SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM SELF ASSESSMENT SYSTEM WITH HOLDING SYSTEM

OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM

Memberikan kewenangan kepada Fiscus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib Pajak

Ciri ciri system ini:• Wewenang untuk menentukan

besarnya Pajak terhutang ada pada fiscus

• Wajib pajak Bersifat Pasif• Utang timbul setelah dikeluarkannya

Surat Ketetetapan Pajak

SELF ASSESSMENT SYSTEMMemberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib PajakCiri ciri system ini:• Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak

terhutang ada pada pada wajib Pajak sendiri• Wajib pajak Bersifat aktif, mulai dari

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak terutang

• Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

WITH HOLDING SYSTEMMemberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib Pajak.Tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pajak ada pihak ketiga.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN

2010

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

Outline

Pasal 98 UU 28/2009:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

Pemungutan Pajak Berdasarkan Penetapan

Pemungutan Pajak yang dibayar sendiri

Tindak lanjut

Pasal 96 UU 28/2009 :

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atauSurat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan:

Official AssessmentPajak terutang ditetapkan Kepala Daerah dengan menerbitkan

SKPD

PKB BBNKB

Pajak Air

Permukaan

Pajak Reklam

e

Pajak Air

TanahPBB-P2

Official AssessmentPajak dibayar berdasarkan penetapan

Pemda Memberikan wewenang pada fiskus

untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang

WP bersifat pasif, baru membayar Pajak setelah ada penetapan

Penetapan pajak berdasarkan data/informasi yang dimiliki Pemda:Contoh: Berdasarkan tabel NJKB Berdasarkan izin yang dikeluarkan Berdasarkan laporan dari WP Dsb…

Proses

Pendataan

Penetapan Pajak yang terutang (SKPD atau dokumen lain yg dipersamakan)

Pembayaran (SSPD)

Penagihan (STPD)

Pengawasan/Pemeriksaan

Keberatan dan banding

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

JENIS PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;

dan/atau c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan.

Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:

PPJPajak

Mineral Bukan

Logam & Batuan

Pajak Parkir

Pajak Sarang Burung Walet

Self AssessmentWajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri

PBB-KB

Pajak Rokok

Pajak Hotel

Pajak Restor

an

Pajak Hibura

n

BPHTB

Self Assessment

WP menghitung dan membayar sendiri

Memberikan wewenang pada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang;

Sistem ini membutuhkan administrasi pajak yang lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipakai oleh WP;

Pada dasarnya seluruh pajak daerah dapat dipungut dengan sistem ini, karena objek, dasar pengenaan, dan tarif pajak sudah jelas.

Proses Pendataan

Menetapkan NPWPD (WP wajib mendaftar sendiri)

Penetapan Pajak yang terutang Pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (SPTPD)

Pembayaran Pajak (SSPD) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

SKPDKB ditetapkan Kepala Daerah bila jumlah pajak terutang kurang bayar atau tidak dibayar; SPTPD tidak disampaikan; dan kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi

Pengawasan/Pemeriksaan Keberatan dan Banding Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan

Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kedaluwarsa Penagihan Pajak

PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN PENETAPAN

PEMUNGUTAN PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI

TINDAK LANJUT

Tindak Lanjut

• Cara Pemungutan yang diatur di dalam Perda untuk masing-masing jenis Pajak Daerah harus sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010

• Tidak diperkenankan menkombi-nasikan cara pemungutan Pajak Daerah:

Contoh: “berdasarkan SPTPD yang disampaikan, Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD…”

• Khusus dalam pemungutan BPHTB: dokumen yang dipergunakan untuk membayar, dokumen sebagai bukti telah membayar, dan dokumen yang dilakukan pemeriksaan/penelitian adalah SSPD

“SSPD berlaku juga sebagai SPTPD”

• Khusus dalam pemungutan PBB-P2: WP diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPOP sebagai dasar Kepala Daerah untuk menerbitkan SPPT yang juga berfungsi sebagai dokumen penetapan Pajak Terutang

TERIMA KASIH…