Sistem Penggajian PNS

Lina Miftahul Jannah

1

Administrasi

Kepegawaian

Negara

Konsep DasarGaji adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja, yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak, sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yg dipercayakan kepadanya

Skala penggajian yang baik dan mampu memacu prestasi kerja adalah yang memiliki rasio 120 antara gaji terendah dan gaji tertinggi

2

Perbandingan penggajian publik dan privat

At the low end of the scale, state and local governments paid better than private industry.Among white collar jobs, the private sector usually paid better.State and local government pay lagged far behind that for professional and administrative jobs. Pay patterns were mixed for technical, clerical, and blue-collar employees.Occupations with workers in lower-paying jobs were better paid in government. Occupations with workers in higher-paying jobs were more likely to be paid in the private sector.

Konsep Dasar

6

No Peraturan TMT

Gaji Pokok

Terendah Tertinggi Rasio

1. PGP 1948 1-5-1948 45 750 1:16

2. PGPN 1955 1-10-1955 135 2700 1:20

3. PGPN 1961 1-1-1961 200 4000 1:20

4 PGPS 1968 1-1-1968 400 10000 1:25

5. PGPS 1977 1-4-1977 12.000 120.000 1:10

6. PP 15/1985 1-4-1985 33.200 265.600 1:8

7. PP 51/1992 1-4-1992 51.000 399.200 1:7,8

8. PP 15/1993 1-4-1993 78.000 537.600 1:6,9

9. PP 6/1997 1-4-1997 135.000 722.000 1:5,3

10. PP 26/2001 1-1-2001 500.000 1.500.000 1:3

Konsep Dasar

Dalam PGPS, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dikenal gaji pokok terendah sebesar Rp 1.175.000 (Gol. I/a dengan masa kerja 0 tahun) dan gaji tertinggi Rp 4.100.000 (Gol. IV/e dengan masa kerja 32 tahun).

Rasionya?

7

Pola dasar perhitungan gaji yang cukup fleksibel hendaknya mencerminkan 5 (lima) hal pokok, yaitu:

Upah/gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan/tugas

Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan produktivitas kerja

Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan keuntungan negara dan penampilan individu PNS

Peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang permanen

Adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja.

Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

9

(1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya

(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.

(3)) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

10

Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

11

Mengapa ADIL: untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Mengapa LAYAK: untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.

Sistim penggajian

SISTEM SKALA TUNGGAL: sistim penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. 

SISTEM SKALA GANDA: sistim penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

SISTEM SKALA GABUNGAN (TUNGGAL+GANDA)

12

Sistim penggajian

13

No. Keuntungan Kerugian

1. Tunggal - Sederhana - Cukup dengan satu peraturan

- Dirasa tidak adil karena faktor resiko bahaya, kesibukan dan lain-lain tidak menjadikan pertimbangan

2. Ganda - Memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang memikul tanggung jawab yang berat, resiko dan lain-lain

- Menimbulkan ketidakadilan pada saat pensiun bagi pegawai yang memiliki pangkat pendidikan yang sama tetapi berbeda dengan sifat pekerjaan.

Sistim penggajian

UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkan penggajian berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala ganda, yaitu: pegawai yang berpangkat sama diberi gaji pokok yang sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga

14

Tunjangan

Isteri (5%)Anak (2%)JabatanCacat

Daerah Terpencil

JABATAN: kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka susunan suatu

organisasiJabatan Struktural :

kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hal seorang PNS dalam rangka

memimpin suatu satuan organisasi negara.

Jabatan Fungsional : kedudukan yang

menunjukkan tugas dan tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan

tertentu.

Tunjangan

Anak yang ditanggung sampai usia 18 tahunDiberikan haknya untuk 2 anak

Tunjangan kemahalan: Papua, Daerah Pelosok atau Pulau Terpencil, dan Daerah Konflik

TunjanganPNS yang sakit karena Dinas mengalami kecelakaan sehingga sakit dan cacat, yang bersangkutan mendapatkan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi dengan biaya negara PNS yang cacat karena dinas dan tidak bisa bekerja lagi pada semua jabatan diberikan tunjangan cacat sehingga dapat hidup layak. Kecelakaan karena Dinas (suatu peristiwa mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan PNS sakit, cacat– Dalam dan karena menjalankan tugas – Dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas – Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab.

Penetapan Gaji Pokok

Bagi CPNSdiberikan gaji pokok sebesar 80 % dari GP; Bagi PNS penuh diberikan 100 % dari GP, berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tertentu sesuai dengan masa kerja yang dimiliki PNS.

18

Penetapan Gaji Pokok

19

Kenaikan Gaji pokok

• Berkala : diberikan kepada PNS yg memenuhi syarat tertentu, yaitu memenuhi masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan penilaian DP3 rata-rata cukup. 

• Istimewa : diberikan kepada PNS yang DP3 nya ber nilai “amat baik”, sehingga perlu dijadikan teladan, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala.  

Bagaimana dengan gaji pejabat negara (PP No 34 tahun 2007) 2004-2011, per bulan

dalam Rp

JabatanGaji

PokokTunjanga

n Jabatan(

Presiden 30.240.000 32.500.000Wakil Presiden 20.160.000 22.000.000Ketua DPR 5.040.000 18.900.000Wakil Ketua DPR 4.620.000 15.600.000Ketua MA 5.040.000 18.900.000Wakil Ketua MA 4.620.000 15.600.000Ketua BPK 5.040.000 15.600.000Wakil Ketua BPK 4.620.000 15.600.000Ketua Muda MA 4.410.000 10.100.000Anggota DPR sbg Ketua Komisi/Badan

4.200.000 9.700.000

Anggota DPR sbg Wakil Ketua Komisi/Badan

4.200.000 9.700.000

Anggota DPR sbg Anggota Komisi/Badan

4.200.000 9.700.000

JabatanGaji

Pokok(Tunjangan Jabatan

Anggota MA 4.200.000 9.700.000Anggota BPK 4.200.000 9.700.000

Menteri Negara 5.040.00013.608.00

0

Jaksa Agung 5.040.00013.608.00

0

Panglima TNI 5.040.00013.608.00

0Pejabat lain setara Menteri

5.040.00013.608.00

0Kepala Daerah Provinsi

3.000.000 5.400.000

Wakil Kepala Daerah Provinsi

2.400.000 4.320.000

Kepala Daerah Kabupaten /Kota

2.100.000 3.780.000

Wakil Kepala Daerah

1.800.000 3.240.000

Penerima PensiunanPensiunan Pegawai Negeri;Penslunan Pejabat Negara;Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima Penslun Penerima pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.

Penerima TunjanganPenerlma Tunjangan Veteran;Penerlma Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Naslonal Indonesia Pusat;Penerlma Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan ;Penerlma Tunjan$an Janda/Duda dari Penerima TunJanganPenerima Tunjangan Bekas Tentara Kontnkllik Nederland Indoneslsch Leger/Koninklgk Marlne (KNIL/KM);Penerlrna Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNr/PoLRI;Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya 5-<15 tahunPenerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang dlberhentikan dengan hormat yang masa dinas kepraJuritannya 15-<20 tahun;Penerlma TunJangan Orang T\ra bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; danPenerima TunJangan Cacad.

Kondisi saat ini:

Indonesia meletakkan landasan menuju sistim penggajian berdasarkan sistim skala ganda atau sistim skala gabungan dikemudian hari apabila keadaan sudah memungkinkan. Dalam menentukan besarnya gaji harus memperhatikan kemampuan keuangan Negara. Harus memperhatikan keadaan tempat dimana Pegawai Negeri itu dipekerjakan.5 masalah sistem penggajian PNS

23

5 masalah penggajian di Indonesia

Penghasilan yang diterima PNS belum mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sistem penggajian yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip equitable (keadilan). Penetapan gaji pokok tidak berorientasi pada prinsip equal pay for works of equal value. PNS yang rajin dan PNS yang malas tidak ada bedanya

Rasa ketidakadilan pada PNS yang memegang jabatan struktural. Ini mendorong PNS berlomba-lomba mengejar dan mengincar jabatan struktural yang jumlahnya relatif sedikit.

24

5 masalah penggajian di Indonesia

Kenaikan gaji karena kenaikan pangkat kurang mendorong motivasi kerja. Ratio antara gaji terendah dengan gaji tertinggi berbanding 1 : 3,6

Tidak transparannya penggajian PNS. Adanya sejumlah honorarium dari berbagai sumber.

25

Langkah yang harus diupayakan:

26

Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan yang ‘benar’

Membuat struktur gaji yang berorientasi pada fungsi dan misi

jangan memakai eselon dalam menentukan tinggi-rendahnya pemberian gaji

Pemberantasan KKN dan penerapan sanksi dan hukuman

Strategi BKN dan KemenPAN RB

strategi re-design : – Pencapaian Keadilan Internal dengan

mempertimbangkan analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang pada akhirnya akan menghasilkan harga jabatan (job price),

– Pencapaian Keadilan Eksternal dengan menyesuaikan harga pasar atau swasta.

– Kelayakan Gaji PNS dalam konsep re-design ini diharapkan dapat sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS.

– Ketersediaan Anggaran dan strategi Kebijakan Pusat dan Derah.