sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

22
SISTEM PENGELOLAAN JALAN TOL WILAYAH SURAMADU

Upload: ikhsan-setiawan

Post on 09-Jan-2017

315 views

Category:

Business


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

SISTEMPENGELOLAANJALANTOLWILAYAH

SURAMADU

Page 2: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

DASARHUKUM•  PPNomorNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013TentangJalanTol;•  PP Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan PPNomor49Tahun2011TentangInvestasiPemerintah;•  PPNo23Tahun2005TentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(BLU);•  PPNomor45Tahun2005TentangBadanUsahaMilikNegara;•  PPNomor23Tahun2010TentangBadanUsahaMilikDaerah;

Page 3: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

DASARHUKUM(lanjutan)•  PP Nomor 50 Tahun 1993 Tentang InvestasiPenanamanModalAsing•  PerPres No 54 Tahun 2010 yang diubah denganPerPresNo70Tahun2012TentangPengadaanBarangdanJasa•  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 TentangPerubahanAtas Peraturan PresidenNomor 27 Tahun2008, Tentang Badan Pengembangan WilayahSurabaya–Madura.

Page 4: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

PELUANGKERJASAMAINVESTASIJALANTOL

•  Kerjasama pengembangan investasi ruas jalan toldengan pihak Badan Usaha Swasta Nasionalmerupakankerjasamayangbersifatumum;

•  Peraturan perUUan yang ada telah mengatur haltersebut secara kongkrit; Demikian pula kerjasamadengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yangtelahdiaturdenganperUUan;

•  Kerjasama pengembangan investasi ruas jalan toldengan pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)sebaiknya mulai diprioritaskan. Dalam hal inibeberapakemudahandanmanfaatdiharapkanakandiperoleh.

Page 5: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

PELUANGBPWSSEBAGAILEMBAGAKERJASAMAINVESTASIJALANTOL

DASARPERTIMBANGAN:(1)  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor27Tahun2008,

(2)  PP Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan PPNomor 49 Tahun 2011 Tentang InvestasiPemerintah;

(3)  PP No 23 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(BLU)

Page 6: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

PELUANGYANGADA1.  BPWS mendapatkan legiVmasi sebagai Badan

Layanan Umum (BLU), untuk hal tersebut perlumendapatkan kewenangan dalam hal pengelolaanassetJalanTolSuramadu;atau

2.  BPWSmempunyaibadanusahayangdapatberupaBUMN,dalamhalinibadanusahatersebutsebagaienVtas terpisah dari BPWS tetapi saham dimilkiolehBPWSdengan legiVmasiyangdidapatkandaripemerintah, atau BPWS berVndak sebagai/representasipemerintah;atau

Page 7: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

PELUANGYANGADA(lanjutan)3.  BPWSsebagaiBadanUsahaMilikNegaraberbentuk

PerusahaanPerseroan,ataumemanfaatkanBadanUsahaMilikNegarayangtelahada.”,atau

4.  BekerjasamamelaluiNotaKesepahaman(MOU)denganBadanUsahaMilikDaerahdan/ataubadanusahaswastaselainPerusahaanPerseroan,dandapatdiikutsertakandalampengembangandanpengusahaanatasdasarkerjasamadenganBadanUsahaMilikNegarasebagaimanadimaksudpadaketentuandiatas.”

Page 8: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

RANGKINGPRIORITASBPWSSEBAGAILEMBAGAKERJASAMAINVESTASIJALANTOL

1.   BPWS bekerjasama melalui Nota Kesepahaman(MOU)denganBadanUsahaMilikDaerahdan/ataubadan usaha swasta selain Perusahaan Perseroan,dandapatdiikutsertakandalampengembangandanpengusahaan atas dasar kerja sama dengan BadanUsaha Milik Negara sebagaimana dimaksud padaketentuan di atas, sebagai PRIORITAS PERTAMA,atau

2.   BPWS mendapatkan legiOmasi sebagai BadanLayanan Umum (BLU), untuk hal tersebut perlumendapatkan kewenangan dalam hal pengelolaanasset Jalan Tol Suramadu, sebagai PRIORITASKEDUA.

Page 9: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

KEUNTUNGANPRIORITASPERTAMA

1.  Secara hukum telah mempunyai kekuatanberdasarkanPeraturanPresiden Nomor23Tahun2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor27Tahun2008;

2.  Prosedur yang harus ditempuh paling sederhana(Vdakrumit);

3.  Ketersediaan pihak yang akan diajak bekerjasamaterbukadandiperkirakanakanmenyambutdengantanganterbuka;

4.  Tidak memerlukan perubahan kelembagaan(reformasikelembagaan).

Page 10: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

Nomor23Tahun2009TentangPerubahanAtasPeraturanPresidenNomor27Tahun2008

BPWS

PeraturanPresidenNomor23Tahun2009ayatPasal19

PeraturanperUUanyanglain

PeluangKelembagaanBPWSuntukmelakukanKerjasamaInvestasi

BPWSbekerjasamamelaluiNotaKesepahaman(MOU)denganBadanUsahaMilikDaerahdan/atauBadan

UsahaSwasta

BPWSmendapatkanlegiVmasisebagaiBadanLayananUmum(BLU),denganlegiVmasi

•  LegiVmated•  Prosedursederhana

•  Acceptable•  Tanpareformasilembaga

BAGANPELUANGKELEMBAGAANBPWS

Page 11: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

POLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLLINGKARTIMUR•  Studikelayakanawal:ruastolmelaluitrasetersebutVdak

memenuhi Financial Internal Rate of Return (FIRR)maupunEconomicInternalRateofReturn(EIRR);

•  Dengan adanya perkembangan kegiatan transportasiyang ditandai dengan adanya perkembangan penduduksertapermintaanakansaranadanprasaranatransportasiyang meningkat ruas tol melalui trase tersebut VdakmemenuhiFinancialInternalRateofReturn(FIRR)tetapimemenuhiEconomicInternalRateofReturn(EIRR);

•  Berdasarkan PPNo 15 Tahun 2005 yang diubah denganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013,kerjasama investasi sebaiknya dilakukan denganpendanaan yang berasal dari pemerintah dan badanusaha.

Page 12: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

POLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLLINGKARTIMUR•  Dengan demikian bentuk kerjasama investasi ini adalah

investasi bagi pengusahaan, dengan pola “ServiceContract”,dalamhal ini: (1)Polakerjasamapengelolaandimana swasta diberikan tanggung jawabmelaksanakanpelayanan jasa untuk jangka waktu tertentu, (2)Pemilikan aset tetap ada pada Pemerintah, (3)Pengembalian biaya operasi dan pemeliharaan, didapatdari Pemerintah dan/atau dengan memungutpembayaran dari pemakai fasilitas dan layananinfrastrukturyangbersangkutan;

•  Dimungkinkandenganpola“buytheservice”;•  BPWS seVap tahun harus dapat memperkirakan

pendapatan dan operasional ruas tol Lingkar VmurSurabaya, sehingga akan diketahui berapa besar subsidiyangharusdianggarkan.

Page 13: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

KajianKelayakanJalanTolLingkarTimur=TidakLayakEkonomi(EIRR)maupunFinansial(FIRR)

Denganperkembanganpenduduksertapermintaanakansaranadanprasaranatransportasiyang

meningkatmenjadiLayakEkonomi(EIRR),tetapiTidakLayakFinansial(FIRR)

BerdasarkanPPNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013kerjasamainvestasidenganpendanaanyangberasaldaripemerintahdanbadanusaha.

Bentukkerjasamainvestasiyangsesuai:investasibagipengusahaan,dengan“ServiceContract”,

Dimungkinkandenganpola“buytheservice”.

BPWSseVaptahunmemperkirakanpendapatandanoperasionalsehinggaakandiketahuiberapabesarsubsidiyangharusdianggarkan.

SKENARIOPOLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLLINGKARTIMUR

Page 14: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

POLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLRUASAKSESKEPELABUHANPETIKEMAS•  Studikelayakanawal:ruastolmelaluitrasetersebutVdak

memenuhiFinancialInternalRateofReturn(FIRR)tetapilayak/ memenuhi Economic Internal Rate of Return(EIRR);

•  ArusbongkarmuatpeVkemaspada2011mencapai2,66juta Twenty Feet Equivalent Units (TEUs) naikdibandingkan volume arus peV kemas pada tahunsebelumnyasebanyak2,4jutaTEUs

•  Denganadanyamemenuhi(FIRR)maupun(EIRR);•  Berdasarkan PPNo 15 Tahun 2005 yang diubah dengan

PPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013,kerjasama investasi sebaiknya dilakukan denganpendanaanyangberasaldaribadanusaha.

Page 15: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

POLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLRUASAKSESKEPELABUHANPETIKEMAS•  Investasi pemerintah baik untuk pendanaan

maupunpengusahaanruastolTraseJalanAksesKePelabuhan PeV Kemas Surabaya, tentunya akanberjalanhinggawaktutertentu;

•  Pada tahap lanjut Pendanaan berasal dari BadanUsahadiperuntukkanbagiruasjalantolyanglayaksecaraekonomidanfinancial;

•  Dengandemikianbentukkerjasamainvestasiyangdianggap paling sesuai adalah investasi bagipengusahaan, dengan pola “ManagementContract”,

Page 16: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

KajianKelayakanJalanTolLingkarTimur=LayakEkonomi(EIRR)BelumLayakFinansial(FIRR),Tahap

AwalPendanaandariPemerintah

ArusbongkarmuatpeVkemaspada2011mencapai2,66jutaTwentyFeetEquivalentUnits(TEUs),tahun

sebelumnyasebanyak2,4jutaTEUs

KelayakanJalanTolLingkarTimur=LayakEkonomi(EIRR)sertaLayakFinansial(FIRR)

BerdasarkanPPNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013kerjasamainvestasiuntukpengusahaan

denganbadanusaha.

Bentukkerjasamainvestasiyangsesuai:investasibagipengusahaaniniadalah“Management

Contract”,

SKENARIOPOLAKERJASAMAINVESTASIJALANTOLRUASAKSESKEPELABUHANPETIKEMAS

Page 17: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

POLAKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU•  Studi kelayakan awal: jembatan tol tersebut Vdak

memenuhi Financial Internal Rate of Return (FIRR)maupunEconomicInternalRateofReturn(EIRR),denganasumsikendaraanroda2Vdakdiperhitungkan;

•  DalamkenyataannyaJembatanTolSuramadudilaluipulaoleh kendaraan roda dua. Demikian pula pertambahanpenduduk di Madura yang cukup signifikan denganadanyaJembatanSuramadu;

•  Maka pada tahap lanjut: kondisi selanjutnyamemenuhiFIRRsertamemenuhiEIRR;

•  Berdasarkan PPNo 15 Tahun 2005 yang diubah denganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013,kerjasama investasi dilakukan dengan pendanaan yangberasaldaribadanusaha.

Page 18: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

POLAKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU•  Pola kerjasamayang sesuai untukpengusahaandimasa

mendatang pada saat layak ekonomi maupun financialadalah“LeaseContract”;

•  Dalamhalinikondisinyaadalah:(1)SwastamenyewadariPemerintah dalam jangka waktu tertentu untukkemudian dioperasikan dan dipelihara, (2) Swastamenyediakan modal kerja untuk pengoperasian danpemeliharaan dimaksud termasuk pengganVan bagian-bagian tertentu, (3) Pengembalian biaya sewa, biayaoperasi, biaya pemeliharaan dan biaya pemberianpelayanan kepada masyarakat serta keuntungan yangwajar, swasta dapat memungut pembayaran daripemakai fasilitasdan layanandimaksud, (4)Kepemilikanaset tetap di Pemerintah, dan (5) Pada akhir kerjasamaswastamengembalikan aset kepadaPemerintahdengankondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjiankerjasama.

Page 19: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

KajianKelayakanJembatanTolSuramadu=LayakEkonomi(EIRR)BelumLayakFinansial(FIRR),Tahap

AwalPendanaandariPemerintah

•  Kendaraanrodaduaikutmelintas•  Perkembanganpermintaanprasarana

transportasidaratmeningkat

Dalamjangkawaktutertentu:KelayakanJembatanTolSuramadu=LayakEkonomi(EIRR)sertaLayak

Finansial(FIRR)

BerdasarkanPPNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013kerjasamainvestasiuntukpengusahaan

denganbadanusaha.

Bentukkerjasamainvestasiyangsesuai:investasibagipengusahaaniniadalah“LeaseContract”,

SKENARIOPOLAKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU

Page 20: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

SARANPENGATASANMASALAHKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU•  Kerjasama pengusahaan Jembatan Tol Suramadu

pada saat inimerupakan tahap awal pengusahaanjembatan tol tersebut, dengan asumsi kelayakan:layakekonomitetapibelumlayakfinancial;

•  Dalam tahap awal ini pemerintahmerupakan satu-satunyasumberpendanaan(sesuaiPPNo15Tahun2005yangdiubahdenganPPNomor44Tahun2009danPPNomor43Tahun2013);

•  Untuk memudahkan pelaksanaan tersebutpemerintah melelangkan pengusahaan yangdimenangkanolehPTJasaMarga,dansaatinitelahada SK Penetapan dari Kementrian PekerjaanUmum;

Page 21: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

SARANPENGATASANMASALAHKERJASAMAINVESTASIJEMBATANTOLSURAMADU•  Berdasarkan SK Penetapan dari Kementrian

Pekerjaan Umum, sebenarnya kontrak kerja dapatdilaksanakan antara dua pihak dengan duakemungkinan:(1)antaraPTJasaMargadenganBPJTsebagai representasi dari Kementrian PU, atau (2)antara PT Jasa Marga dengan BPWS sebagairepresentasidaripihakpemerintah;

•  Untuk anternaVf yang kedua diperlukan semacam“pelimpahanwewenangdanasset”daripemerintahkepada BPWS, karena dalam PerPres Nomor 23Tahun2009TentangPerubahanAtasPerPresNomor27 Tahun 2008 Tentang Badan PengembanganWilayah Surabaya – Madura, pelimpahan assetbelumdisebutkansecaraeksplisit.

Page 22: Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu

SKENARIOPENGATASANMASALAHKONTRAKPENGUSAHAANJEMBATANTOLSURAMADUSAATINI(SEBAGAISARAN)

KajianKelayakanJembatanTolSuramadu=LayakEkonomi(EIRR)BelumLayakFinansial(FIRR),Tahap

AwalPendanaandariPemerintah

TelahdilakukanPelelanganuntukPengusahaanJembatanTolSuramadudenganpemenangPTJasaMargadenganSKPenetapanMenteriPU

PerluPenandatanganKontrakdenganPTJasaMargasebagaipemenangtenderpengusahaan

AlternaVfPenandatanganKontrak

AntaraPTJasaMargadenganBPJTsebagairepresentasi

pihakpemerintah

AntaraPTJasaMargadenganBPWSsebagairepresentasi

pihakpemerintah

DiperlukanSemacam“PelimpahanWewenangDanAsset”DariPemerintahKepadaBPWS