurit sampai selesai dinas keprajuritannya.

q. Pemisahan Prajurit. Pemisahan prajurit adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk menjaga kualitas dan kuantitas prajurit serta merupakan kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan dan pemberian rawatan purna dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

r. Pendidikan Prajurit. Pendidikan prajurit adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk membentuk dan mengembangkan kualitas calon prajurit dan prajurit yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, memiliki kepribadian sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang, kecerdasan, keterampilan, dan kesamaptaan jasmani agar mampu mengemban tugas.

s. Pengakhiran Dinas Keprajuritan. Pengakhiran Dinas Keprajuritan adalah suatu kegiatan pemberhentian, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang prajurit untuk memberikan status/kedudukannya ditinjau dari segi hukum dan administrasi.

4

t. Penerimaan. Penerimaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang warga negara yang secara suka rela ingin mengabdikan diri sebagai prajurit sukarela melalui tahap pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pengujian, dan pemilihan, sampai diangkat menjadi prajurit siswa.

u. Pengerahan. Pengerahan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang warga negara yang diwajibkan oleh undang-undang sebagai prajurit wajib melalui tahap pemilahan data yang telah tersedia, pemanggilan, penyaringan, dan pemilihan, sampai diangkat menjadi prajurit siswa.

v. Penggunaan Prajurit. Penggunaan prajurit adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk mendayagunakan setiap prajurit secara optimal dalam penugasan, serta memberikan kemungkinan pengembangan karier seluas-luasnya dalam pelaksanaan tugas.

w. Penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada seorang prajurit oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan adanya wewenang dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan bagi prajurit yang bersangkutan.

x. Penyediaan Prajurit. Penyediaan prajurit adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk memperoleh dan mempersiapkan prajurit guna mengisi kebutuhan prajurit pada suatu periode tertentu sehingga dicapai tingkat kekuatan yang diperlukan, yang dilaksanakan melalui penerimaan warga negara menjadi calon prajurit sukarela, serta pengerahan warga negara menjadi prajurit wajib dan pengangkatan kembali mantan prajurit dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan.

y. Pensiun. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada PK dan PSDP untuk selama hidupnya, setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan memenuhi persyaratan, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka istri/suami dan anaknya berhak menerima pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu.

z. Pensiun Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu. Pensiun warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan kepada istri/suami dan anak yatim/piatu atau anak yatim-piatu setelah prajurit/ purnawirawan meninggal dunia, atau diberikan kepada ayah/ibu kandung apabila prajurit/purnawirawan yang bersangkutan meninggal dunia tidak meninggalkan istri/suami dan seorang anakpun.

aa. Perawatan Prajurit. Perawatan prajurit adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk memberikan rawatan kedinasan guna menciptakan kehidupan rohani dan jasmani yang sehat bagi setiap prajurit dan keluarganya, serta rawatan purna dinas sebagai penghargaan dari

5

negara dan jaminan bagi kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya sehingga dapat diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal.

bb. Pesangon. Pesangon adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sekaligus sebagai penghargaan kepada prajurit/prajurit siswa setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan belum memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan.

cc. Pola Karier. Pola karier adalah rencana yang menggambarkan bagaimana seorang prajurit akan menempuh karier selama pengabdiannya yang berhubungan dengan jabatan, kepangkatan dan pendidikan.

dd. Prajurit. Prajurit adalah anggota TNI.

ee. Prajurit Sukarela. Prajurit sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

ff. Prajurit Wajib. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

gg. Prajurit Siswa. Prajurit siswa adalah calon prajurit terpilih yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.

hh. Rawatan Kedinasan. Rawatan kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan non-materiil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani, baik jasmani maupun rohani yang meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit, dan rawatan keluarga prajurit.

ii. Siswa. Siswa adalah prajurit karier golongan tamtama atau golongan Tamtama terpilih yang sedang menjalani pendidikan pembentukan.

jj. Tewas/Meninggal Dunia Dalam dan atau Karena Dinas. Tewas/ meninggal dunia dalam dan atau karena dinas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas, dan bukan akibat tindakan lawan.

kk. Tunjangan. Tunjangan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit, yang berlaku untuk selama jumlah masa dinas keprajuritan yang telah dijalani, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka istri/suami dan anaknya tidak dapat diberi tunjangan.

ll. Tunjangan Bersifat Pensiun. Tunjangan bersifat pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada PK dan PSDP untuk selama hidupnya, setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan belum memenuhi persyaratan untuk menerima pensiun, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka istri/suami berhak menerima pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu.

6

mm. Tunjangan Sebagai Pensiun. Tunjangan sebagai pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang maksudnya sama dengan pensiun, yang diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit/prajurit siswa kecuali PK dan PSDP untuk selama hidupnya, setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan yang di dalam dan atau karena dinas menyandang cacat sedang akibat tindakan angsung lawan, atau menyandang cacat berat/sedang akibat di dalam dan atau karena dinas bukan tindakan langsung lawan

5. Pengertian dalam Pembinaan PNS AD.

a. Calon Pegawai Negeri Sipil AD (CPNS AD). CPNS AD adalah calon pegawai negeri sipil yang telah mendapatkan persetujuan dari BKN dengan memperoleh NIP, dan telah diangkat oleh pejabat yang berwenang.

b. Cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu menurut ketentuan yang berlaku.

c. Diklatprajab. Diklatprajab adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS AD serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan PNS AD, dan merupakan bagian dari persyaratan pengangkatan CPNS AD menjadi PNS AD.

d. Diklat Dalam Jabatan. Diklat dalam jabatan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS AD agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

e. Diklat Fungsional. Diklat fungsional adalah Diklat yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

f. Diklat Teknis. Diklat teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS AD.

g. Formasi. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS AD yang diperlukan dalam satuan organisasi TNI AD untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Menteri Negara Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

h. Jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS AD dalam rangka susunan suatu organisasi.

i. Jabatan Struktural. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS AD yang secara tegas terdapat dalam struktur organisasi.

7

j. Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS AD dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

k. Jaminan Kesejahteraan. Jaminan kesejahteraan adalah usaha untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram dengan penghidupan yang layak di tengah-tengah masyarakat.

l. Jaminan Keselamatan Kerja. Jaminan keselamatan kerja adalah usaha untuk mewujudkan kepastian akan jaminan terhadap kemungkinan bahaya kecelakaan dan resiko di dalam melaksanakan tugas.

m. Kenaikan Pangkat. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS AD terhadap negara dan juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS AD untuk lebih meningkatkan pengabdiannya.

n. Karier PNS AD. Karier PNS AD adalah kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi PNS AD dalam hal mendapatkan jabatan, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta kenaikan pangkat.

o. Kompetensi PNS AD. Kompetensi PNS AD adalah kemampuan dan karak-teristik yang dimiliki oleh PNS AD, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

p. Komplemen. Komplemen adalah bagian dari kekuatan yang dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

q. Masa Kerja Pensiun. Masa kerja pensiun adalah masa kerja yang digunakan untuk menetapkan hak dan besarnya pokok pensiun.

r. Meninggal Dunia. Meninggal dunia adalah meninggal yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pengertian tewas.

s. Pola Karier PNS AD. Pola Karier PNS AD adalah bagan yang menggam-barkan korelasi antara jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

t. Pegawai Negeri Sipil (PNS) AD. Pegawai negeri sipil AD adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

u. Pemberhentian. Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan status sebagai PNS AD.

8

v. Pemberian Penghargaan. Pemberian penghargaan adalah usaha mewujudkan pengakuan resmi negara atas darma bakti yang diberikan seorang PNS AD kepada negara dan bangsa.

w. Pembinaan Disiplin. Pembinaan disiplin adalah usaha untuk mewujudkan sikap dan perilaku dalam mentaati peraturan yang berlaku.

x. Pembinaan Karier PNS. Pembinaan karier PNS adalah bagian dari pembinaan personel yang merupakan usaha dan kegiatan yang bertujuan ke arah terwujudnya dan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan dan kepangkatan yang tepat. y. Pembinaan Kesegaran Jasmani. Pembinaan kesegaran jasmani adalah usaha untuk mewujudkan potensi aktivitas PNS AD melalui program sistematis dari latihan jasmani yang terpilih untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan lahir batin agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

z. Pembinaan Mental. Pembinaan Mental adalah usaha, tindakan dan kegiatan untuk membentuk, memelihara, serta memantapkan kondisi jiwa PNS AD melalui pembinaan mental rohani, ideologi dan tradisi kejuangan sehingga mampu dan mantap di dalam melaksanakan tugasnya.

aa. Pembinaan PNS AD. Pembinaan PNS AD adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian PNS AD, mulai dari kegiatan pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan, sampai dengan pemisahan secara efektif dan efisien untuk mendukung tugas pokok TNI AD.

bb. Pemisahan. Pemisahan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan komposisi PNS AD secara kuantitas maupun kualitas sebagai dampak susutnya PNS AD karena telah mencapai usia batas pensiun, meninggal dunia, dan sebab-sebab lain.

cc. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Diklat adalah proses kegiatan untuk membentuk dan mengembangkan kualifikasi CPNS AD dan PNS AD agar senantiasa berwatak manusia Pancasila, memiliki kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

dd. Pengadaan. Pengadaan adalah proses kegiatan mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS AD.

ee. Penggunaan. Penggunaan adalah proses kegiatan pengangkatan PNS AD dalam jabatan yang tepat agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal serta memberikan kemungkinan pengembangan karier.

9

ff. Pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan kepada PNS AD yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS AD sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

gg. Perawatan. Perawatan adalah proses kegiatan untuk memelihara kehidupan rohani dan jasmani PNS AD guna memberikan keseimbangan kehidupan rohani dan jasmani, sehingga dalam pelaksanaan tugas diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal.

hh. Sistem Karier PNS AD. Sistem Karier PNS AD adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan pengembangan lebih lanjut diperhatikan masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat obyektif lain yang menentukan.

ii. Sistem Prestasi Kerja. Sistem Prestasi Kerja adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai yang diangkat, dimana kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus ujian dan prestasi secara nyata.

jj. Tewas. Tewas adalah:

1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban.

2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani dan jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

4) Meninggal dunia karena tindakan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

kk. Uang Tunggu. Uang Tunggu adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang PNS AD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri menanti dicapainya persyaratan usia dan masa kerja untuk mendapatkan hak pensiun.

10

BAB II

ADMINISTRASI PERSONEL PRAJURIT

6. Umum. Pembinaan personel prajurit yang lebih menitikberatkan pada faktor manusia yang mengawaki organisasi diharapkan mampu mengemban setiap tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga pembinaan personel menjadi perhatian utama dan menjadi tanggung jawab setiap komandan/pimpinan satuan.

7. Pembinaan Personel Prajurit.

a. Penyediaan Prajurit. Penyediaan prajurit dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan organisasi, yang dilaksanakan guna memperoleh prajurit baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyediaan prajurit dilaksanakan melalui penerimaan untuk prajurit sukarela dan pengerahan untuk prajurit wajib.

1) Kebijakan Dasar. Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan prajurit ditentukan kebijakan dasar sebagai berikut :

a) Penyediaan prajurit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pengawakan organisasi.

b) Penyediaan prajurit dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas.

c) Penyediaan prajurit disusun dengan komposisi sesuai kebutuhan organisasi dan lingkungan tugas.

d) Penyediaan prajurit dilaksanakan melalui proses seleksi dengan memperhatikan faktor wilayah, domisili, dan kependudukan.

2) Macam Prajurit.

a) Prajurit Sukarela. Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas, terdiri dari:

(1) Prajurit Karier (PK).

(2) Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP).

b) Prajurit Wajib. Prajurit wajib menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.

3) Persyaratan menjadi Prajurit.

a) memenuhi persyaratan umum.

b) memenuhi persyaratan lain.

c) memenuhi persyaratan tambahan.

d) lulus pengujian dan lolos penyaringan dan terpilih.

e) lulus pendidikan pertama.

11

b. Pendidikan Prajurit. Pendidikan prajurit mempunyai peranan penting dalam membentuk dan mengembangkan prajurit yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, memiliki kepribadian sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang, yang sekaligus sebagai prajurit profesional sehingga mampu mengemban tugas pokoknya.

1) Kebijakan Dasar. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan prajurit ditentukan kebijakan dasar sebagai berikut:

a) Pendidikan prajurit senantiasa memperhatikan terjaminnya keseimbangan antara jiwa kejuangan dan profesi keprajuritan serta keterkaitannya dengan pendidikan nasional.

b) Pendidikan prajurit ditempuh melalui berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang memungkinkan prajurit memiliki kepribadian yang semakin mantap, kemampuan penguasaan berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan yang semakin mendalam, serta penguasaan pengetahuan umum yang semakin luas.

c) Pendidikan prajurit diselenggarakan dengan berpedoman pada sistem pendidikan nasional.

2) Penggolongan Pendidikan. Pendidikan prajurit terdiri dari dua golongan yaitu:

a) Pendidikan sekolah. b) Pendidikan luar sekolah.

3) Jenis Pendidikan Sekolah. Jenis pendidikan sekolah terdiri dari :

a) Pendidikan Pertama (Dikma). b) Pendidikan Pembentukan (Diktuk). c) Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum). d) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes). e) Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Dikiptek). f) Pendidikan Peralihan (Dikalih).

4) Jenis Pendidikan Luar Sekolah. Jenis pendidikan luar sekolah antara lain dilaksanakan melalui penataran, penyuluhan, seminar, simposium, sarasehan dan penyegaran.

c. Penggunaan Prajurit. Keberhasilan organisasi TNI AD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AD akan dipengaruhi oleh kemampuan melaksanakan tugas setiap prajurit TNI AD. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai melalui pembinaan karier secara obyektif dan tepat, baik pengembangan maupun penempatannya sehingga diperoleh hasil yang optimal dari penggunaan setiap individu, melalui kebijakan dasar dan pembinaan karier.

12

1) Kebijakan Dasar. Dalam melaksanakan kegiatan penggunaan prajurit ditentukan kebijakan dasar sebagai berikut:

a) Keseimbangan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan perorangan, tetapi kepentingan organisasi lebih diutamakan.

b) Setiap prajurit diberi kesempatan secara adil dan wajar untuk mencapai karier yang setinggi-tingginya.

c) Giliran penugasan dan giliran daerah penugasan bagi perwira dilaksanakan dengan seluas-luasnya, sedangkan untuk Tamtama dan tamtama disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

d) Penugasan prajurit wanita disesuaikan dengan kepentingan organisasi dengan tetap memperhatikan kodrat dan harkat kewanitaan Indonesia.

e) Penugasan prajurit di luar struktur TNI/TNI AD senantiasa memperhatikan kepentingan organisasi dan dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan prajurit yang berprestasi.

2) Pembinaan Karier.

a) Pembinaan Karier Perwira. Perwira menjalankan peranannya sebagai pemimpin, pemikir, pemrakarsa, penggerak, penentu, dan penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan tugas. Perwira adalah pemimpin dalam arti yang seluas-luasnya sebagai komandan, guru, pelatih, dan bapak, yang senantiasa sadar dan mengetahui akan panggilan tugasnya. Totalitas kepemimpinannya untuk mewarnai organisasi secara keseluruhan, baik mutu, efektifitas, efisiensi maupun kepribadian, diperlukan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang cukup.

(1) Unsur Dasar Karier Perwira.

(a) Kecabangan. Kecabangan merupakan penge-lompokan penyelenggaraan fungsi-fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang terdiri dari: Infanteri (Inf); Kavaleri (Kav); Artileri Medan (Armed); Artileri Pertahanan Udara (Arhanud); Penerbangan (Pener-bangan); Zeni (Zi); Perhubungan (Hub); Peralatan (Pal); Perbekalan Angkutan (Bekang); Kesehatan (Kes); Polisi Militer (Pom); Ajudan Jenderal (Ajen); Topografi (Top); Hukum (Kum) dan Keuangan (Ku).

(b) Korps. Korps merupakan pengelompokan perwira yang mempunyai syarat lapangan pendidikan dan jalan hidup yang sama. Macam Korps perwira ditentukan sama dengan kecabangan TNI AD, terdiri dari:

13

i. Korps Infanteri (Inf)

ii. Korps Kavaleri (Kav)

iii. Korps Artileri Medan (Arm)

iv. Korps Artileri Pertahanan Udara (Arh)

v. Korps Penerbangan (Cpn)

vi. Korps Zeni (Czi)

vii. Korps Perhubungan (Chb)

viii. Korps Peralatan (Cpl)

ix. Korps Perbekalan & Angkutan (Cba)

x. Korps Kesehatan (Ckm)

xi. Korps Polisi Militer (Cpm)

xii. Korps Ajudan Jenderal (Caj)

xiii. Korps Topografi (Ctp)

xiv. Korps Hukum (Chk)

xv. Korps Keuangan (Cku)

(c) Spesialisasi. Spesialisasi merupakan penge-lompokan jabatan yang mempersyaratkan kemampuan tertentu, sehingga setiap perwira yang akan memangku suatu jabatan harus memiliki spesialisasi dasar, dengan penambahan spesialisasi lanjutan atau spesialisasi khusus.

i. Spesialisasi Dasar. Merupakan penge-lompokan kualifikasi setiap perwira kecabangan yang sesuai dengan LKT dan merupakan salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu, terdiri dari: Infanteri (Inf); Kavaleri (Kav); Artileri Medan (Armed); Artileri Pertahanan Udara (Arhanud); Penerbangan (Pener-bangan); Zeni (Zi); Perhubungan (Hub); Peralatan (Pal); Perbekalan Angkutan (Bekang); Kesehatan (Kes); Polisi Militer (Pom); Ajudan Jenderal (Ajen); Topografi (Top); Hukum (Kum); dan Keuangan (Ku).

ii. Spesialisasi Lanjutan. Merupakan penge-lompokan kualifikasi perwira yang sesuai dengan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan tertentu baik di dalam kecabangan maupun di luar kecabangannya yang diperoleh pada pendidikan di lingkungan maupun di luar TNI AD terdiri dari: Operasi; Personel; Logistik;

14

Teritorial; Perencanaan; Litbang: Dosen/Gumil; Penerangan; Jasmil; Bintal; Sejarah; Linud; dan Bahasa Asing.

iii. Spesialisasi Khusus. Merupakan penge-lompokan kualifikasi perwira sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menduduki suatu jabatan bersifat khusus yang mempersyaratkan keahlian tertentu, terdiri dari: Intelijen; Pener-bangan; Infolahta; Psikologi; Sandha; Parako; Jihandak; Nubika; dan Medis.

(2) Pola Dasar Karier Perwira. Pola dasar karier perwira merupakan suatu rancangan yang menggambarkan secara umum perkembangan karier seorang perwira, mulai dari saat pengangkatan sampai akhir masa dinasnya. Setiap Perwira melewati spesialisasi dasar, spesialisasi lanjutan, dan spesialisasi khusus. Pola dasar tersebut terbagi dalam empat periode pengembangan yang masing-masing mempunyai ciri-ciri kegiatan sebagai berikut:

(a) Periode Pengembangan Dasar (Letnan-Kapten).

(b) Periode Pengembangan Profesi (Mayor-Letkol).

(c) Periode Bhakti dan Pengembangan Lanjutan (Kolonel).

(d) Periode Darma Bhakti (Pati sampai akhir masa dinas keprajuritan).

(3) Pola Karier Perwira Kecabangan.

(a) Pola karier perwira kecabangan merupakan gambaran pengembangan kemampuan/kecakapan dalam suatu kecabangan berupa jalur urutan pangkat, jabatan, dan pendidikan mulai dari diangkat sampai mencapai kedudukan tertinggi di kecabangannya.

(b) Setiap kecabangan/korps mempunyai pola karier tersendiri yang bentuk, susunan, penggunaan setiap kecabangan/korps disusun pola karier tersendiri dalam bentuk Pola Karier Perwira Kecabangan/Korps dengan tujuan agar perwira yang memiliki spesialisasi tertentu sesuai kecabangannya dapat dibina kariernya dengan baik dan terarah.

15

(4) Program Karier Khusus.

(a) Program karier khusus merupakan gambaran pengembangan kemampuan/kecakapan dalam suatu bidang/fungsi tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan saluran karier bagi perwira yang mempunyai kualifikasi dalam spesialisasi/keahlian tertentu di samping kualifikasi kecabangan/corpsnya.

(b) Program karier khusus meliputi fungsi teknis yang bukan murni kecabangan tetapi mengarah kepada kualifikasi tertentu serta spesialisasi/keahlian yang diberikan kepada perwira yang akan menduduki jabatan fungsional untuk mendukung tercapainya pelaksanaan tugas pokok.

b) Pembinaan Karier Bintara dan Tamtama (Bintara dan Tamtama). Ba berperan sebagai pemimpin unit kecil, juru, pelatih, pengawas serta merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas, sedangkan Ta sebagai pelaksana. Pembinaan Karier Bintara dan Tamtama dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Pola Dasar Pembinaan. Pola dasar pembinaan Bintara dan Tamtama merupakan suatu rancangan yang menggambarkan hubungan antara unsur-unsur bidang pembinaan yang mencakup tingkat kejuruan, keterampilan, penugasan, pendidikan, dan kepangkatan.

(2) Arah Pembinaan. Arah pembinaan Bintara dan Tamtama adalah:

(a) Melekat pada peranannya dalam struktur penugasan prajurit secara keseluruhan.

(b) Semakin lama bertugas dalam kejuruannya, akan semakin berpengalaman dan semakin tinggi tingkat keterampilannya.

(c) Pembinaan tingkat keterampilan mulai Ta sampai dengan Bati dipolakan dalam rangka pemanfaatan prajurit secara optimal.

(d) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuannya, Bintara dan Tamtama dapat dialih tugaskan ke bidang kejuruan lain setelah mendapat pendidikan kejuruan yang sesuai dengan bidang kejuruan yang baru.

(3) Tingkat Kejuruan. Tingkat kejuruan Bintara dan Tamtama terdiri dari:

16

(a) Kejuruan Dasar. Kejuruan dasar merupakan kelompok penugasan tamtama dengan tingkat keterampilan pelaksana pemula (Prada) dan pembantu pelaksana (Pratu/Praka).

(b) Kejuruan Lanjutan. Kejuruan lanjutan meru-pakan kelompok penugasan tamtama dengan tingkat keterampilan pelaksana (Kopda) dan pelaksana lanjutan (Koptu/Kopka), serta kelompok penugasan bintara dengan tingkat keterampilan pelaksana kepala (Serda/Sertu) dan pembantu pengawas (Serka/ Serma). (c) Kejuruan Puncak. Kejuruan puncak merupakan kelompok penugasan bintara dengan tingkat keterampilan pengawas (Pelda/Peltu). Bintara yang berada pada tingkat kejuruan puncak memiliki kemampuan memimpin, membina dan mengawasi, serta berpengetahuan luas.

(4) Tingkat Keterampilan. Tingkat keterampilan bintara dan tamtama didasarkan pada tingkat kepangkatan yang dimilikinya. Semakin tinggi kepangkatan bintara dan tamtama, maka semakin tinggi pula tingkat keterampilan yang dimilikinya. Tingkat keterampilan bintara dan tamtama terdiri dari tujuh tingkat, yaitu:

(a) Kejuruan Dasar.

i. Pelaksana Pemula (Tk. I): Prada.

ii. Pembantu Pelaksana(Tk.II): Pratu/Praka.

iii. Pelaksana (Tk.III): Kopda.

iv. Pelaksana Lanjutan (Tk.IV): Koptu/Kopka.

(b) Kejuruan Lanjutan.

i. Pelaksana Kepala (Tk. V): Serda/Sertu.

ii. Pembantu Pengawas (Tk.VI): Serka/ Serma

(c) Kejuruan Puncak.

- Pengawas (Tk. VII): Pelda/Peltu.

3) Pembinaan Penugasan. Penugasan prajurit dalam suatu jabatan merupakan realisasi dari kepercayaan pimpinan kepada prajurit yang mengakibatkan adanya wewenang dan tanggung jawab bagi prajurit yang

17

bersangkutan. Pembinaan penugasan diselenggarakan melalui sifat penugasan, bidang penugasan, penggolongan, status dan macam jabatan.

a) Sifat Penugasan. Sifat penugasan terdiri dari:

(1) Penugasan tetap. (2) Penugasan tidak tetap.

b) Bidang Penugasan. Bidang penugasan meliputi:

(1) Perwira. Bidang penugasan Perwira meliputi jabatan-jabatan pemimpin, staf/pembantu pemimpin, pendidik/ instruktur, peneliti, pengawas/pemeriksa, dan tenaga ahli/spesialisasi.

(2) Bintara dan Tamtama. Penugasan Bintara dan Tamtama disiapkan untuk ditugaskan sesuai dengan tingkat kejuruan dan tingkat keterampilan yang dimilikinya.

c) Golongan Jabatan.

(1) Golongan jabatan perwira disusun sebagai berikut:

(a) Golongan 0 : Jenderal

(b) Golongan I : Letnan Jenderal

(c) Golongan II : Mayor Jenderal

(d) Golongan III : Brigadir Jenderal

(e) Golongan IV : Kolonel

(f) Golongan V : Letnan Kolonel

(g) Golongan VI : Mayor

(h) Golongan VII: Kapten

(i) Golongan VIII: Letnan Satu

(j) Golongan IX : Letnan Dua

(2) Golongan jabatan Bintara dan Tamtama tidak disusun dalam tingkatan tertentu, namun disusun dalam kelompok spesialisasi penugasan yang disesuaikan dengan kepang-katan berdasarkan tingkat kejuruan dan keterampilan.

d) Status Jabatan. Dalam menduduki Jabatan struktural dan fungsional pada TOP/DSP status jabatan terdiri dari Pejabat Penuh, Pemangku Sementara (Ps), Pengganti Sementara (Pgs) dan Wakil Sementara (Ws).

18

e) Macam Jabatan.

(1) Jabatan Struktural. Jabatan struktural merupakan jabatan yang terdapat pada struktur organisasi sesuai dengan TOP/DSP.

(2) Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional merupakan jabatan yang diperlukan untuk melengkapi peranan pada organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya yang keberadaannya sangat diperlukan untuk melengkapi dan mendukung tugas pokok organisasi.

2) Pembinaan Kepangkatan. Pembinaan Kepangkatan berkaitan langsung dengan pemberian jabatan, sehingga pangkat dapat menunjang tegaknya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada yang bersangkutan. Peraturan kepangkatan dan penugasan prajurit harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam satu sistem pembinaan karier.

a) Penggolongan Pangkat.

(1) Pangkat Perwira. Pangkat perwira dikelompokkan sebagai berikut:

(a) Perwira Tinggi:

i. Jenderal TNI

ii. Letnan Jenderal TNI (Letjen TNI)

iii. Mayor Jenderal TNI (Mayjen TNI)

iv. Brigadir Jenderal TNI (Brigjen TNI)

(b) Perwira Menengah:

i. Kolonel

ii. Letnan Kolonel (Letkol)

iii. Mayor

(c) Perwira Pertama:

i. Kapten

ii. Letnan Satu (Lettu)

iii. Letnan Dua (Letda)

19

(2) Pangkat Bintara. Pangkat bintara dikelompokkan sebagai berikut:

(a) Bintara Tinggi:

i. Pembantu Letnan Satu (Peltu)

ii. Pembantu Letnan Dua (Pelda)

(b) Bintara:

i. Sersan Mayor (Serma)

ii. Sersan Kepala (Serka)

iii. Sersan Satu (Sertu)

iv. Sersan Dua (Serda)

(3) Pangkat Tamtama. Pangkat tamtama terdiri dari:

(a) Kopral Kepala (Kopka)

(b) Kopral Satu (Koptu)

(c) Kopral Dua (Kopda)

(d) Prajurit Kepala (Praka)

(e) Prajurit Satu (Pratu)

(f) Prajurit Dua (Prada)

b) Sifat Pangkat. Sifat pangkat terdiri atas:

(1) Pangkat Efektif.

(2) Pangkat Lokal.

(3) Pangkat Tituler.

c) Kenaikan Pangkat. Kenaikan pangkat bagi prajurit TNI dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan organisasi pada tingkat kepangkatan tertentu sesuai jabatan dan bidang tugas yang dipersyaratkan, dengan memperhatikan komposisi personel, daftar susunan personel, dan penilaian pekerjaan secara hierarki.

d) Macam Kenaikan Pangkat.

(1) Kenaikan Pangkat Reguler.

(2) Kenaikan Pangkat Khusus. Kenaikan pangkat khusus terdiri atas:

20

(a) Kenaikan Pangkat Luar Biasa.

(b) Kenaikan Pangkat Penghargaan.

5) Pembinaan Dinas Keprajuritan. Prajurit terdiri atas prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

a) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.

b) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan berdasarkan ikatan dinas.

c) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali.

d. Perawatan Prajurit. Perawatan prajurit diselenggarakan melalui kebijakan dasar, pembinaan mental, pembinaan moril, pembinaan hukum disiplin dan tata tertib, pembinaan jasmani, dan pembinaan kesejahteraan.

1) Kebijakan Dasar. Dalam melaksanakan kegiatan perawatan prajurit ditentukan kebijakan dasar sebagai berikut:

a) Perawatan prajurit mengutamakan langkah-langkah yang bersifat preventif dalam bentuk penyuluhan. b) Setiap prajurit yang berprestasi mendapat penghargaan/ anugerah sesuai dengan tingkat prestasi dan pelaksanaannya harus dapat mendorong prajurit yang lain untuk berprestasi.

c) Kegiatan perawatan dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran, agar kondisi yang optimal dapat dicapai dan dipertahankan.

d) Segala ketentuan dan kebijakan dalam bidang perawatan diketahui dan dipahami oleh setiap prajurit sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

e) Kegiatan perawatan mendahulukan yang perlu didahulukan demi tercapainya daya guna yang optimal, baik untuk kepentingan prajurit maupun organisasi.

2) Pembinaan Mental. Pembinaan mental adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan untuk membentuk, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kondisi jiwa prajurit berdasarkan Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi, melalui pembinaan mental rohani, mental ideologi dan tradisi kejuangan.

3) Pembinaan Moril. Pada dasarnya pembinan moril merupakan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan keyakinan prajurit terhadap tujuan

21

pelaksanan tugas, kepercayaan terhadap kepemimpinan atasan, rasa saling percaya antar sesama prajurit dan pemeliharaan kesehatan fisik, kesegaran jasmani maupun jiwa setiap prajurit.

a) Pemberian Cuti. Pemberian cuti kepada prajurit meliputi Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Dinas Lama, Cuti Kawin, Cuti Luar Biasa, Cuti Istimewa, Cuti Hamil dan Melahirkan, Cuti Ibadah Haji, Cuti Ibadah Umroh dan Ibadah lainnya.

b) Penganugerahan Tanda Jasa Kenegaraan. Tanda jasa kenegaraan terdiri dari 3 jenis yaitu Bintang, Satyalancana dan Samkarya Nugraha.

c) Pemakaman. Pemakaman kedinasan bagi jenazah prajurit atau mantan prajurit yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Taman Makam Bahagia (TMB) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

d) Satuan Musik Militer. Satuan musik militer (Satsikmil) merupakan suatu satuan pelaksana yang bertujuan menyelenggarakan dukungan dan kegiatan untuk membang-kitkan, memelihara, serta menumbuhkan semangat, disiplin, kebanggaan dan patriotisme yang tinggi dengan menggunakan alat-alat musik.

e) Nikah Cerai Rujuk (NCR). Nikah, cerai dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

f) Kegiatan-kegiatan lain yang berpengaruh terhadap pembinaan moril prajurit.

4) Pembinaan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib. Memiliki kesadaran hukum, berdisiplin dan mematuhi tata tertib merupakan pilar utama dalam membentuk dan mewujudkan sosok prajurit yang handal dan bertanggung jawab sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan berhasil guna dan berdaya guna.

a) Pembinaan Hukum. Pembinaan hukum dilaksanakan secara konsepsional, bertahap, bertingkat dan berlanjut dalam rangka membentuk dan mewujudkan figur prajurit yang sadar dan patuh hukum serta menjunjung tinggi HAM.

b) Pembinaan Disiplin. Pembinaan disiplin merupakan suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mewujudkan sikap patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku, baik lahir maupun batin, sehingga disiplin mutlak diperlukan.

c) Pembinaan Tata Tertib. Pembinaan tata tertib merupakan suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mewujudkan kondisi yang harmonis menurut norma lingkungan yang berlaku.

22

5) Pembinaan Jasmani. Pembinaan jasmani merupakan salah satu unsur dari tri pola dasar dalam pembinaan prajurit yang meliputi pembinaan mental, kecerdasan, dan jasmani, yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, serasi, seimbang dan selaras, dengan bentuk pembinaan meliputi:

a) Pembentukan. Pembinaan jasmani pada tahap pembentukan dilaksanakan di Lemdik, pada saat pendidikan pertama dengan tujuan untuk membentuk sikap, gerak dan penampilan serta kemampuan jasmani calon prajurit agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan tugas.

b) Peningkatan. Pembinaan jasmani pada tahap peningkatan dilaksanakan di Lemdik maupun satuan, merupakan proses peningkatan postur tubuh, kesegaran dan ketangkasan jasmani agar dapat mendukung pelaksanaan tugas.

c) Pemeliharaan. Pembinaan jasmani pada tahap pemeliharaan dilaksanakan di Lemdik maupun satuan, merupakan proses kegiatan yang diarahkan untuk memelihara kesamaptaan jasmani yang sudah dimiliki agar dapat secara terus-menerus mendukung kesiapan pelaksanaan tugas.

6) Pembinaan Kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan prajurit, di samping sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan prestasi kerja, juga untuk memberikan jaminan kehidupan prajurit dan keluarga. Pembinaan kesejahteraan diselenggarakan melalui perwujudan penghasilan prajurit, rawatan prajurit dan keluarga, pembinaan kesehatan, pembinaan psikologi, fasilitas penunjang kesejahteraan, santunan dan rehabilitasi cacat, serta rawatan purna dinas.

a) Penghasilan Prajurit. Penghasilan yang terdiri dari gaji dan tunjangan merupakan hak setiap prajurit yang diberikan dalam bentuk uang yang besarnya dibedakan sesuai dengan macam prajurit, kepangkatan, masa dinas keprajuritan serta jenis tugas dan kondisi yang dihadapi.

b) Rawatan Prajurit dan Rawatan Keluarga Prajurit. Rawatan prajurit dan rawatan keluarga prajurit diberikan berbentuk materiil dan non-materiil, antara lain meliputi ransum pangan, perlengkapan Perorangan dan Lapangan Prajurit, dan Pelayanan dan Rawatan Kesehatan.

c) Pembinaan Kesehatan. Pembinaan kesehatan bertujuan agar terlaksananya perilaku hidup sehat di lingkungan prajurit dan keluarganya, serta terpeliharanya dan meningkatnya derajat kesehatan prajurit.

23

d) Pembinaan Psikologi. Pembinaan psikologi bertujuan untuk terciptanya kondisi psikologi optimal di lingkungan prajurit dan keluarganya.

e) Fasilitas Penunjang Kesejahteraan. Fasilitas penunjang berupa fasilitas perumahan, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan rekreasi, koperasi, yayasan, PT. Asabri, TWP, dan keselamatan kerja.

f) Santunan dan Rehabilitasi Cacat. Prajurit penyandang cacat, baik oleh karena dinas maupun tidak oleh karena dinas, diberikan santunan cacat dan rehabilitasi cacat sesuai dengan tingkat kecacatannya.

g) Rawatan Purna Dinas. Rawatan purna dinas merupakan penghargaan dari negara dan jaminan bagi kelangsungan kehidupan diri dan atau keluarganya, yang diberikan kepada prajurit dan prajurit siswa yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan. Penyelenggaraan rawatan purna dinas yang merupakan kegiatan fungsi pemisahan, antara lain: pensiun/tunjangan sebagai pensiun/tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, pesangon, rawatan purna dinas lainnya, tunjangan orang tua, dan prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat hanya mendapat hak nilai tunai asuransi dari Asabri.

e. Pemisahan Prajurit. Pemisahan prajurit diselenggarakan melalui kebijakan dasar, pengakhiran dinas keprajuritan, masa persiapan pensiun dan penyaluran.

1) Kebijakan Dasar. Dalam melaksanakan kegiatan pemisahan prajurit ditentukan kebijakan dasar sebagai berikut:

a) Setiap pengakhiran dinas keprajuritan, diberitahukan sedini mungkin kepada prajurit yang bersangkutan.

b) Pemberian hak kepada prajurit yang diberhentikan dari dinas keprajuritan dilaksanakan secara cepat, tepat dan benar.

c) Penyelenggaraan administrasi pemberian hak diupayakan untuk tidak membebani prajurit yang bersangkutan.

d) Pemberhentian dengan tidak hormat pada dasarnya merupakan tindakan terakhir terhadap seorang prajurit yang akan membawa pengaruh terhadap kehidupan selanjutnya, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang dan penyelesaian administrasi harus diprioritaskan.

e) Penyaluran diupayakan untuk mempersiapkan prajurit yang akan mengakhiri dinas keprajuritan, agar dapat hidup secara mandiri dan layak di tengah masyarakat serta tetap bermanfaat untuk kepentingan dinas.

24

2) Pengakhiran Dinas Keprajuritan. Pengakhiran dinas keprajuritan adalah pemberhentian seorang prajurit dari dinas keprajuritan untuk memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai prajurit serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melanjutkan pengabdiannya di luar lingkungan TNI. Pengakhiran dinas keprajuritan terdiri dari:

a) Pemberhentian Dengan Hormat. Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan adalah pengakhiran dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berakibat dengan pemberian rawatan purna dinas.

b) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan terhadap seorang prajurit adalah pengakhiran dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang, karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak diberikan rawatan purna dinas kecuali nilai tunai Asabri.

3) Masa Persiapan Pensiun (MPP). Pemberian kesempatan Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada setiap prajurit yang akan berakhir masa dinas keprajuritannya, bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam penyelesaian administrasi pensiun dan penyesuaian diri dalam kehidupan di luar lingkungan TNI.

3) Penyaluran. Kegiatan penyaluran merupakan bagian integral dari pemisahan prajurit, memberikan bekal pengetahuan dan keteram-pilan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah menjelang purna dinas keprajuritannya. Penyaluran prajurit bertujuan untuk menyiapkan PK yang akan berakhir masa dinas keprajuritannya, dengan memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat hidup mandiri dan layak setelah menjalani pensiun. Penyaluran diberikan dalam bentuk pembekalan pengetahuan dan keterampilan, penyaluran dan penyediaan lapangan kerja, program transmigrasi dan pemukiman, serta melalui bentuk-bentuk kegiatan penyaluran lainnya.

8. Evaluasi

a. Jelaskan persyaratan menjadi prajurit ?

b. Sebutkan jenis pendidikan sekolah yang dilaksanakan di lingkungan TNI AD!

c. Sebutkan sarana pembinaan prajurit !

d. Sebutkan macam jabatan personel prajurit !

e. Sebutkan macam kenaikan pangkat prajurit !

25

BAB III

ADMINISTRASI PERSONEL PEGAWAI NEGERI SIPIL

9. Umum. Pembinaan personel PNS AD, lebih menitikberatkan pada faktor manusia yang mengawaki organisasi diharapkan mampu mengemban setiap tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga pembinaan personel PNS menjadi perhatian utama dan menjadi tanggung jawab setiap komandan/pimpinan satuan.

10. Pembinaan Personel PNS AD.

a. Pengadaan CPNS AD. Pengadaan CPNS AD adalah untuk mengisi formasi yang lowong sesuai dengan alokasi pengadaan. Penyusunan formasi dan alokasi pengadaan ditentukan sebagai berikut:

1) Penyusunan Formasi.

a) Formasi PNS AD disusun berdasarkan kebutuhan organisasi TNI AD sesuai dengan rencana kebutuhan kekuatan TNI AD.

b) Formasi PNS AD setiap tahun diajukan kepada Menteri Pertahanan untuk diteruskan kepada Menteri Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negara.

c) Dengan memperhatikan formasi yang belum terisi, maka dilaksanakan pengadaan CPNS AD sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2) Alokasi Pengadaan.

a) Alokasi pengadaan CPNS AD ditentukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

b) Alokasi pengadaan PNS AD didasarkan pada skala prioritas.

b. Pendidikan dan Pelatihan PNS AD. Pendidikan dan Pelatihan PNS AD merupakan sarana untuk membentuk dan meningkatkan mutu profesionalisme sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan serta pengembangan wawasan PNS AD. Pendidikan dan pelatihan PNS AD diselenggarakan dengan tujuan, sasaran dan jenis Diklat, sebagai berikut:

1) Tujuan.

a) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS AD sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI AD.

26

b) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pem-baharu serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

c) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang bero-rientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masya-rakat.

d) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

2) Sasaran. Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah terwujudnya PNS AD yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan/tugas masing-masing.

3) Jenis Pendidikan dan Pelatihan.

a) Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara (Diklat Bela Negara)/ Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

b) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan).

c) Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan (Diklat Dalam Jabatan).

(1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim).

(2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

(3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis (sesuai fungsi-fungsi dalam organisasi TNI AD).

d) Pendidikan Spesialisasi/Keahlian sesuai fungsi-fungsi dalam organisasi TNI AD.

c. Penggunaan PNS AD. Penggunaan PNS AD merupakan salah satu fungsi utama yang sangat penting dalam pembinaan PNS AD karena merupakan periode yang cukup panjang. Penggunaan PNS AD diselenggarakan berdasarkan tujuan, Jenis dan Bidang Jabatan PNS AD, Kesetaraan Golongan Jabatan, Kepangkatan, Pola Karier, Sarana Pengendalian Karier, Ujian Dinas dan Pemindahan/ diperbantukan/dipekerjakan.

1) Tujuan. Penggunaan PNS AD bertujuan untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka pemanfaatan yang relatif lama dalam organisasi TNI AD dengan memberikan peluang untuk berprestasi bagi setiap PNS.

2) Jenis dan Bidang Jabatan PNS AD. Jenis dan bidang jabatan yang dapat diduduki oleh PNS AD adalah:

27

a) Jenis Jabatan meliputi jabatan: Kepala; Pembantu Pimpinan; Pengawas; Perencana; Penasehat; Guru; Pelaksana; dan Peneliti.

b) Bidang Jabatan PNS AD:

(1) Bidang administrasi, antara lain: personel; keuangan; materiil; dan umum.

(2) Bidang teknik, antara lain: mesin otomotif; listrik; bangunan; elektronik; perkapalan; senjata; dan pesawat terbang.

(3) Bidang pelayanan kesehatan, antara lain medis, para medis, dan pembantu paramedis.

(4) Bidang khusus, meliputi agama, topografi, sejarah, hukum, intelijen, perpustakaan, optik, nuklir, komputer, pendidikan, sandi, angkutan, daktiloskopi, psikologi, kimia, laboratorium, kearsipan, fotografi, meteorologi dan geofisika.

3) Kesetaraan Gol. Jabatan dan Pangkat TNI AD dengan PNS AD.

NO GOLONGAN JABATAN

ESELONJABATAN

PANGKATTNI AD

GOLRUANG

1. I I A Letjen IV/e 2. II I B Mayjen IV/d-IV/e 3. III II A Brigjen IV/c-IV/d 4. IV II B Kolonel IV/c 5. V III A Letkol IV/a-IV/b 6. VI III B Mayor III/d-IV/a 7. VII IV A Kapten III/c-III/d 8. VIII IV B Lettu III/b – III/c 9. IX V A Letda III/a – III/b

4) Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan. Ditentukan sebagai berikut:

a) Golongan Jabatan II dan III wewenang Presiden didelegasikan kepada Panglima TNI.

b) Golongan Jabatan IV wewenang Kasum a.n. Panglima TNI.

c) Golongan Jabatan V dan VI wewenang Aspers Kasad a.n. Kasad.

d) Golongan Jabatan VII s/d IX wewenang Aspers Kasad a.n. Kasad.

28

e) Non Golongan Jabatan wewenang Pangkotama/Kabalakpus5) Kepangkatan.

a) Nama dan Susunan Pangkat PNS sebagai berikut:

NO. NAMA PANGKAT DIGAJI MENURUTGOLONGAN RUANG

1 2 3 41 Juru Muda I a2 Juru Muda Tingkat I I b3 Juru I c4 Juru Tingkat I I d5 Pengatur Muda II a6 Pengatur Muda Tingkat I II b7 Pengatur II c8 Pengatur Tingkat I II d9 Penata Muda III a10 Penata Muda Tingkat I III b11 Penata III c12 Penata Tingkat I III d13 Pembina IV a14 Pembina Tingkat I IV b15 Pembina Utama Muda IV c16 Pembina Utama Madya IV d17 Pembina Utama IV e

b) Pengangkatan. Pengangkatan PNS AD dalam pangkat pertama dan kenaikan pangkat reguler tertinggi sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Akta/Diploma adalah sebagai berikut:

NO.

MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT

BELAJAR/IJAZAH/PENGANGKATAN DALAM PANGKAT

AKTA/DIPLOMA

DIGAJI MENURUT

PANGKAT PERTAMA

GOL. RUANG

PANGKAT TERTINGGI

GOL. RUANG

1 2 3 4 5 61 STTB/ Ijazah Sekolah

Dasar/ setingkatJuru Muda I/a Pengatur

MudaII/a

2 STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat

Juru I/c Pengatur II/c

3 Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama

Juru I/c Pengatur Tk. I

II/d

4 Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama

Juru I/c Pengatur Tk. I

II/d

29

4 Tahun

1 2 3 4 5 65 Sekolah Menengah

Umum Tingkat Atas/SekolahMenengah Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun/Sekolah Menengah Atas Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I

PengaturMuda

II/a PenataMuda Tk.I

III/b

6 Diploma II Pengda Tk.I

II/b PenataMuda Tk.I

III/b

7 Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa

Pengda Tk.I

II/b Penata III/c

8 Diploma III/Sarjana Muda/ Akademi atau Balaloreat

Pengatur II/c Penata III/c

9 Sarjana, Diploma IV Penata Muda

III/a Penata Tk. I III/d

10 Dokter/Apoteker/S-2 atau ijazah lain yang setara

Penata Muda Tk. I

III/b Pembina IV/a

11 Doktor (S-3) Penata III/c Pembina Tk. I

IV/b

c) Jenis Kenaikan Pangkat.

(1) Kenaikan Pangkat Reguler.

(2) Kenaikan Pangkat Pilihan.

(3) Kenaikan Pangkat Anumerta.

(4) Kenaikan Pangkat Pengabdian.

5) Pola Karier. Untuk menjamin kepastian alur pembinaan, khususnya dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, ditetapkan pola karier PNS AD yang menunjukkan keterkaitan antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Adapun pola karier PNS AD diatur sebagai berikut:

a) Pola Karier PNS AD yang berpendidikan umum SD/setingkat.

b) Pola Karier PNS AD yang berpendidikan umum SLTP/ setingkat.

c) Pola Karier PNS AD yang berpendidikan umum SMU/D-I/setingkat.

d) Pola Karier PNS AD yang berpendidikan umum SGPLB/D-II.

e) Pola Karier PNS AD yang berpendidikan umum Sarjana Muda (D-III).

30

f) Pola Karier PNS AD yang berpendidikan umum Sarjana (S-1).

g) Pola Karier PNS AD yang berpendidikan Pasca Sarjana (S-2), Dokter, Apoteker.

6) Sarana Pengendalian Karier. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna optimal dalam penggunaan PNS AD, perlu adanya sarana pengendalian karier yang meliputi struktur kekuatan PNS AD, data personel mutakhir, penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Ujian Dinas dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) PNS AD.

7) Ujian Dinas. PNS AD yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, di samping harus memenuhi syarat yang ditentukan juga harus lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Pemindahan/Diperbantukan/Dipekerjakan. PNS AD dimungkinkan pindah/diperbantukan/dipekerjakan baik antar Angkatan/Departemen/Lem-baga Pemerintah Non Departemen (LPND) dalam rangka usaha penye-baran dan pendayagunaan tenaga ahli/terampil atau karena adanya penyederhanaan organisasi.

d. Pemisahan PNS AD. Pemisahan PNS AD merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan. Pemisahan PNS AD dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan komposisi personel baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemisahan PNS AD dapat terjadi karena proses alamiah atau mencapai batas usia pensiun dan sebab lain. Pemisahan PNS AD meliputi jenis-jenis pemberhentian, pemberhentian sementara, pemberian bebas tugas, pensiun, pensiun janda duda, serta penyaluran.

1) Jenis-Jenis Pemberhentian.

a) Atas permintaan sendiri.

b) Mencapai Batas Usia Pensiun.

c) Karena penyederhanaan organisasi.

d) Karena melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan.

e) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani.

f) Pemberhentian karena meninggalkan tugas.

g) Karena meninggal dunia atau hilang.

h) Pemberhentian karena sebab lain.

31

2) Pemberhentian Sementara. Pemberhentian sementara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Untuk kepentingan peradilan seorang PNS AD yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran jabatan dan sehubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib perlu mengenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

b) PNS AD yang oleh pihak berwajib dikenakan penahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas dirinya atau hilangnya martabat serta wibawa PNS tersebut.

c) Apabila hasil pemeriksaan yang berwajib, ternyata tidak bersalah, maka PNS AD tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula.

d) Apabila hasil pemeriksaan yang berwajib, ternyata bersalah harus diambil tindakan pemberhentian, jika perlu diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara PNS AD tersebut.

3) Pemberian Bebas Tugas (BT). Pemberian BT kepada PNS AD yang akan menjalani pensiun, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) PNS AD yang akan menjalani pensiun, dalam rangka persiapan administrasi pensiun dan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat diberikan waktu bebas tugas.

b) Bebas Tugas tersebut berlaku mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah PNS AD tersebut mencapai umur 55 tahun berdasarkan data tanggal lahir pada surat keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS AD.

4) Pensiun.

a) Pensiun diberikan kepada PNS AD yang diberhentikan dengan hormat, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

b) Pensiun diberikan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS AD.

b) Penghentian/Penghapusan Pembayaran Pensiun dilaksa-nakan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

32

5) Pensiun Janda/Duda.

a) Janda/duda diberikan hak atas pensiun janda/ duda, apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

b) Bagi anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai PNS AD dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan, apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

c) Apabila PNS AD yang meninggal dunia tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak maka hak pensiun diberikan kepada orangtua kandungnya.

d) Penghentian/Penghapusan Pembayaran Pensiun janda/duda dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

6) Penyaluran. PNS AD yang telah berakhir masa dinasnya dapat diikut sertakan dalam program penyaluran bersama-sama dengan prajurit apabila memenuhi persyaratan. Pola penyaluran meliputi transmigrasi, pemukiman, berusaha/berdiri sendiri, atau dicarikan lapangan kerja.

11. Evaluasi.

a. Sebutkan tujuan pendidikan dan pelatihan PNS AD !

b. Sebutkan jenis pendidikan PNS AD !

c. Sebutkan jenis kenaikan pangkat PNS AD !

d. Sebutkan bidang jabatan PNS AD !

e. Sebutkan jenis pemberhentian PNS AD !

33

BAB IV

EVALUASI AKHIR PELAJARAN(Bukan Naskah Ujian)

12. Evaluasi.

a. Sebutkan persyaratan menjadi prajurit !

b. Sebutkan jenis pendidikan sekolah yang dilaksanakan di lingkungan TNI AD!

c. Sebutkan sarana pembinaan prajurit !

d. Sebutkan macam jabatan personel prajurit !

e. Sebutkan macam kenaikan pangkat prajurit !

f. Sebutkan tujuan pendidikan dan pelatihan PNS AD !

g. Sebutkan jenis pendidikan PNS AD !

h. Sebutkan jenis kenaikan pangkat PNS AD !

i. Sebutkan bidang jabatan PNS AD !

j. Sebutkan jenis pemberhentian PNS AD !

BAB V

PENUTUP

13. Demikian naskah sekolah sementara ini disusun sebagai bahan ajaran untuk pedoman bagi Gadik dan Pasis dalam proses belajar mengajar administrasi personel pada Pendidikan Lanjutan Perwira I Kecabangan.

a.n. Komandan KodiklatDirdik,

Gede Kusuma ArtaBrigadir Jenderal TNI

RAHASIA

RAHASIA