SISTEM PENYELENGGARAAN

ORGANISASI NEGARA

Pengertian Organisasi Negara

Organisasi merupakan wadah dimana banyak orang berkumpul

bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama.

Organisasi Negara adalah wadah dimana para pejabat-pejabat Negara bekerja sama untuk

mencapai tujuan yang sama yaitu mensejahterakan rakyat.

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membagi kekuasaanya kepada:

Kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada:

Lembaga Legislatif

Kekuasaan pelaksanaan

pemerintahan diserahkan kepada:

Kekuasaan pengawasan

diserahkan kepada :

Lembaga Eksekutif

Lembaga Yudikatif

Lembaga-lembaga pemerintahan negara:

Badan Legislatif

DPR, DPRD I dan DPRD II, MPR

Badan Eksekutif

PresidenBadan Yudikatif

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

Badan Legislatif

Fungsi dan wewenang DPR:

a. Membentuk UU dengan persetujuan Presidenb. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPDc. Mengawasi pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah, dll

Fungsi dan wewenang MPR:

a. Mengubah dan menetapkan (UUD Republik Indonesia 1945)

b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilihan Umumc. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk

memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya, dll.

Badan Eksekutif:

Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden:a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945b. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udarac. Menetapkan Peraturan Pemerintahd. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menterie. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPRf. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPRg. Menyatakan keadaan bahaya, dll.

Badan Yudikatif:

Mahkamah Agung berfungsi:

a. hak prerogratif presiden dalam bidang hukum; memberi pertimbangan kepada presiden tentang pemberian grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasib. menjalankan tinjauan yudisial, yaitu melakukan uji peraturan pemerintah yang bertentangan dengan UU yang ada di atasnya

Mahkamah Konstitusi berfungsi:

Melakukan uji Undang-Undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan konflik antar lembaga negara.

Komisi Yudikatif berwenang:

Merekrut dan menyeleksi calon Hakim Agung.

Contoh permasalahan dalam Lembaga Legislatif

Sidang paripurna DPR yang mengagendakan pembacaan laporan pansus angket mengenai pengusutan kasus bank Century pada tanggal 2 Maret 2010 berujung kisruh.Kemarahan sejumlah anggota dewan meledak secara spontan setelah Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan untuk menutup paripurna. Padahal, saat itu tengah terjadi hujan interupsi.

http://www.jambiekspres.co.id/index.php/utama/10529-paripurna-kasus-century-kisruh

Kisruh pada Sidang Paripurna DPR

MPR dinilai kurang terlihat kinerjanya dalam tugas tugas konstitusi. Maka MPR diminta berperan lebih aktif sebagai lembaga negara dan tidak hanya bekerja sekali untuk acara seremonial melantik presiden dan wakil presiden.

Ini dikatakan karena kinerja MPR hanya terlihat saat seremonial/pelantikan presiden dan wakil presiden saja. MPR juga ikut andil dalam amandemen UUD 1945, tapi hal itupun tidak sering terjadi. Selain itu MPR terlihat aktif hanya ketika presiden dan wakil presiden terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Setelah itu, MPR seolah-olah bebas dari pekerjaannya.

http://www.hnw.or.id/main.php?op=isi&id=2813

Kinerja MPR terkesan tinggal seremonial