Nama : YENI AFLITARIA Nim : 09-105-074

Tugas : Pribadi Sivic Educatiaon

BAB I Pendahuluan Civic Educatiaon

1. Konsep dasar Civic EducatiaonHenry Randall Waite (1886) merumuskan pengertian civic sebagai the science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state (ilmu tentang kewarganegaraan,hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir, hubungan seorang individu dengan negara).

Muhammnad Numan Somantri merumuskan civics sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia didalam perkumpulan yang terorganisasi, individu dengan negara.

sambungan Menurut Azyumardi, pendidikan kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewargaan adalah suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat good and smart yang berfikir kritis dan bertindak demokratis

2. Tujuan Civic Educatian Menambah pengetahuan tentang Pendidikan kewarganegaraan( civics knowledge) Mengaplikasikan dalam kehidupan seharihari (civics skill) Membentuk sikap warga negara yang baik(civics disposition) Menjadikan warga negara yang cerdas dan baik(smart and good citizenship

Membangun negara berkeadaban

Konstitusi dan tata perundang-undangan dalam kehidupan kenegaraan

Identitas nasional dan globalisasi

Demokrasi: teori dan aksi

Ruang lingkup civics education

Membangun masyarakat madani

Ototonomi daerah dalam kerangka NKRI

Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

Hak sasi manusia

BAB II Membangun Negara Berkeadaban

1. konsep dasar negaraa) Pengertian negara Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Harold J. Laski,mengatakan negara sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Negara adalah suatu organisasai tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu kawasan yang memiliki pemerintahan yang berdaulat

Tujuan Negara

Memperluas kekuasaan

Menyelenggarakan ketertiban dunia

Mencapai kesejahteraan umum

c. Unsur unsur Negara

Pemerintan

2. Teori tentang terbentuknya Negaraa)b)

c)

Teori kontrak sosial yaitu pemerintah dan rakyat membuat suatu perjanjian dengan tujuan yang sama untuk membangun Negarnya Teori ketuhanan yaitu dimana kekuasaan tertingga mutlak ditangan Tuhan Teori kekuatan yaitu suatu negara terbentuk karena danya domonasi negara kuat, melalui penjajahan. Dengan kata lain terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan dimana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk suatu Negara

3. Bentuk-bentuk negaraa) Negara kesatuan bentuk suatu negara yang merdeka, dengan satu pemerintah pusat berkuasa dan mengatur seluruh daerah b) Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dan sebuah negara serikat

4. Hubungan negara dan warga negaraNegara merupakan alat atau wewenan yang mengatur atau mengendalikan persoalanpersoalan bersama atas nama myarakat. Negara mempunyai 2 tugas yaitu :1. 2. Mengatur dan mengendalikan gejalagejala kekuasaan yang asosial Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusiadan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan dari masyarakat seluruhnya.

5. Islam dan NegaraHubungan islam dan Negara modern secara toritis dapat diklasifikasikan dalam tiga pandangan, yaitu : 1.2.

Paradigma integralistik Bahwa Negara merupakan satu lembaga politik sekaligus lembaga agama. Paradigma simbiotik bahwa hubungan antara agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifata timbal balik

6. hubungan-agama dan negara-negara muslim

Negara iran

BAB III Konstitusi dan tata Perundang-undanan dalam Kehidupan kenegaraan

Pengertian konstitusi Konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hahak pihak yanh diperintah(rakyat) dan hubungn diantara keduanya

Tujuan, fungsi dan ruang lingkup konstitusiMembatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah

Tujuan

Menjamin hak-hak rakyat yang diperintah Menetapkan pelaksanaankekuasaan yang berdaulat

fungsi

Sebagai dokumen nasional alat untuk membentuk sistem politik sistem hukum negara

sambungan

Hasikl perjuangan politik bangasa diwaktu yang lampau Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan Suatu keingin dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraanbangsa hendak dipimpin

Klasifikasi konstitusi

Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku

Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi

Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan

Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan perlementer

BAB IV Identitas Nasional dan Globalisasi

1. Hakikat dan dimensi Identitas NasionalIdentitas nasional adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan negara lain, secara umum beberapa unsur yang terkandung dalam identitas nasional yaitu, : 1. Pola prilaku 2. Lambang-lambang 3. Alat-alat perlengkapan 4. Tujuan yang ingin dicapai

2. unsur-unsur pementuk Identitas Nasional

sejara

kebudayaan

Suku bangsa

agama

bahasa

Pancasila: nilai bersama dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan3.

Sebagai sebuah konsensus nasional, pancasilah merupakan sebuah pandangan hidup indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis, universal, pancasila dapat dilihat dari semangat ketuhanan( silah pertama), kemanusian, keadilan dan keadaban (sila kedua),persatuan indonesia (sila ketiga), semangat gotong royong (sila keempat) dan keadilan sosial (sila kelima)

4. Revitalisasi pancasilaPerlunya revitalisasi pancasila karena didasari keyakinan bahwa pancasila merupakan simpul nasional yang paling tepat bagi Indonesia yang majmuk. Pancasila telah terbukti sebagai common platfrom ideologi Negara bangsa Idonesia yang paling fleasible bagi kehidupan bangsa indonesia hari ini dan masa yang akan datang Menurut Azra ada 3 faktor yang membuat pancasila semakin sulit dan marjinal dalam perkembangannya saat ini 1. Karena kabijakan rezim soeharto 2. Reberalisasi politik 3. Desentralisasi dan otonomisasi daerah

5 Globalisasai, Glokalisasi, dan ketahanan Nasional1.2. 3.Globalisasi suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Glokalisasi dimaknai sebagai munculnya interpretasi produk-produk global dalam interaksi lokal yang dilakukan oleh mayarakat dalam berbagai wilayah budaya Ketahanan Nasional kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan kesungguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menhadapi dan mengatasi segalah tantangan dan ancaman yang datang dari dalam dan luar negri.

6.Multi kultularisme antara Nasionalme dan Globalisasi

1.2. 3.

4.

Multikultularalisme pada intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan yanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jemder, bahasa ataupun agama Dalam sejarahnya, nasionalisme indonesia mengalami beberapa tahap, yaitu : Tumbunya persaan kebangsaan dan persamaan senasib Semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan Nasionalisme persatuan dan kesatuan Nasionalime kosmopolitan

BAB V Demokrasi Teori dan Aksi

1. Hakikat Demokrasi Suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat,rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakayat

2. Demokrasi; norma-norma hidup bersamaAda enam unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang Demokrasi

Kesadaran akan pluralisme

Trial and orror dalam berdemokrasi

musyawarah

Unsur pokokKebebasan nurani persamam hak dan kewajiban Norma kejujuran Cara haruslah sejalan dengan tujuan

3. Sekilas sejara demokrasi Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran yunani tentang negara dan hukum, yang diperaktkkan antara abad ke 6 SM-4Myaitu berbentuk demokrasi langsung, dimana hak rakyat untuk membuat keputusan politik yag dijalankan langsung oleh seluruhwarga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi ini berakhir pada abad pertengahan. Demokrasi tumbuh kembali di Eropa ditandai lahirnya Magna Charta ( piagam besar)di Inggris. Momentum lain yag menandai lahirnya demokrasi kembali adalah munculnya gerakan pencerahan (renaissance) dan reformasi.

4. Demokrasi di IndonesiaPriode 1945-1954 Demokrsi parlementer

Priode 1959-1965 Demokrsi terpimpin

Priode 1965-1998 Demokrsi pancasilah

Priode pasca orde baru Demokrsi era reformasi

Priode pasca orde baru Demokrsi era reformasi

5. Unsur unsur pendukung tegaknya demokrasi di indonesiaNegara hukumperlindungan kostitusial kebebasan menyatakan pendapat4. Adanya 1. Adanya

kehakiman yang bebas dan tidak memihak 5. adanya kebebasan berserikat dan beroposisi

2. Adanya badan

Pemilu yang bebas6. adanya

3. Adanya

pendidikan kewarganegaraan

Masyaraka t madani

terbuka

egaliter

Bebas dari dominasi dan tekanan negara

Partai politik

Aliansi dan kelompok strategisKelompok gerakan

Kelompok penekan

6. Partai politaik dan pemilu dalam kerangka demokrasiPemilihan umum: mekanisme domokrasi untuk memutuskan pergantian pemeritahdimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara aman da bebas

Partai politik : struktur kelembagaan dan bertujuan mendapatka kedudukan serta kekuasaan

Sistem satu partai

Sistem dwipartai

Sistem banyak partai

Islam dan demokrasi

Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda

Islam berbeda dengan demokrasi Bila demokrasi didefinisikan secara presedural

Islam adalah suatu sistem nilai yang membenarkan dan mendukun sistem politik demokrasi

BAB VI Otonomi daerah dalam kerangkah NKRI

1. Hakiat otonomi daerah Kemandirian suatu daerah dalam kaitannya pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Alasan Indonesia membutuhkan Otonomi Daerah1.Untukterciptanya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 2.Sebagai sarana pendidikan politik 3.Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan 4.Stabilitas politik 5.Kesetaraan politik 6.Akuntabilitas publik

2. Visi Otonomi Daerah1. Dibidang politik, yaitu sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepalah daerah yang dipilih secara demokratis 2. Dibidang ekonomi, yaitu Otonomi daerah menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional didaerah 3. Dibidang sosial dan budaya, yaitu memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa dan karya satra lokal yang dipandang kondusif dalam memdorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan kehidupan disekitarnya dan kehidupan global

3. Bentuk dan tujuan disenrtalisasi1. Dekonsentralisasi 2. delegasi 3. Devolu 4. Prifatisasi 5. Tugas pembantuan

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

2. Pengembangan kehidupan demokrasi3. Keadilan 4. Pemerataan 5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daera dalam rangka keutuhan NKRI. 6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. 7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

4. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia1. Periode I (1945-1948) digunakan pula aturan UU No 1 Tahun 1945 2. Periode II (1948-1957) Pada periode ini berlaku UU N0 22 Tahun 1948

3. Periode III (1957-1965) Pada periode ini berlaku UU No. 1 tahun 19574. periode IV (1965-1974) Pada periode ini berlaku UU No. 18 tahun 1965 3. Periode V (1974-1999) Pada periode ini berlaku UU No. 5 Tahun 1974

5. Prinsip - Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah1.2. 3. 4. 5.penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi negara. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom,

sambungan

6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau

pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom. 7. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk memelaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. 9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

6. Pembagian Kekuasaan Antara Pusat Dan Daerahkewenangan yang wajib yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota yaitu:

1. Pertahanan 2. Pendidikan dan3.kebudayaan Pertanian

4. Tenaga kerja 5. Kesehatan 6. Lingkungan hidup 10.Pekerjaan umum 11.PerhubunganPerdagangan dan industry

7. Pekerjaan umum 8. Perhubungan 9. Perdagangan danindustry

7. Kesalahpahaman Terhadap Otonomi DaerahSalah paham dengan kebijakan dan implementasi OD (Otonomi Daerah): Otonomi semata-mata dikaitkan dengan uang (kenyataannya tidak) Daerah belum siap dan belum mampu (kenyataannya mampu) Dengan otonomi daerah maka pusat akan melepas tanggung jawab untuk membantu dan membina daerah (kenyataannya pemerintah pusat membantu) Daerah dapat melakukan apa saja (daerah tidak mengabaikan aturan dan norma yang berlaku) Akan menciptakan raja-raja kecil didaerah dan memindahkan korupsi didaerah (benar bila didaerah terjadi KKN)

8.Otonomi Daerah dan Pembangunan DaerahPrakondisi yang diharapkan dari Pemerintahan Daerah:

Fasilitas (memfasilitasi bentuk kegiatan didaerah dalam bidang ekonomi) Pemerintahan daerah harus kreatif Politik lokal yang stabil Pemerintahan Daerah harus menjamin kesinambungan berusaha Pemerintahan Daerah harus komunikatif dengan LSM, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup

9. Otonomi Daerah dan PILKADA Langsung

PILKADA langsung (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan hasil revisi dari UU No. 22 tahun 1999). Legitimasi adalah komitmen untuk mewujudkan nilainilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral dan sosial

BAB VII TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

1. Pengertian pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses dan hasil. Semua unsur dalam pemerintahan dapat bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat,dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan

2. Prinsip-Prinsip Pokok Good and Clean Governance1. Partisipasi (participation) 2. Penegakan hukum (rule of law) 3. Transparansi (transparency) 4. Responsive (responsiveness) 5. Consensus (consensus orientation) 6. Kesetaraan dan keadilan (Equity) 7. Efektivitas (effectiveness) dan efesiensi (efficiency) 8. Akuntabilitas ( Accountability) 9. Visi strategis (strategic vision)

5. Sejarah KKN di Indonesiaa. Era sebelum merdeka

b.Era pasca kemerdekaan

c. Era orde baru

d. Era orde baru

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Gerakan Anti KKN

Korupsi adalah suatu permasalahan yang besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional. Korupsi menjadikan ekonomi berbiaya tinggi,politik yang tidak sehat dan moralitas yang terus-menerus merosok.

4. Asal Muasal Korupsi (Tinjauan Sosiologis) Kemiskinan Kekuasaan Budaya Ketidaktahuan Rendahnya kualitas moral Lemahnya kelembagan politik dari suatu Negara. Korupsi terjadi karena menjadi penyakit bersama

Sejarah KKNEra sebelum merdedaka

Era reformasi

Era pasca kemerdekaan

Era orde baru

Gerakan anti korupsi upaya membangun tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersihDari sisi politis: adanya political will dan political action Penegakan hukum secara adil Membangun lembaga yang mendukung pemberantasan korupsi Membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menjamin terlaksanya prktek good and governance

Memberikan pendidikan anti korupsi, baik melalui pendidikan formal maupun non formalGerakan relegiusitas yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaandam membangun spritualitas anti-korupsi

Good governance dan kenerja birokrasi pelayanan publik Hakikat kinerja birokrasi publikSalah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik yaitu pemberian jasa, baik oleh pemerintah pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Foktor-fakto yang mempengaruhi kenerja birokrasi Manajemen organisasi dalam menerjemahkandan menyelaraskan tujuan birokrasi Budaya kerja dan organisasi pada birokrasi Kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki birokrsi Kepemimpinan birokrasi yang efektif Dan koordinasi kerja pada birokras

BAB VIII Hak asasi manusia

1.Pengertian HAM Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tampanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrat Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

2. Sejarah Perkembangan HAM

1. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948. 2. Setelah Deklarasi Universal HAM 1948 3. Perkembangan HAM di Indonesia

Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 bermula dari kawasan Eropa. Kemunculannya dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang membatasi kekuasaan absolute yang lahir pada tahun 1215 Untuk mewujudkannya, maka lahirlah sejumlah istilah dan teori social yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan Amerika: 1.Teori kontrak social (J.J Rousseau) 2. Trias Politika (Montesquieu) 3. Teori hokum kotdrati (John Locke) 4. Hak-hak dasar persamaan dan kebebasan(Thomas Jefferson).

Setelah Deklarasi Universal HAM 1948Secara garis besar perkembangan pemikiran tentang HAM dibagi menjadi 4 kurun generasi: 1. Generasi pertama, menurut generasi ini pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik 2. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis 3. Generasi ketiga. Genaerasi ini menyerukan wacana kesatuan HAM 4. Generasi keempat. peran dominan Negara dalam proses pembangunan ekonomi

Perkembangan HAM di IndonesiaPeriode Paska Orde Baru

Periode 1945-1950

Periode 1950-1959

3. Hak dan KewajibanContoh hak warga negara Indonesia: Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, DLL

Contoh kewajiban warga negara Indonesia: Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan,DLL

Hak asasi pribadi / personal Right

Hak asasi politik / Political Right

Hak azasi hukum / Legal Equality Right

Hak azasi Ekonomi / Property Rigths

Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right

Bentuk-bentuk HAM yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 yaitu1. hak untuk hidup 2. hak bekeluarga dan melanjudkan keturunan 3. hak mengembangkan diri 4. hak memperoleh keadilan 5. hak atas kebebasan pribadi

6. hak atas rasa aman 7. hak atas kesejahteraan 8. hak turut serta dalam pemerintahan 9. hak wanita 10. hak anak

4. Pelanggaran dan peradilan HAM serta hukumannya Pengertian pelanggaran HAM

pelanggaran HAM menurut UU no. 26 tahun 2000 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mangurangi, menghalangi, atau mencabut hak azazi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU

Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM berat

Pelanggaran HAM ringan

1. Pelanggaran HAM berat1.Kejahatan genosida. Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok, ras,dll 2.Kejahatan manusia. Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil

Pelanggaran HAM ringan Yaitu bentuk pelanggaran HAM selain dari dua bentuk pelanggaran HAM berat

5. Hubungan gender dan Islam

Yang membedakan laki-lai dan perempuan secara qodrat yaitu hanya perempuan asaja yang bisa melakukan hamil. Melahirkan, menyusui dan haid. Pada status sosial kemanusiaan dan laki-laki memilki kedudukan yang sama baik dimata hukum maupun dimata Tuhan.

6. Hubungan Islam dan HAM Konsep islam tentang HAM dapat dilihat dari isi piagam madinah1. 2. 3. 4. 5. Penetapan nama Allah pada posisi teratas Perjanjian masyarakat tertulis Kemajmukan peserta Keanggotaan terbuka persatuan

BAB IX Masyarakat madani

1. pengertian Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkanprinsip moral yang menjamin kesembangan antar kebebasan individu dan kestabilan masyarakat Menurut Dawam Raharjo, masyarkat madani adalah sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama

2. Sejarah pemikiran masyarakat madani Menurut Mandfre Ridel, Cohen, Arato dan M. Dawam Raharjo masyarakat madani sudah ada pada masa Aristoteles (384-322) Marcus Tullius (106-43) SM menamakanya societies civillies Thomas Hobbes (1588-1679)memandang sebagai lanjutan dari revolusi natural society Adam Ferguson(1767) mengembangkan wacana civilsociety dengan konteks sosial dan politik do Skotlandia Alexis de Tocquiville (1805-1859) mengatakan civil society sebagai penyeimbangkekuatan Negara

Ada wilayah publik yang luas

demokrasi 3. Karakteristik Masyarakat madani

toleransi

4. Cara mewujudkan masyarakat madani1. Pandangan integrasi nasional dan politik 2. Pandangan reformasi sistem politik demokrasi 3. Paradigma pembangunan masyarakat madanisebagai basis utama pembangunan demokrasi

Alternative Movements

Redemtive Movements

5. Tipologi gerakan sosial dalam mayarakat madani

Revormative Movements

Trasformative movements

Kemandirian yang tinggi terhadap negara

kesukarelaan

6. ciri-ciri masyarakat madani

keswasembadaan

Keterkaitan terhadap nilai-nilai hukum yang disepakati bersama

wassalam