sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu
TRANSCRIPT
SISTEMPENGELOLAANJALANTOLWILAYAH
SURAMADU
DASARHUKUM• PPNomorNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013TentangJalanTol;• PP Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan PPNomor49Tahun2011TentangInvestasiPemerintah;• PPNo23Tahun2005TentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(BLU);• PPNomor45Tahun2005TentangBadanUsahaMilikNegara;• PPNomor23Tahun2010TentangBadanUsahaMilikDaerah;
DASARHUKUM(lanjutan)• PP Nomor 50 Tahun 1993 Tentang InvestasiPenanamanModalAsing• PerPres No 54 Tahun 2010 yang diubah denganPerPresNo70Tahun2012TentangPengadaanBarangdanJasa• Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 TentangPerubahanAtas Peraturan PresidenNomor 27 Tahun2008, Tentang Badan Pengembangan WilayahSurabaya–Madura.
PELUANGKERJASAMAINVESTASIJALANTOL
• Kerjasama pengembangan investasi ruas jalan toldengan pihak Badan Usaha Swasta Nasionalmerupakankerjasamayangbersifatumum;
• Peraturan perUUan yang ada telah mengatur haltersebut secara kongkrit; Demikian pula kerjasamadengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yangtelahdiaturdenganperUUan;
• Kerjasama pengembangan investasi ruas jalan toldengan pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)sebaiknya mulai diprioritaskan. Dalam hal inibeberapakemudahandanmanfaatdiharapkanakandiperoleh.
PELUANGBPWSSEBAGAILEMBAGAKERJASAMAINVESTASIJALANTOL
DASARPERTIMBANGAN:(1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor27Tahun2008,
(2) PP Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan PPNomor 49 Tahun 2011 Tentang InvestasiPemerintah;
(3) PP No 23 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(BLU)
PELUANGYANGADA1. BPWS mendapatkan legiVmasi sebagai Badan
Layanan Umum (BLU), untuk hal tersebut perlumendapatkan kewenangan dalam hal pengelolaanassetJalanTolSuramadu;atau
2. BPWSmempunyaibadanusahayangdapatberupaBUMN,dalamhalinibadanusahatersebutsebagaienVtas terpisah dari BPWS tetapi saham dimilkiolehBPWSdengan legiVmasiyangdidapatkandaripemerintah, atau BPWS berVndak sebagai/representasipemerintah;atau
PELUANGYANGADA(lanjutan)3. BPWSsebagaiBadanUsahaMilikNegaraberbentuk
PerusahaanPerseroan,ataumemanfaatkanBadanUsahaMilikNegarayangtelahada.”,atau
4. BekerjasamamelaluiNotaKesepahaman(MOU)denganBadanUsahaMilikDaerahdan/ataubadanusahaswastaselainPerusahaanPerseroan,dandapatdiikutsertakandalampengembangandanpengusahaanatasdasarkerjasamadenganBadanUsahaMilikNegarasebagaimanadimaksudpadaketentuandiatas.”
RANGKINGPRIORITASBPWSSEBAGAILEMBAGAKERJASAMAINVESTASIJALANTOL
1. BPWS bekerjasama melalui Nota Kesepahaman(MOU)denganBadanUsahaMilikDaerahdan/ataubadan usaha swasta selain Perusahaan Perseroan,dandapatdiikutsertakandalampengembangandanpengusahaan atas dasar kerja sama dengan BadanUsaha Milik Negara sebagaimana dimaksud padaketentuan di atas, sebagai PRIORITAS PERTAMA,atau
2. BPWS mendapatkan legiOmasi sebagai BadanLayanan Umum (BLU), untuk hal tersebut perlumendapatkan kewenangan dalam hal pengelolaanasset Jalan Tol Suramadu, sebagai PRIORITASKEDUA.
KEUNTUNGANPRIORITASPERTAMA
1. Secara hukum telah mempunyai kekuatanberdasarkanPeraturanPresiden Nomor23Tahun2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor27Tahun2008;
2. Prosedur yang harus ditempuh paling sederhana(Vdakrumit);
3. Ketersediaan pihak yang akan diajak bekerjasamaterbukadandiperkirakanakanmenyambutdengantanganterbuka;
4. Tidak memerlukan perubahan kelembagaan(reformasikelembagaan).
Nomor23Tahun2009TentangPerubahanAtasPeraturanPresidenNomor27Tahun2008
BPWS
PeraturanPresidenNomor23Tahun2009ayatPasal19
PeraturanperUUanyanglain
PeluangKelembagaanBPWSuntukmelakukanKerjasamaInvestasi
BPWSbekerjasamamelaluiNotaKesepahaman(MOU)denganBadanUsahaMilikDaerahdan/atauBadan
UsahaSwasta
BPWSmendapatkanlegiVmasisebagaiBadanLayananUmum(BLU),denganlegiVmasi
• LegiVmated• Prosedursederhana
• Acceptable• Tanpareformasilembaga
BAGANPELUANGKELEMBAGAANBPWS
POLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLLINGKARTIMUR• Studikelayakanawal:ruastolmelaluitrasetersebutVdak
memenuhi Financial Internal Rate of Return (FIRR)maupunEconomicInternalRateofReturn(EIRR);
• Dengan adanya perkembangan kegiatan transportasiyang ditandai dengan adanya perkembangan penduduksertapermintaanakansaranadanprasaranatransportasiyang meningkat ruas tol melalui trase tersebut VdakmemenuhiFinancialInternalRateofReturn(FIRR)tetapimemenuhiEconomicInternalRateofReturn(EIRR);
• Berdasarkan PPNo 15 Tahun 2005 yang diubah denganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013,kerjasama investasi sebaiknya dilakukan denganpendanaan yang berasal dari pemerintah dan badanusaha.
POLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLLINGKARTIMUR• Dengan demikian bentuk kerjasama investasi ini adalah
investasi bagi pengusahaan, dengan pola “ServiceContract”,dalamhal ini: (1)Polakerjasamapengelolaandimana swasta diberikan tanggung jawabmelaksanakanpelayanan jasa untuk jangka waktu tertentu, (2)Pemilikan aset tetap ada pada Pemerintah, (3)Pengembalian biaya operasi dan pemeliharaan, didapatdari Pemerintah dan/atau dengan memungutpembayaran dari pemakai fasilitas dan layananinfrastrukturyangbersangkutan;
• Dimungkinkandenganpola“buytheservice”;• BPWS seVap tahun harus dapat memperkirakan
pendapatan dan operasional ruas tol Lingkar VmurSurabaya, sehingga akan diketahui berapa besar subsidiyangharusdianggarkan.
KajianKelayakanJalanTolLingkarTimur=TidakLayakEkonomi(EIRR)maupunFinansial(FIRR)
Denganperkembanganpenduduksertapermintaanakansaranadanprasaranatransportasiyang
meningkatmenjadiLayakEkonomi(EIRR),tetapiTidakLayakFinansial(FIRR)
BerdasarkanPPNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013kerjasamainvestasidenganpendanaanyangberasaldaripemerintahdanbadanusaha.
Bentukkerjasamainvestasiyangsesuai:investasibagipengusahaan,dengan“ServiceContract”,
Dimungkinkandenganpola“buytheservice”.
BPWSseVaptahunmemperkirakanpendapatandanoperasionalsehinggaakandiketahuiberapabesarsubsidiyangharusdianggarkan.
SKENARIOPOLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLLINGKARTIMUR
POLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLRUASAKSESKEPELABUHANPETIKEMAS• Studikelayakanawal:ruastolmelaluitrasetersebutVdak
memenuhiFinancialInternalRateofReturn(FIRR)tetapilayak/ memenuhi Economic Internal Rate of Return(EIRR);
• ArusbongkarmuatpeVkemaspada2011mencapai2,66juta Twenty Feet Equivalent Units (TEUs) naikdibandingkan volume arus peV kemas pada tahunsebelumnyasebanyak2,4jutaTEUs
• Denganadanyamemenuhi(FIRR)maupun(EIRR);• Berdasarkan PPNo 15 Tahun 2005 yang diubah dengan
PPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013,kerjasama investasi sebaiknya dilakukan denganpendanaanyangberasaldaribadanusaha.
POLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLRUASAKSESKEPELABUHANPETIKEMAS• Investasi pemerintah baik untuk pendanaan
maupunpengusahaanruastolTraseJalanAksesKePelabuhan PeV Kemas Surabaya, tentunya akanberjalanhinggawaktutertentu;
• Pada tahap lanjut Pendanaan berasal dari BadanUsahadiperuntukkanbagiruasjalantolyanglayaksecaraekonomidanfinancial;
• Dengandemikianbentukkerjasamainvestasiyangdianggap paling sesuai adalah investasi bagipengusahaan, dengan pola “ManagementContract”,
KajianKelayakanJalanTolLingkarTimur=LayakEkonomi(EIRR)BelumLayakFinansial(FIRR),Tahap
AwalPendanaandariPemerintah
ArusbongkarmuatpeVkemaspada2011mencapai2,66jutaTwentyFeetEquivalentUnits(TEUs),tahun
sebelumnyasebanyak2,4jutaTEUs
KelayakanJalanTolLingkarTimur=LayakEkonomi(EIRR)sertaLayakFinansial(FIRR)
BerdasarkanPPNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013kerjasamainvestasiuntukpengusahaan
denganbadanusaha.
Bentukkerjasamainvestasiyangsesuai:investasibagipengusahaaniniadalah“Management
Contract”,
SKENARIOPOLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLRUASAKSESKEPELABUHANPETIKEMAS
POLAKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU• Studi kelayakan awal: jembatan tol tersebut Vdak
memenuhi Financial Internal Rate of Return (FIRR)maupunEconomicInternalRateofReturn(EIRR),denganasumsikendaraanroda2Vdakdiperhitungkan;
• DalamkenyataannyaJembatanTolSuramadudilaluipulaoleh kendaraan roda dua. Demikian pula pertambahanpenduduk di Madura yang cukup signifikan denganadanyaJembatanSuramadu;
• Maka pada tahap lanjut: kondisi selanjutnyamemenuhiFIRRsertamemenuhiEIRR;
• Berdasarkan PPNo 15 Tahun 2005 yang diubah denganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013,kerjasama investasi dilakukan dengan pendanaan yangberasaldaribadanusaha.
POLAKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU• Pola kerjasamayang sesuai untukpengusahaandimasa
mendatang pada saat layak ekonomi maupun financialadalah“LeaseContract”;
• Dalamhalinikondisinyaadalah:(1)SwastamenyewadariPemerintah dalam jangka waktu tertentu untukkemudian dioperasikan dan dipelihara, (2) Swastamenyediakan modal kerja untuk pengoperasian danpemeliharaan dimaksud termasuk pengganVan bagian-bagian tertentu, (3) Pengembalian biaya sewa, biayaoperasi, biaya pemeliharaan dan biaya pemberianpelayanan kepada masyarakat serta keuntungan yangwajar, swasta dapat memungut pembayaran daripemakai fasilitasdan layanandimaksud, (4)Kepemilikanaset tetap di Pemerintah, dan (5) Pada akhir kerjasamaswastamengembalikan aset kepadaPemerintahdengankondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjiankerjasama.
KajianKelayakanJembatanTolSuramadu=LayakEkonomi(EIRR)BelumLayakFinansial(FIRR),Tahap
AwalPendanaandariPemerintah
• Kendaraanrodaduaikutmelintas• Perkembanganpermintaanprasarana
transportasidaratmeningkat
Dalamjangkawaktutertentu:KelayakanJembatanTolSuramadu=LayakEkonomi(EIRR)sertaLayak
Finansial(FIRR)
BerdasarkanPPNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013kerjasamainvestasiuntukpengusahaan
denganbadanusaha.
Bentukkerjasamainvestasiyangsesuai:investasibagipengusahaaniniadalah“LeaseContract”,
SKENARIOPOLAKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU
SARANPENGATASANMASALAHKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU• Kerjasama pengusahaan Jembatan Tol Suramadu
pada saat inimerupakan tahap awal pengusahaanjembatan tol tersebut, dengan asumsi kelayakan:layakekonomitetapibelumlayakfinancial;
• Dalam tahap awal ini pemerintahmerupakan satu-satunyasumberpendanaan(sesuaiPPNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013);
• Untuk memudahkan pelaksanaan tersebutpemerintah melelangkan pengusahaan yangdimenangkanolehPTJasaMarga,dansaatinitelahada SK Penetapan dari Kementrian PekerjaanUmum;
SARANPENGATASANMASALAHKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU• Berdasarkan SK Penetapan dari Kementrian
Pekerjaan Umum, sebenarnya kontrak kerja dapatdilaksanakan antara dua pihak dengan duakemungkinan:(1)antaraPTJasaMargadenganBPJTsebagai representasi dari Kementrian PU, atau (2)antara PT Jasa Marga dengan BPWS sebagairepresentasidaripihakpemerintah;
• Untuk anternaVf yang kedua diperlukan semacam“pelimpahanwewenangdanasset”daripemerintahkepada BPWS, karena dalam PerPres Nomor 23Tahun2009TentangPerubahanAtasPerPresNomor27 Tahun 2008 Tentang Badan PengembanganWilayah Surabaya – Madura, pelimpahan assetbelumdisebutkansecaraeksplisit.
SKENARIOPENGATASANMASALAHKONTRAKPENGUSAHAANJEMBATANTOLSURAMADUSAATINI(SEBAGAISARAN)
KajianKelayakanJembatanTolSuramadu=LayakEkonomi(EIRR)BelumLayakFinansial(FIRR),Tahap
AwalPendanaandariPemerintah
TelahdilakukanPelelanganuntukPengusahaanJembatanTolSuramadudenganpemenangPTJasaMargadenganSKPenetapanMenteriPU
PerluPenandatanganKontrakdenganPTJasaMargasebagaipemenangtenderpengusahaan
AlternaVfPenandatanganKontrak
AntaraPTJasaMargadenganBPJTsebagairepresentasi
pihakpemerintah
AntaraPTJasaMargadenganBPWSsebagairepresentasi
pihakpemerintah
DiperlukanSemacam“PelimpahanWewenangDanAsset”DariPemerintahKepadaBPWS